MEMBANGUN BUDAYA KERJA MELALUI PAKTA INTEGRITAS

Nomor 16 Tahun IV Triwulan I 2008

Fokus Pengawasan

MEMBANGUN BUDAYA KERJA MELALUI PAKTA INTEGRITAS TIDAK DIPERJUALBELIKAN

11

DAFTARISI Tanya Jawab.................................. 2

Fokus Pengawasan Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI Tahun 2007 Dewan Penyunting: Pembina: H.M. Suparta Pengarah: Ichtiono, Mukhayat, Achmad Ghufron, Chamdi Pamudji, Ahmad Zaenuddin Penanggung jawab: Ali Hadiyanto Ketua: Maman Taufiqurrohman Sekretaris: Ali Rokhmad Anggota: M. Ali Irfan, Khairunnas, Arif Nurrawi, Agus Irfani, Kusoy Pelaksana: Tamriyanto, Iing Muslihin, Sarmin Alamat Redaksi: Inspektorat Jenderal Departemen Agama, Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete PO. BOX 3867, Telepon 021-75916038, 7697853, 7691849 FAX. 021-7692112 Jakarta 12420 e-mail: [email protected]

Dari Redaksi.................................... 3 Fokus Utama................................... 5 Opini Al Qur’an Mengukuhkan Hawa Nafsu Kepada Ketakwaan.......................... 31 Etos Kerja Cermin Kemajuan............ 37 Merubah Budaya Kerja PNS............. 38 Randang KepmenPan No.2 Tahun 2005........... 39 SAP DIPA Datang, Mau Kita Apakan......... 42 AMO Akuntabilitas Sebagai Tujuan Dasar Akuntansi Syariah........................... 44 Force Field Analysis........................ 48 Monitoring dan Kontrol Keuangan...... 50 Menangggulangi Korupsi Anggaran.... 52 IT Wikipamia: Mendeskripsikan Bumi dan Membumikan Deskripsi............ 56 Hikmah Taubat........................................... 59 Renungan Kunci Menuju Kebahagiaan Keluarga Sejati.............................. 63 Lintas Peristiwa........................... 64 Relaksasi..................................... 65 . Dewan Penyunting menerima artikel yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, diutamakan dalam bentuk soft copy.

22

TANYA JAWAB Pindah Jalur Dear Redaksi, Ada yang menyebutkan bahwa syarat untuk mengikuti diklat pindah jalur adalah bergolongan III/a dan ijasah S1 telah diakui secara dinas. Mohon bantuan redaksi disebutkan peraturan yang mengatur tentang hal ini. Terima Kasih. MS Sigli, Aceh Terima Kasih, Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER 1275/K/JF/2006 Lampiran I poin III.4 menjelaskan secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Auditor Trampil yang akan pindah jabatan menjadi Auditor Ahli (pindah jalur); termasuk persyaratan sertifikasinya. Peraturan tersebut dapat Anda download dari website BPKP laman Pusbin JFA.

Penetapan Angka Kredit Pertanyaan saya, bagaimana jika seseorang akan diangkat dalam JFA tetapi angka kredit kumulatif yang dimiliki lebih dari kewajiban angka kredit sesuai dengan golongannya. Misal, saya golongan II/d dan akan diangkat dalam JFA. Ternyata setelah dihitung angka kredit kumulatif yang saya miliki lebih dari 100 poin. FR Jawa Barat Terima Kasih, Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER 1275/K/JF/2006 tanggal 31 Oktober 2006 pengangkatan ke dalam JFA ada dua cara yaitu pengangkatan pertama dan pengangkatan perpindahan. Dalam pengangkatan perpindahan pangkat

ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki sedangkan jabatan fungsional auditor ditetapkan sesuai dengan besarnya angka kredit yang diperoleh dan sertifikat yang dimiliki. Syarat lain adalah memiliki pengalaman di bidang pengawasan sekurang kurangnya 2 tahun. Berdasarkan SKB Kepala BAKN Nomor 10 tahun 1996, Sekjen BPK Nomor 49/SK/ 3/1996 dan Kepala BPKP Nomor KEP 386/ K/1996 tentang Juklak JFA dan Angka Kreditnya pasal 12 ayat (1) disebutkan “Auditor yang memiliki angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya”.Ketentuan tersebut dapat Anda peroleh melalui website BPKP pada laman Pusbin JFA.

PP No.41 Tahun 2007 Redaksi Fokus Utama Yth, Sehubungan dengan PP No.41 Tahun 2007 saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenaiprosedur dan tata cara impasing dari struktural ke JFA dan dari staff ke JFA serta bagaimana Tupoksi dari Inspektorat? HN Jawa Tengah Terima Kasih, Berpedoman pada PP 41/2007 terkait pertanyaan Anda dapat kami jelaskan sebagai berikut: Pengangkatan ke dalam JFA dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama dan pengangkatan perpindahan. Dengan adanya PP 41 tahun 2007 memang dimungkinkan adanya inpassing namun pelaksanaannya masih menunggu peraturan di bawahnya (Perpres atau PerMenteri) dan petunjuk teknis dari BKN. Sedangkan mengenai Tupoksi Inspektorat tentunya disesuaikan dengan Pasal 12 PP 41 tahun 2007 tersebut.

33

DARIREDAKSI MEMBANGUN BUDAYA KERJA APARATUR DEPARTEMEN AGAMA MELALUI PAKTA INTEGRITAS Masyarakat umum menilai bahwa budaya kerja aparatur negara kurang baik dan kurang mengedepankan profesionalitas dan kualitas. Permasalahan yang sering dihadapi adalah nilai-nilai etika yang terabaikan sehingga melemahkan disiplin, etos kerja, dan produktivitas kerja. Aparatur negara sebagai pelayanan publik akhirnya jauh dari harapan. Seiring komitmen seluruh jajaran Depag dalam memberantas KKN, sudah saatnya

dikembangkan budaya kerja aparatur demi kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara baik dan benar. Caranya, perlu perbaikan budaya kerja aparatur Depag mulai dari peningkatan efisiensi, disiplin, penghematan, dan kesederhanaan hidup. Dengan demikian diharapkan terwujud kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Dengan perbaikan secara konsisten aparatur Depag bekerja lebih baik dan lebih profesional, sehingga pakta integritas yang

44

sudah menjadi komitmen bersama tidak hanya sekedar moment seremonial saja yang ditandatangani tetapi dapat diimplementasikan dengan baik. Depag pun akan menjadi contoh dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Membangun budaya kerja berarti mengamalkan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya sebagaimana KepMenpan nomor 25 tahun 2002. Budaya kerja meliputi dimaksud meliputi institusi, sistem kerja, sikap/perilaku. Interaksi antara ketiga unsur tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perbaikan budaya kerja. Lebih dari itu diperlukan juga perbaikan persepsi, pola pikir, dan perubahan perilaku dengan menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Memang, tidak bisa membangun budaya kerja yang professional, berkualitas, serta bermoral dalam sekejap. Karena itu, diambil jalan pintas dengan cara penandatangan pakta integritas oleh setiap pimpinan unit dan stakeholders terkait. Model ini akan dapat mengakselerasikan pemberantasan korupsi yang dianggap sudah membudaya dan mengakar. Semoga dengan penandatangan pakta integritas oleh Menteri Agama pada urutan kelima di jajaran instansi pemerintah akan membuat kinerja aparat pengawasan fungsional menjadi lebih bagus. Mereka akan “dipaksa” merubah sikap mental dan perilaku-nya dalam bekerja sebagai pelayan masyarakat.

FOKUS UTAMA Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil Oleh: Drs. Mundzier Suparta, MA Apa sebenarnya yang disebut dengan budaya kerja? Nampaknya hal ini sulit untuk didefinisikan, tetapi keberadaannya cukup terasa di lingkungan organisasi atau unit kerja. Memahaminya pun cukup sulit, tetapi cukup penting untuk dipelajari. Mengapa demikian? Karena budaya yang ada dalam organisasi membentuk perilaku para pegawai, menjadikan mereka mungkin bukan seperti yang diinginkan.

Di berbagai negara maju, mayoritas masyarakatnya menganut beberapa prinsip dasar dalam bekerja, yaitu: (a)etos sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari; (b)tahu tata krama (memiliki akhlak mulia), (c)kejujuran dan integritas; (d)bertanggung jawab; (e)hormat pada aturan dan hukum masyarakat; (f)hormat pada hak orang lain atau warga lain; (g)menyukai pekerjaan; (h)berusaha keras untuk menabung dan investasi; (i)bekerja keras; (j)tepat waktu; (k)tidak lempar batu sembunyi tangan; dan (l)tidak mudah menyalahkan orang lain.

Di Amerika Serikat misalnya, ketika orang melamar pekerjaan, ia harus sudah siap dengan prinsip dasar dalam bekerja tersebut, disamping menguasai dan mampu melaksanakan pekerjaannya. Pimpinan kantor atau perusahaan bisa saja memecat (firing) pegawai yang melanggar prinsip atau aturan yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, suatu waktu seorang inspektur di Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) ketika menerima gratifikasi berupa daging di RPH (Rumah Potong Hewan) akhirnya di-copot jabatannya lantaran cumshaw, yaitu menerima sebagian kecil hasil produk untuk kepentingan pribadi karena dikategorikan sebagai suap. (Peter Schuck: The Curious Case of the Indicted Meat Inspectors in Public Administration: Concepts and Issues by Stillman, p. 332) Mungkin keadaan seperti ini di Indonesia hanya berlaku di perusahaan swasta. Itupun saat ini pimpinan perusahaan mulai pikir-pikir dengan maraknya demonstrasi dan penolakan terhadap tindakan pemecatan yang dianggap sepihak yang dapat berakibat perusakan terhadap bangunan atau sarana perusahaan. Di kalangan pemerintah, nampaknya lebih njlimet, sangat berbelitbelit untuk melakukan pemecatan terhadap pegawai yang melanggar prinsip atau aturan meskipun ketika diangkat sudah mengangkat sumpah. Meskipun demikian pernah terjadi seorang pegawai pada Inspektorat Jenderal suatu departemen dipermasalahkan lantaran mengaku menerima selembar kain sarung dari

55

FOKUS UTAMA auditan setelah melakukan audit di luar Jawa. Hal tersebut dikenal dengan gratifikasi, yang saat ini mulai dipertanyakan, karena simpang siur pemahaman terhadap pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa setiap gratifikasi harus dilaporkan ke KPK. Simpang siurnya adalah apakah dengan melaporkan dianggap sah menerima, atau bahkan menjadi bukti untuk bahan pemeriksaan. Akankah hal seperti ini dapat ditegakkan guna membangun budaya kerja kita yang baik? Bagaimana halnya dengan kondisi pegawai negeri sipil secara keseluruhan? Profil PNS? Kalangan masyarakat banyak yang menganggap bahwa profil pegawai negeri sipil negatif, tidak baik. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh pegawai pemerintah adalah malas bekerja., bermental lemah, tidak disiplin, tidak profesional, dan tidak kompeten. Meskipun di antara mereka ada yang baik, namun karena jumlahnya yang sedikit menjadi terkalahkan dengan kondisi yang sering muncul secara negatif. Di berbagai kantor pemerintah memang sering dijumpai kondisi pegawai yang belum berada di tempat kerja pada jam kerja kantor. Sebagai contoh, di Jakarta yang dianggap barometer, jam kerja kantor adalah 7:30 sampai 16:00. Berapa gelintir pegawai yang sudah hadir pada jam 7:30? Kesan yang muncul adalah pegawai negeri malas. Alasan kemacetan lalu lintas di Jakarta sering dijadikan ‘kambing hitam’. Padahal masih ada pegawai negeri yang berupaya hadir sesuai aturan. Jika merasa tempat tinggalnya jauh dari kantor, ia usahakan berangkat lebih awal dengan perkiraan tidak terlambat tiba di kantor. Konyolnya, pegawai yang seperti ini malah tidak disenangi, kalau perlu diplintir agar, menurut mereka, ‘tidak sok suci’. Cara

66

mengidentifikasi keberadaan pegawai negeri yang disebut belakangan secara kasat mata adalah memperhatikan kendaraan yang lalu lalang pada pagi hari di jalanan Jakarta. Perhatikan saja di ‘bundaran Semanggi’, sekitar pukul 6:00 bisbis jemputan milik Angkatan Darat atau lainnya sudah mulai beriringan. Demikian pula terlihat satu dua buah kendaraan plat merah ataupun plat khusus milik pejabat yang berada di jalanan dekat perkantoran mereka. Bagaimana dengan lainnya? Sementara itu, sebagian besar bus jemputan milik ‘departemen’ masih jauh dari pusat kota Jakarta dan berada dalam kemacetan lalu lintas. Untuk menempuh jarak sekitar 30 km ke pusat kota Jakarta diperlukan waktu tidak kurang dari 2 jam. Artinya, jika kendaraan berangkat pukul 6:00, maka tiba di kantor lewat pukul 8:00. Apa mereka langsung bekerja? Ya, biasanya yang datang pagi hari cenderung untuk melakukan pekerjaannya. Jika demikian, maka pegawai negeri yang mana yang disebut malas? Secara teori, mereka adalah yang datangnya tidak mengupayakan pagi hari. Meski ada bis jemputan yang lebih murah biaya transportasinya, mereka tidak mau memanfaatkan dengan alasan terlalu pagi. “Kan pagi hari dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang lain,” tukas mereka. Bagaimana dengan mental pegawai negeri, kedisiplinan, profesionalitas, dan kompetensinya? Pandangan masyarakat umum dan pandangan unit pengawasan mungkin tidak jauh berbeda, yaitu pegawai negeri bermental lemah, tingkan kedisiplinan rendah, kurang profesional, dan kurang kompeten. Karena itulah banyak di antara mereka yang dalam melakukan pekerjaannya terjadi kegiatan menyuap atau disuap, prosedur berbelit-belit dan tidak efisien, serta kinerjanya berlindung di

FOKUS UTAMA balik kekuasaan, bukan kompetensi. Perlu perubahan budaya kerja? Jika profil pegawai negeri tidak mau dikatakan sebagai malas bekerja., bermental lemah, tidak disiplin, tidak profesional, dan tidak kompeten; dan kita tidak menginginkan disebut sebagai pegawai yang menyuap atau disuap, berbelit-belit, dan selalu berlindung di balik kekuasaan, maka perlu perubahan. Kita dapat melakukan perubahan dari dua segi, yaitu secara organisatoris dan secara individu. Secara organisatoris adalah dengan (a)menetapkan model identifikasi budaya kerja di tingkat unit kerja, (b)mengumpulkan data/informasi, dan (c)menganalisis dan membuat kesimpulan. Sedangka secara individu, perubahan dilakukan dengan cara (a)meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan self-awarness mengenai budaya, dan (b)melatih ketrampilan memotivasi diri dan orang lain. Apabila kalangan pegawai negeri mau melakukan perubahan budaya kerja, maka pandangan negatif masyarakat terhadap pegawai negeri sipil dapat terhapus. Pandangan negatif masyarakat Butir-butir berikut adalah sekilas cara masyarakat memandang pegawai negeri sipil: 1. Lingkungan kerja yang tidak mengedepankan profesionalisme atau achievement (etos/prestasi), 2. Dibangun dengan mindset mengontrol masyarakat, bukan melayani, sehingga pegawai pemerintah identik dengan penguasa yang cenderung korup, 3. Sistem birokrasi yang panjang, rumit, tidak efektif, menempatkan birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pihak yang harus dicurigai dan dikontrol secara ketat agar tidak menipu,

4. Citra pegawai negeri sipil identik dengan kemalasan, tidak disiplin, suka memeras orang, dan orang lain sinis karena kelakuan mereka yang berbau negatif, 5. Mencari rasa aman dengan berlindung pada kekuatan negara, dan mencerminkan mentalitas yang lemah dalam persaingan, dan 6. Lebih dari soal gaji dan kepastian jaminan hidup, alasan bagi “abdi negara” itu adalah gengsi sosial. (Kompas 4 Desember 2004) Cara mengubah Bagaimana cara mengubah budaya mereka yang berbau negatif tersebut? Apa mungkin budaya yang sudah lama mengakar dan dianggap ‘aman’ diubah menuju ke budaya kerja positif yang dianggap mereka sebagai sesuatu yang menyusahkan? Selama ini yang sering dikambinghitamkan adalah masalah sistem penggajian yang buruk. Remunerasi bagi pegawai negeri yang dianggap kurang memadai dan tidak cukup untuk kehidupan diri dan keluarga membuat perburuan hidden income, yaitu mencari tambahan penghasilan pada saat jam kerja kantor. Hidden income ditengarai dari dua sumber. Pertama, sumber secara legal berupa perjalanan dinas, honorarium kepanitiaan atau tim, dan uang proyek. Kedua, sumber secara illegal berupa dana taktis. Kedua hal tersebut mendorong pegawai negeri untuk memaksimalkan penghasilan tidak resminya. Hal ini membuat penyimpangan semakin besar, wibawa pemerintah dan birokrasi turun, dan mengakibatkan hambatan ekonomi. (Kolom Rhenald Kasali, www.detik.com). Sumber legal pertama dari perjalanan dinas sejak Agustus 2007 tereliminasi sebagian dengan ketentuan biaya at cost

77

FOKUS UTAMA yang memberikan ‘penghasilan tambahan’ sebesar Rp 350.000,00 per hari. Sikutsikutan di kalangan auditor untuk mendapatkan auditan yang jauh dari Jakarta melalui penerbangan yang cukup melelahkan mulai dihindari. Hal tersebut dikarenakan uang yang diterima ketika melakukan audit di Bandung misalnya, dibandingkan yang diterima dengan audit di Makassar, Manado, ataupun di Ambon akan sama dan tidak ada ‘kelebihan’ biaya transpor dan hotel yang dapat dikantongi. Biaya transportasi dan hotel akan diberikan sesuai dengan kenyataan yang dibayarkan. Jadi kalau tidak ada bukti pengeluaran, maka tidak ada penggantian atau pembayaran untuk komponen tersebut. Pejabat daerah yang menjadi auditan pun tidak perlu pusing dengan kehadiran auditor lantaran tidak harus memikirkan bagaimana memberikan pelayanan hotel atau penginapan bagi tamunya, karena biaya hotel dan penginapan akan dibayar dengan sistem at cost tersebut. Pembelian tiket oleh auditan pun tak perlu menjadi beban pikiran yang biasanya disampaikan dengan istilah basa basi sebagai pelayanan kepada ‘tamu’. Sistem pembayaran perjalanan dinas seperti ini termasuk cara mengubah budaya kerja pegawai negeri, karena ia tidak lagi ‘mengharapkan’ uang tiket ataupun biaya hotel ditackle oleh pihak auditan atau tuan rumah yang dikunjungi. Pegawai negeripun akan berupaya mencari tempat penginapan yang layak sesuai dengan kriteria aturan, dan akan meninggalkan penginapan yang dulunya menjadi ‘idaman’-nya. Semua biaya akan dibayar berdasarkan aturan biaya perjalanan dinas. Pimpinan auditor juga merasa ‘aman’ dari hujatan penempatan dalam penugasan ke luar daerah, karena tugas ke kota Bogor akan mendapatkan ‘hasil’ yang sama dengan tugas ke Bireun di Nangro Aceh Darussalam

88

ataupun ke Maros di Sulawesi Selatan. Dan ... perburuan hidden cost pun berhenti. Menurut teori Kewirauisahaan Pemerintah, orang-orang yang bekerja di pemerintah bukan menjadi permasalahan, tetapi sistem kerja yang menjadi problem. Mengapa orang-orang menganggap pegawai swasta berbeda dengan pegawai negeri? Hal ini dapat dilihat dari segi masing-masing, yaitu: 1. Sektor swasta: a. Seluruhnya dibiayai dari para pelanggan, b. Berusaha untuk mendapatkan profit/ keuntungan, c. Pimpinan perusahaan membuat keputusan yang cepat ‘di balik pintu’. 2. Sektor pemerintah: a. Kebanyakan dari institusi pemerintah dibiayai melalui persetujuan anggaran pihak legislatif, b. Berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat, c. Pejabat mengambil keputusan lambat karena melalui proses demokrasi. Melalui kewirausahaan, suatu organisasi tetap menggunakan sumberdaya yang dimiliki dengan cara-cara baru agar dapat mengoptimalkan produktivitas dan kinerjanya. Ini berarti bahwa setiap unit di lingkungan instansi pemerintah harus berusaha secara terus menerus agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Reformasi birokrasi Kini sering digembar-gemborkan tentang reformasi birokrasi yang mempunyai arti sangat penting dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Event Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi pun digelar oleh KPK pada 4-5 Desember 2007 di Jakarta Convention Center. Mungkin hal tersebut terkait dengan Hari Anti Korupsi

FOKUS UTAMA Sedunia pada 10 Desember. Kita perlu sambut gembira berbagai event yang terkait dengan pemberantasan korupsi tersebut. Demikian juga kita sambut pemilihan Ketua KPK yang baru, Antasari Azhar, sekalipun timbul kontroversi. Kita harus menerima dengan kritis dan berharap agar beliau dapat melanjutkan, bahkan meningkatkan, upayaupaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pendahulunya. Ada empat konsep yang dipergunakan dalam menuju reformasi birokrasi, yaitu (a)indikator prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peranserta, (b)penelusuran jejak kepemerintahan, (c)model reformasi birokrasi, dan (d)reformasi birokrasi pemerintah. Inisiatif yang pernah dilakukan antara lain adalah penerapan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam reformasi manajemen keuangan pemerintah kaitannya dengan otonomi daerah; dan sosialisasi tentang pengembangan budaya kerja aparatur negara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Menneg PAN, Taufik Effendi dalam menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia antara lain menyatakan bahwa untuk mencegah terjadi korupsi harus didahului dengan sistem pemerintahan yang baik. Diakuinya bahwa Indonesia belum punya sistem administrasi dan penyelenggaraan negara serta pelayanan publik yang baik. (Media Indonesia, 10 Desember 2007). Dalam KepmenPAN Nomor 25 Tahun 2002 telah ditetapkan tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja yang merupakan pedoman dan mekanisme dalam melaksanakan dan memantau pengembangan budaya kerja aparatur negara pada lingkungan instansi/ lembaga masing-masing. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung jawab moral aparaturnya

secara terus menerus dan konsisten, sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. Pedoman pengembangan budaya kerja aparatur negara berisi nilai-nilai dasar dalam melaksanakan pekerjaan yang diinventarisasi oleh Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Jumlahnya ada 17 pasang dan sudah pernah diseminarkan dengan menghadirkan para pakar, di antaranya Dr. Nurcholis Madjid (alm.), dan perwakilan dari instansi pemerintah. Sosialisasinya belum membuahkan harapan sebagaimana kandungan dan maksud dalam nilai-nilai dasar budaya kerja dimaksud. Implementasinya juga belum menampakkan dalam wujud kinerja, yang apabila dikaitkan dengan reformasi birokrasi, maka pelaksanaan nilai-nilai budaya kerja tersebut secara implisit terkandung konsep reformasi birokrasi. Memang niat dan konsep reformasi birokrasi sudah ada dan sudah bergulir, namun belum optimal dan belum dapat dilihat oleh masyarakat secara signifikan karena berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Lihat saja di lingkungan Departemen Agama. Banyak perubahan yang nampak. Apalagi Menteri Agama Mohammad M. Basyuni termasuk yang kenceng memberantas korupsi di lingkungan departemen yang dipimpinnya. Sampai-sampai ketika ramai masalah sunami di Aceh, sebuah majalah terbitan ibukota pernah memuat artikel tentang ‘Gelombang Basyuni’. Artikel tersebut menyebut-nyebut penggeseran sejumlah pejabat eselon II pusat. Selama orang-orang yang terlibat di bidang pemerintahan mau belajar dan berusaha menjadi lebih baik, organisasi dalam lingkungan pemerintah akan tetap hidup dan mengembangkan budaya kerja untuk memenuhi harapan masyarakat. #mmc

99

FOKUS UTAMA Pakta Integritas Pakta integritas adalah pernyataan atau janji tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakta integritas merupakan sistem ekstra yudisial (di luar hukum) namun masih dalam kerangka hukum yang yang berlaku, baik peraturan pemerintah maupun undangundang anti korupsi. Makna integritas secara harfiah, pakta berarti janji, perjanjian, persetujuan; dan integritas berarti amanah, kesetiaan, sifat jujur dan lurus. Hal ini mengandung arti bahwa setiap orang yang menandatangi pakta integritas adalah setuju dan berjanji untuk melakukan kejujuran, tidak munafik, dan konsisten atau istiqomah. Tidak munafik berarti jika berkata tidak berdusta, bila berjanji akan menepati, dan ketika diberi amanah tidak akan berkhianat. Jadi integritas yang diikrarkan baik tertulis maupun lisan adalah upaya untuk membersihkan lingkungan sendiri, apakah ada penyimpangan, aset yang hilang, atau pengelolaan yang tidak benar. Dengan demikian ‘rumah’ yang ditempati menjadi bersih, tidak malu dan tidak takut jika suatu saat diperiksa atau diaudit oleh pihak Itjen, BPKP, atau pihak manapun juga. Pepatah mengatakan: Jika kamu kehilangan harta, sebenarnya kamu tidak kehilangan. Jika kamu kehilangan kesehatan, kamu kehilangan sesuatu. Namun jika kamu kehilangan integritas, maka kamu kehilangan segalanya. Mengapa diberlakukan pakta integritas? Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah korupsi di jajaran birokrasi yang meliputi: (a)korupsi administrasi, (b)korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik, dan (c)korupsi dalam pelayanan publik dan lain-

10 10

lainnya. Jadi, pakta integritas berkaitan erat dengan pemberantasan korupsi. Memang korupsi tidak seluruhnya dapat dipantau, namun dapat dikontrol melalui kombinasi etika perilaku, dan tindakan hukum tegas. Pakta integritas dapat dijadikan alat kontrol dengan menekankan asas-asas: (a)tidak memikirkan diri sendiri, (b)integritas yang tinggi, (c)obyektivitas, (d)akuntabilitas, (e)keterbukaan, (f)kejujuran, dan (g)kepemimpinan. Penerapan pakta integritas Pakta integritas di setiap institusi publik diterapkan dengan cara: a. Memastikan bahwa semua kegiatan dan keputusan dilakukan secara transparan, b. Semua proyek atau pekerjaan yang dilaksanakan, jasa yang diberikan atau diterima, serta barang atau material, dipasok ke institusi oleh pemasok tanpa ada manfaat atau keuntungan finansial tambahan dalam bentuk apapun di luar yang ditetapkan secara hukum, c. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para pejabat tidak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan pihak-pihak di luar institusi. Ada beberapa elemen dan karakteristik dari Pakta Integritas yaitu: (a)proses pengambilan keputusan dibuat sederhana dan transparan, (b)pernyataan atau janji dari pejabat dan karyawan yang ditandatangani baik secara individu maupun secara bersama-sama dengan kontraktor/pemasok dalam bentuk Pakta Integritas, (c)mekanisme untuk pengaduan atas pelanggaran pakta integritas, (d)pihak pemantau independen atas pelaksanaan pakta integritas, (e)mekanisme insentif dan disinsentif, (f)mekanisme penyelesaian konflik yang cepat, murah, dan mangkus,

FOKUS UTAMA dan (g)perlindungan bagi saksi pelapor. Isi pakta integritas Pernyataan atau janji yang ditandatangani dalam pengadaan barang dan/atau jasa berisi 4 hal, yaitu: 1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses lelang yang diikuti; 3. Dalam proses pengadaan berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan; 4. Apabila melanggar hal-hal yang telah

dinyatakan dalam Pakta Integritas, penandatangan bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk memahami dan melaksanakan pakta integritas telah disiapkan modul, yaitu kumpulan aturan pelaksanaan yang rinci meliputi segala aspek yang diperlukan dalam r a n g k a melaksanakan pakta integritas secara benar dan efektif. Modul difokuskan pada (a)larangan menerima dan memberi sesuatu tidak sesuai dengan ketentuan, (b)pengadaan barang/jasa pemerintah yang bebas korupsi, (c)pelaksanaan anggaran sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan (d)penegakan disiplin karyawan. Kiat Kementerian PAN Untuk menggiatkan pelaksanaan pakta integritas, Kementerian PAN telah mengambil langkah-langkah berupa: 1. Penetapan Modul Pakta Integritas Kementerian PAN tanggal 17 April 2006. 2. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian PAN dan Forum Pemantau Independen tanggal 17 April 2006.

11 11

FOKUS UTAMA 3. Penerbitan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/06/M.PAN/4/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas yang isinya mengharapkan agar penerapan pakta integritas diikuti oleh semua instansi pemerintah sebagai wujud komitmen dalam pencegahan korupsi yang dimuai dari instansi masingmasing. 4. Sosialisasi modul. 5. Pencetakan dan penempatan atribut pakta integritas di tempat strategis Kantor Kementerian PAN. 6. Pembuatan dan pengoperasian Kotak Saran Pakta Integritas di lobi Kantor Kementerian PAN, termasuk perlindungan terhadap pemberi saran/ aduan. Pengikrar pakta integritas Membangun pulau-pulau integritas berarti membangun program atau wiayah yang bebas korupsi. Negara yang telah melaksanakan pakta integritas antara lain adalah (secara apfabetik) Bosnia, Brazil, Cheko, Filipina, Hongkong, India, Indonesia, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Latvia, Malaysia, Meksiko, Pakistan,dan Venezuela. Bagaimana dengan instansi pemerintah di Indonesia? Sudahkan semua instansi tersebut menyatakan akan ‘talak tiga’, tidak mau mendekati lagi KKN? Pada tanggal 9 Desember 2005, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Menneg PAN) memprakarsai penandatanganan Pakta Integritas, suatu pernyataan janji bahwa Menneg PAN beserta seluruh jajarannya akan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas. Isi naskah pakta integritas yang ditandatangani ada 7 butir, yaitu: 1. Menggunakan segala potensi yang dimiliki untuk mempercepat

12 12

pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004. 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 3. Melaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Kementerian Negara PAN menjadi perwujudan suatu pulau integritas yang efektif di Indonesia. 4. Memerintahkan seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan Kementerian Negara PAN untuk menandatangani pakta integritas dan melaksanakannya secara konsisten. 5. Melibatkan lembaga independen untuk memantau penerapan pakta integritas di lingkungan Kementerian Negara PAN. 6. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan pakta integritas di lingkungan Kementerian Negara PAN. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya. Empat bulan setelah itu, tepatnya pada 17 April 2006 seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Negara PAN dan Tim Pemantau Independen menandatangani Pakta Integritas. Bunyi naskah yang ditandatangani berisi 5 butir, yaitu: 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Melaksanakan pakta integritas berdasarkan Modul Pakta Integritas yang telah ditetapkan. 3. Memerintahkan seluruh pejabat dan karyawan yang ada di bawah pengawasan saya untuk melaksanakan pakta integritras secara konsisten. 4. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan pakta integritas di lingkungan

FOKUS UTAMA Kementerian Negara PAN sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya. Setelah Menneg PAN memprakarsai ikrar pakta integritas, sejumlah pimpinan instansi pusat juga melakukan hal sama dalam penandatanganan pakta integritas. Secara berurutan, pimpinan instansi pusat tersebut adalah: (a)Menteri Komunikasi dan Informatika, (b)Menteri Pertanian, (c)Menteri Agama, (d)Ketua Badan Kehormatan DPRRI, (e)Wakil Ketua MPR, dan (f)Sejumlah anggota DPR-RI. Pulau-pulau integritas yang dibangun di Indonesia secara berurutan di bangun oleh para pimpinan instansi daerah. Mereka adalah (1)Bupati Solok, Sumatera Barat, (2)Walikota Bekasi, (3)Ketua DPRD Kota Bekasi, (4)Ketua KADIN Kota Bekas, (5)Bupati Bogor, (6)Bupati Halmahera Tengah, (7)Bupati Sumbawa, (8)Walikota Bukittinggi, (9)Walikota Pangkal Pinang, (10)Walikota Bogor, (11)Walikota Bandung, (12)Walikota Cimahi, (13)Bupati Sukabumi, (14)Bupati Cianjur, (15)Ketua KADIN Kota Bogor, (16)Ketua KADIN Kabupaten Bogor, (17)Walikota Depok, (18)Walikota Yogyakarta, (19)DPRD Kota Bandung, dan (20)Walikota Tasikmalaya. Karena penerapan pakta integritas di kalangan instansi pemerintah pertama kali dilakukan di Kabupaten Solok, tak ayal para pejabat instansi pemerintah yang ingin mempelajari kunci sukses pelaksanaan pakta integritas banyak berkunjung ke Solok. Bahkan pada event kegiatan nasional di Jakarta, Kabupaten Solok diberi kesempatan untuk presentasi kesuksesan pakta integritas. Selain instansi pemerintah, ada Institusi nonpemerintah yang melaksanakan pakta integritas adalah (a)Rektor Universitas Djuanda, Bogor, (b)PT Bakri & Brothers Tbk., (c)PT Bakri Sumatra Plantation Tbk., (d)PT

Jamsostek, (e)PT Bakri Telecom Tbk., (f)PT Bank BTN, (g)PT Fadjar Bumi Sakti, (h)Tovan Group, (i)Perum Bulog, (j)PT Askrindo, dan (k)PT Pertamina. Langkah penandatangan pakta integritas juga dilakukan oleh seluruh jajaran pejabat eselon I dan para pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama. Event tersebut mengambil momentum Rapat Koordinasi Nasional pada triwulan pertama tahun 2007 di Jakarta. Penandatanganan pakta integritas tidak hanya bersifat formalitas, namun sebagai pernyataan janji yang tulus yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten berdasarkan Modul Pakta Integritas yang telah ditetapkan. Dalam modul tersebut perlu ditetapkan target kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai setiap tahun. Berdasarkan penetapan target tersebut para pejabat harus berusaha seoptimal mungkin untuk mewujudkannya. Forum Pemantau Independen Segala penyimpangan yang diketahui oleh masyarakat dapat disalurkan antara lain ke Forum Pemantau Independen (FORPI). Sesuai dengan namanya, mereka terdiri dari orang-orang bukan dari jajaran pegawai negeri. Penyampaian informasi penyimpangan dapat dilakukan secara cepat melalui pesan singkat (sms) ke anggota FORPI, yaitu: 1. Kuswartini Suhel, dari Transparency International Indonesia, telepon 0816182-3510; 2. Endro Utomo Notodisuryo, dari Transparency International Indonesia, telepon 0816-786-807; 3. Ai Mulyadi Mamoer, dari Indonesia Procurement Watch, telepon 08161-900900; 4. Budihardjo Hardjowiyono, dari Indonesia Procurement Watch, telepon 0811-861643;

13 13

FOKUS UTAMA 5. Arif Hidayat, dari Masyarakat Transparansi Indonesia, telepon 0815614-7094. Mekanisme dan hubungan kerja antara FORPI dan pelaksana Pakta Integritas diatur sebagai berikut: a. Forum menerima pemberitahuan secara tertulis dari unsur-unsur pelaksana pakta integritas tentang jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. b. Forum dapat meminta klarifikasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya. c. Forum melaporkan temuannya kepada pejabat yang kompeten baik secara lisan maupun tertulis. Peranserta masyarakat Peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud antara lain dijelaskan bahwa peranserta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pelaksanaannya dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu, masyarakat dapat menyampaikan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara melalui pengaduan masyarakat sebagai kontrol sosial. Pengaduan tersebut sekaligus berfungsi sebagai salah satu tolok ukur atau barometer kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah. Modus pengaduan dibuka seluas-luasnya agar dapat diakses dengan cepat untuk pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, antara lain laporan melalui telepon, faksimili, email, kotak saran, bahkan melalui

14 14

pesan singkat (sms). Namun sayang, akses tersebut belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Bahkan pengaduan yang dimaksudkan untuk perbaikan kinerja aparatur tersebut disalahgunakan untuk laporan palsu atau surat kaleng. Akses melalui pesan singkat akan sulit dilacak pengadu sebenarnya, karena nomor telepon dapat diperoleh dengan mudah dan sangat murah yang dapat dibuang begitu saja setelah puas ‘menfitnah’ seseorang aparatur. Karena itu diperlukan kearifan dari pimpinan unit yang diberi laporan pengaduan tersebut agar tidak terpeleset mengambil keputusan yang salah. Padahal jika pelapor jujur, identitasnya akan dirahasiakan demi perlindungan terhadap dirinya. Di kalangan Inspektorat Jenderal Departemen Agama misalnya, telah diatur agar surat pengaduan diberi kode RHS (Rahasia) yang hanya dibuka oleh Inspektur Jenderal atau Sekretaris Itjen. Jika ingin melakukan penelusuran, surat tersebut akan disampaikan kepada Inspektur setelah nama pelapor dihilangkan, sehingga hanya substansi laporan dan pihak yang diadukan yang dapat diketahui oleh pihak auditor. Setelah melewati kurun waktu satu tahun dari penandatangan pakta integritas di lingkungan Departemen Agama, kita tunggu hasilnya. Adakah temuan signifikan hasil audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional? Jika terjadi penurunan atau bahkan nihil, maka kunci keberhasilan pelaksanaan pakta integritas tersebut perlu disosialisasikan agar instansi lain dapat meniru. Namun, hal ini tidak berarti bahwa keberadaan Inspektorat Jenderal masih tetap diperlukan guna menjaga kelangsungan pelaksanaan kepemerintahan yang baik, yang bebas dari KKN. #mmc

FOKUS UTAMA Garis Besar Pakta Integritas http://www.gtzsfgg.or.id/integrity_pact_gen_outline_id.html Pengertian Pakta Integritas merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Pelaksanaan dari pakta tersebut dipantau dan diawasi baik oleh organisasi masyarakat madani maupun oleh suatu badan independen dari pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut atau yang memang sudah ada dan tidak terkait dalam proses

pengadaan barang dan jasa. Komponen penting lain dalam pakta adalah mekanisme resolusi konflik melalui arbitrasi dan sejumlah sanksi yang sebelumnya telah diumumkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati yang berlaku bagi kedua belah pihak. Tujuan ganda Pakta integritas mempunyai tujuan ganda, yaitu: 1. Mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dalam pengadaan barang dan jasa. 2. Mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan, dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari upaya ‘suap’ untuk mendapatkan kontrak yang pada akhirnya akan mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Komponen Utama Pakta Integritas The core elements of integrity pacts atau komponen utama pakta integritas adalah: a. Komitmen dari kedua belah pihak baik sektor publik maupun

15 15

FOKUS UTAMA swasta untuk membenahi perilaku dalam proses pengadaan barang dan jasa. b. Pakta formal antara kedua belah pihak mengenai pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN. c. Mengumumkan setiap bentuk pembayaran maupun nama-nama dari pihak atau agen yang terkait dengan proses. d. Peningkatan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, misalnya pengumuman kepada masyarakat melalui papan informasi, pemberian informasi melalui internet, atau melalui penyelenggaraan dengar pendapat (sesuai dengan kebutuhan daerahnya). e. Organisasi pemantau yang partisipatif dan independen. f. Mekanisme pemantauan dan pengawasan. g. Mekanisme resolusi konflik (arbitrasi). h. Pemberian insentif dan sanksi bagi aparatur pemerintah dan sanksi serta kemungkinan besar pemberian insentif kepada perusahaan-perusahaan yang bersaing. Hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pakta integritas adalah: 1. Kemauan politik yang merupakan suatu prasyarat pelaksanaan pakta integritas 2. Pakta integritas tidak hanya diterapkan dalam kontrak mendirikan bangunan dan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga diperlukan dalam pemilihan: konsultan, pihak pembeli asset negara dalam proses privatisasi, penerima perijinan, atau dalam pelayanan yang diatur oleh pemerintah. 3. Jika pihak penyedia barang dan jasa telah menerapkan peraturan penyelenggaraan perusahaan, hal ini akan sangat mendukung terselenggaranya pakta integritas. 4. Pakta integritas harus diterapkan pada

16 16

setiap tahap dalam proses, yang diawali dari tahap analisis kelayakan dan persiapan, diikuti dengan proses seleksi, kemudian ke tahap pelaksanaan, penyerahan, dan penerimaan barang dan jasa. 5. Sanksi untuk kasus infraksi oleh seorang penawar sebaiknya termasuk penolakan atau pembatalan kontrak, penyerahan jaminan dan/atau jaminan penawaran, kerugian likuidasi yang sesuai bagi aparat pemerintahan dan penawar lainnya, dan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) untuk penawaran berikutnya. Jika pegawai negeri sipil melakukan pelanggaran peraturan, berlaku sanksi pidana dan sanksi disiplin/administrasi. (Based on: The Integrity Pact: The Concept, the Model and the Present Applications. A Status Report, as of December 31st, 2002.)!mmc

FOKUS UTAMA Model Pengembangan Budaya Kerja ala Menpan Membangkitkan Kesadaran Sebagai Bangsa Yang Merdeka Pengembangan budaya kerja harus mampu mengembalikan semangat juang dan membangkitkan kesadaran sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dengan jiwa patriotisme dan kebangsaan yang utuh sehingga mampu mengembalikan martabat,kehormatan, harga diri, dan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya tinggi. Perbaikan citra birokrasi Pada umumnya masyarakat menilai bahwa kinerja aparatur negara selama ini sangat lamban, segala urusan berbelit-belit sehingga terlalu mahal dan boros, kualitas kerjanya rendah, miskin informasi, lebih mementingkan diri sendiri, melakukan praktek KKN. Ulah sebagian aparatur yang terlalu banyak dan mencampuri urusan warga menyebabkan kualitas pelayanan rendah, rakyat menanggung beban hidup yang semakin berat akibat besarnya hutang negara dan tingginya biaya hidup serta naiknya pajak dan berbagai pungutan. Hal tersebut terjadi karena rendahnya integritas, disiplin dan profesionalisme. Aparatur negara dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebetulnya merupakan amanah rakyat yang dipercayakan kepadanya. Arah kebijakan pengembangan budaya kerja jangka panjang untuk membentuk aparatur negara yang beretika, bermoral, profesional, berdisiplin, kreatif, produktif, berdaya saing tinggi, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan good governance sekaligus memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa secara lestari. Sasarannya adalah untuk memperbaiki citra birokrasi dan kepercayaan masyarakat, mengembangkan nilai-nilai moral dan produktivitas, memperbaiki persepsi, sikap

mental, dan perilaku serta kinerja aparatur negara. Manfaat ganda pengembangan budaya kerja adalah bagi aparatur dan bagi instansinya. Pengembangan budaya kerja dapat diterapkan secara efektif pada setiap kelompok kerja di semua tingkatan organisasi pemerintahan negara, mulai dari kelompok kerja tingkat sidang kabinet, Menko, pimpinan departemen/lembaga, pimpinan Pemda provinsi dan kabupaten/ kota, sampai dengan tingkat kelurahan. Masalah mendasar Pengembangan budaya kerja dapat meningkatkan sinergi pelaksanaan dan manfaat program strategis pemerintah, sehingga seluruh kemampuan dan potensial aparatur negara dapat dipersiapkan dan diarahkan untuk mengatasi masalah mendasar secara nasional yang berkaitan dengan pengembangan sikap mental dan perilaku, persatuan dan kesatuan bangsa, politik dan pemerintahan, manajemen dan pelayanan publik, dan pemanfaatan iptek dalam jajaran birokrasi pemerintah. Sikap mental dan perilaku aparatur yang perlu diatasi adalah kurangnya integritas, komitmen, dan konsistensi pada visi dan misi, disiplin, profesionalisme, kreativitas, kebersamaan, kepekaan pada perubahan lingkungan streategis dan kurang bertanggung jawab sehingga kinerjanya rendah, pelayanan masyarakat kurang bermutu, dan banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Melalui pengembangan budaya kerja harus dapat digali akar masalah dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi terjadinya konflik sosial secara vertikal maupun horisontal dengan mengoptimalkan

17 17

FOKUS UTAMA peran aparatur negara yang profesional dan netral sebagai alat pemersatu bangsa. Pengembangan budaya kerja harus mampu membangkitkan kesadaran sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dengan jiwa patriotisme dan kebangsaan yang utuh sehingga mampu mengembalikan martabat,kehormatan, harga diri, dan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya tinggi. Pengembangan budaya kerja harus mampu menyadarkan aparatur negara mengenai kondisi sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan akibat dari disorientasi strategi pembangunan nasional dan mismanagement pengelolaan sumber kekayaan alam dan sumber daya lainnya pada masa lalu yang mengakibatkan bangsa Indonesia terpuruk menjadi miskin, terhimpit hutang, dan tergantung pada donor. Pengembangan budaya kerja harus mampu mengembalikan semangat juang untuk mengembalikan harga diri sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, dengan cara meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawabnya dalam mengelola kekayaan alam dan sumber daya lainnya secara efisien dan bertanggung jawab bagi kemakmuran rakyat. Di bidang pembangunan politik dan tata pemerintahan yang baik, pengembangan budaya kerja harus mampu memberikan wawasan yang luas, pengertian yang jelas dan benar mengenai konsep dasar dan prinsip-prinsip good governance, posisi dan fungsi aparatur negara yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Intinya sebenarnya sama dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Oleh karena itu reformasi dan desentralisasi harus berjalan di atas rel hukum dan nilai-nilai moral Pancasila agar tidak menjadi anarki. Pengembangan budaya kerja harus mampu memberikan pemahaman mengenai reformasi sistem manajemen pelayanan

18 18

masyarakat, antara lain menyangkut (a)kejelasan hubungan dan tanggung jawab dalam sistem pengambilan keputusan strategis (politis) oleh DPR/DPRD dan keputusan pelaksanaan administrasi negara (eksekutif), (b)organisasi pemerintahan yang ramping dan sehat, (c)penerapan sistem pengendalian manajemen mutu pelayanan masyarakat, dan (d)mengelola perubahan sikap mental dan perilaku aparatur negara sebagai pelayan masyarakat secara berencana, bertahap, dan berkelanjutan. Inti good governance Inti dari good governance adalah menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan hak-hak dan kewajiban warga negara secara tertib, baik dan benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari segi politik, moral, hukum, teknis, finansial, administratif, sosial, dan budaya. Banyak kendala dalam pelaksanaan reformasi dan desentralisasi karena masalah yang komplek dan kondisi sosial politik ekonomi masa lalu yang buruk, dan perbedaan persepsi serta pemahaman terhadap berbagai peraturan pemerintah serta berkembangnya kepentingan sempit dan jangka pendek yang berorientasi pada kedaerahan, golongan, dan lain-lain. Kiranya diperlukan instruksi presidenu untuk melaksanakan budaya kerja sebagai pedoman sikap dan perilaku guna mewujudkan etos kerja aparatur negara yang bermoral, profesional, berdisiplin, kreatif, netral dan bertanggung jawab. Contoh sederhana suasana yang kurang kondusif adalah proses pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Peraturan atau prosedur yang seharusnya ada yang sudah ditulis dan dipasang, namun dengan huruf yang susah dibaca dan memasangnya tidak di tempat yang mudah terlihat oleh setiap orang yang

FOKUS UTAMA datang ke kantor tersebut ketika mau mengurus pendaftarannya. Apa tujuan dari pemasangan aturan tersebut, jika ingin memberikan pelayanan yang baik? Mengapa tidak ditulis dengan huruf yang besar tentang biaya nikah, sehingga orang tahu jumlah yang harus dibayarkan secara resmi? Bahkan di sebagian KUA ada yang meminta jumlah uang yang cukup tinggi

menurut ukuran atau aturan yang dimaksudkan oleh Departemen Agama pusat. Pak Tulus, sebut saja seseorang yang mempunyai pengalaman pahit dalam pendaftaran nikah, kaget ketika diberitahu bahwa pungutan yang dikenakan sebesar Rp 800.000,00. Ketika ditanyakan apa bukan Rp 30.000,00 sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Agama, maka ada jawaban yang merefer tentang penghapusan aturan itu yaitu pencabutan aturan untuk tidak memungut biaya selain Rp 30.000,00. Untuk mempercepat pemberantasan KKN nilai-nilai budaya kerja harus ditransformasikan ke dalam setiap perumusan kebijakan publik, proses penyusunan peraturan perundangan,

penataan organisasi dan tatalaksana, penyehatan sistem pengendalian manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga pengawasan internal/melekat (built-in control) dan pengawasan masyarakat (social control) dapat berfungsi secara sangkil dan mangkus. Sosialisasi pengembangan budaya kerja harus diintensifkan memalui media massa oleh para pakar yang berintegritas tinggi atau terpercaya, dan melalui diklat teknis pengembangan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah termasuk BUMN/BUMD. S e b a i k n y a pengembangan budaya kerja juga disosialisasikan melalui sistem pendidikan nasional. Sebagai perbandingan, Singapura m e n e k a n k a n pengembangan kreativitas dan etos kerja secara mandiri maupun berkelompok melalui pendidikan sejak dini. Pemahaman Budaya Kerja Untuk dapat mengembangkan budaya kerja, perlu pemahaman terhadap nilai-nilai dasar budaya kerja sebanyak 17 pasang, yaitu: komitmen dan konsisten terhadap visi dan misi organisasi, wewenang dan tanggung jawab, keikhlasan dan kejujuran, integritas dan profesionalisme, kreativitas dan kepekaan, kepemimpinan dan keteladanan, kebersamaan dan dinamika kelompok kerja, ketepatan dan kecepatan, rasionalitas dan kecerdasan emosi, keteguhan dan ketegasan, disiplin dan keteraturan kerja, keberanian dan kearifan,

19 19

FOKUS UTAMA dedikasi dan loyalitas, semangat dan motivasi, ketekunan dan kesabaran, keadilan dan keterbukaan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat memahami budaya kerja dimaksud, pertama kali adalah memahami arti atau pengertian dari setiap kata yang dipakai dalam istilah budaya kerja tersebut. Bagaimana kondisi saat ini terhadap nilai budaya kerja dimaksud, dan bagaimana yang seharusnya atau yang diinginkan. Jika kita tahu kondisi yang seharusnya, selanjutnya kita perlu mengetahui langkah apa saja yang diupayakan untuk mencapai kondisi yang diinginkan tersebut. Berikut adalah tujuh buah contoh dari pemahaman budaya kerja, yang terkait dengan (a)komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi; (b)wewenang dan tanggung jawab; (c)keikhlasan dan kejujuran; (d)integritas dan profesionalisme; (e)kreativitas dan kepekaan; (f)kepemimpinan dan keteladanan; dan (g)kebersamaan dan dinamika kelompok. a. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi Pengertian Komitmen = kesepakatan atau janji untuk melakukan sesuatu. Konsistensi =

ketepatan, ketaatan, dan kemantapan dalam bertindak. Visi = pandangan ke depan. Misi = tugas yang diemban. Organisasi = kelompok orang atau badan untuk mencapai tujuan. Jadi komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi berarti kesepakatan bersama untuk melaksanakan tugas yang diemban dan ditetapkan oleh sekelompok orang atau badan yang terikat dalam satu wadah dengan tujuan tertentu. Keadaan saat ini Sampai saat ini komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi masih rendah karena belum memahami benar maksud visi dan misi, dan masih ada kepentingan pribadi dan golongan yang lebih menonjol bila dibandingkan dengan tujuan organisasi. Contoh: Aparatur tidak disiplin dalam menjalankan visi dan misi instansi karena menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dsb. Keadaan yang seharusnya 1. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi harus dapat ditingkatkan. 2. Penyelarasan kepentingan pribadi dan organisasi. 3. Kepentingan negara harus ditetapkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cara mencapai 1. Perumusan visi dan misi yang tepat dan dimengerti. 2. Visi dan misi supaya menjadi acuan kerja (kebijakan, program, prosedur, dll.) 3. Pimpinan supaya cermat dalam menggerakkan organisasi sesuai visi dan misi. 4. Disiplin yang ketat untuk bekerja taat asas. 5. Peranan komitmen pada visi dan misi yang menggetarkan semangat dan motivasi sangat penting untuk

20 20

FOKUS UTAMA menggalang kebersamaan menuju tujuan bersama. 6. Komitmen dan keteladanan unsur pimpinan sangat berpengaruh dalam mengembangkan, memantapkan, dan melestarikan budaya kerja.

tersebut dapat ybs dapat dipindahkan ke posisi yang kurang baik. 2. Anggota keluarga dipermudah izin bisnis, meskipun mengganggu kepentingan umum. Aparatur disalahkan karena dianggap menyalahgunakan wewenangnya.

b. Wewenang dan tanggung jawab Pengertian Wewenang = hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Tanggung jawab = keadaan menanggung sesuatu. Bila salah dapat dituntut, disalahkan, dan diperkarakan Jadi, seorang aparatur negara dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan posisi jabatannya. Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan tersebut hendaknya dijalankan dengan baik agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Keadaan saat ini 1. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab aparatur saat ini belum seimbang. 2. Evaluasi umum oleh masyarakat masih menemukan rasa tanggung jawab yang rendah, wewenang yang kurang jelas, dedikasi yang rendah serta sistem manajemen pelayanan yang masih kurang baik sehingga layanan aparatur kepada masyarakat masih jauh dari harapan, baik kualitas, kepastian, maupun sikap aparaturnya. Hal tersebut disebabkan masih ada kekuasaan yang berlebihan pada masa pemerintahan yang lalu dan belum dapat diperbaiki sepenuhnya. Banyak wewenang dan tanggung jawab yang belum diatur sesuai kebutuhan organisasi bagi upaya peningkatan prestasi kerja. Contoh: 1. Pejabat yang melayani atasan secara berlebihan meskipun perintahnya tidak benar. Jika tidak mengikuti perintah

Keadaan yang seharusnya a. Wewenang dan tanggung jawab aparatur dipertegas serta memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi yang menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan kebijakan yang berlaku. b. Upaya maksimal perlu dilakukan untuk mengembangkan budaya kerja yang dapat mendukung bahkan menjamin peningkatan layanan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan mempertinggi kinerja aparatur pemerintah. Cara mencapai a. Penegasan wewenang dan tanggung jawab secara rinci dan jelas. b. Pelaksanaan tugas harus tunduk kepada sistem/tata kerja dan bukan kepada perorangan. c. Bekerja taat asas diikuti dengan law enforcement. c. Keikhlasan dan kejujuran Pengertian 1. Ikhlas dalam norma etika dan agama dapat diartikan sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan dan semata-mata demi Tuhan (lillahi ta’ala), khususnya yang berdampak positif pada orang lain. 2. Kejujuran atau dikenal dengan kata siddiq, adalah komponen rohani yang memantulkan berbagai sikap yang

21 21

FOKUS UTAMA berpihak kepada kebenaran dan sikap moral yang terpuji (morally upright). 3. Jujur adalah orang yang benar dalam semua kata-kata, perbuatan dan keadaan batinnya. Jujur adalah perilaku yang diikuti dengan sikap tanggung jawab atas hal yang diperbuat. 4. Kejujuran berarti juga kebenaran untuk mengatrasi dirinya sendiri. Berani untuk berkonfrontasi dengan segala kebatilan yang bertentangan dengan suara kalbunya. Keadaan saat ini 1. Dalam praktek di lapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, antara jujur dan tidak jujur. 2. Banyak masalah yang timbul dalam era reformasi yang merupakan akibat ketidakjujuran dalam era Orde Baru dalam pemberian informasi kepada masyarakat. 3. Pejabat atasan yang KKN akan menyebabkan sifat KKN pula pada para pejabat bawahan dan karyawannya. Hal tersebut disebabkan: 1. Atasan memberi tip kepada pejabat yang sudah menjadi tradisi, kebiasaan yang sudah mengakar. 2. Gaji pegawai pemerintah yang terlalu kecil. 3. Contoh tidak baik yang diberikan oleh pimpinan atau atasan, menyangkut aspek kepemimpinan dari aparatur negara. Contoh: a. Di Indonesia, memberi tip pada pejabat justru sudah menjadi tradisi di kalangan aparat sejak zaman Belanda. Lama kelamaan pemberian ini menjadi kebiasaan, keharusan, bahkan pemaksanaan dan pemerasan. Seseorang yang ditangkap polisi lalu lintas mau tidak mau harus memberikan uang kepada petugas tersebut kalau ingin

22 22

memperoleh SIM-nya kembali. b. Ketidakikhlasan aparatur negara dalam melaksanakan tugas juga disebabkan oleh gaji yang terlalu kecil dibandingkan dengan swasta. c. Seperti halnya keikhlasan, kejujuran pun sulit diukur secara obyektif. Dalam mengungkapkan pendapatan yang sebenarnya, petugas pajak sendiri ikut membantu mark down pembukuan, agar pajak yang dibayar dapat lebih rendah. Sebaliknya, konsultan keuangan akan membantu mark up pembukuan agar lebih mudah mendapat kredit dari bank. Keadaan yang seharusnya a. Kejujuran yang berpegang pada obyektivitas sangat diperlukan dalam pembuatan rencana, penentuan kebijakan, pengambilan keputusan, penentuan anggaran dsb. b. Aparat dalam melaksanakan tugas seharusnya secara profesional tanpa motivasi lain harus yakin bahwa pekerjaan itu merupakan amanah yang harus ditunaikan sebaik-baiknya. c. Keikhlasan dapat dicontohkan seorang ibu yang menyusui anaknya tanpa motivasi lain, kecuali bahwa pekerjaan itu amanah yang harus ditunaikan sebaikbaiknya dengan rasa tanggung jawab. d. Aparatur negara yang bersih (jujur dan ikhlas) menjadi kunci bagi pertumbuhan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah, sehingga pemerintah menjadi credible dan berwibawa. Cara mencapai Untuk meningkatkan keikhlasan dan kejujuran kerja di kalangan aparatur negara perlu diupayakan 3 hal, yaitu: 1. Peningkatan pendapatan atau kesejahteraan aparatur negara sehingga tidak ada alasan bagi petugas untuk

FOKUS UTAMA meminta dana dari masyarakat. 2. Pengawasan yang ketat dan tidak pandang bulu. 3. Perlu dikembangkan sikap dan perilaku positif (ikhlas, jujur, tidak pamer) di kalangan pimpinan (mulai dari pimpinan nasional) untuk kemudian dicontoh oleh jajaran di bawahnya. Ketiga hal tersebut harus dilakukan sekaligus. Kalau tidak, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. d. Integritas dan profesionalisme Pengertian Integritas = keadaan lengkap tidak terpecahpecah, tidak dapat d i s u a p . Profesionalisme = sikap atau pandangan dalam m e l a k u k a n pekerjaan harus ahli dan dilaksanakan dengan benar, tepat dan serius karena pekerjaan itu sebagai sumber kehidupannya. Jadi, integritas dan profesionalisme adalah seorang yang bekerja dalam sebuah instansi atau lembaga dapat menyatu dengan bidang kerjanya dan sistem yang ada serta tidak melakukan tindakan negatif karena pekerjaan itu sebagai sandaran hidup. Orang yang mempunyai integritas kepribadian adalah orang yang tidak diragukan lagi serta selalu konsisten dalam kata dan perbuatan. Profesional berintikan kepandaian, keahlian, dan ketrampilan tertentu. Profesional adalah orang yang trampil, andal, dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan

profesinya. Orang yang tidak mempunyai integritas biasanya tidak profesional. Profesionalisme pada intinya adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsnya secara baik dan sukses. Contoh: Polisi lalu lintas yang membentak dan menuduh pengemudi sebagai “melawan petugas” ketika pengemudi menanyakan kesalahannya adalah disintegritas kepribadian. Demikian pula pegawai yang tak memiliki integritas tidak dapat diandalkan, sering mangkir, datang terlambat, atau cepat pulang. Keadaan saat ini 1. Banyak aparatur yang integritas dan profesionalismenya rendah, termasuk di kalangan DPR yang biasanya tidak mau disalahkan dan mau menang sendiri. 2. Masalah profesionalisme banyak disoroti oleh masyarakat menandakan bahwa masyarakat belum puas dengan layanan yang diberikan oleh aparatur. Hal tersebut disebabkan oleh: 1. Tidak ada sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai. 2. Banyak wewenang dan tanggung jawab belum diatur sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Faktor lain yang menyebabkan ketiadaan integritas dan profesionalisme, yaitu sistem rekrutmen yang mengandalkan hanya pada ijazah (ijazah lebih penting ketimbang kemampuan yang riil) dan sistem KKN (katabelece, amplop, dll). Keadaan yang seharusnya Aparatur negara yang memiliki integritas akan menerapkan asas profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu diperlukan hal berikut: 1. Diperlukan aparatur yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam menghadapi persaingan. 2. Semua pegawai hendaknya profesional

23 23

FOKUS UTAMA pada bidang tugas masing-masing agar mencapai kinerja yang optimal. 3. Integritas adalah bagian yang sangat penting dan karakter seorang aparatur yang berkembang melalui pembinaan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai moral dan agama yang dianut. Cara mencapai a. Diperlukan peningkatan kesejahteraan, pengawasan, dan contoh keteladanan dari pimpinan. b. Diperlukan prosedur seleksi dan rekrutmen yang ketat berdasarkan kriteria obyektif dan bebas KKN. c. Pemberian reward and punishment berdasarkan merit system yang obyektif dan dimungkinkan untuk mem-PHK PNS seperti pegawai lainnya di sektor swasta. e. Kreativitas dan kepekaan Pengertian Kreativitas = ide baru yang secara spontan muncul dari seseorang karena sesuatu hal yang dianggap penting atau mendesak dalam kehidupanya. Ide tersebut diolah menjadi suatu inovasi yang dapat diaplikasikan pada kerja individu atau organisasi yang lebih baik atau menguntungkan. Inovasi itu dapat baik dan kemudian diadopsi menjadi nilai yang baik dan benar, tetapi dapat pula gagal mencapai sesuatu nilai atau mengandung resiko kalau tidak diwaspadai. Kepekaan = suatu respon seseorang atau organisasi dalam menghadapi suatu peristiwa yang mungkin menguntungkan, merugikan, atau membahayakan. Tingkat kepekaan dapat berbeda bergantung kepada manusia dan peristiwanya. Kepekaan bukan sifat reaktif, tetapi proaktif atau sifat kejelian mengenai peluang. Bila fungsi kepekaan ini dimiliki oleh orang dalam organisasi, mereka akan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di luar

24 24

lingkungan organisasi dan peluang untuk menyelamatkan diri lebih dini dapat disiapkan. Keadaan saat ini a. Ide baru atau kreativitas dari karyawan sering kurang mendapat perhatian karena dianggap mengganggu prosedur. b. Aparat negara umumnya belum peka terhadap keluhan masyarakat yang dilayani. Sebabnya adalah kreativitas dianggap menyimpang dari prosedur yang ada, dan keluhan diabaikan karena kekurangan sarana atau karena penyalahgunaan oleh aparat. Contoh: Ide pupuk organik yang ramah lingkungan membuat aparat yang terkait dengan distribusi pupuk anorganik tersaingi dan mengurangi pendapatan; sebagian aparat kurang peka terhadap proses tender proyek yang kurang terbuka karena praktek KKN. Keadaan yang seharusnya Kreativitas yang menyebabkan peningkatan efektivitas dan efisiensi perlu dihargai dan ditindaklanjuti. Sedangkan keluhan masyarakat terhadap pelayanan harus ditanggapi secara serius dan dicari cara pemecahannya, jika perlu mengubah sistem dan prosedur. Jadi kepekaan dapat menimbulkan kreativitas untuk mengatasis permasalahan. Cara mencapai Memberikan reward bagi aparat yang kreatif dalam meningkatkan tugas dan kewajibannya dan punishment bagi yang masih KKN. Sistem terbuka (transparan) sebaiknya diterapkan dalam rekrutmen, promosi, dan pelayanan masyarakat, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan terhadap aparatur negara yang berkepentingan.

FOKUS UTAMA manggala. f. Kepemimpinan dan keteladanan Pengertian Kepemimpinan = aset manajemen jika cerdik, pandai, berpengalaman, peka, proaktif, dekat dengan bawahan, dan rasional; juru bicara; pelatih dan agen perubahan; bakat dan kecakapan mengajak membimbing, mendorong, komunikasi, dan lain-lain. Gaya kepemimpinan yang bernilai tinggi mempunyai daya tingkat motivasi yang paling efektif untuk keberhasilan manajemen. Lingkupnya tergantung pada tuntutan manajemen dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternal. Keteladanan = sifat pemimpin yang dalam tingkah laku atau perilakunya dapat ditiru atau menjadi teladan; memiliki sifat takwa, profesional, belajar terus, integritas tinggi, rendah hati, murah hati, gembira, silih asihasah-asuh, sabar, tersenyum dan sebagainya. Keadaan saat ini Kebanyakan aparatur negara ingin menang sendiri, tidak mau melihat kekurangan dirinya, bersifat otoriter dan dalam kehidupan sehari-hari sering tidak memperlihatkan sifat yang dapat dicontoh, bahkan sering bertentangan dengan keinginan bawahan. Contoh: 1. Seorang kepada kantor mengharapkan karyawannya rajin, profesional, jujur dll tetapi dirinya sendiri sering terlambat, kurang memiliki sifat integritas dan bertindak semaunya sendiri, sering marah, tidak dapat memberikan jalan keluar secara baik mungkin karena ia kurang profesional. 2. Waktu yang lalu, selalu ada penataran P4 tetapi tingkah laku sehari-hari tidak mencerminkan makna falsafah Pancasila, termasuk juga yang berstatus

Keadaan yang seharusnya Seorang pemimpin harus menguasai manajemen kepemimpinan, dapat mengenal secara mendalam visi dan misi organisasi, dan mengetahui sesuatu yang harus dimiliki bawahan dan kekurangan yang perlu didorong/dibimbing. Tingkah laku kesehariannya harus dapat dicontoh oleh bawahannya dan dalam bidang pekerjaan ia profesional serta menguasai aspek yang diharapkan dari bawahannya. Cara mencapai 1. Rekrutmen pejabat berdasarkan merit system, bukan sekedar ijazah; jika perlu dengan fit and proper test. 2. Memiliki integritas serta profesionalisme yang baik. 3. Memiliki sifat kepemimpinan dan sikap serta perilaku keseharian yang dapat dijadikan contoh. 4. Melalui diklat khusus yang menitikberatkan kepada sifat-sifat manajerial secara praktis. g. Kebersamaan dan dinamika kelompok Pengertian Kebersamaan adalah suatu sikap dan perilaku sekelompok individu yang secara bersama-sama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan. Sikap kelompok individu itu untuk sementara menunjukkan adanya kesatuan perasaan dan aksi karena dorongan bersama dan simpati yang terpusat pada obyek, bantuan, atau ideal yang sama. Dinamika kelompok adalah sikap dan perilaku suatu kelompok yang teratur yang anggotanya mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Keputusan dan pengembangan sikap kelompok disesuaikan dengan situasi yang dialami

25 25

FOKUS UTAMA secara bersama-sama guna mengembangkan ide individu/anggota kelompok ke arah yang lebih maju untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditentukan bersama. Keadaan saat ini 1. Sifat kebersamaan ini jarang ditemui karena masing-masing individu lebih banyak terpaku pada vested interest masing-masing dan enggan menerima resiko yang dapat merugikan setiap individu. 2. Meski tujuan kelompok jelas, tetapi anggotanya biasa menyerahkan segala sesuatu kepada pengurusnya saja dan tidak secara aktif berperan dalam memajukan kegiatan kelompok, sebab masing-masing anggota masih mempunyai vested interest yang tidak rela mengorbankan kepentingan individunya untuk kepentingan kelompok. Sebabnya adalah: a. Sifat individualisme lebih menonjol dari pada kebersamaan. b. Pengurus kelompok sering bertindak sendiri-sendiri dan tertutup tanpa mengikutsertakan anggotanya. c. Peran anggota kelompok umumnya masih kurang dan menyerahkan segala sesuatunya kepada pengurus. Contoh: suatu kelompok yang semula ingin memperjuangkan nasibnya yang terpuruk dan mendapatkan simpati dari anggtota, tetapi saat menjumpai kendala dan melihat kemungkinan resiko yang dapat menimpa masing-masing individu lalu meninggalkan kebersamaannya. Keadaan yang seharusnya a. Setiap individu sejak awal harus tahu tanggung jawab dan resiko dan akan tetap bersiteguh dalam pendirian yang diperjuangkan. b. Pengurus kelompok yang sudah teratur

26 26

harus bersifat transparan dalam segala tingkah laku kelompok dan membuka kesempatan luas bagi anggotanya untuk berperan aktif dalam memajukan kelompok dan bersama-sama konsekuen dalam menanggung resiko yang merugikan individu. Cara mencapai a. Tujuan harus disosialisasikan secara jelas berikut aspek positif dan resikonya, sehingga setiap individu tahu akan sikap dan perilaku yang telah diambil dan berani menangung resiko yang terjadi. b. Sejak awal keanggotaan kelompok harus diseleksi meski tidak terlalu ketat, yang penting mempunyai kepentingan yang sama dan percaya bahwa tujuan itu akan lebih mudah tercapai secara berkelompok. Hubungan anggota dan pengurus terbuka dan setiap permasalahan dikemukakan untuk mendapatkan solusi secara bersama.#mmc

FOKUS UTAMA Membangun Budaya Kerja melalui Pakta Integritas Akselerasi pemberantasan korupsi Penandatanganan pakta integritas merupakan sebuah janji untuk senantiasa bersikap aktif mencegah KKN. Pakta integritas diharapkan dapat mengakselerasi pemberantasan korupsi di lingkungan institusi penandatangan. Jika Menteri Agama adalah urutan keempat dari instansi pemerintah yang melakukan penandatanganan pakta integritas setelah diawali oleh Menpan, hal itu berarti bahwa Departemen Agama mengikrarkan diri untuk memberantas korupsi. Sebab penandatanganan tersebut merupakan bagian dari upaya mengakselerasi pemberantasan korupsi bagi pejabat di lingkungan Departemen Agama. Mengapa Menteri Agama masih perlu menerapkan pakta integritas? Bukankah setiap pelantikan pejabat sudah ada sumpah jabatan? Memang benar, bahwa setiap pejabat yang dilantik harus mengucapkan sumpah. Di antara sumpahnya adalah tidak akan menerima sesuatu berupa apapun dari siapapun yang patut diduga berkaitan dengan jabatannya. Namun substansi sumpah jabatan yang disampaikan di depan pejabat pengambil sumpah trsebut tidak detil. Keberadaan pakta integritas adalah dalam rangka memperkuat hal tersebut. Pakta integritas yang ditandatangani oleh sejumlah pejabat eselon I dan Rektor perguruan tinggi pada triwulan pertama tahun 2007 pada Rapat Koordinasi Nasional Departemen Agama dan ditindaklanjuti oleh pejabat lainnya dimaksudkan untuk memberantas korupsi hingga 0% di lingkungan Departemen Agama. Saat ini korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga

telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Karena itu pemberantasankorupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa, antara lain dengan penerapan pakta integritas. Karena korupsi dan kolusi melibatkan kalangan birokrasi dan pebisnis, maka pakta integritas juga ditandatangani oleh kedua belah pihak. Isi pakta integritras adalah komitmen, yang dipantau oleh lembaga pemantau independen bagi orang-orang yang telah menandatanganinya. Masyarakatpun dapat melakukan pemantauan dan pengawasan dengan melaporkan penyimpangan yang dilihatnya. Budaya kerja Mendefinisikan budaya kerja ternyata tidak gampang. Edgar H. Schein dalam Organizational Culture and Leadership menyatakan bahwa jika dilihat secara cermat dalam teori organisasi, kultur atau budaya kerja dan kepemimpinan adalah dua sisi keping dari satu mata uang yang tidak dapat dipahami hanya dari sisi saja. Memang ada kemungkinan bahwa hal penting yang hanya dilakukan oleh pimpinan adalah menciptakan dan menjaga budaya kerja; dan bahwa bakat yang unik dari pimpinan adalah kemampuannya dalam bekerja dengan budaya tersebut. Ia mencoba menginventarisasi arti budaya kerja dari berbagai pakar, yaitu: 1. Aturan-aturan perilaku yang diobservasi ketika orang berinteraksi, misal bahasa yang digunakan dan ritual sekeliling perbedaan (Goffman, Van Maanen); 2. Norma yang dipakai dalam bekerja (Homans); 3. Nilai-nilai dominan yang dipasangkan oleh organisasi (Deal and Kennedy); 4. Filsafat yang menuntun kebijakan

27 27

FOKUS UTAMA organisasi bagi pegawai dan/atau pelanggan (Ouchi, Pascale and Athos); 5. Aturan main dalam organisasi agar seseorang dapat diterima sebagai kelompoknya (Schein, Van Maanen, Ritti and Funkhouser); 6. Perasaan atau suasana yang dikenalkan dalam organisasi (Tagiuri and Litwin). Dari berbagai uraian dapat disimpulkan bahwa budaya kerja adalah pola asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh sebuah kelompok guna mengatasi permasalahan adaptasi eksternal dan integrasi internal sehingga dapat bekerja dengan baik dan dianggap valid; dan karenanya diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar dalam memahami, berpikir, dan merasakan kaitannya dengan permasalahan tersebut. (Jay M. Shafritz and J. Steven Ott, Classics of Organization Theory, p. 383-385). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan SK Nomor 25/KEP/M.PAN/ 4/2002 tanggal 25 April 2002 menetapkan 17 pasang nilai-nilai dasar budaya kerja bagi aparatur negara yaitu: 1. Komitmen & Konsisten 2. Wewenang & Tanggung jawab 3. Keikhlasan & Kejujuran 4. Integritas & Profesionalisme 5. Kreativitas & Kepekaan 6. Kepemimpinan & Keteladanan 7. Kebersamaan & Dinamika kelompok kerja 8. Ketepatan & Kecepatan 9. Rasionalitas & Kecerdasan Emosi 10.Keteguhan & Ketegasan 11. Disiplin & Keteraturan kerja 12.Keberanian & Kearifan 13.Dedikasi & Loyalitas 14.Semangat & Motivasi 15.Ketekunan & Kesabaran 16.Keadilan & Keterbukaan 17.Penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi.

28 28

Meski budaya kerja tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2002, namun belum nampak dilaksanakan secara nyata hampir di semua instansi pemerintah. Apakah hal tersebut disebabkan tidak ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan, atau penegakan hukum tidak berfungsi. Namun yang jelas, bahwa melalui penandatanganan pakta integritas memaksa setiap individu dalam organisasi akan mentaati janji jujurnya. Melalui ketaatan terhadap janji yang telah diikrarkan dalam pakta integritas tersebut lambat laun budaya kerja akan terbangun dengan baik.Ini berarti bahwa budaya kerja ‘terpaksa’ diterapkan lantaran pakta integritas. Kedengarannya lucu, tapi itulah antara lain cara yang dianggap ‘luar biasa’ untuk memberantas korupsi dengan pakta integritas, dan budaya kerjapun terwujud. Semoga. #mmc

FOKUS UTAMA Reformasi di Itjen Depag Mau diinjeksi? Apa sebenarnya arti reformasi, dan sejak kapan kata reformasi dipakai? Jika kita merujuk kepada kamus www.wikipedia.org, reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Kendati demikian, kata reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dll.

sebagai calon jamaah haji, ia cukup membuka komputernya; dan layanan pendaftaran hajipun terselenggara tanpa harus mencari lokasi Kandepag yang memberikan pelayanan haji. Disamping penggunaan TIK tersebut mudah, sekaligus juga murah. Perhitungan murah bukan dari harga komputernya, tetapi dari economic cost, yaitu biaya yang dikeluarkan jika ia harus pergi mencari kantor pelayanan yang diinginkan. Gambaran biaya ekonomi yang murah ini mungkin belum terbayang jika waktu kita longgar, bisa ‘membolos’ tidak ke kantor, dan tidak akan rugi dengan jalanjalan mencari lokasi Kandepag. Ketika ia selesai melakukan transaksi pendaftaran

Saat ini sering didengungkan istilah reformasi birokrasi yang mempunyai arti sangat penting dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masyarakat mengaitkan antara kepemerintahan yang baik dan bersih dengan pemberantasan KKN. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh buruknya pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat berharap bahwa jika KKN dapat diberantas sehingga di instansi pemerintah tak ada lagi urusan yang lama dan berbelitbelit, maka pelayanan akan mudah, murah, dan cepat. Salah satu solusinya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kemudahan pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat apabila akses kepada jenis pelayanan yang diinginkan mereka tersedia. Ambil saja contoh seseorang yang ingin mendapatkan pelayanan di bidang haji. Bagi masyarakat yang ‘melek’ TIK dan ingin mendaftar

hajinya, urusannya selesai. Ia tak perlu lagi waktu untuk kembali ke tempat kerja atau ke rumahnya karena posisinya tetap. Ini berarti pelayanan yang cepat. Sekarang orang dapat menikmati layanan internet gratis di berbagai tempat seperti hotel atau tempat-tempat tertentu,

29 29

FOKUS UTAMA

bahkan dengan nirkabel berkat teknologi hotspot. Bagi yang tidak membawa notebook computer pun dapat mengakses dengan alat komunikasi HP yang memiliki fasilitas wifi. Saat ini mungkin terkesan bahwa akses pelayanan seperti itu saja kok harus memiliki fasilitas yang harganya mahal. Padahal kalau kita tahu, dapat memanfaatkan fasilitas umumnya yang menyediakan layanan internet, atau bahkan nantinya layanan internet tersedia di tempat umum secara gratis. Info tentang layanan gratis tersebut sesuai dengan ‘mimpi’ Dewan TIK Nasional dalam seminar nasional Progres Pembangunan Pembangunan Flagship Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Untuk pemberian layanan seperti itu, maka setiap instansi pemerintah harus memiliki situs web atau modus lain yang membuat masyarakat terlayani dengan mudah, murah, dan cepat. Itulah antara orang meneriakkan reformasi. Bagaimana halnya di Itjen Depag? Adakah layanan seperti itu? Dalam batas tertentu, layanan yang mudah, murah, dan cepat kepada masyarakat sudah diselenggarakan. Masyarakat yang dilayani baru terbatas pegawai pada Itjen Depag. Jenis layanannya juga masih terbatas yaitu layanan untuk absensi dan pembayaran gaji. Grand desain TIK pada Itjen adalah berbagai layanan yang mudah, murah, dan cepat; dari pemberian nomor surat, penyampaian laporan hasil audit, sampai kepada informasi bagi auditan tentang waktu dan substansi yang akan diaudit. Apakah ini termasuk budaya kerja? Sudah saatnya pegawai Itjen Depag memberikan contoh yang baik lebih dahulu. Karena itu Irjen yang baru, Drs. H. Mundzier Suparta, MA saat memulai kerja

30 30

setelah pelantikannya pada 6 November 2007 antara lain menyampaikan hal-hal yang terkait dengan budaya kerja di Itjen Depag. Setiap pegawai harus mempunyai kinerja yang baik. “Jika ada yang tidak baik, maka harus dilakukan langkah preventif dan kuratif,” jelasnya ketika ditanya tentang langkah awal memulai kerja di Itjen. Ketika ditanya tentang maksud langkah preventif, Irjen Depag yang pernah menjabat Sekretaris Itjen Depag tersebut menjelaskan bahwa preventif artinya menjaga jangan sampai ada pegawai ataupun auditor yang terkena tindakan oleh Itjen Depag sendiri. Tindakan preventif ini bisa dibenahi sejak sekarang, sehingga perilaku yang dianggap kurang baik bisa dihindari. Sedangkan langkah kuratif, beliau menyatakan, “Pokoknya kalau ada yang melanggar, akan dikenakan sanksi. Tidak pandang bulu!” Tetapi statement dikenakan sanksi dan tidak pandang bulu itu maksudnya apa? “Ibaratnya kalau ada orang sakit, ya diobati mungkin dengan pil atau lainnya. Jika berat, ya diamputasi. Jika masih bermasalah, ya diinjeksi mati saja,” jawabnya. Diinjeksi atau disuntik mati maksudnya adalah dipecat dari pegawai negeri. Nah jika pernyataan Irjen Depag tersebut dilaksanakan betul, itu namanya reformasi di tubuh Itjen Depag. #mmc

OPINI AL-QURAN MENGARAHKAN NAFSU KEPADA KETAKWAAN Oleh Fawzea, Fakultas Psikologi UIN Malang Berikut adalah tinjauan psikologi, bagaimana nafsu dapat diarahkan kepada ketaatan. Di dalamnya terdapat kupasan bagaimana remaja dapat terhindar dari bisikan setan menuju kepada bisikan malaikat. Banyak dari remaja yang ‘curhat’, mencurahkan isi hati ke situs web. Libido sexualis, yang ada dalam setiap manusia, adalah istilah dalam kamus ahli ‘inner psychology’, Sigmund Freud yang menyatakan bahwa setiap perilaku manusia adalah karena dorongan libido sexualis. Pendahuluan Kehidupan manusia di dunia mendambakan keselamatan, baik keselamatan untuk dapat tetap hidup atau survive maupun keselamatan untuk aman dari kecelakaan, atau dengan kata lain kehidupan manusia bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tindakan tersebut bahkan tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, namun juga untuk kehidupan di akhirat. Sejak kelahiran manusia di dunia, Allah telah memberikan petunjuk agar manusia selamat dapat hidup. Petunjuk yang pertama kali diberikan adalah berupa instink atau gharizah dan nafsu. Siapa yang mengajarkan bayi untuk menangis jika ia lapar atau merasa sakit? Orang tua mana pun tak ada yang pernah mengajarkan. Itu adalah pemberian Allah berupa instink dan nafsu, seperti nafsu lapar dan instink

menyedot air susu. Setelah beberapa waktu berlalu, barulah petunjuk Allah diberikan lagi berupa indera, seperti pendengaran, penglihatan, dan pemahaman dengan hati. Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 78: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” Jika petunjuk manusia hanya sebatas itu untuk mendapatkan keselamatan, maka manusia akan kalah dengan binatang. Kalau dibandingkan dengan binatang, manusia kalah dalam beberapa hal seperti: instink onta untuk mendeteksi air, penglihatan kucing di dalam kegelapan, penciuman anjing pelacak, dan lain sebagainya. Karena itu Allah memberikan petunjuk lagi berupa ajaran agama agar manusia yang sudah dikuasai oleh instink dan nafsu sejak kehadirannya di dunia tetap dapat survive. Agama itulah yang membimbing dan mengarahkan nafsu manusia agar selamat kehidupannya di dunia sampai di akhirat kelak. Ajaran tersebut tertuang di dalam al-Quran. Namun kenyataannya, banyak manusia yang terkalahkan oleh dorongan nafsunya, sementara ajaran agama lewat wahyu Allah dalam al-Quran terabaikan. Misalnya, manusia sering terkalahkan oleh dorongan nafsu birahi atau libido sexual yang menyebabkan segala kerusakan di dunia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw ketika ditanya tentang hal yang banyak menyebabkan orang masuk neraka, beliau menjawab: “Dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan.”

31 31

OPINI Karena itu kiranya perlu penyadaran bahwa al-Quran adalah satu-satunya media yang dapat mengarahkan manusia agar tetap dapat berjalan menuju keselamatan hidup di dunia dan akhirat sehingga menjadi orang yang berbahagia. Fokus Banyak remaja yang tersesat dalam memenuhi kesenangan akibat dorongan nafsu libido sexual sehingga terjerumus ke lembah hitam, atau bahkan ke narkoba. Sebagian mereka menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan ingin kembali kepada jalan yang diridlai Allah. Salah seorang mahasiswa, Riyandi menulis dan mencurahkan perilakunya ke situs www. ManajemenQolbu.com dengan harapan ada respon dari lainnya agar perasaan “terjerat” yang menimpa dirinya dapat way out dari pengunjung situs lainnya. Berikut adalah ungkapannya dalam situs ManajemenQolbu. com Desember 2005: Saya seorang mahasiswa yang sangat ingin senantiasa bertaubat kepada Allah SWT, perlahan saya telah meninggalkan aktivitas negatif saya, mulai dari bermain musik, pacaran, pergaulan bebas, dll. Tapi masih ada yang sangat mengganggu saya, yaitu pengendalian diri saya terhadap hawa nafsu sering gagal, terutama dalam masalah nafsu syahwat. Jika saya melihat wanita cantik, saya langsung terbayang masa lalu saya dan tidak jarang saya lampiaskan dengan keputusan yang sangat buruk, yaitu onani. Ingatan saya tentang situs2 porno sangat kuat, bahkan lebih kuat dari mata kuliah yang saya pelajari. Saya sudah mencoba dengan menghafal AlQuran, tapi malah hafalan saya berkurang terus. Sebaiknya apa yang saya lakukan? Mohon tips dari saudara-saudara sekalian untuk dapat keluar dari lembah ini dan menghilangkannya dari kehidupan saya ......

32 32

Nampaknya usahanya tidak sia-sia, karena ternyata ada beberapa orang yang memberikan respon, misalnya Adler, yang memberi jalan keluar: Dulu punya problem yg sama ..., jalan keluarnya perbanyak salawat nabi karena bawaannya sejuk untuk hati sedangkan wiridan yang lain bawaannya agak panas/ perbanyak puasa Senin-Kamis/hindari makanan seperti daging sapi dan ayam & telur ayam karena menyebabkan libido sex tinggi... lebih baik makan ikan sebagai pengganti daging. Pengunjung situs lainnya, Mookie, mencoba memberi solusi: Akh Riyandi apakah Anda menjalani perjalanan ke arah yang lebih baik seorang diri? Kalaulah perjalanan itu dilakukan dengan mencoba bergabung dengan saudara-saudara yang sudah lebih dahulu dan dari dulu baik, niscaya perjalanan Anda untuk naik dari lembah itu ke tempat yang lebih tinggi akan lebih mudah. Karena untuk menjadi baik tidak bisa sendiri harus ada orang lain dan bukan hanya untuk sendiri namun bagi orang lain juga. Pelatih nafsu kita (setan) memang sudah lihai sejak diciptakan. Kita sudah terlatih untuk dikendalikan nafsu, meskipun kita sudah mulai mencoba mendekati lagi alQur’an. Kayaknya kita sebagai kaum pria punya “penyakit” yang sama dalam hal menikmati keindahan. Namun jika ada saudara-saudara yang mampu mengingatkan kita dan menuntun kita ke atas, keluar dari lembah itu, akan lebih mempercepat dan mempermudah usaha kita. Selain ikhtiar dari sahabat di atas, cobalah untuk menjauhi sumber masalahnya, bisa dari diri Anda sendiri yang terlalu mempunyai waktu luang yang banyak, bisa dari lingkungan (teman-teman yang mempunyai “penyakit” yang sama,

OPINI warnet, TV), sebaiknya tidak berikhtilat terlampau banyak. Nampaknya jalan al-Quran adalah yang terbaik yang dapat mengarahkan nafsu manusia menuju kebahagiaan hakiki. Karena itu, masalah ini akan dibahas dari sisi psikologi dan al-Quran. Definisi operasional Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) halaman 552 disebutkan arti libido sebagai kata benda yang berarti nafsu birahi yang bersifat naluri. Ensiklopedi Indonesia Jilid IV (1983) halaman 2009 menjelaskan kata libido sebagai berikut: libido (Latin) artinya nafsu: (1)semula sinonim dengan nafsu kelamin; merupakan dorongan naluri kreatif untuk mendapatkan kekuatan (terutama kekuatan seksual) dalam arti seluas-luasnya, yang kemudian berkembang jadi dorongan untuk berjuang dalam kehidupan; (2)istilah itu kemudian dikembangkan dalam teori psyanalisa Freud. Di bawah pengaruh Freud dan Jung; pengertian itu meluas jadi energi psikis berdasarkan nafsu erotik, yang berhubungan dengan segala hal yang dapat digolongkan sebagai cinta dalam arti paling luas. Dorongan nafsu seksual yang tidak terkendalikan akan mengarah kepada perzinaan, yang oleh al-Quran secara tegas dilarang, dengan kata “jangan dekati”. Firman Allah dalam surat al-Isra’ ayat 32 menyebutkan: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Al-Quran mengarahkan bahwa nafsu seks dapat disalurkan kepada isteri dan budak yang didapat dari peperangan, sebagaimana arti firman Allah dalam surat al-Ma’arij ayat 30: “kecuali terhadap istriistri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka

dalam hal ini tiada tercela.” Sanksi terhadap perzinaan adalah berat, yaitu didera sebagaimana dijelaskan surat an-Nur ayat 2: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orangorang yang beriman. Rasulullah saw mengarahkan agar sebaiknya seseorang menikah jika mampu, dan berpuasa jika belum mampu. Berpuasa berarti dalam keadaan lapar, yang dapat membuat kerendahan nafsu, hilangnya takabur, dan lenyapnya perbuatan membandel. Inventarisasi Usia remaja memang usia yang labil dan mudah terganggu dengan godaan yang “syur”, sementara kondisi jiwanya belum mapan. Karena itu mereka suka untuk melampiaskan libido sexualis yang menghinggapi dirinya, kalau tak dapat lawan atau takut akibat yang lebih parah, dilakukanlah onani. Tingkat kematangan jiwa biasanya setelah seseorang mendekati umur 40 tahun. Apalagi sekarang tersedia berbagai media yang memberikan rangsangan bagi remaja untuk melampiaskan nafsunya, seperti TV, internet, atau majalah dan bacaan porno. Mereka dengan mudah dapat terkena HIV/ AIDS akibat pergaulan bebas, seperti penuturan Bagus Byion Rianda, pemuda berusia 23 tahun. Penyakit menakutkan itu, HIV, telah menginfeksi tubuhnya sehingga tak sekuat dulu lagi. Berbagai penyakit lain seakan menghantui, dan genderang kematian seakan telah siap ditabuh beberapa saat lagi.

33 33

OPINI Sementara itu, pengajian yang digelar di berbagai masjid atau mushalla sepi. Pengunjungnya beberapa gelintir, itupun orang yang sudah berusia senja. Padahal forum pengajian merupakan sarana yang dapat membentengi jiwa seseorang dari berbagai godaan yang menyesatkan. Sebaliknya, jika di suatu tempat digelar acara yang membuat nafsu senang, tak urung menjadi tempat rebutan, meski dengan biaya yang cukup mahal, bahkan harus dibayar dengan nyawa seperti pagelaran musik di Taman Mall Anggrek Jakarta sektiar tahun 2000-an. Bahkan, pagelaran musik yang digelar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekitar tahun 2002 pun meminta korban. Reaksi demikian jika ditinjau dari sorotan agama memang wajar. Rasulullah saw menyatakan bahwa sorga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak nyaman, sedangkan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda: “Surga dipagari hal-hal yang dienggani, dan neraka dipagari hal-hal yang menggiurkan.” Oleh karena itu al-Quran mengarahkan agar pandangan mata lelaki ditundukkan guna menghindarkan akibat yang lebih buruk. Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 30 yang artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” Demikian pula arahan bagi wanita sebagaimana surat an-Nur ayat 31 yang artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang

34 34

(biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budakbudak yang mereka miliki, atau pelayanpelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anakanak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orangorang yang beriman supaya kamu beruntung.” Dalam surat Yusuf ayat 53 dinyatakan: “Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Jika seseorang yang terbujuk oleh nafsu yang mampu membawa ke jurang kehinaan mau kembali kepada ajaran agama, maka ia adalah orang yang beruntung. Dalam surat al-Baqarah ayat 222 disebutkan: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” Analisis Libido sexualis yang tidak terkontrol oleh ajaran al-Quran dapat menjerumuskan manusia kepada kehinaan. Beberapa ajaran al-Quran yang dapat mengarahkan nafsu manusia antara lain: 1. Harus ada keinginan kuat yang muncul dari dalam diri sendiri untuk berubah dengan memohon pertolongan kepada

OPINI Allah, insyaallah hati akan dibuka. 2. Berteman dengan orang-orang saleh dan memilih lingkungan yang kondusif akan membuat seseorang terhalang untuk berpikiran negatif (porno). 3. Menikah jika mampu atau sudah siap, atau setidak-tidaknya menghindari halhal yang dapat membangkitkan syahwat. 4. Menjaga pandangan mata guna menghindarkan agar tidak “berbuat” dalam melampiaskan libido sexualis meskipun godaan setan dalam hati selalu lebih hebat daripada bisikan malaikat. Dengan demikian seseorang mampu mempertimbangkan dengan rationya yang sehat. Pernyataan Sigmund Freud selaras dengan ini, yaitu dorongan setan adalah Id, bisikan malaikat adalah Super Ego, dan ratio adalah Ego. 5. Berdzikir dan memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. 6. Berpuasa, selain melemahkan syahwat juga sekaligus menjernihkan hati. Pikiran remaja yang memang masih labil terkadang lebih memihak kepada dorongan Id atau dorongan nafsunya. Suka akan keindahan adalah sifat fitrah manusia. Wanita mirip keindahan dunia. Itulah yang sering dianggap wajar, karena manusia diberi nafsu oleh Allah. Jadi terkadang ada masanya seseorang bisa mengendalikan nafsunya, tetapi mungkin tidak sekaligus. Bahkan sebagian cenderung berpendapat ekstrim, bahwa kesempatan berbuat sebagai pelampiasan libido sexualis adalah ketika masih muda. Setelah tua, baru bersiap-siap untuk bekal akhirat. Namun pendapat seperti ini adalah salah, karena ia tidak dapat menjamin dirinya bakal hidup sampai tua, bahkan sampai esok hari pun tidak. Karena itu, yang terbaik adalah secepatnya membuat persiapan dan bekal akhirat. Bukanlah pemuda yang tumbuh berkembang dengan taat beribadah kepada

Allah dijamin oleh Rasulullah saw akan mendapat perlindungan Allah pada hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah? Hadits Rasulullah saw riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan: Tujuh macam orang yang mendapatkan perlindungan Allah pada hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya: 1. Imam/pemimpin/penguasa yang adil; 2. Pemuda yang tumbuh berkembang dengan taat beribadah kepada Allah; 3. Seseorang yang hatinya tergantung pada masjid apabila ia keluar dari masjid sampai ia kembali; 4. Dua orang yang saling menyayangi karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah; 5. Seseorang yang ingat kepada Allah lalu mengalirlah air mata, padahal ia sendirian; 6. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan cantik, lalu laki-laki itu berkata: “Aku takut kepada Allah.” 7. Seseorang yang bersedekah dan ia sembunyikan sedekahnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang keluar dari tangan kanannya. Al-Quran surat at-Tahrim ayat 8 menyebutkan: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, mudahmudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orangorang yang beriman bersama dengan dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.!mmc

35 35

OPINI Mengembangkan Entre-Q http://www.purdiechandra.com/content/view/77/35/ Kecerdasan kewirausahaan/ entrepreneur atau Entrepreneur Quotient, disingkat Entre-Q akan membuat seseorang berani berbisnis. Sebagian orang berpendapat bahwa sudah saatnya sistem pendidikan direvisi untuk memasukkan kurikulum yang terkait dengan kecerdasan nonakademik. Selama ini sistem pendidikan tersebut cenderung mengajarkan untuk takut berbuat sesuatu. Orang jadi takut berbuat kesalahan. Hal tersebut akibat dari keharusan yang selalu didengungkan oleh guru untuk mengerjakan segala sesuatu tidak boleh salah. Padahal dengan kesalahan yang pernah dilakukan akan banyak belajar dari kesalahan itu. Terkadang memang orang memandang sesuatu dari sisi yang lain. Keharusan menghafal, menghitung angka (apalagi dengan ‘mencongak’, menghitung tanpa membuat oret-oretan tangan) memang dapat membuat seseorang meningkat kecerdasan intelektualnya. Di sisi lain sebagian orang menganggap bahwa anak didik perlu diperkenalkan praktek bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana praktek memimpin, atau bagaimana praktek bekerjasama. Hal ini terkait dengan kecerdasan nonintelektual, yaitu kecerdasan entrepreneur. Karenanya ada yang berpendapat bahwa sistem pendidikan di sekolah selama ini sebetulnya ‘memiskinkan kecerdasan entrepreneur’ kita sendiri. Apalagi bagi yang ingin menggeluti dunia bisnis, maka akan selalu dihantui perasaan takut untuk berbuat sesuatu dalam bisnis. Padahal dalam menjalankan bisnis tak ada salahnya belajar dari kesalahan yang pernah diperbuat. Artinya seseorang harus berani berbuat sesuatu. Ia tak perlu takut memulai atau mengembangkan bisnisnya. Itulah

36 36

sebenarnya manfaat memiliki kecerdasan entrepreneur, atau Entre-Q. Jika seseorang memiliki Entre-Q biasanya cenderung memiliki perilaku atau kepribadian yang aneh-aneh menurut ukuran orang pada umumnya. Sebab yang membedakan seseorang itu entrepreneur atau bukan antara lain terletak pada EntreQ. Sebagian besar entrepreneur yang memiliki Entre-Q mempunyai prinsip bahwa setiap menghadapi tantangan bisnis dan kehidupan selalu dengan mengedepankan semangat dan spiritualnya. Itu biasanya dibangun sendiri dari pemikiranpemikirannya, yang bisa dipelajari dari orang lain, atau ditemukan sendiri. Entrepreneur yang memiliki Entre-Q biasanya selalu komit atau konsisten dengan yang dilakukan. Dia akan selalu punya keinginan untuk terus belajar dari pengalaman bisnisnya, baik pahit maupun manis. Karena itu tak mengherankan kalau sosok pengusaha seperti ini biasanya punya kelebihan berpikir yang tidak linier atau tidak teratur. Dia cenderung tak hanya cerdas dalam emosi atau keberaniannya, tetapi juga cerdas dalam kreativitasnya, intuisinya, dan spritualnya. Cara mengembangkan Entre-Q adalah dengan memperbanyak pengalaman secara langsung. Jadi harus banyak praktek dan banyak mencoba. Begitu juga halnya dalam bisnis. Kalau Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad’s Guide to Investing lebih suka menyebut bahwa kita tidak hanya cukup memiliki School Smart, tapi kita juga harus memiliki Street Smart. School Smart itu penting, Academic Smart juga penting. Tapi untuk mengembangkan jiwa entrepreneur, Street Smart dan Entre-Q lebih penting. !mmc

OPINI Etos Kerja yang Baik Adalah Cermin Kemajuan Tahun 2008 diambang pintu. Meski terjadi gonjang-ganjing harga minyak dunia banyak pengamat ekonomi menilai tahun 2008 akan lebih baik dari 2007. Namun demikian terutama bagi para pegawai terjadi kegundahan. Pasalnya, harga minyak dunia yang melonjak sudah tentu akan berdampak kepada kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari. Otomatis tuntutan kenaikan gaji pun menjadi tidak terelakkan lagi. Wajar memang sebagai pegawai menuntut kenaikan gaji seiring meningkatkan harga- harga kebutuhan pokok. Namun terlepas dari itu semua, sebagai pegawai tentunya juga harus mampu merenung, sudah seberapa ikhlas dan jujur kita dalam bekerja? etos kerja kita sudah sudaj baik atau belum? Sebenarnya keikhlasan, kejujuran dan etos kerja yang baik adalah sangat dituntut oleh Allah S.W.T. Hal tersebut penting demi kelangsungan hidup dalam pencarian rezeki yang halal untuk diri dan keluarga. Dalam agama sendiri, ibadah tidak hanya sholat, berzikir dan bertasbih saja, tetapi digalakkan juga untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Etos Kerja merupakan perilaku khas suatu komunitas atau organisasi, mencangkup motivasi yang menggerakkan, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku,sikap-sikap, aspirasi-aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, standar-standar. Menurut Jansen H. Sinamo, etos kerja meliputi delapan hal (1) Kerja adalah rahmat bekerja tulus penuh syukur. (2) Kerja adalah amanah bekerja benar penuh tanggung jawab. (3) Kerj aadalah panggilan bekerja tuntas penuh integritas. (4) Kerja

adalah aktualisasi bekerja keras penuh semangat. (5) Kerja adalah ibadah bekerja serius penuh kecintaan. (6) Kerja adalah seni bekerja cerdas penuh kreativitas. (7) Kerja adalah kehormatan bekerja tekun penuh keunggulan. (8) Kerja adalah pelayanan bekerja paripurna penuh kerendahan hati. Untuk mengejar etos kerja yang baik biasanya pegawai harus mempunyai ciri-ciri seperti rajin berusaha, tekun, berdisiplin, sabar, amanah dan bertanggungjawab dengan segala tugas yang dipikul. Contoh Jepang. Masyarakatnya mengamalkan budaya kerja SAMURAI. Budaya kerja ini menekankan kepada kesepahaman bersama seperti kecekapan berjuang, kesetian, dan pengabdian diri kepada ketua dan pemimpin dan bekerja bermati-matian. Hal ini pulalah yang menjadikan Jepang berjaya dan unggul di dunia sampai sekarang baik dalam tatararan perdagangan maupun perindustrian. Etos kerja tinggi tidak dapat terwujud jika dalam bekerja masih bermalas-malasan, sering telat dan lain sebagainya, apalagi kalau ditambah dengan penyalahgunaan wewenang ataupun jabatan. Hal tersebut mencerminkan pegawai tidak beretika dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sejatinya, etika dan moral menjadi kunci utama untuk menciptakan etos kerja tinggi. Sebab itu sebagai pegawai sudah saatnya lebih profesional dan bertanggung jawab dengan tugas yang telah diamanatkan demi kemajuan pribadi maupun institusi atau perusahaan. (Raf)

37 37

OPINI Merubah Budaya Kerja PNS Ketika ke sebuah Bank saya melihat pola kerja pegawai bank yang tidak pernah berhenti memberikan layanan kepada nasabah, sungguh sangat membanggakan. Namun sangat ironis melihat PNS. Meski sama-sama merupakan pelayan masyarakat, setiap harinya banyak PNS yang ogah-ogahan. waktu mereka saban harinya banyak dihabiskan hanya untuk membaca loran, mengobrol dan merokok.. Pertanyaannya, dimana profesionalitas, kualitas dan etika mereka sebagai pelayan masyarakat. Entah-lah mengapa para pimpinan seolah-olah tidak tahu menahu akan hal itu. Kalau boleh secara jujur mungkin sampai dengan saat ini sepantasnya diperlukan aturan ketat minimal seperti di banyak perusahaan swasta. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada PHK. Hal itu hemat saya sangat efektif sebagai proses seleksi untuk mendapatkan PNS-PNS yg memiliki produktifitas tinggi dan berkemauan keras untuk benar-benar menjadi pelayan masyarakat. Dengan demikian Negara dipastikan tidak akan rugi untuk mengaji PNS tersebut dengan gaji yang lebih memadai. Diakui atau tidak, perilaku PNS yang “nyantai” seperti itu, tidak lepas dari lemahnya kemampuan pimpinannya dalam mendelegasikan setiap pekerjakan kepada bawahannya. Sehingga banyak PNS yg tidak tahu apa yang mesti ia kerjakan hari itu. Rendahnya manajemen dalam suatu institusi pemerintahan tidak lain disebabkan oleh jeleknya pimpinan selaku manajer. Banyak sekali pimpinan-pimpinan suatu instansi diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Yang banyak muncul adalah siapa yg dekat siapa, siapa yang bisa mendekati siapa atau bahkan siapa yg bisa menyuap siapa-lah yg bisa menduduki

38 38

kursi pimpinan. Memang yang sangat diperlukan dalam memimpin suatu institusi itu kemampuan manajerial, tapi pernahkan mereka yang rata-rata menduduki posisi pimpinan institusi itu diuji kelayakannya. Setahu saya untuk instansi pemerintahan belum pernah. Untuk membangun budaya kerja professional di institusi pemerintahan memang menjadi dilema. Ibaratnya, mau dipecat pasti akan menimbulkan masalah, tidak dipecat menjadi sampah. Namun begitu, Institusi pemerintahan jika ingin mewujudkan pemerintahan yang yang bersih dari KKN, mau tidak mau budaya kerja yang profesional, berkualitas dan bermoral segera dibangun sejak dini. Caranya? dengan mentransformasikan nilai-nilai budaya kerja dalam unit-unit kerja. Nilai-nilai tersebut meliputi : 1).Nilai-Nilai Sosial , yang terdiri dari Nilai Kemanusiaan, Keamanan, Kenyamanan, Persamaan, Keselarasan, Efisiensi, Kepraktisan; 2) Nilai-Nilai Demokratik , yang terdiri dari Kepentingan Individu, Kepatuhan, Aktualisasi Diri, Hak-Hak Minoritas, Kebebasan/Kemerdekaan, Ketepatan, Peningkatan; 3) Nilai-Nilai Birokratik, yang meliputi Kemampuan Teknik, Spesialisasi, Tujuan yang Ditentukan, Lugas Dalam Tindakan, Rasional, Stabilitas, Tugas Terstruktur; 4) Nilai-Nilai Profesional, termasuk Keahlian, Wewenang Memutuskan, Penolakan Kepentingan Pribadi, Pengakuan Masyarakat, Komitmen kerja , Kewajiban Sosial, Pengaturan Sendiri, Manfaat Bagi Pelanggan, Disiplin; 5) Nilai-Nilai Ekonomik, yaitu Rasional, Ilmiah, Efisiensi, Nilai Terukur dengan Materi, Campur Tangan Minimal, Tergantung Kekuatan Pasar. (Raf)

RANDANG Kepmenpan No.25 Tahun 2002 Merupakan Standar Operating Procedur Budaya Kerja Aparatur Negara Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja pegawai dan salah satu upaya mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, diperlukan suatu panduan yang menyangkut berbagai aspek budaya kerja aparatur negara. Panduan tersebut sangat penting dalam rangka menumbuhkembangkan etos kerja aparatur, tanggung jawab moral dan guna meningkatkan produktivitas serta kinerja pelayanan aparatur kepada masyarakat, Untuk itu menteri pendayagunaan aparatur negara telah mengeluarkan Kepmenpan No. 25 tahun 2002 yang berisi pedoman dan mekanisme dalam melaksanakan dan memantau Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara pada lingkungan instansi/lembaga masing-masing, untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung jawab moral aparaturnya secara terus menerus dan konsisten, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sejatinya, Kepmenpan No.25 tahun 2002 adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 1991. Kepmenpan No.25 tahun 2002 tersebut sangat penting untuk ditelaah lebih jauh karena kondisi saat ini, budaya kerja PNS dipandang masih rendah dan belum memenuhi tuntutan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kebijakan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara Pengembangan budaya kerja aparatur negara merupakan salah satu upaya yang krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. Tujuan lainnya: (1) memperbaiki citra birokrasi pemerintah dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat (2) menumbuh

kembangkan nilai moral dan budaya kerja produktif yang bersumber dari nilai-nilai pancasila ,agama, tradisi local dan nilai-nilai universal modern (3) memperbaiki persepsi pola piker dan perilaku yang menyimpang dari para aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi negara dan (4) meningkatkan kinerja pemerintah melalui pembentukan kelompok-kelompok budaya kerja dan forum-forum professional agar aparatur negara lebih peka , kretif dan dinamis dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan daya saing bangsa secara keseluruhan Budaya kerja aparatur negara merupakan sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi, didasari atas nilai-nilai luhur budaya kerja yang dimiliki, dan diyakini kebenarannya sehingga menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan perkerjaannya sehari-hari. Karena itu dalam Melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur negara seperti yang diamanatkan dalam Kepmenpan No. 25 tahun 2002 harus sesuai lingkungan tugas instansi masing-masing dan menyebarluaskan budaya malu ber- KKN Nilai-nilai Dasar Budaya kerja Aparatur Negara Dalam rangka menciptakan budaya kerja yang professional, hemat, berkualitas dan memiliki etis kerja maka tentunya sangat bergantung kepada nilai-nilai dasar yang harus dimiliki setiap individu maupun institusi/ lembaga terkait. NIlai-nilai tersebut mencakup 17 hal seperti: 1. Integritas dan Profesionalisme 1. Adanya upaya peningkatan kesejahteraan. 2. Adanya transparansi dalam seleksi/

39 39

RANDANG

2.

3.

4.

5.

6.

rekruitmen pegawai. 3. Adanya kepastian, kejelasan dan pembinaan pola karir. 4. Adanya ukuran kinerja pelayanan yang transparan. Kreativitas dan Kepekaan 1. Adanya reward & punishment berdasarkan kreativitas & kerajinan. 2. Adanya jaminan keterbukaan manajemen. 3. Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat pelanggan Kepemimpinan dan Keteladanan 1. Adanya kefahaman terhadap syaratsyarat jabatan. 2. Adanya kefahaman bagi para pemangku jabatan terhadap pola kepemimpinan dan keteladanan. Kebersamaan dan dinamika kelompok 1. Adanya kesamaan pemahaman terhadap tujuan organisasi. 2. Adanya pemberdayaan kelompok kerja. 3. Adanya pemberdayaan sistem pengendalian intern. 4. Adanya penyesuaian kepentingan individu dgn organisasi. 5. Adanya kesamaan pemahaman terhadap pentingnya 6. Gugus Kendali Mutu/ Kelompok kerja Ketepatan dan kecepatan 1. Adanya kepastian rincian tugas jabatan . 2. Adanya ketepatan antara pejabat dengan jabatannya. 3. Adanya kesesuaian antara rencana dan realisasi. 4. Adanya dukungan teknologi yang tepat. Rasionalitas (IQ) dan Kecerdasan emosi (EQ). 1. Adanya metoda pengujian yang tepat dalam rekuitment. 2. Adanya dukungan kebijakan dan ketentuan yang jelas. 3. Adanya keteladanan pemimpin dan kultur yang mendukung. 4. Adanya dukungan pemimpin dlm pengemb. kecerdasan. 5. Adanya jaminan program diklat yang sesuai kebutuhan.

40 40

6. Adanya pemahaman yang dinamis terhadap iptek terkini. 7. Keteguhan dan ketegasan 1. Adanya ketepatan pejabat sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. 2. Adanya kefahaman terhadap SOP yang berlaku. 3. Adanya kefahaman terhadap nilai-nilai spiritual. 4. Adanya percontohan keteladanan dari pemimpin dalam bersikap dan berperilaku teguh dan tegas. 5. Adanya kewaspadaan terhadap sikapsikap yg merugikan. 8. Disiplin dan keteraturan kerja 1. Adanya SOP pada setiap tugas dan pengembanganya. 2. Adanya perangkat keras pendukung operasional SOP. 3. Adanya kompensasi penghasilan yang layak. 4. Adanya standard kinerja yang jelas pada setiap tugas. 5. Adanya pola promosi dan demosi yang adil. 6. Adanya kepastian diklat secara periodik. 7. Adanya apresiasi dari pimpinan terhadap pegawai yang disiplin. 9. Keberanian dan kearifan 1. Adanya perhatian yang tinggi terhadap terwujudnya good governance. 2. Adanya gerakan yang kuat dan konsisten terhadap penerapan pola hidup sederhana. 3. ddanya pemberlakuan sistem penilaian kinerja individu dan kinerja unit organisasi yang obyektif dan kontinue. 10. Dedikasi dan loyalitas 1. Adanya gerakan pembentukan kelompok budaya kerja (KBK) pada unit-unit kerja yang spesifik. 2. Adanya kefahaman terhadap prioritas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 3. Adanya rencana operasional yang telah mengacu kepada visi, misi dan tujuan organisasi. 4. Adanya gerakan dari setiap PNS untuk

RANDANG menjadi teladan yang baik bagi lingkungan sekitarnya. 5. Adanya kefahaman terhadap keutamaan amal sholih dan prestasi kerja. 6. Adanya gerakan kearah peningkatan kesejahteraan bersama untuk mendorong dedikasi dan loyalitas. 11. Semangat dan motivasi 1. Adanya semangat untuk menjadi lebih profesional. 2. Adanya semangat koordinasi dan kerjasama yang dinamis. 3. Adanya gerakan yang maksimal untuk pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah di Unit kerjanya. 12. Ketekunan dan kesabaran 1. Adanya kejelasan sistem merit pada setiap jabatan. 2. Adanya penetapan sistem target yang konsisten dalam mencapai tujuan. 16. Keadilan dan keterbukaan 1. Adanya penjatuhan sanksi yang layak dan adil. 2. Adanya penegakan aturan yang konsisten dan adil. 3. Adanya gerakan pemberdayaan kontrol masyarakat. 4. Adanya pemberdayaan sistem pengendalian manajemen.

5. Adanya peningkatan penghasilan yang disertai dengan penegakan disiplin, pengawasan dan evaluasi kinerja yang obyektif dan transparan. 17. Ilmu pengetahuan dan teknologi 1. Adanya sikap yang positif terhadap perkembangan IPTEK. 2. Adanya gerakan penyebarluasan IPTEK Penerapan nilai-nilai budaya Kerja Penerapan nilai-nilai budaya kerja seperti tersebut diatas tentu tidak mudah. Karena itu dalam pelaksanannya perlu dibangun melaui komitmen bersama pada seluruh jajaran dan tingkatan di instansi/lembaga masingmasing untuk menerapkan dan menegakkan nilai-nilai dasar Budaya Aparatur Negara sesuai tugas dan fungsi di lingkungan kerja masing-masing. Pelaksanannya dapat dilakukan melalui pengembangan kerja sama dan dinamika kelompok secara terus menerus dalam bentuk modul-modul workshpop terutama untuk pejabat eselon I, eselon II baik di Pusat maupun di Daerah sehingga Kepmenpan No.25 tahun 2002 dapat berdampak kepada perbaikan kebijakan publik, perbaikan pelaksanaan manahemen dan pelayanan masyarakat, perbaikan pelaksanaan pengawasan serta evaluasi kinerja dan penegakan hukum secara konsisten. Kepmenpan No.25 tahun 2002 diharapkan tidak terhenti sebagai wacana melainkan benar-benar bisa terwujud sebagai standard operating procedure. Untuk itu, ada dua pendekatan strategis yangn bisa ditempuh yaitu sosialisasi dari sisi internal aparatur negara dipadukan dengan sosialisasi ekternal atau kepada masyarakat.

41 41

SAP DIPA datang, mau kita apakan? Setiap awal tahun anggaran, DIPA tiap unit diterimakan. Setelah diterima, langkahlangkah yang harus segera dilakukan oleh penerima DIPA dan para Pembuat Komitmen adalah: 1. Mempelajari DIPA dan RKA-KL. Apabila terjadi kekeliruan dalam pembebanan MAK dan Kode Kegiatan serta terdapat pertimbangan lain yang sangat urgen hendaknya segera mengajukan usul revisi kepada Kuasa Pengguna Anggaran sepanjang tidak mengubah program dan kegiatan yang tertulis dalam DIPA. 2. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Rencana dan jadwal dibuat per bulan berikut dana yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan (rencana fisik), sesuai rencana RKA-KL sebagai dasar bagi Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan dana yang dibutuhkan guna menghindari penumpukan kegiatan pada periode tertentu, terutama pada akhir tahun anggaran. 3. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa hendaknya disusun dengan cermat dan memperhatikan perundang-undangan sekaligus menetapkan Panitia Pelelangan dan Tim Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan/Barang (dahulu Tim BPP=Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan) yang mempunyai pengalaman dan/atau sertifikasi sebagai panitia pengadaan barang/jasa (terutama untuk Ketua, dan Sekretaris Panitia). Panitia Pelelangan dan Tim Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Barang/Jasa ditetapkan melalui Surat Keputusan Pelaksana Anggaran/ Pembuat Komitmen.

42 42

4. Penerbitan SPM. SPM yang diterbitkan didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA dan berdasarkan pada SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana Anggaran setelah diparaf oleh tim uji berkas. 5. Tim Uji Berkas. Pejabat Penerbit SPM bertugas melakukan pengujian formal atas seluruh tagihan. Untuk memudahkan proses penyiapan dan penelitian terhadap kebenaran berkas, Pejabat Penerbit SPM membentuk tim uji berkas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat SPM. 6. Pembuatan SPP. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pencairan anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dapat menunjuk penanggung jawab. 7. Tim Penguji Materil. Pejabat Pembuat Komitmen/Pelaksana Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran materil terhadap setiap tagihan. Untuk memudahkan proses penyiapan dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen, Pejabat Pembuat Komitmen/ Pelaksana Anggaran perlu membentuk tim uji materil yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen/ Pelaksana Anggaran. 8. Tugas para pelaksana program dan kegiatan wajib menyiapkan dan mengerjakan: a. Kartu Pengawasan Kredit per MAK untuk masing-masing kegiatan sebagai sarana pengendali. b. Blanko SPP sebagai sarana untuk menerbitkan SPP. c. Blanko laporan kegiatan (bulanan, triwulan dan semester).

SAP Pembayaran oleh Bendahara: 1. Pembuat komitmen mengajukan rencana penarikan dana dan jadwal kegiatan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk mendapatkan Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TU). 2. Uang persediaan dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut: 1. Jenis belanja/biaya yang dapat dimintakan UP untuk pengeluaran Belanja Barang pada klasifikasi belanja yaitu MAK 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811. 2. UP dapat diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 3. Pengecualian terhadap hal-hal yang diatur pada huruf a dan b dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan. 3. Pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM-UP/TU kepada KPPN yang seterusnya menerbitkan SP2D kepada Pejabat Penerbit SPM melalui rekening Bendahara Pengeluaran. 4. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas setiap tagihan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen. 5. Pembayaran yang dilakukan tersebut pada point 4 disalurkan melalui Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan. 6. PUMK bertanggung jawab atas pengelolaan Uang Persediaan kepada Bendahara Keuangan.

Kredit, 2. Membuat Kartu Pengawasan Kontrak, 3. Membuat Daftar Pengawasan Penyelesaiaan SPP, 4. Membuat Kartu Pengawasan Per Kelompok Jenis Belanja. 2. Pejabat Pembuat Komitmen wajib membuat Kartu Pengawasan Kontrak dan Kartu Pengawasan Per Kelompok Jenis Belanja yang dalam tugas sehariharinya melimpahkan kegiatan tersebut kepada Pelaksana Program dan Kegiatan. 3. Bendahara Pengeluaran wajib membukukan seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dan dokumen lain yang disamakan dengan uang seperti SPM dan SP2D ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya. 4. Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) wajib menatausahakan seluruh penerimaan dan pengeluaran Uang Persediaan ke dalam Buku Kas Pembantu per Jenis Belanja.#mmc

Pembukuan anggaran 1. Pejabat Penerbit SPM yang dalam tugas sehari-harinya melimpahkan penatausahaan keuangan untuk: 1. Membuat Kartu Induk Pengawasan

43 43

AMO Akuntabilitas Sebagai Tujuan Dasar Akuntansi Syariah Perbandingan antara Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah Oleh: M. Aqim Adlan, guru Madrasah Aliyah Tribakti Lirboyo, Kediri

Pendahuluan Menggeliatnya perkembangan sistem ekonomi Islam masa kini seolah menjadi “amunisi” baru bagi para pengamat dan pelaku ekonomi. Sistem ekonomi konvensional (termasuk di dalamnya akuntasi) terbukti tidak mampu menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang muncul yang semakin lama semakin kompleks. Ilmu ekonomi konvensional yang kelihatannya anggun ternyata dibangun dengan pondasi yang rapuh. Penyebabnya adalah dasar falsafahnya, materialisme, yang memandang manusia hanya sebagai realitas material dan ternyata kosong dari ruh manusia itu sendiri. Asumsiasumsi yang dijadikan landasan analisisnya hanya berpijak pada pandangan dunia yang sempit karena semua diukur dari aspek kebendaan. Ada sisi lain yang selama ini ditinggalkan dan diabaikan. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan psikologis, spiritualis, dan filosofis pada diri manusia sehingga apapun yang dihasilkan tidak akan dapat mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Akuntansi modern yang bersifat valuefree sebagai salah satu bagian dari sistem ekonomi selama ini juga dirasakan hanya berpihak pada sebagian kecil dari pelaku ekonomi saja. Pengaruh stockholders dirasa begitu kuat dan dominan sehingga laporan keuangan lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan mereka yang memiliki modal dan mengabaikan tujuan dasar akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk

44 44

dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk menanyakan. Ia mempunyai celah yang lebar dan luas untuk dipermainkan guna kepentingan satu pihak.

AMO Pembahasan Akuntansi dalam bentuk sederhana dipahami sebagai bentuk laporan terhadap publik yang mempunyai keterkaitan dengan informasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya, akuntansi secara konvensional dipahami sebagai satu set prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pengendalian. Akuntansi dalam pemahaman ini berfungsi sebagai benda mati yang paten seperti teknologi yang konkret, tangible, dan valuefree. Mereka berargumentasi bahwa

akuntansi harus memiliki standar paten yang berlaku secara umum di semua organisasi, tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi lokal yang bisa menyebabkan keberagaman model akuntansi dan harus bebas nilai (value-free). Akuntansi yang tidak bebas nilai/ sarat nilai (non-value-free) bisa menyulitkan dalam memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, pendukung akuntansi model ini memilih untuk melakukan harmonisasi dalam praktek akuntansi. Inilah yang selanjutnya dijadikan dasar dan ruh oleh akuntansi ala Amerika (modern) sehingga tidak mengherankan corak kapitalis muncul dalam praktik riilnya karena semua mengarah pada batasan memberikan informasi semata tanpa spirit tanggung jawab (ataupun jika ada, ia hanya bersifat horisontal bukan horisontal dan vertikal). Akuntansi sebagai aspek penting dalam dunia bisnis dianggap telah kehilangan jati dirinya. Ia menjadi tidak berdaya dan mau tidak mau tergilas dan terseret oleh kapitalis. Meskipun pada awal kemunculannya akuntansi terbentuk oleh lingkungannya (socially constructed), namun ia punya potensi untuk dapat pula berbalik mempengaruhi lingkungannya (socially constructing). Ini sangat berbahaya bagi masa depan akuntansi sendiri dan peradaban manusia. Akhirnya dapat dijadikan sebuah kepastian bahwa akuntansi bukanlah suatu bentuk ilmu pengetahuan dan praktek yang bersifat nonvalue-free, tetapi sebaliknya ia adalah disiplin dan praktek yang value-free. Dalam laporan keuangan menurut APB Statement no. 4 yang berjudul Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements Business Enterprises, disebutkan tujuan umum laporan yaitu: 1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan

45 45

AMO kewajiban perusahaan. 2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. 3. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. 5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Dari kelima tujuan umum di atas, semuanya hanya berorientasi pada pemberian informasi kuantitatif yang berguna bagi pemakai, khususnya pemilik dan kreditur, dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya. Dalam Trueblood Committee Report dinyatakan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Tujuan yang sama juga terdapat dalam Conceptual Framework dari FASB, PSAK dan lainnya. Dari beberapa tujuan laporan keuangan tersebut nampak jelas bahwa akuntansi konvensional sangat dipengaruhi oleh konsep kapitalis. Perhatian utamanya hanya sebatas memberikan informasi yang bertumpu pada kepentingan stockholders dan entity-nya dan belum sampai pada taraf akuntabilitas. Kalaulah ada, maka hanya sebatas hubungan yang bersifat horisontal (hablum min al-nas). Akuntansi syariah yang berbasiskan ruh ilahi adalah bagian dari Islamisasi sains dan pengetahuan yang berangkat dari kegagalan paradigma sains dan pengetahuan modern yang berbasis valuefree. Karenanya banyak mendatangkan dampak negatif terhadap perkembangan peradaban manusia. Dampak ini muncul

46 46

sebagai konskuensi logis dari dasar filsafat keilmuan yang bersifat metafisika, epistimologis, dan aksiologis yang masih masif dan kering dengan nilai-nilai etik dan moral. Dalam tataran aksiologinya seringkali menafikan kemashlahatan manusia karena pemisahan agama dengan urusan dunia (sekuler). Usaha untuk memberikan “warna lain” agar tercipta validitas data dan tujuan akhirnya muncul dengan memberikan warna religius pada ilmu ekonomi, termasuk akuntansi. Islamisasi akuntansi inilah yang kemudian banyak dikenal dengan sebutan akuntansi syariah. Dengan akuntansi syariah ini berarti akuntansi tidak lagi valuefree, tetapi berubah menjadi sarat dengan nilai-nilai ibadah. Akuntansi syariah memandang bahwa kedua tujuan dasar akuntansi yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syariah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat “penghubung” antara stockholders, entity, dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syariah. Informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi riil tanpa rekayasa dari pihak manapun sehingga ada “nilai ibadah” secara individu bagi stockholders dan para akuntan serta “ibadah sosial” bagi terciptanya peradaban manusia yang lebih baik. Q.S al-Mulk, 14 menyatakan: “Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu nyatakan dan yang kamu rahasiakan), dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui.” Untuk selanjutnya segala keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan laporan akuntan diharapkan bisa menjadi “ibadah lanjutan”

AMO dari “ibadah” sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Q.S al-Dzariat, 56: “Dan tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah.” Mengapa demikian? Karena akuntansi syariah memandang organisasi sebagai interprise theory, di mana keberlangsungan hidup sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemilik perusahaan saja tetapi juga pihak lain yang turut memberikan andil: pekerja, konsumen, pemasok, akuntan, dll. Iwan Triyuwono memasukkan partisipan lain yang secara tidak langsung untuk memberikan kontribusi sebagai distribusi nilai tambah dan juga memasukkan unsur alam ke dalamnya. Dengan landasan al-Qur’an, as-Sunnah, dan ayat kauniyah, akuntansi syariah memandang bahwa tujuan dasar akuntabilitas dalam prakteknya bukanlah sekedar akuntabilitas yang bersifat horisontal saja (hablum min al-nas) saja tapi juga sebagai akuntabilitas yang bersifat vertikal, bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan (hablum min al-Allah). Semua manusia yang termasuk di dalamnya (stockholders, akuntan dll) adalah wakil Allah (Khalifatullah fi al-ardl) yang mempunyai kewajiban dan memberikan pertanggungjawaban kepada “Sang Raja”. Q.S al-Nur, 24 menyatakan: “Pada hari itu yang menjadi saksi atas mereka adalah lidah, tangan dan kaki mereka, menyangkut apa yang dahulu mereka lakukan.” Laporan keuangan berbasis syariah mempunyai “ruang dan peluang” tersendiri untuk bisa dipertanggungjawabkan secara horisontal dan vertikal. Ia diikat oleh aturan baku akuntansi syariah dan aturan agama sebagai basis dan ruh dari sifat akuntansi syariah itu sendiri. Jadi akuntansi syariah mempunyai kelebihan “keterpercayaan” dan akuntabel dalam penyampaian informasi

dan akuntabilitas akurasi. Keputusan maupun kebijakan yang akan diambil bisa dipertimbangkan karena sesuai dengan kondisi riil sebenarnya dibandingkan akuntansi konvensional. Kesimpulan Tujuan dasar akuntansi sebagai alat penyampai informasi dan akuntabilitas hanya benar-benar bisa tercapai apabila akuntansi dan para akuntan diikat oleh “seperangkat aturan” yang mempunyai nilai lebih dari sekedar seperangkat aturan ciptaan manusia. Akuntansi modern yang bersifat value-free ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan yang makin kompleks karena sifatnya yang harus bebas nilai. Ia masih mempunyai celah yang lebar untuk direkayasa demi kepentingan satu pihak karena tidak ada spirit dan ruh yang jelas untuk dipedomani. Akuntansi syariah telah memberikan nilai pencerahan dan menyelamatkan masa depan akuntansi. Islam mendudukkan setiap pekerjaan dalam organisasi ataupun individu dengan nilai “ibadah”. Ibadah dalam bentuk individu akan berbuah pada ibadah sosial. Ibadah sosial akan membentuk individu yang beribadah. Karenanya tujuan dasar dari akuntansi sebagai alat penyampai informasi mempunyai nilai akuntabilitas yang tinggi dan bisa diambil kebijakan selanjutnya dalam pengendalian sebuah organisasi yang dilaporkan. Ini bukan suatu kemustahilan.!mmc

47 47

AMO FORCE FIELD ANALYSIS ANALISIS DORONGAN LAPANGAN Perubahan positif & negatif Force Field Analysis (FFA) digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan pendorong dan faktor-faktor di lapangan yang dapat menopang terhadap solusi permasalahan, sehingga hal-hal yang positif dapat diaplikasikan dan /atau yang negatif dapat dihilangkan atau dikurangi. Cara melakukan FFA adalah: 1. Mengemukakan semua hal yang “positif” dan yang “negatif” dari suatu situasi sehingga keduanya dapat dibandingkan dengan mudah. 2. Memaksa orang untuk memikirkan bersama tentang semua aspek dari satu perubahan yang diinginkan. 3. Memberanikan orang untuk menyetujui faktor-faktor prioritas yang terkait dengan perubahan pada kedua sisi neraca (positif dan negatif). 4. Memberi semangat yang refleksi yang tulus dari hal-hal yang nyata menopang permasalahan dan solusinya. Untuk membuat FFA sebagaimana cara di atas, lakukanlah hal-hal berikut: 1. Gambarlah huruf T yang besar pada flip chart, seperti membagi kertas tersebut menjadi dua bagian: a. Pada bagian atas dari huruf T tersebut, tulislah permasalahan yang akan dianalisis. Pada bagian yang paling kanan atas dari huruf T tersebut, tulislah deskripsi dari situasi ideal yang ingin dicapai. b. Setelah itu lakukan brain-storming (curah pendapat) tentang semua kekuatan yang mengarah kepada situasi ideal, baik internal maupun eksternal. Tulislah semua hal tersebut di sisi sebelah kiri. c. Lakukan pula brain-storming tentang hal sebaliknya, yaitu hal-hal yang menahan gerakan ke arah keadaan yang ideal. Tulis semuanya di sisi sebelah kanan. 2. Berilah prioritas kekuatan-kekuatan

48 48

pengarah sehingga dapat memperkuat atau mengidentifikasi kekuatan penghambat yang memungkinkan perubahan ke arah keadaan yang ideal jika hal terakhir ini dihilangkan. Upayakan ada konsensus melalui diskusi atau dengan menggunakan metode peringkat, seperti Teknik Grup Nominal. Jika memilih target untuk perubahan, ingatlah bahwa hanya dengan mendorong faktor positif ke arah perubahan dapat menghasilkan efek yang positif. Biasanya akan sangat membantu jika menghilangkan semua penghalang. Hal ini cenderung memecahkan “perubahan pada leher botol” ketimbang hanya sekedar memaksanakan semua alasan yang baik untuk melakukan perubahan. Sinergi Menurut Stephen Covey, jika dua orang atau lebih bekerja bersama untuk memahami sesuatu, mereka menciptakan suatu fenomena yang disebut dengan sinergi. Melalui sinergi, kita dibiarkan untuk menemukan sesuatu yang terkait, yang biasanya kita tidak dapat menemukannya sendiri. Fenomena sinergi ini terjadi ketika pikiran saling menstimulasi dan ide-ide kita merangsang keluarnya ide lain. Sinergi dapat berupa suatu proses yang menyenangkan dari kreativitas. Nancy Adler, pengarang buku International Dimensions of Organizational Behaviour berpendapat bahwa potensi untuk keanekaragaman pada tim cukup tinggi. Mereka memiliki perspektif yang luas yang memberi fasilitas kepada solusi yang baru dan lebih baik terhadap permasalahan. Namun jika terdapat ketidakpercayaan di antara kelompok, miskomunikasi, dan kurang kental, hal-hal tersebut dapat menolak keuntungan yang potensial. Guna memfungsikan secara efektif, keanekaragaman tim harus membuat keseimbangkan antara kreativitas dengan

AMO konsensus, yaitu setuju kepada keputusan dan arahan. Tim harus menyeimbangkan antara divergensi dan konvergensi. Tim/kelompok Perubahan yang diinginkan harus difahami oleh kelompok atau tim. Tim ialah suatu kelompok orang yang bekerja atau bermain bersama, khususnya sebagai satu sisi/pihak dalam pertandingan. Dalam tim, tiap individu dapat mengumpulkan dan menata enersi serta berkompetensi membuat seseorang deapat menyelesaikan sesuatu yang tak pernah dapat dilakukannya sendiri. Dengan demikian, tim adalah kelompok orang yang saling memerlukan dalam menyelesaikan suatu hasil. Membentuk tim berarti melakukan transisi dari individu ke anggota kelompok. Perasaan yang terjadi dapat berupa gembira dan optimis, atau bahkan antisipasi dan ingin tahu. Yang penting adalah “hindari terjadinya konflik”. Ketika individu masuk ke dalam kelompok, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, seperti: “Apa tugas di dalam kelompok?” “ Bagaimana cara melakukan tugas tersebut?” “Anggota-anggota siapa?” “Apakah mereka termasuk sebagai anggota kelompok?” “Apa saja yang dijadikan sebagai konsep, isu, dan hambatan dalam kelompok?” Pada tahap pembentukan tim, masingmasing individu dapat bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Pertanyaan yang sering muncul misalnya: “Apakah aku termasuk kelompok ini?” “Mengapa saya berada pada kelompok ini?” “Siapa sih sebetulnya orang-orang yang termasuk dalam kelompok saya?” “Apa yang akan kita lakukan dalam kelompok?” Ketika tim atau kelompok sudah terbentuk, perlu dilakukan curah pendapat. Ini adalah tahapan yang paling sulit karena merupakan tantangan. Tiap individu dalam kelompok mempunyai karakter yang berbeda. Dalam melakukan curah pendapat, keadaan karakter tersebut dapat bervariasi, seperti mudah tersinggung, antusias berlebihan,

peduli terhadap kesuksesan, beda pendapat, kompetitif, mencela, resistan, bertahan, atau mengeluh. Pada tahap curah pendapat, pertanyaan yang muncul dari tiap individu antara lain: “Siapa yang bertanggung jawab?” “Siapa yang membuat keputusan?” “Berapa pengaruh yang dimiliki oleh orangorang?” “Berapa pengaruh yang saya miliki?” “Apakah semua pandangan telah dipertimbangkan?” “Apakah orang mau menilai komentar saya?” Agar tim atau kelompok menjadi kuat, perlu diberlakukan norma, yaitu berupa petunjuk dan aturan yang diciptakan oleh kelompok yang bersangkutan. Pembuatan norma tersebut dimaksudkan antara lain untuk: ‘ membagi rasa dan ide; ‘ menyelesaikan perbedaan-perbedaan; ‘ kemampuan untuk mencapai keharmonisan; ‘ kritik yang membangun; dan ‘ rasa kebersamaan tim. Pertanyaan yang muncul pada tahap pembuatan norma antara lain: “Bagaimana kami melakukan hal ini?” “Bagaimana kami dapat menyelesaikan perbedaan yang terjadi?” “Dapatkah kami tidak sependapat?” “Apakah kami tidak sependapat?” “Apakah kami mendapatkan di mana saja?” Setelah setiap individu menyadari sebagai anggota kelompok dengan pemberlakuan norma yang disepakati bersama, masing-masing harus siap melaksanakan, agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Hal yang penting dibina dalam kelompok adalah keakraban tim dan kepuasan. Dalam tahap ini, tiap anggota kelompok harus menyadari berbagai hal, seperti: - keinsafan dalam menyelesaikan tugas secara efisien, - apa saja yang dapat dikerjakan selagi masih ada waktu, - bagaimana cara melaksanakan yang lebih baik, dan - ketepatan waktu penyelesaian.#mmc

49 49

AMO MONITORING DAN KONTROL KEUANGAN Proses monitoring dan evaluasi Keputusan untuk memonitor pelaksanaan proyek haruslah ditentukan sedini mungkin dalam siklus proyek. Hal tersebut didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi, seperti: - Jangka waktu kegiatan: jangka waktu kegiatan yang akan datang diperlukan untuk penyelesaian proyek dan dampak kegiatan tersebut. - Alokasi sumber daya, yaitu cara menentukan uang, material, perlengkapan, dan tenaga untuk tugas-tugas yang belum terselesaikan. - Logika proyek, berupa revisi terhadap urutan kegiatan yang dilaksanakan. - Sasaran, seperti modifikasi terhadap penyelesaian proyek yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan monitoring adalah informasi bahwa asumsi yang berkaitan dengan perencanaan, penjadwalan, biaya, dan keperluan sumber daya sesuai dengan yang diharapkan, atau ternyata tidak valid. Sehubungan dengan perubahan yang terjadi, maka penanggung jawab utama adalah manajer proyek. Proses monitoring dan evaluasi terhadap status proyek adalah sangat penting seperti halnya proses perubahan jadwal atau membangun tim proyek. Hal yang dimonitor

50 50

Jika demikian, apa saja yang dimonitor? Pelaksanaan tugas diukur dengan menghitung jumlah tiap sumber daya yang dipergunakan dibagi jumlah waktu yang ditetapkan dibandingkan dengan sisa waktu untuk menyelesaikan tugas. Pengetahuan tentang apa yang sebenarnya penting bagi pemilik atau stakeholder adalah petunjuk yang bagus untuk mengetahui hal-hal yang harus dimonitor. Penyelesaian kegiatan, tugas, tahapan pencapaian, dan sub proyek adalah kejadian penting yang dimasukkan dalam proses monitoring. Mengetahui kapan salah satu dari kejadian tersebut diselesaikan adlah bagian yang dignifikan dalam monitoring proses evaluasi. Dua bagian pokok dalam rencana monitoring proyek yaitu ukuran konsumsi sumber daya dan ukuran penyelesaian unit pekerjaan. Untuk mengukur unit pekerjaan atau kegiatan penyelesaian, diperlukan pemahaman terhadap nilai waktu yang sangat spesial tersebut. Yang dimaksud dengan nilai waktu yang sangat spesial yaitu begitu proyek dimulai, waktu telah digunakan dengan satuan yang konstan. Kita dapat menghentikan konsumsi sumber daya lainnya, namun waktu terus berjalan dan digunakan. Waktu monitoring Jika demikian, kapan melakukan monitoring? Faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana monitor-

AMO ing adalah: - Kebutuhan informasi manajemen. - Pemberian informasi kegiatan baru. - Perubahan dalam komposisi/ campuran sumber daya. - Kejadian yang cukup berarti. - Berlalunya waktu. Pelaku monitoring Yang melakukan monitoring terhadap status proyek adalah para anggota tim proyek, karena merekalah yang mempunyai tanggung jawab untuk memonitor kegiatan mereka sendiri, juga mengevaluasi informasi yang mereka kumpulkan, dan merekomendasikan kegiatan kepada tim atau pemilik proyek berdasarkan analisis mereka.

dampaknya. Apa yang harus kita lakukan terhadap hasil yang ditemukan? Membuat kegiatan untuk merespon situasi yang terjadi sebenarnya memerlukan perjalanan balik dalam proses perencanaan, tergantung kepada apa yang telah terjadi, mungkin perlu untuk memasukkan kembali proses perencanaan.#mmc

Cara mengevaluasi Cara untuk mengevaluasi status proyek adalah: 1. Buat parameter evaluasi dan jendela status. Yang dimaksud dengan jendela status adalah waktu antara monitoring dan tanggal pelaporan. Lama waktu tersebut ditentukan dengan cara menghitung jumlah kegiatan yang dicakup, terlampauinya tahapan pencapaian atau kejadian-kejadian penting, sumber daya kritis terhadap sasaran proyek. 2. Evaluasi waktu dan sumber daya yang telah digunakan. Perbandingannya dapat dibuat antara rencana dari kajian sebelumnya dan rencana serta jadwal yang baru. 3. Identifikasi faktor lingkungan dan

51 51

AMO PENANGGULANGAN KORUPSI ANGGARAN Korupsi telah lama terjadi di Indonesia. Praktiknya adalah penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme, serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Walaupun usaha pemberantasannya telah dilakukan, praktik tersebut tetap berlangsung, bahkan kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisasi sehingga mempersulit penanggulangannya. Penyebabnya adalah aspek perilaku individu, organisasi, masyarakat, dan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah contoh hal-hal yang biasa dilakukan oleh auditor dalam pencegahan korupsi pengelolaan anggaran. Penyimpangan dalam pengeluaran anggaran meliputi pembayaran ganda kepada pejabat yang memiliki dua atau lebih sumber penghasilan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), perjalanan dinas fiktif dan/atau yang tidak diperlukan, pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pertangggungjawaban, pengeluaran tidak berdasarkan jenis mata anggaran, dan pembebanan pengeluaran pribadi ke pengeluaran kantor yang menjadi beban anggaran negara. Namun patut disyukuri, bahwa dengan pemberlakuan biaya perjalanan dinas at cost, maka upaya untuk pembayaran dinas fiktif mulai dipersulit, terutama jika

52 52

menggunakan transportasi pesawat terbang. Bagaimana dengan transportasi lainnya? Namanya juga usaha, terkadang orang yang ingin melakukan penyimpangan lebih lihai dalam pembuatannya atau cara mengaturnya. Tinggal satu harapan, takut kepada Allah, Tuhan Pencipta saja, karena pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah maupun lainnya terkadang masih diabaikan. Pembayaran ganda pejabat yang ditugaskan/dikaryakan ke lembaga lain dilakukan dengan cara memberi gaji dan tunjangan sesuai kedudukannya pada lembaga tempatnya diperbantukan, tanpa mencabut gaji dan tunjangan tempat ia bekerja sebelumnya Upaya preventif: a. Memberhentikan sementara pembayaran penghasilan pejabat tersebut pada bulan terhitung sejak persetujuan dikeluarkan. b. Mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji tunjangan setelah yang bersangkutan ditugaskan / dikaryakan ke lembaga lain. Upaya detektif: a. Meneliti apakah Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran gaji tunjangan atas pejabat yang ditugaskan/dikaryakan ke lembaga lain telah dikeluarkan segera setelah yang bersangkutan ditugaskan/

AMO dikaryakan ke lembaga lain. b. Meneliti apakah pembayaran penghasilan pejabat yang ditugaskan/dikaryakan ke lembaga lain telah diberhentikan pada bulan terhitung sejak persetujuan dikeluarkan. Perjalanan dinas fiktif dan atau dinas yang tidak diperlukan dilakukan dengan cara menerbitkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang pertanggungjawabannya dibuat dengan memalsukan stempel, tanda tangan pejabat yang berwenang Upaya preventif: a. Setiap perjalanan dinas yang dilakukan diupayakan benar-benar sesuai dengan keperluan yang telah direncanakan dan mempunyai prioritas penting. b. Lama waktu perjalanan dinas diatur seefisien mungkin dengan tidak mengganggu efektivitas penugasannya. c. Setiap perjalanan dinas harus dijelaskan tujuannya, dan selain SPPD diterbitkan juga surat tugas sesuai dengan maksud perjalanan dinas. d. Pejabat yang mendatangani kedatangan dan keberangkatan kembali pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas dilarang menandatangani SPPD dalam keadaan blangko, dan penandatangan SPPD harus mencantumkan tanggal kedatangan dan keberangkatan. e. Pejabat/pegawai yang melakukan

perjalanan dinas membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada pemberi penugasan. Upaya detektif: a. Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti penggunaan alat transportasi dan mekanismenya. b. Meneliti bukti pembayaran hotel/ penginapan jika memerlukan penginapan yang harus membayar. c. Melakukan cross check dengan pihak lain tentang kebenaran bukti, misalnya apa benar kamar penginapan dipakai sendiri atau oleh dua orang, namun dimintakan ke pihak manajemen hotel agar tanda bukti dibuat untuk dua orang. d. Mengecek kesesuaian dinas yang telah dilaksanakan dengan keperluan perjalanan dan jadwal yang direncanakan. e. Menganalisis beban kerja yang harus diselesaikan di luar kota dengan lama perjalanan dinas, dan dengan memperhatikan jarak yang harus ditempuh serta fasilitas transportasi yang tersedia. f. Memastikan bahwa surat tugas dan SPPD telah diproses sesuai prosedur dan ditandatangani pejabat yang berwenang. g. Mengecek kesesuai perjalanan dinas dengan daftar kehadiran di kantor pegawai yang bersangkutan, serta kegiatan pegawai pada saat yang bersangkutan berstatus di luar kota. h. Memastikan bahwa SPPD telah ditandatangani oleh pejabat instansi yang dikunjungi, dan telah divisum

53 53

AMO

i.

j.

k.

l.

oleh pejabat yang memberikan penugasan. Memastikan bahwa pegawai yang diberi penugasan ke luar kota memang kompeten untuk melaksanakan penugasan tersebut. Bila diperlukan melakukan konfirmasi kepada unit kerja yang dituju, apakah pegawai yang ditugaskan benar berada dan bertugas di daerah tersebut pada tanggal yang tercantum dalam SPPD. Memastikan bahwa terdapat laporan hasil perjalanan dinas dengan bobot sebanding dengan lamanya penugasan di luar kota. Meneliti jumlah hari perjalanan melalui tanggal berangkat dan pulang pada tiket alat transportasi.

Pengeluaran belanja barang/jasa fiktif yaitu melakukan pembelian barang/jasa untuk suatu kegiatan unit tertentu yang sebenarnya tidak ada Upaya preventif: a. Menetapkan ketentuan agar setiap pembelian barang/jasa harus berdasarkan permintaan tertulis dari unit pemakai dengan melalui pengajuan pembelian oleh unit pengadaan. b. Setiap pembayaran belanja barang/ jasa harus didukung berita acara pemeriksaan barang/jasa disertai dengan bukti pembelian. Upaya detektif: a. Melakukan kontrol hubungan antara tingkat kesibukan kerja unit pemakai

54 54

barang/jasa dengan penggunaan barang/jasa pada saat pembelian dilakukan. b. Melakukan konfirmasi kepada rekanan terkait mengenai jumlah barang yang ditagih dan kebenaran jumlah tagihan. c. Melakukan pengujian fisik terhadap persediaan barang apakah barang yang dibeli diterima di gudang sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang disebutkan. Pengeluaran tidak berdasarkan jenis mata anggaran Upaya preventif: a. Setiap pengeluaran anggaran harus dicatat per mata anggaran yang secara berkala direview oleh atas langsung. b. Persetujuan pembelian dilakukan setelah pengecekan terhadap ketersediaan dana dalam mata anggaran terkait yang tertuang pada kartu pengawasan mata anggaran. c. Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memverifikasi bukti pendukungnya. Upaya detektif: a. Meneliti apakah pengeluaran anggaran telah dicatat per mata anggaran dan secara berkala direview oleh atasan langsung. b. Meneliti apakah sebelum pembelian disetujui telah dilakukan pengecekan terhadap ketersediaan dana dalam mata anggaran terkait yang tertuang pada kartu pengawasan mata anggaran. c. Meneliti apakah setiap bukti

AMO pengeluaran telah dibukukan sesuai dengan mata anggarannya. Pengeluaran biaya pemeliharaan/perbaikan kendaraan dinas dan peralatan kantor fiktif digunakan untuk perbaikan kendaraan atau peralatan pribadi Upaya preventifnya adalah dengan menetapkan ketentuan agar bukti pembayaran atas pengeluaran harus diverifikasi sehingga penggunaannya sesuai kegiatan operasional kantor. Upaya detektif: a. Menguji bukti pembayaran apakah sesuai dengan kegiatan operasional kantor. b. Menguji apakah terdapat pengeluaran fiktif untuk pembentukan dana taktis yang digunakan untuk menanggulangi pengeluaran pribadi atau di luar kedinasan. c. Menguji dana taktis (bila ada) guna meyakinkan pengeluaran untuk kepentingan pribadi. Pengalihan biaya perbaikan gedung kantor untuk keperluan perbaikan rumah jabatan yang akan dijual kepada pejabat Upaya preventif: a. Membuat ketentuan bahwa perbaikan rumah dinas hanya dapat dilakukan untuk rumah dinas yang bukan dalam proses penjualan kepada pegawai. b. Mematuhi ketentuan penggunaan anggaran sebagaimana ditetapkan semula dan pengalihan anggaran perbaikan harus sepengetahuan

pejabat tertinggi pada unit instansi tersebut. Upaya detektif: a. Meneliti anggaran biaya untuk perbaikan/perawatan gedung dikaitkan dengan daftar inventarisasi barang tidak bergerak. b. Memeriksa fisik di lapangan dengan disertai pembuatan berita acara pemeriksaan fisik. c. Meminta penjelasan/keterangan perihal penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dari pelaksana/rekanan/ kontraktor dan pemberi pekerjaan. Meneliti lebih lanjut kemungkinan pengalihan biaya perbaikan karena ada rencana penjualan rumah dinas kepada pegawai/pejabat. #mmc

55 55

TEKNOLOGI INFORMASI Wikimapia: Mendeskripsikan Bumi dan Membumikan Deskripsi Dalam pemanfaatan dan penjelajahan informasi, posisi memegang peranan yang sangat penting. Sebuah berita umumnya mengandung satu komponen penting yaitu lokasi (Where) selain 4 W dan 1 H lainnya (What/Who, When, Why, How). Komponen lokasi (Where) akan dibahas lebih jauh dalam tulisan ini. Berita tentang kejadian tertentu seperti bencana, kejahatan, pementasan, rencana event dan sebagainya akan mensyaratkan lokasi sebagai unsur penting. Dengan apa lokasi dijelaskan? Yang umum digunakan adalah penjelasan deskriptif. Dalam sebuah berita atau informasi posisi dijelaskan dengan katakata yang mendeskripsikan daerah administrative (nama desa, kecamatan, kabupaten), atau tanda geografi khusus (land mark) seperti nama jalan, monumen, gedung terkenal dan lain sebagainya. Tempat kejadian dalam suatu berita biasanya diasosiasikan dengan daerah administrasi atau land mark tersebut. Cara lain untuk menyatakan lokasi tentu saja adalah dengan peta. Koran atau majalah, misalnya, sering melengkapi berita dengan peta yang menggambarkan lokasi terjadinya sesuatu. Demikian pula dengan berita online, peta juga sering digunakan. Persoalannya, peta yang ditampilkan pada media online seringkali bersifat statis karena hanya berupa gambar (jpeg, bmp, png, gif, dll) yang disisipkan bersama teks. Masalah lain, bagi penyedia berita nonprofesional, misalnya penulis blog, menggambar peta tentu saja bukan sesuatu yang mudah. Jikapun bisa, banyak yang tidak memiliki waktu untuk menggambar peta untuk setiap kejadian yang ingin diberitakan. Kalaupun bisa mendapatkan

56 56

gambar peta di internet, seringkali gambar tersebut tidak secara tepat menggambarkan lokasi penting yang diinginkan. Bagaimana bisa melengkapi berita dengan peta secara mudah, gratis dan interaktif? Mari kita simak. Salah satu solusi untuk ini adalah http:/ /www.wikimapia.org/, sebuah situs pemetaan menggunakan data Google Maps (GM), yang diluncurkan bulan Mei 2006. GM (http://maps.google.com) sendiri hadir dengan cara pandang baru terhadap data keruangan bumi (geospasial). Dia memungkin pengguna internet menjelajah dunia secara virtual dengan citra satelit yang menggambarkan permukaan bumi

sesungguhnya. Anda bisa terbang dari atas Prambanan melesat menuju Sydney Opera House dan sekejap kemudian melintasi Eifel Tower di Perancis. Semuanya mudah, menyenangkan dan yang paling menarik: gratis! Mari kita kembali ke Wikimapia. Karena menggunakan data GM, Wikimapia memiliki data untuk seluruh dunia berupa peta dan citra satelit. Dengan Wikimapia,

TEKNOLOGI INFORMASI Simpang Lima Semarang, misalnya, akan terlihat dengan sangat jelas. Dengan Wikimapia, pengguna internet bisa memberi

label untuk setiap tempat di permukaan bumi. Karena itulah Wikimapia mengusung slogan “Mari deskripsikan seluruh dunia”, “let’s describe the whole world”. Melalui Wikmapia, setiap orang bisa berkontribusi memberi keterangan untuk setiap tempat di seluruh dunia, mulai dari yang monumental seperti tujuh keajaiban dunia versi baru yang kontroversial, hingga tempat kos Paijo di Pogung Kidul Yogyakarta atau rumah Pak Wayan di Desa Tegaljadi yang terpencil di Bali. Sepanjang data tersebut ada di Google Maps, semuanya bisa. Inilah yang saya sebut dengan mendeskripsikan bumi. Selain untuk mendeskripsikan bumi, Wikimapia juga bisa digunakan untuk melengkapi berita dengan informasi kebumian, dalam hal ini keterangan lokasi. Jika Anda seorang blogger atau penglola website profesional, Anda pasti sering bercerita tentang tempat, baik itu tempat penting lokasi penelitian, negosiasi internasional atau sekedar tempat Anda bertemu pertama kali dengan kekasih hati. Apapun itu, places do matter. Semua

tempat itu penting, tergantung konteks sejarahnya. Anda bisa menampilkan peta yang sudah Anda deskripsikan melalui Wikimapia di website atau blog Anda dengan mudah. Misalnya Anda sedang bercerita tentang tempat piknik kantor minggu lalu, lokasi pusat gempa dan bencana lainnya, atau lokasi demonstrasi mahasiswa atau sekedar lokasi yang menurut Anda romantis, Anda bisa menunjukkannya di Wikimapia dan kemudian menampilkannya di website atau blog. Inilah yang saya sebut sebagai membumikan deskripsi, deskripsi tekstual yang dilengkapi dengan informasi geospasial. Bagaimana caranya? 1. Kunjungi www.Wikimapia.org sehingga anda melihat tampilah citra satelit dunia. 2. Jika perlu, Anda bisa registrasi untuk mendapat hak yang lebih dari pengunjung biasa, misalnya mengubah deskripsi tempat yang sudah dibuat orang lain. Klik menu Wikimapia dan pilih Login/Register 3. Cari tempat yang Anda inginkan. Bisa juga menggunakan fasilitas “search” untuk mencari kota atau propinsi tempat yang Anda maksud. 4. Tentukan tingkat kedetailan tampilan dengan mengatur perbesaran (zoom in atau out) menggunakan tanda [-] atau [+] di kiri atas. 5. Tambahkan deskripsi dengan terlebih dulu menandai tempat yang Anda inginkan dengan menu Add Place sehingga akan muncul segi empat. Geser dan sesuaikan ukurannya sedemikian rupa sehingga melingkupi lokasi yang diinginkan. Klik save untuk menuliskan deskripsi. Tentukan bahasa, kategori lokasi dan tulis keterangan lain yang kira-kira berguna bagi pengunjung lainnya. Klik save untuk menyimpan. Anda baru saja mendeskripsikan satu tempat di permukaan bumi.

57 57

TEKNOLOGI INFORMASI

6. Geser tampilan citra satelit sedemikian rupa sehingga tempat yang sudah Anda deskripsikan berada tepat di pusat layar, ditandai dengan tanda “tambah” [+]. 7. Untuk menampilkannya di website atau blog, klik menu Wikimapia dan pilih Map on your page sehingga muncul segi empat agak besar. Apa yang akan muncul di website Anda adalah yang di dalam kotak tersebut. Geser dan sesuaikan ukuran kotak sehingga melingkupi daerah yang Anda maksud. 8. Selain muncul kotak, akan muncul juga kode HTML untuk menampilkan peta ini di website Anda. Kode ini akan nampak seperti <iframe src=”http://wikimapia.org/s/ …frameborder=”> 9. Salin kode tersebut dan tempelkan di website/blog sebagai kode HTML. Biasanya kode ini untuk melengkapi berita/informasi teks yang sudah ditulis sebelumnya. 10.Kini Anda memiliki suatu berita di website/blog yang dilengkapi lokasi kejadian dalam bentuk citra satelit interaktif. Pengunjung bisa memperbesar dan memperkecil tampilan, termasuk bisa menggeser menuju tempat yang inginkan. Gambar dalam artikel ini, misalnya, menunjukkan Wikimapia yang menampilkan Simpang Lima Semarang. Meskipun memiliki banyak keistimewaan, Wikimapia juga memiliki kelemahan. Adanya banyak segi empat tumpang tindih akibat banyaknya orang yang mendeskripsikan tempat menyebabkan tampilan yang kurang cantik. Masalah lain adalah keterangan teks akan muncul kalau diklik dan itu akan menyebabkan browser ‘lari’ menuju website Wikimapia, meninggalkan website/blog

58 58

tempat peta itu dipasang.

HIKMAH Taubat Oleh: al-Ghazaliy Taubat adalah permulaan dari orang yang menempuh jalan menuju ridla Allah dan kunci kebahagiaan mereka. Nabi Muhammad saw bersabda: “Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah; dan orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang sama sekali tidak ada dosa baginya.” Hakekat taubat Hakekat taubat adalah kembali dari jalan yang jauh menuju jalan yang dekat. Landasan memulai taubat adalah iman. Iman sebagai pancaran cahaya makrifat dalam hati yang menjadi jelas bahwa dosa itu merupakan racun yang mencelakakan, sehingga dari iman tersebut tersulut api ketakutan dan penyesalan, akhirnya menimbulkan keinginan kuat untuk memperbaiki dan menghindari kesalahan. Kesempurnaan taubat dapat dirinci dalam 3 unsur yaitu (a)seketika meninggalkan dosa-dosa, (b)bercita-cita untuk meninggalkan dosa pada masa mendatang, dan (c)berpaling dari kesalahan waktu lampau semampu mungkin. Tiap orang wajib bertaubat Jika seseorang telah mengetahui hakekat taubat, niscaya akan tersingkap bahwa taubat merupakan kewajiban setiap orang dan pada setiap keadaan. Arti taubat adalah makrifat atau mengerti bahwa dosa adalah mencelakakan, sehingga timbul keinginan untuk meninggalkannya. Hal ini adalah bagian dari iman yang dimaksudkan dengan makrifat. Kewajiban taubat atas setiap orang adalah karena setiap manusia tersusun dari sifat-sifat bahimiyah, sabu’iyah, syaithoniyah, dan rububiyah. Dari sifat

bahimiyah timbul nafsu syahwat, tamak, dan durhaka. Dari sifat sabu’iyah timbul nafsu marah, hasud, permusuhan, dan membenci. Dari sifat syaithoniyah timbul nafsu makar, rekayasa, dan tipudaya. Dari sifat rububiyah timbul nafsu takabur, merasa mulia, cinta pujian, dan merampas. Sifat yang pertama kali diciptakan pada manusia adalah sifat bahimiyah. Pada masa kanak-kanak nafsu yang menguasai jiwa adalah tamak dan syahwat. Kemudian diciptakan sifat sabu’iyah, sehingga yang menguasai jiwanya adalah nafsu permusuhan dan persaingan. Setelah itu diciptakan sifat syaithoniyah, sehingga yang menguasai jiwa manusia adalah nafsu untuk berbuat makar dan menipu. Hal ini disebabkan sifat sabu’iyah dan sifat bahimiyah mengajak untuk mempergunakan kepandaiannya dalam rekayasa memenuhi keinginan (syahwat) dan melaksanakan kemarahan. Sesudah itu nampak pada diri manusia sifat-sifat rububiyah, yaitu takabur, merampas, dan mencari ketinggian. Terakhir baru diciptakan akal yang menampakkan cahaya iman. Akal adalah tentara Allah dan pasukan malaikat, sedangkan sifat-sifat sebelumnya adalah pasukan setan. Pasukan akal menjadi sempurna pada waktu umur 40 tahun, dan mulai tampak pada waktu baligh. Seluruh pasukan setan telah mendahului masuk ke dalam hati sebelum baligh, menguasai hati yang telah dijinakkan oleh nafsu, dan dibiarkan untuk mengikuti keinginan-keinginan nafsu sampai datang cahaya akal dan terjadilah peperangan dan saling mengusir dalam medan pertempuran hati. Jika pasukan akal dan cahaya iman lemah, maka tidak kuat

59 59

HIKMAH mengusir pasukan setan. Akibatnya pasukan setan menetap dalam hati sebagaimana pertama kali telah mendahului masuk, dan selamatlah kerajaan hati bagi setan. Peperangan ini tidak dapat dihindari dalam diri manusia anak turun Nabi Adam. Karena itu tak seorangpun yang tidak memerlukan taubat. Kewajiban taubat pada setiap keadaan Manusia pada setiap keadaan tidak bebas dari dosa anggauta badan atau hatinya, dan tidak sunyi dari akhlak tercela. Akhlak tercela akan menjauhkan seseorang dari Allah. Kesibukan menyingkirkan akhlak tercela adalah taubat, karena taubat adalah kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang dekat. Jika seseorang telah terbebas dari dosadosa tersebut, maka ia tidak terhindar dari lupa kepada Allah. Lupa adalah jalan yang menjauhkan diri dari Allah yang mengharuskan berdzikir dari kealpaan/ kelengahan tersebut. Jika seseorang hatinya selalu hadir mengingat Allah, maka dosa mana lagi yang mengharuskan ia bertaubat? Jawabnya adalah bahwa manusia pasti pernah berada di tempat yang rendah sebelum menempati tempat yang tinggi, dan ia harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Pada waktu seseorang telah naik ke tempat yang lebih tinggi, ia perlu meminta ampun akan keberadaannya di tempat sebelumnya, karena tempat tersebut dinilai sebagai suatu keteledoran dibandingkan dengan tempat yang telah dicapai. Hal itu tidak ada batas akhirnya. Setiap hal tersebut harus ditaubati. Bagi orang awam bertaubat adalah dari dosa yang tampak. Sedangkan taubat orang salih adalah dari akhlak tercela yang tidak tampak. Taubat orang yang bertakwa adalah dari tempat-tempat terjerumus dalam keraguan. Taubat orang yang

60 60

menyintai Allah (muhibbin) adalah dari kelengahan yang menyebabkan lupa untuk berdzikir. Taubat orang ahli makrifat adalah dari berhenti pada suatu tempat yang dapat digambarkan bahwa di belakangnya masih ada tempat. Sedangkan tempat-tempat yang dekat dari Allah tidak ada batas akhirnya. Dengan demikian taubat dari orang ahli makrifat tidak berbatas akhir juga. Syarat taubat Apabila syarat taubat telah terpenuhi, maka taubat pasti diterima. Arti taubat yang diterima adalah apabila hati seseorang telah siap untuk menerima cahaya makrifat agar menjadi jelas di dalam hati. Hati adalah ibarat cermin yang tidak jelas karena tertutup oleh kotoran syahwat dan kesenangan menuruti keinginan nafsu. Setiap dosa adalah kegelapan yang menutupi hati dan setiap kebaikan adalah cahaya yang masuk ke dalam hati, sehingga kebaikan itu membersihkan nafsu. Karena itu Nabi Muhammad saw bersabda: “Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik yang dapat menghapus pengaruh perbuatan jelek tersebut.” Orang yang bertaubat namun ragu-ragu apakah taubatnya diterima, berarti ia tidak yakin terhadap kesempurnaan syarat taubat. Obat untuk bertaubat Obat jiwa untuk bertaubat adalah melepaskan simpul dari sifat membandel, karena hanya sifat membandel yang mencegah jiwa untuk bertaubat. Selaras dengan itu, tidak ada yang membawa hati seseorang pada sifat membandel selain kelengahan dan keinginan nafsu (syahwat). Membandel adalah penyakit hati dan pengobatannya seperti mengobati penyakit badan/jasmani. Penderita penyakit hati lebih banyak dari pada penyakit badan karena tiga hal:

HIKMAH 1. Penderita penyakit hati tidak mengerti bahwa ia sakit, 2. Akibat dari penyakit hati tidak dapat dilihat dan belum pernah dilakukan percobaan terhadap akibat tersebut, dan 3. Penyakit hati adalah penyakit yang membandel dan sulit mencari dokternya.

meremehkan hal-hal yang tidak didapati secara nyata dan seketika. Cara mengobatinya adalah agar seseorang berfikir sehingga mengetahui bahwa setiap sesuatu yang akan datang adalah dekat dan sesuatu yang jauh tidak akan datang; dan bahwa kematian adalah

Dokter yang dapat mengobati penyakit hati adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Sayang, banyak orang alim telah terserang oleh penyakit yang sulit diobati dan mencelakakan, yaitu cinta dunia. Banyak ulama dikuasai oleh cinta dunia, sehingga mereka terpaksa menahan diri untuk tidak memperingatkan manusia agar tidak tersingkap kejelekan mereka. Pengobatan hati untuk bertaubat ialah agar meneliti penyebab sifat membandel, yaitu: 1. Siksa yang diancamkan tidak kontan, sedangkan tabiat manusia suka

lebih dekat dari pada tali sandal yang menempel di kakinya. Ia perlu memahami barangkali kematian datang pada hari ini atau esok, atau tahun ini. 2. Kelezatan dan syahwat telah mencekik seseorang sehingga ia tidak mampu melepaskannya. Cara mengobatinya adalah agar ia berfikir andaikata ada seorang dokter menasihati bahwa minum air dingin akan membahayakan dan menyebabkan kematiannya, pada hal air dingin tersebut yang paling segar baginya, bagaimanakah ia dapat meninggalkan minum air dingin

61 61

HIKMAH tersebut? Hendaklah ia mengetahui bahwa Allah dan Rasul-Nya adalah lebih benar dari pada dokter, dan kekal di neraka adalah lebih berat dari pada mati sebab sakit. Bila sulit baginya meninggalkan kelezatan pada waktu yang relatif pendek, mengapa tidak sulit baginya mengalami siksa neraka dan tercegah dari surga Firdaus dan kenikmatannya selama-lamanya? 3. Orang yang membandel adalah menunda taubat dari hari ke hari. Cara pengobatannya ialah agar ia berfikir dan mengetahui bahwa mempertaruhkan kebahagiaan dan kecelakaan diri berdasarkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya adalah suatu kebodohan. Dari mana ia tahu bahwa dirinya masih bertahan hidup sampai ia dapat bertaubat? Perumpamaan orang yang menunda taubat adalah seperti orang yang ingin mencabut pohon namun ia tidak mampu karena dirinya lemah dan akar pohon tersebut kuat. Ia menunda sampai tahun berikutnya, sedangkan ia tahu bahwa akar pohon itu setiap hari bertambah kuat sementara kekuatan badannya setiap hari semakin kurang. Itulah puncak kebodohan! 4. Menjanjikan dirinya dengan kemuliaan dan maaf. Ini adalah puncak ketololan yang didatangkan oleh setan dalam penampilan agama. 5. Apabila seseorang ragu-ragu mengenai akhirat, kita berlindung kepada Allah dari keraguan tersebut. Dosa kecil menjadi dosa besar Bertaubat dari seluruh dosa adalah penting dan wajib. Bertaubat dari dosa besar adalah lebih penting. Sedangkan membandel pada dosa-dosa kecil akan mengubah status dosa menjadi dosa besar. Dosa kecil tidak dapat diampuni lantaran dikerjakan terus-menerus (membandel);

62 62

dan dosa besar tidak dapat diampuni hanya dengan beristighfar. Perbuatan dosa yang sering dikerjakan akan berpengaruh besar dalam membuat permukaan hati menjadi hitam, bagaikan air yang sering menetes pada sebuah batu hingga dapat membuat lubang pada batu tersebut. Dosa kecil dapat menjadi dosa besar disebabkan oleh berbagai hal: 1. Menganggap kecil dan remeh dosa yang dilakukan. 2. Merasa senang, nikmat, dan bangga terhadap dosa kecil. 3. Menganggap remeh terhadap tutup Allah pada dirinya, menyangka bahwa ia tidak dipermalukan oleh Allah karena dosa yang dilakukan merupakan kemuliaan dirinya di sisi Allah. 4. Melakukan dosa kecil dengan terangterangan, menampakkannya di depan orang lain, atau menceriterakan setelah ia melakukannya. Rasulullah saw bersabda: “Semua orang dapat dimaafkan dosanya, kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terangterangan.” 5. Dosa kecil dilakukan oleh orang alim yang dijadikan panutan, karena dosa itu akan tetap berlangsung meski ia sudah mati. Orang yang membuat contoh jelek akan menanggung dosa dari kejelekan yang telah dicontohkan dan dosa orangorang yang melakukan kejelekan tersebut sampai hari kiamat. Seorang ulama dari bani Israil bertaubat dari dosa-dosa dan perbuatan bid’ahnya. Jika dosa yang dilakukannya berada di antara Allah dan dia, niscaya Allah ampunkan. Tetapi bagaimana dengan orangorang yang telah ia sesatkan dan telah ia masukkan ke dalam neraka? Pada pokoknya, tidak ada pendorong taubat, kecuali khauf atau rasa takut yang keluar dari mata hati dan makrifat. #mmc

RENUNGAN Kunci Menuju Kebahagiaan Keluarga Sejati Oleh: Achmad Shampton Masduqi, SHI Manusia hidup di dunia pasti berburu kebahagiaan. Mereka ada yang memburu melalui kekayaan atau pasangan yang istimewa (ketampanan suami atau kecantikan isteri). Bila ditarik benang merah pastilah kebahagiaan yang mereka buru. Namun betapapun jenius, brilian, dan kecerdasan akal pikiran, ternyata manusia memiliki tiga macam kelemahan pokok yang tidak dapat dipecahkan oleh akal pikiran itu sendiri. Tiga kelemahan pokok tersebut adalah: 1. Akal pikiran tidak dapat mengetahui hakekat kebenaran. Buktinya banyak teori kebenaran yang dikemukakan oleh para ahli filsafat yang berbeda-beda antara teori satu dengan yang lain. Padahal kita tahu dengan pasti bahwa kebenaran yang sejati hanyalah satu. 2. Akal pikiran tidak dapat mengetahui letak dan hakekat kebahagiaan hidup. Buktinya seringkali sesuatu yang dibayangkan oleh seseorang akan dapat membahagiakan hidupnya sehingga dikerahkan seluruh pikiran, tenaga, dan dana, namun setelah tercapai malah membawa kesengsaraan hidup yang berkepanjangan. 3. Akal pikiran tidak dapat mengetahui asal muasal manusia. Artinya meskipun akal pikiran sangat cerdas, jenius, dan brilian, ternyata tidak dapat menjawab tujuh macam pertanyaan berikut: 1. Dari mana manusia datang sebelum hidup di dunia; 2. Mengapa manusia itu harus hidup di dunia; 3. Siapa yang menghendaki kehidupan manusia di dunia; 4. Untuk apa manusia hidup di dunia; 5. Mengapa manusia harus mati

setelah terlanjur senang hidup di dunia, padahal tak seorangpun yang senang mati; 6. Siapa yang menghendaki kematian manusia; 7. Ke mana nyawa manusia setelah mati dan bangkainya dikubur. Ketiga macam kelemahan akal pikiran tersebut adalah bukti nyata bahwa manusia mutlak memerlukan petunjuk yang dapat mengatasi kelemahan akal tersebut dan dapat memberikan bimbingan agar hidupnya dapat memiliki ketenangan dan ketentraman jiwa yang menjadi faktor penentu bagi kebahagiaan. Petunjuk tersebut dikenal dengan nama agama, yang berasal dari bahasa Sansekerta (bahasa India kuno), yaitu a = tidak, dan gama = kacau. Jadi yang dimaksud dengan agama adalah peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur manusia agar hidupnya tidak kacau. Rasulullah Muhammad SAW, sang pembawa ajaran agama Islam bersabda (artinya), “Dari Ibn Asakir: Ada empat kunci kebahagiaan bagi seseorang muslim, yaitu mempunyai isteri salihah, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik dan pekerjaan tetap di negerinya sendiri.” HR Dailami Pasangan yang saleh Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 82 menyatakan bahwa orang-orang yang beriman serta beramal saleh adalah penghuni surga dan kekal di dalamnya. Rasulullah bersabda bahwa dunia adalah harta dan sebaik-baik harta adalah wanita yang salihah. Allah seringkali menyertakan antara kata orang yang beriman dan beramal saleh, karena kesalihan itu hanya bisa timbul dari keimanan. Tanpa landasan

63 63

RENUNGAN keimanan perilaku sebaik apapun tidak bisa disebut amal saleh. Di antara tanda-tanda isteri salihah adalah sebagaimana diisyaratkan Rasulullah dalam sebuah haditsnya: “Empat golongan wanita calon penghuni surga: (a)wanita yang menjaga diri dari perbuatan haram dan berbakti kepada Allah dan suaminya; (b)wanita yang banyak keturunannya, penyabar serta menerima dengan senang hati dalam segala keadaan hidup bersama suaminya; (c)wanita yang bersifat pemalu, jika suaminya pergi maka ia menjaga dirinya dan harta suaminya dan jika suaminya datang maka ia mengekang mulutnya dari perkataan yang tidak layak kepadanya; dan (d)wanita yang apabila ditinggal mati suaminya, mengekang diri untuk tidak menikah karena takut anakanaknya akan terlantar. Pasangan suami isteri yang saleh adalah pasangan yang senantiasa melestarikan amalan ahli surga, sebagaimana keberhasilan Rasulullah dalam membina rumah tangganya, sehingga beliau menyatakan: “Rumahku adalah surgaku.” Artinya rumah yang dihuni oleh isteri yang salihah adalah yang mampu menciptakan bayang-bayang kenikmatan surgawi, yaitu wanita yang memiliki rasa malu. Malu bergaul dengan sembarang orang, malu mengumbar aib suami, malu melakukan maksiat, dan terpenting malu melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah ataupun suaminya. Anak yang baik Keluarga sakinah dan bahagia tidak akan tercipta di kala salah satu elemen terpentingnya menjadi seorang yang tidak mampu dibanggakan di hadapan Allah. Karena itu pendidikan anak yang memadai bagi kebutuhan ruhaninya sangat menentukan kebahagiaan sebuah keluarga. Rasulullah bersabda: “Taatilah perintah Allah

64 64

dan jauhilah larangan Allah, dan perintahkanlah anak-anakmu untuk menaati perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Dengan demikian engkau telah melindungi dirimu dan anak-anakmu dari siksa api neraka.” Kalau ada barang atau perhiasan dunia yang paling berharga, maka anak lebih pantas mendudukinya. Dia mengalahkan seluruh harta lainnya. Dia di atas segala sesuatu yang dimiliki. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia yang menjadi kebanggaan orang tua. Rasulullah bersabda: “Anak itu rezeki atau wewangian dari surga.” Lingkungan yang baik Ada sebuah peribahasa Arab yang menyatakan: al-insaanu waladul bii-ah. Manusia adalah anak dari lingkungannya. Karena itu memilihkan lingkungan yang baik bagi keluarga termasuk kunci kebahagiaan seseorang. Bagaimana seseorang berbahagia manakala dia sudah berusaha menjaga keluarganya dari perilaku yang tidak baik, ternyata anak-anaknya, isterinya atau suaminya memiliki perilaku yang tidak baik akibat pergaulan yg salah. Pekerjaan tetap di negerinya sendiri Tidak asing bagi kita ketika mendengar seorang suami bekerja di luar kota atau bahkan di luar negeri ternyata ketika pulang isterinya sudah hamil atau melahirkan anak yang bukan dari bibit suami, atau sebaliknya. Kita juga sudah sering mendengar anak menjadi broken home ketika kedua orang tuanya jauh darinya. Tidak ada kontrol dari kedua orang tua yang dia harapkan. Karena itu pekerjaan yang tetap di negeri sendiri merupakan kunci kebahagiaan bagi siapapun juga. Pepatah mengatakan: Hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. !mmc

LINTASPERISTIWA Pelantikan Itjen Depag

Audit Dana Hibah

Pada tanggal 6 Oktober 2007 bertempat di Operation Room Departemen Agama, Menteri Agama Maftuh Basyuni melantik Drs.H.M. Suparta, MA sebagai Itjen Depag menggantikan pejabat lama Drs. H. Slamet Riyanto, Msi, yang merangkap sebagai Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Sebelumnya Drs. H.M Suparta, MA, menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam. Kehadiran Drs, H.M.Suparta, MA, di lingkungan Itjen Depag bukanlah hal baru karena beliau adalah “stock lama”. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris Itjen pada tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2002 diangkat sebagai Kepala Biro Ortala, jabatan yang hanya “sebentar” dibandingkan ketika menjabat Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam sejak akhir 2002 sampai Oktober 2007.

Pada tanggal 10 -13 November 2007 bertempat di Hotel Melia Purosani, Jogjakarta diseleng-garakan review meeting hasil ujicoba panduan audit dana hibah pem-bangunan MTS-PA dan MTSPB serta paparan tentang audit kinerja. Kegiatan t e r s e b u t diselenggarakan hasil kerjasama antara Inspektorat Jenderal Departemen Agama dengan konsultan MCPM for AI-BEP (Australia Indonesia – Base Education Program). Selain pejabat Itjen Depag dan Kanwil Depag DIY, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Drs.H.M. Suparta, SH, MA. Inspektur Jenderal Departemen Agama.

Pemindahan Irwil IV Chamdi Pamudji sebagai Kapusdiklat Bagian Administrasi Inspektorat Wilayah IV, Chamdi Pamudji pada tanggal 7 November 2007 dipindah menjadi Kapusdiklat Bagian Administrasi menggantikan pejabat lama H. Zainal Abidin Syam, SE, MM, yang telah memasuki masa pension. Kepindahan Chamdi Pamudji ke lingkungan Badan Litbang dan Diklat diharapkan tidak hanya melanjutkan program lama yang telah baik, tetapi juga untuk mencari terobosan-terobosan baru di dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku (Knowledge, Skill and Attitude)

Pelaksanaan KTL di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Pada tanggal 3-6 September 2007 Inspektorat Jenderal Dep. Agama menyelenggarakan kegiatan konsultasi koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil peng-awasan di lingkungan Depag th 2007. Kegiatan yang berlangsung di Bukit Tinggi diikuti 217 peserta terdiri dari Kabag TU Kanwil Depag, Karo Adku UIN, IAIN, IHDN, Kabag Administrasi STAIN, STAKN seluruh Indonesia dengan jumlah peserta 217 orang. Pgs Inspektur Jenderal Departemen Agama Slamet Riyanto dalam pembukaannya mengatakan tindak lanjut hasil pengawasan berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja satuan kerja.

65 65

RELAKSASI Bagaimana Cara Kuda Membuang Kotoran? Kelelahan di tengah perjalanan, Joha berniat istirahat. Ditaruhnya uangnya di ujung tongkat yang panjang dan tongkat itu ditancapkan ke tanah. Maksudnya agar tak ada yang bisa mengambil uangnya itu. Dia pun lalu tidur. Sedang ia nyenyak tidur, datang seorang pencuri, mengambil uang yang ada dikantong dan menggantinya dengan tahi kuda. Begitu bangun, Joha kaget dan terheranheran setelah mengetahui kantongnya berisi tahi kuda. Dia menggumam penuh keheranan “bagaimana kuda bisa membuang kotoran di kantong yang berada di ujung tongkat setinggi itu ? “ Keluarga Pencuri Alkisah : ada seorang pencuri yang berhasil mencuri baju. Maka disuruhnya anaknya menjual baju curian tersebut. Si anak pun membungkus baju dan pergi kepasar memenuhi perintah ayahnya. Malang tak bisa ditolak ; di pasar, sebelum si anak itu sempat menjual baju, seorang copet telah menjambretnya. Maka pulanglah si anak dengan tangan kosong.

Mengapa Tidak Ikut Saya Saja ? Suatu hari seorang pengemis datang ke rumah seorang yang terkenal kikir. “Minta belas kasihan, tuan,” kata pengemis,”beri saya beberapa rupiah sekedar pembeli makanan.” “Wah, saya lagi bokek. Tak punya uang.” “Baiklah tuan, beri saya sedikit nasi untuk pengganjal perut saya yang lapar.” “Wah, nasipun tak ada. Belum ada yang ditanak.” “Kalau begitu segelas teh pun cukup, tuan.” “Teh? Saya sendiri belum minum teh sampai saat ini.” “Baiklah, kalau begitu saya minta air putih saja, sekedar mengurangi rasa haus.” “Air putih pun tidak ada!” kata si kikir mantap. Mendengar jawaban yang terakhir ini, si pengemis pun putus asa. Katanya, “Lho mengapa tuan duduk-duduk di sini. Mengapa tidak ikut saya saja?” “ke mana?” tanya si kikir tidak mengerti. “ke mana lagi, ya bersama-sama mengemis !, sampeyan kan tidak punya apa-apa seperti saya.” kata si pengemis jengkel. Kuliah Atau Kost?

Sampai dirumah si ayah bertanya, “ Sudah kau jual bajunya?” “ Sudah,” jawab si anak. “ Berapa kau jual?” “ Seharga modalnya!” jawab si anak kalem.

66 66

Kini, banyak orang desa yang mengirimkan anak-anaknya kuliah di kota besar. Namun kisah menggelitik seputar keluguan orang desa dalam memahami dinamika kampus dan mahasiswa kerap kali muncul. Berikut sepenggal kisah tersebut. Seorang mahasiswa semester 1 yang baru saja duduk di bangku PTN ternama di

RELAKSASI Jakarta mengirimkan surat kepada kedua orang tuanya di desa nun jauh di pelosok Jawa Tengah. Begini isi suratnya: “Bapak dan Ibu, alhamdulillah, saat ini saya sudah mulai kuliah di Jakarta. Kuliahnya dari pagi sampai siang. Temantemanku di sini baik-baik, malah banyak juga yang berasal dari daerah. Saya juga sudah kost, biayanya agak mahal 250 ribu per bulan. Oh ya, Bapak dan Ibu, nilai saya semester 1 ini sudah keluar, yaitu 3,5. Doakan saya semoga kerasan tinggal di Jakarta” Sebulan kemudian, mahasiswa tersebut menerima balasan tersebut ; “Anakku, alhamdulillah kamu sudah mulai kuliah. Kami berdua mengharapkan kau cepat lulus dan membantu menyekolahkan adik-adikmu. Mohon maaf bila bulan depan uang kiriman kami agak telat, soalnya harga gabah sedang turun, kata orang-orang desa akibat emport beras”. “Cuma kami agak sedikit kecewa melihat nilai kamu. Di ibtidaiyah, tsanawiyah hingga aliyah, nilai kamu kan tidak pernah di bawah 7, malah sering 8 dan 9. Kok sekarang cuma 3,5? Ayo nak, rajin-rajinlah belajar” “Jangan-jangan ini karena kamu ndak fokus ke kuliahmu ya? Mungkin karena kamu ikut-ikutan kost yang bayarnya mahal itu? Makanya nak, jangan dilakoni semua, kalo mau kuliah ya kuliah, kost ya kost, jangan dua-duanya” Salam sayang Bapak dan Ibu “Mengantarkan” Seminar Alkisah, di sebuah pesantren di Jawa Timur, diadakan seminar dengan pembicara

KH Sahal Mahfudz dari Pati (sekarang Rais Aam Syuriah PBNU). Bagi para santri yang setiap hari membaca Kitab Kuning (literatur klasik), kata “seminar” masih sangat asing di telinga. Maklum, itu merupakan seminar pertama bagi mereka. Selesai seminar, Kyai Sahal segera undur diri untuk sebuah keperluan. Karena suatu halangan, sang kyai tuan rumah tidak ikut menghadiri seminar. Ketika pulang, ia bertanya kepada santrinya, “Bagaimana seminarnya?” Dengan wajah tak berdosa, santri itu menjawab, “Seminarnya sudah pulang, Kyai! Sudah saya antarkan.” Pameran Lukisan Suatu hari seorang presiden sebuah negara berkembang pergi melihat pameran lukisan-lukisan. Karena saat itu beliau mengalami sakit mata dan penglihatannya kabur, maka ia mengajak satu ajudannya untuk menuntunnya. Presiden : “Wah, lukisan ini bagus ya. Gambar ikannya bener-bener hidup.” Ajudan: “Shttt... Jangan keras-keras Pak. Itu gambar buaya.” Kemudian mereka berpindah ke lukisan lain. Presiden: “Gambar Gajah ini benarbenar gagah.” Ajudan: “Shttt... Ojo keras-keras Pak. Itu gambar banteng.” Presiden itu kemudian menahan diri memberi komentar sampai ia tiba pada satu pojok ruang pameran dia berseru: “Wah, sing iki apik tenan. Lukisan Gorila nya begitu nyata anatominya.” Ajudannya langsung tertegun dan berkata: “Sssst... Jangan keras-keras Pak. Itu cermin!”

67 67

TEKNOLOGI INFORMASI

68 68