RENCANA AKSI INSTANSI UNTUK MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KEMENTERIAN PAN DAN RB DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR

RENCANA AKSI INSTANSI UNTUK MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

RENCANA AKSI INSTANSI UNTUK MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

1 2

RENCANA AKSI PERSIAPAN PROSESI PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) : RENCANA AKSI SETELAH PROSESI PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

3

RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM

4

RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR HASIL MENUJU WBK/WBBM

1

A. RENCANA AKSI PERSIAPAN PROSESI PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS NO 1

2

KOMPONEN PAKTA INTEGRITAS

Laporan Keuangan

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 4. Sosialisasi Permen PANRB No. 60/2012

INDIKATOR Melaksanakan Pakta Integritas untuk seluruh pegawai mulai dari golongan IV E sampai dengan golongan I A

LANGKAH AKSI 1. K/L/P membuat Surat Edaran berisi format dan jadual kepada seluruh unit kerja untuk menginstruksikan menandatangani dokumen Pakta Integritas sesuai dengan format Permenpan Nomor 49 tahun 2011

2. Setiap Unit kerja di Lingkungan K/L/P melakukan sosialisasi terkait dengan rencana penandatangan Pakta Integritas di Lingkungan unit kerja masingmasing. 3. Masing-masing unit kerja di lingkungan K/L/P melakukan proses penandatanganan Pakta Integritas dan melaporkannya ke K/L/P 4. Masing-masing unit kerja di lingkungan K/L/P melakukan proses penandatanganan Pakta Integritas dan melaporkannya ke K/L/P. Menyusun Laporan Keuangan K/L/P 1. Komitmen masing-masing unit kerja untuk mengimplementasikan yang berkualitas sesuai dengan Inmendiknas Nomor 1 Tahun 2011 K/L/P tentang rencana Aksi menuju Standar Akuntansi Pemerintah opini WTP (SAP) untuk memproleh predikat sekurang-kurangnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Opini Keuangan yang dikeluarkan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2. Setiap Unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala menuju pelaporan yang akuntabel dengan memberdayakan SPI 3. Unit kerja/satuan kerja akan menindaklanjuti temuan audit internal/eskternal paling lama 60 hari. Optimalisasi pemanfaatan sumber Mempertahankan predikat nilai SAKIP/LAKIP jika Nilainya A daya sesuai SOP sehingga dapat Meningkatkan predikat nilai SAKIP LAKIP jika nilai b ke bawah mempertahankan predikat nilai SAKIP/LAKIP A Sosialisasi Permen PAN-RB No. 60/2012 Terkait Dengan Pakta Integritas, Zona Integritas, WBK dan WBBM, UPI (Unit Penggerak Integritas), UPBI (Unit Penggerak Pembangunan Integritas), TPI (Tim Penilai Internal), TPN (Tim Penilai Nasional), Indikator Hasil, Indikator Proses, Mekanisme Pengisian Kertas Kerja Evaluasi Dan Mekanisme/Siklus Pengusulan.

A. RENCANA AKSI PERSIAPAN PROSESI PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (lanjutan) …… Berkoordinasi Dengan Kementerian PAN-RB

Berkoordinasi Dengan Kementerian PAN-RB

Membuat surat resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit

Berkoordinasi dengan tim ahli prosesi Pencanangan Pembangunan ZI Mengundang para wartawan, tokoh masyarakat/LSM, perguruan tinggi, atau instansi terkait lainnya. Meraih perdikat WDP dan Sakip/Lakip C

Berkoordinasi Dengan Kementerian PAN-RB, yaitu dengan Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi, Deputi Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur, KPK dan Ombudsaman RI. Berkoordinasi Dengan Kementerian PAN-RB, yaitu dengan Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi, Deputi Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur, KPK dan Ombudsaman RI. Membuat surat resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit ditujukan pada 3 pimpinan instansi yaitu: MENPAN-RB, KPK dan Ombudsman RI dalam satu surat yang isinya memohon kehadiran sebagai saksi dan penyampaian sambutan serta pengarahan. Minimal satu hari sebelum hari pelaksanaan dapat berkoordinasi dengan tim ahli prosesi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk cek dan ricek tentang persiapan dan kesiapan seremonial prosesi. Mengundang para wartawan, tokoh masyarakat/LSM, perguruan tinggi, atau instansi terkait lainnya.

Jika instansi belum meraih perdikat WDP maupun 1. Menentukan unit kerja yang akan diusulkan mendapat belum meraih nilai Sakip/Lakip C, maka Prosesi penilaian menuju WBK dan WBBM Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) boleh dilakukan, namun belum boleh mengusulkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM. 2. Menentukan instansi yang layak berdasarkan identifikasi. 3. Melakukan Self Assestment/penilaian mandiri kepada unit kerja yang sudah ditetapkan 4. Mengusulkan unit kerja yang ditunjuk/terpilih, untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM. (Pengusulan paling lambat 30 Agustus)

2

B. RENCANA AKSI SETELAH PROSESI PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS NO

KOMPONEN

INDIKATOR

LANGKAH AKSI

1. Berpredikat WDP atas Opini BPK dan Nilai C atas LAKIP oleh MENPAN-RB

Wujudkan predikat WDP atas Opini Laporan Keuangan oleh BPK dan Nilai C atas Penilaian Kinerja (LAKIP) oleh MENPANRB

2. Membentuk Unit Pengerak Integritas (UPI)

1. Mengindetifikasi Unit Kerja/SKPD yang akan dipromosikan sebagai WBK/ Membentuk Unit Pengerak Integritas (UPI) yg dikomandani WBBM oleh Irjen/Irtama/Inspektorat 2. Membantu/Memfasilitasi dalam upaya memenuhi 8 Indikator Hasil Dan 20 dibantu oleh Unit Kerja/SKPD Indikator Proses yang bersifat teknis. terkait.

3. Membentuk Unit Pembangunan Integritas (UPbI)

Membentuk Unit Pembangunan 1. Mendorong UNIT KERJA/SKPD untuk SIAP DICALONKAN menjadi Integritas (UPbI) yang WBK/WBBM dan segera mengambil langkah untuk membenahi sistem dan dikoordinir oleh prosedur, sarana dan prasarana dalam upaya mewujudkan indikator hasil Sekjen/Sesmen/Sestama/Sekda dan indikator proses menuju WBK/WBBM. dibantu oleh Unit kerja/SKPD terkait. 2. Membantu/Memfasilitasi dalam upaya memenuhi 8 Indikator Hasil dan 20 Indikator Proses yang bersifat kebijakan Membentuk Tim Penilai Internal 1. Melakukan self assesment dalam mewujudkan indikator hasil dan indikator (TPI) merupakan gabungan proses menuju WBK/WBBM. dari UPBI dan UPI di bantu oleh Unitkerja/SKPD terkait. 2. Menyiapkan bukti fisik bersama dengan UNIT KERJA/SKPD calon WBK/WBBM. 3. Mengusulkan kepada Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota agar beberapa SKPD dijadikan prototype WBK/WBBM. 4. Membuat konsep pengusulan ke Menteri PAN-RB sebagai Ketua Tim Penilai Nasional (TPN).

4. Membentuk Tim Penilai Internal (TPI)

1. Mempelajari penyebab dari Disclaimer 2. Memperbaiki, dimana penyebab dari Disclaimer

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM NO KOMPONEN

INDIKATOR

1 PAKTA Pemenuhan INTEGRITAS 1. Unit kerja telah melakukan sosialisasi PI 2. Kesesuaian Dokumen PI dengan Per. Menpan dan RB Nomor 49 Tahun 2011 3. Telah membentuk Forum Pemantau Independen (FPI) 4. Telah ada Kode Etik FPI

Kualitas 1. Jumlah pegawai yg telah menandatangani PI

LANGKAH AKSI 1. Buat program sosialisasi 2. Sesuaikan Dokumen PI dgn substansi dan format pada Per. Menpan dan RB No. 49/2011 3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk membentuk FPI 4. a. Siapkan Konsep Kode Etik Pemantau Independen b. Sosialisasi Kode Etik FPI

1. Menyiapkan Dokumen PI untuk ditandatangani oleh pegawai

2. Pegawai/pejabat yang mendapatkan 2. Menyiapkan Dokumen PI untuk promosi atau mutasi jabatan telah ditandatangani oleh Pegawai/ menandatangani PI tepat waktu pada pejabat yang promosi/ mutasi pada saat pelantikan jabatan saat pelantikan 3. Substansi kode etik FPI telah sesuai 3. Rapat koordinasi/penyiapan draft dengan substansi PermenPAN dan RB Substansi kode etik FPI dengan No. 49/2011 mengacu pada PermenPAN dan RB No. 49/2011 4. Keanggotaan FPI telah sesuai dengan 4. Pemrosesan Keanggotaan FPI PermenPAN dan RB No. 49/2011

BUKTI FISIK 1. Undangan, notulensi, daftar hadir & dokumentasi 2. Dokumen Pakta Integritas

3. Susunan organisasi FPI, SK Pemben- tukan FPI 4. a. Buku Kode Etik FPI b. Undangan, notulensi, daftar hadir & dokumentasi 1. Rekapitulasi jmlh pegawai yg telah menandatangani PI dgn lampiran dokumen PI. 2. Berita acara Penandatangan PI dgn lampiran dokumen PI.

3. Substansi kode etik FPI sesuai dgn PermenPAN-RB No. 49/2011

4. Susunan organisasi FPI sesuai dgn PermenPAN-RB No. 49/2011

3

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) …… NO KOMPONEN

INDIKATOR Implementasi 1. Unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan substansi PI secara berkala

LANGKAH AKSI

1. Berita acara dan laporan monev 1. Menyusun program monev secara berkala atas pelaksanaan substansi PI

2. Unit kerja telah mengalokasikan dana 2. Menyusun perencanaan anti korupsi dalam DIPA pengalokasikan dana untuk kegiatan anti korupsi dalam DIPA 3. Jumlah pegawai pada unit kerja yang 3. Menyusun program pembinan melanggar substansi PI terhadap pegawai yang melanggar substansi PI 4. Unit kerja telah melakukan kerjasama 4. Menyusun program kerjasama dengan FPI dalam monev PI dengan FPI dalam monev PI 2

BUKTI FISIK

2. Laporan pelaksanaan kegiatan anti korupsi 3. Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan PI 4. Laporan pelaksanaan kegiatan monev PI dgn FPI

Pemenuhan 1. Pegawai yang wajib lapor telah menyampaikan LHKPN kepada KPK

1. a. Sosialisasi dan bimbingan teknis berkelanjutan

a. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya

b. Ada pihak yang mengkoordinasikan b. Surat penugasan pengelola pengumpulan LHKPN LHKPN c. Sampaikan LHKPN para wajib lapor c. Dokumen LHKPN dan Bukti ke KPK penyampaian 2. Surat Keputusan Pimpinan 2. Pimpinan instansi telah mengeluarkan 2. Terbitkan SK tentang penetapan SK tentang penetapan wajib lapor wajib lapor LHKPN bagi pejabat yang Instansi LHKPN bagi pejabat yang memangku memangku jabatan strategis dan potensial/rawan KKN, Pengelola jabatan strategis dan potensial/rawan Anggaran dan Panitia Pengadaan KKN, Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Barang dan Jasa di lingkungan lingkungan instansi instansi


INDIKATOR

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

3. Promosi pegawai mempertimbangkan 3. Mendorong pegawai yang akan pemenuhan kewajiban penyampaian dipromosikan untuk segera LHKPN menyampaikan LHKPN

3. Laporan tentang pegawai yang telah menyampaikan LHKPN

4. Unit kerja telah melakukan sosialisasi 4. Buat program sosialisasi atas kewajiban pemenuhan LHKPN

4. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya

Kualitas 1. LHKPN telah disampaikan tepat waktu 1. Sampaikan LHKPN para wajib lapor ke KPK secara tepat waktu

1. Dokumen LHKPN dan Bukti penyampaian

2. Kesesuaian LHKPN dengan format dan 2. Sesuaikan pengisian LHKPN dengan substansi pada peraturan perundangformat dan substansi sesuai undangan ketentuan

2. Dokumen LHKPN

Implementasi 1. Jumlah pegawai pada unit kerja yang 1. Pastikan tidak ada pegawai pada unit mempunyai harta kekayaan yang kerja yang mempunyai harta tidak tidak wajar wajar (konsultasikan dgn PPATK)

1. Surat Edaran, Bukti penyampain LHKPN

2. Kepatuhan pejabat/pegawai menyampaikan LHKPN

2. Pastikan seluruh wajib lapor LHKPN telah melaporkan harta kekayaannya sesuai format

2. Laporan Hasil Pengendalian

3. Tingkat kesesuaian LHKPN dengan harta kekayaan pegawai

3. Menyusun dan melaksanakan program pengendalian pelaporan LHKPN

4. Unit kerja telah melakukan tindakan- 4. Menyusun dan melaksanakan tindakan yang diperlukan atas hasil program pengendalian pelaporan pengendalian atas pemenuhan LHKPN LHKPN

4


INDIKATOR

3. AKUNTABILI Pemenuhan TAS KINERJA 1. Telah ada Renstra 2. Telah ada RKT 3. Telah ada Indikator Kinerja Utama 4. LAKIP telah disusun tepat waktu

Kualitas 1. Tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil

2. Tujuan/Sasaran selaras 3. Indikator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik 4. Indikator kinerja dilengkapi dengan target yang baik Implementasi 1. Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

1. Susun Rencana Strategis 2. Susun Rencana Kinerja Tahunan mengacu pada Renstra 3. Tetapkan IKU 4. Susun dan laporkan LAKIP tepat waktu

1. Dokumen Renstra 2. Dokumen RKT

1. Pastikan tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil, hindari tujuan/sasaran yang orientasi kegiatan 2. Selaraskan tujuan dengan Sasaran 3. Pastikan indikator kinerja SMART (spesifik, measurable, achievable, relevan, timeline) 4. Susun target kinerja

1. LAKIP dan Data Pendukung

1. Menyusun rencana perbaikan perencanaan kinerja berdasarkan rekomendasi yang telah ditetapkan

2. Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja

2. Menyusun rencana perbaikan penerapan manajemen kinerja

3. Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan kinerja

3. Gunakan hasil rekomendasi untuk penyusunan akuntabilitas kinerja selanjutnya

3. Dokumen IKU yang diformalkan 4. Dokumen LAKIP dan bukti penyampaian LAKIP ke MenPAN dan RB

2. LAKIP dan Data Pendukung 3. LAKIP dan Data Pendukung

4. LAKIP dan Data Pendukung

1. Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan unit kerja/instansi 2. Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan unit kerja/instansi 3. Laporan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan unit kerja/instansi


INDIKATOR

4. KEWAJIBAN Pemenuhan LAPORAN 1. Laporan Keuangan telah ada KEUANGAN

LANGKAH AKSI 1. Susun Laporan Keuangan

BUKTI FISIK 1. Dokumen Laporan Keuangan

Kualitas 1. Unit kerja telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

1. Sampaikan Laporan Keuangan Tepat 1. Dokumen Laporan Keuangan dan Waktu bukti penyampaian LK

2. Kesesuaian Laporan Keuangan 2. Sesuaikan Laporan Keuangan dengan format dan substansi pada dengan format dan substansi pada ketentuan peraturan perundang-undangan (SAP)

2. Dokumen Laporan Keuangan

Implementasi 1. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan

1. Menyusun program pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan monitoring dan evaluasi atas pengendalian LK oleh pimpinan instansi

2. Unit kerja telah melakukan tindakantindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan

2. Menetapkan Program pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan


3. Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan/ kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan terkait alokasi sumber daya

3. Menyusun perencanaan pengambilan 3. Laporan monitoring dan evaluasi keputusan berdasarkan hasil evaluasi atas pengendalian LK oleh Laporan Keuangan pimpinan instansi

4. Hasil audit atas Laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan

4. Menyusun konsep perbaikan kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan hasil audit


5

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) …… NO KOMPONEN 5. KODE ETIK

INDIKATOR Pemenuhan 1. Buku Kode etik instansi K/L/P telah dibuat/diterbitkan 2. Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kode etik

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

1. Menyusun konsep kebijakan kode etik 1. Dokumen yang disahkan oleh instansi pimpinan instansi/ unit kerja 2. Lakukan Sosialisasi kepada seluruh 2. Undangan, daftar absen, notulen, pegawai atas kebijakan yang telah dan data pendukung lainnya diterbitkan

Kualitas 1. Materi Kode etik instansi tidak 1. Sesuaikan materi kode etik turan bertentangan dengan peraturan instansi dengan peraturan yang perundang-undangan yang lebih tinggi berlaku

1. Dokumen/ Kebijakan Kode Etik

2. Materi Kode Etik telah sesuai dengan 2. Sesuaikan kode etik instansi dengan peraturan perundang-undangan yang karakteristik instansi berlaku 3. Kode etik telah memuat kriteria etika 3. Pastikan materi kode etik telah dalam bernegara, dalam memuat kriteria etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, berorganisasi, dalam bermasyarakat, dalam bermasyarakat, dan terhadap dan terhadap diri sendiri dan terhadap sesama PNS diri sendiri dan terhadap sesama PNS


4. Kode etik telah memuat ketentuan tentang sanksi dan pembentukan majelis kode etik dalam rangka penegakan kode etik


4. Pastikan materi kode etik telah memuat ketentuan tentang sanksi dan pembentukan majelis kode etik dalam rangka penegakan kode etik

5. Materi Kode etik instansi telah sesuai 5. Susun SOP yang aplikatif dalam dengan karakteristik dan masalah yang pelaksanaan kode etik instansi dihadapi oleh instansi sehari-hari 6. Materi Kode etik telah menyertakan SOP yang aplikatif





INDIKATOR

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

Implementasi 1. Jumlah pegawai melakukan pelanggaran kode etik

1. Rekap jumlah pegawai yang terbukti 1. Laporan monitoring dan evaluasi melakukan pelangaran kode etik penerapan Kode Etik

2. Kode etik telah digunakan oleh 2. Pastikan seluruh pegawai telah seluruh pegawai sebagai acuan dalam menggunakan kode etik instansi pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

2. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan Kode Etik

3. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik

3. Susun program pengendalian atas penerapan kode etik


4. Unit kerja telah melakukan tindakantindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penerapan kode etik

4. Tindaklanjuti hasil pengendalian penerapan kode etik, bagi pegawai yang melanggar kode etik agar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan


5. Unit kerja telah memiliki kode etik khusus yang berlaku di dalam unit kerja atas hasil penerapan kode etik instansi

5 Susun program monev hasil 5. Laporan monitoring dan evaluasi tindaklanjut pengendalian penerapan penerapan Kode Etik kode etik secara berkala

6. Pelanggaran kode etik telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi


7. Penjatuhan sanksi telah dilaksanakan sesuai dengan SOP


6


INDIKATOR

6. WHISTLEBLO Pemenuhan WER SYSTEM 1. Telah ada pedoman pelaksanaan WBS di lingkungan instansi K/L/P 2. Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola WBS di lingkungan instansi K/L/P 3. WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi K/L/P Kualitas 1. Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 2. Telah ada unit kerja khusus yang menangani WBS 3. WBS telah mempunyai mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban 4. WBS telah menggunakan teknologi informasi yang tepat guna Implementasi 1. Unit kerja telah melaksanakan WBS 2. Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan 3. Telah disediakan fasilitas yang mempermudah pegawai untuk menyampaikan pengaduan 4. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS 5. Unit kerja telah melakukan tindakantindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan WBS

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

1. Buat pedoman pelaksanaan Whistleblower di lingkungan instansi 2. Tetapkan pengelola WBS yang diperkuat dengan penetapaan SK oleh pimpinan

1. Dokumen/ Kebijakan WBS

3. Sosialisasikan pedoman WBS kepada seluruh pegawai

3 Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya

2. SK Pimpinan terkait pengelola WBS

1. Sesuaikan sistem perlindungan pelapor 1. Dokumen/ Kebijakan WBS dengan ketentuan yang berlaku 2. Tetapkan unit khusus yang ditunjuk untuk mengelola WBS 3. Menyusun mekanisme perlindungan saksi dan korban 4. Rencanakan penggunaan teknologi yang aplikatif dalam pengelolaan WBS

2. SK pimpinan instansi 3. SK pimpinan instansi 4. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan WBS

1. Koordinasikan dengan unit kerja terkait 1. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan WBS 2. Fasilitasi bagi pelapor yang akan 2. Laporan monitoring dan evaluasi menjadi WBS penerapan WBS 3. Melengkapi sarana dan prasarana 3. Laporan monitoring dan evaluasi penyampaian pengaduan penerapan WBS 4. Menyusun program pengendalian pelaksanaan WBS 5. Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS

4. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan WBS 5. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan WBS


INDIKATOR

7. PROGRAM Pemenuhan PENGENDALI 1. Instansi telah menyusun Program AN Pengendalian Gratifikasi GRATIFIKASI 2. Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola gratifikasi di lingkungan instansi K/L/P 3. Instansi telah membentuk pengelola pengendalian gratifikasi 4. Program Pengendalian Gratifikasi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi K/L/P Kualitas 1. Program Pengendalian Gratifikasi telah direncanakan dengan baik 2. Materi Program Pengendalian Gratifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Implementasi 1. Unit kerja telah melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi 2. Seluruh pegawai telah melaporkan kepada KPK terhadap pemberian hadiah/hibah atau hal sejenis yang terindikasi sebagai gratifikasi

LANGKAH AKSI 1. Menyusun program pengendalian gratifikasi 2. Tetapkan pengelola penanganan gratifikasi yang dikuatkan dengan penetapan oleh pimpinan 3.

BUKTI FISIK 1. Dokumen kebijakan pengendalian gratifikasi yang disahkan pimpinan instansi/SK pimpinan instansi/ 2. SK Pimpinan instansi

4. Sosialisasikan program pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai

4 Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya

1. Rencanakan kegiatan dan hasil dari program pengendalian gratifikasi 2. Koordinasikan dan sesuaikan materi program pengendalian gratifikasi dengan ketentuan

1. Dokumen kebijakan gratifikasi

1. Menyusun program pelaksanaan program pengendalian gratifikasi 2. Pastikan Seluruh pegawai telah melaporkan kepada KPK terhadap pemberian hadiah/hibah atau hal sejenis yang terindikasi sebagai gratifikasi kepada pengelola penanganan gratifikasi 3. Unit kerja telah melakukan 3. Koordinasikan pelaksanaan program pengendalian atas pelaksanaan Program pengendalian gratifikasi Pengendalian Gratifikasi 4. Unit kerja telah melakukan tindakan4. Menyusun rencana aksi atas hasil tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi

2. Dokumen kebijakan gratifikasi

1. Laporan Pengendalian Program Pengendalian Gratifikasi 2. Laporan Pengendalian Program Pengendalian Gratifikasi/ Bukti penyampaian kepada tim gratifikasi instansi/ KPK

3. Laporan monitoring dan evaluasi pengendalian Program Pengendalian Gratifikasi 4. Laporan monitoring dan evaluasi pengendalian Program Pengendalian Gratifikasi

7


INDIKATOR

8. KEBIJAKAN Pemenuhan PENANGANA 1. Telah ada Pedoman tentang N penanganan benturan kepentingan di BENTURAN lingkungan instansi KEPENTING AN 2. Pedoman telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi Kualitas 1. Materi kebijakan penanganan benturan kepentingan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 2. Pedoman telah mencakup seluruh elemen strategis yang berada di lingkungan instansi 3. Pedoman telah memuat prinsip dasar dan tahapan dalam penanganan konflik kepentingan

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

1. Susun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan instansi mengacu pada PerMenPAN dan RB no 37/2012 2. Sosialisasikan pedoman kepada seluruh pegawai

1. Kebijakan/ pedoman penanganan benturan kepentingan yang disahkan pimpinan instansi 2. Undangan, daftar absen, notulen, dan data pendukung lainnya

1. Sesuaikan materi kebijakan/pedoman 1. Dokumen Program Pengendalian dengan pada PerMenPAN dan RB no Gratifikasi 37/2012 2. Pastikan elemen-elemen strategis di lingkungan instansi terakomodir di dalam kebijakan/pedoman 3. Pastikan prinsip dasar dan mekanisme penanganan benturan kepentingan telah terakomodir di dalam kebijakan/pedoman

2. Dokumen Program Pengendalian Gratifikasi 3. Dokumen Program Pengendalian Gratifikasi

Implementasi 1. Unit kerja telah melaksanakan penanganan benturan kepentingan

2. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan 3. Unit kerja telah melakukan tindakantindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

1. Laksanakan penanganan benturan kepentingan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan

1. Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan yang disahkan pimpinan instansi 2. Menyusun program pengendalian 2. Laporan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan benturan penanganan benturan kepentingan kepentingan yang disahkan pimpinan instansi 3. Menyusun program monev atas hasil 3. Laporan Monitoring dan evaluasi pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan penanganan benturan kepentingan kepentingan yang disahkan secara berkala pimpinan instansi


INDIKATOR

9. PROMOSI Pemenuhan DAN 1. Unit kerja telah menyusun Program PENDIDIKA kegiatan promosi dan N/ pendidikan/pembinaan Anti Korupsi PEMBINAAN ANTI KORUPSI 2. Telah ada alokasi dana dalam DIPA tentang Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi 3. Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi Kualitas 1. Kegiatan promosi anti korupsi telah direncanakan dengan baik 2. Materi Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Implementasi 1. Unit kerja telah melaksanakan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi 2. Telah ada kegiatan promosi anti korupsi internal 3. Telah ada kegiatan promosi anti korupsi eksternal 4. Kegiatan promosi anti korupsi dilaksanakan dalam momen yang tepat

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

1. Mengadakan kegiatan 1. Dokumen/ Kebijakan pendidikan/pembinaan anti korupsi contoh kantin kejujuran, mata kuliah pembentukan karakter, modul pendidikan 2. Mengadakan kegiatan 2. Dokumen/ Kebijakan pendidikan/pembinaan anti korupsi dengan dana dari DIPA 3. Sosialisasi Pendidikan/pembinaan 3. Undangan, daftar absen, notulen, anti korupsi kepada seluruh pegawai dan data pendukung lainnya

1. Mengadakan kegiatan pendidikan/pembinaan anti korupsi sesuai dengan yang direncanakan 2. Program pendidikan/pembinaan anti korupsi sesuai dengan UU

1. Laporan kegiatan

1. Telah mengadakan kegiatan pendidikan/pembinaan anti korupsi

1. Laporan kegiatan

2. Mengadakan kegiatan promosi anti korupsi internal 3. Mengadakan kegiatan promosi anti korupsi eksternal 4. Memperingati Hari Anti Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember

2. Laporan kegiatan

2. Dokumen/ Kebijakan terkait program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi

3. Laporan kegiatan 4. Laporan kegiatan

8

C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) ……

NO KOMPONEN

INDIKATOR

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

5. Telah ada kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai

5. Mengadakan kegiatan promosi anti korupsi untuk pegawai

5. Laporan Monitoring dan evaluasi program promosi anti korupsi

6. kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai dilakukan secara berkala dan kontinu

6. Memperingati Hari Anti Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember setiap tahun


7. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi

7. Monitoring dan Evaluasi kegiatan program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi


8. Unit kerja telah melakukan tindakantindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi

8. Laporan hasil monev program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi dijadikan dasar untuk mengadakan perbaikan

8. Laporan kegiatan


INDIKATOR

10. PELAKSANA Pemenuhan AN SARAN 1. BPK/KPK/APIP telah memberikan PERBAIKAN saran perbaikan kepada unit kerja YANG 2. Telah ada komitmen pimpinan untuk DIBERIKAN melaksanakan saran perbaikan yang OLEH diberikan oleh BPK/KPK/APIP BPK/KPK/A 3. Unit kerja telah melaksanakan saran PIP perbaikan

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

1. Menyusun rencana perbaikan kinerja 1. Dokumen rekomendasi berdasarkan saran BPK/KPK/APIP 2. Melakukan Koordinasi terhadap hasil 2. Dokumen tindak lanjut temuan BPK/KPK/APIP untuk dilakukan tindaklanjut 3. Menyusun perbaikan kinerja 3. Laporan yang disahkan pimpinan berdasarkan saran BPK/KPK/APIP unit kerja/ instansi

Kualitas 1. Pelaksanaan saran perbaikan dilakukan tepat waktu

1. Menyusun perbaikan kinerja berdasarkan saran BPK/KPK/APIP secara tepat waktu 2. Unit kerja telah membuat laporan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi tentang pelaksanaan saran perbaikan pelaksanaan saran perbaikan yang yang diberikan diberikan oleh BPK/KPK/APIP

1. Dokumen hasil tindak lanjut hasil pengawasan 2. Laporan yang disahkan pimpinan unit kerja/ instansi

Implementasi 1. Unit kerja telah melakukan 1. pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan Tindaklanjut hasil pengendalian pelaksanaan saran perbaikan yang 2. Unit kerja telah melakukan tindakan- 2. diberikan oleh BPK/KPK/APIP tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas saran perbaikan 3. Saran perbaikan telah digunakan 3. Menyusun program monev atas hasil untuk penentuan keputusan/ saran perbaikan untuk penentuan kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan 4. Menyusun program monev atas hasil 4. Hasil pelaksanaan atas saran saran perbaikan yang digunakan perbaikan telah digunakan sebagai peningkatan mutu atas kinerja dari sebagai peningkatan mutu atas unit kerja kinerja dari unit kerja

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi




9


INDIKATOR

LANGKAH AKSI

11. PELAPORAN Pemenuhan TRANSAKSI 1. Unit Kerja telah melakukan kerjasama 1. Menyusun MoU antara unit kerja KEUANGAN dalam pelaporan transaksi keuangan dengan PPATK yang tidak wajar dengan PPATK 2. a. Klarifikasi dan Pembinaan 2. Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk mengawasi pegawainya yang melakukan transaksi keuangan tidak wajar

b. Pemberian sanksi oleh pimpinan terhadap pegawai yang melanggar

BUKTI FISIK 1. Dokumen MoU

2. a. Undangan pemanggilan, Berita acara b. Surat Keputusan/teguran

3. Promosi pegawai mempertimbangkan 3. Menelusuri kewajaran transaksi ada atau tidaknya transaksi keuangan keuangan pegawai yang akan yang tidak wajar dipromosikan

3. Laporan penelusuran transaksi

4. Pelaporan transaksi keuangan yang 4. Sosialisasi Pelaporan transaksi tidak wajar telah disosialisasikan keuangan kepada seluruh pegawai kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi


Kualitas 1. Kerja sama dengan PPATK telah dituangkan dalam bentuk MoU

1. Adanya MoU antara unit kerja dengan PPATK

1. Dokumen MoU

2. Unit kerja telah meminta laporan 2. Surat permohonan unit kerja secara 2. Dokumen permohonan instansi transaksi keuangan yang tidak sesuai berkala kepada PPATK mengenai dengan profil PPATK secara berkala transaksi keuangan yang tidak wajar


INDIKATOR

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

Implementasi 1. Unit kerja telah melakukan koordinasi 1. Menyusun Laporan Monev terhadap monitoring dan evaluasi terhadap transaksi keuangan unit kerja transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan PPATK

1. Dokumen pelaporan

2. Unit kerja telah melakukan kerjasama 2. Surat permohonan pimpinan kepada dalam meminta laporan keuangan PPATK mengenai laporan keuangan kepada PPATK dalam rangka dalam rangka promosi jabatan promosi/mutasi jabatan pegawai

2. Pernyataan/dokumen sah UPI dan atau PPATK

3. Unit kerja telah melakukan 3. Menyusun Laporan Monev terhadap pengendalian atas pelaporan transaksi transaksi keuangan unit kerja keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK


4. Unit kerja telah melakukan tindakan- 4. Dari hasil Monev transaksi keuangan 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi tindakan yang diperlukan atas hasil dilakukan rekomendasi atas pengendalian atas pelaporan transaksi pelaporan transaksi keuangan yang keuangan yang tidak sesuai dengan tidak wajar profil PPATK

5. Pegawai yang terbukti melakukan 5. Sanksi terhadap pegawai yang transaksi keuangan secara tidak wajar terbukti melakukan transaksi telah dikenakan sanksi sesuai dengan keuangan yang tidak wajar Peraturan Disiplin PNS

5. Penyampaian rekomendasi sanksi dari UPI dan atau SK penjatuhan sanksi

10


INDIKATOR

LANGKAH AKSI

12. REKRUTMEN Pemenuhan SECARA 1. Unit kerja telah melakukan rekruitmen 1. Rekrutmen pegawai diumumkan TERBUKA pegawai secara terbuka secara transparan 2. Unit kerja telah menyusun mekanisme dan pola rekruitmen pegawai secara terbuka 3. Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk melakukan rekruitmen pegawai secara terbuka 4. Unit kerja telah mensosialisasikan mekanisme rekruitmen secara terbuka kepada pegawai 5. Unit kerja telah membentuk tim pelaksanaan rekrutmen pegawai yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan Kualitas 1. Pelaksanaan rekruitmen telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 2. Rekrutmen pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh unit kerja

2. Membentuk Tim yang mengatur mekanisme dan pola rekrutmen pegawai secara terbuka 3. Unit kerja melakukan rekrutmen secara terbuka dan transparan

BUKTI FISIK 1. Dokumentasi pengumuman rekrutmen pegawai melalui website 2. SK pembentukan Tim

3. SK pembentukan Tim/ MoU

4. Membuat sosialisasi mekanisme perekrutan secara terbuka


5. Pembentukan Tim rekrutmen

5. SK Pimpinan

1. Pengumuman rekrutmen secara terbuka dan transparan

1. Dokumentasi pengumuman rekrutmen pegawai

2. Rekrutmen pegawai dan pengangkatan pegawai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

2. Dokumen rekrutmen pegawai dan atau analisa jabatan atas kebutuhan formasi dari pimpinan instansi 3. Dokumen rekrutmen pegawai

3. Pelaksanaan rekruitmen telah 3. Melaksanakan rekruitmen secara dilakukan secara jujur, objektif, dan jujur, objektif, dan transparan transparan Implementasi 1. Hasil rekrutmen telah dipublikasikan 1. Pengumuman rekrutmen secara kepada masyarakat online 2. Pelaksanaan rekrutmen melibatkan 2. Melibatkan unsur-unsur yang unsur-unsur yang bersifat independen independen dalam melaksanakan dan berintegritas rekrutmen secara terbuka

1. Dokumentasi pengumuman rekrutmen pegawai 2. SK pembentukan Tim/ MoU


INDIKATOR

13. MEKANISME Pemenuhan PENGADUAN MASYARAKA 1. Telah ada pedoman internal penanganan pengaduan masyarakat T

2. Mekanisme pengaduan masyarakat telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

1. Menggunakan Pedoman Penanganan 1. Dokumen Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat yang telah pengaduan masarakat dibuat

2. Sosialisasi mekanisme pengaduan masyarakat


Kualitas 1. Pedoman penanganan pengaduan masyarakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1. Menggunakan Pedoman Penanganan 1. Dokumen Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat sesuai pemgaduan masarakat dengan peraturan perundangundangan

2. Telah dibentuk tim yang menangani pengaduan masyarakat

2. SK Tim pengaduan masyarakat dari pimpinan instansi

2. SK Tim penanganan pengaduan masyarakat/ lampiran struktur organisasi penanganan pengaduan masyarakat

3. Telah dibentuk sistem perlindungan terhadap saksi dan korban

3. Menjalankan sistem perlindungan terhadap saksi dan korban

3. SK/ Kebijakan

11


INDIKATOR

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

1. Penanganan pengaduan masyarakat sesuai dengan UU

1. Laporan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat

Implementasi 1. Unit kerja telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat

2. Penanganan pengaduan masyarakat 2. Koordinasi antar pejabat terkait dilaksanakan dengan koordinasi antar mekanisme, tata kerja dan prosedur pejabat yang berwenang terkait penanganan pengaduan masyarakat mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku

2. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat

3. Kerahasiaan identitas pelapor telah ditangani dengan baik

3. Identitas pelapor wajib dilindungi oleh yang berwenang


4. Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan

4. Mekanisme perlindungan saksi dan korban sesuai dengan UU yang berlaku


5. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat

5. Monev terhadap pengendalian pengaduan masyarakat


6. Unit kerja telah melakukan tindakantindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat

6. Unit kerja telah menyalurkan dan menanggapi surat pengaduan masyarakat


C. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) …… NO KOMPONEN 14. E-PROC

INDIKATOR Pemenuhan 1. Telah ada pedoman penerapan eProcurement 2. Telah ada unit khusus yang menangani e-procurement 3. Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk menerapkan e-procurement 4. e-Procurement telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi

LANGKAH AKSI 1. Menyusun pedoman eprocurement 2. Membentuk Tim e-procurement

BUKTI FISIK 1. Dokumen 2. SK Tim e-procurement

3. Menerapkan e-procurement dalam 3. Dokumen PBJ E-procurement PBJ 4. Membuat program sosialisasi tentang e-procurement


Kualitas 1. e-procurement telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Pimpinan Instansi telah menetapkan melalui SK kan tentang wajib eprocument untuk paket pekerjaan bernilai tertentu

1. PBJ secara e-procurement 1. Dokumentasi pelaksanaan/ kebijakan 2. Menjalankan SK tentang wajib e- 2. SK Pimpinan instansi procurement untuk kegiatan PBJ

3. e-procurement dilakukan dengan 3. Adanya koordinasi Tim emembentuk/ bekerja sama dengan LPSE procurement dengan LPSE

3. Dokumen MoU

4. e-procurement menggunakan TI dan transaksi elektronik sesuai ketentuan Implementasi

4. Dokumentasi pelaksanaan eprocurement

4. Pelaksanaan e-procurement dengan Teknologi Informasi

1. Unit kerja telah melaksanakan e1. Penerapan e-procurement untuk 1. Dokumentasi pelaksanaan EProcurement seluruh kegiatan PBJ Procurement 2. Unit kerja telah melakukan pengendalian 2. Melakukan monev pelaksanaan e- 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan e-Procurement procurement Pelaksanaan E-Procurement 3. Unit kerja telah melakukan tindakantindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan eProcurement

3. Melakukan perbaikan sistem eprocurement

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan E-Procurement

12


INDIKATOR

LANGKAH AKSI

15. KETERBUKA Pemenuhan AN 1. Telah ada kebijakan tentang informasi 1. Menyusun Kebijakan tentang INFORMASI publik sesuai dengan Undang-Undang Informasi Publik sesuai dengan UU PUBLIK KIP KIP 2. Kebijakan tentang informasi publik telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi

BUKTI FISIK 1. Dokumen/ Kebijakan

2. Membuat Sosialisasi tentang Kebijakan KIP


1. Menyusun Kebijakan tentang Informasi Publik sesuai dengan UU KIP

1. Dokumen/ Kebijakan

2. Telah ada mekanisme penyampaian informasi publik 3. Pimpinan instansi/unit kerja telah membentuk sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik

2. Mekanisme penyampaian informasi publik sesuai UU KIP 3. SK pembentukan sistem informasi untuk mengelola informasi publik


4. Pimpinan instansi/unit kerja telah memanfaatkan media elektronik dalam pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi informasi publik

4. Dokumen informasi publik melalui media elektronik

4. Dokumen/ Kebijakan/Laporan Pelaksanaan penggunaan media elektronik

5. Pimpinan Instansi/unit kerja telah melakukan penetapan klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik dan informasi yang dikecualikan

5. Informasi Publik sesuai dengan UU KIP


Kualitas 1. Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundangundangan

3. SK


INDIKATOR

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

Implementasi 1. Unit kerja telah mengimplementasikan 1. Menerapkan keterbukaan informasi kebijakan informasi publik publik

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIP

2. Pimpinan instansi/unit kerja telah mengumumkan informasi publik secara berkala

2. Diumumkan secara berkala di media cetak dan elektronik


3. Informasi publik telah disampaikan 3. Tersedianya informasi publik secara kepada pihak-pihak yang jelas, akurat dan tepat waktu berkepentingan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu


4. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik

4. Melakukan monev pelaksanaan KIP


5. Informasi publik telah dilakukan pengarsipan dan dokumentasi

5. Arsip dan dokumentasi secara rapi, jelas, dan akurat


6. Melakukan monev pelaksanaan KIP 6. Pimpinan instansi/ unit kerja telah melakukan evaluasi dan pengendalian sesuai dengan UU terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik


7. Unit kerja telah melakukan tindakantindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik

7. Menyusun konsep perbaikan atas 7. Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil pengendalian implementasi KIP Pelaksanaan KIP

13

D. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR HASIL MENUJU WBK/WBBM INDIKATOR NO KOMPONEN

LANGKAH AKSI WBK WBBM

1 Nilai Indeks Integritas

2 Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik

≥7,0

≥550

BUKTI FISIK

KETERANGAN

≥7,5

- Skala 0-10

Survei mengenai PIAK sudah dilaksanakan oleh KPK Penilaian PIAK telah dilaksanakan oleh KPK

≥750

- Berdasarkan instrumen KPK - Skala 0-1000

Hasil Penilaian PIAK

Laporan Hasil Survey Kinerja Survei Internal tentang Kepuasan Publik mengenai layanan yang sudah dilaksanakan Unit Pelayanan Publik yang oleh unit kerja yang dilaksanakan oleh dimuat dalam website Satuan Pengawasan Intern a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pelaporan hasil

3 Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan

0%

0%

- Berdasarkan PermenPAN & RB No 38/2012

Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik oleh Hasil Penilaian Kinerja Unit Satuan Penjaminan Mutu Internal atau unit Pelayanan Publik kerja sejenis

- Dalam 2 tahun terakhir

Menginventarisir data kerugian berdasarkan Daftar Inventaris kerugian penilaian APIP, BPK atau Keputusan APH negara dalam dua tahun terakhir

- Brdsrkn penilaian a. Melaksanakan penyelesaian dan APIP, BPK atau Kep pengembalian kerugian keuangan negara APH dalam dua tahun terakhir. b.Rekonsiliasi dengan aparatur pengawasan atas pelaksanaan dan eksekusi pengembalian keuangan negara (atas laporan tindak lanjut)

a. Laporan tindak lanjut penuntasan penyelesaian kerugian negara b. Berita Acara penyelesaian dan pengembalian kerugian keuangan negara

D. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR HASIL MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) …… 4 Persentase temuan in- 3% 2%


Melakukan kajian atas kegiatanLaporan kajian kegiatan yang kegiatan yang in-efektif dalam dua in efektif periode 2 tahun tahun terakhir terakhir

- Berdasarkan penilaian APIP & BPK

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

efektif

Laporan monitoring dan evaluasi

Menyusun rencana aksi agar dapat Rencana aksi meminimalisir kegiatan yang inefektif yang akan datang 5 Persentase temuan in- 5% 3%


efisien (pemborosan)

- Berdasarkan penilaian APIP & BPK

Melakukan kajian atas kegiatankegiatan yang in-efisien (pemborosan) dalam dua tahun terakhir Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Laporan kajian kegiatan yang in efisien (pemborosan) periode 2 tahun terakhir Laporan monitoring dan evaluasi

Menyusun rencana aksi agar dapat Rencana aksi meminimalisir kegiatan yang inefisien (pemborosan) yang akan datang 6 Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin

1% 0%


Melaksanakan sosialisasi berkala tentang PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS

Laporan kegiatan sosialisasi, daftar hadir, notulen

Melakukan pendataan (inventarisir) Data pegawai yang tidak pegawai yang tidak disiplin disiplin -

Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin maksimum 1 %

- 0% jika jml peg <100 org; ≤1% jika jml peg ≥100 org

Melakukan kajian terhadap pegawai yang tidak disiplin

Laporan kajian

Melaksanakan pelatihan integritas Laporan Pelaksanaan dan disiplin individu Kegiatan Pelatihan

14

D. RENCANA AKSI UNTUK MEMENUHI INDIKATOR HASIL MENUJU WBK/WBBM, (lanjutan) …… 7 Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan

5%

0%

- Pengaduan yg telah >60 hari

Menginventarisir jumlah Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan

Laporan Jumlah Pengaduan dan Dokumen Pengaduan Masyarakat

Menyusun rencana program penyelesaian pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan

Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Tindakan Penyelesaian pengaduan Laporan Tindak lanjut Penyelesaian Pengaduan

8 Persentase Pegawai yang 0% Dijatuhi Hukuman Karena KKN

0%


Melakukan Program Sosialisasi Anti Laporan kegiatan sosialisasi, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme daftar hadir, notulen

- Berdasarkan kep pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Melaksanakan pelatihan upaya pencegahan terjadinya KKN

Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi secara berkala

Laporan Kegiatan Pelatihan

Laporan Hasil Pengawasan

Terima Kasih [email protected]; [email protected] O81288099195 ; 081806283555; 02171076555

15

RENCANA AKSI INSTANSI UNTUK MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Recommend Documents