Membangun Zona Integritas Membangun Bangsa

Jakarta, 17 April 2012

Membangun Zona Integritas Membangun Bangsa

L OG O

DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PAN DAN RB

M. Busyro Muqoddas Pimpinan KPK

Contents

LOGO

1

KORUPSI

2

POTRET INTEGRITAS

3

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

2

www.themegalle Komisi Pemberantasan Korupsi

LOGO

1

KORUPSI

2

POTRET INTEGRITAS

3


3


LOGO

Potret Indonesia saat ini • Skor IPK 2007 (2,3), 2008 (2,6), 2009 (2,8), 2010 (2,8) dan 2011 (3,0) • Persepsi Korupsi menurut pebisnis – gambaran pelayanan publik

• Survei Integritas Sektor Publik : Tahun 2007 (5,53) 2008 (6,84) 2009 (6,50) dan Tahun 2010 (5,42), Tahun 2011 (6,31)

Ind

ones

PERC – Tahun 2011 (9,27) survei PERC menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi.

ia

Human Development Index (HDI ) oleh UN  Tahun 2008 (0,588) 2009 (0,593), Tahun 2010 (0,600) dan Tahun 2011 (0,617)

• Doing Business (pengukuran kemudahan berusaha)  Tahun 2010 peringkat 122 dr 183 negara

4


LOGO 1. Penyelewengan dari target → Audit Perencanaan 2. Pemerasan kepada wajib pajak → Transparansi & akuntabilitas sistem pajak 3. Manipulasi data → Perbaikan sistem 4. Terjadi COI → Inisiasi UU COI

1. Masuk pada APBD: Penyalahgunaan wewenang, penggelapan 2. Pelaporan tidak standar 3. Alokasi penggunaan tidak transparan → Perbaikan sistem

Peta Korupsi 1. Penyalahgunaan perizinan → Perbaikan sistem kewenangan 2. Tidak ada single data base → Integrated database 3. Penyelewenangan penyetoran → Perbaikan sistem penerimaan

Penerimaan Pajak DAU/ DAK/ Dekon sen -trasi

Penerimaan non Pajak

Peta Korupsi

Belanja Barang dan Jasa

Bantuan Sosial Pungutan daerah

1. Penyimpangan prosedur pengadaan → Mendorong eproc, pembentukan ULP, penetapan HPS, pengaturan COI, Whistleblower system, transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan.

1. Penyimpangan peruntukan 2. Penggelapan 3. Fiktif → Perbaikan sistem penganggaran, Penguatan pengawasan DPR

1. PERDA tak mengacu pada perUU → penertiban Perda 2. Penghasilan aparat → penindakan Komisi Pemberantasan 5 www.themegalle Korupsi

Korupsi

LOGO

Dilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari KORUPSI

TERPAKSA (corruption by need)

Mengapa? Dipaksa

yang rendah. Berhubungan dengan Niat dan Perilaku.

Terpaksa

Memaksa

yang tidak tercukupi oleh gajinya

MEMAKSA (corruption by greed)

DIPAKSA (corruption by system) 6

Dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan (bermewahmewahan). Berhubungan dengan Niat dan Perilaku. Korupsi: pertemuan antara niat dan kesempatan. Kesempatan tercipta karena kelemahan sistem dan peraturan.


LOGO

Jenis-jenis korupsi (UU 31/1999 jo

Delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara Delik pemberian sesuatu / janji kepada Pegawai Negeri / PN (Penyuapan) Delik penggelapan dalam jabatan Delik perbuatan pemerasan

UU 20/2001)

Pasal 2(1); 3

Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d

Pasal 8; 9; 10 a,b,c Pasal 12 e, f, g Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

Delik perbuatan curang Delik benturan kepentingan dalam pengadaan Delik Gratifikasi

Pasal 12 huruf i Pasal 12B jo Pasal 12C

7


LOGO

Penanganan Perkara oleh KPK

8


LOGO

1

KORUPSI

2

POTRET INTEGRITAS

3


9


LOGO

Penanganan Perkara oleh KPK

10


LOGO

Laporan Gratifikasi Tahun 2011 Pengukuran oleh KPK

11


LOGO

Potret Pengaduan Masyarakat 2004-2011 KPK menerima 51.540 pengaduan Masyarakat. Sumatera Pengukuran Utara, provinsi terbanyak ketiga dalam mengirimkan oleh KPK laporan pengaduan masyarakat ke KPK

12


Pengukuran oleh KPK

a

LOGO Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)

Survei Integritas Sektor Publik (SI)

SI

PIAK

1

Memotret kualitas layanan yang diberikan suatu lembaga kepada publik dari sisi integritas

Menilai inisiatif dari lembaga tersebut untuk memperbaiki dirinya

2

Penilaian dari sisi pengguna layanan

Penilaian dari sisi instansi itu sendiri

13


LOGO

Integritas

Nilai Integritas (Survey Integritas) Variabel

Indikator

Sub-Indikator

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) Pengalaman Korupsi (0.250) Pengalaman Integritas (0.667)

Frekwensi Pemberian Gratifikasi (0.550) Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)

Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)

Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750) Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) Keterlibatan Calo (0.221)

Integritas Total

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) Potensi Integritas (0.333)

Lingkungan Kerja (0.127)

14

Kepraktisan SOP (0.281) Keterbukaan Informasi (0.584) www.themegalle

IIP – 10 Instansi Pusat Tertinggi Sepuluh Instansi Pusat dengan nilai integritas tertinggi

IIP – 10 Unit Layanan Pusat Tertinggi Sepuluh Unit Layanan Pusat dengan nilai integritas tertinggi

IIP – Instansi Pusat dengan nilai < 6 Instansi Pusat dengan nilai integritas < 6

IIP – Unit Layanan Pusat dengan nilai < 6 Unit Layanan Pusat dengan nilai integritas <6

LOGO

10 Daerah dengan Nilai Integritas Tertinggi 2011

No

Indeks Integritas

Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

1

Pemko Dumai

8.14

7.03

7.77

2

Pemko Bukittinggi

8.18

6.64

7.67

3

Pemko Bitung

7.98

6.92

7.62

4

Pemko Yogyakarta

7.88

7.02

7.60

5

Pemko Batam

7.94

6.76

7.55

6

Pemko Pontianak

7.86

6.91

7.54

7

Pemko Gorontalo

7.71

6.92

7.45

8

Pemko Surakarta

7.64

7.00

7.43

9

Pemko Banjarbaru

7.63

7.02

7.43

10

Pemko Surabaya

7.83

6.61

7.42

19


LOGO

Pemerintah Daerah dengan nilai Integritas < 6

20


LOGO

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2011 Indikator

Rata-rata Nasional

Kode etik

2,93

SDM

4,65

Transparansi PN

3,64

Transparansi Pengadaan

2,98 4,58

Pengaduan Masyarakat Akses Publik Memperoleh Informasi Pelaksanaan Saran APIP/KPK/BPK 21

8,53 8,48

www.themegalle

LOGO

1

KORUPSI

2

POTRET INTEGRITAS

3


22


LOGO

TUNTUTAN terhadap ‘PEMERINTAH’

MASYARAKAT MENUNTUT PELAYANAN PEMERINTAH YANG : cepat, harganya

terjangkau, kualitasnya baik, sesuai kebutuhan nyata.

23


LOGO

Cegah Berantas Korupsi

Reward and Punishment

Penindakan

Unit khusus kepatuhan Internal, Whistleblower, Pengendali Gratifikasi Kode etik, e-recruitment Transparansi, e-procurement Sosialisasi anti korupsi

Survey, Audit Sistem, Audit Kinerja

Pengawasan & Evaluasi

Program Pencegahan

Pemetaan Korupsi

24


LOGO

Zona Integritas

 Zona Integritas adalah wilayah yang ada di Kementerian/Lembaga, Instansi

Pemerintah di Pusat/Daerah yang dikembangkan sebagai wujud penerapan usaha-usaha nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan peningkatan kualitas sistem kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka penguatan komitmen antikorupsi.  Zona Integritas merupakan wilayah terkecil dari Island of Integrity yang

menandai adanya niat dan wujud nyata perubahan.  Zona Integritas adalah rangkaian proses dalam rangka mewujudkan

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI yang terdiri dari rangkaian kegiatan di bidang pencegahan korupsi.

25


LOGO

Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Memenuhi kriteria

Calon Unit Kerja ZI

Dicanangkan / dideklarasikan oleh pimpinan K/L/Prop/Kab/ Kota bersama KPK

Pelaksanaan Program AK, PI, LHKPN, Graf, KWS, Kode Etik, Diklat, Kampanye, SOP, PBJ, YanPublik, dsb

Asistensi, Coaching, Fasilitasi, Monev, dsb oleh Tim penggerak Integritas K/L/Prop/Kab/ Kota + FGD

Penetapan ZI oleh pimpinan K/L/ Prop/Kab/Kota

Berdasarkan usulan / rekomendasi dan dibina Tim penggerak Integritas K/L/Prop/ Kab/Kota

Monitoring dan Penilaian oleh KPK

Kriteria : 1). Survei integritas (Nilai > Rata-rata) 2). LHA BPK/BPKP/Inspektorat (KN = 0) 3). Tidak ada pegawai yang menjadi tersangka korupsi

Penetapan

WBK

Tidak memenuhi kriteria

Pembinaan kembali

26


LOGO

Implementasi Zona Integritas

1. Pakta Integritas 2. Kode Etik dan Pemetaan Integritas 3. Kampanye, Sosialisasi, dan Pendidikan Integritas 4. Pelaporan Kekayaan 5. Pengendalian Gratifikasi 6. WBS / Pengaduan Masyarakat dan Kerahasiaan serta Perlindungan Pelapor 7. Fraud Control System, Revitalisasi PI dan Investigasi 27


Kunci Sukses Pelaksanaan Zona Integritas : Keteladanan (Tone from the top) LOG

O

Keberhasilan Program Zona Integritas sangat tergantung dari KETELADANAN dan KOMITMEN dari Pimpinan / Pejabat di lingkungan tersebut...

Misalnya melalui : Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan Gratifikasi Prioritas dimulai dari Pejabat tertinggi, secara bertahap pejabat jenjang bawah berikutnya hingga ke level staf. Reward and Punishment Penerapan aturan yang tegas dan konsisten terhadap setiap penyimpangan yang terjadi sekaligus pemberian reward terhadap capaian prestasi.

28


Pembangunan Zona Integritas

LOGO - Grounded Research : KPK,PT,CSO & K/L/I/Pemda

KONSEP

- National Interest Keterlibatan KPK, Stakeholders, CSO & Parpol

ZONA INTEGRITAS

Keterlibatan KPK, Stakeholders, CSO & Parpol

PARAMETER

Oleh K/L/I/Pemda dgn Uji Sahih oleh KPK & CSO

PROGRAM

Keterlibatan KPK, Stakeholders, CSO & Parpol

EVALUASI

29

ULTIMATE GOAL : 1. Program Paradigmatik based on social transformation 2. Program berbasis kebutuhan Rakyat dan pertumbuhan ekonomi Kerakyatan Mis : Prof M. Yunus dr Bangladesh atau DR. Refrisond Baswir UGM 3. Social empowering dan Partisipatif 4. Integrated Governance Process : Negara dan CSO

NATIONAL MODEL www.themegalle

LOGO

Closing Remark:

• Korupsi merupakan pemiskinan secara terstruktur terhadap rakyat • Keluarga bersih, sederhana dan sholeh merupakan pilar utama pencegah korupsi • Untuk kandidat koruptor: – jika anda memutuskan untuk korupsi,anda adalah teroris sejati terhadap keluarga – yakinkah kita dapat mendidik anak yang sholeh dengan harta hasil korupsi? – takutkah kita dengan doa rakyat korban korupsi?

30

www.themegallery.com KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

L OG O

Jl. HR Rasuna Said Kav C1 Jakarta 12920 Po. Box 575, Jakarta 10120 E-mail: [email protected] Telephone: 021-3522546 (sampai 2550) ext: 130 SMS: 0811 959 575 atau 0855 8 575 575 www.kpk.go.id

31

Membangun Zona Integritas Membangun Bangsa

Recommend Documents