KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Berdasarkan Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015 dan Permen PPN/Bappenas No.4 Tahun 2015
Mohammad Taufiq Rinaldi Jatinangor, 11 November 2016
AGENDA
PERUBAHAN PARADIGMA
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PELUANG KPBU 2 2
KEBUTUHAN DAN SUMBER PENDANAAN INFRASTRUKTUR (2015 -2019): KETERLIBATAN PERAN SWASTA LEBIH BESAR Kebutuhan Pendanaan
APBN + APBD: Rp. 1.978,6 Tn
Kebutuhan Investasi Infrastruktur1 2015-2019: Rp. 4.796,2 Tn
(41,3%)
BUMN: Rp. 1.066,2 Tn (22,2%) PARTISIPASI SWASTA:
Sumber • Belanja K/L • Belanja non K/L (subsidi, PSO) • Transfer daerah • Pembiayaan (PMN dan viability gap fund) • • Swasta murni • BUMN murni • KPBU dengan jaminan Non-Anggaran Pemerintah
Deskripsi • Anggaran infrastruktur dapat ditingkatkan: • 2014: Rp 177,9 Tn • 2015: Rp 290,3 Tn • 2016: Rp 313,5 Tn • 2017: Rp 346,6 Tn • Namun total 2015-2019: ±Rp 1.500 Tn < Rp 1.978,6 Tn, perlu keterlibatan swasta lebih besar Porsi investasi infrastruktur melalui skema KPBU terhadap total investasi infrastruktur pada sejumlah negara rata-rata adalah 22% (Inggris, Thailand, Portugal dan Brazil memiliki figur tertinggi yaitu di atas 40%)
Rp. 1.751,5 Tn (36,5%) 1 : Dihitung berdasarkan tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan untuk pencapaian posisi negara berpendapatan menengah (middle income country) pada tahun 2025. Sumber: Bappenas- JICA, 2014: Background Study for RPJMN 2015-2019, Analisa Tim Kementerian PPN/Bappenas
3 3
PENTINGNYA PERUBAHAN PARADIGMA PERAN PEMERINTAH, BUMN, DAN SWASTA
SWASTA
• Kepastian Usaha • Perizinan • Insentif Peluang Pemanfaatan KPBU: Perpres 38/2015
KPBU JV BUMN (brownfield)
• Dibentuk Special Purpose Company (SPC) Untuk Proyek Yang Sudah Beroperasi • Dilakukan Divestasi Saham SPC • Meningkatkan Kemampuan Ekspansi BUMN Tanpa PMN
JV BUMN (greenfield) JV BUMN BROWNFIELD BUMN APBN/APBD
• Dibentuk SPC Untuk Proyek yang Sedang Disiapkan • Dilakukan Kerjasama dengan Swasta dalam SPC tersebut • Meningkatkan Kemampuan Ekspansi BUMN Tanpa PMN PMN Untuk Penugasan • Kementerian/Lembaga • Komitmen Terhadap Paradigma Baru • Kesiapan Proyek KPBU dan APBN/APBD • Pembentukan Simpul KPBU (Optimalisasi SDM)
• Penyediaan Tanah • Pembentukan Land Banking • Perkuatan Lembaga Manajemen Aset Negara 4 (LMAN)
4
PENTINGNYA PERUBAHAN PARADIGMA PERAN PEMERINTAH, BUMN, DAN SWASTA (2) Kecenderungan Paradigma Lama 1. kalau menguntungkan secara komersial mengapa harus dikerjakan swasta? 2. subsidi lebih baik diberikan kepada BUMN daripada swasta 3. kebijakan insentif merugikan keuangan Negara
Implikasi 1. Ketidakpastian skema proyek infrastruktur 2. Iklim investasi tidak mendukung swasta untuk berkembang pesat 3. Layanan publik tidak berkelanjutan ketika anggaran subsidi tidak lagi disediakan bagi BUMN
Perubahan Paradigma (Reorientasi) 1. Paradigma baru: kalau layak secara komersial mengapa tidak diserahkan saja kepada swasta 2. Subsidi diberikan secara kompetitif 3. Kebijakan insentif fiskal diberikan sepenuh hati (Paradigma baru: kalau tidak diberikan, kerugian justru semakin besar karena opportunity costs)
5
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak
Infrastruktur yang disediakan adalah: fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat.
KEMITRAAN
KEMANFAATAN
BERSAING
Kegiatan penyediaan infrastruktur melipuV: • pekerjaan konstruksi untuk membangun • meningkatkan kemampuan infrastruktur • kegiatan pengelolaan infrastruktur • pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur selama umur rencana.
EFISIEN
EFEKTIF
PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO 6
6
REGULASI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Aspek
Pengaturan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9
Subyek Kerjasama Pasal
1. 2. 3. 4.
Pemerintah Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah BUMN/BUMD
1. 2. 3. 4.
Amanat Pengaturan lebih lanjut Ps. 46 dan Ps. 47
PERPRES 38/2015
Badan Usaha BUMN/BUMD Badan Usaha Asing Perseroan Terbatas Koperasi
PERMEN PPN NO. 4/2015 TENTANG PANDUAN UMUM PANDUAN SEKTORAL OLEH KEMENTERIAN SEKTOR
Pasal 5 Obyek Kerjasama
Kontribusi Pemerintah
Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial (19 Jenis Infrastruktur)
PERATURAN KEPALA LKPP NO 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA;
1. Pembiayaan Sebagian KPBU (Ps. 19) 2. Dukungan pemerintah (Ps.15 dan Ps 16) 3. Jaminan pemerintah (Ps. 17 dan Ps. 18)
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN;
Pasal 11 Pengembalian investasi Badan Usaha
Tahapan
Per. Menteri Dalam Negeri (belum diundangkan)
1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (user charge). 2. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment). 3. Bentuk lain sepanjang ^dak bertentangan dengan Perundang-undangan. 1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Penyiapan 3. Tahap Transaksi
PMK NO. 190/PMK. 08/2015 • •
PENJAMINAN PEMERINTAH Peraturan Presiden No. 78/2010 PMK 260/PMK.011/2010 DUKUNGAN PEMERINTAH PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)
7
7
SOLICITED & UNSOLICITED PROJECT SOLICITED PROJECT
UNSOLICITED PROJECT
Inisia^f Pemerintah
Inisia^f Badan Usaha
Penyiapan proyek dilakukan oleh pemerintah (Pra Studi Kelayakan)
Penyiapan proyek dilakukan oleh Badan Usaha Pemrakarsa (Studi Kelayakan)
Dapat memperoleh dukungan pemerintah (fiskal dan non-fiskal)
Dapat memperoleh jaminan pemerintah Jenis Kompensasi:
Dapat memperoleh jaminan pemerintah
(1) Pemberian tambahan nilai sebesar 10%; (2) Right to match; dan/atau (3) Pembelian prakarsa.
8
Jenis Pengembalian Investasi Proyek KPBU 1. Availability (based) Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan) Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU Dasar Hukum § Perpres 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. § PMK Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.
2. User (based) Payment § Pengembalian investasi berdasarkan penggunaan aktual atas layanan yang tersedia § Pihak swasta harus menanggung risiko permintaan § Pihak swasta biasanya akan meminta ^ngkat pengembalian yang lebih ^nggi
APBN/APBD
Alokasi AP
PJPK
PJPK
Perjanjian KPBU
PII
Collecting Unit
Penjaminan Tarif
Badan Usaha
Availability Payment
PT PII
Perjanjian KPBU
Penjaminan
Badan Usaha
AP
Pengguna Layanan
Pembayaran Tarif
Pengguna Layanan
User Fee
9 9
ALUR KERJA KPBU
§ Tes pasar untuk kebutuhan pemberian dukungan kelayakan (VGF) dan jaminan
pemerintah
One on one mee^ngs Potensi Proyek
§ Iden^fikasi Proyek § Penjelasan dg KPBU § List of Poten^al Project § Keputusan menggunakan skema KPBU oleh PJPK
OBC
Market Sounding
PQ
§ Penyusunan OBC oleh PJPK
§ Menyelenggarakan MS § Mereview Hasil MS
Initial Final RfP RfP
§ Memas^kan kualitas hasil Pre FS dan dokumen transaksi
Bid Submission § Mengeluarkan Persetujuan Final DK
Penetapan Pendirian Penandatanganan BUPPKS PKS BUPL
FC
§ Dalam hal ^dak ada bid, dilakukan repackage RfP
§ Finalisasi drag perjanjian penjaminan pemerintah
§ Melakukan Evaluasi atas RfP Final
10
Pengadaan Badan Usaha pelaksana PERPRES LAMA
PERPRES BARU PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
PQ
LULUS <3
PQ ULANG
LULUS >3
PENUNJUKAN LANGSUNG
PELELANGAN
PENAWARAN
• ≥ 3 à 1 calon pemenang, 2 cadangan • = 2 à 1 calon pemenang, 1 cadangan • 1 à lelang ulang atau negosiasi dengan persetujuan Menteri • Penawaran sah ^dak ada à pelelangan umum gagal dan dilakukan pengadaan ulang
KPBU kondisi tertentu; atau
Pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama
Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya
Hasil PQ hanya satu peserta
Badan Usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU
11 11
Skema Dukungan dan Pembiayaan Untuk Proyek KPBU
Fasilitas Pemerintah
Skema Pembiayaan
User Payment
Viability Gap Fund / Dukungan Kelayakan
Penjaminan Pemerintah
Availability Payment
pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
12
Dagar Rencana KPBU/PPP Book
• Dokumen yang memuat rencana KPBU yang diusulkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan telah dilakukan penilaiannya oleh Menteri Perencanaan untuk ditetapkan sebagai Proyek KPBU siap ditawarkan dan Potensial KPBU (proses penyiapan)
Dasar penyusunan • Usulan K/L/D/BUMN/D yang diindikasikan membutuhkan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah • Hasil iden^fikasi Menteri PPN berdasarkan prioritas pembangunan nasional
Tujuan: 1. Merencanakan KPBU infrastruktur sehingga pelaksanaan KPBU dapat bersinergi dengan kerangka kebijakan & kerangka anggaran pemerintah; 2. Mempromosikan proyek KPBU kepada badan usaha bahwa proyek KPBU telah direncanakan dan dipersiapkan secara matang oleh pemerintah; 3. Memantau perencanaan dan pembangunan proyek KPBU infrastruktur; 4. Sebagai sarana konsultasi publik atas proyek infrastruktur yang akan dikembangkan melalui skema KPBU.
13
19 JENIS INFRASTRUKTUR KPBU
Transportasi
Jalan
Sumber daya air dan irigasi
Air minum
Sistem pengelolaan air limbah terpusat
Sistem pengelolaan air limbah Setempat
Fasilitas Pendidikan Sarana Pembelajaran Laboratorium Pusat pela^han
Kawasan
Fasilitas perkotaan
Konservasi energi
Minyak dan gas bumi & energi terbarukan
Ketenagalistr ikan
Telekomunik asi dan infomatika
Pusat peneli^an/kajian Sarana dan prasarana peneli^an dan pengembangan Inkubator bisnis Galeri pembelajaran
Fasilitas Olahraga, Kesenian & Kebudayaan
Pemasyarakat an
Kesehatan
Sistem pengelolaan persampahan
Ruang prak^k siswa
Pariwisata
Perumahan Rakyat
Perpustakaan Fasilitas pendukung pembelajaran dan pela^han
14
Dasar Pertimbangan PJPK Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 12/2012 1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 2) Tanggung jawab Menteri mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi
PJPK MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Pasal 5 Permen PPN 4/2015 Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya melipu^ sektor Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Delegasi Rektor Perguruan Tinggi organ yang menjalankan fungsi pengelolaan PTN Pasal 62 jo. Pasal 64 UU 12/2012 Perguruan Tinggi memiliki otonomi pengelolaan yang meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik Pasal 64 ayat 2 UU 12/2012 Bidang Akademik, yaitu: Penetapan Norma dan Kebijakan Operasional serta pelaksanaan Tridharma
Pasal 64 ayat 3 UU 12/2012 Bidang Non-Akademik, yaitu: Penetepan Norma dan Kebijakan Operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana
Pasal 29 ayat 1 huruf b PP 4/2014 Pemimpin Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Perguruan Tinggi UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI Pasal 1 Peraturan Bersama Mendikbud dan Menkes No. 2/V/PB/2013 dan No. 38/2013 RS PTN merupakan rumah sakit milik Pemerintah c.q Menristekdikti), yang dikelola PTN
15
Kerja Sama PTN dengan Dunia Usaha Pasal 79 UU 12/2012 Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain
Pasal 4 Permendikbud 14/2014 Perguruan Tinggi dapat melakukan kerja bidang akademik dan/atau bidang non akademik, salah satunya dengan dunia usaha
Pasal 23 Permendikbud 14/2014 Kerja Sama Bidang Akademik
Kerja Sama dilakukan melalui: a. Pengembangan sumber daya manusia; b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat; c. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; e. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah; f. Penyelenggaraan seminar bersama; g. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha; h. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau i. Bentuk lain yang dianggap perlu
Pasal 1 angka 3 Permendikbud 14/2014 Dunia Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba
Pasal 38 Permendikbud 14/2014 Kerja Sama Bidang Non-Akademik
Kerja Sama dilakukan melalui: a. Pendayagunaan aset; b. Penggalangan dana; c. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; d. Pengembangan sumberdaya manusia; e. Pengurangan tarif; f. Koordinator kegiatan; g. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau h. Bentuk lain yang dianggap perlu 16
TERIMA KASIH
Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Jl. Taman SuropaV No. 2 Jakarta 10310 021-31934175 021-31923813
[email protected] pkps.bappenas.go.id
