KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)

Republik Indonesia

KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)

Panduan Bagi Investor Dalam Investasi Di Bidang Infrastruktur

April 2010

DICETAK APRIL 2010

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Gedung A.A. Maramis II Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 - INDONESIA Tel. : +62 (21) 352 1974, 351 1462 Fax. : +62 (21) 352 1985, 351 1644 Website : www.ekon.go.id

SANGKALAN Informasi yang terdapat dalam “Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS): Panduan Investor” dimaksudkan untuk memberikan panduan umum guna membantu investor untuk suksesnya mengembangkan proyek KPS dibidang infrastruktur. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi berusaha untuk menyajikan informasi yang terbaik pada saat buku ini dicetak dan tidak bertanggung jawab atas perbedaan atau perubahan terhadap informasi atau data yang disajikan.

KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)

Panduan Bagi Investor Dalam Investasi Di Bidang Infrastruktur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................................................

iii

1 Kerangka Penanaman Modal Infrastruktur di Indonesia ....................................... 1 1.1 Peran Infrastruktur KPS di Indonesia ....................................................................... 2 1.2 Tujuan dari Panduan Ini ............................................................................................... 3 1.3 Pihak-pihak Utama dalam Kerangka KPS ............................................................... 4 1.4 Kerangka Hukum ............................................................................................................ 6 1.5 Hal-hal Pokok dalam Program KPS di Indonesia .................................................. 13 2 Proses Pengembangan dan Pelaksanaan KPS ............................................................ 2.1 Tinjauan singkat mengenai Proses Pengembangan dan Pelaksanaan KPS ...................................................................................................... 2.2 Pemilihan Proyek ............................................................................................................. 2.3 Konsultasi Publik ............................................................................................................. 2.4 Studi Kelayakan ............................................................................................................... 2.5 Tinjauan Risiko ................................................................................................................. 2.6 Bentuk Kerjasama ........................................................................................................... 2.7 Dukungan Pemerintah ................................................................................................. 2.8 Pengadaan ....................................................................................................................... 2.9 Pelaksanaan Proyek ........................................................................................................ 2.10 Pemantauan ......................................................................................................................

15 16 18 19 20 22 23 24 25 27 28

3 Interaksi Antara Pemerintah dan Pihak-Pihak Swasta ............................................ 29 4 Aplikasi Kerangka KPS Di Sektor-sektor Tertentu ..................................................... 33 5 Tanya Jawab ................................................................................................................................ 37 6 Informasi Penting ...............................................................................................................

ii

KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) Panduan Investor

41

KATA PENGANTAR

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan ini menyampaikan Panduan Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Panduan ini ditujukan untuk memberikan tinjauan kepada investor swasta tentang kerangka Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Kami mengharapkan sebagai investor yang potensial, anda mendapatkan informasi yang dapat membantu anda dan juga diharapkan panduan ini dapat menjadi suatu perangkat penting bagi anda untuk melakukan investasi di Indonesia.

M. Hatta Rajasa

Infrastruktur merupakan hal yang diutamakan dan sejumlah penanaman modal swasta diperlukan untuk membangun Indonesia menuju ke keadaan yang lebih baik. Tahun ini menandakan langkah penting bagi peningkatan infrastuktur Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah telah memberikan komitmennya untuk melakukan percepatan proyek-proyek melalui KPS. Pemerintah akan terus secara proaktif melakukan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakannya untuk meningkatkan tingkat partisipasi investor swasta. Untuk itu, sejumlah perubahan telah dilakukan dan peraturan perundang-undangan telah ditegakkan, untuk meyakinkan investor atas perhatian pemerintah yang kini lebih baik. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia muncul sebagai salah satu pemimpin di kawasannya. Indonesia merupakan anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara atau Association of the South East Asian Nations (ASEAN), dan memiliki penduduk sekitar 240 juta orang. Kami memiliki tujuan untuk dapat menghubungkan satu sama lain pulau-pulau di Indonesia secara lebih baik agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang merata, menyediakan akses infrastruktur yang memadai untuk memperluas lapangan kerja, memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup, dan menciptakan pembangunan yang berkesinambungan. Kami percaya bahwa Indonesia, dan sektor-sektor yang ada, menawarkan banyak hal yang potensial bagi para investor . Pemerintah menyadari pentingnya untuk memperbaiki iklim dunia usaha. Perubahan-perubahan fundamental telah dilakukan pada tingkat-tingkat tertentu dan lintas sektor, guna memperkokoh kerangka pembangunan dan menjadikan Indonesia sebagai tempat yang “do-able” untuk berbisnis. Dengan iklim bisnis yang baru ini, pangsa pasar KPS dalam kegiatan infrastruktur diharapkan akan berkembang dengan pesat. Para Investor, saya menghimbau anda untuk menggunakan panduan ini agar dapat lebih memahami pelaksanaan KPS. Saya mengarapkan informasi yang disampaikan dalam panduan ini akan meningkatkan ketertarikan anda untuk melakukan investasi di negara yang telah muncul sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara ini. Silahkan menggunakan kesempatan ini untuk dapat mengenal kami secara lebih baik, dan kami persilahkan juga untuk menghubungi sektor-sektor terkait guna mendapatkan informasi lebih lanjut.

Selamat membaca, Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia


iii

1

Kerangka Penanaman Modal Infrastruktur di Indonesia

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Peran Infrastruktur KPS di Indonesia Tujuan dari Panduan Ini Pihak-pihak Utama dalam Kerangka KPS Kerangka Hukum Hal-hal Pokok dalam Program KPS di Indonesia

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) Investor’s Guide

1

1.1 PERAN INFRASTRUKTUR KPS DI INDONESIA

PEREKONOMIAN Indonesia terbukti telah bangkit kembali sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1990an. Pada tahun 2009, sebagai contoh, Indonesia telah mengalami pertumbuhan GDP sebesar 4,5 persen, sementara banyak negaranegara lain yang mengalami kontraksi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten telah menyebabkan tingkat kebutuhan infrastruktur meningkat. Pemerintah memperkirakan bahwa untuk jangka waktu lima tahun yaitu dimulai 2010 sampai 2014, dibutuhkan investasi senilai Rp. 1.430 triliun (sekitar USD 150 milyar) untuk sektor infrastruktur. Pemerintah telah menyadari peran penting sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan ini dan karenanya telah menyediakan suatu sarana bagi pihak swasta agar dapat ikut berperan serta dalam pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Secara khusus, Pemerintah mentargetkan penanaman modal di sektor swasta sebesar Rp. 980 triliun (kurang lebih USD 94 milyar) berdasarkan kerangka KPS untuk jangka waktu 2010-2014. Program KPS milik pemerintah ini mencakup rentang infrastruktur yang luas, termasuk: G G G G G G G G G G G

2

Bandar udara Pelabuhan laut dan sungai Jalan dan Jembatan Jalan Kereta Api Penyediaan air baku dan sistem irigasi Penyediaan air minum Penampungan Air Limbah Pembuangan Sampah Padat Teknologi Informasi dan Komunikasi Ketenagalistrikan Minyak dan Gas


1.2 TUJUAN DARI PANDUAN INI

PANDUAN untuk Para Investor ini merupakan suatu tinjauan terhadap kerangka Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) milik Pemerintah Indonesia. Panduan ini merupakan pemetaan kedepan (road map) terhadap pengembangan proyek-proyek KPS di Indonesia dengan menggarisbawahi prinsip-prinsip yang dianut oleh Pemerintah dan fasilitas yang disediakan untuk mitra swasta dalam kerangka KPS. Dengan memberikan tinjauan tentang bagaimana program KPS dioperasikan di Indonesia, Panduan ini dapat mengarahkan investor untuk melakukan tinjauan akan adanya peluang dalam proyek tertentu. Panduan ini tidak bermaksud untuk mengindentifikasi peluang-peluang KPS secara spesifik, tidak juga dengan cara apapun menyediakan uji tuntas yang harus dilakukan oleh investor swasta untuk mempertimbangkan peluang KPS. Panduan ini tidak menyediakan tinjauan hukum tentang peraturan-peraturan yang mengatur pengembangan dan pelaksanaan proyek KPS, maupun menyediakan rincian prosedur tentang pengembangan KPS atau panduan untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia pada umumnya. Para investor diharapkan tetap mengacu kepada bahanbahan publikasi atau dokumentasi yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah mengenai hal-hal tersebut, sebagaimana dimuat dalam Panduan ini. Publikasi-publikasi ini dapat diperbaharui atau diterbitkan kembali, atau dilengkapi dengan dokumen-dokumen tambahan lainya dimasa mendatang.


3

1.3 PIHAK-PIHAK UTAMA DALAM KERANGKA KPS ADA beberapa pihak yang ikut serta dalam proyek infrastruktur KPS. Berikut ini disampaikan Pihak-pihak utama dan hubungannya yang ada diantara mereka. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

•

•

4

Badan Usaha yang merupakan badan hukum Indonesia yang dimiliki oleh para Sponsor Proyek, yang menandatangani Perjanjian Kerjasama (PK) atau Cooperation Agreement dengan Badan Kontrak Pemerintah atau Government Contracting Agency (GCA), atau yang mendapatkan lisensi dari Pemerintah untuk menyediakan jasa tertentu atau infrastruktur berdasarkan KPS. Badan usaha dalam Panduan ini dan didalam peraturan-peraturan pemerintah disebut juga sebagai “Badan Usaha”. Bank-bank Komersial Asing dan Domestik menyediakan pendanaan berupa kredit untuk Proyek. Bank lokal tersebut dapat menyediakan pendanaan berupa kredit untuk proyek-proyek kecil, namun untuk proyek-proyek yang besar pada umumnya diperlukan pendanaan dari pihak asing. Oleh karena peringkat kredit Indonesia pada saat ini berada dibawah standar penilaian investasi


(Ba2 berdasarkan penilaian Moody dan BB berdasarkan penilaian Standard and Poor), maka pendanaan asing melalui pinjaman pada umumnya memerlukan penguatan-penguatan kredit. Perlu dicatat bahwa, meskipun demikian, Pemerintah telah mentargetkan untuk dapat mencapai pemeringkatan investasi di tahun 2011. •

Bank Pembangunan Multilateral termasuk Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan afiliasinya seperti Asosiasi Penjamin Investasi Multilateral atau Multirateral Investment Guarantee Association (MIGA). Pada situasi tertentu, badan ini dapat menyediakan penambahan fasilitas kredit antara lain dalam bentuk jaminan risiko parsial atau partial risk guarantees (PRGs) kepada perusahaan-perusahaan ataupun para kreditur proyek.

•

Para Sponsor Proyek merupakan para pemegang saham dari Badan usaha. Sponsor Proyek ini dapat terdiri dari investor lokal ataupun asing dan pada umumnya mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan proyek selain dari penempatan modal. Mereka biasa disebut juga dalam Panduan ini sebagai “pelaksana pembangunan” atau disebut “developers.”

•

Penjaminan Infrastruktur, yang dikenal sebagai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), telah didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyediakan penjaminanpenjaminan atas kewajiban-kewajiban pemerintah yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian KPS.

•

Dana Infrastruktur, yang dikenal sebagai Indonesian Infrastructure Fund (IIF), didanai oleh Pemerintah Indonesia (melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur), bank pembangunan multilateral, Korporasi Keuangan Internasional atau the International Finance Corporation (IFC) dan Pemerintah Jerman untuk memberikan kredit bagi kegiatan infrastruktur di Indonesia. Pihak-pihak tersebut dapat menyediakan fasilitas kredit sebagian dari jumlah pinjaman uang dibutuhkan oleh debitur.

•

Pihak Ketiga Pemberi Jasa, kemungkinan akan diikut sertakan oleh Badan usaha untuk berbagai macam kepentingan pembangunan dan pelaksanaan proyek, termasuk perekayasaan teknik, pengadaan dan konstruksi (EPC), kegiatan operasional dan perawatan atau Operation and Maintenance (O&M) dan lain-lain. Jasa-jasa ini akan dituangkan dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang dibuat antara Badan usaha dan pemberi jasa tertentu tersebut.

•

Para Pengguna dapat merupakan pembeli tunggal atau single off-taker seperti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), atau anggota dari perusahaan publik umum dalam hal ini proyek jalan tol dan jalan kereta api. Akan ada suatu perjanjian yang ditandatangani oleh off-taker seperti misalnya perjanjian pembelian tenaga listrik atau Power Puchase Agreement (PPA) dalam penyediaan ketenagalistrikan.

•

•

Badan Yang Mengeluarkan Lisensi dan Perizinan merupakan badan-badan Pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan lingkungan, investasi asing dan pendirian perusahaan sebagai contoh: Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM), tenaga kerja dan imigrasi, dan badan-badan lainnya yang diperlukan oleh Badan usaha untuk memperoleh berbagai izin dan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Badan Kontrak Pemerintah atau Government Contracting Agency (GCA) adalah kementerian, instansi pemerintah

atau propinsi, kabupaten atau kotamadya, sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan pemerintah, yang mengadakan tender-tender atas suatu proyek dan menjadi mitra investor untuk proyek tersebut. CGA akan mengadakan kontrak dengan Badan usaha untuk melaksanakan proyek melalui suatu Perjanjian Kerjasama (PK) atau Cooperation Agreement atau akan menerbitkan izin untuk Badan usaha dalam rangka mengelola proyek KPS. •

Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, KKPPI merupakan komite antar kementerian yang diketuai oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas kebijakan yang terkait dengan upaya percepatan penyediaan infrastrukur termasuk yang akan melibatkan pihak swasta. Berdasarkan peraturan yang berlaku, KPPI diwajibkan untuk memberikan persetujuan terhadap permintaan atas dukungan pemerintah (jaminan-jaminan) yang mendasari pertimbangan dan persetujuan Menteri Keuangan.

•

Unit Pusat Kerjasama Pemerintah dan Swasta atau Public Private Partnership Central Unit (P3CU) merupakan unit dalam Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dikepalai oleh Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Unit ini mempunyai sejumlah fungsi termasuk diantaranya: memberikan bantuan kepada KKPPI untuk menyusun kebijakan dan melakukan penilaian atas permintaan dukungan bersyarat dari pemerintah, membantu Pemerintah untuk mempersiapkan penerbitan buku KPS yang memuat daftar proyek yang berpeluang bagi penanam modal swasta, yang mendukung Badan Kontrak Pemerintah untuk melakukan persiapan proyek-proyeknya dan mengembangkan kemampuan dari badan-badan pemerintah dalam rangka pelaksanaan KPS.

•

Kementerian Keuangan (Unit Pengelolaan Risiko). Kementerian Keuangan memberikan persetujuan atas pemberian jaminan pemerintah dan insentif-insentif pajak yang dapat ditawarkan oleh Pemerintah dalam proyek KPS. Unit ini merupakan bagian dari Kementrian yang bertanggung jawab untuk mengkaji setiap permintaan jaminan. Jaminan-jaminan yang telah disetujui akan dikelola oleh PT PII.

•

Penasehat P3CU dan Kementerian Keuangan. Upayaupaya dari P3CU dan Kementerian Keuangan, untuk mengembangkan suatu kerangka KPS yang baik dan untuk membantu Government Contracting Agencies dalam menyiapkan proyek-proyek yang menjanjikan, telah didukung oleh penasehat hukum, keuangan dan perekayasaan teknik yang pendanaannya dilakukan oleh berbagai badan multilateral dan bilateral.


5

1.4 KERANGKA HUKUM

INTERAKSI antara berbagai pihak diatur oleh tiga perangkat undang-undang dan beberapa peraturan sebagai berikut dibawah ini: Peraturan KPS, peraturan khusus sektoral, dan peraturan umum lainnya yang mengatur tentang berbagai kegiatan usaha di Indonesia. Berdasarkan sistem hukum Indonesia, undang-undang mengatur hal-hal yang bersifat umum. Pelaksanaan dari suatu ketentuan hukum pada umumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Peraturan-peraturan ini pada umumnya mengatur tentang tahapan-tahapan dan prosedur khusus untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait. Sedangkan, Peraturan Presiden (biasa juga disebut sebagai Perpres), diterbitkan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program-program Presiden, yang mana harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Presiden juga terkadang merupakan panduan atas pelaksanaan lebih lanjut dari suatu peraturan maupun Peraturan Pemerintah yang sudah ada. Keberanekaan sektor telah menjadikan adanya keberanekaan peraturan dan undang-undang yang berbeda pula. Sebagaimana dimaksud di bawah ini, hampir seluruh sektor infrastruktur diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sudah ada sejak 2004 dengan visi modernisasi infrastruktur nasional. Namun demikian, tidak semua peraturan perundangundangan sektoral yag ada telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintahnya, ataupun meskipun sudah diterbitkan Peraturan Pemerintahnya, namun Peraturan Menterinya belum diselesaikan. Para investor harus mencermati status keberlakuan atas peraturan pada sektor yang diminatinya, oleh karena peraturan-peraturan tambahan sering kali baru diterbitkan kemudian dan untuk peraturanperaturan yang adapun sering kali dilakukan beberapa perubahan.

6


PERATURAN KPS Terdapat lima dasar peraturan dalam kategori ini. Topik Ketentuan Umum KPS

Peraturan

Butir-butir Penting

• Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan ini mengatur KPS untuk proyek-proyek infrastruktur tertentu. Dalam hal ini termasuk mengenai, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, jalan, penyediaan air bersih /sistem pengairan, air minum, air limbah, limbah padat, informasi dan komunikasi teknologi, ketenagalistrikan, dan minyak & gas.

• Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010 atas Perubahan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Prosedur Untuk Penyediaan Dukungan Pemerintah

• Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi No. 4 Tahun 2006 tentang Metodologi Evaluasi Proyek Infratruktur KPS yang Memerlukan Dukungan Pemerintah • Peratiuran Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di bidang Penjaminan Infrastruktur

Proyek-proyek ini dapat dilaksanakan baik berdasarkan yang dimohonkan ataupun tidak dimohonkan namun pada umumnya penyeleksian terhadap suatu Badan usaha harus dilakukan melalui proses tender terbuka. Proyek yang “Solicited” diidentifikasi dan disiapkan oleh Pemerintah, sedangkan untuk proyek yang “Unsolicited” diidentifikasi dan diajukan kepada Pemerintah oleh suatu Badan Usaha. Lembaga Kontraktor Pemerintah dapat diadakan baik di tingkat regional ataupun nasional. Proyek KPS dapat dilaksanakan berdasarkan perijinan Pemerintah ataupun melalui Perjanjian Kerjasama (PK). Pemerintah dapat memberikan dukungan perpajakan dan / atau non-pajak untuk meningkatkan kelayakan suatu proyek infrastruktur. Proyek ini harus terstruktur untuk dapat mengalokasikan risiko yang mampu dikelola secara maksimal oleh pihak pelasana. Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2006 menjabarkan kondisi-kondisi dan proses untuk mengusahakan adanya dukungan pemerintah, antara lain penjaminan-penjaminan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap tiga jenis risiko, yaitu: Risiko Politik, Risiko Kinerja Proyek, dan Risiko Permintaan. Risiko Kinerja Proyek termasuk risiko-risiko yang terjadi akibat keterlambatan dalam proses pembebasan lahan, peningkatan biaya perolehan tanah, perubahan dalam spesifikasi kontrak kerja, penundaan atau adanya penurunan kontrak penyesuaian atas tarif, keterlambatan memperoleh ijin untuk memulai kegiatan. Risiko Permintaan mengacu terhadap pendapatan riil yang berada di bawah pendapatan minimum yang dijamin karena adanya permintaan yang lebih rendah dari kontrak. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi No. 4 Tahun 2006, mensyaratkan bahwa suatu permintaan atas dukungan kontingen setidaknya harus dimuat pada bagian studi kelayakan. Hal ini lebih tegas diatur dari pada pengaturan awal studi kelayakan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No.38 tahun 2006. Kedua peraturan tersebut menentukan bahwa dokumen lain harus diajukan untuk meminta dukungan, termasuk format kerjasama, rencana anggaran, hasil dari konsultasi publik dan lainnya. Pemerintah telah mendirikan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) untuk mengelola jaminan-jaminan tersebut. Dengan upaya ini maka diharapkan dapat mengurangi pengeluaran biaya pembangunan proyek infrastruktur KPS dengan meningkatkan kualitas proyek KPS dan kredibilitas, serta membantu Pemerintah untuk mengelola risiko pajak dengan lebih baik dengan adanya penjamian ini. PT. PII akan membuat kerangka kerja yang komprehensif dan konsisten untuk dapat menilai suatu proyek dan membuat keputusan sehubungan dengan pemberian jaminan dari pemerintah untuk proyek-proyek KPS.


7

SEKTOR HUKUM DAN PERATURAN Setiap sektor infrastruktur diatur oleh undang-undang tersendiri dan peraturan-peraturan pelaksananya. Tabel di bawah ini menunjukkan tentang undang-undang pokok dan peraturan pemerintah dimasing-masing sektor. Selain itu, terdapat beberapa peraturan menteri yang tidak tercantum disini yang memberikan petunjuk tentang pelaksanaan undang-undang pokok dan peraturan pemerintah tersebut.

Sektor Pelabuhan (Pengoperasian Terminal)

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah • Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran • Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan • Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Angkutan Di Perairan

Infrastruktur Kereta Api (Rel kereta api, Stasiun dan Fasilitas Kereta Api lainnya)

• Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian • Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perekeretapian • Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Bandar udara

8

• Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Transpotasi Udara

Butir-butir Penting Pengoperasian pelabuhan (terminal) terbuka untuk Badan Usaha. PT. Pelindo (Perusahaan operator pelabuhan milik Negara) tidak lagi memonopoli sektor ini. Pemerintah harus mendirikan suatu Otorita Pelabuhan sebagai regulator berbagai kegiatan di Pelabuhan. Otoritas Pelabuhan dapat diadakan untuk satu atau lebih pelabuhan, dan akan bertanggung jawab untuk menerbitkan ijin konsesi, untuk kemudian mengatur layanan yang dilakukan oleh Badan Usaha.

Badan Usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur rel kereta api (rel kereta api, stasiun dan fasilitas kereta api lainnya). PT. Kereta Api Indonesia tidak lagi memonopoli. Konsesi untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur kereta api akan diberikan oleh: • Menteri: untuk infrastruktur lintas antar propinsi; • Gubernur: untuk infrastruktur lintas kota yang masih dalam satu propinsi; • Walikota/Bupati: untuk infrastruktur dalam satu kotamadya/kabupaten. PT. Angkasa Pura (Perusahaan operator Bandara milik Negara) tidak lagi memonopoli sektor ini. Pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Pelaksanaan untuk pengoperasian Bandara.


Sektor

Ketenagalistrikan (Pembangkit Listrik, Transmisi dan Pendistribusian)

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah • Undang-undang No. 30 tentang Ketenagalistrikan • Undang-undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi • Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi • Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 20005 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Ketentuan dan Pemanfaatan Ketenagalistrikan

Air Minum (Pengolahan Air, Transmisi dan Pendistribusian)

• Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Jalan Tol

• Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan • Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol • Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2009 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 • Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

• Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Butir-butir Penting

PT PLN, Perusahaan Listik Negara, tidak lagi memonopoli infrastruktur ketenagalistrikan (pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan pendistribusian). Namun, PLN tetap melakukan fungsinya selaku off-taker dari pembangkit tenaga listrik yang dihasilkan. Badan Usaha dapat berpartisipasi dalam sektor ini melalui tender yang kompetitif. Mereka (Badan Usaha) akan berkompetisi dalam pengajuan tarif. Pembangkit listrik, transmisi, pendistribusian dan konsesi panas bumi akan menjadi kegiatan yang berlisensi dengan pemisahan off-taker atau perjanjian layanan antara pengguna dan Badan Usaha. Pemberi otoritas lisensi adalah sebagai berikut: • Menteri: untuk proyek pembangkit tenaga listrik yang terhubung dengan jaringan listrik nasional, atau untuk konsesi panas bumi lintas propinsi; • Gubernur: untuk infrastruktur lintas kotamadya/kabupaten dalam satu propinsi; • Walikota/Bupati: untuk infrastruktur kelistrikan atau konsesi panas bumi di dalam satu kotamadya/kabupaten. Suatu Badan Usaha dapat memperoleh konsesi untuk penyediaan air minum untuk daerah yang tidak dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Penunjukkan Badan Usaha untuk melakukan layanan ini harus dilaksanakan melalui berdasarkan proses tender. GCA akan menetapkan tarif dan mengatur persyaratan-persyaratan bagi Badan Usaha dalam PK. Pemerintah telah membentuk Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) untuk, antara lain, membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistim penyediaan air minum melalui skema KPS.PPP basis. Kegiatan usaha jalan tol tidak lagi di monopoli oleh PT. Jasa Marga (perusahaan jalan tol milik Negara). Pemerintah telah mendirikan badan pengawas, yakni Badan Pengatur Jalan Tol, untuk melaksanakan tender dan menetapkan tarif jalan tol.


9

KETENTUAN UMUM DAN PERATURAN LAINNYA Terdapat beberapa ketentuan dan peraturan pemerintah yang mengatur beberapa aspek, seperti halnya penanaman modal asing, pelestarian lingkungan hidup serta penggunaan dan pembebasan tanah. Beberapa ketentuan tersebut terdapat di bawah ini. Namun terdapat beberapa peraturan menteri terkait yang tidak termasuk disini. Investor dapat mengakses website www.indonesia.go.id untuk memperoleh salinan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, dan dapat mengakses websites masing-masing kementerian untuk memperoleh salinan Peraturan Menteri.

Topik Daftar Negatif untuk penanaman modal

Butir-butir Penting

Undang-undang & Peraturan • Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal • Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007

Batas kepemilikan asing di dalam perusahaan yang melakukan kegiatan usaha infrastruktur ini ditentukan sebagai berikut: • Pembangkit Tenaga Listrik: 95% (Namun, untuk pembangkit tenaga listrik yang kurang dari 10 MW saat ini diperuntukan bagi usaha kecil dan menengah dan karena itu tertutup bagi investasi asing) • Transmisi Kelistrikan: 95% • Pendistribusian Tenaga Listrik: 95% • Jalan Tol: 95% • Penyaluran Pipa Air Minum: 95% • Pelabuhan: 49% Saat ini Pemerintah sedang melakukan perubahan atas peraturan ini.

Pemanfaatan Aset Negara

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Aset Negara dapat di manfaatkan oleh Badan Usaha untuk menjalankan proyek-proyek infrastruktur. Dalam hal ini termasuk aset negara dimana Badan Usaha menjalankan usahanya berdasarkan suatu konsesi yang diberikan, atau aset dibangun oleh suatu Badan Usaha untuk kepentingan Pemerintah dan kemudian dioperasikan oleh Badan Usaha tersebut, sebagaimana selanjutnya disebut dengan skema Built Transfer Operate (BTO). Penunjukkan suatu Badan Usaha untuk memanfaatkan aset Negara harus dilakukan melalui proses tender yang kompetitif.

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bila kerjasama tersebut mengakibatkan adanya pemanfaatan aset pemerintah daerah.

Dana Infrastruktur

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Kegiatan usaha lembaga pembiayaan infrastruktur milik negara harus mencakup, antara lain: pemberian pinjaman, pembiayaan kembali, dan penyetoran modal. Pemerintah telah mendirikan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) sebagai perusahaan Negara untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dengan menggunakan pinjaman, ekuitas, dan pembiayaan mezzanine. PT. SMI selanjutnya mendirikan perusahaan, PT. Indonesia InfrastructureFinance, dengan pemegang saham lainnya termasuk diantaranya Bank Dunia, ADB dan the International Finance Corporation (IFC), dan Pemerintah Jerman. PT. SMI dalam melakukan kegiatannya memfokuskan pada usaha kecil dan menengah, sedangkan PT. IIF lebih memfokuskan pada proyek-proyek infrastruktur yang lebih besar.

10


Topik

Undang-undang & Peraturan

Butir-butir Penting

Pengelolaan Lingkungan Hidup

• Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan

Proyek-proyek infrastruktur dengan lingkup tertentu memerlukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebelum proyek tersebut diimplementasikan. Analisa ini harus mendapat persetujuan dari badan pemerintah yang berwenang sebagaimana tercantum di dalam peraturan-peraturan yang ada.

Pembebasan Tanah

• Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria • Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hakhak Tanah dan Benda-benda Yang ada Diatasnya • Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksananan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 • Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2005

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010, dukungan pemerintah dapat berupa pembebasan tanah untuk proyek tersebut, dimana hal ini harus dilakukan sebelum tender proyek dilakukan.

• Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan • Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan • Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut –II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bukan kegiatan kehutanan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana diatur oleh Menteri Kehutanan.

Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Infrastruktur

Tergantung pada kelayakan pembiayaan proyek, Badan Usaha dapat diminta untuk membayar sebagian atau seluruh kebutuhan biaya pembebasan tanah yang diperolehnya kepada GCA. Kebutuhan dana tersebut akan dimuat dalam dokumen tender. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 mengatur prosedur bagi Pemerintah dalam rangka penguasaan tanah. Untuk mempercepat pembebasan tanah, pemerintah akan membentuk panitia untuk pembebasan tanah, dimana selanjutnya panitia akan menunjuk penilai tanah yang independen untuk menentukan harga tanah. Dalam hal panitia pembebasan tanah dan pemilik tanah tidak dapat menyepakati nilai kompensasi, maka Pemerintah dapat menetapkan nilai kompensasi dan menitipkan kompensasi ini di Pengadilan Negeri, sehingga memberikan hak kepada pemerintah untuk menggunakan lahan tersebut. Peraturan ini juga menyatakan bahwa dalam hal pemerintah telah menetapkan suatu kawasan tertentu untuk pelaksanaan proyek infrastruktur, maka pihak yang bermaksud untuk membeli tanah di kawasan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemerintah.


11

Undang-undang & Peraturan

Butir-butir Penting

Tata Ruang dan Wilayah

• Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan wilayah • Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Tatar Ruang dan Wilayah Nasional

Pemerintah pusat akan mempersiapkan Tata Ruang dan Wilayah Nasional, pemerintah provinsi akan mempersiapkan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi, dan pemerintah kabupaten akan mempersiapkan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten. Penggunaan lahan akan disesuaikan dengan rencana tata Ruang dan Wilayah. Pemerintah akan mengendalikan penggunaannya melalui perijinan, zonasi, insentif, dis-insentif dan penalti.

Penyelesaian Perselisihan

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Para Pihak di dalam perjanjian mempunyai hak untuk menentukan prosedur penyelesaian sengketa dan forum untuk menyelesaikan perselisihannya, seperti arbitrase baik di Indonesia ataupun di luar wilayah Indonesia, atau di Pengadilan Indonesia. Peraturan tidak membedakan antara arbitrase nasional dan arbitrase internasional, meskipun prosedur untuk pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional berbeda. Peraturan ini tidak saja berdasarkan pada ketentuan hukum UNCITRAL, tetapi mencakup dari beberapa prinsip hukum.

Topik

Pemerintah telah meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksaan Putusan Arbitrase Asing. Berdasarkan konvensi ini, putusan arbitrase asing dapat diterapkan di Indonesia.

12

Peraturan Perusahaan dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan ini mengatur tentang prosedur pendirian perseroan terbatas. Peraturan ini mensyaratkan dalam perseroan terbatas harus dimiliki oleh minimal 2 pemegang saham. Peraturan ini juga mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya alam atau yang kegiatan usahanya memberikan pengaruh tehadap dampak lingkungan hidup, harus melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Pelaksanaan CSR akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Penilaian yang layak dari BUMN

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pemerintah dapat mengalihkan kewajibannya untuk memberikan layanan kepada publik, kepada perusahaan-perusahaan milik Negara. Dalam hal tugas/kewajban tersebut bukan untuk kepentingan komersial, Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada setiap perusahaan Negara tersebut. Dengan adanya hal ini, maka Pemerintah berkewajiban berupaya agar seluruh badan usaha milik Negara dapat memberikan layanan kepada publik sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah.

Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

• Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan • Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentangAmendemen Undang-undang no. 7 Tahun 1992

Fasilitas pemberian kredit dari perbankan untuk badan usaha atau kelompok badan usaha harus tidak melewati batas maksimum pemberian kredit. Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah sebesar 30% dari modal dasar bank tersebut, namun Bank Sentral dapat menentukan batas maksimum pemberian kredit lebih rendah dari 30% dari modal dasar bank tersebut.


1.5 HAL-HAL POKOK DALAM PROGRAM KPS DI INDONESIA

INDONESIA mempunyai sejarah yang panjang tentang pengembangan infrastruktur KPS. Misalnya, pada tahun 1990an, Pemerintah mempromosikan perusahaan penghasil tenaga listrik atau Independent Power Producers (IPPs) dan program “Kerja Sama Operasi” (KSO) untuk ekspansi telekomunikasi, dan sejumlah proyek jalan tol dibangun berdasarkan KPS. Namun demikian, hal-hal sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan penunjukkan tanpa adanya kompetisi. Tingkat kesuksesan proyek-proyek terdahulu sangat terbatas, dalam beberapa kasus bahkan mengalami perselisihan dan kontrak harus dirundingkan kembali. Dalam satu dasawarsa terakhir ini, terdapat tiga perubahan kebijakan fundamental di Indonesia yang telah membentuk program KPS pada saat ini dan mengatasi kekurangankekurangan pengaturan KPS terdahulu.

PEMERATAAN DAN KETERBUKAAN LAPANGAN KEGIATAN Beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas telah menghapuskan peran monopoli dari badan usaha yang dimiliki atau dikelola oleh negara dalam kegiatan infrastruktur. Meskipun dalam beberapa sektor, suatu perusahaan milik negara merupakan off-taker secara de facto atas proyek KPS, namun pada umumnya tidak ada persyaratan bagi investor swasta harus bermitra dengan perusahaan milik negara (meskipun dalam beberapa proyek di daerah, GCA mensyaratkan bahwa tender yang dilakukan oleh Sponsor Proyek dalam pendirian badan usaha dimiliki secara minoritas oleh perusahaan milik negara, biasanya perusahaan pembangunan daerah). Berdasarkan daftar negatif investasi sebagaimana dimaksud di atas, para investor asing dan lokal dapat menempatkan modal di semua sektor infrastruktur sesuai dan dengan memperhatikan peraturan khusus sektoral dan proses KPS yang lebih umum sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan KPS.

SELEKSI YANG KOMPETITIF DAN KETERBUKAAN Penunjukan proyek infrastruktur secara langsung tidak lagi diperbolehkan. Persaingan melalui tender telah diwajibkan untuk semua proyek KPS. Proses-proses dan faktor-faktor yang harus dilakukan dan dipertimbangkan dalam tender yang kompetitif telah diatur didalam peraturan KPS dan sejumlah peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksana.

PERAN PEMERINTAH DAERAH Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengambil langkah besar untuk mendelegasikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah: kota, kabupaten dan propinsi. Otonomi daerah kini secara nyata tercermin dalam semua peraturan khusus sektoral dan peraturan KPS. Pada umumnya, Government Contracting Agency (GCA) akan menjadi unit pemerintah yang mengatur sesuai letak geografis proyek dijalankan. Misalnya, untuk proyek dengan cakupan kota, yang menjadi GCA-nya adalah administrasi kota yang diwakili oleh Walikota; untuk proyek yang terbatas untuk kabupaten, GCA-nya merupakan badan kabupaten yang diwakili oleh Bupati; untuk proyek lintas kabupaten tetapi masih terletak dalam suatu propinsi, pemerintah propinsi akan bertindak sebagai GCA yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur; dan untuk proyek lintas propinsi, pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri atau kepala suatu instansi pemerintah yang akan menjadi GCA-nya. Pemerintah, melalui P3CU, secara aktif berusaha untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah untuk dapat melakukan persiapan dan pelaksanaan proyekproyek KPS.


13

2

Proses Pembangunan & Pelaksanaan KPS

2.1

Tinjauan singkat Proses Pengembangan dan Pelaksanaan KPS 2.2 Pemilihan Proyek 2.3 Konsultasi Publik 2.4 Studi Kelayakan 2.5 Tinjauan Risiko 2.6 Bentuk Kerjasama 2.7 Dukungan Pemerintah 2.8 Pengadaan 2.9 Pelaksanaan Proyek 2.10 Pemantauan


15

2.1 TINJAUAN SINGKAT PROSES PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KPS Baik terhadap Proyek KPS yang dilakukan berdasarkan inisiasi pemerintah (Solicited) maupun swasta (Unsolicited), mengikuti ketentuan umum yang diterapkan dalam proses pengembangan dan pelaksanaannya. Namun demikian, ketentuan Pemerintah dan Badan Usaha dibedakan sesuai dengan pendekatan yang akan dilakukan.

PROSES Investasi KPS terdiri dari 9 tahapan sebagaimana diuraikan dibawah ini. Masing-masing tahapan akan dijelaskan dalam brosur ini.

1. Pemilihan Proyek

2. Konsultasi Publik

3. Studi Kelayakan

4. Tinjauan Risiko

5. Bentuk Kerjasama

6. Dukungan Pemerintah

7. Pengadaan

8. Pelaksanaan

9. Pemantauan

PROYEK BERDASARKAN INISIASI PEMERINTAH SOLICITED Untuk proyek yang berdasarkan inisiasi Pemerintah (Solicited) harus melalui sembilan tahapan sebagaimana di uraikan dibawah ini: 1. Pemilihan Proyek merupakan proses dimana GCA akan mengindentifikasi dan memprioritasikan proyek-proyek infrastruktur KPS yang berpotensi. 2. Konsultasi Publik adalah upaya yang dilakukan oleh GCA untuk mendapatkan saran dari publik pada umumnya dan calon developers dan pemberi pinjaman untuk membantu pembentukan rancangan proyek. 3. Studi Kelayakan adalah rancangan teknis, komersial dan kontraktual proyek yang memadai untuk memfasilitasi tender proyek kepada mitra-mitra pihak swasta. Studi Kelayakan akan dilakukan oleh GCA yang harus diselesaikan sebelum proyek ditenderkan. 4. Tinjauan Risiko adalah pengidentifikasian berbagai risiko dalam proyek dan hal-hal yang dapat mengurangi risiko tersebut, dan usulan pengalihan risiko tersebut oleh berbagai pihak kepada PK. Pada umumnya, tinjauan risiko ini dilakukan dan merupakan bagian dari Studi Kelayakan.

16

5. Bentuk Kerja Sama merupakan tinjauan agar kemitraan KPS di-strukturkan untuk mengoptimalkan nilai bagi publik dan pada saat yang bersamaan tidak mengurangi minat dari mitra swasta. Pada umumnya, Bentuk Kerja Sama ini dilakukan sebagai bagian dari Studi Kelayakan. 6. Dukungan Pemerintah merupakan determinasi atas jumlah dan posisi pemerintah yang dapat dikontribusikan oleh pemerintah terhadap suatu proyek, dalam suatu mekanisme, misalnya insentif pajak, pembebasan tanah, dukungan/jaminan bersyarat, pembiayaan langsung dan lain-lain. Pada umumnya, Dukungan Pemerintah dilakukan bertujuan untuk mengetahui potensi kelayakannya secara perbankan terhadap suatu proyek. 7. Pengadaan merupakan pengembangan dari paket tender, dan proses tender secara keseluruhan yang dimulai sebelum proses kualifikasi sampai dengan penandatanganan kontrak.


PROYEK BERDASARKAN INISIASI SWASTA (Unsolicited) 8. Pelaksanaan termasuk pendirian Perusahan Proyek oleh Sponsor Proyek, pembiayaan, kegiatan konstruksi, pelaksanaan awal dan pengoperasian proyek oleh Badan usaha. 9. Pemantauan adalah pemantauan terhadap kinerja Badan Usaha oleh GCA sebagaimana diatur dalam PK.

Badan Usaha dapat mengembangkan proyek berdasarkan inisiasi swasta apabila proyek tersebut: • Belum termasuk/terdaftar dalam rencana pokok (master plan) di sektor terkait; • Dapat secara teknis terintegrasi dengan rencana pokok dari sektor terkait; • Secara ekonomi dan finansial dinilai layak; dan • Tidak memerlukan Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal, misalnya tidak perlu bantuan secara langsung. Proses pengembangan Proyek berdasarkan inisiasi swasta (Unsolicited) sama dengan Proyek berdasarkan inisiasi Pemerintah (Solicited), kecuali pada tahap (1) sampai (6) dilakukan oleh pihak swasta yang memprakarsai proyek tersebut (”pemrakarsa proyek”), bukan oleh GCA. Apabila GCA menerima proposal konsep proyek berikut dokumentasi yang terkait, CGA akan melakukan pengadaan dalam jumlah yang sama dengan proyek dengan permohonan, kecuali pemrakarsa proyek menerima salah satu formulir kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Perpres 13/2010. Berdasarkan peraturan tersebut, pemrakarsa proyek dapat menerima poin tambahan pada tahap evaluasi, hak untuk mencocokkan penawaran dari penawar peringkat pertama atau mendapatkan kompensasi finansial untuk pekerjaan dan kekayaan intelektual sebagai hasil dari Studi Kelayakan. Untuk memanfaatkan salah satu dari dua formulir pertama dari kompensasi yang terdaftar, pemrakarsa proyek harus berpartisipasi dalam tender. Formulir ketiga dari kompensasi tersebut hanya tersedia jika pemrakarsa proyek tidak berpartisipasi dalam tender.


17

2.2 PEMILIHAN PROYEK PROJECT SELECTION

Pemerintah Indonesia memberikan proyek-proyek KPS kepada mitramitra dari pihak swasta berdasarkan beberapa alasan. Proyek-proyek tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam Buku KPS milik Pemerintah, yang P3CU perbaharui dan diumumkan kepada publik setiap tahun. Pengembang dapat mengusulkan proyek-proyek berdasarkan inisiasi swasta (Unsolicited), tetapi mereka diwajibkan untuk menunjukan alasan yang kuat terhadap proyek yang diusulkan tersebut.

PEMILIHAN sproyek terdiri dari proyek identifikasi dan prioritisasi. Indonesia mempunyai kebutuhan infrastruktur yang tinggi, tetap tidak semua proyek diperlukan dan cocok untuk dikategorikan sebagai proyek KPS. Mengingat sumber daya Pemerintah dan mitra-mitra swasta yang terbatas, pemilihan proyek menentukan kemana sumber daya yang terbatas ini seharusnya digunakan.

2. Definisi daripada kriteria dan bobot terkait untuk menyaring dan mendahulukan proyek-proyek untuk pengembangan KPS. Ini termasuk faktor-faktor seperti prioritisasi GCA, kemampuan finansial dan ekonomi, dampak sosio-ekonomi, bantuan pemerintah yang diperlukan, risiko dan penanganan risiko, kesiapan proyek dan lain lain.

Tujuan daripada tahap pemilihan proyek ini adalah untuk mengindentifikasi proyek-proyek yang dapat menarik mitra-mitra swasta dan memaksimalkan keuntungan publik, dengan memperhatikan kebijakan dan tujuan Pemerintah, serta sumber daya yang terbatas dan kesiapan proyek tersebut. Proses pemilihan proyek penting bagi para penanam modal untuk meyakinkan mereka bahwa suatu proyek tertentu mempunyai alasan ekonomis dan politis yang membuatnya tidak mudah untuk dihentikan, dialihkan atau secara menyeluruh diamandemen.

3. Setelah proyek dan kriteria telah ditentukan, GCA akan memprediksikan dampak kuantitatif dan kualitatif dari setiap proyek dalam hal kriteria tertentu. Ini merupakan tahap awal dalam proses pengembangan proyek, oleh karenanya analisis pendukung akan dibatasi sedapatnya dan estimasi merupakan hal yang bersifat kira-kira.

Proyek yang berpotensi yang teridentifikasi oleh GCA akan dicantumkan dalam “rencana pokok” GCA dan akan menjadi proyek dengan permohonan. Dalam kasus-kasus tertentu, proyek dapat diidentifikasi dan didahukukan melalui metodologi perencanaan, seperti perencanaan sistem biaya terendah untuk memproduksi listrik. Namun demikian, dalam kasus-kasus lainnya, sesuatu GCA dapat memiliki banyak pilihan atas proyek-proyek yang berpotensi namun tidak didasari oleh perencanaan yang matang. P3CU mempromosikan penggunaan sarana-sarana seperti Multi Criteria Analysis (MCA) oleh GCA agar secara sistematis menyaring dan mendahukukan proyek-proyek KPS. MCA terdiri dari tahap-tahap dibawah ini:

4. GCA menghitung nilai yang relative untuk setiap kriteria pada setiap proyek. 5. Nilai tersebut akan diambil, dikumpulkan dan dibandingkan dengan proyek-proyek yang bersifat prioritas. GCA kemudian akan melakukan persiapan terhadap proyek-proyek yang terpilih. Untuk proyek-proyek berdasarkan inisiasi swasta (Unsolicited), pemrakarsa proyek harus melakukan analisis yang serupa sebagai dasar diskusi dengan GCA. Ini akan membantu menentukan ketertarikan GCA terhadap proyek yang diusulkan tersebut. Hasil daripada proses pemilihan proyek oleh GCA di seluruh Indonesia akan dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah “Buku KPS” oleh P3CU.

1. Definisi daripada kandidat proyek infrastruktur berdasarkan rencana pengembangan, strategi dan kebijakan GCA.

18


2.3 KONSULTASI PUBLIK PROJECT SELECTION

Proyek-proyek infrastruktur KPS yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia telah direncanakan berdasarkan saran-saran dari pihak pemerintah dan calon mitra swasta dan pemberi pinjaman. Keterikatan awal pihak-pihak yang berkepentingan ini membantu memastikan bahwa proyek tersebut akan berjalan lancar. Mitra-mitra swasta diharapkan untuk melanjutkan konsultasi publik dan program tanggung jawab social perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) miliknya selama tahap pengembangan dan pelaksanaan proyek.

KONSULTASI publik merupakan proses GCA untuk mendapatkan saran-saran yang diperlukan dan mengenai rancangan suatu proyek tertentu dari para pihak diluar pemerintah. Ini termasuk pihak publik dan pihak yang berkepentingan lainnya seperti calon sponsor dan pemberi pinjaman proyek. Konsultasi publik ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan peran serta publik dalam proyek KPS dan agar proyek-proyek dapat ditender, didanai dan dilaksanakan secara baik. Banyak sektor tertentu dan peraturan KPS yang mendasari, dan dalam kasus tertentu yang mewajibkan, konsultasi publik. Konsultasi publik dilakukan sepanjang persiapan dan implementasi proyek. Pihak terkait bertanggung jawab atas konsultasi ini tergantung pada tahapan proyek.

Periode Sebelum Penunjukan Proyek Sebelum proyek KPS diberikan kepada suatu mitra swasta secara sah, GCA (atau kontraktornya) akan melakukan konsultasi publik mengenai penerimaan secara umum proyek tersebut oleh para pihak yang tekait, dan penjajakan pasar atau market sounding untuk mendapatkan saran dari calon mitra-mitra swasta tentang bagaimana proyek dapat distrukturisasi secara optimal. Hal ini pada umumnya akan menjadi bagian dari Studi Kelayakan dan secara ideal akan dilakukan sedini mungkin dalam siklus proyek sehingga pandangan dan saran para pihak yang berpengaruh dapat diikut sertakan ke dalam rancangan dan perencanaan proyek. Untuk proyek-proyek berdasarkan inisiasi swasta (Unsolicited), pemrakarsa proyek diharapkan akan melaksanakan konsultasi sebelum dan sesudah pengesahan.

Periode Sesudah Penunjukan Proyek Setelah melakukan pengesahan atas pemberian proyek KPS, mitra swasta harus dapat memimpin proses konsultasi publik yang berjalan. Ini diperlukan untuk mengurangi timbulnya masalah pada saat tahap konstruksi, untuk mendukung upaya pengambilalihan tanah (apabila tanah belum dibebaskan), dan untuk menyediakan masukan-masukan kepada pihak-pihak berkepentingan pada saat tahap pelaksanaan. Konsultasi ini mencakup hal-hal yang lebih luas bagi pihakpihak bekepentingan, termasuk program CSR yang mana kemungkinan akan dikelola oleh mitra swasta.


19

2.4 STUDI KELAYAKAN Peraturan mengenai KPS di Indonesia mewajibkan dilakukannya studi kelayakan atau pra-studi kelayakan untuk proyek infrastruktur KPS sebelum mengikuti proses tender. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan terhadap rancangan hukum, teknis dan komersial apa saja yang diperlukan oleh proyek-proyek yang ditawarkan kepada pihak swasta.

FEASIBILITY STUDY

TANGGUNG jawab untuk mempersiapkan studi kelayakan tergantung pada, apakah suatu proyek tertentu merupakan proyek Solicited ataupun Unsolicited. Untuk proyek Solicited, GCA diwajibkan untuk melakukan Studi Kelayakan atau Feasibility Study (FS). Untuk proyek Unsolicited, pemrakarsa proyek diwajibkan untuk menyiapkan FS, dan berhak untuk meminta agar biaya-biaya Studi Kelayakan tersebut dibayarkan oleh pemenang tender dalam hal pemrakarsa proyek tidak berpartisipasi dalam tender proyek tersebut. Sebagian dari peraturan-peraturan khusus sektoral mengatur tentang isi suatu Studi Kelayakan. Misalnya, Menteri Pekerjaan Umum telah menerbitkan peraturanperaturan yang mengatur tentang muatan Studi Kelayakan tentang jalan. Sementara itu, peraturan-peraturan khusus sektoral dapat diberlakukan untuk proyek-proyek tertentu, dengan menggunakan persyaratan minimum yang berlaku umum terhadap Studi Kelayakan KPS sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan lintas sektoral yang berlaku, seperti Perpres 67/2005, Perpres 13/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan 38/2006. Beberapa peraturan membedakan antara ”pra-studi kelayakan” dan ”studi kelayakan”. Pra-studi kelayakan secara umum diartikan sebagai studi yang dibuat tidak terlalu rinci, kemungkinan secara keseluruhan hanya terdiri 25 sampai 100 halaman dan sebagian besar diperoleh dari data sekunder. Sedangkan dilain pihak, studi kelayakan pada umumnya terdiri dari ratusan halaman dan diperoleh dari data primer atau merupakan kompilasi dari data primer. Studi kelayakan menyediakan pembahasan yang lebih detail mengenai rancangan proyek. Beberapa peraturan yang berlaku saat ini, mewajibkan adanya studi kelayakan untuk proyek-proyek “Solicited” dan “Unsolicited” yang memerlukan dukungan dari pemerintah. Pra- studi kelayakan diperlukan bagi semua proyek KPS. Panduan ini menggunakan istilah ”Studi Kelayakan” yang dapat berarti studi kelayakan atau pra-studi kelayakan berikut dokumentasi lainnya yang disertakan dan yang terkait.

20

Studi Kelayakan terdiri dari rancangan dasar proyek berikut analisa keuangan dan dokumentasi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku: bentuk kerja sama yang diusulkan serta tingkatan dan jenis dukungan pemerintah yang diperlukan, rencana pelaksanaan, hasil dari konsultasi publik dan lain-lain, sebagaimana disebutkan dalam Panduan ini. Oleh karena itu, Studi Kelayakan dilakukan untuk memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku, menyediakan dasar pertimbangan untuk menentukan keputusan dijalankannya proyek KPS dan menentukan besarnya dukungan pemerintah yang diperlukan. Namun demikian, Studi Kelayakan bukan merupakan pengaturan tentang hal-hal yang perlu diajukan oleh badan usaha ketika akan mengikuti tender proyek. Sementara dokumen-dokumen tender yang terkait harus mengacu kepada hasil Studi Kelayakan, peserta tender pada umumnya mempunyai keleluasaan untuk mengajukan solusi yang inovatif untuk dapat mengurangi biaya dan/atau meningkatkan kualitas. Apabila dimungkinkan, dokumen-dokumen tender tersebut memuat hasil yang diharapkan dari suatu proyek dan tidak sekedar memuat saran-saran yang diperlukan. Proses penyiapan Studi Kelayakan untuk proyek-proyek KPS dengan permohonan adalah sebagai berikut. Proyek tanpa permohonan juga mengikuti proses yang sama, tetapi dalam hal ini pemrakarsa proyek adalah pihak yang bertanggung jawab dan bukan GCA: G

GCA mengindentifikasi proyek-proyek yang diprioritaskan, termasuk profil pokok dari proyek. Proyek ini selanjutnya dapat dikaji dan diprioritasi lebih lanjut oleh P3CU, khususnya apabila GCA memerlukan dukungan pemerintah, atau bantuan teknis atau dukungan promosi dari P3CU;

G

GCA menunjuk Konsultan Studi Kelayakan. Pengadaan konsultan ini dapat dilakukan oleh P3CU berdasarkan permintaan GCA . Pengadaan konsultan ini harus sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Acuan


bentuk dan besarnya dukungan pemerintah yang diperlukan, jika ada;

Pelaksanaan atau Terms of Reference (TOR) untuk Konsultan Studi Kelayakan harus memuat sedikitnya cakupan sebagaimana dimaksud dibawah ini; G

I

Studi terhadap dampak lingkungan dan analisis sosial lainnya tentang kesehatan, keselamatan dan lingkungan dapat dimasukkan sebagai cakupan Studi Kelayakan, atau dibuat secara terpisah;

I

Konsultasi publik yang terakhir atau final dan penjajakan pasar (market sounding) dilakukan untuk mengkonfirmasi rancangan proyek yang diusulkan;

I

Persiapan rencana pelaksanaan menjelaskan proses tahapan sampai tingkatan yang tinggi yang diperlukan untuk mencapai operasi komersial, waktu serta tanggung jawab masing-masing; dan,

I

Kompilasi Studi Kelayakan yang bersifat final termasuk didalamnya adalah dokumentasi dari akitivitasaktivitas sebagaimana dimaksud di atas.

Konsultan Studi Kelayakan menyediakan Studi Kelayakan, yang harus memuat cakupan: I

I

I

Pengkajian mengenai perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan rancangan dan pelaksanaan proyek yang berkelanjutan; Mengidentifikasi dan menentukan spesifikasi opsi rancangan teknis secara rinci yang mencantumkan perkiraan biaya proyek dan konsisten pada tingkat kerinciannya sebagaimana diinginkan dalam suatu pra-studi kelayakan atau studi kelayakan, mana yang diberlakukan; Konsultasi Publik dan penjajakan pasar awal mengenai persepsi dari pihak yang berkepentingan atas pilihan proyek yang digunakan untuk pilihannya tersebut;

G

GCA mengavaluasi Studi Kelayakan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan acuan-acuan dari Konsultan Studi Kelayakan, sebagaimana yang disyaratkan dalam Perpres 67/2005, Perpres 13/2010, Peraturan Menteri Keuangan 38/2006 dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, dan untuk menentukan apakah pihaknya akan untuk menjalankan proyek tersebut. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan P3CU, khususnya apabila Konsultan Studi Kelayakan ditunjuk pula oleh P3CU atas permintaan CGA;

I

Evaluasi awal terhadap masalah pendanaan untuk memilih proyek yang akan dijalankan. Evaluasi ini pada umumnya termasuk analisis tentang permintaan dan penentuan tarif untuk setiap opsi dan analisa tentang keuntungan dan kerugian sosial yang diperlukan dalam melakukan penilaian secara ekonomis;

I

Tinjauan Terhadap Risiko, termasuk persiapan cara penghitungan risiko untuk proyek yang berpeluang;

G

Mengindentifikasi dan menilai bentuk kerja sama untuk pelaksanaan proyek yang mempunyai peluang untuk dapat diimplementasikan, dengan memperhatikan hasil tinjauan terhadap risiko. Tinjauan terhadap bentuk kerjasama akan mempengaruhi analisis keuangan yang digunakan;

Apabila GCA menyetujui Studi Kelayakan, maka dukungan pemerintah (apabila diperlukan) dapat dimohonkan. Apabila dukungan pemerintah ini tidak diperlukan, GCA dapat langsung melanjutkan ke tahap pelaksanaan tender dari badan usaha untuk melaksanakan kerjasama proyek;

G

Studi Kelayakan pada umumnya merupakan salah satu diantara informasi yang disediakan untuk peserta tender.

I

I

Identifikasi atas pilihan pendanaan untuk proyek yang berpeluang berdasarkan bentuk kerja sama yang dipilih, dan evaluasi atas pendanaan proyek tersebut untuk menilai kemampuan secara finansial dan kelayakannya secara perbankan, serta menentukan


21

2.5 TINJAUAN TERHADAP RISIKO PROJECT SELECTION

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pengelolaan risiko yang jelas diperlukan untuk mencapai kesuksesan dari proyek KPS. Peraturanperaturan KPS di Indonesia mewajibkan risiko untuk dapat dialihkan kepada pihak-pihak yang dapat mengelola risiko tersebut dengan sebaikbaiknya, dan bahwa tentang pengaturan pengalihan risiko ini merupakan kesatuan dalam PK.

Pemerintah memiliki beraneka macam instrumen untuk membantu mengurangi risiko-risiko tersebut dengan cara pengelolaannya yang terbaik. P3CU bekerjasama dengan GCA memastikan bahwa risiko proyek secara jelas dapat diidentifikasikan dan dialihkan kepada berbagai pihak dalam proyek. Tinajauan terhadap risiko ini pada umumnya dilakukan pada saat Studi Kelayakan, dan hasil dari pengalihan risiko yang dimuatkan dalam rancangan PK harus dijadikan sebagai bagian dari dokumen-dokumen tender. Tinjauan ini dilakukan secara menyeluruh dan mencakup seluruh aspek atas proyek tersebut dalam setiap tahapannya.

PK pada umumnya akan mengatur bagaimana tarif ditetapkan dan disesuaikan sejalan dengan waktu, dan Pemerintah dapat memberikan jaminan untuk menutupi kewajiban ini. •

Permintaan Penggunaan infrastruktur dapat saja tidak sesuai dengan perencanaan awal, yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya pendapatan. Misalnya, sebagian proyek jalan tol dan jalan kereta api dianggap tidak layak secara finansial karena kurangnya arus transportasi dan penumpang, atau ketidaklayakan ini dapat juga dikarenakan oleh hal-hal yang tidak tertentu diluar perkiraan. Pemerintah, berdasarkan peraturan KPS yang berlaku, dapat menyediakan penjaminan apabila terjadi penurunan pendapatan yang diakibatkan oleh tingkat penggunaan yang berada dibawah tingkat yang telah disepakati.

•

Risiko Negara dan Risiko Politik Peringkat kredit Indonesia kini masih dibawah peringkat investasi. Penanam modal asing dapat melihat ini sebagai hambatan dari sisi keuangan internasional. Namun demikian, dalam 5 tahun kebelakang ini, Indonesia telah menunjukkan perubahan yang positif dan kondisi politik yang relatif stabil. Pemerintah dan bank-bank multilateral beserta afiliasinya dapat menawarkan berbagai jenis jaminan dan asuransi untuk menangani suatu risiko.

•

Kelayakan Kredit Pembeli Utama (Off-taker) Pembeli utama atau Off taker berjanji untuk membeli hasil proyek, seperti pembangkit listrik yang sedang mengalami kesulitan keuangan dimana hal ini menandakan adanya kemampuan dalam melakukan pembayaran waktu yang telah ditentukan. Pembeli atau Off taker yang dimiliki negara seperti PLN mempunyai rekam jejak yang baik untuk membayar pemasok maupun kreditur asing, tetapi Sponsor Proyek dan pemberi pinjaman pada umumnya meminta jaminan tambahan untuk mengurangi risiko pembayaran. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 mengatur bahwa off-taker milik Negara, tidak akan terpengaruhi secara keuangan karena adanya kewajiban mereka untuk memberikan layanan kepada publik, dan Menteri Keuangan kini tengah menyiapkan jaminan dalam bentuk lain yang dapat mengurangi risiko tersebut.

Penjajakan pasar (market soundings) pada tahap awal menyediakan informasi untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang besar pada suatu proyek. Hal ini kemudian akan dibahas secara lebih menyeluruh pada saat Studi Kelayakan dan persiapan CA. Contoh-contoh sebagian beberapa risiko pokok yang teridentifikasi dalam proyek KPS di Indonesia dan pengelolaan dan pengurangan risiko pada umumnya terdiri dari sebagai berikut: •

•

22

Pembebasan Tanah Tanah tidak selalu siap untuk digunakan di dalam pembangunan infrastruktur dan perolehannya sangat memerlukan waktu yang lama dan tambahan biaya. Pemerintah saat ini berupaya untuk mendapatkan pendanaan dan mekanisme yang memungkinkan bagi Pemerintah untuk dapat melakukan pembelian tanah sebelum proyek dimulai, yang mana Badan usaha dapat membayarkan kembali di kemudian hari. Khusus untuk proyek jalan tol, Pemerintah dpat menawarkan jaminan untuk menutupi tambahan biaya sebagai akibat dari mundurnya pembebasan tanah atau naiknya biaya pembebasan tanah tersebut diatas batas tertentu (land capping). Selain itu, Pemerintah dapat menawarkan penjaminan untuk menutupi biaya tambahan yang mungkin terjadi karena adanya keterlambatan dalam proses pembebasan tanah atau adanya kenaikan biaya pembebasan tanah bila pengambilalihan tanah ini adalah tanggung jawab Badan Usaha. Tarif Pertimbangan politik dapat mempengaruhi perkembangan tarif pada masa mendatang yang dapat mengurangi tingkat tarif yang diperlukan untuk pengembalian biaya secara penuh.


2.6 BENTUK KERJASAMA Proyek-proyek KPS di Indonesia dapat memanfaatkan segala bentuk kerjasama pemerintah dan swasta. Pemilihan bentuk kerjasama untuk proyek tertentu dilakukan berdasarkan hasil tinjauan risiko dan metoda Value of Money (VfM) yang dimodifikasi.

KPS dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk termasuk diantaranya Build-Own-Operate (BOO), Build-OwnTransfer (BOT), Operate and Maintain, Lease-Develop-Operate (LDO). Tidak ada batasan tentang cara pelaksanaan KPS dalam suatu proyek di Indonesia, meskipun dengan syarat cara yang dipakai tersebut harus dapat menfasilitasi pengalihan risiko-risiko tertentu kepada pihak yang dinilai paling baik dalam proses pengelolaannya. Di sejumlah negara, keputusan untuk melaksanakan suatu proyek berdasarkan KPS dan pemilihan pelaksanaan KPS adalah ditentukan berdasarkan analisis “Value for Money” (VfM). Analisis VfM yang tradisional menentukan apakah dengan pendekatan KPS, penyaluran jasa dan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien dalam hal biaya dibandingkan dengan pendekatan sektor publik yang standar, sebagaimana dimaksud dengan Pembanding Sektor Publik atau Public Sector Comparator (PSC). Meskipun demikian, pendekatan tradisional ini berasal pada asumsi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di Indonesia. Contohnya, analisis tradisional VfM menggunakan PSC secara implisit yang mengasumsikan bahwa pembangunan infrastruktur oleh sektor public/pemerintah merupakan pilihan yang realistis. Namun hal itu mungkin tidak berlaku di Indonesia karena adanya keterbatasan terhadap dana dan kapasitas dari pemerintahnya. Oleh karena itu, pendekatan alternatif yang telah dianjurkan untuk Indonesia sebagai berikut, berdasarkan yang telah dilakukan oleh Bank Pembangunan InterAmerika atau Inter-American Development Bank:

2. Parameter yang dapat mempengaruhi keberhasilan harus dapat diidentifikasi. Ini termasuk diantaranya faktor sosial, kelembagaan, teknis dan ekonomi. 3. Sejumlah metode pelaksanaan dievaluasi secara kualitatif yang relatif untuk menentukan metode mana yang paling menjanjikan. 4. Mekanisme pengurangan risiko harus dapat dipertimbangkan sehingga dapat mengubah atau memperbaiki kelayakan suatu metode pelaksanaan. 5. Metode-metode pelaksanaan yang paling baik kemudian dievaluasi secara kuantitatif dengan menggunakan model finansial untuk menentukan metode mana yang mempunyai nilai bersih saat ini (Net Present Value) dalam batasan penghasilan yang paling tinggi. Batasan penghasilan diterapkan untuk mencerminkan kesiapan dari pengguna akhir untuk melakukan pembayaran atau meniadakan biaya yang dibayarkan off-taker. Analisis sebagaimana dimaksud di atas dapat membantu untuk mengindentifikasi metode pelaksanaan pengembangan proyek yang paling optimal, namun tidak dapat menjamin bahwa proyek ini layak secara perbankan (bankability). Bankability, misalnya kemampuan proyek untuk mendapatkan pembiayaan melalui pemberian kredit, dianggap sebagai bagian dari tahap berikutnya yaitu Dukungan Pemerintah. Kemampuan finansial pada umumnya diukur oleh Net Present Value dan Internal Rate of Return, namun bankability diukur secara matrik, seperti Debt Service Cover Ratio.

1. Harus diberikan ruang lingkup yang luas mengenai cara pelaksanaan proyek yang seluruhnya dikuasi publik menjadi seluruhnya oleh swasta.


23

2.7 DUKUNGAN PEMERINTAH PROJECT SELECTION

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai macam mekanisme dukungan terhadap proyek infrastruktur KPS. Mekanisme dukungan yang tersedia untuk berbagai proyek tertentu, tergantung pada temuantemuan yang ada dalam Studi Kelayakan berikut pengalihan risiko terkait dan pilihan bentuk kerjasama. Berbagai bentuk mekanisme dukungan terhadap suatu proyek tertentu akan dicantumkan pada dokumen tender.

tarif yang lebih rendah daripada kontrak, atau keterlambatan dalam mendapatkan izin beroperasi. Risiko permintaan berarti risiko yang disebabkan oleh tingkat penghasilan nyata yang berada dibawah nilai jaminan penghasilan minimal karena rendahnya pemintaan dibandingkan kontrak.

ADA beberapa bentuk dukungan yang Pemerintah Indonesia dapat sediakan untuk proyek KPS termasuk diantaranya sebagai berikut: 1. Dukungan Langsung GCA dapat memberikan kontribusi berupa fasilitas fisik tertentu kepada proyek, pendanaan untuk biaya-biaya permodalan tertentu atau menyediakan subsidi-subsidi terhadap proyek. Kedua bentuk dukungan langsung yang terakhir ini, disediakan melalui anggaran belanja nasional atau daerah, yang harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR atau DPRD. Dukungan langsung ini diperlukan saat proyek infrastruktur secara ekonomis dapat dilaksanakan namun tidak demikian berdasarkan kelayakan keuangannya. 2. Pembebasan Tanah Salah satu bentuk dukungan yang penting untuk diberikan oleh GCA adalah dalam proses pembebasan tanah untuk kebutuhan proyek. Pemenang tender diwajibkan untuk membayar kembali biaya tanah tersebut kepada GCA, dan menutup biaya tersebut dengan penghasilan yang diterimanya dari proyek. Persyaratan seperti ini akan dimuat dalam dokument tender. 3. Dukungan Bersyarat Dukungan Bersyarat merupakan jaminan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai suatu badan usaha dalam hal munculnya risiko tertentu. Pemerintah menawarkan jaminanjaminan sebagaimana dimaksud di atas terhadap risiko-risiko yang dapat dikelola dengan baik dan mempunyai nilai ekonomis. Peraturan yang berlaku menyediakan jaminan-jaminan yang melingkupi risiko politik, risiko pelaksanaan proyek, dan risiko permintaan, risiko pelaksanaan Proyek termasuk diantaranya risiko-risiko yang disebabkan oleh keterlambatan pembebasan tanah, biaya pembebasan tanah yang meningkat, perubahan-perubahan pasca perjanjian mengenai spesifikasi-spesifikasi pelaksanaan, keterlambatan atau penurunan

24

GCA mengajukan permintaan berupa suatu dukungan bersyarat yang dapat diberikan berdasarkan hal-hal yang ditemukan dalam Studi Kelayakan. Permintaan tersebut dikaji oleh KKPPI dengan dukungan dari P3CU, dievaluasi oleh RMU, disetujui oleh Menteri Keuangan dan dikelola oleh PT PII. 4. Insentif Pajak Untuk jenis proyek tertentu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan, dapat menyediakan insentif pajak bagi mitra-mitra swasta. 5. Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pemerintah dapat menyediakan insentif pajak dan perizinan untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus seperti sebagai berikut: • Fasilitas Pajak Penghasilan • Pengurangan Pajak Bumi Bangunan • Fasilitas berupa pengurangan pajak terhadap barang impor yang masuk Kawasan Ekonomi Khusus. • Fasilitas untuk mendapatkan izin usaha. Badan Usaha dapat mengusulkan suatu daerah untuk dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Pemerintah kini sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang tersebut. Pemerintah akan menentukan jenis dan tingkat dukungan pemerintah untuk setiap proyek tertentu berdasarkan analisis dukungan minimal yang diperlukan untuk mencapai tingkat kelayakan finansial dan bankability atas suatu proyek dengan bentuk kerjasama tertentu. Dukungan terhadap sebuah proyek akan dicatat dalam dokumen tender.


2.8 PENGADAAN Semua proyek KPS Indonesia harus dilakukan lewat proses pengadaan yang kompetitif yang didahului oleh suatu proses yang struktural yang pada umumnya termasuk proses pra-kualifikasi.

Persiapan Proyek

•

•

•

GCA melakukan pengembangan proyek (pre-F, konsultasi publik, penjajakan pasar, dukungan pemerintah, analisa resiko, etc.) GCA mendirikan PC untuk melakukan pengadaan PC mempersiapkan dokumentasi pengadaanGCA

Pelelangan dan Evaluasi: Pemilihan Badan Usaha

Pra-Kualifikasi: Pemilihan Peserta Lelang

•

•

•

Dimulai dari pengumuman public awal sampai dengan daar kandidat pre-kualifikasi yang dirafikasi oleh GCA PQ dapat memulai pada saat proyek telah disiapkan, termasuk komitmen atas dukungan pemerintah Kandidat dapat diberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil PQ

•

•

•

Dimulai dari penyaringan kandidat pre-kualifikasi sampai dengan peserta lelang prioritas telah dievaluasi, diberi peringkat dan dirafikasi oleh GCA Semua peserta lelang/kandidat prekualifikasi diundang untuk mengajukan proposal penuh Peserta lelang akan diberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil pelelangan

GCA memilih mitra swastanya untuk pelaksanaan Proyek KPS melalui proses tender yang kompetitif. Proyek Solicited maupun Unsolicited wajib mengikuti ketentuan ini. Meskipun demikian, suatu tender untuk proyek berdasarkan inisiasi swasta (Unsolicited), pemrakarsa proyek dapat menerima poin tambahan pada saat evaluasi tender, hak untuk menyamakan penawaran dari peserta tender peringkat pertama, atau kompensasi dari GCA atau pemenang tender atas usaha dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari Studi Kelayakan yang disiapkan apabila tidak mengikuti tender tersebut. Proses pengadaan tender dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut: Persiapan Proyek Persiapan proyek dilakukan berdasarkan hasil Studi Kelayakan. Persiapan ini terdiri dari dokumen-dokumen tender, sistem evaluasi dan rancangan PK yang akan dilampirkan bersama dengan dokumen-dokumen tender, dan pendirian Panitia Pengadaan Tender atau Procurement Committee (PC). Segala dukungan Pemerintah harus telah diperoleh sebelum proses tender dan dicatat di dokumen-dokumen tender. Pra-kualifikasi GCA secara luas mengumumkan tender yang akan datang dan mengumumkannya untuk menarik minat para calon mitra-mitra swasta. PC mengevaluasi mitra-mitra yang berminat tersebut dengan mengacu kepada kriteria yang

Negosiasi dengan Peserta Lelang Prioritas

Pemberian Kontrak

•

•

•

Dimulai dari rafikasi peserta lelang prioritas sampai kontrak ditandatangani atau GCA menyatakan bahwa negosiasi gagal Dalam kondisi tertentu, jaminan lelang dapat menjadi milik GCA apabila negosiasi gagal

Saat GCA dan peserta lelang yang dipilih telah menandatangani kontrak, PC akan mengumumkan Pemberitahuan Pemenang Lelang

telah ditetapkan di awal, dan membuat daftar para peserta yang diperkenankan untuk mengikuti proses berikutnya dengan menyerahkan proposal yang komprehensif. Tender dan Evaluasi PC membagikan dokumen-dokumen tender kepada para peserta tender yang telah dipilah tersebut. Dokumen-dokumen tender ini mencantumkan tentang segala dukungan pemerintah yang akan disediakan dalam rangka proyek. Peserta tender akan diberikan 90 sampai dengan 180 hari untuk menyiapkan dan menyerahkan proposal. PC kemudian membandingkan proposal-proposal ini mengacu pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam dokumendokumen tender. Negosiasi Setelah GCA mengesahkan hasil evaluasi, PC mengundang peserta tender peringkat pertama untuk melakukan negosiasi atas CA. GCA mempunyai hak untuk menyatakan gagalnya negosiasi apabila tidak terdapat cukup kemajuan dalam pencapaian kesepakatan. Apabila hal ini terjadi, GCA kemudian akan membatalkan tender atau mengalihkannya kepada peserta tender peringkat kedua. Pemberian Kontrak Setelah PC dan peserta tender tersebut mencapai kesepakatan, GCA mengesahkan hasil kesepakatan dan PC mengumumkan kontrak mereka secara luas.


25

JENISJENIS PERJANJIAN KERJASAMA PK Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, PK harus memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut: 1.

Ruang lingkup proyek

2.

Jangka waktu proyek

3.

Jaminan Pelaksanaan, jika ada. Apabila pembebasan tanah dilakukan oleh Badan Usaha, jaminan pelaksanaan yang diberikan adalah jaminan biaya pembebasan tanah yang dibebankan kepada Badan Usaha;

4.

Tarif awal dan mekanisme penyesuaiannya;

5.

Hak dan kewajiban para pihak, termasuk pengalihan risiko;

6.

Standar pelayanan jasa

7.

26

Pengalihan saham, jika ada, yang dilakukan diantara Sponsor Proyek kepada pihak lainnya sebelum dilakukannya kegiatan operasional proyek. Pengalihan saham sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan atas persetujuan GCA berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh GCA, dan tidak dapat mengakibatkan penundaan pelaksanaan proyek.

8.

Sanksi-sanksi apabila salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut;

9.

Pengakhiran perjanjian atau penghentiannya

10.

Penyampaian laporan keuangan Badan Usaha yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan CA, yang telah di lakukan audit tahunan oleh auditor independen dan diumumkan di media massa yang berskala nasional;

11.

Mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa, menitik beratkan pada langkah-langkah musyawarah untuk mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;

12.

Pengawasan terhadap Badan Usaha dalam pelaksanaan pengadaan;

13.

Penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur pada saat proyek berlangsung;

14.

Pengembalian asset infrastruktur dan/atau manajemen infrastruktur kepada GCA;

15.

Keadaan Memaksa;

16.

Pernyataan dan jaminan dari masing-masing pihak bahwa Perjanjian Kerjasama ini mengikat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

17.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam PK. Apabila PK dibuat dalam lebih dari satu bahasa, maka bahasa Indonesia yang berlaku;

18.

Hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

Badan Usaha diwajibkan menjamin pendanaan proyek selama 12 bulan sejak ditandatanganinya PK, dengan menandatangani perjanjian-perjanjian pinjaman untuk mendanai pembiayaan proyek dan penarikan dananya dilakukan pada saat pelaksanaan awal konstruksi. GCA dapat memperpanjang jangka waktu ini untuk masa 12 bulan berdasarkan kriteria yang ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu itu tidak disebabkan oleh kelalaian dari Badan Usaha. Apabila Badan Usaha tidak dapat menjamin pendanaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, PK dinyatakan berakhir dan jaminan harus ditarik kembali.


2.9 PELAKSANAAN PROYEK Selain berbagai macam mekanisme dukungan yang tersedia untuk proyek-proyek tertentu, Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan kondisi pelaksanaan proyek dengan membuat peraturan khusus sektoral dan prinsip-prinsip tarif, memberikan sumber pembiayaan kredit tambahan, dan perbaikan lingkungan usaha pada umumnya.

PELAKSANAAN proyek mencakup periode pada saat PK ditandatangani sampai dengan berakhirnya proyek, misalnya ketika aset dikembalikan kepada Pemerintah atau proyek ditender ulang. Tahap ini terdiri dari pendirian Badan Usaha, perolehan pendanaan atau financial close, konstruksi, commissioning, operasi dan pemeliharaan. Setelah PK ditandatangani, Sponsor Proyek diwajibkan untuk mendirikan Badan Usaha, yang dapat berupa perusahaan lokal atau perusahaan penanaman modal asing tergantung apakah terdapat penanam modal asing atau tidak dalam perusahaan tersebut. Perusahaan lokal atau perusahaan penanaman modal asing secara umum diperlakukan sama kecuali dalam beberapa sektor dan jenis proyek yang mana tidak diperbolehkan bagi penanaman modal asing berdasarkan daftar negatif investasi. BKPM menawarkan informasi lebih lanjut mengenai proses pendirian perusahaan, termasuk hal-hal mengenai keimigrasian, pendaftaran pajak, persyaratan akuntansi serta pelaporan, dan lain-lain. Tidak ada batasan terhadap alur mata uang atau penarikan kembali keuntungan yang diperoleh, tetapi pasar penukaran mata uang asing pada umumnya tipis dan kemampuan instrumen nilai lindung atau hedging mata uang asing terbatas. Tahap awal selanjutnya dalam tahap pelaksanaan adalah perolehan pendanaan atau financial close. Dukungan pemerintah yang disediakan untuk proyek-proyek tertentu merupakan elemen yang penting dalam mengelola keuangan. Jaminan-jaminan akan dikeluarkan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Selanjutnya, Pemerintah telah mendirikan perusahaan keuangan infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Fund (PT IIF), yang dapat memberikan sebagian pinjaman fasilitas kredit.

Jaminan-jaminan tersebut, termasuk yang ditawarkan oleh bank-bank multilateral atau afiliasinya, dapat didokumentasikan pada tahap ini. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tentang beberapa sektor infrastruktur mengatur bagaimana perusahaan yang beroperasi diatur, dan khususnya, bagaimana tarif bagi pengguna akhir dan subsidi diterapkan. Bahkan untuk aktivitas seperti pembangkit listrik, yang mana terdapat pembeli tunggal dari hasil proyek, definisi tarif pengguna akhir dan subsidi merupakan pertimbangan penting dalam kelayakan kredit dari pembeli. Misalnya, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan subsidi atas kewajiban jasa publik perusahaan milik negara yang diakibatkan oleh lebih rendahnya tingkat tarif pengguna akhir daripada biaya pemasokan. Tergantung pada jenis proyeknya, suatu Badan usaha dapat diwajibkan untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial korporasi atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana diatur dalam Undang-undang 40 Tahun 2007. Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan penting dalam pengelolaan pajak dan kepabeanan dalam beberapa tahun kebelakang ini. Misalnya, perusahan-perusahaan tidak lagi diwajibkan untuk membayar pajak atau denda sebelum diberikan kesempatan untuk membela diri, dan Pengadilan Pajak secara independen telah berdiri terpisah dari Kantor Pajak.


27

2.10 PEMANTAUAN Pemerintah Indonesia memantau operasi proyek KPS untuk memastikan kepatuhan dengan ketentuan-ketentuan dalam PK, juga untuk menjadi pembelajaran bagi proyek-proyek KPS yang mendatang. PK mengatur tentang otoritas pemantauan dan tanggung jawab antara GCA dan mitra-mitra swasta.

Tujuan pemantauan proyek KPS adalah: •

Memastikan operasi proyek sesuai dengan peraturan-peraturan

•

Memastikan bahwa hasil pelaksanaan telah sesuai dengan PK, khususnya sebagaimana diperlukan untuk penyesuaian tarif

•

Menangani berbagai macam perubahan dan atau masalah yang mungkin muncul. Ini merupakan hal yang penting karena PK untuk proyekproyek KPS pada umumnya memiliki jangka waktu yang lama, sehingga biasanya diukur per dasawarsa bukan per tahun.

•

28

Oleh karenanya, pemantauan atas tanggung jawab dan kewenangan akan diatur dalam PK, dan dilaksanakan dalam seluruh tahap proyek:

Antisipasi pengalihan aset kembali kepada Pemerintah (jika ada).


•

Pra-Konstruksi, pada umumnya dari pemberian Kontrak sampai dengan perolehan pendanaan atau financial close;

•

Konstruksi;

•

Operasi; dan

•

Pengalihan aset atau tender ulang.

3

Interaksi Antara Pemerintah dan Pihak Swasta


29

Konsultansi dengan Pihakpihak yang Berkepengan & CSR

Persyaratan CSR berdasarkan jenis proyek

Pelaksanaan Proyek

Ikut serta dalam Proses Penunjukkan

Ikut serta Dalam Penjajakan Pasar

Idenfikasi Proyek kedalam buku PPP atau Rencana Induk

Kegiatan Badan Usaha

Penjajakan Pasar

Tahap ini dak diperlukan jika dak memerlukan dukungan pemerintah Memproses Dukungan Pemerintah

Pemantauan dan pengaturan

Penunjukan Badan Usaha

Ya

Proyek diperbaharui atau dihenkan

Tidak

Konsultasi dengan Pihakpihak yang Berkepenngan

Konsultasi dengan Pihakpihak yang Berkepenngan

Pelaksanaan GCA?

Menentukan Dukungan Pemerintah

Menentukan Bentuk Kerjasama

Tinjauan Resiko

Melakukan (Pra) Studi Kelayakan

Penunjukan Konsultan FS

Proyek Idenfikasi dan Priorisasi

Kegiatan Pemerintah

12 bulan untuk melakukan penutupan keuangan, sampai 24 bulan dengan perpanjangan. Konsesi pa umumnya 10 sampai 30 tahun tergantung pada sektornya.

9 sampai dengan 18 bulan tergantung ngkat kesulitan proyek

3 sampai dengan 12 bulan tergantung siklus bantuan dan anggaran. Waktu tambahan diperlukan apabila pemerintah mensyaratkan Pembebasan tanah

9 sampai dengan 18 bulan tergantung pada ukuran , ngkat kesulitan, diperlukannya atau dak studi kelayakan atau prakelayakan, dan lain lain.

3 sampai dengan 12 bulan tergantung siklus perencanaan

Perkiraan Jangka Waktu

Interaksi & Skema Kegiatan Proyek berdasarkan Inisiasi Pemerintah (Solicited)

Diagram-diagram dibawah ini menunjukkan: • Tahap-tahap pokok pengembangan proyek dan proses pelaksanaan, membedakan antara tanggung jawab investor dan Pemerintah. • Pada titik mana investor dan Pemerintah berinteraksi dalam proses. • Prakiraan jangka waktu setiap tahapan.

Diagram berikut menunjukkan indikatif proses pengembangan dan pelaksanaan proyek baik untuk proyek inisiasi pemerintah (Solicited) maupun swasta (Unsolicited). Pelaksanaan proses pada masing-masing sektor dapat berbeda akibat peraturan sektoral, kemampuan GCA dan lain-lain.

Konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepenngan dan CSR

Persyaratan CSR tergantung pada jenis proyek

Pemrakarsa Proyek dak memerlukan dilaksanakannya penjajakan pasarformal, tetapi di harapkan berkonsultasi dengan pihak Kreditur dan pihak lain selama persiapan proyek untuk memaskan keberhasilan rancangan proyek

Konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepenngan

Konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepenngan

Kegiatan Badan Usaha

Pelaksanaan Proyek

ikut serta dalam proses penunjukan

Menentukan Dukungan Pemerintah

Menentukan Bentuk Kerjasama

Tinjauan Resiko

Melakukan (pra) Studi kelayakan

Penunjukan Konsultan FS

Indenfikasi Proyek dan Priorisasi

Dalam tahap ini, Inisiator Proyek memberikan proposal proyek secara lengkap kepada GCA

Pematauan & Pengaturan

Penunjukan Badan Usaha

Memproses dukungan Pemerintah

Dalam tahap ini, bentuk kompensasi ini diberikan kepada pemrakarsa proyek

Tahap ini dak diperlukan jika dak membutuhkan dukungan pemerintah

dak GCA menghenkan Pelaksanaan proyek atau GCA? meminta kepada pemrakarsa proyek untuk memperbaiki ya

Pemeriksaan dan permbangan Pemerintah

Konsultasi antara GCA dengan Badan Usaha untuk melanjutkan seluruh tahapan proyek

Konsultasi awal dengan pihak GCA

Kegiatan Pemerintah

12 bulan untuk melakukan penutupan keuangan, sampai 24 bulan dengan perpanjangan. Konsesi umumnya untuk 10 sampai 30 tahun tergantung pada sektornya.

9 sampai dengan 18 bulan tergantung ngkat kesulitan proyek

3 sampai dengan 12 bulan tergantung pada siklus bantuan dan anggaran. Waktu tambahan diperlukan apabila Pemerintah mensyaratkan pembebasan tanah

Tergantung pada waktu yang diberikan untuk Badan Usaha untuk mempersiapkan proyek dan berkonsultasi dengan GCA dan GCA meninjau dan memutuskan proposal tersebut

Jangka Waktu yang ditentukan

Interaksi dan Skema Kegiatan Proyek Berdasarkan Inisisasi Swasta (Unsolicited)

4

Aplikasi Kerangka Kerjasama KPS untuk Sektor Tertentu


33

Bandara

Pelabuhan

Kereta api

Dasar

BOO atau BOT)

diberikan oleh Menteri Perhubungan

fasilitas lainnya

(Konsesi,

Perjanjian

UU 1/2009, konsesi akan

Berdasarkan Pasal 235 (1)

pelabuhan Peraturan Menteri.

Perhubungan

ditentukan oleh Menteri

kelompok tariff yang

pada prosedur, struktur dan

Badan Usaha berdasarkan

bandara akan ditentukan oleh

1/2009, tariff untuk jasa

pelaksana UU No. 1/2009

peraturan-peraturan pemerintah

proses menyusun konsep

Pemerintah kini sedang dalam

pemilihan Badan Usaha.

UU tidak mengatur prosedur

kewenangan.

antara lain, fungsi

menjalankan,

airport untuk

masing-masing

Otoritas Bandara di

menentukan

Perhubungan akan

1/2009, Menteri

Berdasarkan Pasal

komersial.

kewenangan di pemberian konsesi akan diatur oleh

menjalankan fungsi

dan (2) dan Pasal 246 UU

Menteri Perhubungan

kepada Bidang Usaha

mengatur bahwa prosedur

untuk, antara lain,

Otoritas Pelabuhan

227 – 229 UU

sebagaimana ditentukan oleh

pemberian hak konsesi

berlaku. Pasal 78 PP/61/2009

sesuai dengan peraturan yang

menentukan

Perhubungan akan diberikan kepada Badan Usaha melalui proses tender (lelang)

Menteri

82 (1) UU 17/2008,

Berdasarkan Pasal

Badan Regulator

61/2009, hak konsesi akan

Berdasarkan Pasal 74 (2) PP

diatur dalam Peraturan Menteri.

pemberian konsesi/izin usaha akan

56/2009 mengatur bahwa prosedur

yang berlaku. Pasal 319 PP

peraturan perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam

berdasarkan prosedur

56/2009, Badan Usaha akan dipilih


Pemilihan Jenis Badan Usaha


dan kelompok tarif

pemerintah dalam

berdasarkan jenis, struktur

oleh Badan Usaha

Pelabuhan akan bertindak selaku perwakilan

61/2009, tariff akan ditentukan

UU 17/2008, Otoritas

ditentukan oleh pemerintah.

pada pedoman yang akan

diperhitungkan berdasarkan

penggunaan infrastruktur akan

No. 23/2007, biaya untuk

Berdasarkan Pasal 154 (2) UU

Dasar Penghasilan


Perjanjian

Perjanjian

Konsensi


dengan Badan Usaha

menandatangani perjanjian

pada lingkup proyek akan

Walikota/Bupati tergantung

Menteri/Gubernur/

PP 56/2009,


GCA

Terminan dan

fasilitas lainnya

Terminan dan

Kereta

Fasilitas Rel

Stasium, dan

Rel Kereta,

Jenis Infrastruktur

APLIKASI KERANGKA KERJASAMA KPS UNTUK SEKTOR TERTENTU

Jalan Tol

Air Minum

penjualan listik

listrikan

pemeliharaan

operasi dan/atau

pembangunan,

perancangan,

Pembiayaan,

minum wilayah

perusahaan air

layanan

dalam cakupan

belum termasuk

daerah yang

minum dalam

distribusi air

Usaha

Perjanjian dengan Badan

akan menandatangani

atas nama Pemerintah RI

Menteri Pekerjaan Umum

Berdasarkan Pasal 64,

proyek

tergantung pada lingkup

(Gubernur/Walikota/Bupati)

pemerintah daerah

pemerintah pusat atau

pelaksana adalah

PP 16/2005, badan

Perjanjian

Told an Perpres 13/2010 Penyesuaian tariff akan

rekomendasi dari BPJT.

Pekerjaan Umum berdasarkan

ditentukan oleh Menteri

No. 15 tahun 2005 tentang Jalan

diatur dalam Peraturan Pemerintah

(lelang). Prosedur tender (lelang)

akan dilakukan via proses tender

15/2005, pemilihan Badan Usaha


Menteri.

akan diatur dalam Peraturan

16/2005, prosedur tender (lelang)


perundang-undangan yang berlaku.

dengan ketentuan peraturan

proses tender (lelang) sesuai

minum akan dilakukan melalui

Usaha dalam sector penyediaan air

kurun waktu setiap 2 tahun.

atas penyesuaian tariff dalam

melakukan pengkajian ulang

15/2005 BPJT akan

Berdasarkan Pasal 68 PP

dalam Perjanjian.

untuk penyesuaian akan diatur

PP 15/2005, tariff dan formula

Berdasarkan Pasal 64 (2) (c)

berdasarkan pada Perjanjian.


oleh pimpinan daerah

16/2005, tariff akan ditentukan


penentuan tariff.

16/2005, keikutsertaan Badan

penyaluran,

Perjanjian

menetapkan peraturan

pembeli]

13/2010

pada Peraturan Presiden No.

prosedur tersebut akan tunduk

UU No 30/2009. Pada prinsipnya

peraturan pemerintah pelaksana

Berdasarkan Pasal 64 (3) PP Berdasarkan Pasal 64 (5)

Pasal 36 pemerintah akan

sebagai

pemerintah tentang prosedur

Berdasarkan UU 30/2009

(DPRD).

Perwakilan Rakyat Daerah

bertindak

hal PT PLN

PLN dalam

dengan PT

tersebut akan diatur dalam

ketenagalistrikan. Tetapi prosedur

prosedur pemberian izin usaha

UU No. 30/2009 tidak mengatur

penam-pungan,

proyek

tergantung pada lingkup


pemerintah daerah

persetujuan dari Dewan

daerah berdasarkan

diberikan oleh pemerintah [Perjanjian

ditentukan oleh pemerintah

pusat (Menteri) atau

Perwakilan Rakyat (DPR) atau

ketenagalistrikan akan

persetujuan dari Dewan

Fasilitas

pelanggang

kepada

distribusi dan

Ketenaga-

listrik, transmisi,

Pembangkit

listrikan

oleh pemerintah pusat dengan

Ketenaga30/2009, izin usaha

Berdasarkan Pasal 21 UU

pelanggan akan ditentukan

Izin Usaha

UU 30/2009, tariff untuk

Berdasarkan Pasal 34 (1 (2)

BPJT.

Jalan Tol atau

Badan Pengatur

dilaksanakan oleh

pemerintah akan

fungsi kewenangan

3 PP 15/2005,

Berdasarkan Pasal

5

Tanya Jawab


37

1. Bagaimana investor mendapatkan informasi mengenai proyek infrastruktur KPS yang prospektif di Indonesia? Pemerintah setiap tahun menerbitkan daftar proyek KPS yang prospektif di dalam Buku KPS. Pemerintah sedang merencanakan membuat situs dengan segala informasi mengenai hal ini. Proyek-proyek yang terdapat dalam daftar tersebut berada dalam beraneka tahapan persiapan, dan merupakan proyek dengan permohonan yang berasal dari Rencana Induk GCA. Ketika sebuah proyek tertentu ditenderkan, GCA akan mengumumkanpemberitahuan di media massa yang mengajak perusahan-perusahaan yang berminat untuk mengikuti proses pra-kualifikasi. Saat ini, Pemerintah menggunakan harian Media Indonesia untuk mengumumkan pemberitahuan tentang proyek infrastruktur. Pemerintah juga dapat mengumumkan pemberitahuan melalui harian lain atau media lain seperti situs resmi. Badan Usaha dapat juga mengusulkan proyek infrastruktur yang tidak terdaftar dalam Rencana Induk atau Buku KPS. Ini akan dikategorikan sebagai proyek berdasarkan inisiasi swasta, dan Badan Usaha akan menjadi pemrakarsa proyek tersebut. Apabila berdasarkan materi-materi yang diserahkan oleh pemrakarsa proyek sebagaimana diatur berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2010, Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan proyek, GCA akan melakukan tender atas proyek dan pemrakarsa proyek berhak untuk mendapatkan kompensasi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2010.

kemudian pihak tersebut (bersama dengan mitra lokal dan asing) harus mendirikan perusahaan Indonesia sebagai special purpose vehicle (Badan Usaha) untuk melaksanakan proyek.

3. Apakah investor asing harus bermitra dengan mitra lokal? Berdasarkan peraturan tentang daftar negatif investasi bagi investor asing sekarang ini, proyek-proyek infrastruktur pada umumnya dibuka untuk penanaman modal asing dengan partisipasi asing sebanyakbanyaknya sebesar 95% kepemilikan saham. Untuk sebagian sektor tertentu batasnya adalah 49%. Oleh karena demikian, investor asing harus bergabung dengan mitra lokal guna memiliki sedikitnya 5 % saham di Badan Usaha sebagaimana diatur dalam daftar negatif investasi. Mitra lokal ini harus ikut serta dalam proses tender sebagai anggota konsorsium investor asing. Pada tender-tender tertentu, GCA akan mewajibkan peserta tender untuk bergabung dengan perusahaan pembangunan milik negara yang telah ditunjuk sebagai mitra dalam Badan usaha. Pada umumnya hal ini terjadi pada tender yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yangmenunjuk perusahaan pembangunan daerahnya sebagai pemegang saham minoritas.

4. Berapa lama jangka waktu proses tender?

2. Kapan investor asing harus mendirikan perusahaan di Indonesia untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur KPS? Investor asing tidak diharuskan untuk mendirikan perusahaan Indonesia untuk dapat ikut serta dalam proses tender. Meskipun demikian, setelah investor asing memenangi tender proyek tersebut, maka

38

Jangka waktu tender bergantung kepada sektor, ukuran dan tingkat kesulitan masing-masing proyek. Dokumen-dokumen tender harus secara jelas mencantumkan jangka waktu melakukan penawaran atau bidding dan jangka waktu berlakunya penawaran. Indikasi periode tender berkisar antara 90 sampai 180 hari dan selanjutnya diikuti dengan jangka waktu berlakunya penawaran selama 6 bulan.


5. Bagaimana cara panitia tender mengevaluasi proposal?

7. Bagaimana tarif dapat ditetapkan pada saat awal dan disesuaikan secara berkala?

Prosedur dan kriteria untuk mengevaluasi proposal akan diatur dalam dokumen tender. Dalam sektorsektor tertentu, terdapat Peraturan Menteri yang mewajibkan faktor-faktor tertentu untuk dipertimbangkan dalam evaluasi penawaran. Harga pada umumnya merupakan faktor utama. Pada umumnya, Panitia Pengadaan untuk pertama kalinya akan mengevaluasi proposal secara teknis untuk memastikan apakah telah sesuai dengan semua ketentuan yang diwajibkan. Panitia Pengadaan kemudian akan menganalisa proposal keuangan para peserta tender yang telah memenuhi ketentuan tentang persyaratan teknis minimum, dan kemudian akan menentukan pemberian kontrak berdasarkan harga, atau berdasarkan harga evaluasi yang mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kualitas rencana keuangan dan faktor-faktor non-harga lainnya.

Tarif pada tahap awal pada umumnya mengikuti harga yang diusulkan oleh pemenang tender, dan formula penyesuaiannya akan diatur dalam perjanjian konsesi atau perjanjian dengan pembeli. Konsep dari perjanjian ini akan dilampirkan dalam dokumendokumen tender. Apabila Pemerintah juga memberikan jaminan atas pelaksanaan tarif, maka akan ada dokumentasi tambahan terkait tentang bagaimana jaminan dapat dicairkan dalam hal tarif tidak disesuaikan berdasarkan formula yang diatur dalam PK.

6. Siapakah Government Contracting Agency (GCA) bagi suatu proyek infrastruktur? GCA pada umumnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang sektor tertentu. Sesuai dengan peraturan otonomi daerah, GCA pada umumnya merupakan: •

Menteri: untuk infrastruktur lintas provinsi;

•

Gubernur: untuk infrastruktur lintas kota/kabupaten dalam satu provinsi;

•

Walikota/Bupati: untuk infrastruktur di dalam kota atau kabupaten.


39

6

Informasi Penting


41

PROGRAM KPS LINTAS SEKTOR Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencenaan Nasional

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Kementerian Keuangan

Posisi

Telepon Website

Alamat Telepon Website

Posisi Alamat

: Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta : Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310 : +62 21 3193 4175 : www.bappenas.go.id

: Ketua PPRF : Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 : +62 21 384-6725 / +62 21 345 2571 : www.depkeu.go.id

PROGRAM KPS SEKTOR KHUSUS SEKTOR KETENAGA LISTRIKAN Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Posisi : Ketua Biro Perencanaan dan Kerjasama Alamat : Jl. Merdeka Selatan 18 Jakarta 10110 Telepon : +6221 3810907/ +6221 3812229 Website : www.esdm.go.id SEKTOR JALAN TOL Badan Pengatur Jalan Tol / BPJT, Kementerian Pekerjaan Umum Posisi : Ketua Badan Pengatur Jalan Tol Alamat : Gedung Sapta Taruna Lt. 2 Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan 12110 Telepon : +6221 7255779/ +6221 7246487 Website : www.bpjt.net

SEKTOR TRANSPORTASI Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi, Kementerian Perhubungan Posisi : Ketua Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Alamat : Departemen Perhubungan Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 Telepon : +6221 3852671 Website : www.dephub.go.id SEKTOR PENYEDIAAN AIR MINUM Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum / BPP SPAM, Kementerian Pekerjaan Umum Posisi Alamat Telepon Website

42


: Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum : Jl. Wijaya I No. 68, Kebayoran Baru, Jakarta 12170 : +6221 72789126/ +6221 7260520 : www.bppspam.com

KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)

Recommend Documents