Rencana Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik
Dialog Energi Tahun 2017 Jakarta, 2 Maret 2017
Pengembangan Energi Nasional Prioritas pengembangan Energi nasional berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014):
Memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian; Meminimalkan penggunaan minyak bumi; Mengoptimalkan pemanfaatan Gas Bumi dan Energi Baru; Menggunaan batubara sebagai andalan pasokan Energi nasional; dan Mempertimbangkan pemanfaatan Energi Nuklir sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.
www.pln.co.id
|2
Bauran Energi
2017
2025
G
s Geothermal Hydro EBT 12%
EBT 22,5%
Porsi Energi Baru Terbarukan akan meningkat menjadi 22,5% di tahun 2025
HSD MFO LNG RE
: High Speed Diesel : Marine Freight Oil : Liquid Natural Gas : Renewable Energy www.pln.co.id
|3
Strategi Mencapai Energi Baru Terbarukan (EBT) 22,5% di Tahun 2025 1. Optimalisasi potensi hidro dan panas bumi
2. Membangun Kawasan Industri dengan memanfaatkan energi hidro setempat. Contoh Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara yang diintegrasikan dengan kawasan industri untuk mineral processing
3. Pemerintah memberikan penugasan pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) kepada PLN 4. Membangun Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai hybrid untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia Timur 5. Membangun Smart-Grid untuk mengakselerasi pembangkit EBT intermitten (sistem grid saat ini sesuai grid code hanya dapat menampung 12,5% intermitten pembangkit Energi Baru Terbarukan saat ini).
www.pln.co.id
|4
Status Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) per Des 2016
Status Operasi Konstruksi PPA/Proses Financial Close Eksplorasi (PLTP) Proses Power Purchase Agreement Studi, Pendanaan dan pengadaan Proposal TOTAL
PLTP (MW) 1,499.5 470 80 2,075 500 70 4,694.5
PLTA (MW)
PLTM (MW)
4,010 1,514 639 567 8,220 7,329 22,279.0
323.4 212.4 192.2 117.4 18.2 702.2 1,565.7
PLTBiomassa
PLTSampah
(MW)
(MW) 136 10
17.6
PLTB (MW)
PLTS (MW)
-
13.0 70 60
-
-
-
22.4 30.4 198.8
PLTD PLT Arus Crude Laut Palm Oil (MW) (MW)
17.6
5 270 503 903
2 2
2 7
50 800 863
www.pln.co.id
Total (MW) 5,999.5 2,276.4 971.2 2,075.0 761.8 9,008.2 9,438.6 30,530.6
|5
Rencana Pengembangan Energi Baru Terbarukan 2017 - 2026
No
Sumber Energi
Potensi
1
Tenaga Air
2
Tenaga Surya
112 GWp
3
Panas Bumi
29,5 GW
4
Tenaga Angin
950 MW
5
Biomassa
32 GW
6
Biofuel
32 GW
7
Energi Laut
60 MW
TOTAL
75 GW
> 300 GW
Sumber: Rencana Umum Energi Nasional 2015-2050, Kementerian ESDM
Keterangan : Kapasitas pengembangan Energi Baru Terbarukan diatas merupakan indikasi, sementara potensi pengembangan dan kapasitasnya dapat dikembangkan lebih besar sesuai dengan kesiapan pengembang dan kesiapan sistem PLN. GW MW PLTA PLTM PLTP PLTS
: Giga Watt : Mega Watt : Pusat Listrik Tenaga Air : Pusat Listrik Tenaga Mikrohidro : Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi : Pusat Listrik Tenaga Surya
www.pln.co.id
|6
Permen ESDM No. 10 dan No. 12 tahun 2017 Permen ESDM No. 10/2017 : 1.
Kesetaraan resiko Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) antara Penjual dan pembeli, yaitu tidak hanya dengan adanya Take or Pay atau kewajiban membayar listrik sesuai perjanjian, namun dengan adanya Delivery or Pay atau denda akibat kegagalan IPP untuk menyalurkan listrik sesuai perjanjian.
2.
Payung hukum agar Pembangkit memenuhi syarat keandalan system kelistrikan, yaitu pengatur beban PLN mempunyai kewenangan meminta IPP agar menyalurkan daya reaktif untuk menjaga stabilitas frekuensi sesuai standar.
3.
Mengatur Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) untuk seluruh pembangkit, dimana Pembangkit EBT Intermitten kurang dari 10 MW diatur dalam peraturan tersendiri.
Permen ESDM No.12/2017 : 1.
Harga pembelian tenaga listrik EBT, yaitu berdasarkan BPP yang telah diaudit BPK di tahun sebelumnya serta disetujui oleh Menteri ESDM
www.pln.co.id
|7
Kewajiban PLN dalam Pelaksanaan Permen ESDM No. 12 tahun 2017 Menyusun dan mengusulkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) untuk mendapatkan Persetujuan Pemerintah Menginformasikan secara terbuka kondisi sistem ketenagalistrikan setempat untuk menerima pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) Menginformasikan secara terbatas rata-rata Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan setempat kepada pengembang EBT yang berminat Menyusun dan mempublikasikan standar dokumen pengadaan dan standar Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) Evaluasi Feasibility Study dan Studi Penyambungan
Due Diligence (Teknik dan Finansial) Negosiasi Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) www.pln.co.id
|8
Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tahun 2015 – 2016 (Unaudited) 140,000
Komposisi Biaya Pokok Penyediaan 2015 – 2016 (Rp Milyar)
120,000
Total BPP 2015 = Rp 263.799 Milyar Total BPP 2016 = Rp 276.030 Milyar 2015
100,000
Administrasi 7,257 Penyusutan 3% 27,291 10%
Beban Bunga 19,051 7%
2016 Kepegawaian 22,489 8%
80,000
60,000
Pemeliharaan 22,547 8%
40,000
Bahan Bakar 109,450 40%
Sewa 6,562 2%
Pembelian Tenaga Listik 61,382 22%
20,000
-
Bahan Bakar Pembelian TL
Sewa
Pemeliharaan Kepegawaian
Penyusutan
Administrasi
Beban Bunga
www.pln.co.id
|9
FUEL MIX (Bauran Produksi kWh) Per Energi Primer 100 11.2
12.3
11.4
10.7
12.7
12.8
50.4
51.4
52.6
55.8
54.4
54.4
15
12.4
11.4
8.22
6.46
6.46
23.4
24
24.6
25.3
26.4
26.3
2012
2013
2014
2015
Nov-16
Dec-16
90 80
Persen (%)
70 60 50 40 30
Energi Baru Terbarukan Batu Bara BBM Gas
20 10 0
www.pln.co.id
| 10
140.0
Fuel - BBM
Fuel - Non BBM
9.0
Vol BBM
8.2
8.0 7.5
7.4
7.0
120.0
Gas 51,174 47%
Panas Bumi 2,834 3% Air 323 0% Pelumas 1,588 1%
5.5 50.9
64.0
4.7
81.7
5.0
4.0
60.0
3.0 85.5
40.0
86.8 20.0 -
Biaya bahan bakar 2016 = Rp 109.450 Milyar
6.0
100.0 80.0
Juta Kilo Liter
160.0
Rp. Trilyun
Biaya Bahan Bakar (Rp) Tahun 2015 – 2016 (unaudited)
2.0
1.0 71.4
68.2
71.5
35.0
22.6
2012
2013
2014
2015
2016
-
Batubara 30,917 28%
BBM 22,615 21%
Biaya Bahan Bakar 2016 (Rp Milyar)
www.pln.co.id
| 11
Trend Biaya Bahan Bakar (Rp/kWh) per Energi Primer 2013 BBM (Rp/kWh) Gas Alam (Rp/kWh) Batu Bara (Rp/kWh) Panas Bumi (Rp/kWh) Air (Rp/kWh)
2,565 788 340 572 21
2014
2016 Unaudited
2015
2,765 912 378 643 22
1,415 898 334 716 23
1,830 941 357 743 24
Batu Bara (Rp/kWh) 420
378 370
BBM (Rp/kWh) 3,000
800
2,000
1,415
1,000 2014
2015
2016 Unaudited
743
716
2015
2016 Unaudited
500 2013
2014
Air (Rp/kWh) 941
898
900 800
2016 Unaudited
572
Gas Alam (Rp/kWh) 912
2015
643
700 600
1,000
2014
Panas Bumi (Rp/kWh)
2,765 1,829.76
2013
334
320 2013
2,565
357
340
26 24 22
788
24 21
22
2013
2014
23
20 18
700
2013
kWh = kilo Watt hour
2014
2015
2016 Unaudited
2015
2016 Unaudited
www.pln.co.id
| 12
Biaya Pokok Penyediaan (BPP), Harga Jual, dan Subsidi Tahun 2011 – 2016 (Unaudited) Biaya Pokok Penyediaan (Rp/kWh) 1,309 1,273
1,339
742
2011
2012
103,331 93,178
2012
1,278
1,041
998
2015
2016
824
2013
101,208
2014
99,303
Subsidi (Rp Miliar)
2011
1,300
944
Harga Jual Rata-Rata (Rp/kWh) 734
1,420
2013
2014
56,553
59,654 * *)
2015
2016
Tahun 2015 perseroan berhasil menurunkan BPP menjadi Rp 1.300 per kWh, lebih baik dibanding BPP tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.420 per kilo Watt hour dan berdampak pada menurunnya subsidi menjadi sebesar Rp. 56,55 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 99,30 triliun. BPP Tahun 2016 kembali turun menjadi Rp1.278 per kilo Watt hour. *) Jumlah volume pelanggan bersubsidi di tahun 2016 meningkat menjadi 75,6 Terra Watt hour dari sebelumnya di tahun 2015 sebesar 71,8 Terra Watt hour.
www.pln.co.id
| 13
BIAYA POKOK PENYEDIAAN NASIONAL TAHUN 2014-2016 (Unaudited) Biaya Pokok Produksi Pembangkitan
Biaya Pokok Penyediaan Total
1,200.0
1,600
1,104.7
1,420
998.1
1,000.0
1,400
977.8
70 37
1,200
800.0
1,300
1,278
92 49
109
1,159
1,120
48
1,000
800
600.0 1,312
600
400.0 400
200
200.0
2014 BPP Pembangkit
2014
2015
2016 BPP Distribusi
BPP Total
2016
Catatan: BPP Pembangkitan = (Beban Usaha + Beban bunga – NAC) fungsi pembangkitan Menggunakan kWh produksi sebagai pembagi
NAC = Non Allowable Cost
2015 BPP Transmisi
Catatan: BPP Total = (Beban Usaha + Beban bunga) semua fungsi Menggunakan kWh jual sebagai pembagi
www.pln.co.id
| 14
Terima Kasih
