SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) Oleh:
CRIS KUNTADI Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) 10 8
Posisi Indonesia (2015):
6 4 2
3,2
3,0
IPK
[VALUE]
3,4
3,2
3.6/10.0
0 2011 Finland
Singapore
2012 Japan
USA
Indonesia
2013 Malaysia
Thailand
Philippines
2014 Viet Nam
2015
Timor-Leste
Myanmar
Laos
Cambodia
88
4
/167 Negara
ASEAN
Di bawah: Singapore (8.5) Malaysia (5.0) Thailand (3.8)
Source : Transparency International
DAMPAK KORUPSI “Negara-Negara Miskin kehilangan US$ 1 Triliun per Thn akibat korupsi”-Transparency int.
“Negara Indonesia ini paling kaya di dunia, tetapi sekarang paling melarat karena korupsi tidak di tindak” - Gus Dur (Presiden RI ke 4)
LEBIH 6 MILIAR ORANG EKONOMI BIAYA TINGGI TERDAMPAK SERIUS AKIBAT KORUPSI DI BANYAK NEGARA
TERHAMBATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI (era Reformasi) REFORMASI BIROKRASI
PEMBENTUKAN KPK
KEPPRES 11/2005 2005 1999 UU 31/1999 jo UU 20/2001 jo UU 30/2003
2012 2010 PERPRES 81/2010
RAN-PK
2012
PENCANANGAN ZI-WBK KEMENHUB
2011 STRANAS-PK
2016
PENGAJUAN UNIT KERJA KEMENHUB BERPREDIKAT WBK
ZI-WBK/WBBM
INDEKS RB KEMENHUB MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
UNSUR 92.26
PENATAAN UU(5) PENATAAN & PENGUATAN ORG. (6)
70.34
PENATAAN TATA LAKSANA (5)
40% Hasil
60.02
60% Pengungkit
2015 2014
2016 (Mandiri)
PENATAAN SIST. MANAJEMEN SDM (15) PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)
PENGUATAN PENGAWASAN(12) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(6)
PENCANANGAN
Zona Integritas KEMENHUB
(12.12.2012)
Usulan Unit Kerja Berpredikat
WBK Tahun 2016 # DITJEN PERKERETAAPIAN (Eselon I)
# DIT KEPELABUHANAN DITJEN HUBLA (Eselon II) # SUBDIT UJI TIPE KB DIT SARANA DITJEN HUBDAT (Eselon III)
PENGERTIAN ZI-WBK/WBBM ZONA INTEGRITAS (ZI)
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PREDIKAT yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
PREDIKAT yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM)
Predikat yang diberikan untuk yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik
Gambaran ZI-WBK/WBBM
WBBM WBK
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM)
WBK
WBK WBBM WBK
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK)
WBK
PENCANANGAN ZI KEMENHUB 12.12.2012
ZONA INTEGRITAS KEMENHUB
URGENSI ZI-WBK/WBBM Quick Win Pemberantasan Korupsi
Proyek Percontohan
Percepatan Reformasi Birokrasi
INDIKATOR ZI-WBK/WBBM(PERMENPANRB 52/2014) MANAJEMEN PERUBAHAN(5%) PENATAAN TATALAKSANA (5%) SURVEI PERSEPSI KORUPSI (20%) SURVEI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20%)
HASIL 40%
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%)
PENGU NGKIT 60%
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10%) PENGUATAN PENGAWASAN(15%)
PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(10%)
PERSYARATAN PENGAJUAN WBK/WBBM WBK LEVEL K/L
• OPINI WTP ATAS LK DARI BPK RI • NILAI AKIP MINIMAL “CC”
LEVEL UNIT KERJA
• ESELON I s.d. III • FUNGSI PELAYANAN STRATEGIS
• MENGELOLA ANGGARAN RELATIF BESAR
WBBM • OPINI WTP ATAS LK DARI BPK RI 2 (DUA) TAHUN BERTURUT-TURUT • NILAI AKIP MINIMAL “CC”
• UNIT KERJA YANG TELAH MENDAPAT PREDIKAT WBK
Tahapan Pembangunan ZI-WBK/WBBM REVIU TIM PENILAI NASIONAL (TPN)
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
Pencanangan Zona Integritas Kementerian Perhubungan Tanggal 12 Des 2012 disaksikan Menteri PAN & RB, ORI dan KPK RI
PROSES PEMBANGUNAN ZI
PENILAIAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI)
PENETAPAN
• Penilaian Unit Kerja • Instruksi Menhub dalam Rapim • Reviu TPN Juni-Sep Terbaik sejak 2012; 31 Maret 2016 mengajukan 3 2016; • Apabila LULUS • Sosialisasi Preventif KKN; Unit Kerja WBK; • Pembentukan • Penilaian dan pendampingan ditetapkan pada HARI ANTI KORUPSI DUNIA WBS(SIMADU), UPG & selama April 2016 (9 Des 2016) Peraturan Pendukung
PERSIAPAN PENILAIAN TPN
Tim Pendamping TPN Video Profile Standardisasi dengan ISO
SIMADU KEMENHUB Simadu.dephub.go.id
Upg.dephub.go.id
