IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DALAM KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA WISMANA ADI SURYABRATA DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA
OUTLINE PAPARAN
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
2
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG KESELURUHAN PRIORITAS NASIONAL Infrastruktur Mendukung Sektor Unggulan
Penyediaan Pelayanan Dasar Akses Air Minum 100%
Sektor Unggulan
Konektivitas Tol Laut +
Infrastruktur Perkotaan
intermoda
Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan
Akses Sanitasi 100%
Pertanian
Rasio Elektrifikasi 96.6%
Keamananan dan Keselamatan Transportasi Pengendalian Banjir
Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan
Avoid
Akses Perumahan Layak Huni Aksesibilitas Perbatasan & Tertinggal
Membangun Angkutan Massal Berbasis Jalan , Rel & Intermoda
Industri Pengolahan Pembangunan TIK:
• Sasaran 1.200 kWh/Kap. di 2019 (saat ini Vietnam 1.300 kWh/Kap, Malaysia 4.400 kWh/Kap.)
Peningkatan Pangsa Angkutan Umum
Mengembangka n transportasi perkotaan yang berkelanjutan
• Palapa Ring • Rencana pita lebar: E-government, E-pendidikan, E-Kesehatan, E-commerce, E-logistik, Epengadaan
Pembangunan Energi 35 GW
Jaringan yang Mendukung Efisiensi Perjalanan
Shift
Jasa & Pariwisata
Improve Peningkatan Pemanfaatan Teknologi
Energi untuk Transportasi Perkotaan
Mengembangkan infrastruktur perkotaan melalui pemanfaatan TIK untuk menuju kota cerdas
4
KERANGKA PENDANAAN Terdapat gap 58,7% dipenuhi melalui sumber non-anggaran pemerintah Nilai Investasi (Sumber)
Investasi Publik rendah
Total Nilai Investasi yang dibutuhkan dalam infrastruktur 2015‐2019:
APBN + APBD: Rp. 1.978,6 Tn (41,3%)
Kategorisasi
Definisi
BUMN: Rp. 1.066,2 Tn (22,2%) Contoh
Rp. 4.796,2 Tn
PARTISIPASI SWASTA: Rp. 1.751,5 Tn (36,5%)
Investasi Sosial Investasi yang tidak memiliki imbal balik investasi secara langsung dari obyek tersebut.
• Jaminan Sosial • Jaminan Pendidikan • Jaminan Kesehatan APBN
tinggi
IRR Weighted Average Cost of Capital (WACC) Special Commercial KPBU Investment
General Commercial Investment
Investasi dengan imbal hasil di bawah standar kelayakan sehingga membutuhkan pengurangan sebagian beban investasi melalui investasi sosial Pemerintah.
Investasi dengan imbal hasil memenuhi standar kelayakan investasi namun dipandang relatif kurang menarik atau berisiko sehingga diperlukan intervensi Pemerintah.
Investasi dengan imbal hasil relatif menarik sehingga peran Pemerintah minim yaitu sebagai regulator dan promotor.
• Bahan Baku Air Minum • Transportasi Publik Masal
• Jalan Tol • Pelabuhans
• • •
APBN + Dana Komersial
Dana Komersial dengan Dorongan Pemerintah
Dana Komersial Murni
Source of Funding
Source: BAPPENAS Internal Analysis
*) 1 : Kalkulasi berdasarkan investasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjadi middle income country 2025.
Listrik Bandar Udara Pipa Gas
Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Untuk Proyek‐proyek IRR > 13 %
Sumber: Bappenas‐ JICA, 2014: Latar belakang studi untuk RPJMN 2015‐2019,, Analisis Tim Kementerian PPN/Bappenas 5
PENGERTIAN DAN PRINSIP Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak
Infrastruktur yang disediakan adalah: fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat.
KEMITRAAN
KEMANFAATAN
BERSAING
Kegiatan penyediaan infrastruktur meliputi: • pekerjaan konstruksi untuk membangun • meningkatkan kemampuan infrastruktur • kegiatan pengelolaan infrastruktur • pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur selama umur rencana.
EFISIEN
EFEKTIF
PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO 6
MANFAAT KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA (KPBU) Manfaat dari kebijakan pemanfaatan skema KPBU: Efisiensi Anggaran: Keunggulan dari pendekatan analisis biaya yang meliputi seluruh umur proyek (whole life cycle costing).
Contoh Manfaat KPBU •
Pembangunan Jembatan Memakai skema APBN, ada kerusakan sedikit harus menunggu revisi anggaran kalau tidak dianggarkan. Kalau dengan skema KPBU, ada kerusakan ditalangi oleh swasta terlebih dahulu.
•
Mengenai risiko pembengkakan biaya operasional dan biaya perawatan. Kalau dengan KPBU, risiko ditanggung oleh badan usaha, kalua APBN oleh pemerintah. Termasuk risiko keterlambatan.
Kepastian Penyelesaian: Lebih mendorong kepastian penyelesaian proyek yang lebih cepat atau tepat waktu karena swasta baru akan menerima pembayaran dari Pemerintah. Tingkat Kinerja Lebih Terjamin: swasta dapat memonitor dan menjaga kinerja layanan infrastrukturnya secara maksimal Flesibel dan Inovasi: Lebih fleksibel dan mendorong inovasi karena mengutamakan spesifikasi layanan yang diperlukan. Pihak swasta memiliki ruang untuk berinovasi pada spesifikasi aset. Resiko Kecil: Mentransfer sebagian dari risiko, seperti risiko konstruksi, risiko operasi, risiko pendanaan dan risiko kepemilikan aset.
7
PERBEDAAN PENGADAAN TRADISIONAL DENGAN KPBU ASPEK
PENGADAAN TRADISIONAL
KPBU
Dipecah dalam beberapa Kegiatan (Design, Konstruksi, Operasi, Pemeliharaan)
Satu kesatuan
Perencanaan dan penyiapan
Pada umumnya Kajian, Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya tidak mengidentifikasi aspek legal , ekonomi, komersial dan risiko
Studi Pendahuluan, Outline Business Case, Final Business Case, Konsultasi Publik, dan Market Sounding dapat mengidentifikasi aspek legal , ekonomi, komersial dan risiko
Jangka Waktu
Short Term 1. Konstruksi : dilakukan 1 Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Tunggal atau Tahun Jamak/Multiyears (Kontrak Tahun Jamak) 5 tahun 2. Pemeliharaan : Dilakukan kontrak tahun Pemeliharaan (setiap Tahun)
Jangka Panjang (Long Term)
Penganggaran, pemaketan lelang, dan Kontraktual
Investasi
100 % Pemerintah
Beban Risiko
100 % Pemerintah
1. Swasta atau 2. Bersama Pemerintah (tanah dan dukungan pemerintah) dan Swasta Berbagi Risiko 8
KERANGKA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Aspek
Pengaturan Pemerintah Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah BUMN/BUMD
1. 2. 3. 4.
PERPRES 38/2015
Badan Usaha BUMN/BUMD Badan Usaha Asing Perseroan Terbatas Koperasi
Subyek Kerjasama
1. 2. 3. 4.
Obyek Kerjasama
Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial (19 Jenis Infrastruktur)
Kontribusi Pemerintah
1. Pembiayaan Sebagian KPBU 2. Dukungan pemerintah 3. Jaminan pemerintah
Pengembalian investasi Badan Usaha
1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (User Charge). 2. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment). 3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang‐undangan.
Tahapan
1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Penyiapan 3. Tahap Transaksi
PERMEN PPN NO. 4/2015 TENTANG PANDUAN UMUM PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
PERATURAN KEPALA LKPP NO 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA; PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN; PMK NO. 260 /PMK.08/2016 PERMENDAGRI No. 96/2016 • •
PENJAMINAN PEMERINTAH Peraturan Presiden No. 78/2010 PMK 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016 DUKUNGAN PEMERINTAH PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)
9
19 JENIS INFRASTRUKTUR KPBU
Transportasi
Kawasan
Jalan
Fasilitas perkotaan
Pemasyarakatan
Sumber daya air dan irigasi
Konservasi energi
Fasilitas Pendidikan
Air minum
Sistem pengelolaan air limbah terpusat
Sistem pengelolaan air limbah Setempat
Minyak dan gas bumi & energi terbarukan
Ketenagalistrikan
Telekomunikasi dan infomatika
Pariwisata
Perumahan Rakyat
Fasilitas Olahraga, Kesenian & Kebudayaan
Sistem pengelolaan persampahan
Kesehatan
10
STRUKTUR UMUM KPBU Recourse Agreement
PT. PII
Guarantee Agreement
Dukungan Pemerintah (Kementerian Keuangan)
Skema Pengembalian Investasi
Project Development Fund 1.Membantu PJPK mengatasi keterbatasan dana dan ekspertis infrastruktur dalam penyiapan dan transaksi proyek KPBU 2.Memastikan proses lelang dilakukan berdasarkan azas adil, kompetitif, dan transparan
Tarif/User Payment Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
Dukungan Kelayakan (VGF) Untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU, diberikan dukungan fiskal untuk sebagian dana konstruksi “melalui anggaran BUN”
Pembayaran berkala kepada Badan Usaha oleh Pemerintah (PJPK) berdasarkan ketersediaan layanan infrastruktur yang diberikan
Penjaminan Pemerintah Diberikan pemerintah melalui PT PII
Infrastructure Financing Fund Melalui PT SMI dan PT IIF
Kementerian Keuangan
Pengaturan mengenai Pemanfaatan BMN untuk infrastruktur
Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang‐undangan 11
POLA PENGEMBALIAN INVESTASI
Tarif
12
KEUNTUNGAN AVAILABILITY PAYMENT (AP)
Alternatif Relokasi Pembiayaan Pembangunan CAPEX Cost Overrun
Analisis Potensi Government Saving Pada Proyek Palapa Ring
RETAINED RISK = CAPEX Cost Overrun + OPEX Cost Overrun
PSC
Pengadaan Infrastruktur dengan Belanja Modal OPEX Cost Overrun
s/d 32 tahun
• •
Masa konstruksi tepat waktu Kinerja pelayanan terjamin Profil Belanja Pemerintah jika Proyek dibangun dengan skema AP
Government Expenditure ‐CAPEX ‐OPEX ‐Availability Payment ‐Financing ‐Ancillary Risk Value ‐Competitive Neutrality ‐Retained Risk
PPP
4.743.922.993.248 0 3.369.789.444.263 0 0 8.823.556.862.337 332.074.609.527 0 474.392.299.325 711.588.448.987 0 (792.398.703.159) 2.049.442.259.087
Total Government 10.969.621.605.450 8.742.746.608.165 Expenditure including Risk Government Saving
20,30%
Untuk Ancillary cost, yang sebagian besar dari biaya penyiapan proyek. Untuk PPP perkirakan 1.5 kali lebih besar dari PSC
s/d 32 tahun
Masa konstruksi
Masa operasi
Competitive Neutrality, pada PPP terdapat potensi pembayaran PPh 25 dari Earning Before Tax (EBT) berdasarkan proyeksi keuangan untuk masingmasing Paket.
PSC = Public Sector Comparator PPP = KPBU - AP=
Suku bunga obligasi 2017 Inflasi 2010-2017
7.5% 5.4% 13
TAHAPAN PELAKSANAAN KPBU
1. Perencanaan Penyusunan Daftar Rencana KPBU
2. Penyiapan Pembuatan Prastudi Kelayakan
3. Transaksi Penetapan Lokasi KPBU
Identifikasi dan Penetapan KPBU
Kajian Awal (OBC);
Penjajakan Minat Pasar
Rencana Anggaran Dana KPBU
Kajian Akhir (FBC)
Penganggaran dana tahap perencanaan
Penjajakan Minat Pasar
Persetujuan Pemberian Dukungan Pemerintah
Penyusunan Studi Pendahuluan
Pengajuan Dukungan Pemerintah
Persetujuan Jaminan Pemerintah
Konsultasi Publik
Pengajuan Jaminan Pemerintah
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU
Pengajuan Lokasi KPBU
Output: ‐ Identifikasi Proyek KPBU ‐ Studi Pendahuluan
Output: ‐ Kajian Awal Prastudi Kelayakan (OBC) ‐ Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (FBC)
Penandatangan pembiayaan (Financial Close)
Output : ‐ Perjanjian KPBU, Penjaminan dan Regres ‐ Dok. Pelelangan Umum
14
PRAKARSA DALAM KPBU PRAKARSA BADAN USAHA
PRAKARSA PEMERINTAH
UNSOLICITED PROJECT
SOLICITED PROJECT
Inisiatif Badan Usaha
Penyiapan proyek dilakukan oleh Badan Usaha Pemrakarsa (Studi Kelayakan)
Dapat memperoleh jaminan pemerintah
Inisiatif Pemerintah
Penyiapan proyek dilakukan oleh pemerintah (Pra Studi Kelayakan)
Dapat memperoleh dukungan pemerintah (fiskal dan non‐fiskal)
Jenis Kompensasi: (1) Pemberian tambahan nilai sebesar 10%; (2) Right to match; dan/atau (3) Pembelian prakarsa.
Dapat memperoleh jaminan pemerintah 15
PROYEK KBPU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA Kriteria Proyek KPBU atas Prakarsa Badan Usaha Pasal 14 Ayat (3) Perpres No. 38/2015 Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai Badan Usaha adalah yang memenuhi kriteria sebagai berkut: a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; b. layak secara ekonomi dan finansial; dan c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.
BADAN USAHA PEMRAKARSA KPBU DAPAT DIBERIKAN ALTERNATIF KOMPENSASI No.
Bentuk Kompensasi
Ketentuan
1
pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh per seratus)
•
2
pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match)
•
3
pembelian prakarsa KPBU
• • •
Badan Usaha Pemrakarsa tetap wajib mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Seluruh studi beserta dokumen‐dokumen pendukungnya serta merta beralih menjadi milik PJPK tanpa memperoleh bayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun Badan Usaha Pemrakarsa diperkenankan mengikuti penawaran. Pembelian prakarsa meliputi sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan KPBU yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha Pemrakarsa. Besaran biaya ditetapkan oleh PJPK berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh PJPK. 16
SKEMA PROYEK KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA Penyampaian Usulan KPBU dan Dokumen Pra FS
Menerbitkan surat Persetujuan Sebagai Unsolicited Project
Penyusunan FS
• Evaluasi Dokumen Pra FS Persetujuan Pra FS • Pemberian Hak Untuk Menyusun FS
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
Pengadaan Badan Usaha
Evaluasi FS
DIBELI
BENTUK KOMPENSASI
PILIHAN PEMRAKARSA TERHADAP HASIL FS TIDAK DIBELI
PEMBELIAN PRAKARSA KPBU
•
pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh per seratus)
•
right to match
BENTUK KOMPENSASI
17
SKEMA KPBU DI INDONESIA Skema KPBU dengan Penjaminan Pemerintah •
Coal fired Power Plant Central Java 2x 1000 MW (investment US$ 3.900,0 juta/ Rp 54,0 T)
Skema KPBU dengan Pengembalian Investasi Melalui Tarif dan VGF •
Umbulan Drinking‐Water Facility (investment US$ 157,8 juta / Rp 2,1 T)
Skema KPBU dengan Pengembalian Investasi Melalui Availability Payment (AP) •
Palapa Ring Optic‐Fiber Network (investment US$ 583.4 juta / Rp 7,8 T)
Skema KPBU Dengan Dukungan Sebagian Konstruksi
Jalan Tol Solo – Kertosono (US$ 578,8 juta/ Rp 7,7 T) Jalan Tol Cisumdawu (US$ 1.050,0 juta/ Rp 10,0 T) Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (US$ 1.120,0 juta/ Rp 13,1 T) Jalan Tol Manado – Bitung (US$ 654,1 juta / Rp 8,7 T)
Total: US$ 3.402,9 juta/ Rp 39,5 T
PENGEMBANGAN BENTUK PENYIAPAN KPBU Skema KPBU dengan Success Fee Coal fired Power Plant Central Java 2x 1000 MW (investment US$ 3.900,0 juta/ Rp 54,0 T )
Skema KPBU dengan Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited) Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated (investment US$ 1.050,0 juta / Rp 10,0 T)
18
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
PAYUNG HUKUM YANG LENGKAP DARI K/L TERKAIT PERPRES 38/2015 PERMEN PPN NO. 4/2015 TENTANG PANDUAN UMUM PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
PERATURAN KEPALA LKPP NO 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA; PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN; PMK NO. 260 /PMK.08/2016 PERMENDAGRI No. 96/2016 • •
PENJAMINAN PEMERINTAH Peraturan Presiden No. 78/2010 PMK 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016 DUKUNGAN PEMERINTAH PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)
Saling melengkapi dengan : 1. PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pemanfaatan BMN/BMD : a. Sewa b. Pinjam Pakai c. Kerjasama Pemanfaatan d. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur = KPBU 2. Rancangan PP Pengganti PP 50/2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Pada bagian Kerjasama dengan Pihak Ketiga akan diselaraskan dengan ketentuan yang terdapat di dalam PP 27/2014 dan Perpres 38/2015 tentang KSPI/KPBU
MENGATUR TATA CARA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN (AVAILABILITY PAYMENT) DAERAH : 1. Kriteria Pembayaran 2. Tahapan Pelaksanaan KPBU Daerah; 3. Pembayaran; dan 4. Ketersediaan Anggaran 20
KAJIAN KOMPREHENSIF TERMASUK KAJIAN HUKUM DAN RISIKO
PENYUSUNAN DRAF KAJIAN AWAL PRA STUDI KELAYAKAN OUTLINE BUSINESS CASE (OBC) Kajian awal Prastudi Kelayakan terdiri dari: a. kajian hukum dan kelembagaan; b. kajian teknis; c. kajian ekonomi dan komersial; d. kajian lingkungan dan sosial; e. kajian bentuk KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur; f. kajian risiko; g. kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; h. Kajian Pengadaan; dan i. kajian mengenai masalah yang perlu ditindaklanjuti (out standing issues).
KONSULTASI PUBLIK
PENYEMPURNAAN KAJIAN AWAL PRASTUDI KELAYAKAN OUTLINE BUSINESS CASE (OBC)
PENJAJAKAN MINAT PASAR (PRE MARKET SOUNDING)
TUJUAN
KAJIAN HUKUM
KAJIAN AWAL PRA STUDI KELAYAKAN OUTLINE BUSINESS CASE (OBC)
ASPEK KAJIAN HUKUM
1. MEMASTIKAN KPBU DILAKSANAKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG‐ UNDANGAN 2. IDENTIFIKASI RISIKO HUKUM DAN MITIGASINYA 3. MENGKAJI KEMUNGKINAN PERUBAHAN PERATURAN ATAU PENERBITAN PERATURAN BARU 21
Pendirian Badan Usaha
Penanaman Modal
Persaingan Usaha
Lingkungan
Keselamatan Kerja
Pengadaan Tanah
Pembiayaan
Perijinan
Perpajakan
Peraturan Sektor
PEMBELAJARAN RISIKO HUKUM KERETA API PURUK CAHU – BANGKUANG – BATANJUNG (KALTENG)
• Kementerian Keuangan tidak dapat mengabulkan pemberian jaminan pemerintah karena Pemenang Lelang tidak meminta jaminan pemerintah di dalam dokumen penawaran. Apabila jaminan pemerintah diberikan, menjadi tidak fair bagi peserta lelang yang lain. • Lesson learned : klarifikasi sebelum penetapan pemenang lelang perlu dilakukan dengan cermat.
CONTOH Skema KPBU Dengan Pengembalian Investasi Melalui Tarif dan VGF Contoh : Proyek SPAM Umbulan • VGF: fasilitas pemberian dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial. • VGF diberikan kepada proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU dan bertujuan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek. • Maksimal pemberian VGF sebesar 49% dari nilai investasi proyek • Tarif ditetapkan oleh PDAB berdasarkan perjanjian jualbeli air curah dengan 5 PDAM Dasar Hukum : PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 23
PEMBELAJARAN PERLINDUNGAN HUKUM KPBU SPAM UMBULAN Struktur Kerjasama PJPK
Pemprov Jatim (menugaskan PDAB)
Peran Swasta
BOT sistem produksi dan transmisi
Ruang Lingkup
Pembangunan Pipa Transmisi + 93 Km Pipa Tapping di 16 titik di 5 Wilayah Kab/Kota
Ringkasan Proyek
•
•
• •
Lokasi mata air : Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten pasuruan Proyek penyediaan air minum dengan kapasitas 4.000 l/detik untuk Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kab. Gresik. Proyek ini merupakan salah satu showcase nasional proyek KPBU Proyek ini masuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional
Estimasi Capex (Nilai Investasi)
Rp. 2,05 T (berdasarkan Berita Acara Capex Mei 2015)
Rencana Masa Konstruksi
2 tahun sejak Tgl Efektif Perjanjian Kerjasama
Rencana Masa Konsesi
25 tahun sejak COD
IRR
12 %
IndikasI Tarif
Rp. 2.370/m3 (PPP Company‐PDAB) Rp. 2.444/m3 (PDAB‐PDAM)
Indikasi Dukungan Pemerintah
Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund/VGF) sebesar Rp. 818,01 M (berdasarkan penawaran Badan Usaha Pemenang Lelang)
Indikasi Jaminan Pemerintah
Risiko Politik dan kebijakan
Skema Pengembalian Investasi
Tarif
Sumber Pembiayaan Penyiapan
Pendampingan PT SMI Jadwal Pelaksanaan Proyek
Transaksi
Tahun 2014
Penetapan Pemenang
Tahun 2015
Pelaksanaan Konstruksi
Tahun 2017
1. Meminta Pendapat Jaksa Pengacara Negara a. Pelelangan b. Persetujuan DPRD dalam Kerjasama Daerah (sesuai aturan PP 50/2007) 2. Meminta Pendapat Akademisi (FH Unair) Pelelangan 3. Meminta Pendapat LKPP Pelelangan 2 4
CONTOH PROYEK KPBU PEMERINTAH KOTA
NO 1
NAMA PROYEK Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung
PJPK
PENDAMPINGAN PENYIAPAN PROYEK
STATUS
PDAM Kota Bandar Lampung
PT. SMI (Persero)
Proses Pengadaan Badan Usaha (Penetapan hasil PQ) Proses pengajuan fasilitas PDF
2
Proyek SPAM Pekanbaru
PDAM Kota Pekanbaru
Pendampingan penyusunan OBC oleh Bappenas
3
Proyek Penerangan Jalan Umum Kota Bandung
Walikota Bandung
LKPP
Penyusunan OBC
4
Proyek Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta Walikota Surakarta
Bappenas
Penyusunan OBC
5
Proyek LRT dan BRT Kota Medan
Bappenas
Penyusunan FBC dengan Fasilitas PDF
Bappenas
Penyusunan OBC dengan fasilitas pendampingan dari JICA
6
Proyek RS Pirngadi Kota Medan
Walikota Medan Walikota Medan
AKUNTABILITAS PROSES DIKAWAL DAN DIFASILITASI KANTOR BERSAMA SESUAI KEWENANGAN DAN KOMPETENSI MASING-MASING
PJPK sebagai Pelaksana Proyek BKPM memastikan kelayakan investor dan proses market sounding
PT PII secara informal memberikan masukan dalam penyusunan OBC dan FBC
PJPK – Bappenas (Perencanaan)
Bappenas menganggarkan Dana OBC
LKPP bertindak sebagai transaction probity PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah
PPP Unit di Kemenkeu sebagai penyedia fasilitas PDF dan VGF
PQ RfP
Identifikasi dan Studi usulan Pendahuluan Tahap Screening dan Seleksi
Penyusunan OBC
Bid Award
Penyusunan FBC
Tahap Penyiapan Proyek
PPP Agreement Signing
Tahap Konstruksi dan Operasi
Financial Close
Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Gedung Capital Place Lantai 7 & 8 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710 Indonesia
Tahap Transaksi
Kemenko Perekonomian sebagai Fasilitator Debottlenecking
Koordinasi Capacity Building
Fasilitasi 26
TERIMA KASIH
