MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN MELAYANI
OLEH : MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI JAKARTA, 14 FEBRUARI 2012
1. KEMENTERIAN PAN DAN RB MEMILIKI 9 (SEMBILAN) PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI YANG DISARIKAN DARI GRAND DESAIN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN, DAN MELAYANI 2. ZONA INTEGRITAS MERUPAKAN BAGIAN DARI 9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
2
3
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI
PROGRAM Penataan Struktur Birokrasi
a. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L; b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada unsur pelaksana dan penunjang; c. Evaluasi Pemda; d. Evaluasi LNS Lanjutan; e. Evaluasi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Eselon II.
4
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI
PROGRAM Penataan Jumlah, dan distribusi PNS
a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda b. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun); c. Kebijakan Pembatasan dan/atau pengurangan Belanja pegawai d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/ Realokasi PNS; e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela 5
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI
PROGRAM Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka;
a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui: Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS; Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS; b. Kebijakan Promosi PNS Penguatan Assesment Center untuk promosi jabatan, diklat penjenjangan dan/atau fungsional c. Kebijakan Pengisian Lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional 6
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI
PROGRAM Profesionalisasi PNS;
a. Penetapan Standar Kompetensi jabatan; b. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis kompetensi; c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi; d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi Kompetensi Profesi; f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik; g. Pengukuran Kinerja individu h. Penguatan Jabatan Fungsional : Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; & Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional. 7
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI
PROGRAM Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government);
a. b. c. d. e.
e-Office e-Planning e-Budgetting e-Procurement e-Performance
8
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI
PROGRAM Penyederhanaan Perizinan Usaha;
a. Peningkatan Pelayanan Perizinan: • Deregulasi Perizinan • Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Pembatasan waktu pengurusan izin • Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui: Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan; Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda; Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 9
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi RENCANA AKSI
PROGRAM Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur
ZONA INTEGRITAS DAN WBK
a. Kebijakan tentang Kewajiban PNS melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaan, serta dijadikan syarat kenaikan pangkat dan promosi jabatan; b. Kebijakan akuntabilitas keuangan dan kinerja aparatur K/L dan Pemda, larangan pemindahan rekening pemerintah/pejabat ke rekening pribadi c. Evaluasi kebijakan tentang permintaan dan penerbitan anggaran Perubahan (APBN-/D P: d. Pembentukan rekening penampungan sementara. e. Penegasan atas kegiatan tidak selesai dalam satu tahun anggaran diusulkan dengan multi years f. Kebijakan tentang perlindungan terhadap whistle blower g. Penegakan disiplin PNS yang tegas sesuai dengan PP 53/2011 terkait dg transaksi keuangan yg tdk wajar h. Peranan APIP dalam pengawasan, waskat dan pencegahan korupsi 10
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi PROGRAM
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;
Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS
RENCANA AKSI a. Perbaikan Struktur Penggajian ; b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap. c. Penyempurnaan Sistem Pensiun; d. Peningkatan jaminan Kesehatan bagi aparatur dan pensiunan a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 11
SASARAN DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI Catatan: *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
Sasaran
Indikator
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
IPK*)
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintahan**)
OPINI BPK (WTP)
Pusat Daerah
Integritas Pusat Pelayanan Daerah Publik Peringkat Kemudahan Berusaha
Instansi pemerintah yang akuntabel
Base line (2009)
Target (2014)
2.8 42,17%
5.0 100%
2.73%
60%
6,64
8,0
6,46
8,0
122
75
- 0,29
0,5
24%
80%
12
ZONA INTEGRITAS ?
13
1. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Prop/Kab/Kota yang pimpinannya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya; 14
2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada unit kerja pada ZI yang mempunyai indeks integritas tertentu darihasil survei integritas dan telah mampu memenuhi indikator lain yang ditetapkan;
15
TAHAPAN ZI MENUJU WBK 1 Calon Unit Kerja ZI
2
Mutlak menandatan gani Dokumen PI
Pelaksanaan: − Program Pencegahan Korupsi − Tata Kelola Pemerintahan yg baik − Reformasi Birokrasi − WTP, LAKIP, IKM, IPK − dsb
4
3
Penetapan ZI oleh pimpinan K/L/Prov/Kab /Kota
Monitoring dan penilaian oleh KPK
5 Penetapan WBK*
16
*Penetapan WBK dilakukan oleh Presiden atau Menteri PAN dan RB atas nama Presiden
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan : Terhadap Unit Kerja (untuk mempersempit kesempatan) - perbaikan sistem dan prosedur - perbaikan sarana - dsb Terhadap pegawai (untuk meluruskan niat) - Pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan membangun Integritas PNS dengan metode yang efektif
Unit Kerja BerpredikaT WBK
Pengawasan/pemantauan : Pemantau independen (ditunjuk oleh Panitia Seleksi – Kemenpan+RB) Masyarakat Catatan : Apabila dari laporan hasil pengawasan terbukti adanya peristiwa/kejadian yang menggugurkan kriteria/parameter, maka predikat WBK atau WBBM pada Unit Kerja tersebut segera dicabut 17
INDIKATOR MUTLAK Indikator Mutlak berdasarkan Aspek Integritas dalam Pengelolaan Keuangan, (dihitung selama 2 tahun terakhir, dan mengacu pada LHP/LHA dari BPK, BPKP dan APIP (BPKP dan Inspektorat Jenderal/Inspektorat, terutama dengan unsur-unsur : - Opinin BPK sekurang-kurangnya WDP - Jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%); - Jumlah maksimum temuan ineffektiveness (%); - Jumlah maksimum temuan inefficiency (%); - Jumlah maksimum pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan; - Tidak ada pegawai yang menjadi tersangka korupsi; - Tidak ada pegawai yang terlibat kasus suap dan pungutan liar 18
INDIKATOR OPERASIONAL A.Indikator Program pencegahan Korupsi (komitmen pimpinan) , bobot 40%, terutama meliputi unsurunsur: • penandatanganan Dokumen Pakta Integritas • kebijakan pimpinan yang tertuang dalam keputusan pimpinan; • ketaatan dalam menyusun renstra, sakip/lakip, laporan keuangan; • jenis/bentuk kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan (kode etik, wistle blower system, program pengendalian gratifikasi, kebijakan anti conflict of interest, dan program inisiatif anti korupsi). 19
B. Indikator kinerja organisasi dengan bobot 60%, terutama meliputi unsur-unsur: • • • •
keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi; tingkat kepatuhan menyampaikan LHKPN; nilai evaluasi AKIP; jumlah pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun; • indeks kepuasan masyarakat; • indeks integritas.
20
TERIMA KASIH
21
