TANTANGAN DAN PRAKTIK BAIK DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS PELAYANAN PERIZINAN

invest in

TANTANGAN DAN PRAKTIK BAIK DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS PELAYANAN PERIZINAN (Case: Penyediaan Infrastruktur Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU) DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jakarta, 16 November 2016 International Business Integrity Conference (IBIC) 2016 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI © 2016 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Sumber Pembiayaan Infrastruktur 2015-2019 ~ Rp 1.433 triliun APBN dan APBD

Total Kebutuhan Investasi Infrastruktur1) (Rp 4.800 triliun) 3)

~ Rp 545 triliun

BUMN

Selisih Kebutuhan Pendanaan (Financing Gap)

Rp 1.751 triliun

~ Rp 1.067 triliun

APBN ~ 29,88%2) APBD ~ 11,37% BUMN ~ 22,23%

Investasi Swasta (KPBU, Off-Balance Sheet, Pinjaman, Utang, dsb ~ 36,52%)

}

Alternatif Skema Pendanaan

Catatan: 1) Angka hipotesis, bukan pernyataan resmi. Jumlah kebutuhan yang sudah dipastikan hanya meliputi nilai APBN dan APBD yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan di bulan Januari 2015. 2) Porsi APBN didasarkan pada nilai proposal plafon anggaran dari BAPPENAS yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan 3) Seluruh estimasi hanya berdasarkan pada investasi dan proyek rehabilitasi bernilai besar, tidak mempertimbangkan detail biaya operasional Sumber: Bappenas, 2015 2

Indonesia Investment Coordinating Board

Tantangan Melibatkan Swasta Terlibat dalam Pembangunan Infrastruktur

•

Pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan tugas Pemerintah

•

Kurangnya kapasitas APBN/APBD untuk mendanai penyediaan seluruh proyek infrastruktur strategis di Indonesia selama periode 2015-2019. Ada financing gap sekitar Rp 1.751 triliun.

•

Karakteristik proyek infrastruktur: Layak secara ekonomi (Economically viable) namun kurang layak secara keuangan (Financially marginal or not viable)

•

Pemerintah perlu mengundang pihak swasta (dan BUMN/BUMD) untuk ikut lebih banyak terlibat dalam penyediaan infrastruktur, dengan menjanjikan kelayakan secara finansial melalui: ‒ Penjaminan Pemerintah (Government Guarantee) ‒ Dukungan Kelayakan (Government Support) ‒ Fasilitas Fiskal (Government Incentives)

•

Calon investor (swasta/BUMN/BUMD) mengharapkan adanya transparansi mulai dari penyiapan proyek (project preparation), business model, alokasi risiko, pelaksanaan lelang, financial close, hingga tahap pengakhiran proyek (akhir masa konsesi). Indonesia Investment Coordinating Board

Perbandingan Pengadaan Infrastruktur Konvensional dengan KPBU Pengadaan Konvensional (APBN)

Skema KPBU

Fokus pengadaan pada aset secara fisik

Fokus pengadaan pada layanan

Risiko konstruksi ditanggung oleh pemerintah

Risiko konstruksi ditanggung oleh sektor privat

Pemerintah harus mengadakan kontrak terkait :

Kontrak tunggal dengan Badan Usaha untuk seluruh kegiatan.

-

Konstruksi

-

Operasional dan Pemeliharaan

-

Layanan Tambahan

Hampir keseluruhan risiko proyek termasuk life cycle risk ditanggung oleh pemerintah

Memungkinkan optimalisasi alokasi risiko termasuk life cycle risk dengan badan usaha

Adanya keterbatasan atas inovasi yang dilakukan oleh Persaingan yang kompetitif memungkinkan inovasibadan usaha inovasi dilakukan oleh Badan Usaha. Catatan: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sumber: Kementerian Keuangan 2015


Tugas Utama BKPM dalam Penyediaan Infrastruktur BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Sejalan dengan Perpres No. 90 Tahun 2007, MoU antara Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Kepala BKPM pada Tahun 2010 menggariskan tugas-tugas utama BKPM dalam lingkup penyediaan infrastruktur: 1. Pengemasan dan Pemasaran (untuk memberikan informasi yang memadai bagi investor): –

Mengemas informasi proyek infrastruktur sehingga menarik bagi calon investor (melalui memo info dan lain-lain).

–

Memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur yang siap ditawarkan (sosialisasi, market sounding, dan lain-lain)

2. Percepatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (termasuk upaya-upaya peningkatan transparansi prosesnya): –

PTSP Pusat di BKPM

–

Perizinan dan nonperizinan Online

–

I23J, KLIK, Jalur hijau, dan lain-lain

3. Aspek regulasi: –

Relaksasi DNI Proyek Infrastruktur (antara lain proyek ketenagalistrikan dan jalan tol)

–

Perumusan materi teknis Perpres KPBU (Perpres No. 38 Tahun 2015)

4. Pemantauan Pelaksanaan: –

Tidak terlibat dalam pelaksanaan lelang (sehingga menjaga kenetralan dengan PJPK dan calon investor)

–

Melakukan monitoring atas proyek-proyek infrastruktur.

–

Melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan (debottlenecking) yang ditemui terkait proyek infrastruktur Indonesia Investment Coordinating Board

5

PPP Showcase Projects 2010-2014

North Sumatera

Jakarta Central Java

East Java

Medan-Kualanamu – Tebing Tinggi Toll Road, North Sumatera

Soekarno Hatta AirportManggarai Railway Development, DKI Jakarta

Bali

2X1000 MW Coal Fired Power Plant, Central Java

Umbulan Water Spring Project, East Java

Tanah Ampo Cruise Terminal, Bali

: telah dilelang

Proyek Showcase: Proyek Infrastruktur yang menjadi pilot projects di awal implementasi skema KPBU


Proyek Showcase KPBU (sebelumnya: KPS) No.

Nama Proyek

Status

1.

PLTU Batang, Jawa Tengah

Pemenang lelang telah memperoleh izin prinsip dari BKPM, pengadaan tanah di beberapa lokasi sudah selesai, financial close sudah selesai dan konstruksi sedang berjalan, merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN)

2.

Tanah Ampo Cruise Terminal, Bali

Pemenang PQ sudah diumumkan namun Kemhub masih meninjau ulang skema pendanaannya, Tidak Masuk PSN

3.

Soekarno-Hatta International Airport Railways, DKI – Banten

Final Business Case oleh PT SMI dianulir, sedang dianalisis ulang oleh Kemhub, merupakan salah satu PSN

4.

Medan – Kuala Namu – Tebing Tinggi Toll Road, Sumatera Utara

Pemenang lelang sudah ditetapkan, konstruksi sedang berjalan, merupakan salah satu PSN

5.

Umbulan Water Supply, Jawa Timur

Penandatanganan perjanjian konsesi sudah dilakukan, persiapan konstruksi, merupakan salah satu PSN

• Selain berbagai upaya pemasaran, BKPM aktif berkoordinasi dengan UKP4 dalam memonitor perkembangan proyek-proyek showcase di periode 2011-2014 • Koordinasi update perkembangan beberapa proyek infrastruktur belum berkelanjutan sebagaimana mestinya. Hal ini membuat beberapa informasi bagi calon investor menjadi kurang akurat. Indonesia Investment Coordinating Board

Beberapa Proyek KPBU yang berubah Skema Pendanaannya (1) No.

Nama Proyek

Status

1.

Kertajati International Airport, Jawa Barat

Proyek KPBU ini menjadi murni anggaran pemerintah (APBN&APBD), BUMD sudah dibentuk yang bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II, konstruksi masih berlangsung

2.

Cilamaya Port, Jawa Barat

Proyek KPBU ini dibatalkan (terkait pipa Pertamina)

3.

Makassar New Port, Sulawesi Selatan

Proyek KPBU yang ditinjau ulang skema pendanaannya, akan lebih banyak melibatkan Pelindo IV

4.

Kuala Tanjung Port, Sumatera Utara

Pelindo I yang akan lebih banyak dilibatkan

5.

Semarang Barat Water Supply

Proyek ini akan murni menggunakan APBN


Beberapa Proyek KPBU yang berubah Skema Pendanaannya (2) No.

Nama Proyek

Status

6.

PLTU Sumsel Mulut Tambang 9&10

Proyek ini masih menunggu hasil analisis Kementerian ESDM terkait kebutuhan ketenagalistrikan di Pulau Jawa dan Sumatera, kemungkinan besar menggunakan skema IPP jika dilanjutkan

7.

LRT Sumatera Selatan

Proyek ini akan murni menggunakan APBN&APBD (untuk mengejar target ASIAN GAMES)

8.

Jalan Tol Medan – Binjai, Sumatera Utara

Proyek ini diserahkan kepada BUMN (PT Hutama Karya)

9.

Kilang Minyak Bontang, Kalimantan Timur

Proyek ini diserahkan kepada Pertamina untuk menyusun skema KPBU

10.

Kulonprogo Airport, DIY

Proyek ini diserahkan kepada PT Angkasa Pura I

• Belum adanya institusi yang berperan sebagai leader dalam pengambilan keputusan kunci terkait prioritas proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Hal ini membuat proyek-proyek yang telah dipromosikan sebagai proyek KPBU kemudian tidak dapat ditindaklanjuti oleh calon investor akibat berubahnya kebijakan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

• Berubahnya kebijakan PJPK (antara lain kebijakan skema pembiayaan) terkait beberapa proyek infrastruktur yang sudah pernah ditawarkan kepada calon investor badan usaha di berbagai kegiatan market sounding meningkatkan risiko penanaman modal di bidang infrastruktur (political risk) • Dalam Perpres No. 44 Tahun 2016, masih terdapat beberapa bidang usaha terkait infrastruktur yang membatasi kepemilikan asing di bawah 50%, yang berpotensi menghambat upaya menarik minat investasi dari calon investor/konsorsium asing untuk berinvestasi di bidang tersebut Indonesia Investment Coordinating Board

Perbaikan Pelayanan Penanaman Modal

22

Kementerian/ Lembaga terintegrasi

167

Izin dari K/L didelegasikan kepada BKPM

37.190 Izin yang dikeluarkan per Periode 2015-Sept 2016

PTSP Pusat BKPM 90%

PTSP Daerah telah terbentuk. 61% PTSP Daerah menerapkan elicensing. 61% PTSP Daerah menerapkan elicensing.

I23J

(Izin Investasi 3 Jam)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKPM

KLIK

(Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi)

10


PTSP Pusat BKPM 22 KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TERLIBAT DI PTSP PUSAT

Dengan adanya

PTSP Pusat di BKPM, investor tidak perlu lagi mendatangi banyak instansi pemerintahan. Investor cukup datang ke BKPM saja untuk mendapatkan izin yang diperlukan. Keterangan: PJPK Infrastruktur

Catatan: 1. Sejak 5 Mei 2015, BKPM telah melaksanakan Zona Integritas 2. PTSP BKPM masuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 3. Setiap tanda terima permohonan mencantumkan kapan perizinan yang diurus selesai dan mencantumkan biaya gratis 4. Pengaduan lisan melalui kotak pengaduan, melalui email, telepon, dan desk pengaduan (Investor Relation Unit) 11 Indonesia Investment Coordinating Board

Pelayanan Perizinan Online di BKPM

Catatan: 1. Kebijakan ini untuk meminimalisir adanya interaksi face to face antara pengusaha dengan pejabat PTSPBKPM 2. Menerapkan tracking system untuk transparansi pengecekan proses 12


Penyederhanaan Perizinan Pembangkit Listrik AGRARIA ( 4 perbaikan)

KEHUTANAN ( 13 perbaikan)

TRANSPORTASI ( 4 perbaikan)

Penyederhanaan perizinan

PERTANIAN (9 perbaikan)

INDUSTRI ( 8 perbaikan)

PARIWISATA (6 perbaikan)

APLIKASI TAX ALLOWANCE

49 izin 923 hari

25 izin 256 hari

Hak Guna Usaha (HGU) 3,000-6,000 ha 123 hari

90 hari

Izin Penggunaan Hutan 111 hari

47 hari

Izin terminal Khusus, 30 hari

5 hari

Izin perkebunan 751 hari

172 hari

Izin kawasan industri, 672 hari

152 hari

Izin kawasan pariwisata (TDK), 661 hari

188 hari

Tidak ada SOP

25 hari

13


Penyederhanaan Perizinan Sektor Ketenagalistrikan (IPP Pemilihan Langsung)

Konstruksi/Realisasi

Badan Usaha

Jenis Izin / Non Izin

SLA (Hari)

Penyederhanaan

SLA (Hari)

Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Hukum PT NPWP/NPPKP TDP Penetapan Wilayah Usaha Panas Bumi Rencana Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik (RUPTL)

3 1 1 3 5 45

Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Hukum PT NPWP/NPPKP TDP*) Penetapan Wilayah Usaha Panas Bumi IUPTL Sementara

Pengadaan Non-Pembangkit Listrik Tenaga Surya & Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT. PLN Persero Penetapan Kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya Perizinan, penetapan dan permohonan penugasan (Energi Baru Terbarukan/EBT atau Non EBT) Pertimbangan Teknis Lahan (SKPT) Izin Lokasi/SITU Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Izin Lingkungan dan AMDAL AMDAL LALIN Izin Gangguan

45

30 14 120 115 90 14

Pengadaan Non-Pembangkit Listrik Tenaga Surya & Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT. PLN Persero Penetapan Kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya Perizinan, penetapan dan permohonan penugasan (Energi Baru Terbarukan/EBT atau Non EBT) Pertimbangan Teknis Lahan (SKPT) Izin Lokasi *) tidak diperlukan apabila sdh ada IPKH Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Izin Lingkungan*) Diintegrasikan /AMDAL pemprakarsa AMDAL LALIN Izin Gangguan

Hak Atas Tanah (HGB) Izin Mendirikan Bangunan Izin terminal khusus dan navigasi dari Kemenhub (Jetty)

165 14 81

Hak Atas Tanah (HGB) *) Izin Mendirikan Bangunan *) Ijin penetapan lokasi terminal khusus dari Kemenhub *)

50 14 5

Ketenagakerjaan Utilitas (air, telepon) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Pembebasan bea impor dari Kemenkeu (IUPTL) Fasilitas fiskal pengembangan EBT dari Kemenkeu Rincian Impor Barang (RIB) Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Sertifikat Badan Usaha Sertifikat Laik Operasi

23 14 1 7 10 7 3 3 5

Ketenagakerjaan Utilitas (air, telepon) *) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan *) SK Pembebasan bea impor dari dari BKPM *) Fasilitas fiskal pengembangan EBT dari Kemenkeu*) Rincian Impor Barang (RIB) Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Sertifikat Badan Usaha Sertifikat Laik Operasi

3 14 1 7

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (untuk kepentingan sendiri: 14 hari, untuk kepentingan sementara: 20 hari)

30

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

Total Penyelesaian

60 14

923

8 hari/ 3 Jam* (PTSP Pusat) 5 5 hari/ 3 Jam* (PTSP Pusat) 45 60 14 7 14 52 10

Persyaratan kontraktor 5 5

Indonesia Investment Coordinating Board Total Penyelesaian 256

I23J (Izin Investasi 3 Jam) KRITERIA Minimum investasi

Rp. 100 M (+/- USD 8 million) dan/atau mempekerjakan 1.000 orang tenaga kerja, industri yang mendapatkan fasilitas IFTA, bagian dari mata rantai Produksi, berlokasi di KEK, investasi di bidang usaha infrastruktur, dan dana Investasi dari

Tax Amnesty

8+1 Produk yang diperoleh Kepastian untuk memulai bisnis • Izin Investasi • Akta Pendirian Perusahaan & Pengesahannya • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Kepastian untuk bekerja • Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) • Izin Mempekerjakan TKA (IMTA)

Kepastian untuk Importasi Barang Modal • Angka Pengenal Importir Produsen (APIP) • Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

Informasi Tanah yang Akurat

• Informasi blocking tanah

BKPM

• Tiba di PTSP Pusat di BKPM dari Bandara.

• Berkonsultasi dengan Direktur Pelayanan BKPM.

Menanti di lounge selama

Mendapatkan 8 izin & 1 produk

dokumen perizinan diproses oleh BKPM, Notaris, K/L terkait.

informasi blocking tanah dalam waktu 3 jam untuk memulai bisnis di Indonesia.

• Menyampaikan data diri dan rencana kegiatan usaha.

Catatan: Pengurusan harus langsung oleh Direksi Perusahaan 15


ESDM3J BKPM

• Direktur Perusahaan

HADIR di kantor PTSP Pusat. • SERAHKAN kelengkapan dokumen persyaratan.

PERSYARATAN Layanan ESDM3J diberikan bila telah memenuhi daftar persyaratan (checklist) meliputi persyaratan administratif dan teknis.

MENUNGGU

TERIMA

di Ruang Tunggu Prioritas.

produk perizinan yang dimohonkan.

10 Jenis Perizinan dapat diterbitkan melalui Layanan ESDM3J 1. Izin Panas Bumi 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara 3. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG. 4. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Hasil Olahan/CNG 5. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG 6. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi 7. Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan 8. Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi 9. Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM 10.Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan Indonesia Investment Coordinating Board

Terobosan BKPM – Percepatan Importasi Barang (Jalur Hijau) Tujuan : Memberikan layanan percepatan pemasukan barang modal bagi investor untuk mendorong percepatan realisasi investasi. BKPM akan memberikan rekomendasi pada Direktorat Jenderal Bea Cukai, bagi investor yang layak mendapatkan percepatan jalur hijau setelah lolos verifikasi dari BKPM.

Total Clearance Time:

setelah pemutakhiran

2 hari

5-6 minggu Custom Clearance Time:

setelah pemutakhiran

6 hari

kurang dari ½ hari

Percepatan jalur hijau dapat memotong custom clearance time hingga

99,99%

(pada beberapa perusahaan)

dan memotong rata-rata custom clearance time dari 72 perusahaan sebanyak

94%

(dibandingkan sebelum pemutakhiran) Indonesia Investment Coordinating Board

Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK)

 KLIK: kemudahan bagi perusahaan yang akan melakukan investasi berlokasi di Kawasan Industri tertentu.  Perusahaan setelah mendapat Izin Investasi/Izin Prinsip, baik dari PTSP Pusat maupun PTSP daerah, dapat langsung melakukan konstruksi sambil secara paralel mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL, AMDAL), dan perizinan pelaksanaan daerah lainnya sepanjang telah memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulation).  Perizinan pelaksanaan yang diperlukan wajib dipenuhi sebelum perusahaan siap produksi komersial.  Tidak ada batasan minimal nilai investasi atau penyerapan TKI.


Layanan Langsung Konstruksi Investor dapat langsung memulai masa konstruksi proyeknya tanpa harus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL, AMDAL), dan perizinan pelaksanaan daerah lainnya. Layanan ini didukung penuh oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Tidak ada Persyaratan • Tidak ada minimum nilai investasi dan minimum jumlah tenaga kerja • Hanya berlaku untuk Kawasan Industri Tertentu. • Izin Konstruksi dapat dilakukan bersamaan dengan masa konstruksi

Dapatkan izin

• Survei ketersediaan lahan di

investasi di PTSP Pusat atau PTSP Daerah.

• Memulai konstruksi proyek. Tidak ada

kawasan industri yang dipilih dalam program KLIK. • Akuisisi lahan untuk industri.

izin lain yang diperlukan untuk memulai masa konstruksi. • Ajukan aplikasi permohonan izin konstruksi dan izin lingkungan bersamaan dengan masa konstruksi proyek (paralel).

• Seluruh investasi infrastruktur yang terdapat dalam kawasan industri yang dipilih, berhak mendapat KLIK

19


Terobosan BKPM – Kawasan Industri Yang Mengimplementasikan KLIK

14 Kawasan Industri Sebagai Implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi Sumatera Utara KI Medan

Banten Modern Cikande Industrial Estate KI Terpadu Wilmar Krakatau Industrial Estate Cilegon

Jawa Tengah KI Kendal KI Bukit Semarang Baru KI Wijayakusuma

Sulawesi Selatan KI Bantaeng

Jawa Barat Bekasi Fajar Industrial Estate KI Delta Silicon 8 Karawang Internasional Industrial City Suryacipta City of Industry GT Tech Park

Jawa Timur Java Integrated Industrial & Port Estate

Hingga 31 Oktober 2016, 81 perusahaan telah mendapatkan fasilitas KLIK dengan total investasi Rp. 72,09 Triliun Indonesia Investment Coordinating Board

Insentif Investasi (Tax Allowance dan Import Duty Facility) PAJAK PENGHASILAN (TAX ALLOWANCE)

PEMBEBASAN BEA MASUK (IMPORT DUTY FACILITY)

PP No. 9/2016 jo PP No. 18/2015

PMK No.176/PMK.011/2009 jo. PMK No. 76/PMK.011/2012 jo. PMK 188/PMK.010/2015

145 bidang usaha

Pembebasan bea masuk atas impor mesin

(Daftar bidang usaha dalam Lampiran PP No. 9 Tahun 2016)

30% 10%

≤

dari jumlah investasi

Pengurangan penghasilan netto selama 6 (enam) tahun, yaitu sebesar 5% per tahun

Pajak Penghasilan atas penghasilan dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia

2

tahun

4

tahun

Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi sesuai kapasitas terpasang

Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan tambahan produk apabila menggunakan mesin dalam negeri:

Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Kompensasi kerugian yang:

5-10 tahun, bagi perusahaan

• berlokasi di Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat

• melakukan pembangunan infrastruktur • menggunakan bahan baku dalam negeri ≥70%.

• menyerap tenaga kerja 5001.000 orang • melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) • melakukan reinvestasi • melakukan ekspor ≥30% dari penjualan.

>

30%

dari total nilai mesin

21


Insentif Investasi (Tax Holiday) PMK No.159/PMK.010/2015

Industri Pionir

5-15 Tahun Pembebasan Pajak Penghasilan sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial. Dapat diperpanjang hingga maksimum 20 tahun dengan diskresi Menteri Keuangan (sampai 25 tahun untuk KEK)

1. Industri logam hulu

2.Industri pengilangan minyak bumi 3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam 4. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan:

10% - 1 00

%

dari Pajak Penghasilan badan yang terhutang.

Rencana Investasi: (USD 80 Juta)

> IDR

50 %

Rencana Investasi:

1

dari Pajak Penghasilan badan yang terhutang. IDR

50

Miliar - IDR

hasil

pertanian,

6.Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi 7.Industri transportasi kelautan

Trilliun

Untuk industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi (ICT):

≤

5. Industri pengolahan berbasis kehutanan, dan perikanan

1

Triliun

8. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan atau

9.Infrastruktur ekonomi non KPBU. 22


Tindak Lanjut (1) Peningkatan Pelayanan dalam Pencegahan Korupsi 1. Mengembangkan budaya kerja pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. 2. Mengembangkan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). 3. Menyediakan Tracking System yang merupakan sub sistem SPIPISE yang diimplementasikan pada PTSP Pusat di BKPM dan PTSP Daerah. 4. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan di pusat dan daerah, yang meliputi: a. b. c. d. e.

Penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan Layanan Izin Investasi 3 jam Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) Jalur Hijau Importasi Barang Modal dan Bahan Baku/Penolong Layanan terpisah antara Front Office dan Back Office pada PTSP Pusat di BKPM (wakil 22 Kementerian/Lembaga) f. Pengembangan pelayanan pemberian fasilitas investasi (masterlist) secara online.

5. Integrasi informasi layanan terkait NPWP yang menjadi persyaratan perizinan dan nonperizinan (company folder) menjadi single submission 6. Layanan pengaduan dalam saluran Desk Pengaduan dan Kotak Pengaduan. 7. Menyediakan pengaduan masyarakat secara online (Whistle Blowing System/WBS, website, laman LAPOR, email, media sosial). 8. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan menggunakan e-catalogue 9. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK), serta menggunakan Sistem Perbendaharaan 23 dan Anggaran Negara (SPAN). Indonesia Investment Coordinating Board

Tindak Lanjut (2) Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi Proyek Infrastruktur skema KPBU 1. BKPM siap untuk terus memfasilitasi berbagai proyek penanaman modal di bidang infrastruktur sesuai tugas dan fungsinya di bidang penanaman modal 2. Perlunya koordinasi yang terus menerus terkait update perkembangan proyek-proyek infrastruktur (perkembangan proyek dan milestones waktu) 3. Jika dimungkinkan, perlu segera untuk merumuskan UU Infrastruktur yang dapat meningkatkan kepastian hukum penanaman modal di bidang infrastruktur 4. Perlunya penunjukan institusi yang berperan sebagai leader/final decision maker terkait prioritas proyek-proyek KPBU 5. Perlunya konsistensi kebijakan sektoral untuk mendukung partisipasi pihak badan usaha (investor) di berbagai proyek infrastruktur, khususnya terkait: – Kebijakan perizinan dan nonperizinan – Kepastian skema pembiayaan yang akan digunakan (APBN/APBD atau melibatkan pihak badan usaha) – Kebijakan untuk mendukung PTSP Pusat di BKPM

24


Terima Kasih

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 - Indonesia t . +62 21 525 2008 f . +62 21 525 4945 e . [email protected]

www.bkpm.go.id The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

25

TANTANGAN DAN PRAKTIK BAIK DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS PELAYANAN PERIZINAN

Recommend Documents