TANTANGAN DAN PRAKTIK MEMBANGUN INTEGRITAS DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK BERDASARKAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) ATAU PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)
1
2
KPS adalah kerjasama yang memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan, desain, konstruksi, operasional dan pemeliharaan terhadap proyek/program sektor publik. Kemitraan dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta.
3
MANFAAT KPS
4
1.
Adanya pembagian risiko antara pemerintah dan swasta dengan mengalokasikan pengelolaan jenis risiko kepada pihak yang relatif dapat mengelolanya dengan lebih baik;
2.
Pembagian risiko ini ditetapkan dengan kontrak antara para pihak dimana pihak swasta diikat untuk menyediakan layanan dan pengelolaannya atau kombinasi keduanya;
3.
Pengembalian investasi dibayar melalui pendapatan proyek (revenue) yang dibayar oleh pengguna (user charge) atau pe merintah;
4.
Tanggung jawab penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah, untuk itu bila swasta tidak dapat memenuhi pelayanan (sesuai kontrak), pemerintah dapat mengambil alih.
5
1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta;
2. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur.
6
JENIS INFRASTRUKTUR KPS INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
PELABUHAN
JALAN
JEMBATAN
BANDARA
INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR ICT SDA ENERGI
KERETA
INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS
INFRASTRUKTUR SANITASI & PERSAMPAHAN 7
Regulasi PPP Peraturan Umum PPP
Peraturan Pendukung PPP
Perpres 67/2005
Perpres 13/2010
Perpres 56/2011
Risk Mitigation
• Permen Kemenkeu No. 38/2006
Project Evaluation
• CMEA Reg No. 4/2006
Government Support
• Gov’t Reg No. 35/2009 8
TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK KPS Tahap I: Identifikasi & Pemilihan Proyek
Penetapan Proyek Prioritas
Tahap II: Penyiapan Proyek Penyiapan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan
Pembentukan Tim KPS; Penyusunan Pra FS; Kajian Hukum dan Kelembagaan Kajian Teknis Kajian Kelayakan Proyek Kajian Lingkungan dan Sosial Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur dan Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah Ketentuan (term sheet) perjanjian kerjasama.
Tahap III: Transaksi
Kajian Kesiapan Proyek KPS
Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan
Pengadaan Badan Usaha
Memutakhirkan dan konfirmasi kelayakan Proyek; Menyiapkan kerangka hukum yang diperlukan bagi pelaksanaan Proyek (Perda, dsb); Market Sounding; Menyiapkan rencana pengadaan Badan Usaha; Pembentukan panitia pengadaan; Menetapkan perhitungan HPS; Menyelesaikan penyusunan Dokumen Pengadaan; Menyelesaikan penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama. Persetujuan Konsep Proyek Kerjasama; Persetujuan Dukungan dan Jaminan Pemerintah (bila dibutuhkan); Penyiapan tapak/lahan & program pemukiman kembali.
Tahap IV: Manajemen Kontrak Manajemen Pelaksanaan Proyek KPS
Perencanaan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama; Pelaksanaan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
Penyerahan Pernyataan Minat (Expression of Interest); Prakualifikasi; Penawaran; Penetapan Pemenang; Penandatangan Perjanjian Kerjasama.
Proses Pengadaan Tanah Analisa Dukungan Pemerintah
Pengajuan dan Evaluasi Dukungan Pemerintah
Manajemen Dukungan Pemerintah
9
PENYIAPAN PROYEK KPS
Kajian hukun dan kelembagaan
Kajian Kebutuhan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah
Kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur
Kajian teknis
Kajian kelayakan finansial proyek
Kajian lingkungan dan sosial
10
Unsolicited Solicited
Proyek yang diidentifikasi dan disiapkan oleh Pemerintah
INISIATOR PROSEDUR PENGAJUAN KOMPENSASI
LELANG
Proses manajemen usulan Proyek Kerjasama atas prakarsa Badan Usaha Dimulai sejak usulan Proyek Kerjasama atas prakarsa Badan Usaha disampaikan kepada PJPK sampai proses penilaian dan persetujuan selesai dilaksanakan dan Proyek Kerjasama dinyatakan siap untuk ditawarkan secara terbuka 11
SKEMA PEMBIAYAAN KPS Kelayakan Proyek
1
2
3
Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial Layak secara ekonomi dan finansial marjinal
Layak secara ekonomi dan finansial
Skema
Swasta
Hybrid Financing
Pemerintah
Swasta
Pemerintah
Swasta Swasta
Swasta
PPP dgn Dukungan Pemerintah
PPP Reguler
Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi 12
13
• Guna memenuhi kebutuhan infrastruktur, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu skema pendanaan alternative yang diharapkan dpata menyediakan layanan infrastruktur dengan lebih efisien dan terukur.
INVESTASI INFRASTRUKTUR
APBN/APBD Termasuk pinjaman (41,25%)
PRIORITAS IDR 4.769,2
BUMN (22,23%
TRILIUN KPBU (36,52%
Source : Bappenas, 2015
• Sesuai dengan Nawacita dan arah pembangunan nasional, sektor perhubungan, listrik dan energi, komunikasi serta perumahan rakyat merupakan sector-sector prioritas.
Infrastruktur Dasar
Pem. Pusat & Daerah
BUMN
SWASTA
TOTAL IDR
Konektifitas
1.003
379,2
445
1.827,2
Kelistrikan
124,3
596,5
786,5
1.507,3
Komunikasi, Air dan Perumahan
851,3
90,5
519,9
1.461,7
Total
1.987,6
1.066,2
1.751,4
4.769,2 14
14
Infrastructure Program Priority PRIORITY PROGRAM PROGRAM EXAMPLE OF PRIORITY ACTIVITY 1 Energy Renewable Energy Development Program and Energy Development of oil and gas infrastructure Conservation EBT development; partnership program in the framework of energy conservation and efficiency 2 Electricity Program of Quality and Quantity Enhancement of Development of power plant, transmission network, main Electricity Infrastructure which is Environmentally substation, distribution network, and distribution substation Friendly Urban Electricity Development Program Post, Telecommunication and Information Sector Stabilization Program 3 Post, Telecommunication Enhancement, Equality, and Development of Post, Implementation of sector reformation Telecommunication and Information Infrastructure and Information Quality Program Technology Development of Post, Telecommunication and Information Infrastructure 4 Roads, and Land Road Services Program Development of toll road and cross road Land Transportation Services Enhancement Program Development of scout land transportation Transportation 5 Sea Transportation Sea Transportation Services Enhancement Program Development of port and procurement of commercial ship
NO
SECTOR
6 Air Transportation
Air Transportation Services Enhancement Program
Development of airport and Scout Air Transportation
7 Railways
Railways Services Enhancement Program
8 Water Resources
Water Resources Conservation Program Water Resources Utilization Program
Greater Jakarta Mass Rapid Transit and Jakarta – Surabaya High Speed Rail Development of reservoir Rehabilitation/Enhancement of Irrigation Network, land water and swamp; bulk water fulfillment Control of rural flood and coastal protection Provision of owned and rented residential
9 Housing and Settlement
Water Resources Damage Control Program Housing Development Program
Sanitation and Drinking Water Development Program Drinking water provision, development of waste water system, Settlement Quality Enhancement Program
Arrangement of slum area; urban quality enhancement 15
15
INFRASTRUCTURE FINANCING SCHEME GOI INFRASTRUCTURE INVESTMENT PLAN
State Budget (APBN)
External Loans/Grants (PHLN)
Domestic Sources (Rupiah)
Public Private Partnership (PPP)
Private Sector
External Financing
Government Guarantee
SOE’S Project
Blue Book
PRIVATE INFRASTRUCTURE
To fund Government priority projects with high economic and social returns such as roads and geothermal power plant
PPP Project
PPP Book
PPP • For financially viable projects with high economic returns; • Minimum requirement for government support and/or guarantee
16
17
Government
Land Fund (BLU & Land Capping)
Guarantee Fund (PT. PII)
Land Acquisition & Clearance
Cost Recovery / Policy Risks
Preparation
Bidding
Capital market and regulatory reform
Cost of financing
PT IIF (Private Sector) & PT SMI (SOE)
Project Financing
Construction
Private Investors/ Lenders
Refinancing
Operation
18
19
FORM OF PPP IN THE WATER SUPPLY SECTOR Construction & Operation of new WTP, Optimalization of WTP, Optimalisasi dan Operation of new WTP
DISTRIBUTION
WTP
Raw Water Transmission
Distribution Network
Expansion of Distribution Network NRW Reduction, Meter Reading and Billing
Concession / BOT / Lease Contract / Management Contract / Service Contract 20
HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KPS DARI SUDUT PANDANG PEMERINTAH: 1. Proses Perundingan berjalan panjang dan lambat dalam mengambil keputusan 2. Kewenangan dan Pengambilan keputusan tidak secara terpadu. 3. Infrastruktur merupakan pilar penting dalam, pembangunan ekonomi Indonesia, kesadaran ini sudah lama muncul tapi terbengkalai Pemerintah masih perlu menyempurnakan kapasitas institusi – institusional PPP – masih dalam proses penyempurnaan. 4. Kontrak Konsesi berjangka panjang, sehingga harus terdapat ketentuan jaminan terhadap investor bahwa politik dan ekonomi tidak akan mengganggu kontrak konsesi.
(Menko Perekonomian : Darmin Nasution) 21
1. PROYEK PEMBANGUNAN SPAM : Terdapat tantangan dalam mengevaluasi risiko dan merancang Mitigasi Resiko ketersediaan Air Baku, akibat adanya ketidak selarasan Institusi/Lembaga yang mampu menjamin ketersediaan Air Baku. (Prov. Banten) 2. PROYEK PEMBANGUNAN TERMINAL : Interfacing kewenangan dalam penetapan dan regulasi trayek angkutan, program pengembangan terminal tagng tidak integrated yang melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten. Serta tidak terlihat adanya upaya serius dari pemerintah daerah untuk men “secured demand” Mengakibatkan pihak swasta sebagai pihak yang Menanggung Resiko kegagalan financial maupun kegagalan pelayanan Public Interest. (Prov. DIY)
22
3. PROYEK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik tahun 2010-2019, Pemerintah dan PT. PLN (Persero) berencana meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional menjadi 85.800 MW. Proyek Pembangunan Infrastruktur Skema KPS pertama yang berhasil diwujudkan Pemerintah dengan fasilitas penjaminan bersama antara PT. PII dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adalah Proyek PLTU 2 x 1000 MW Jawa Tengah.
Dan tercatat didalam “Top 40 PPPs in Emerging Markets” untuk kawasan Asia Timur, Pasifik dan Asia Selatan. Perusahaan Kontraktor Terindikasi tertunda penyelesaian Financial Close paling lambat 1 tahun setelah penanda tanganan kontrak sesuai dengan ketentuan kontrak sebagai akibat dari keterlambatan perizinan, AMDAL dan pembebasan lahan. Untuk mengurangi keterlambatan ini dibentuklah Joint Monitoring Committee (JMC) yang melibatkan PJPK dan Investor.
23
24
1. Sudahkah Regulasi Berintegritas ? 2. Sudahkah Birokrasi Berintegritas ? 3. Karya Infrastruktur tidak bisa dibingkai dengan aturan yang rigid karena dapat berkembang setiap waktu, sesuai dengan kemajuan teknologi dan lingkungan.
25
1.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.
Kementerian Koordinator Perekonomian
3.
BAPPENAS
4.
IIGF
5.
SMI
26
TERIMA KASIH
27
