Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua. Buku 1, 2016

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Buku 1, 2016

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Buku 1

Disusun Oleh Tim USAID Kinerja

2016

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua

Kata Pengantar Chief of Party Kinerja USAID Selamat datang di program peningkatan tata kelola pelayanan publik Kinerja USAID. Buku Berbagi Praktik Baik Tata Kelola Pelayanan Kesehatan di Papua ini merupakan sumbangsih kami untuk pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Indonesia. Buku ini berisi kumpulan praktik baik penerapan prinsip tata kelola pelayanan kesehatan di daerah mitra Kinerja. Menerapkan tata kelola baik merupakan syarat penting penyediaan pelayanan publik yang bermutu karena tata kelola yang baik meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Hal ini, pada akhirnya, akan membantu pemerintah menjalankan programprogramnya secara berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kinerja melihat banyak sekali perubahan positif terjadi baik di tingkat masyarakat, puskesmas, dinas kesehatan kabupaten dan provinsi, serta DPRD. Kami melihat masyarakat mulai paham bahwa mereka mempunyai peran penting dalam pembangunan layanan kesehatan. Di sisi lain, kami bangga melihat para penyedia layanan kesehatan, puskesmas, dinas kesehatan dan DPRD mulai terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Di tingkat puskesmas, manajemen pelayanan kesehatan juga telah menunjukkan perbaikan. Saat ini puskesmas telah menerapkan prosedur operasional standar (SOP) kesehatan ibu dan anak, dan HIV/ AIDS dan Tubercolusis dengan mengacu pada standar pelayanan minimal. Hal ini, tentunya, akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Kinerja terus mendorong mitra kami untuk berinovasi menciptakan pelayanan publik yang bermutu, mengatasi segala tantangan menggunakan sumber daya yang ada. Kami juga meminta mereka untuk terus berbagi penalaman dan pengetahuan dengan daerah lain sehingga pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya menjadi milik mitra Kinerja. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada organisasi mitra pelaksana, konsultan dan staff Kinerja yang telah bekerja keras mendampingi daerah mitra untuk terus berinovasi. Mereka merupakan ujung tombak kami yang akan siap membantu daerah lain, jika diperlukan. Semoga buku ini dapat menginspirasi semua pihak untuk melaksanakan tata kelola yang baik demi kemajuan pelayanan publik di Papua dan Indonesia.

Jakarta, September 2015

Elke Rapp Chief of Party USAID Kinerja

USAID Kinerja

Halaman 1

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Daftar Isi Kata Pengantar Chief of Party Kinerja USAID................................................................. 1 Kemitraan Dinas Kesehatan dan Forum Masyarakat untuk Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik di Kota Jayapura............................................................................................ 3 Pengelolaan Pengaduan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Puskesmas Abepantai................................................................................................... 14 Advokasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui Jurnalisme Warga dan Talk Show Radio di Kabupaten Jayawijaya .................................................................................... 29 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kegiatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten Jayapura .................................................................. 45 Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan Melibatkan Masyarakat di Kota Jayapura ........................................................................................ 57 Tentang Kinerja USAID di Papua .................................................................................. 72 Senyum Mitra Kami ....................................................................................................... 75

USAID Kinerja

Halaman 2


Kemitraan Dinas Kesehatan dan Forum Masyarakat untuk Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik di Kota Jayapura

Forum masyarakat, seperti multi-stakeholder forum (MSF) adalah mitra pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar.

USAID Kinerja

Halaman 3

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Situasi sebelum program dilakukan Sebagai ibukota provinsi, Kota Jayapura memiliki penduduk terbanyak di Papua. Berdasarkan data Pusdatin – Kementerian Kesehatan 2013, jumlah penduduk di wilayah ini hampir mencapai 300,000. Kota Jayapura juga memiliki jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang cukup, yaitu 12 puskesmas. Namun, Kota Jayapura masih memiliki hambatan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam pelayanan kesehatan. Akibatnya, pelayanan yang disediakan seringkali tidak sesuai dengan harapan masyarakat, tidak transparan, kurang partisipatif dan belum memenuhi standar pelayanan publik. Salah satu penyebab kurangnya kualitas pelayanan kesehatan di Kota Jayapura adalah partisipasi masyarakat yang masih lemah. Selama ini keterlibatan masyarakat masih terbatas pada menjadi kader kesehatan di kampung. Mereka tidak terlibat dalam perencanaan dan pengawasan program dan kebijakan kesehatan. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mengawasi penyediaan pelayanan kesehatan dan memberi masukan untuk meningkatkannya. Di sisi lain, banyak penyedia layanan, seperti puskesmas tertutup terhadap masukan masyarakat. Mereka masih menganggap bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan petugas kesehatan. Masyarakat dianggap tidak mampu memberikan masukan. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Kota Jayapura mendorong kemitraan kuat antara masyarakat, puskesmas dan dinas kesehatan.

Bentuk inovasi Meskipun Kota Jayapura memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang cukup, kualitas pelayanan kesehatan di daerah ini belum maksimal. Hal ini terjadi karena masyarakat belum dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan dan program kesehatan dan mereka tidak mampu mengawasi pelaksanaan program tersebut. Akibatnya, program kesehatan sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Sejak 2013, melalui bantuan teknis USAID Kinerja, tiga puskesmas di Kota Jayapura: Puskesmas Abepantai, Tanjung Ria dan Koya Barat menjadi puskesmas percontohan dalam mendorong kemitraan puskesmas dan masyarakat. Strategi ini dilaksanakan dengan membuat suatu forum masyarakat di tingkat distrik, yang disebut multi-stakeholder forum (MSF). Anggota forum ini adalah perwakilan pemerintah (staff puskesmas dan Dinas Kesehatan), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kader posyandu, tokoh adat, tokoh agama, media, Lembaga

USAID Kinerja

Halaman 4

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Swadaya Masyarakat (LSM), dan anggota masyarakat. Forum ini merupakan sarana bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membantu puskesmas dan Dinas Kesehatan meningkatkan kualitas layanannya. Secara umum pembentukan MSF terdiri dari tiga tahap: 1. Sosialisasi tentang MSF Sosialisasi tentang peran dan fungsi dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk perwakilan pemerintah dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar semua pihak mengetahui dan sepakat bahwa MSF sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, sosialiasi juga penting untuk menghindarkan kecurigaan di antara para pemangku kepentingan ketika forum ini telah berjalan. 2. Pembentukan MSF Proses pembentukan MSF diawali dengan identifikasi calon anggota. Proses identifikasi ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Pada pertemuan ini, para pemangku kepentingan juga menentukan tujuan, kegiatan, struktur pengurus, dan mekanisme komunikasi antar anggota. Pertemuan ini juga membahas tentang legalitas forum. MSF merupakan forum masyarakat swadaya dan perlu terus dipertahankan. Oleh karena itu, pengurus MSF harus individu yang memiliki kepedulian terhadap pelayanan kesehatan, berkomitmen tinggi, memiliki kapasitas dan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dan bersedia menjadi pengurus. 3. Penguatan kapasitas pengurus MSF Proses penguatan kapasitas pengurus MSF di Kota Jayapura dibantu oleh Yayasan Harapan Ibu (YHI), salah satu LSM mitra USAID Kinerja. Pada tahap ini, pengurus MSF dilatih untuk memahami peran dan fungsinya, yaitu memantau pelayanan kesehatan dan melakukan advokasi kebijakan. Seluruh strategi pembentukan MSF ini dilakukan secara bersamaan dengan pelatihan manajemen dan kepemimpinan bagi staff puskesmas. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan untuk mengevaluasi kinerja mereka dan menyediakan layanan

USAID Kinerja

Halaman 5

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua kesehatan sesuai standar. Dalam pelatihan ini, para petugas kesehatan juga belajar tentang pentingnya peran masyarakat bagi peningkatan kinerja puskesmas. Setelah MSF di tiga puskesmas percontohan terbentuk, inovasi ini dikembangkan ke tingkat Kota Jayapura. Perwakilan MSF Puskesmas Abepantai, Tanjung Ria dan Koya Barat bergabung menjadi satu forum, yang disebut Forum Peduli Pembangunan Kesehatan Waniambey atau yang lebih sering dikenal sebagi MSF Waniambey. Forum ini berperan memastikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat puskesmas ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan.

Proses pelaksanaan program MSF merupakan forum bagi para pemangku kepentingan bidang kesehatan untuk bersamasama meningkatkan tata kelola layanan kesehatan. Melalui kerjasama dengan MSF, puskesmas dan dinas kesehatan diharapkan mampu (a) meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan; (b) melakukan analisis tentang isu kesehatan tingkat kota/distrik/puskesmas; (c) mengembangkan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik, salah satunya melalui survey pengaduan; (d) mengembangkan strategi dan melakukan kerja advokasi untuk perbaikan layanan; (e) mengembangkan rekomendasi untuk kebijakan terkait dengan pengelolaan kesehatan yang transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (f) mengembangkan strategi advokasi dengan melibatkan lembaga-lembaga non pemerintah, media, dan pembuat kebijakan di daerah untuk mendorong perbaikan layanan bidang kesehatan. Proses pelaksanaan program MSF ini difasilitasi oleh YHI melalui tahapan berikut: 1. Sosialisasi Kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan merupakan konsep baru bagi sebagian besar pemangku kepentingan. Sosialisasi merupakan tahap yang sangat penting untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan yang terkait paham dan sepakat bahwa peran masyarakat yang diwakili oleh MSF sangat diperlukan. Sosialiasi ini dilakukan melalui serangkaian pertemuan formal dan informal dengan para pemangku kepentingan, yaitu puskesmas, Dinas Kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, LSM, dan media.

USAID Kinerja

Halaman 6

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua 2. Pembentukan MSF Setelah para pemangku kepentingan menunjukkan kepercayaan dan komitmennya untuk membentuk MSF, tahap sosialiasi dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan. Tujuannya adalah menentukan mekanisme, konsep, dan strategi pembentukan MSF, struktur pengurusnya, dan mengidentifikasi individu/ lembaga yang akan menjadi pengurus MSF. Calon pengurus MSF dipilih berdasarkan komitmen, kapasitas, waktu, kecukupan dan kesediannya secara langsung untuk menjadi bagian dari forum. Pada tahap ini, status MSF juga dibicarakan untuk menjamin keberlangsungannya. MSF di tingkat distrik/puskesmas mendapat SK dari Kepala Distrik. Sedangkan, MSF di tingkat Kota akan mendapatkan SK dari Walikota. 3. Penguatan kapasitas Penguatan kapasitas MSF dilakukan agar mereka dapat menjalankan perannya untuk memonitor pelayanan publik dan melakukan advokasi perbaikan pelayanan. Pada tahap ini, MSF mendapat pelatihan di dua area kunci: a. Pelatihan peran dan fungsi MSF Pada tahap ini MSF lebih banyak mendalami tentang untuk apa ada MSF, apa peran MSF, merumuskan visi dan misi dan menterjemahkannya menjadi program yang lebih riil, serta membuat rencana kerja forum. b. Pelatihan strategi advokasi Pelatihan ini diarahkan untuk mengkaji strategi advokasi yang akan dilaksanakan oleh MSF untuk menjalankan perannya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan peran mediasi untuk meningkatkan pelayanan puskesmas. Selain itu, MSF juga mulai didampingi dalam mempraktekkan cara melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan dan DPRD agar mereka mendukung rekomendasi perbaikan pelayanan kesehatan puskesmas. Materi pelatihan ini mencakup pembuatan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelayanan, mekanisme dan strategi advokasi, teknik advokasi, teknik fasilitasi, komunikasi dan advokasi.

USAID Kinerja

Halaman 7


4. MSF menjalankan tugas dan perannya Setelah mendapatkan pelatihan, MSF di tingkat distrik/puskesmas terlibat dalam survei pengaduan, yang merupakan salah satu metode yang dikembangkan untuk menggali masukan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas. Dalam hal ini, MSF membantu

puskesmas

melaksanakan

survei, menganalisa masalah dan alternatif solusi, dan mengawasi pelaksanaan janji puskesmas

untuk

memperbaiki

Gambar atas: Pengurus MSF membantu puskesmas menganalisis pengaduan masyarakat.

layanannya. Sedangkan, MSF Waniambey berperan melakukan advokasi kepada dinas kesehatan dan DPRD agar mereka memenuhi rekomendasi dari puskesmas dan menyediakan anggaran cukup untuk mencapai standar layanan minimal kesehatan.

Anggaran yang diperlukan Anggaran untuk membentuk dan melaksanakan MSF digunakan untuk membiayai kegiatan pertemuan dan diskusi, peningkatan kapasitas, melakukan kegiatan advokasi dan pelaksanaan survey pengaduan masyarakat. Berdasarkan pengalaman di Kota Jayapura, kegiatan ini memerlukan anggaran sekitar Rp. 50 hingga 100 juta untuk membiayai seluruh tahap pelaksanaan MSF di tingkat puskesmas dan kota. Anggaran ini sudah termasuk untuk membiayai replikasi pembentukan MSF ke sembilan puskesmas lain.

Hasil dan dampak program Setelah hampir dua tahun MSF dibentuk dan berjalan, forum ini telah berkontribusi membuat perubahan dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Dampak tersebut bagi penyedia layanan adalah:

1. MSF mampu menjembatani puskesmas dan masyarakat. Mereka menjadi sarana bagi puskesmas untuk menyebarluaskan program kesehatan kepada masyarakat. Pada saat bersamaan, MSF menyampaikan masukan masyarakat tentang pelayanan kesehatan sehingga puskesmas dapat terus melakukan inovasi.

USAID Kinerja

Halaman 8

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua 2. MSF membantu puskesmas mendapatkan sumber daya untuk mengatasi tantangan dalam pelayanan kesehatan. MSF membantu puskesmas melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan agar mereka memenuhi rekomendasi teknis dari puskesmas, seperti yang terjadi di Puskesmas Koya Barat. Sirine Kehidupan di Puskesmas Koya Barat: Salah satu temuan hasil monitoring pelaksanaan Janji Perbaikan Layanan sebagai respon atas hasil survei pengaduan di Puskesmas Koya Barat adalah puskesmas tidak mempunyai ambulance. Selama ini, puskesmas menggunakan mobil jenazah untuk mengangkut pasien. Hal ini membuat masyarakat resah. “Kami orang Papua tidak terbiasa mengangkut orang sakit dengan mobil jenazah. Itu artinya mendoakan si sakit agar cepat meninggal”, ujar Hengki Rumayomi, SKM – Kepala Puskesmas Koya Barat, menirukan keluhan masyarakat. Menanggapi hal ini, Puskesmas Koya Barat dan MSF membuat rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk membantu pengadaan ambulance. Langkah ini diambil karena pengadaan ambulance berada di luar wewenang puskesmas. Puskesmas dan MSF terus-menerus melakukan advokasi kepada dinas kesehatan. Akhirnya, Dinas Kesehatan setuju untuk memasukkan pengadaan ambulance bagi Puskesmas Koya Barat ke dalam perencanaan dan penganggaran Dinas. Cerita lebih lanjut dapat dilihat di film Sirene Kehidupan – Buah Perjuangan Masyarakat.

Bagi pengguna layanan, MSF membuat perubahan sebagai berikut: 1. MSF menjadi forum bagi masyarakat untuk mendiskusikan berbagai persoalan tentang pelayanan kesehatan, baik di tingkat puskesmas maupun persoalan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah. 2. Melalui berbagai pelatihan advokasi, MSF mampu mengawasi pelaksanaan janji perbaikan layanan oleh puskesmas untuk dan memastikan rekomendasi teknis puskesmas kepada Dinas Kesehatan ditindaklanjuti. Mereka juga mulai terlibat dalam melakukan advokasi kebijakan kesehatan lainnya. seperti SPM kesehatan dan anggaran kesehatan. Saat ini MSF Waniambey terlibat aktif dalam melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan dan DPRD untuk menyusun anggaran kesehatan sesuai kebutuhan puskesmas dan mengacu pada standar pelayanan minimum.

Monitoring dan evaluasi MSF Monitoring dan evaluasi MSF dilakukan secara mandiri melalui pertemuan-pertemuan internal. Dalam pertemuan tersebut, MSF mengevaluasi pengurusnya yang tidak aktif atau berhalangan

USAID Kinerja

Halaman 9

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua menjalankan tugasnya sebagai MSF. Pengurus yang tidak aktif atau sudah tidak mampu menjalankan perannya digantikan oleh pengurus baru yang memiliki kompetensi dan integritas untuk bergabung dalam forum ini.

Tantangan yang dihadapi Berikut adalah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan MSF di Kota Jayapura: 1. Pembentukan MSF di tingkat Kota Jayapura sebagai wadah partisipasi masyarakat memerlukan usaha keras dan berkesinambungan. Hal ini didasari bahwa forum yang dibentuk merupakan wadah partisipasi bersama secara sukarela. Karenanya, pada awal pembentukan banyak kendala yang dihadapi. Tetapi, individu-individu yang memiliki komitmen untuk terlibat akan terlihat seiring perjalanan program. Pendekatan awal terhadap individu yang akan dilibatkan tidak dapat dijadikan patokan utama dalam penguatan struktur forum. Oleh sebab itu, struktur pengurus forum tidak bisa dipaksakan dalam waktu singkat untuk sekedar memenuhi kelengkapan administrasi, hanya individu yang benar-benar peduli yang akan bertahan. Sedangkan beberapa individu yang telah diinisiasi dapat diganti oleh individu lain yang lebih mempunyai komitmen dan integritas. 2. Terkait dengan persoalan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri, karena forum yang dibentuk baik di tingkat kota maupun puskesmas sifatnya sukarela tanpa ada pembiayaan untuk honorarium rutin bagi pengurus forum. Kendala ini cukup sering dibicarakan dalam pertemuan, tetapi pada waktu tertentu akan terlihat individu yang memiliki komitmen dan peduli terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Individuindividu inilah yang kemudian menjadi penggerak keberlanjutan forum untuk masa yang akan datang.

Keberlanjutan dan peluang replikasi Dalam rangka keberlanjutan MSF untuk mendukung proses peningkatan pelayanan bidang kesehatan, telah dilakukan beberapa kegiatan yang cukup signifikan agar keberadaan MSF di level Kota Jayapura

mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah daerah. Upaya

pertama yang dilakukan adalah mengadvokasi keberadaan MSF di tingkat Kota Jayapura agar dapat menjadi mitra pemerintah daerah. Advokasi ini dilakukan kepada pemerintah daerah dan DPRD agar Forum Peduli Pembangunan Kesehatan Waniambey Kota Jayapura disahkan dengan SK Walikota untuk memperkuat posisi dan peran mereka sebagai mitra pemerintah daerah. Dengan adanya legalisasi MSF ini, mereka akan lebih mudah mengases sumber daya

USAID Kinerja

Halaman 10

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua dan pendanaan dari pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan dan keberlangsungan MSF baik di tingkat kota maupun tingkat distrik/kecamatan. Meski demikian, MSF telah mulai mengembangkan kemandirian mereka secara swadaya khususnya dalam menyelenggarakan pertemuan internal. Forum di tingkat puskesmas ini tetap melakukan pertemuan rutin yang dilaksanakan di tingkat Kota Jayapura secara bergilir dalam suatu distrik. MSF telah direplikasi dari tiga puskesmas percontohan ke sembilan puskesmas lain. Replikasi ini telah dilaksanakan dan dianggarkan di Dinas Kesehatan tahun 2015.

Hasil pembelajaran dan rekomendasi Selama pelaksanaan pengembangan MSF banyak aspek yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program maupun pihak-pihak lain yang ingin mereplikasikan program ini untuk tercapainya hasil maksimal. 1. Pembelajaran Komitmen Pemerintah Kota Jayapura untuk mengalokasikan anggaran dan adanya kebijakan dalam mendukung penerapan program menjadi unsur utama yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan program dan perencanaa merujuk pada dokumen perencanaan daerah RPJMD, RENSTRA, dan RENJA. Terbangunnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan Forum Peduli Pembangunan Kesehatan Waniambey/masyarakat dalam setiap tahapan dan proses implementasi program berdasarkan mekanisme yang telah disepakati. Inisiasi pembentukan MSF harus didahului dengan memberikan pemahaman yang baik kepada pemerintah daerah sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bahwa pembentukan MSF ini dapat menjadi boomerang tersendiri bagi pemerintah. Tetapi harus ada pemahaman yang sama bahwa MSF tersebut berfungsi sebagai mitra bagi pemerintah dalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan. Sebelum pembentukan MSF dilakukan, perlu ada pemetaan terhadap individu atau lembaga yang memiliki komitmen dan integeritas untuk dilibatkan dalam mendukung dan berkontribusi melalui wadah yang akan dibentuk secara bersama-sama. Pemetaan ini sangat diperlukan sehingga pihak-pihak yang diundang dalam inisiasi adalah individu/lembaga yang telah teruji kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.

USAID Kinerja

Halaman 11

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Penguatan peran serta masyarakat melalui pembentukan MSF harus dibarengi dengan memberikan tanggungjawab kepada mereka untuk terlibat dalam proses-proses monitoring. Keterlibatan ini diperlukan sebagai salah satu cara dalam mendongkrak keberadaan dan kepercayaan diri MSF dalam menjalankan tugas dan perannya. Jika masyarakat diberdayakan dengan baik akan memberi pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan kebijakan pelayanan dan dapat memberikan masukan dalam kebijakan daerah. Dalam memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, puskesmas harus dapat membina kerjasama dengan MSF di tingkat puskesmas

dan masyarakat, menciptakan

suasana kondusif dan menyenangkan. Puskesmas harus dikelola dengan mengedepankan azas transpransi, partisipatif dan responsif, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama. Perencanaan dan penganggaran kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan dan puskesmas dapat melibatkan MSF dalam proses perencanaan sehingga MSF bisa memberikan masukan terkait isu-isu kesehatan. 2.

Rekomendasi

Keberadaan MSF Waniambey sebagai Forum Peduli Pembangunan Kesehatan Waniambey mendorong kualitas pelayanan kesehatan perlu terus dikuatkan melalui kebijakan dan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Pemerintah Kota Jayapura agar dapat memperluas program ini untuk seluruh (12) puskesmas karena dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat telah memberi hasil dan perubahan yang cukup nyata dan signifikan dalam peningkatan dan perbaikan tatakelola kesehatan baik ditingkat Kota Jayapura maupun puskesmas.

Informasi kontak Fresan Ansanai Koordinator Lapangan Yayasan Harapan Ibu [email protected] / [email protected]

USAID Kinerja

Halaman 12

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Lembar Catatan:

USAID Kinerja

Halaman 13


Pengelolaan Pengaduan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Puskesmas Abepantai

Keluhan dan saran masyarakat membantu puskesmas memberikan layanan kesehatan yang responsif, inovatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

USAID Kinerja

Halaman 14

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Situasi sebelum program dilakukan Puskesmas Abepantai merupakan salah satu ujung tombak Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk memberikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di kota ini. Puskesmas ini melayani kurang lebih 8.400 orang yang tersebar di tiga kampung dan satu kelurahan yaitu Kampung Nafri, Kampung Enggros, Kampung Koya Koso, dan Kelurahan Abepantai.

Meskipun Puskesmas Abepantai terletak di wilayah perkotaan, pelayanan puskesmas ini masih kurang maksimal dan sering dikeluhkan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah adanya puskesmas pembantu (pustu) di wilayah puskesmas yang tidak memiliki bangunan, seperti Pustu Enggros. Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai membuat puskesmas tidak mampu menyediakan layanan kesehatan yang bermutu dan merata bagi penduduk di wilayah ini. Selain itu, program puskesmas tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Banyak faktor yang menyebabkan layanan puskesmas kurang optimal, diantaranya adalah Kekurangan dana juga menjadi salah satu kendala bagi puskesmas untuk memenuhi hak masyarakat mendapat layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan puskesmas masih rendah. Hal ini terjadi karena puskesmas tidak memiliki mekanisme yang sesuai untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat tentang layanan kesehatan yang diharapkan. Banyak staff puskesmas yang menganggap pengaduan masyarakat sebagai kritik dan tambahan beban kerja yang harus dihindari.

Di sisi lain, masyarakat juga tidak terbiasa melakukan pengaduan jika merasa kurang puas dengan pelayanan puskesmas. Masyarakat masih menganggap bahwa mereka adalah pengguna layanan yang hanya dapat menerima pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Bentuk inovasi Partisipasi masyarakat yang rendah dan sikap puskesmas yang kurang terbuka terhadap masukan masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab pelayanan Puskesmas Abepantai kurang maksimal. Untuk mengatasi masalah ini, Puskesmas Abepantai bekerjasama dengan USAID Kinerja mengembangkan mekanisme pengelolaan pengaduan. Mekanisme ini melibatkan kerjasama antara puskesmas dan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam multi-stakeholder forum (MSF). Hal ini dimaksudkan agar mekanisme tersebut dipahami secara sama oleh semua pihak serta dapat dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan pelayanan

USAID Kinerja

Halaman 15

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua yang diberikan oleh puskesmas. Berikut adalah tahapan dalam mekanisme pengelolaan pengaduan: 1. Mengetahui jenis-jenis mekanisme pengaduan yang ada. Kepala Puskesmas serta semua staf perlu mengetahui jenis-jenis mekanisme pengaduan apa saja yang

direkomendasikan.

Dengan mengetahui

jenis-jenis

mekanisme pengaduan yang ada, Kepala Puskesmas serta staff puskesmas mengetahui

jenis

mekanisme

pengaduan

yang

dapat

dilakukan.

Masyarakat

diikutsertakan untuk mengetahui jenis-jenis pengaduan apa saja yang ada sehingga masyarakat dapat memberikan saran kepada puskesmas jenis mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan. 2. Memilih mekanisme pengaduan yang sesuai. Langkah ini melibatkan Kepala Puskesmas, staf puskesmas, dan MSF. Mereka berdiskusi tentang sarana yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kondisi masyarakat. 3. Penyediaan perangkat mekanisme pengaduan. Puskesmas Abepantai memilih menggunakan kotak pengaduan, survei pengaduan dan SMS Gateway sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan sarana untuk mengadu. Selain itu, puskesmas meletakkan sarana pengaduan di tempat strategis di puskesmas sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. 4. Pembahasan pengaduan secara rutin. Kunci dari kotak pengaduan dipegang oleh kepala tata usaha yang ada di Puskesmas tersebut. Pembahasan pengaduan dari masyarakat dibicarakan bersama-sama dengan melibatkan warga masyarakat. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Puskesmas juga berdiskusi serta bertukar pendapat dengan MSF sehubungan dengan permasalahan atau kebutuhan Puskesmas untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Pertemuan formal ataupun informal sering dilakukan oleh Puskesmas bersama dengan MSF. 5. Monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, puskesmas dan MSF melakukan evaluasi terhadap upaya puskesmas untuk merespon pengaduan masyarakat dan program lain puskesmas melalui lokakarya mini yang dilaksanakan setiap tiga bulan. Mekanisme pengaduan di Puskesmas Abepantai dilaksanakan melalui berbagai sarana dengan memperhatikan kebiasaan dan tingkat literasi masyarakat. Untuk memilih sarana pengaduan

USAID Kinerja

Halaman 16

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua tersebut, puskesmas berdiskusi dengan masyarakat untuk menentukan media yang sesuai untuk mereka. Berikut adalah sarana pengaduan yang dibangun di Puskesmas Abepantai: 1. Kotak pengaduan Masyarakat dapat menggunakan sarana

ini

untuk

menunjukkan

perasaan mereka terhadap layanan puskesmas. Sarana ini dilengkapi dengan

gambar

wajah

dengan

warna yang berbeda dan alat tulis. Masyarakat membaca

yang dan

tidak

dapat

menulis

dapat

menunjukkan terhadap

perasaannya

pelayanan

Gambar 1. Puskesmas Abepantai memilih kotak saran karena mudah digunakan oleh seluruh masyarakat.

puskesmas

dengan memasukkan gambar wajah tersebut, yaitu gambar senyum jika mereka puas atau sedih jika tidak puas. Metode sederhana ini juga dilakukan selama beberapa bulan pertama ketika mekanisme pengaduan dilakukan. Tujuannya adalah membuat masyarakat tertarik dan terbiasa menggunakan kotak pengaduan yang bagi sebagian besar warga merupakan hal yang baru. Bagi masyarakat yang mahir membaca dan menulis, puskesmas menyediakan alat tulis. 2. Survei pengaduan Survei dikenalkan USAID Kinerja kepada Puskesmas Abepantai. Survei ini bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat pengguna layanan dalam memperbaiki layanan kesehatan. Pada tahap ini, puskesmas dan perwakilan masyarakat bekerjasama untuk melaksanakan survei, membuat prioritas masalah, dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu yang menjadi pengaduan masyarakat.

Setelah survei pengaduan dilaksanakan, puskesmas akan membuat Janji Perbaikan Layanan untuk mengatasi pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan puskesmas. Kemudian, puskesmas akan mengajukan rekomendasi teknis kepada dinas kesehatan untuk mengatasi pengaduan diluar kewenangan puskesmas. Selain terlibat dalam pelaksanaan survei, MSF juga berperan untuk mengawasi pelaksanaan Janji Perbaikan Layanan dan Rekomendasi Teknis.

USAID Kinerja

Halaman 17


3. SMS Gateway SMS gateway merupakan sarana pengaduan bagi masyarakat yang memiliki akses dan terbiasa melakukan komunikasi menggunakan telepon seluler. Mekanisme ini dibuat untuk menyediakan lebih banyak pilihan alternatif sarana pengaduan bagi masyarakat.

Proses pelaksanaan program Pelaksanaan mekanisme pengaduan di Puskesmas Abepantai diawali dengan diskusi dengan tim USAID Kinerja tentang tujuan, manfaat, serta media mekanisme pengaduan yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat agar masyarakat dapat memberikan masukan sesuai dengan kemampuan mereka. 1. Kotak pengaduan Setelah empat bulan proses diskusi, puskesmas ini memilih membuat kotak pengaduan yang dilengkapi dengan wajah tersenyum, wajah tidak ada ekspresi, dan wajah sedih, dengan warna yang berbeda karena sarana ini dianggap paling sesuai dengan kondisi masyarakat. Namun, puskesmas juga menyediakan kertas dan pena bagi mereka yang dapat menulis. Kotak pengaduan tersebut diletakkan di daerah strategis, seperti di dekat apotik, sehingga lebih banyak masyarakat dapat mengakses sarana pengaduan tersebut. Kemudian, puskesmas melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengaduan ini kepada masyarakat dan MSF melalui pertemuan lintas sektor yang dilaksanakan setiap tiga bulan. 2. Survei pengaduan Puskesmas Abepantai melaksanakan survei pengaduan melalui dampingan Yayasan Hari Ibu (YHI) Papua – salah satu mitra USAID Kinerja. Pelaksanaan survei pengaduan terdiri dari lima tahapan utama, yaitu: a.

Penataan Awal Penataan awal merupakan tahap paling penting karena puskesmas diharapkan memberikan komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan survei pengaduan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki pelayanan di unitnya. Komitmen ini bisa berupa kesediaan untuk menerapkan metode ini dan menyediakan dukungan sumber daya lain yang diperlukan. Dalam hal ini, Puskesmas Abepantai menunjukkan komitmen tinggi untuk melaksanakan survei pengaduan.

USAID Kinerja

Halaman 18

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua b. Lokakarya pengaduan Lokakarya ini bertujuan mengidentifikasi pengaduan masyarakat terhadap layanan puskesmas. 80% peserta yang hadir dalam pertemuan ini adalah masyarakat pengguna layanan dan puskesmas, dan sisanya adalah perwakilan puskesmas. Setelah mengikuti lokakarya, tim pelaksana survei yang terdiri dari MSF dipilih dan dilatih untuk melaksanakan survei untuk mengkonfirmasi keluhan-keluhan yang sudah dikumpulkan dalam angket. c. Pelaksanaan survei Pada tahap ini, MSF menyebarkan angket kepada pengunjung puskesmas dan ke semua kampung dan kelurahan yang merupakan wilayah kerja puskesmas ini. d. Analisis pengaduan dan identifikasi solusi Analisis ini dilakukan melalui sebuah lokakarya analisis penyebab pengaduan dan rencana tindak nyata perbaikan yang dihadiri oleh 80% perwakilan puskesmas dan 20% MSF. Analisis diawali dengan merumuskan penyebab pengaduan dan dilanjutkan dengan menentukan masalah yang solusinya menjadi kewenangan dan non-kewenangan puskesmas.

Setelah seluruh hasil survey terkumpul, selanjutnya MSF dan puskesmas membuat indeks pengaduan masyarakat yang berupa peringkat pengaduan mulai dari yang paling banyak diadukan sebagai yang tertinggi, sampai dengan yang paling sedikit diadukan. Kemudian, indeks ini terutama pengaduan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat dianalisis dan dicarikan solusi yang berupa tindakan nyata.

Rencana tindak nyata tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua kategori: (i) tindakan yang mampu dan masih menjadi kewenangan

puskesmas, dan (ii)

tindakan yang kewenangannya di luar unit layanan/Puskesmas. Masalah kategori ke dua ini akan melibatkan dinas kesehatan atau SKPD lain yang terkait. Masalah yang masuk dalam kategori pertama ditindaklanjuti oleh Puskesmas dengan Janji Perbaikan Layanan (JPL) yang dipublikasikan kepada masyarakat. Sedangkan tindakan-tindakan yang masuk kategori kedua, pihak Puskesmas merumuskannya menjadi Rekomendasi Teknis (RT) dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk dimintakan tindak lanjutnya.

USAID Kinerja

Halaman 19


e. Monitoring dan evaluasi MSF mengevaluasi mengevaluasi pelaksanaan JPL dan Rekomendasi Teknis setelah enam bulan kedua dokumen tersebut dibuat. Kemudian, hasil evaluasi dipublikasikan kembali. Berdasarkan hasil evaluasi MSF, Puskesmas Abepantai telah banyak melakukan perbaikan internal untuk merespon pengaduan masyarakat. Selain itu, dinas kesehatan juga telah melaksanakan sebagain dari rekomendasi teknis. MSF akan merekomendasikan ulang JPL dan rekomendasi teknis yang belum dilaksanakan kepada puskesmas dan dinas. Hasilnya akan dikonfirmasi kembali dalam monitoring berikutnya yang akan dilakukan oleh MSF. 3. SMS Gateway Untuk melaksanakan mekanisme pengaduan melalui SMS gateway, PKMK UGM – salah satu mitra USAID Kinerja membantu puskemas membuat mekanismenya. pengaduan berupa SMS Gateway.

Pada tahap awal, puskesmas menyediakan telepon genggam dan satu nomor khusus untuk digunakan sebagai nomor yang dipublikasi untuk menjadi tempat penyampaian keluhan.

Puskesmas dapat menggunakan nomor salah satu staf atau kepala

puskesmas yang disepakati akan menerima keluhan dari masyarakat. Puskesmas Abepantai mengguanakn nomor telepon kepala puskesmas. Selanjutnya, nomor tersebut dan foto seluruh staff puskesmas dipublikasikan kepada pengguna layanan sebuah spanduk yang diletakkan di puskesmas.

Anggaran yang diperlukan Mekanisme pengelolaan pengaduan tidak perlu anggaran yang sangat besar. Biaya paling banyak dikeluarkan untuk pengadaan sarana pengaduan dan pertemuan dengan MSF. Berikut adalah besaran biaya yang dikeluarkan untuk setiap sarana pengaduan di Puskesmas Abepantai: 1. Kotak pengaduan Anggaran yang dihabiskan oleh puskesmas untuk pengadaan kotak pengaduan kurang lebih Rp 400.000 - Rp 500.000. Biaya ini digunakan untuk membeli kertas berwarna dan bergambar serta kertas dan pena sebesar Rp 100.000 - Rp 200.000. Sisanya untuk membeli kotak sekali saja yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

USAID Kinerja

Halaman 20

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua 2. Survei pengaduan Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan survei pengaduan sekitar Rp. 30 juta yang digunakan untuk membiayai dua kali lokakarya dan logistik bagi masyarakat untuk menyebarkan angket kepada para pengguna layanan di kampong-kampung. Rincian kebutuhan dana tersebut seperti berikut: a.

Lokakarya survey pengaduan membutuhkan Rp. 10.000.000 - 15.000.000, tergantung pada jumlah peserta dan narasumber yang mengikuti kegiatan ini.

b.

Pembelian seragam, kertas survei, dan alat tulis bagi tim survei yang turun ke lapangan. Setiap anggota tim mendapat Rp.150.000/ hari dan rata-rata mereka bekerja selama 10 hari kerja.

c.

Pembelian alat tulis yang digunakan dalam lokakarya analisis hasil survei pengaduan perlu anggaran sekitar Rp. 150.000/ pertemuan. Untuk membahas hasil survei pengaduan perlu pertemuan empat hingga lima kali, sehingga perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp. 9.000.000.

d.

Pelaksanaan SMS gateway tidak perlu biaya besar karena menggunakan handphone dan pulsa kepala puskesmas. Pengeluaran pertama kali digunakan untuk membeli handphone dan pulsa. Kemudian, anggaran digunakan untuk membiayai pulsa, sekitar kurang lebih Rp 50.000 – Rp. 100.000.

Gambar 2. Salah satu pengguna layanan menulis kesannya terhadap pelayanan puskesmas.

USAID Kinerja

Halaman 21

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Hasil dan dampak program

Gambar 3. Seorang ibu sedang memeriksakan kehamilan di puskesmas. Mekanisme pengelolaan pengaduan membantu masyarakat untuk mengetahui hak dasar kesehatannya dan mendorong puskesmas terus berinovasi untuk meningkatkan layanannya. Awalnya, sebelum mekanisme pengaduan (kotak pengaduan ataupun survei pengaduan) dilakukan, staff puskesmas melayani kurang ramah serta salah satu pengaduan yang diadukan masyarakat adalah tidak berfungsi ataupun tidak ada pelayanan di Pustu Enggros dikarenakan Pustu Enggros yang tidak memadai.

Proses survei pengaduan tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh puskesmas-puskesmas mitra program, dan juga masyarakat, karena puskesmas dan pemerintah daerah telah memperbaiki pelayanan dengan cara merespon/menindaklanjuti pengaduan yang diberikan. Dengan adanya kotak pengaduan dan juga survei pengaduan perubahan terjadi pada pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas. Saat ini, staff puskesmas menerapkan pelayanan 3S (Senyum, Sapa, Sentuh) saat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pernyataan pengaduan sehubungan dengan petugas datang tidak tepat waktu, perubahan yang terjadi adalah staff puskesmas datang pukul 08.30 dan pulang pada pukul 13.30. Pada pertemuan lintas sektor diberikan penghargaan kepada staff puskesmas yang datang tepat waktu. Ada beberapa contoh menarik hasil dari pengelolaan pengaduan di Puskesmas Abepantai :

USAID Kinerja

Halaman 22

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua 

Pengaduan masyarakat berupa ruang tunggu sempit, direspon dengan baik oleh Puskesmas Abepantai bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, dimana saat ini telah diperluas ruang tunggu dari Puskesmas sehingga masyarakat lebih nyaman saat menunggu di Puskesmas.



Untuk pengaduan masyarakat berupa layanan Pustu Enggros tidak berjalan dengan baik dikarenakan kondisi Puskesmas yang tidak layak dan juga transportasi laut yang tidak disediakan oleh Puskesmas, direspon dengan pembangunan ulang Pustu Enggros dan Pemerintah Kota Jayapura menyediakan perahu yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan.

Setelah pendampingan yang telah dilakukan terhadap Puskesmas Abepantai (khususnya sehubungan dengan mekanisme pengaduan), Puskesmas terdekat dengan Puskesmas Abepantai yaitu Puskesmas Kota Raja mulai mengaktifkan kembali penggunaan kotak pengaduan di Puskesmas mereka. Selain itu, muncul keinginan kuat dari Puskesmas Kota Raja untuk menjadi seperti Puskesmas yang didampingi oleh KINERJA USAID khususnya mengenai manajamen dan kepemimpinan agar pemberian pelayanan kesehatan lebih baik.

Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan baik oleh staff puskesmas maupun oleh MSF untuk melihat keseriusan puskesmas untuk memberikan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan. Kepala Tata Usaha diberikan kepercayaan oleh kepala Puskesmas untuk menjadi penanggungjawab sehubungan dengan sarana dan pra-sarana (mis: kertas, pengaduan yang telah ada di kotak, dll) yang dibutuhkan untuk kelancaran dari kotak pengaduan tersebut.

Pertemuan lintas sektor yang dilakukan oleh Puskesmas dengan mengundang MSF dalam pertemuan tersebut membantu untuk mengevaluasi pengaduan apa saja yang sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas dan apabila ada pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dapat dilakukan pembahasan.

Tantangan apa yang dihadapi Ada dua tantangan utama dalam proses mengadakan mekanisme pengaduan yaitu ketidakbiasaan serta keaktifan masyarakat yang belum stabil, yaitu: 1. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah ketidakbiasaan kepala puskesmas dan stafnya dalam menerima pengaduan masyarakat. Kepala dan staf

USAID Kinerja

Halaman 23

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Puskesmas terkadang menganggap pengaduan sebagai kritik dan bukan sebagai bantuan untuk memperbaiki pelayanan karena mereka belum terbiasa mendapatkan keluhan atau saran dari pasien. Kadang kepala puskesmas menganggap bahwa masyarakat hanya bisa memberikan pengaduan saja tetapi saat dimintakan bantuan sehubungan dengan pelayanan kesehatan di wilayah kampung mereka, tidak dapat membantu. Jika kepala puskesmas dan tenaga kesehatan ingin memberikan pasiennya pelayanan terbaik, mereka harus siap menerima saran. Pengguna layanan mempunyai anggapan berbeda dengan yang dipunyai tenaga kesehatan oleh karena posisi sosialnya. Jadi, sangat penting untuk pemberi layanan terbuka dan ingin mendengarkan saran pasien. Melalui beberapa lokakarya dan diskusi tentang pentingnya keterbukaan dan tata kelola yang melibatkan masyarakat, pada akhirnya Kepala Puskesmas dan stafnya bisa membedakan saran dan kritik, dan akan ingin menerimanya. 2. Ketidakbiasaan masyarakat dalam memberikan pengaduan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah karena masyarakat menganggap pelayanan kesehatan sebagai tanggungjawab pemerintah dan petugas kesehatan – bukan sebagai tanggungjawab semua pihak. Mereka berpendapat orang awam tidak perlu berperan dalam pelayanan kesehatan karena sudah ada instansi pemerintah yang bertanggungjawab mengadakannya dan memperbaikinya. Penyebab kedua adalah karena masyarakat masih ingat zaman Orde Baru, ketika orang awam tidak diperbolehkan bersuara dalam isu seperti mutu pelayanan dan hak asasi manusia. Masih banyak anggota masyarakat merasa kurang nyaman untuk mengajukan pengaduan atau saran karena takut akan diberikan pelayanan yang buruk ataupun tidak dilayani setelah diketahui membuat pengaduan. Selain itu, masyarakat merasa bahwa sudah seharusnya bersyukur mereka mendapatkan pelayanan sehingga apabila pelayanan tidak baik, hanya dipendam dalam hati saja. Meski survei pengaduan telah berkontribusi memperbaiki pelayanan di puskesmas, namun hingga saat ini mereka belum merencanakan untuk melakukan survei pengaduan secara periodik. Tantangan yang dihadapi sehubungan dengan pendanaan dikarenakan masih ada kegiatan-kegiatan Puskesmas yang dianggap masih lebih prioritas.

USAID Kinerja

Halaman 24

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Keberlanjutan dan peluang replikasi Potensi

yang dimiliki oleh Puskesmas Abepanti untuk menjamin keberlanjutan inovasi ini

adalah kerjasama yang kuat antara MSF dan juga Puskesmas Abepantai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dimana pengaduan dari masyarakat perlu diperhatikan. Dari ketiga metode yang ada, potensial yang kemungkinan masih berlanjut adalah kotak pengaduan. Untuk mendukung keberlanjutan, Puskesmas memiliki kotak pengaduan dan sarana pendukungnya.

Keberlanjutan mekanisme pengaduan di Puskesmas tergantung komitmen dari berbagai belah pihak yaitu Kepala Puskesmas beserta stafnya serta komitmen dari masyarakat untuk memberikan pengaduan yang membangun untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Apabila Kepala Puskesmas siap menerima dan ingin mendengarkan pengaduan masyarakat, maka dapat dipastikan mekanismenya berlanjut dan berfungsi dengan baik. Beliau juga harus mengawasi proses pengelolaan pengaduan secara utuh, dan bertanggungjawab untuk memastikan

sistem

menjadi

efisien

dan

efektif.

Kepala

Puskesmas

juga

harus

bertanggungjawab untuk memulai proses perbaikan mekanisme pengaduan, misalnya untuk meminta staf membuat kotak pengaduan, menyusun SOP Pengelolaan Pengaduan, dan memilih tim pengelola pengaduan.

Keinginan staff puskesmas, baik petugas maupun tenaga kesehatan, juga sangat penting dalam pengelolaan pengaduan. Mereka harus siap mengarahkan pasien yang ingin mengajukan pengaduan kepada mekanismenya, dan memastikan alat yang diperlukan selalu tersedia dan terjangkau. Staf Puskesmas perlu siap menerima saran dari masyarakat untuk perbaikan.

Mekanisme pengaduan bisa direplikasi dan ditularkan kepada Puskesmas lain yang ada di Kota Jayapura. Salah satu contoh adalah penularan mengenai mekanisme pengaduan berupa kotak pengaduan kepada Puskesmas Kota Raja. Dimana saat ini, Puskesmas Kota Raja ingin memfungsikan kembali kotak pengaduan. Dimana dahulu kotak pengaduan dijadikan tempat diletakkannya pot bunga untuk memperindah Puskesmas.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Jayapura telah memasukkan mekanisme pengaduan dan MSF dalam ABT tahun 2015 sehingga akan ada dana mereplikasi

program tersebut ke

sembilan puskesmas lain di Kota Jayapura.

USAID Kinerja

Halaman 25

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Hasil pembelajaran dan rekomendasi Salah satu hasil pembelajaran dari proses pengadaan mekanisme pengaduan adalah terkait pilihan mekanisme yang sesuai dengan kondisi setempat. Pada saat ini, ada anggapan bahwa hampir semua orang bisa membaca dan menulis, namun sayangnya, ini tidak sepenuhnya benar. Masih ada kelompok rentan yang buta huruf.

Ini merupakan persoalan yang perlu

diperhatikan, karena puskesmas sering melayani kaum dengan tingkat ekonomi rendah dan rentan. Jika pengguna layanan ini tidak bisa mengeluh secara tertulis, dan mekanisme pengaduan tersedia hanya dalam bentuk kotak pengaduan, bagaimana pengaduan didengar dan ditanggapi? Maka dari itu, Kepala Puskesmas dan masyarakat perlu bekerjasama untuk menyesuaikan mekanisme pengaduan agar sesuai dengan kondisi setempat. 1.

Pembelajaran

Dari pengalaman USAID Kinerja, ditemukan beberapa jenis mekanisme pengaduan yang digunakan oleh masyarakat. Staf puskesmas sudah bekerja untuk mengadakannya, tapi sangat jarang menerima pengaduan. Ini biasanya disebabkan karena proses pengelolaan pengaduan kurang didukung oleh Puskesmas. Misalnya, tenaga kesehatan maupun petugas loket tidak mengarahkan semua pasien pada kotak saran dan mengajak mereka untuk memberikan pengaduan. Terjadi juga pasien tidak bisa memberikan saran karena kotaknya tidak dilengkapi dengan alat tulis dan kertas. Sering juga tidak ada proses penanganan keluhan yang resmi, sehingga pengaduan tidak ditanggapi dengan baik dan umpan balik tidak diberikan kepada pengadu – ini bisa membuat pasien merasa kesal dengan Puskesmas karena pengaduannya tidak didengar dan dijawab. Namun, kalau tersedia SOP Pengeloaan Pengaduan dan/atau alur layanan pengaduan untuk mendukung mekanisme pengaduan, hal ini tidak akan terjadi, karena semua

pengaduan

ditangani

dengan cara yang

sama.

Dijamin

akan

ada

umpan

balik/tanggapan, karena diwajibkan menurut SOP. Dijamin juga ada tindak lanjut, karena sudah tercatat dalam buku pengaduan dan harus dimonitor. Berarti tidak cukup untuk mengadakan mekanisme pengaduan saja, tapi harus membuat proses pendukungnya juga.

2.

Rekomendasi

Untuk itu, setiap puskesmas perlu mengadakan minimal satu mekanisme pengaduan yang sesuai dengan kondisi setempat, dan didukung dengan proses pengelolaan resmi.

USAID Kinerja

Halaman 26


Informasi kontak Ifanny Korwa Kepala Puskesmas Abepantai 081354065156

USAID Kinerja

Halaman 27


USAID Kinerja

Halaman 28


Advokasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui Jurnalisme Warga dan Talk Show Radio di Kabupaten Jayawijaya

Kerjasama erat antara jurnalis warga dan media arus utama penting untuk menciptakan kebisingan/ noising sehingga terjadi voicing yang lebih kuat dan lebih luas kepada masyarakat, pemerintah, dan pihak lainnya. Hal ini akan memperkuat advokasi peningkatan mutu pelayanan publik.

USAID Kinerja

Halaman 29

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Situasi sebelum program dilakukan Peran media dalam mengawasi pelayanan kesehatan di kabupaten Jayawijaya belum dapat dirasakan. Tidak banyak media di wilayah pegunungan ini yang mendalami atau memiliki minat khusus pada masalah pelayanan publik, khususnya kesehatan. Kebijakan redaksi media tidak melihat isu pelayanan kesehatan sebagai hal yang menarik dan penting. Meskipun berbagai peliputan berita dan program talk show radio mengenai pelayanan kesehatan di kabupaten Jayawijaya telah dilakukan sebelum KINERJA mulai bekerja di wilayah ini, tetapi jumlahnya tidak banyak dan isinya tidak mendalam.

Ketiadaan perhatian terhadap masalah pelayanan kesehatan publik membuat kondisi fasilitas dan proses pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dinas kesehatan juga berjalan apa adanya. Bahkan di beberapa puskesmas kondisinya mengenaskan, kotor, alat-alat kesehatan rusak atau dicuri tanpa ada perbaikan. Warga mengeluhkan pelayanan yang lamban di puskesmas-puskesmas sehingga membuat antrian yang panjang. Ketersediaan tenaga kesehatan juga tidak terjamin pada saat keberadaan mereka sangat dibutuhkan. Sayangnya, tidak ada cukup inisiatif atau dorongan untuk mengubah situasi ini.

Isu tentang mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Wijaya ini luput dari perhatian masyarakat karena tidak banyak media massa yang ada di wilayah Pegunungan Tengah Papua Jayawijaya. Hingga saat ini, RRI Wamena merupakan satu-satunya media lokal yang mempunyai target pendengar di Kabupaten Jayawijaya dan kabupaten lain di pegunungan tengah. Sebenarnya ada beberapa media lokal tapi target audiensnya adalah seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat.

Di sisi lain, warga belum mampu ikut serta mengawasi dan mendukung perbaikan layanan kesehatan.

Selain itu, masyarakat tidak memiliki sarana cukup untuk menyampaikan keluhan

mereka. Masyarakat juga tidak terbiasa menyampaikan pendapatnya tentang pelayanan publik.

Oleh karena itu, USAID Kinerja bekerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) untuk mendorong RRI Wamena membantu advokasi peningkatan pelayanan kesehatan melalui media. Program ini dilaksanakan di kabupaten Jayawijaya, khususnya di tiga mitra puskesmas USAID KINERJA, yaitu Hom-hom, Hubikosi dan Musatfak.

USAID Kinerja

Halaman 30

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua PPMN dan USAID Kinerja membuat beberapa program radio bekerjasama dengan RRI Wamena, seperti talk show di studio maupun di luar ruang dan juga produksi dan penyiaran pesan layanan masyarakat yang bertemakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan hakhak kesehatan masyarakat. Tak kalah pentingnya, PPMN – KINERJA juga melakukan pendekatan melalui praktik jurnalisme warga untuk memperkuat advokasi yang dilakukan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten Jayawijaya.

Bentuk inovasi Kurangnya pemberitaan dan keterbatasan akses masyarakat terhadap media menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya. Untuk membantu mengatasi tantangan ini, USAID Kinerja dan PPMN meningkatkan kapasitas RRI Wamena dan jurnalis warga untuk mendukung advokasi perbaikan pelayanan kesehatan melalui media. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah, kualitas, dan jenis produk media yang dapat digunakan untuk mendorong perbaikan pelayanan kesehatan.

Advokasi perbaikan pelayanan kesehatan menggunakan media dilakukan melalui dua program, yaitu: 1.

Pendekatan jurnalisme warga untuk advokasi perbaikan pelayanan kesehatan. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi warga dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Program jurnalis warga mendorong penyebaran konten media terkait pelayanan kesehatan yang lebih banyak, bervariasi dan melalui saluran media yang beragam. Semakin banyaknya konten di berbagai media akan semakin kuat dorongan dari pengguna pelayanan kesehatan.

Secara umum, program jurnalisme warga ini dilakukan melalui dua pendekatan: a. Peningkatan kapasitas jurnalis warga Jurnalis warga bukan wartawan professional. Mereka adalah masyarakat yang memiliki latar belakang, minat dan kemampuan jurnalistik yang beragam. Untuk itu, mereka perlu mendapat pelatihan dan pendampingan dalam meliput berita sesuai dengan fakta, bukan opini. Pelatihan jurnalis warga ini menggunakan modul panduan yang telah disusun USAID Kinerja dan digunakan di lima provinsi mitra Kinerja, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

USAID Kinerja

Halaman 31

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua b. Publikasi melalui saluran media yang beragam Para jurnalis warga di Kabupaten Jayawijaya menggunakan berbagai saluran media untuk mempublikasikan karyanya, seperti menempel tulisan di puskesmas dan menggunakan media sosial (Facebook, Twitter, Youtube) dan SMS. Namun, penggunaan media sosial tersebut belum maksimal karena keterbatasan jaringan internet di wilayah pegunungan. Sebagai alternatif, RRI Wamena menyiarkan tulisan jurnalis warga. Bahkan, sejak Juli 2015, stasiun radio ini memberikan kesempatan kepada jurnalis warga untuk membacakan tulisannya pada program berita pagi.

Gambar 1. Susana Making, salah satu jurnalis warga Jayawijaya membacakan tulisannya di stasiun radio RRI Wamena.

2.

Talk Show radio yang menarik dan dipersiapkan dengan baik Selama ini RRI Wamena telah menyiarkan program talk show radio. Namun, program tersebut belum dirancang dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas program talkshow, Kinerja memberikan pelatihan kepada divisi program RRI agar mereka lebih terampil merencanakan dan mengelola program talk show mereka. Pelatihan ini mencakup mempersiapkan pemandu dan narasumber sehingga mereka dapat membawakan acara ini dengan baik.

USAID Kinerja

Halaman 32


Proses pelaksanaan program Pelaksanaan pendekatan media melalui jurnalisme warga dan siaran talk show radio tersebut terdiri dalam beberapa tahapan proses, yaitu: 1. Pendekatan jurnalisme warga untuk advokasi perbaikan pelayanan kesehatan Beberapa tahapan pelaksanaan ini telah dilakukan untuk memastikan para jurnalis warga di Jayawijaya dapat aktif dalam menginformasikan peristiwa atau hal-hal lainnya terkait isu pelayanan kesehatan dan hak-hak kesehatan masyarakat di kabupaten ini.

a.

Identifikasi dan penyaringan calon jurnalis warga

Program jurnalisme warga perlu komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, seleksi calon jurnalis warga perlu dilakukan secara berhati-hati. Setiap calon jurnalis warga harus memenuhi salah satu dari syarat berikut: 1.

Warga yang mendalami, memiliki perhatian, atau setidaknya mempunyai pengetahuan yang cukup dan kepedulian mengenai isu-isu di bidang pelayanan publik, khususnya kesehatan. Dengan latar belakang ini, mereka diharapkan dapat membuat berbagai liputan seputar isu tersebut dengan pemahaman yang benar dan diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penulisan berita nantinya.

2.

Anggota masyarakat yang mewakili kelompok/ komunitas tertentu dan berpengalaman dalam melakukan advokasi, seperti anggota forum multi-stakeholder (MSF), dan staff SKPD yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan. Dengan latar belakang ini, para calon jurnalis warga diharapkan mudah mengakses berbagai isu terkait pelayanan kesehatan dan hak kesehatan masyarakat di lingkungan mereka.

3.

Warga terbiasa menggunakan teknologi komunikasi sederhana, seperti computer dan telepon genggam serta mengganakan internet/ media sosial/ e-mail.

4.

Warga tinggal di wilayah yang mempunyai akses yang baik terhadap jaringan telepon seluler dan koneksi internet, sehingga mereka dapat mengakses informasi dan mengirimkan hasil liputan mereka ke media sosial.

5.

Warga tinggal di dekat stasiun radio sehingga diharapkan hasil tulisan mereka dapat diberikan atau dibacakan oleh stasiun radio masing-masing, bergantung pada kebijakan dari stasiun radio masing-masing.

USAID Kinerja

Halaman 33

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua 6.

Warga yang gemar atau setidaknya mempunyai minat terhadap dunia jurnalistik dengan medium apapun, seperti tulisan/ radio.

7.

Warga yang berdomisili di daerah asal atau tempat kelahiran mereka sendiri atau warga yang tinggal di daerah lain tetapi berasal dari daerah tersebut. Dengan kriteria ini, mereka diharapkan sudah menguasai atau setidaknya memahami berbagai isu lokal, budaya dan karakteristik lokal lainnya di daerah mereka itu.

8.

Jumlah jurnalis warga laki-laki dan perempuan juga perlu seimbang.

b. Pelatihan untuk jurnalis warga Setelah proses identifikasi dan seleksi dilakukan, para calon jurnalis warga terpilih mengikuti pelatihan jurnalisme. Pelatihan tiga hari tersebut membahas beberapa materi tentang ketrampilan teknis dan teori jurnalistik sederhana dan cara mendapatkan informasi tentang pelayanan kesehatan. Pelatihan ini juga melibatkan media lokal yang dapat bekerjasama denga jurnalis warga. Setelah pelatihan dan menyatakan komitmennya, para jurnalis warga dapat mulai berperan aktif sebagai jurnalis warga di daerah masing-masing.

c. Pendampingan Jurnalis Warga Pendampingan intensif bagi jurnalis warga sangat diperlukan karena masih banyak jurnalis warga yang masih kesulitas menulis atau membuat produk jurnalistik lainnya dengan baik. Banyak jurnalis warga merasa belum berani menulis, ragu-ragu tentang isu yang akan diangkat, dan takut bahwa karya mereka akan menyinggung pihak tertentu. Pendampingan jurnalis warga difasilitasi oleh fasilitator media PPMN melalui tiga cara: (i) pertemuan rutin minimal sebulan sekali, (ii) diskusi melalui media sosial, seperti Facebook group discussion, dan (iii) tatap muka ketika menyunting karya jurnalis warga.

Selain membahas aspek teknis, pendampingan juga bertujuan memotivasi jurnalis warga untuk aktif berkontribusi dan membahas perkembangan program jurnalis warga. Proses pendampingan ini dilakukan melalui pertemuan dan diskusi yang difasilitasi oleh staff program lapangan PPMN. Dalam pertemuan ini, para jurnalis warga berbagi pengalaman dan memecahkan kendala yang terjadi.

Dengan semangat volunterisme para jurnalis warga ini akan dikoordinasi dan didorong oleh staff lokal PPMN untuk melaporkan kasus dan kondisi layanan kesehatan di daerah masing-

USAID Kinerja

Halaman 34

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua masing melalui radio, TV, dan media sosial, jika tersedia layanan internet. Staff PPMN juga aktif memonitor hasil laporan yang dibuat oleh para jurnalis warga dan melakukan evaluasi.

d. Kerjasama penulisan/ produksi dengan jurnalis profesional Kerjasama penulisan/ produksi dengan jurnalis dari media arus utama sangat diperlukan untuk memperkaya tulisan jurnalis warga. Umumnya, tulisan jurnalis warga masih sederhana, sekedar menyampaikan fakta tentang apa yang dialami seseorang atau kelompok masyarakat tanpa observasi mendalam. Hal ini dapat dimaklumi karena jurnalis warga tidak berkewajiban melakukannnya. Kerjasama dengan jurnalis media arus utama di Jayawijaya dilakukan dengan dua metode: i.

Jurnalis warga menulis berdasar fakta di lapangan. Kemudian, tulisan tersebut diserahkan kepada redaksi media arus utama untuk dipertajam oleh kontributor media lokal dan nasional. Hasil kolaborasi ini dipublikasikan di media arus utama dan dapat dibagikan ke media lain, seperti blog, Facebook, dan twitter.

ii.

Jurnalis warga mendiskusikan ide penulisan dengan jurnalis media arus utama. Kemudian, mereka membagi peran kerja jurnalistik. Kerjasama ini dapat melibatkan lebih dari satu jurnalis warga dan satu jurnalis professional atau lebih asalkan mereka berasal dari media yang sama.

e. Kerjasama publikasi karya jurnalis warga dengan RRI Wamena Kerjasama ini dilakukan melalui dua cara, yaitu (i) jurnalis warga menyerahkan tulisannya kepada redaksi RRI untuk diedit, dibaca, dan disiarkan oleh penyiar, (ii) jurnalis warga datang ke RRI untuk membacakan langsung tulisan mereka dan disiarkan di program Lintas Berita Pegunungan Tengah pada keesokan harinya. Cara kedua ini dilakukan ketika jurnalis warga telah memiliki kepercayaan diri yang baik dan ketrampilan bersiaran mereka meningkat. 2. Melakukan Talk Show di Radio untuk Advokasi Perbaikan Pelayanan Kesehatan Program dialog publik ini membahas berbagai isu kesehatan dan dihadiri oleh pemerintah/ dinas, LSM, masyarakat, dsb. Acara ini disiarkan secara langsung di dalam dan di luar stasiun radio dan melibatkan seluas mungkin partisipasi pendengar. Untuk membantu radio

USAID Kinerja

Halaman 35

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua memperkaya isi talk show, setiap radio dilengkapi dengan materi pendukung, seperti majalah atau artikel kesehatan, sesuai dengan tema. Untuk menjangkau pendengar yang tidak memiliki radio, talk show juga direkam dan diperdengarkan di puskesmas mitra Kinerja.

Pelaksanaan

program

ini

masih

mengalami

kendala teknis dan keterbatasan kemampuan stasiun radio lokal untuk mengelola program. Untuk itu, PPMN melakukan pendekatan sebagai berikut: a. Asistensi dan Konsultasi Alat stasiun radio lokal banyak yang rusak karena sering listrik mati atau tersambar petir. Untuk mengatasi

hal

ini,

PPMN

telah

membantu

menyediakan cadangan dana perbaikan alat.

Gambar 2. Talkshow radio menghadirkan dokter puskesmas dan tokoh masyarakat sebagai narasumber.

b. Pelatihan bagi Staf dan Manajemen RRI Wamena Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman manajemen RRI Wamena tentang tugas dan target masing-masing. Pelatihan ini fokus pada pengelolaan program termasuk mengukur keberhasilannya dan cara membuat pelaporan yang bermutu dari sisi program dan administrasi.

Mentor PPMN datang ke RRI Wamena untuk memberikan pelatihan tentang cara mengelola talk show, mulai dari perencanaan tema, rancangan kegiatan , penentuan narasumber dan membuat daftar pertanyaan utama. Selain pelatihan, staf lokal PPMN juga akan melakukan pendampingan dan monitoring agar RRI dapat mengelola programnya dengan baik.

Untuk memastikan pelatihan sesuai dengan tujuan program talkshow RRI Wamena, diperlukan pendekatan personal dan kelembagaan sebaik mungkin. Tujuannya adalah memahami kondisi dan situasi di RRI dan membuat mereka merasa dilibatkan sejak awal sehingga mereka mau berkomitmen mendukung program advokasi peningkatan pelayanan kesehatan melalui media.

Anggaran yang diperlukan Pada prinsipnya program media dan jurnalisme warga dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Misal, pelatihan jurnalis warga dapat dilakukan di dinas kesehatan, dan

USAID Kinerja

Halaman 36

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua pendampingan dapat dilakukan di rumah fasilitator PPMN atau salah satu jurnalis warga. 1. Pelatihan dan pendampingan jurnalisme warga dan talkshow radio. Berdasarkan pengalaman di Jayawijaya, biaya yang diperlukan untuk satu kali pelatihan adalah empat juta rupiah. Sedangkan, satu kali pendampingan yang melibatkan lima hingga sepuluh jurnalis warga perlu sekitar lima ratus ribu untuk biaya konsumsi. 2. Siaran talkshow radio Biaya untuk melakukan satu edisi talkshow radio sekitar satu hingga dua juta rupiah yang digunakan untuk membantu dana operasional radio.

Hasil dan dampak program Tiga tahun setelah program jurnalisme warga dan talkshow radio dilkaksanakan di Jayawijaya, program ini mulai menunjukkan hasil nyata dan manfaat. Hal ini dirasakan oleh jurnalis warga, puskesmas/ dinas kesehatan, media arus utama termasuk radio, dan masyarakat. Berikut adalah hasil dan dampak bagi para jurnalis warga: a. Kemampuan jurnalistik para jurnalis warga meningkat pesat. Berbagai kegiatan pendampingan/ dengan

mentoring

jurnalis

dan

professional

kerjasama mengasah

kemampuan jurnalis warga untuk menulis dan bersiaran serta memahami isu pelayanan kesehatan. Hingga saat ini, banyak tulisan jurnalis warga yang dimuat di media lokal, dan website mitra Kinerja. Hal ini dapat memacu Gambar 3. Salah satu tulisan jurnalis warga yang dimuat di media arus utama.

jurnalis warga untuk terus berkarya.

b. Terbentuk komunitas jurnalis warga. Para jurnalis warga yang telah terlatih membuat Facebook group bernama Komunitas JW Noken Jayawijaya. Media ini menjadi sarana bagi jurnalis warga untuk berbagi berita. Hingga Agustus 2015, anggota Facebook group ini mencapai 234 orang termasuk staf pemerintah dan mereka tersebar di kabupaten lain di Papua dan provinsi lainnya. c. Kemampuan komunikasi jurnalis warga meningkat. Bagi petugas puskesmas dan MSF yang menjadi jurnalis warga, pelatihan jurnalistik membantu mereka melakukan tugasnya untuk advokasi kepada dinas kesehatan, dan DPRD.

USAID Kinerja

Halaman 37


Bagi media arus utama, jurnalis warga membantu mereka untuk: a. Menyediakan informasi sebanyak-banyaknya bagi masyarakat yang tinggal di pelosok Jayawijaya. b. Memberikan informasi dari distrik dan kampung asal jurnalis warga karena media arus utama memiliki keterbatasan tim liputan dan dana untuk meliput berbagai peristiwa di seluruh Jayawijaya. c. Pelatihan bagi RRI Wamena membantu tim produksi untuk memahami isu pelayanan kesehatan, dan merencanakan talkshow dengan matang. Bagi puskesmas/ dinas kesehatan, program jurnalisme warga dan talkshow radio membantu: a. Mendorong inisiatif dan kemauan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Berbagai liputan yang dilakukan jurnalis warga membuat petugas dinas kesehatan dan puskesmas sadar bahwa masyarakat aktif mengawasi proses pelaksanaan kesehatan. Di tiga puskesmas mitra Kinerja, karya jurnalis warga memacu puskesmas untuk menambah jam pelayanannya untuk memperbaiki layanan yang lambat, dan menjaga kebersihan lingkungan. b. Media arus utama, seperti RRI, mendukung dinas kesehatan untuk menyebarluaskan informasi untuk mempercepat perubahan perilaku masyarakat. Contoh, masyarakat di sekitar Puskesmas Hom-Hom sekarang lebih peduli terhadap pelayanan puskesmas, bahkan mereka ikut memperbaiki toilet puskesmas. Bagi masyarakat, program ini memberi manfaat berikut: a. Masyarakat pegunungan Jayawijaya yang tinggal jauh dari kota sekarang lebih mudah mendapatkan informasi kesehatan melalui tulisan jurnalis warga yang dipasang di dinding puskesmas, media lokal, talkshow, dan kampanye yang dilakukan oleh RRI Wamena dan media massa lainnya. Akses informasi yang lebih banyak ini dapat membantu masyarakat menyadari hak kesehatannya. Selain itu, program ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan bekerjasama dengan media arus utama untuk melakukan advokasi peningkatan pelayanan publik. b. Anggota MSF yang juga merupakan jurnalis warga merasa lebih percaya diri karena dapat berdiskusi dengan Bupati dan pejabat lainnya tentang isu pelayanan kesehatan.

USAID Kinerja

Halaman 38

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua c. Masyarakat pegunungan Jayawijaya yang jauh dari kota dapat mengetahui informasi yang diberitakan JW melalui RRI. Selain itu, masyarakat yang sedang berobat di puskesmas terdekat juga dapat membaca informasi yang ditempel di dinding puskemas atau juga dapat terlibat melalui kegiatan talkshow yang difasilitasi KINERJA dan RRI di puskemas.

Monitoring dan evaluasi Untuk

memahami

untuk

dampak

mengatasi

monitoring

dan

inisiatif

persoalan

evaluasi

dan

yang

program

juga muncul,

pendekatan

jurnalisme warga dan talk show di radio ini dilakukan secara rutin, baik oleh KINERJA, PPMN dan juga RRI Wamena. Dalam pertemuan mentoring bulanan jurnalis warga, juga

dilakukan

evaluasi

isu

kesehatan

yang

“Teman-teman jurnalis warga ini luar biasa bikin orang Dinkes kupingnya panas (ekstra hati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan) dengan pemberitaan mereka.” - Pastor John Jonga, Pemuka agama Katolik

melibatkan jurnalis warga, RRI Wamena, dinas kesehatan, puskesmas, dan tokoh masyarakat.

Di Jayawijaya, selain evaluasi yang dilakukan KINERJA dan PPMN, pemerintah setempat dan MSF juga terlibat dalam kunjungan lapangan untuk monitoring kemajuan dan hasil program terkait cakupan pelayanan kesehatan. Anggota MSF membahas kemajuan dan hasil inisiatif program pendekatan jurnalisme warga dan talkshow radio ini, dan rekomendasinya digabungkan dalam perencanaan dinas kesehatan yang melibatkan jurnalis warga dan juga media – RRI Wamena.

Salah satu contoh respon kegiatan monitoring dan evaluasi adalah pengalokasian rublik khusus Warga Bersuara pada berita pagi di RRI Wamena yang dapat diisi para jurnalis warga dengan membacakan sendiri berita-berita mereka. Selain itu, RRI dan juga Yayasan Teratai Hati/ YTH Papua berniat untuk memfasilitasi para jurnalis warga dengan tanda pengenal kontributor mereka (RRI untuk Warga Bersuara, sedangkan YTH untuk buletin mereka) yang tujuannya untuk mempermudah kerja jurnalis warga saat mereka terjun ke lapangan menemui dan mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan isu-isu pelayanan kesehatan yang akan mereka tulis.

USAID Kinerja

Halaman 39

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Tantangan yang dihadapi Tantangan

utama

yang

dihadapi

selama

pelaksanaan program jurnalisme warga di

kabupaten pegunungan tengah Papua ini adalah akses internet dan sinyal telepon genggam yang masih terbatas. Hal ini menghambat jurnalis warga untuk mengirimkan tulisan mereka kepada fasilitator media PPMN yang kemudian akan mengunggahnya ke Facebook group JW Nolken atau mengeditnya untuk dibacakan dan disiarkan oleh RRI Wamena. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa jurnalis warga berinisiatif menyerahkan hasil tulisan mereka kepada fasilitator ketika mereka pergi ke Kota Wamena.

Tantangan terbesar program talkshow radio adalah narasumber tiba-tiba berhalangan hadir sebelum acara dimulai. Namun, kendala ini sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan talkshow dengan mempersiapkan narasumber alternatif dan daftar pertanyaannya sehingga acara tetap dapat dilakukan sesuai jadwal.

Keberlanjutan dan peluang replikasi Hingga saat ini (Agustus 2015), program jurnalis warga dan talkshow radio untuk advokasi peningkatan pelayanan publik mendapat tanggapan positif dari masyarakat, media arus utama, dan pemerintah. Program ini diharapkan dapat terus berjalan di Jayawijaya karena para jurnalis warga memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan perannya dan mereka telah membentuk komunitas yang cukup aktif.

Selain itu, RRI Wamena, sebagai satu-satunya media arus utama di Jayawijaya, memiliki visi yang sama dengan jurnalis warga. Mereka percaya bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi harus menjadi gerakan bersama. Bahkan, RRI Wamena akan menyediakan tanda pengenal kontributor RRI untuk jurnalis warga turun lapangan.

Pada tanggal 29 Oktober 2014, salah satu jurnalis warga Jayawijaya, Dolly, diundang oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk berbagi pengalaman tentang peran jurnalis warga dalam advokasi peningkatan pelayanan publik di acara Five Regions, One Mission di Jakarta. Acara ini merupakan bentuk apreasiasi terhadap keterlibatan jurnalis warga dan diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk melaksanakan program jurnalis warga untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.

USAID Kinerja

Halaman 40

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Hasil pembelajaran dan rekomendasi Jurnalisme warga dan talkshow tidak hanya mengangkat isu yang masih harus dibenahi, tapi juga cerita inspiratif yang telah dilakukan oleh puskesmas/ dinas kesehatan dan individu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Jayawijaya.

Sejumlah hasil pembelajaran dan rekomendasi didapat berdasarkan pengalaman pelaksanaan jurnalis warga dan talkshow radio di Jayawijaya, antara lain: a. Kerjasama erat dari masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang bernaung dalam MSF, media dan pemerintah merupakan syarat utama keberhasilan program. Tanpa upaya kerjasama ini, kedua pendekatan tersebut akan sulit diterima masyarakat dan perubahan perilaku tentang pentingnya informasi dari pelosok kampung pasti belum terjadi. Sebuah pendekatan yang menekankan keterbukaan dan keterlibatan masyarakat terbukti penting agar muncul kepedulian dan rasa memiliki yang kuat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan pihak dinas dan puskesmas. Untuk itu, instansi pemerintah, terutama dinas kesehatan dan Bappeda perlu lebih melibatkan masyarakat yang bergabung sebagai jurnalis warga dan media/ RRI Wamena dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan lainnya. b. Penting untuk memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kerja sukarela jurnalis warga dan komitmen RRI Wamena sebagai dua aktor perubahan di masyarakat. Penyedia layanan harus berterimakasih dan lebih bijaksana dalam menyikapi kritik masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memberikan informasi yang berimbang, tidak hanya fokus pada kekurangan penyedia layanan tapi juga menampilkan kisah sukses dan inovasi yang dilakukan puskesmas/ petugas puskesmas/ dinas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Untuk itu, kemitraan setara dan saling membutuhkan antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dikuatkan dan dijaga keberlangsungannya sehingga tercipta perubahan. c. Insentif bagi jurnalis warga dapat membantu mempercepat perubahan perilaku masyarakat. Insentif tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misal alokasi anggaran dan perjanjian kerjasama, lebih banyak akses bagi jurnalis warga untuk terlibat dalam pemberitaan di RRI Wamena/ wilayah lain, atau terlibat dalam penerbitan

USAID Kinerja

Halaman 41

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua bulletin pemerintah/ DPRD. Untuk itu, instansi di tingkat kabupaten/ kota dan desa perlu bekerjasama menyediakan anggaran dan lebih banyak melibatkan jurnalis warga di penerbitan/ siaran agar mereka lebih aktif mengawasi dan melakukan advokasi pelayanan publik. d. Komunikasi intensif diperlukan untuk mempertahankan hubungan kerja yang baik. Pertemuan rutin dengan melibatkan jurnalis warga dan media sangatlah penting dilakukan pihak pemerintah, khususnya dinas kesehatan. Pertemuan bulanan atau setidaknya dua bulanan dapat mengurangi kesalahpahaman antar pihak terhadap program pemerintah yang sedang ataupun akan dijalankan. Komunikasi yang intensif ini juga akan membuat para pihak saling menghargai peran masing-masing dan akan selalu mengedepankan dialog persuasif jika terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran terhadap pemberitaan yang muncul, baik oleh jurnalis warga maupun media pada dialog interaktif. Ini amat penting karena jurnalis warga dan media sebagai salah satu pilar demokrasi patut dilindungi dan kalaupun mereka melakukan kesalahan maka mekanisme pemberian Hak Jawab atau Hak Koreksi dapat ditempuh atau dapat juga melalui mediasi kepada Dewan Pers sesuai dengan amanat dalam Undang Undang Pers. Untuk itu, pemerintah, jurnalis warga, dan media perlu melanjutkan pertemuan rutin agar tercipta kerjasama mutualistik yang akhirnya berkontribusi terhadap upaya peningkatan pelayanan publik di Indonesia.

USAID Kinerja

Halaman 42

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Informasi kontak Veronika Asso (Distrik Asolokobal) Koordinator Jurnalis Warga “Noken” Jayawijaya Nomor telepon: 0852 4432 5882. Assalaus Alua, SKM (Distrik Hom-Hom) Kepala Puskesmas Hom-hom Nomor telepon: 0812 4011 7877 Pastor John Jonga (Distrik Hebupa) Anggota MSF Jayawijaya dari unsur Gereja Katolik Nomor telepon: 0812 4878 7338 Supriyono (Kota Wamena) Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha RRI Wamena E-mail dan nomor telepon: [email protected]/ 0969. 31380 Monica Malisa, SKM (Kota Wamena) Kepala Bidang Jaminan sarana pra Kesehatan Dinas Kesehatan Jayawijaya Nomor telepon: 0812 4862 570 Ronny Hisage (Kota Wamena) Fasilitator Media PPMN E-mail dan nomor telepon: [email protected]/ 0852 4415 9864 Marthen Abidondifu (Kota Wamena) Local Health Governance Specialist KINERJA - USAID E-mail dan nomor telepon: [email protected], [email protected]/ 0852 5494 1773 Firmansyah MS (Jakarta) Media Specialist KINERJA - USAID E-mail dan nomor telepon: [email protected], [email protected]/ 0811 9527 645/ 0852 8772 2888

USAID Kinerja

Halaman 43


USAID Kinerja

Halaman 44


Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kegiatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten Jayapura

Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat merupakan strategi kunci untuk meningkatkan pelayanan kesehatan agar memenuhi standar pelayanan minimal. Hal ini, pada akhirnya, membantu pemerintah meningkatkan indeks pembangunan masyarakat.

USAID Kinerja

Halaman 45

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Situasi sebelum inisiatif Tren anggaran untuk sektor kesehatan di Kabupaten Jayapura selama 2009-2013 semakin memprihatinkan. Jika pada 2009 porsi anggaran untuk bidang kesehatan adalah 11%, maka pada 2013 hanya 5%. Komitmen pemerintah daerah untuk pembangunan di bidang kesehatan tidak tercermin dalam anggaran urusan kesehatan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2012 sebanyak 118.046 jiwa, maka anggaran kesehatan untuk setiap penduduk Kabupaten Jayapura hanya 249 ribu rupiah pertahun atau hanya 24 ribu rupiah perbulan.

Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi oleh KINERJA, SPM Kesehatan Kab.Jayapura pada tahun 2013 hanya mencapai 36%. Pemahaman pemerintah daerah terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang

SPM

bidang

Kesehatan

serta

Keputusan

Menteri

Kesehatan

No

828/Menkes/SK/IX/2008. tentang Petunjuk Teknis SPM bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota juga masih rendah. SPM masih belum dianggap penting untuk dijadikan landasan dalam perencanaan dan penganggaran sektor kesehatan, dan juga belum dipakai sebagai alat manajemen untuk menilai kinerja sektor kesehatan di daerah. Indikator SPM belum dijadikan acuan indikator dan target program dan kegiatan dalam pengembangan rencana kerja sektor.

Selain itu, masyarakat masih belum dilihat sebagai mitra yang strategis untuk pembangunan sektor kesehatan di daerah dalam proses ini. Partisipasi masyarakat dalam menentukan kebutuhan kesehatan untuk pemenuhan hak dasarnya belum banyak didorong dan disaat yang sama ketidakpahaman mengenai standar pelayanan kesehatan yang menjadi hak-nya belum banyak dipahami dengan baik

Bentuk inovasi USAID Kinerja membantu pemerintah daerah menyediakan layanan publik berbasis SPM dengan mempertemukan sisi penyedia dan pengguna layanan. Dari sisi pengguna layanan, program melakukan asistensi dan penguatan kapasitas organisasi lokal dalam melakukan upaya penyadaran akan hak-hak masyarakat, sehingga mampu melakukan advokasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. SPM diletakkan dalam bingkai hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga diseminasi SPM dan penyadaran akan pentingnya pemerintah memenuhi SPM bagi masyarakat menjadi prioritas dalam proses penyediaan pelayanan publik yang berbasis standar.

USAID Kinerja

Halaman 46

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Dari sisi pemerintah, sebagai penyedia pelayanan publik, USAID Kinerja memberikan peningkatan pemahaman dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas mengacu pada standar layanan, asistensi dalam melakukan penelaahan pencapaian SPM untuk mengetahui kesenjangannya, dan kemudian memberikan asistensi dalam penghitungan dan skema pembiayaan dalam memenuhi SPM serta intervensi kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kesenjangan yang ada.

Proses pelaksanaan program Penerapan pendekatan perbaikan pelayanan publik melalui sisi penyedia dan pengguna layanan ini dikawal oleh tim teknis kabupaten. Tim teknis kabupaten ini beranggotakan para aparatur yang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan program, dan berasal dari berbagai SKPD terkait. Dalam perencanaan kegiatan dan anggaran pemenuhan SPM, Tim Teknis kabupaten berperan signifikan dalam mendorong integrasi SPM bidang kesehatan ke dalam perencanaan dan pengganggaran daerah dengan keterlibatan aktif masyarakat.

Gambar 1. Dinas kesehatan melibatkan masyarakat untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan mencari solusinya .

USAID Kinerja

Halaman 47

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Penguatan kapasitas Kabupaten Jayapura dalam penerapan SPM Kesehatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Advokasi untuk mendapatkan pemahaman dan kesadaran seluruh stakeholder (pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, masyarakat) atas SPM kesehatan 2. Review dan pembaharuan kebijakan yang diperlukan 3. Menyusun data bagi perhitungan status capaian SPM 4. Analisis kesenjangan capaian 5. Menghitungan kebutuhan anggaran untuk mengurangi kesenjangan capaian (Costing) 6. Konsultasi publik dan pengawasan publik 7. Integrasi target SPM dan kebutuhan anggaran pencapaian target SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan dan daerah 8. Advokasi anggaran kepada para pengambil kebijakan 9. Evaluasi capaian SPM dan umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya

Konsultasi publik yang dilakukan di Kabupaten Jayapura dalam rangka mendiskusikan hasil costing SPM pada pemangku kepentingan yang lebih luas dan dalam rangka mendapatkan dukungan. Dalam konsultasi publik ini, SKPD serta badan pemerintah daerah lainnya dilibatkan karena banyak aspek dari pencapaian SPM kesehatan yang akan memerlukan koordinasi dan sinergi dengan sektor lainnya. Selain itu, konsultasi publik ini menjadi ajang untuk memberikan ruang yang lebih luas pada masyarakat sipil dan forum multi-stakeholder (MSF) baik ditingkat kabupaten dan juga distrik untuk memberikan masukan sebelum hasil costing SPM ini diintegrasikan lebih lanjut ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Masyarakat melalui MSF memberikan masukan dan diharapkan kedepannya juga mendukung Dinas Kesehatan dalam implementasi rencana. MSF juga akan terus mengawal dan mengawasi pencapaian SPM kesehatan.

Pada berbagai kesempatan, pertemuan MSF tingkat distrik dan juga tingkat kabupaten, SPM menjadi topik diskusi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat sipil terhadap SPM dan relevansinya dalam pemenuhan hak kesehatan. Di samping itu, terdapat serangkaian talkshow tentang isu standar layanan termasuk SPM kesehatan di radio hasil kerjasama dengan Radio Kenambai Umbai dan Radio Suara Kasih – baik yang dilakukan di dalam studio ataupun di luar ruangan/di kampung yang melibatkan masyarakat umum. Radio talkshow ini membantu membangun ‘kebisingan’ di tingkat masyarakat tentang Standar Pelayan Minimal

USAID Kinerja

Halaman 48

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua sebagai bagian pemenuhan hak masyarakat, dan mendorong perbincangan tentang SPM di tingkat akar rumput.

Selain itu, kelompok jurnalis warga, yang kemudian membentuk forum jurnalis warga dengan nama “CYCLOPS” dan

komunitas jurnalis warga video documenter, HILOI, turut juga

mengangkat isu SPM bidang kesehatan lewat tulisan dan dalam berbagai aktivitas mereka sebagai jurnalis warga.

USAID Kinerja

Halaman 49

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Hasil dan dampak program Hasil penghitungan pembiayaan pemenuhan SPM telah disusun untuk empat tahun yakni 20142017. Anggaran yang dibutuhkan untuk capaian SPM di Tahun 2014 adalah sebesar Rp 6,271,382,000, di Tahun 2015 sebesar Rp 10,290,521,550, di Tahun 2016 sebesar Rp 11,876,847,545, dan di Tahun 2017 sebesar Rp 14,232,772,161. Perbedaan anggaran setiap tahunnya mengacu pada target kinerja yang disepakati untuk dicapai pada tahun berkenaan. Pemerintah daerah pun telah berkomitmen untuk mengalokasikan APBDnya untuk kebutuhan tersebut.

Pendampingan SPM yang dilakukan oleh USAID Kinerja telah meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dinas kesehatan, bahwa kegiatan yang lebih bisa mengungkit capaian SPM, meningkatkan dan menunjukkan kinerja petugas kesehatan adalah dengan menerapkan SPM. Rencana Strategis Dinas kesehatan sudah mengintegrasikan upaya pencapaian SPM Kesehatan. Dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2014 terdapat alokasi sebesar Rp 6.69 milyar untuk mendukung pemenuhan SPM.

Di saat yang sama, relasi dan kerjasama antara penyelenggara dan pengguna pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura semakin erat terbangun. Dalam berbagai kegiatan terkait perencanaan program kesehatan, MSF dilibatkan. Keterlibatan masyarakat, terutama forum multi-pihak dalam perencanaan kesehatan untuk pemenuhan SPM ini telah mendorong adanya mobilisasi sumber daya yang berasal dari masyarakat.

Sebagai contoh: untuk menjamin pencapaian salah satu indicator SPM Kesehatan dalam penanggulangan penyakit menular TB di Kab. Jayapura, Kampung Yoboi di Distrik Sentani telah mengalokasikan dana untuk menyiapkan insentif bagi empat kader TB (Tuberculosis) setempat menggunakan anggaran Kampung. Selain itu, Forum Dobonsolo (MSF Distrik Sentani) dalam proses musrenbang distrik berhasil mengadvokasi pemerintah distrik untuk merencanakan Pos TB kampong untuk tujuh kampung di distrik Sentani yang nantinya akan dianggarkan lewat dana Prospek. Selama ini kader TB dan Pos TB yang melakukan tugas selalu dibiayai oleh puskesmas dengan anggaran yang minim.

Saat ini MSF di tingkat kabupaten juga memiliki komitmen yang tinggi untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan pencapaian SPM dan penganggarannya di Kab Jayapura. Pendampingan yang intensif atas perencanaan dan perhitungan SPM kesehatan, telah

USAID Kinerja

Halaman 50

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasi melalui pendampingan pengembangan SPM untuk pelayanan publik lainnya di daerah.

Gambar 2. Seorang ibu memeriksakan kehamilan di puskesmas. Berbekal ketrampilan analisis capaian dan kesenjangan SPM, puskesmas dapat memberikan layanan kesehatan yang terstandar.

Anggaran yang diperlukan Monitoring dan evaluasi Dinas kesehatan Kabupaten Jayapura mulai mengevaluasi hasil costing SPM tahun 2014 dengan melibatkan MSF. Monitoring dan evaluasi ini akan dilakukan setiap tahun dengan melihat status kegiatan, hasil dan kendala yang dihadapi. Kemudian, hasil evaluasi dikelompokkan. Misal, status kegiatan dikelompokkan menjadi sudah/ belum/ sedang dilaksanakan, sedangkan hasil kegiatan dikelompokkan menjadi sesuai/ dibawah/ melebihi target. Jika hasil kegiatan dibawah target, maka penyebabnya akan dicari dan solusinya didiskusikan.

Tantangan yang dihadapi Tantangan terbesar pelaksanaan program penerapan SPM adalah menjaga komitmen para pemangku kepentingan, seperti dinas kesehatan. Namun, hal ini dapat diatasi melalui advokasi, lokakarya, dan audiensi insentif dengan kepala dinas dan staff kuncinya.

USAID Kinerja

Halaman 51

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Tantangan lain adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mampu terlibat dalam program penerapan SPM. Kendala ini diatasi dengan melakukan pelatihan dan rapat kerja/ diskusi kelompok terhadap lebih banyak staff.

Keberlanjutan dan peluang replikasi Keberlanjutan penerapan SPM sangat dipengaruhi oleh komitmen kepala dinas kesehatan. Berdasarkan pengalaman Kinerja, kepala dinas akan memiliki komitmen untuk melanjutkan penerapan SPM jika melihat bukti perbaikan proses atau hasil program. Di Kabupaten Jayapura, program penerapan SPM berpotensi untuk berlanjut karena hasil costing SPM telah diintegrasikan dalam perencanaan lima tahunan atau rencana strategis (renstra) dinas kesehatan. Renstra tersebut telah mengintegrasikan indikator target SPM kesehatan dan beberapa kegiatan

“Kita berharap cara berpikir ini bisa dilanjutkan oleh teman-teman kita. Arahnya sudah jelas dan sistemnya sudah dibuat dengan baik sehingga tinggal bagaimana kita menggerakkan pelayanan agar kita bisa mendapatkan kinerja yang baik di bidang kesehatan.” Bapak Khairul Lie Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

pencapaian SPM. Selain itu, hasil costing SPM juga telah diintegrasikan dalam rencana tahunan (sejak 2014. Dengan demikian, pelaksanaan SPM dapat terus dipantau melalui perencanaan tahunan (rencana kerja dinas, RKA dan DPA).

Hasil pembelajaran dan rekomendasi Pembelajaran yang didapat dari partisipasi masyarakat dalam penerapan SPM Kesehatan adalah: 1. Masyarakat Papua mampu memainkan peran aktif untuk memberikan masukan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berbasis SPM, ketika sejak awal proses mereka sudah dilibatkan sebagai bagian dari pendampingan teknis di daerah. Penyadaran dan keterlibatan dari dua belah pihak, baik pemerintah daerah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam perencanaan dan costing SPM menjadi krusial. Kesadaran bersama dari dua belah pihak akan menjamin sinergi dalam melakukan upaya perbaikan. 2. Sentuhan kepentingan lokal atau kedaerahan serta menggali kearifan lokal, juga mampu membangkitkan semangat dan kesadaran. Sentuhan lokal ini antara lain ditunjukannya

USAID Kinerja

Halaman 52

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua kondisi riil kesehatan rakyat Papua dan dibandingkan dengan daerah lain. Sentuhan tentang betapa pentingnya masyarakat lokal untuk berubah mengejar ketertinggalan dan konsekuensinya bila tidak ada perubahan, telah mampu membangkitkan kesadaran pemerintah daerah maupun masyarakat untuk berubah melakukan upaya bersama. 3. Peran

media

dan

MSF

yang

dikembangkan di lapangan, mampu menjadi agen pendorong perubahan di daerah

dengan

menyebarluaskan

informasi tentang SPM dan apa kaitan SPM

dalam

pemenuhan

hak

masyarakat. Selain itu, kemitraan yang terbangun antara media, forum multi pihak dan unit pelayanan/ puskesmas serta

dinas

kesehatan

telah

memberikan kesempatan yang lebih besar untuk pencapaian SPM dengan

“Forum multi-pihak mendorong pemerintahan dengan tata-kelola yang baik… Masyarakat melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk mengetahui apa yang menjadi masalah puskesmas, kemudian diskusi dengan pemerintah dan dijawab oleh pemerintah dalam hal pelayanan publik. Harus ada responsibility masyarakat, mereka harus lebih paham bagaimana mereka bisa sehat dan cerdas.” Bapak Amos Soumilena Ketua MSF Kabupaten Jayapura.

melibatkan berbagai sumber daya yang ada di pemerintah daerah dan juga di masyarakat. 4. Pentingnya data riil dalam perencanaan kegiatan juga disadari oleh para pengambil kebijakan. Data menjadi sangat penting dalam menentukan capaian dan target SPM. Pendampingan SPM bagi dinas kesehatan dan puskesmas memberikan nilai tersendiri bagi pemerintah daerah. Melalui pendampingan SPM bidang kesehatan, pemerintah daerah Kab Jayapura memutuskan untuk mereplikasikan pendekatan penerapan SPM kepada SKPD lainnya yang memiliki peran sebagai penyelenggara pelayanan publik. Untuk itu, sejumlah rekomendasi dibuat, yaitu: a. Peran masyarakat dalam perencanaan kegiatan dan anggaran SPM dan dalam mengawal integrasi dan pelaksanaan SPM Kesehatan, harus menjadi bagian penting dari proses peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berorientasi pemenuhan hak masyarakat yang dijamin dalam SPM Kesehatan. Partisipasi masyarakat dapat terjadi, bahkan dalam kondisi Papua yang penuh tantangan. b. Pendampingan SPM yang aktif melibatkan masyarakat masih harus terus dilakukan untuk memastikan komitmen Pemerintah Daerah dan Unit Layanan bisa

USAID Kinerja

Halaman 53

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua diimplementasikan di lapangan. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran untuk mengawasi pelayanan publik, sesuai mandat UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk menjamin masyarakat sipil dapat menjalankan peran pengawasan yang berkelanjutan tersebut ada dua hal penting yang perlu dilakukan: (1) pengembangan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat sipil (LSM, forum multi-pihak, dll) dan (2) alur informasi yang transparan antara masyarakat dan pemerintah daerah, dinas kesehatan atau puskesmas yang akan menjadi precursor yang penting untuk pelibatan aktif masyrakat di masa mendatang. c. Peningkatan kapasitas bagi dinas kesehatan tetap masih diperlukan karena kadangkala dinas kesehatan belum memahami harmonisasi dan sinkronisasi teknis penganggaran antara Permendagri No 13 Tahun 2006 dan SPM Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian kesehatan. Kesulitan dalam mengharmonisasikan aturan ini pada beberapa kasus dapat membuat dinas kesehatan dan pemerintah kabupaten kurang memiliki keberanian dalam membuat kegiatan inovasi yang dapat meningkatkan capaian SPM dan IPM, seperti yang dialami Kab.Jayapura.

USAID Kinerja

Halaman 54

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Informasi kontak Bapak Amos Soumilena Ketua MSF Kabupaten Jayapura 081248263822

USAID Kinerja

Halaman 55


USAID Kinerja

Halaman 56


Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan Melibatkan Masyarakat di Kota Jayapura

Partisipasi masyarakat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat penting agar para korban mendapatkan bantuan yang sesuai sesegera mungkin.

USAID Kinerja

Halaman 57

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Situasi sebelum program dilakukan Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2013, angka KtPA di Papua berada di peringkat kelima tertinggi di Indonesia. Selama Januari hingga November 2013, Kepolisian Daerah Papua menerima pelaporan 154 kasus penganiayaan, 40 kasus penelantaran, 31 kasus perkosaan, 37 kasus perselingkuhan dan 24 kasus untuk kekerasan fisik1.

Sedangkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jayapura mencatat sepanjang tahun 2011-2013 terdapat kasus-kasus kekerasan sebagai berikut: Tahun 2011

Jumlah Kasus 9 kasus

Jenis Kasus Dua kasus penelantaran, Enam kasus kekerasan fisik, Satu kasus perlindungan anak.

2012

13 kasus

Lima kasus kekerasan fisik, Enam kasus penelantaran, Dua kasus perlindungan anak.

2013

12 kasus

Lima kasus penelantaran, Dua kasus perselingkuhan, Dua kasus kekerasan fisik, Satu kasus kawin paksa, Dua kasus perlindungan anak.

1

Notulensi Workshop Penyusunan Rencana Kegiatan Bersama Multi Stakeholder Forum Kota Jayapura, 30 Januari 2014

USAID Kinerja

Halaman 58

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Sementara itu, hasil kajian cepat yang dilakukan LSM mitra lokal USAID Kinerja, Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) di tiga puskesmas di tiga distrik di Kota Jayapura menemukan kasus KtPA selama 2013 sebagai berikut:

Puskesmas

Kasus

Tanjung Ria

Tujuh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Abepantai

Empat kasus KDRT

Koya Barat

Puskesmas Koya Barat tidak memiliki catatan khusus, tetapi informasi dari staff puskesmas bahwa setiap bulannya pasti ada kasus KDRT, setidaknya sebulan sekali.

Angka ini terus meningkat selama tahun 2014 hingga Maret 2015. Pada periode tersebut P2TP2A dan puskesmas mitra USAID Kinerja menerima kasus kekerasan sebagai berikut: No

Nama puskesmas

Kasus

Korban

1

Puskesmas Tanjung Ria

15 kasus kekerasan fisik

Perempuan dewasa

satu pelecehan seksual

Perempuan dewasa

empat pelecehan seksual

Anak

1 KDRT : maret 2015

Pekerja rumah tangga

3

Puskesmas Abe pantai

Tujuh kasus KDRT

Perempuan dewasa

2

P2TP2A, Kota Jayapura

10 kasus penelantaran,

Perempuan dewasa

Empat kasus perselingkuhan, Dua kasus kawin paksa, 24 kasus kekerasan fisik, 24 kasus perlindungan

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jayapura belum maksimal. Beberapa tantangan dalam penanganan kasus kekerasan ini adalah:

USAID Kinerja

Halaman 59

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua 1. Kerjasama lintas sektor untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak berjalan. Selama ini hubungan antara puskesmas, P2TP2A dan kepolisian tidak selaras. Mereka tidak saling mengenal dan tidak memahami peran setiap lembaga. Hubungan P2TP2A dan puskesmas hanya sebatas melakukan sosialisasi. Selain itu, tidak ada sistem yang memungkinkan puskesmas merujuk korban kekerasan ke P2TP2A sehingga korban tidak bisa mendapatkan bantuan yang semestinya. 2. Keterbatasan kapasitas petugas kesehatan dan staff P2TP2A. Meskipun P2TP2A Kota Jayapura telah berdiri sejak November 2008, masih banyak staff yang kurang memahami tentang alur penanganan kasus kekerasan karena tidak ada panduan tertulis. Mereka hanya merujuk korban yang melapor ke kepolisian tanpa melibatkan layanan kesehatan sehingga mereka tidak mempunyai bukti medis yang akurat.

Selain itu, puskesmas sebagai fasilitas layanan kesehatan pertama hanya memberikan pengobatan fisik bagi pasien yang diduga mengalami tindak kekerasan tapi tidak mendokumentasikan kasus dengan baik. Mereka tidak memiliki kapasitas cukup untuk menggali dan memastikan pasien yang diduga sebagai korban benar-benar mengalami kekerasan.

Mereka juga tidak mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak dengan baik sehingga mereka tidak mempunyai data akurat tentang kejadian kasus di wilayah mereka. “Kita sebagai petugas kesehatan, batasnya hanya mengobati saja, menerapi fisik, merawat luka”, ujar Syiska, bidan di Puskesmas Koya Barat.

3. Tidak ada transfer pengetahuan ketika terjadi mutasi staff P2TP2A. SK Walikota hanya mencantumkan instansi sebagai penangggungjawab penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Hal ini diperburuk dengan kurangnya transfer pengetahuan antar staff ketika terjadi mutasi sehingga P2TP2A harus terus mengulang penguatan staff baru. 4. Masyarakat tidak mengenal layanan KtPA. Banyak perempuan di Kota Jayapura tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kekerasan sehingga isu tersebut tidak dianggap penting di masyarakat. Hal ini membuat banyak masyarakat tidak mengetahui layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

USAID Kinerja

Halaman 60


Bentuk inovasi

Gambar atas. Salah satu petugas kesehatan di Puskesmas Tanjung Ria melakukan konseling kepada pasien yang diduga mengalami kekerasan.

Layanan terpadu penanganan KtPA merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan di Kota Jayapura. Program ini bertujuan membantu pemerintah daerah menangani KtPA dengan mengacu pada standar pelayanan publik serta menurunkan angka kekerasan.

Meskipun program ini telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, program KtPA di Kota Jayapura berbeda karena mempertemukan sisi penyedia dan pengguna layanan.

Di sisi penyedia layanan, program ini membantu pemerintah daerah untuk: 

Membangun jejaring kuat antara SKPD terkait, seperti dinas kesehatan, dinas sosial Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), kepolisian, sekretariat daerah, Bappeda, dan masyarakat;



Membuat rencana kegiatan bersama untuk menangani KtPA;



Melibatkan masyarakat (MSF dan kelompok pendukung) dalam penanganan KtPA;



Meningkatkan kapasitas teknis staff lembaga yang berwenang menangani KtPA, seperti pusat layanan kesehatan, kepolisian dan P2TP2A untuk melakukan konseling dasar;

USAID Kinerja

Halaman 61

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua 

Membangun sarana percontohan untuk menangani KtPA;



Melakukan edukasi kepada masyarakat luas tentang KtPA dan layanan terpadu untuk menangani korban kekerasan;



Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat puskesmas dan kabupaten.



Membangun kapasitas Puskesmas sebagai pusat layanan bagi korban kekerasan

Sementara itu, program ini membantu masyarakat sebagai pengguna layanan untuk: 

Memberikan masukan terhadap penyusunan prosedur

operasi standar (SOP)

penanganan ktpa dan rencana aksi daerah (RAD) pencegahan dan penanganan KtPA 

Membentuk kelompok dukungan (support group) untuk membantu para penyintas kekerasan berbagi pengalaman dan ketrampilan;



Mengidentifikasi,memberikan konseling awal dan merujukkan korban KtPA di sekitar mereka sedini mungkin;



Memantau dan terliibat dalam evaluasi pelaksanaan program.

Proses pelaksanaan program Sejak Desember 2013, Kota Jayapura bekerjasama dengan LSPPA, salah satu LSM mitra USAID-Kinerja, untuk melaksanakan program layanan terpadu KtPA di tiga puskesmas mitra.

Program ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Membangun komitmen bersama antara SKPD terkait dan lembaga lain untuk menangani KtPA. Strategi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dapat bekerjasama secara efektif. Pelaksanaan strategi ini dipimpin oleh BPPKB. Strategi ini diawali dengan sosialisasi program layanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan dan penyusunan rencana kegiatan bersama. Kegiatan ini melibatkan dinas kesehatan, dinas sosial, P2TP2A, kepolisian, sekretariat daerah, Bappeda, dan masyarakat.

Kemudian, sosialisasi tersebut diikuti dengan penyusunan prosedur operasional standar (SOP) penanganan KtPA. Kegiatan ini melibatkan penyedia layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, perwakilan masyarakat di tingkat distrik yang tergabung dalam forum multi-stakeholder (MSF) dan kelompok dukungan, kepolisian, dinas

USAID Kinerja

Halaman 62

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua kesehatan, dinas sosial, dan P2TP2A. Para pihak yang terlibat menggunakan referensi SOP dari daerah lain yang telah melaksanakan program ini untuk mempermudah proses pembuatannya.

Untuk menjaga keberlangsungan program dan mencegah KtPA, pemerintah dan masyarakat membuat rencana aksi daerah (RAD). Kegiatan ini melibatkan dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja, bagian hukum pemerintah daerah, puskesmas, kepolisian, P2TP2A, masyarakat dan tokoh adat.

2. Penguatan kapasitas teknis untuk menangani KtPA. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan staff layanan kesehatan, P2TP2A, BPPKB, Dinas Kesehatan dan Kepolisian untuk mengenali kasus dan menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Strategi ini dilakukan melalui pelatihan konseling dasar penanganan KtPA , pelatihan bagi petugas medis, serta penanganan hukum sesuai SOP penanganan KTpA 3. Membangun ruang percontohan untuk menangani korban kekerasan. Ruang konseling ini dibangun di layanan kesehatan yang memiliki tingkat kekerasan paling tinggi, memiliki sarana yang memadai dan petugas yang berkemampuan unggul. Melalui bantuan teknis dari USAID-Kinerja, Puskesmas Tanjung Ria, dan Puskesmas Koya barat terpilih menjadi puskesmas percontohan yang memiliki ruang konseling untuk menangani korban kekerasan. 4. Penyadaran

publik

tentang

layanan

KtPA.

Strategi

ini

dilakukan

untuk

menyebarluaskan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada masyarakat luas. Pada tahap ini, P2TP2A membuat dan menyebarluaskan brosur dan poster tentang SOP penanganan KtPA berbasis standar pelayanan minimal. Selain itu, kegiatan penyadaran publik juga dilakukan melalui media elektronik, seperti dialog melalui radio dan TV. 5. Pembentukan kelompok dukungan dan peningkatan kapasitas bagi para perempuan penyintas kekerasan. Strategi ini dilakukan untuk memberikan wadah bagi perempuan penyintas kekerasan untuk berbagi pengalaman dan diskusi tentang isu perempuan dan kesehatan. Selain itu, para penyintas juga mendapat pelatihan ketrampilan agar mereka mendapatkan peluang lebih baik untuk mandiri secara ekonomi. Seluruh kegiatan ini difasilitasi oleh LSPPA

USAID Kinerja

Halaman 63


6. Peningkatan kapasitas MSF dan anggota kelompok dukungan untuk membantu menangani KtPA. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kemampuan MSF dan anggota kelompok dukungan untuk dapat mengidentifikasi kasus kekerasan dan melakukan konseling dasar bagi korban di sekitar mereka. MSF juga mendapat pelatihan tentang penggunaan SMS Gateway untuk melaporkan KtPA ke LSM mitra lokal USAID-Kinerja, Jerat Papua

untuk selanjutnya disampaikan kepada BPPKB /

P2TP2A sehingga kasus tersebut dapat ditangani secepat mungkin. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting untuk mendorong korban kekerasan untuk melapor secepat mungkin. 7. Masyarakat terlibat dalam penyusunan kebijakan. MSF dan kelompok penyintas terlibat dalam penyusunan SOP penanganan KtPA dan RAD pencegahan dan penanganan KtPA sehingga dokumen yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan para penyintas. 8. Monitoring dan evaluasi. Strategi ini dilakukan per kuartal melalui pertemuan rutin yang melibatkan Bappeda, BPPKB, P2TP2A, kepolisian, dinas kesehatan, puskesmas dan masyarakat. Selain itu, dinas kesehatan, BPPKB dan P2TP2A juga melakukan kunjungan rutin ke puskesmas untuk memantau pelaksanaan program.

USAID Kinerja

Halaman 64

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Anggaran yang diperlukan Kota Jayapura menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD)2 perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kota Jayapura tahun 2015-2016. Kisaran anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program penanganan KtPA di kota Jayapura adalah sebagai berikut:

Kegiatan

Kisaran dana

Lokakarya atau sosialisasi

Kebutuhan

Untuk satu (1) hari, anggaran Untuk pembiayaan paket yang

diperlukan

berkisar pertemuan, alat tulis,

antara 10-15 juta, tergantung perlengkapan pertemuan, jumlah peserta (biasanya 25- tranportasi lokal, dan honor 30 orang) Pertemuan-pertemuan

fasilitator/pelatih.

Untuk satu (1) hari berkisar, Untuk pembiayaan paket anggaran sekitar

yang 3

diperlukan pertemuan, alat tulis,

juta

tergantung

rupiah, perlengkapan pertemuan,

jumlah

peserta dan transportasi lokal.

(biasanya 15-20 orang) Pembuatan brosur

Untuk anggaran

500

eksemplar, Untuk pembiayaan desain,

yang

diperlukan cetak, dan distribusi

sekitar 8 juta rupiah Pembangunan ruang

Untuk luas ruang sekitar 3 x 4 Untuk pembelian cat dan

percontohan untuk

m, anggaran yang diperlukan seperangkat sofa serta

konseling

sekitar 3,5 juta rupiah

lemari berkunci untuk menyimpan data korban

Pelatihan ketrampilan

500 ribu rupiah

Untuk pembelian bahanbahan

2

Kegiatan penyusunan RAD diawali dengan mengindentifikasi isu strategis melalui analisis SWOT.

USAID Kinerja

Halaman 65

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Hasil dan dampak program Dampak program layanan terpadu penanganan KtPA dirasakan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat. Bagi penyedia layanan, program ini memiliki manfaat sebagai berikut: 1. Kapasitas teknis petugas medis untuk menangani KtPA

meningkat

sehingga

mereka

dapat

mendokumentasikann kasus dengan baik serta dapat melakukan konseling dan merujuk korban kekerasan ke kepolisian. 2. SOP

membuat

program

lebih

mudah

dilaksanakan. SOP penanganan KtPA memuat alur layanan dan rujukan secara jelas sehingga

“…menangani kasus kekerasan... itu perlu ketrampilan khusus untuk menggali seperti apa dan cara mengkonseling mereka itu beda-beda. Konseling itu paling penting, kalau kita obati saja itu tidak berarti”. - Bidan Syiska Puskesmas Koya Barat

membuat penanganan kekerasan menjadi lebih fokus. Sistem rujukan yang jelas juga membantu korban kekerasan mendapat penanganan yang tepat dan cepat. 3. Kerjasama lintas sektoral yang kuat dalam penanganan KtPA berdampak terhadap efisiensi penggunaan dana. Sekarang setiap pemangku kepentingan telah memahami tugas dan perannya dalam menangani KtPA sehingga pembiayaan kegiatan tidak tumpang tindih dan tidak hanya menjadi tanggungjawab P2TP2A. 4. SK Walikota tentang tim P2TP2A telah direvisi dengan mencantumkan individu yang ditunjuk sebagai anggota tim sehingga ketika terjadi mutasi, BPPKB sebagai lembaga yang membawahi P2TP2A, tidak perlu melatih staff baru. 5. RAD menjadi bahan advokasi untuk masuk dalam rencana tahunan SKPD terkait sehingga program layanan terpadu penanganan KtPA dapat berlanjut. 6. Ruang khusus penanganan KtPA membuat petugas medis lebih nyaman melakukan konseling. 7. Monitoring dan evaluasi yang teratur telah memperkuat hubungan antara dinas kesehatan dan puskesmas. Pertemuan evaluasi juga menjadi ajang tukar pengalaman bagi puskesmas.

Sementara itu, manfaat program ini bagi pengguna layanan adalah: 1. Kesadaran perempuan tentang isu KtPA meningkat. Hal ini diungkapkan oleh Mama Grace, salah satu anggota MSF Tanjung Ria, “saya baru sadar kalo perempuan kerja banyak sekali. Jadi sadar saya pu kerja paling banyak eh”.

USAID Kinerja

Halaman 66

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua 2. Masyarakat lebih mengerti tentang sistem rujukan termasuk pihak yang perlu dihubungi jika terjadi kasus kekerasan. 3. MSF dan anggota kelompok dukung yang mendapat pelatihan konseling awal mampu mendorong perempuan korban kekerasan untuk membicarakan masalahnya dan mencari bantuan ke layanan kesehatan dan kepolisian. Kemampuan konseling ini meningkatkan kepercayaan kepada MSF dan anggota kelompok dukung sehingga banyak perempuan melapor kepada mereka ketika mengalami kekerasan. 4. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan SOP dan RAD meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan rasa kepemilikan terhadap program. 5. Pelatihan ketrampilan bagi para penyintas KtPA meningkatkan rasa percaya diri dan membantu mereka untuk lebih mandiri secara ekonomi.

Keberlanjutan dan peluang replikasi Pada program ini, keberlajutan program, terutama dirancang melalui kegiatan penyusunan RAD bagi perlindungan korban KtPA kota Jayapura 2015-2016. Dengan adanya RAD, maka terbuka peluang untuk penganggaran di SKPD-SKPD terkait; sehingga SOP penanganan KtPA dan Puskesmas Mampu Tata Laksana Penanganan KtPA dapat terus diterapkan karena adanya pendanaan yang kontinu. Pembangunan komitmen bersama melalui penyusunan RAD inilah yang penting untuk direplikasi bagi wilayah-wilayah lain yang memiliki situasi serupa dengan kota Jayapura.

Selain itu, Puskesmas Abepantai akan mengintegrasikan penanganan KtPA dalam program kelas ibu hamil. Puskesmas akan menggunakan satu dari delapan pertemuan kelas ibu hamil untuk mendiskusikan layanan KtPA sehingga lebih banyak perempuan mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengalami kekerasan. Puskesmas Abepantai juga akan membuat kelas untuk remaja yang berisi materi tentang penanganan KtPA.

Hasil pembelajaran dan rekomendasi Beberapa hal berikut adalah pembelajaran dari program yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun ini dan sekaligus dapat menjadi rekomendasi bagi wilayah lain yang hendak melakukan program serupa.

USAID Kinerja

Halaman 67

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua a. Pertemuan koordinasi lintas sektoral dilakukan secara berkala oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait sehingga mereka dapat saling mengenal serta memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk menangani kasus KtPA. b. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan SOP dan RAD sesuai dengan kebutuhan mereka. Pertemuan dengan masyarakat perlu dilakukan secara berkala. c. Instansi yang berpotensi untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seperti dinas tenaga kerja dan transmigrasi,

dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi atau dinas

pendidikan perlu dilibatkan dalam penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Keterlibatan lintas instansi tersebut diperlukan untuk memastikan RAD menjadi lebih terpadu karena memuat upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan. Pentingnya melibatkan instansi-instansi. RAD ini juga harus dikawal agar diintegrasikan ke dalam rencana kerja masing-masing SKPD yang terlibat. Selanjutnya, RAD ini juga perlu dievaluasi dan diperbarui minimal setahun sekali disesuaikan dengan kondisi di daerah dan pelaksanaannya perlu dipantau. d. SOP penanganan KtPA yang juga berisi tentang peran setiap lembaga yang terlibat membantu semua pihak memahami alur koordinasi, tugas dan wewenang masingmasing. e. Pembangunan ruang percontohan untuk konseling dimulai dari melakukan kajian terhadap puskesmas yang menjadi percontohan yang sekaligus dimaksudkan sebagai permohonan izin. Lalu, dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan untuk mendiskusikan mengenai pemilihan dan pengaturan ruang beserta kebutuhannya. Mengingat proses pembangunan memerlukan durasi waktu tertentu,

rencana pembangunan dan

pembiayaannya perlu disusun bersama. f.

Petugas yang dibekali dengan ketrampilan konseling lebih dapat menggali informasi dari pasien yang diduga mendapatkan kekerasan. Untuk itu, kegiatan bermain peran yang dirancang

sesuai

dengan

situasi

sesungguhnya

perlu

dilakukan

untuk

meningkatkan kapasitas tenaga yang menangani ktPA. g. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan SOP dan RAD secara tidak langsung membuat mereka mengetahui alur kerja penanganan KtPA. Direkomendasikan perlu ada kegiatan khusus yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat dapat

USAID Kinerja

Halaman 68

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua mengetahui penanganan KtPA. Selain itu masyarakat perlu terlibat secara terus menerus dalam kegiatan-kegiatan terkait penanganan KtPA. h. Kegiatan ketrampilan dan pemutaran film berpotensi membangun kesadaran akan pentingnya keberdayaan bagi penyintas agar para penyintas ini pada kelanjutannya dapat memperkuat kelompok dan menjadi pendidik sebaya. Untuk itu perlu jangka waktu program yang lebih panjang (lebih dari setahun) untuk menguatkan kelompok dukungan agar menjadi kelompok yang dapat menggerakkan dan mengorganisasi dirinya sendiri dan memunculkan pendidik-pendidik sebaya

Tantangan yang dihadapi Dari hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah maupun masyarakat, berikut adalah tantangan-tantangan dalam menjalankan program penanganan KtPA: a. Ruang P2TP2A berada dalam aula yang terletak di lantai 2 kantor Walikota Jayapura. Letak ruang ini membuat korban tidak nyaman, terutama bila kondisi fisik mereka penuh lebam/luka. Jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan ruangan di luar kantor, seharusnya dapat dicari ruangan yang terletak di luar, berada di lantai dasar yang menghadap langsung ke halaman sehingga memudahkan masyarakat

dalam

mengaksesnya dan tidak perlu melewati banyak ruangan dan orang. b. Hingga saat ini belum rumah aman belum tersedia karena masih terkendala oleh persoalan pembebasan lahan. c. Banyak masyarakat masih percaya bahwa KtPA dianggap hal biasa dan merupakan urusan internal keluarga yang bersangkutan. d. Banyak masyarakat belum paham tentang penanganan KtPA. Mereka menganggap melaporkan tindak kekerasan rumit dan berbelit-belit. Selain itu, kisah kekerasan sering menjadi konsumsi publik dengan penambahan hal-hal di luar kisah sesungguhnya sehingga hal ini membuat korban enggan melaporkan tindak kekerasan yang menimpanya. e. Korban enggan membuka diri karena takut. f.

Intepretasi terhadap ajaran agama. Keyakinan tidak boleh bercerai membuat korban tetap bertahan dalam pernikahan, meskipun hal tersebut berpotensi mengancam hidupnya.

USAID Kinerja

Halaman 69


Informasi kontak Betty Anthoneta Puy Kepala BPPKB Kota Jayapura Kantor BPPKB Kantor Walikota Jayapura Lt. 2 Jalan Balai Kota No. 1, Entrop Berta Mansawan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan P2TP2A Kota Jayapura Kantor Walikota Jayapura Lt. 2 Jalan Balai Kota No. 1, Entrop Telp. (0967) 524401 dr. Liny Pande/ Suster Alce Puskesmas Tanjung Ria Kel. Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara Ifanny Elizabeth Korwa Puskesmas Abepantai Jl. Abe Pantai, Distrik Abepura Syiska Wangloan Puskesmas Koya Barat Jl. Koya Barat, Distrik Muara Tami

USAID Kinerja

Halaman 70


USAID Kinerja

Halaman 71


Tentang Kinerja USAID di Papua Program Kinerja awal di Papua Pada tahun 2012, Kinerja memulai program tata kelolanya di Papua untuk membantu mengatasi isu kesehatan ibu dan anak, dan HIV/ AIDS dan Tubercolusis (TB). Pada saat yang sama, Kinerja mendorong masyarakat untuk meminta pelayanan kesehatan yang berkualitas. Program Kinerja dirancang berdasarkan praktik inovatif yang telah ada di pemerintah daerah. Untuk melaksanakan program ini, Kinerja bekerjasama dengan dinas kesehatan, Bappeda, dan DPRD guna mengadvokasi perubahan kebijakan dan alokasi anggaran kesehatan yang lebih baik. Kinerja juga meningkatkan kapasitas puskesmas untuk memperbaiki manajemennya melalui penerapan prosedur operasional standar (SOP) dan mencapai standar pelayanan minimal (SPM). Kinerja meningkatkan pemahaman warga tentang hak kesehatan dan praktik baik kesehatan yang baik dalam konteks budaya lokal melalui berbagai strategi media dan program jurnalis warga. Program ini juga memfasilitasi pembentukan forum multi-stakeholder (MSF) untuk meningkatkan kemitraan antara pemerintah, LSM, tokoh agama, tokoh adat dan anggota masyarakat guna mengadvokasi peningkatan pelayanan kesehatan.

Perpanjangan program Kinerja di Papua Pada tahun 2015, program Kinerja mendapat perpanjangan dari USAID untuk membantu pemerintah Provinsi Papua meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan. Upaya ini dilakukan melalui tiga pendekatan: (i) meningkatkan iklim yang mendukung kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, (ii) menguatkan sistem dan pengawasan dari penyedia layanan, dan (iii) menguatkan keterlibatan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas layanan. Program perpanjangan ini fokus pada perencanaan dan penganggaran kabupaten/ kota, dan membantu dinas melakukan pengawasan pelayanan kesehatan dan manajemen berbasis sekolah.

Kinerja

akan

terus

mendorong

dinas

kesehatan

dan

pendidikan

untuk

mengintegrasikan hasil analisa pencapaian SPM dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Di tingkat provinsi, Kinerja membuat kebijakan baik dan panduan dana Otonomi Khusus berbasis hasil dan kinerja. Program ini juga akan terus membantu pembentukan MSF yang berkelanjutan dan mendukung program jurnalis warga untuk advokasi peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

USAID Kinerja

Halaman 72

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Contoh Capaian Kunci Sejak Maret 2012, program kesehatan Kinerja di Papua telah menghasilkan capaian kunci, antara lain: 

Seluruh mitra (empat dinas kesehatan kabupaten/ kota) dan 12 mitra puskesmas mampu membuat rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang;



318 petugas kesehatan (73% diantaranya perempuan) telah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen;



16 multi-stakeholder forum (MSF) yang beranggotakan perwakilan masyarakat, media, dan pemerintah telah dibentuk dan aktif melakukan advokasi peningkatan pelayanan kesehatan;



Seluruh puskesmas mitra telah melakukan survei pengaduan, dan membuat 12 janji perbaikan layanan dan 18 rekomendasi teknis yang disampaikan kepada pemerintah,



140 jurnalis warga telah mendapat pelatihan dan lebih dari setengahnya aktif melakukan advokasi peningkatan pelayanan kesehatan;



Film Tiga Mama Tiga Cinta karya jurnalis warga ditayangkan di film festival di Makassar, dan Film Poster Hidup diputar di Jakarta International Documentary and Experimental Film Festival dan Film Tuah untuk Timur ditayangkan di New Media Festival di Seoul, Korea Selatan;



34 media telah membuat lebih dari 100 produk media terkait pelayanan kesehatan;



Pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan telah diinisasi di Puskesmas Tanjung Ria;



24 lembaga swadaya masyarakat telah meningkatkan kapasitas manajemen dan ketrampilan teknisnya sehingga mereka lebih siap bekerja dengan lembaga donor lain dan pemerintah daerah;



Program kesehatan Kinerja telah direplikai di 25 puskesmas.

USAID Kinerja

Halaman 73

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Daerah mitra di Papua

Kinerja bekerja di empat kabupaten/ kota mitra: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Mimika. Pada tahap perpanjangan program, Kinera akan melanjutkan seluruh paket bantuan teknisnya di tiga wilayah: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan Kabupaten Mimika akan tetap menerima bantuan teknis untuk menguatkan sisi demand melalui program media dan penguatan MSF.

USAID Kinerja

Halaman 74


Senyum Mitra Kami

USAID Kinerja

Halaman 75

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi salah satu masalah utama di Provinsi Papua. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah dan masyarakat telah bekerjasama erat untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di daerah ini. Buku Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua berisi kumpulan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/ Kota, puskesmas, dan masyarakat untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Buku ini dapat menjadi sumber insprirasi bagi pemerintah daerah, universitas, organisasi masyarakat, dan individu lain untuk membangun pelayanan kesehatan yang sesuai standar, transparan, dan partisipatif.

USAID Kinerja Sampoerna Strategic Square, South Tower , Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Pusat Email: [email protected] Website: www.kinerja.or.id USAID Kinerja

Berbagi Praktik Baik Pelayanan Kesehatan di Papua. Buku 1, 2016

Recommend Documents