KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT SIDARJO
LAPORAN
ZONA INTEGRITAS PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DI BIDANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
SIDOARJO,
APRIL 2016
1
DAFTAR
ISI Halaman
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1. Latar Belakang ……………………………………………………………….. 2. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 3. Dasar Hukum …………………………………………………………………. 4. Sistematika …………………………………………………………………….
4 4 5 6 6
BAB II PELAKSANAAN ……………………………………………………………. 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan …………………………………………… 2. LKE Zona integritas Sat Lantas Polres Sidoarjo …………………………..
7 7 8
BAB III IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM ..... 1. STANDAR PELAYANAN ………………………………………………….… a. Standar Pelayanan …………………………………………………….. 1) Mekanisme dan prosedur ………………………………………… 2) Transparansi biaya …………………………...........……………... b. SOP Pelaksanaan Penyidikan ……..............………………………… c. SOP Pelaksanaan Pemeriksaan ……...............……………………… d. Banner dan spanduk .................………………………………………..
13 13 13 13 14 16 20 30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………………………… BAB V PENUTUP ……………………………………………………………………. LAMPIRAN ……………………………………………………………………………. - SOP PENYELIDIKAN DAN PENYELIDIKAN NARKOBA - SOP PEMERIKSAAN
32 33 34
2
BAB I PENDAHULUAN
1.
Latas Belakang
Di era keterbukaan informasi publik, pelayanan selayaknya menjadi sesuatu yang mudah dan dimudahkan. Namun kelemahan dalam sistem birokrasi masih kerap menjadi hambatan untuk memberikan pelayanan prima bagi publik. Seperti penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah maraknya kasus-kasus korupsi. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan detterence effect tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan detterence effect. Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterence effect dan dampak yang besar/jangka panjang. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini dirasakan kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB bahwa WBK hanya dapat diwujudkan melalui upaya-upaya pendahuluan berupa penegakan integritas sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dalam bentuk program-program pencegahan yang
3
bersifat konkrit dan terukur tingkat keberhasilannya. Program ini merupakan tindak lanjut dari aksi penerapan pakta integritas yang diterapkan dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Aksi ini merupakan implementasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang telah dilaksanakan mendahului terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 20122014. Untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas yang berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 dan Pencanangan Pembangunan ZI berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi pada tingkat individu dan instansi pemerintah. Pembangunan ZI merupakan model pencegahan korupsi melalui berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terukur.
2.
Maksud dan Tujuan
a. Maksud Guna memberikan gambaran kepada pimpinan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satlantas Polres Sidoarjo tahun 2016 dan sebagai bentuk implementasi upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat yang di laksanakan unit Idik Satresnarkoba Polres Sidoarjo.
b. Tujuan Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan tentang laporan pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat di
4
bidang penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba guna tercitanya zero complain, bebas korupsi di Kabupaten Sidoarjo.
3.
Dasar Hukum
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; f.
Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor : ST/1101/V/2015/DITLANTAS tanggal 11 Mei 2015 tentang penilaian pembangunan Zona Integritas peningkatan kualitas pelayanan publik menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani masyarakat.
4.
Sistematika I.
PENDAHULUAN
II.
PELAKSANAAN
III.
IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK / WBBM
IV.
KESIMPULAN DAN SARAN
V.
PENUTUP
5
BAB II PELAKSANAAN
1.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan a.
Waktu Pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 01 Januari sampai dengan 13 Mei Tahun 2016
b.
Tempat Tempat pelaksanaan kegiatan tersebut lebih banyak difokuskan di area / sekitar wilayah Satresnarkoba Polres Sidoarjo, baik didalam maupun diluar Satresnarkoba
6
2.
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Satlantas Polres Sidoarjo
7
8
9
10
11
BAB III IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
1.
STANDAR PELAYANAN a. Standar Pelayanan 1)
Mekanisme dan prosedur Mekanisme Penyidikan Satresnarkoba
12
2)
Transparansi Biaya
Bahwa proses penyidikan di Satresnarkoba tidak dipungut biaya atau gratis dalam segala tingkatannya.
13
14
b.
SOP Pelaksanaan Standart Pelayanan
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1)
Banner dan Spanduk
29
30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
1.
Kesimpulan : Implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi di Unit Idik Satresnarkoba mulai bulan januari s/d April 2016 dapat terlaksana dengan baik dan mendapat apresiasi yang sangat positif dari masyarakat.
2.
Saran : a.
Pembinaan harus dilakukan terhadap unit pelayanan Satpas secara institusional dan terhadap personel pada unit pelayanan Satpas, pembinaan dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, penyediaan sarana prasarana, pelatihan personel, perbaikan kesejahteraan dan reward guna bertujuan untuk mempersempit kesempatan melakukan korupsi. Selain itu dilakukan pembinaan karakter personel melalui pendekatan keagamaan.
b.
Pengawasan dan pengendalian secara berjenjang serta penempatan anggota dari Propam pada unit pelayanan Satpas agar lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan ( continue ) sehingga pada semua unit pelayanan akan bersih praktik percaloan
31
BAB V PENUTUP
Demikianlah Laporan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada unit Satpas Satlantas Polres Sidoarjo ini dibuat dalam rangka penetapan predikat WBK/WBBM yang diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance dalam pemberantasan korupsi.
Sidoarjo,
April 2016
KASATRESNARKOBA
REDIK TRIBAWANTO, S.Sos, S.H., M.H. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69020112
32
