KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA/ PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
A. Latar Belakang Dalam
Infrastructure
Asia
Exhibition
pada
14-17
April
2010,
Pemerintah memperkenalkan 100 proyek infrastruktur nasional kepada investor senilai USD$ 472,98 Miliar yang telah masuk dalam Public Private Partnership (PPP) Book Tahun 2010. William J. Parente dari USAID Environmental Services Program memberikan definsi Public Private Partnership adalah an agreement or contract, between a public entity and a private party, under which : (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party. PPP sudah dilaksanakan di beberapa negara lain seperti Amerika, Inggris, Korea Selatan, India, Thailand, Filipina dan Afrika Selatan. Sementara di Indonesia sendiri, kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha Swasta mulai dikenal sejak Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998
tentang
Kerjasama
Pemerintah
dan
Badan
Usaha
Swasta
dalam
Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur. PPP ini merupakan pilihan Pemerintah untuk menyiasati datangnya krisis moneter. Bahkan pada tahun anggaran 2010, meskipun mengalami peningkatan dibandingkan APBN sebelumnya, namun jumlah Rp105,6 triliun hanyalah sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB), padahal seharusnya dibutuhkan alokasi sebesar 5% dari PDB agar dapat mengejar pertumbuhan ekonomi.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
1
Adanya keterbatasan kemampuan keuangan negara inilah yang mendorong Pemerintah untuk mengikutsertakan badan usaha khususnya badan usaha
swasta
berperan
dalam
kegiatan
penyediaan
infrastruktur
guna
menunjang pembangunan nasional. B. PERMASALAHAN 1. Apakah landasan hukum yang mengatur PPP dalam rangka kegiatan penyediaan infrastruktur ? 2. Siapakah pihak-pihak terlibat dalam PPP dalam rangka kegiatan penyediaan infrastruktur ? 3. Apakah jenis-jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha (PPP) ? 4. Bagaimanakah
mekanisme
PPP
dalam
rangka
kegiatan
penyediaan
infrastruktur ? 5. Apakah pengaruh PPP dalam rangka kegiatan penyediaan infrastruktur ini memiliki terhadap keuangan negara ? C. PEMBAHASAN 1. Landasan Hukum PPP Kegiatan penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur
dan/atau
kegiatan
pemeliharaan
infrastruktur
dalam
pengelolaan rangka
infrastruktur
meningkatkan
dan/atau
kemanfaatan
infrastruktur. Kegiatan ini merupakan lingkup kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir
dengan
Peraturan
Presiden
Nomor
95
Tahun
2007
tentang
Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 51 Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
menyebutkan
bahwa
ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pola kerjasama
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
2
pemerintah dengan badan usaha, diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri. Aturan yang dimaksud terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang kemudian direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 2. Pihak-Pihak yang melaksanakan PPP Pasal 2 ayat (1) :
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Pasal 2 ayat (3)
:
Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai sektor infrastruktur yang bersangkutan menyatakan bahwa
Penyediaan
Infrastruktur
oleh
Pemerintah
diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, maka Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tersebut bertindak selaku penanggung jawab Proyek Kerjasama. Dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang melakukan PPP adalah Menteri/Kepala Lembaga1 /Kepala Daerah2 /BUMN/BUMD dan Badan Usaha3. 3. Jenis-Jenis proyek PPP Pasal 4 menyebutkan bahwa jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha meliputi : •
infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian.
•
infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol.
•
infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku.
1
Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/lembaga yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2010. 2 Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, atau bupati bagi daerah kabupaten, atau walikota bagi daerah kota. 3 Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, BUMN, BUMD, dan koperasi. Sie Infokum – Ditama Binbangkum
3
•
infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum.
•
infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan.
•
infrastruktur
telekomunikasi
dan
informatika
meliputi
jaringan
telekomunikasi dan infrastruktur e-government. •
infrastruktur
ketenagalistrikan,
meliputi
pembangkit,
termasuk
pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi, atau distribusi tenaga listrik. •
infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.
4. Mekanisme pelaksanaan PPP Proyek kerjasama ini diawali adanya hasil identifikasi proyek4 oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Hasil identifikasi ini kemudian ditetapkan dalam daftar prioritas proyek yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat, setelah terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik. Selain itu, proyek kerjasama dapat juga dilakukan atas prakarsa badan usaha dengan kriteria tertentu5 yang diikuti dengan adanya evaluasi kelayakan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Jika layak, maka akan diikuti dengan
kegiatan pelelangan umum dan bagi badan usaha ini
akan diberikan kompensasi berbentuk pemberian tambahan nilai atau pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan atau pembelian prakarsa proyek kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya. Proyek-proyek yang terdapat dalam daftar prioritas proyek maupun yang diperoleh atas prakarsa badan usaha selanjutnya akan dikerjasamakan melalui Perjanjian Kerjasama atau Pemberian Izin Pengusahaan.
4
Identifikasi proyek dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan RPJMN/RPJMD dan rencana strategis sektor infrastruktur; kesesuaian lokasi proyek dengan RTRW; keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah; analisa biaya dan manfaat sosial.
5
Kriteria yang harus dipenuhi adalah tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan; terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; layak secara ekonomi dan financial; dan tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berbentuk kontribusi fiskal.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
4
Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum, dengan tahapan kegiatan meliputi perencanaan
pengadaan
dan
pelaksanaan
pengadaan.
Dalam
tahapan perencanaan pengadaan, yang dilakukan adalah membentuk Panitia Pengadaan, menyusun jadwal pelaksanaan. menyusun HPS, menyusun dokumen pelelangan umum yang memuat undangan kepada peserta lelang, instruksi kepada peserta lelang, rancangan perjanjian kerjasama, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis dan gambar, bentuk surat penawaran, bentuk kerjasama, bentuk surat jaminan penawaran, bentuk surat jaminan pelaksanaan, dan penjelasan mengenai metode penyampaian dokumen penawaran. Sementara tahapan pelaksanaan pengadaan meliputi : (i) Pengumuman dan Pendaftaran peserta Kegiatan pelelangan umum harus diumumkan oleh panitia pengadaan dengan memuat nama dan alamat Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang akan mengadakan pelelangan umum, uraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan, perkiraan nilai pekerjaan, syaratsyarat peserta lelang, tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil dokumen pelelangan umum. (ii) Prakualifikasi Meliputi
pengumuman
prakualifikasi
untuk
pelelangan
umum,
pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi, penyampaian dokumen prakualifikasi oleh peserta lelang, evaluasi dan klarifikasi dokumen prakualifikasi, penetapan daftar peserta lelang yang lulus prakualifikasi,
pengesahan
hasil
prakualifikasi,
pengumuman
hasil
prakualifikasi, pengajuan keberatan apabila terdapat keberatan dari peserta lelang yang tidak lulus prakualifikasi, penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan/keberatan terhadap hasil prakualifikasi, evaluasi ulang apabila sanggahan/keberatan terbukti benar dan pengumuman hasil evaluasi ulang. (iii) Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum Daftar
peserta
lelang
yang
akan
diundang
harus
disahkan
oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dan peserta yang diundang berhak mengambil dokumen pelelangan umum.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
5
(iv) Penjelasan Lelang (Aanwijzing) Dilakukan pada tempat dan waktu yang ditentukan, dengan menjelaskan kepada
peserta
penawaran,
mengenai
dokumen
metode
yang
pelelangan,
harus
cara
dilampirkan
penyampaian
dalam
dokumen
penawaran, acara pembukaan dokumen penawaran, metode evaluasi, hal-hal yang menggugurkan penawaran, bentuk perjanjian kerjasama, ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri, besaran, masa berlaku dan pihak yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran. (v) Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran Dokumen penawaran menggunakan metode 2 (dua) sampul yang disampaikan langsung kepada Panitia Pengadaan pada tempat, tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Dokumen kemudian dibuka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta lelang yang hadir. (vi) Evaluasi
Penawaran,
dilakukan
sesuai
ketentuan
dalam
dokumen
pelelangan. (vii) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan Bersifat rahasia sampai saat penandatanganan kontrak, dan memuat : nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta, metode evaluasi yang digunakan,
rumus
yang
digunakan,
keterangan-keterangan
lain
mengenai ikhwal pelaksanaan lelang, tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta lelang yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi, dan penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. (viii) Penetapan Pemenang Lelang Berdasarkan pemenang
hasil
evaluasi,
lelang.
Panitia
Panitia
Pengadaan
Pengadaan
menetapkan
kemudian
calon
membuat
dan
menyampaikan laporan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk menetapkan pemenang lelang. (ix) Penetapan Penawar Tunggal Panitia Pengadaan menetapkan calon penawar tunggal berdasarkan hasil evaluasi,
kemudian
dibuatkan
laporan
untuk
disampaikan
kepada
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah guna menetapkan persetujuan negosiasi
dengan
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
calon
penawar
tunggal.
Jika
Menteri/Kepala 6
Lembaga/Kepala Daerah menolak persetujuan pelaksanaan negosiasi maka proses pengadaan diulang. (x) Pengumuman Pemenang Lelang atau Penawar Tunggal Diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pengadaan kepada para peserta lelang selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja setelah diterima surat
penetapan
pemenang
lelang
atau
penawar
tunggal
dari
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. (xi) Sanggahan Peserta Lelang Diajukan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama peserta lelang lain kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan. (xii) Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang atau Penerbitan Surat Penetapan Penawar Tunggal Baik surat penetapan pemenang
lelang maupun surat penetapan
penawar tunggal harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/penawar tunggal dan segera disampaikan kepada pemenang lelang/penawar tunggal dengan salah satu
tembusan
pemenang
minimal
lelang/penawar
mengundurkan diri
6
kepada
unit
tunggal
pengawasan
yang
telah
internal.
ditetapkan,
Bagi
namun
maka jaminan penawaran menjadi barang milik
negara. Setelah
tahapan
pengadaan
dilalui
maka
dilakukan
penandatanganan
7
Perjanjian Kerjasama , dan paling lama dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan8 setelahnya Badan Usaha harus telah memperoleh pembiayaan9.
6
Pemenang lelang/penawar tunggal yang mengundurkan diri harus berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, namun jika alasan tidak dapat diterima, pemenang/penawar tunggal dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun. 7 Ketentuan Perjanjian Kerjasama minimal memuat ketentuan mengenai lingkup pekerjaan, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, tariff dan mekanisme penyesuaiannya, hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko, standar kinerja pelayanan, pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial, sanksi apabila para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian, pemutusan atau pengakhiran perjanjian, laporan keuangan Badan Usaha yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen dan diumumkan dalam media cetak nasional, mekanisme penyelesaian sengketa berjenjang, mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha, penggunaan dan kepemilikan asset infrastruktur, pengembalian asset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, keadaan memaksa, pernyataan dan jaminan para pihak, penggunaan bahasa Indonesia, pemberlakuan hukum Indonesia, serta status kepemilikan asset yang diadakan selama jangka waktu perjanjian. 8
Jangka waktu ini dapat diperpanjang, dan bilamana dalam waktu tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha maka Perjanjian Kerjasama berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. 9
Pembiayaan dinyatakan telah diperoleh apabila perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh Proyek Kerjasama telah diperoleh dan pinjaman tersebut telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
7
Sedangkan PPP dalam bentuk izin pengusahaan diberikan oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala
Daerah
kepada
Badan
Usaha
yang
ditetapkan melalui pelelangan umum. Tata cara lelang izin ini diatur lebih lanjut oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. 5. Pengaruh terhadap keuangan negara Salah
satu
hal
yang
menjadi
perhatian
badan
usaha
ketika
melaksanakan PPP yaitu kepastian akan iklim investasi dan kemudahankemudahan lain yang dapat meminimalkan resiko-resiko yang akan dialami oleh badan usaha dengan mengingat bahwa dalam kegiatan penyediaan infrastruktur dana yang dibutuhkan amat besar dan waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian dana tersebut sangatlah lama. Melalui regulasi yang ada, Pemerintah menawarkan adanya Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah untuk PPP dalam rangka kegiatan penyediaan infrastruktur. Semuanya ini berdampak terhadap APBN. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal ataupun non fiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan
sesuai
kewenangan
perundang-undangan
dalam
Proyek
Dukungan
Kerjasama.
masing-masing
rangka
berdasarkan
meningkatkan
Pemerintah
peraturan
kelayakan
berupa
finansial
kontribusi
fiskal
dicantumkan dalam APBN. Terdapat juga insentif perpajakan yang hanya dilakukan
untuk
kasus
per
kasus
dan
tidak
bersifat
umum,
berupa
penundaan pajak dalam jangka waktu tertentu (tax holiday), pembebasan bea masuk barang-barang investasi, ataupun pembebasan PPN untuk barang-barang
tertentu.
Tidak
hanya
itu,
dukungan
Pemerintah
juga
diberikan dalam bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, dan atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan pemerintah ini biasanya disebut non-contingent risk (risiko terduga). Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerjasama, dengan memerhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam APBN. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Menteri Keuangan berwenang untuk :
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
8
a. menetapkan kriteria pemberian Jaminan Pemerintah; b. meminta dan memperoleh data serta informasi yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dengan Proyek Kerjasama yang diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah; c. menyetujui atau menolak usulan pemberian Pinjaman Pemerintah kepada Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur. d. menetapkan bentuk dan jenis Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada suatu Proyek Kerjasama. Berbeda dengan Dukungan Pemerintah, Jaminan Pemerintah diberikan kepada badan usaha untuk mengantisipasi risiko tidak terduga (contingent risk) yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Namun jaminan
ini
tidak
langsung
diberikan
100%,
tetapi
terlebih
dahulu
mempertimbangkan apakah resiko muncul karena kebijakan Pemerintah atau karena kesalahan badan usaha. Jika resiko muncul karena kebijakan Pemerintah maka Pemerintah yang berkewajiban menanggung. Jaminan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial juga dapat diberikan melalui badan usaha yang secara khusus didirikan Pemerintah. Untuk kepentingan ini Pemerintah melakukan penyertaan modal untuk pendirian persero melalui PP Nomor 35 Tahun 2009 dengan modal awalnya dibebankan pada Tahun Anggaran 2009 senilai Rp1 Triliun. 2 (dua) badan usaha yang telah dibentuk adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Indonesia Infrastructure Facility. Keduanya dibentuk untuk memfasilitasi pembiayaan yang dapat memastikan pemenuhan pembiayaan, financial disclosure sebelum dimulainya konstruksi proyek. Selain dari sisi anggaran, terdapat juga penambahan asset negara yang berasal dari pengalihan asset yang diperoleh dari kegiatan pengadaan oleh badan usaha. Penyerahan penguasaan asset yang diadakan oleh badan usaha ini diatur dalam perjanjian kerjasama dengan materi mengenai kondisi asset yang dialihkan, tata cara pengalihan asset, status asset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat asset diserahkan, status asset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga, pembebasan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan asset, dan kompensasi kepada Badan Usaha yang melepaskan asset. Jadi
kerjasama
antara
Pemerintah
dengan
Badan
Usaha
(PPP)
memang memiliki pengaruh terhadap keuangan negara yakni terhadap anggaran dan asset negara, yang semuanya harus dikelola secara tertib, taat Sie Infokum – Ditama Binbangkum
9
pada
peraturan
perundang-undangan,
efisien,
ekonomis,
efektif
dan
transparan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan diharapkan melalui kegiatan ini, Pemerintah dapat menarik dana swasta hingga ratusan triliun ke Indonesia yang akan memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus menambah lapangan pekerjaan baru. Referensi : -
Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
-
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
-
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
-
els.bappenas.go.id.
-
Kontan Online.
-
Kompas.com.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
10
