LAPORAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JANUARI 2016
A.
Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 411 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penghargaan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
B.
Rangkuman Kegiatan Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Kementerian Perhubungan telah melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 12 Desember 2012 bersamaan dengan Hari Anti Korupsi Dunia. Pencanangan tersebut menjadi titik awal pembangunan Zona Integritas di Kementerian Perhubungan dengan harapan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Menindaklanjuti pencanangan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai leading sector pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kesuksesan pencapaian pembangunan Zona Integritas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Sosialisasi Preventif Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diselenggerakan pada 5 (lima) provinsi setiap Tahun Anggaran dengan peserta seluruh pegawai pada Unit Kerja pada provinsi tempat penyelenggaraan kegiatan. Pada tahun anggaran 2015, sosialisasi telah dilaksanakan pada
seluruh provinsi dengan lebih dari 2000 pegawai ikut berpartisipasi. Pada acara sosialisasi tersebut didatangkan narasumber baik dari internal Inspektorat Jenderal maupun dari aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi maupun beberapa narasumber merupakan justice collaborator pada kasus korupsi. Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tindak pidana korupsi dan diharapkan memiliki awaraness untuk mencegah dan menghindarinya; 2. Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja terbaik di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan kriteria penilaian sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani. Selanjutnya Unit kerja yang terpilih akan dibina untuk dipersiapkan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penilaian tersebut telah dilaksanakan dimulai pada tahun anggaran 2012. Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik terbagi kedalam tingkat eselon Unit Kerja (Eselon II, III dan IV) agar dapat diperoleh penilaian yang sebanding sesuai beban kerja, tugas dan fungsi. Proses penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik dilakukan dengan melalui dua tahap, yaitu: -
Seleksi Tahap I Seleksi Tahap I dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) yang dilakukan oleh APIP maupun auditor eksternal dan Tindak Lanjut Hasil Audit (TLLHA) yang telah dilaksanakan Unit Kerja atas rekomendasi LHA tersebut. Berdasarkan evaluasi terhadap kedua data tersebut, kemudian diberikan peringkat Unit Kerja dan selanjutnya diplenokan untuk ditetapkan short list Unit Kerja yang lolos Seleksi Tahap I yang terbagi kedalam kategori Eselon II, III dan IV.
Gambar Seleksi Tahap I -
Seleksi Tahap II Seleksi Tahap II dilakukan terhadap Unit Kerja yang telah lolos Seleksi Tahap I. Seleksi dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pelaksanaan seleksi Tahap II dengan mendatangi Unit Kerja dan melihat secara langsung untuk melihat
bagaimana kelengkapan dan pemenuhan dokumen, pelaksanaan tugas dan fungsi dan khususnya pelayanan publik yang diberikan.
Gambar Proses Penilaian Unit Kerja Dengan Kinerja Terbaik Penetapan pemenang didasarkan pada hasil seleksi Tahap I dan Tahap II pada masingmasing Kategori Eselon (Eselon II, III dan IV) dan Penyerahan Penghargaan dilaksanakan bertepatan pada peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September setiap tahunnya. Salah satu sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik tersebut adalah untuk mempersiapkan Unit Kerja yang terpilih tersebut yang selanjutnya akan diajukan kepada Menteri PAN-RB untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun berikutnya. Pada tahun 2016 ini, direncanakan untuk pertama kali Kementerian Perhubungan akan mengajukan Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Unit Kerja yang diajukan adalah tiga Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik Tahun 2015. Unit Kerja yang lolos Seleksi Tahap I Penilaian Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik Tahun 2015 sebanyak 21 Unit Kerja dengan rincian sebagai berikut: NO
UNIT KERJA
HASIL SELEKSI TAHAP I
ESELON II 1.
Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan Ditjen Perhubungan Udara
78.75
2.
PP SDM Aparatur Perhubungan BPSDM Perhubungan
72.50
3.
Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara
70.00
4.
STTD Bekasi BPSDM Perhubungan
66.43
5.
KSOP Kelas I Benten Ditjen Perhubungan Laut
61.67
6.
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali Ditjen Perhubungan Udara
61.43
ESELON III 1.
UPP Kelas I Tanjung Laut Ditjen Perhubungan Laut
86.25
2.
Disnav Kelas II Semarang Ditjen Perhubungan Laut
83.50
3.
Balai LLAJSDP Jambi Ditjen Perhubungan Darat
80.83
4.
Disnav Kelas II Benoa Ditjen Perhubungan Laut
77.83
5.
Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Ditjen Perhubungan Laut
77.25
6.
Otorita Bandar Udara Wilayah VI Padang Ditjen Perhubungan Udara
73.92
7.
Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Ditjen Perhubungan Udara
69.55
8.
Bandar Udara Kelas III Binaka Ditjen Perhubungan Udara
78.39
ESELON IV 1.
UPP Kelas III Karimunjawa Ditjen Perhubungan Laut
97.50
2.
UPP Kelas III Jepara Ditjen Perhubungan Laut
86.25
3.
UPP Kelas III Juwana Ditjen Perhubungan Laut
81.79
4.
KSOP Kelas IV Padang Bai Ditjen Perhubungan Laut
80.83
5.
Bandara Kelas III Naha Tahuna Ditjen Perhubungan Darat
73.93
6.
Bandara Kelas III Sultan Bantilan Ditjen Perhubungan Udara
78.17
7.
Bandara Kelas III Batom Papua Ditjen Perhubungan Udara
77.50
Terhadap 21 Unit Kerja tersebut, kemudian dilakukan Seleksi Tahap II dengan melakukan peninjauan lapangan (on the spot) menggunakan kriteria penilaian mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 52 tahun 2014 dan menghasilkan nilai sebagai berikut:
NO
UNIT KERJA
TINGKAT ESELON
HASIL SELEKSI TAHAP I
HASIL SELEKSI TAHAP II
NILAI TOTAL (I + II)
1.
Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan Ditjen Perhubungan Udara
II
78.75
90
85.5
2.
PP SDM Aparatur Perhubungan BPSDM Perhubungan
II
72.5
82
78.2
3.
Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara
II
70
85
79
4.
STTD Bekasi BPSDM Perhubungan
II
66.43
80
74.572
5.
KSOP Kelas I Benten Ditjen Perhubungan Laut
II
61.67
79.5
72.368
6.
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali Ditjen Perhubungan Udara
II
61.43
85
75.572
7.
UPP Kelas I Tanjung Laut Ditjen Perhubungan Laut
III
86.25
82
83.7
8.
Disnav Kelas II Semarang Ditjen Perhubungan Laut
III
83.5
91.25
88.15
9.
Balai LLAJSDP Jambi Ditjen Perhubungan Darat
III
80.83
79
79.732
10.
Disnav Kelas II Benoa Ditjen Perhubungan Laut
III
77.83
97
89.332
11.
Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Ditjen Perhubungan Laut
III
77.25
80
78.9
12.
Otorita Bandar Udara Wilayah VI Padang Ditjen Perhubungan Udara
III
73.92
82
78.768
13.
Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Ditjen Perhubungan Udara
III
69.55
88
80.62
14.
Bandar Udara Kelas III Binaka Ditjen Perhubungan Udara
III
78.39
80
79.356
15.
UPP Kelas III Karimunjawa Ditjen Perhubungan Laut
IV
97.5
70
81
16.
UPP Kelas III Jepara Ditjen Perhubungan Laut
IV
86.25
80
82.5
17.
UPP Kelas III Juwana Ditjen Perhubungan Laut
IV
81.79
85
83.716
18.
KSOP Kelas IV Padang Bai Ditjen Perhubungan Laut
IV
80.83
78
79.132
19.
Bandara Kelas III Naha Tahuna Ditjen Perhubungan Darat
IV
73.93
80
77.572
20.
Bandara Kelas III Sultan Bantilan Ditjen Perhubungan Udara
IV
78.17
84
81.668
21.
Bandara Kelas III Batom Papua Ditjen Perhubungan Udara
IV
77.5
70
73
Hasil rapat pleno dilakukan untuk menentukan tiga unit kerja terbaik untuk setiap kategori eselon dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 411 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penghargaan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Penghargaan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik diberikan kepada: NO
KATEGORI
ESELON II
ESELON III
ESELON IV
1
Terbaik I (Pertama)
Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan
Distrik Navigasi Kelas II Benoa
UPP Kelas III Juwana
2
Terbaik II (Kedua)
Direktor Angkutan Udara
Distrik Navigasi Kelas II Semarang
UPP Kelas III Jepara
3
Terbaik III (Ketiga)
Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan
UPP Kelas Tanjung Laut
Bandar Udara Kelas III Sultan Bantilan
I
Berdasarkan surat Inspektur Jenderal nomor UM.008/1/2/ITJEN-2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Penunjukan Unit Kerja Menjadi Kandidat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2016 mengajukan Unit Kerja yang memperoleh penghargaan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik untuk menjadi kandidat WBK Kementerian Perhubungan Tahun 2016, yaitu: - Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan Ditjen Perhubungan Udara (Eselon II); - Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara (Eselon II); dan - Distrik Navigasi Kelas I Benoa Ditjen Perhubungan Laut (Eselon III). Selain itu, diajukan pula Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta Ditjen Perhubungan Udara dan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi Ditjen Perhubungan Darat sebagai kandidat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kemudian, berdasarkan arahan dan pertimbangan Menteri Perhubungan pada Rapat Pimpinan tanggal 31 Maret 2016, penunjukan kandidat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Perhubungan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Unit Kerja Eselon I); 2. Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Unit Kerja Eselon II); dan 3. Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Unit Kerja Eselon III). Dalam rangka mendukung kesiapan ketiga unit kerja tersebut dalam menghadapi penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB),
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan persiapan penilaian tersebut yang terdiri dari: 1. Rapat Persiapan Penilaian Wilayah Bebas Korupsi yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2016 di Ruang Rapat Brawijaya (Gd. Karsa Lantai 6) sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor UM.202/4/19/ITJEN-2016 perihal Undangan Rapat Persiapan Penilaian WBK yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal dan dihadiri perwakilan dari ketiga Unit Kerja yang menjadi Kandidat WBK Kementerian Perhubungan. Dalam rapat disepakati timeline penilaian WBK serta peran dan tanggung jawab ketiga Unit Kerja dimaksud dengan Inspektorat Jenderal sebagai pendamping; 2. Rapat Pendampingan pengisian Self Assessment Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2016 di Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal; 3. Melengkapi data dukung LKE ZI-WBK pada tanggal 18 April 2016 oleh ketiga kandidat dan diperiksa oleh Tim Penilai Internal. 4. Studi Banding Penilaian WBK pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta Kementerian Pertanian sebagai salah satu Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Studi Banding dilaksanakan oleh perwakilan ketiga Unit Kerja kandidat WBK dan Inspektorat Jenderal pada tanggal 20-21 April 2016.
Gambar Studi Banding ZI-WBK ke BKP Yogyakarta
5. Pengajuan ketiga Unit Kerja kandidat WBK Kementerian Perhubungan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan surat Menteri Perhubungan nomor UM.007/2/9A Phb-2016 tanggal 21 April 2016 perihal Penyampaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2016. 6. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorar Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut dan Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Ditjen Perhubungan Darat yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal pada tanggal 11 Mei 2016 di Ruang Mataram.
Gambar Sosialisasi Zi-WBK Tanggal 11 Mei 2016 Dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan Unit Kerja kandidat WBK dapat memiliki kesiapan administrasi dan teknis dalam menghadapi penilaian Tim Penilai Nasional yang akan diselenggarakan pada bulan Juli – September 2016.
