PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
1
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) Posisi Indonesia (2015): IPK
3.6/10.0
88 /167 Negara
4 Source : Transparency International
ASEAN
Di bawah: Singapore (8.5) Malaysia (5.0) Thailand (3.8) 2
3
Sumber : Indonesian Corruption Watch
4
Sumber : Indonesian Corruption Watch
DAMPAK KORUPSI “Negara-Negara Miskin kehilangan US$ 1 Triliun per Thn akibat korupsi”-Transparency int.
“Negara Indonesia ini paling kaya di dunia, tetapi sekarang paling melarat karena korupsi tidak di tindak” - Gus Dur (Presiden RI ke 4)
LEBIH 6 MILIAR ORANG EKONOMI BIAYA TINGGI TERDAMPAK SERIUS AKIBAT KORUPSI DI BANYAK NEGARA
TERHAMBATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR 5
FASILITAS PENDIDIKAN SANGAT BURUK
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI (era Reformasi) REFORMASI BIROKRASI
PEMBENTUKAN KPK
INPRES 5/2004 2004
2012 2010 PERPRES 81/2010
1999 UU 31/1999 jo UU 20/2001 jo UU 30/2003
RAN-PK
2012
PENCANANGAN ZI-WBK KEMENHUB
2011 STRANAS-PK
ZIWBK/WBBM
2016
PENGAJUAN UNIT KERJA KEMENHUB BERPREDIKAT WBK 6
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI (Permenpan 11 Tahun 2015) 92.26
MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
UNSUR
PENATAAN UU(5) PENATAAN & PENGUATAN ORG. (6)
70.34 60.02
PENATAAN TATA LAKSANA (5)
40% Hasil
60% Pengungkit
2014
2015
2016 (Mandiri)
PENATAAN SIST. MANAJEMEN SDM (15) PENGUATAN AKUNTABILITAS (6) PENGUATAN PENGAWASAN(12)
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(6)
7
DASAR HUKUM ZI-WBK-WBBM
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 8
ZONA INTEGRITAS-WBK-WBBM ZONA INTEGRITAS (ZI)
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PREDIKAT yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
PREDIKAT yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM)
Predikat yang diberikan untuk yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik 9
PERSYARATAN PENGAJUAN WBK/WBBM WBK LEVEL K/L
• OPINI WTP ATAS LK DARI BPK RI
WBBM • OPINI WTP ATAS LK DARI BPK RI 2 (DUA) TAHUN BERTURUT-TURUT
• NILAI AKIP MINIMAL “CC” • NILAI AKIP MINIMAL “CC” LEVEL UNIT KERJA
• ESELON I s.d. III • FUNGSI PELAYANAN STRATEGIS
• UNIT KERJA YANG TELAH MENDAPAT PREDIKAT WBK
• MENGELOLA ANGGARAN RELATIF BESAR 10
ALUR PENETAPAN ZI-WBK-WBBM REVIU TIM PENILAI NASIONAL (TPN) PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
Pencanangan Zona Integritas Kementerian Perhubungan Tanggal 12 Des 2012 disaksikan Menteri PAN & RB, ORI dan KPK RI
PROSES PEMBANGUNAN ZI
PENILAIAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI)
PENETAPAN
• Penilaian Unit Kerja • Instruksi Menhub dalam Rapim • Reviu TPN Juni-Sep Terbaik sejak 2012; 31 Maret 2016 mengajukan 3 2016; • Apabila LULUS • Sosialisasi Preventif Unit Kerja WBK; KKN; • Penilaian dan pendampingan ditetapkan pada HARI ANTI KORUPSI DUNIA • Pembentukan selama April 2016 (9 Des 2016) WBS(SIMADU), UPG & Peraturan Pendukung
PENCANANGAN
KEMENHUB (12.12.2012)
12
Usulan Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2016 # DITJEN PERKERETAAPIAN (Eselon I) # DIT KEPELABUHANAN DITJEN HUBLA (Eselon II) # SUBDIT UJI TIPE KB DIT SARANA DITJEN HUBDAT (Eselon III)
13
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK-WBBM ZI MENUJU WBK TAHAP PENCANANGAN
WBBM 9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
TAHAP PENILAIAN
TAHAP PEMBANGUNAN
Reviu TPN
Penandatanganan Pakta Integritas
Tidak lulus
Tidak lulus
Pencanangan ZI
Proses pembangunan WBK
Penilaian TPI
SATKER
WBK
6 Pengungkit 2 Hasil
•Indikator proses •Indikator hasil WTP – BPK SAKIP CC- MENPAN
Penilaian TPN
< 30 agst.
Lulus
SEREMONIAL
Usulan
Penetapan oleh Kemenhub
WBBM Lulus
•Indikator proses •Indikator hasil WTP 2 tahun berturut-turut – BPK SAKIP CC- MENPAN
Catatan : Penetapan WBK/WBBM dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator.
Penetapan oleh Menteri PAN dan RB
14
Gambaran ZI-WBK/WBBM WBBM WBK
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM)
WBK
WBBM WBK
WBK
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK)
WBK
PENCANANGAN ZI KEMENHUB 12.12.2012
ZONA INTEGRITAS KEMENHUB
15
INDIKATOR ZI-WBK-WBBM (Permenpan 52 Tahun 2014)
SURVEI PERSEPSI KORUPSI (20%) SURVEI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20%)
HASIL 40%
PENGU NGKIT 60%
MANAJEMEN PERUBAHAN(5%) PENATAAN TATALAKSANA (5%) PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%) PENG. AKUNTABILITAS KINERJA (10%)
PENGUATAN PENGAWASAN(15%) PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(10%)
16
WBK/ MEMBANGUN WBBM Komponen-komponen yang harus dibangun
6 Komponen Pengungkit 2 Komponen Hasil 17
SKEMA ZI – WBK/WBBM PEN G U N G K I T ( 6 0 %)
H AS I L ( 4 0 %
Peningkatan Pelayanan Publik
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN 18
MEMBANGUN 6 Komponen Pengungkit
NO
UNSUR INDIKATOR PROSES
BOBOT (%)
1
Manajemen Perubahan
5
2
Penataan Tatalaksana
5
3
Penataan Sistem Manajemen SDM
15
4
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
10
5
Penguatan Pengawasan
15
6
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
10 60 % 19
SIMADU KEMENHUB Simadu.dephub.go.id
Upg.dephub.go.id
20
1
Manajemen Perubahan
Zi
Target yang ingin dicapai : 1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan
21
MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Penyusunan Tim Kinerja
a.
Unit Kerja Telah Membentuk Tim Kerja Untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
b.
Penentuan Anggota Tim selain Pimpinan dipilih melalui prosedur / mekanisme yang jelas.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM a
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI telah disusun;
b.
Dokumen rencana Kerja telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Zona Integritas;
c.
Terdapat Mekanisme / Media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas.
22
3. Pemantauan WBK/WBBM
dan
Evaluasi
Pembangunan
ZI
menuju
a.
Seluruh kegiatan pembangunan ZI dan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
b.
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja a.
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b.
Agen Perubahan telah ditetapkan;
c.
Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan
d.
Anggota organisasi terlibat dalam Integritas menuju WBK/WBBM.
pembangunan
Zona
23
2
Zi
Penataan Tata Laksana
Target yang ingin dicapai : 1. Meningkatkan
penggunaan
teknologi
informasi
dalam
proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
24
PENATAAN TATALAKSANA 1. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama a.
Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
b.
Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
c.
Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
2. E-Office
3.
a.
Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
b.
Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
c.
Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
Keterbukaan Informasi Publik a.
Kebijakan tentang diterapkan; dan
keterbukaan
informasi
publik
telah
b.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik. 25
3
Penataan Sistem Manajemen SDM
Zi
Target yang ingin dicapai : 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masingmasing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 26
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi a.
Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
b.
Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan
c.
Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
2. Pola Mutasi Internal a.
Unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
b.
Unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
c.
Unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
27
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi a.
Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity abuilding/transfer knowledge); dan
b.
Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
c.
Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
4. Penetapan Kinerja Individu a.
Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
b.
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
c.
Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;
d.
Hasil penilaian kinerja individu telah diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
28
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin / kode etik / kode perilaku telah dilaksanakan / diimplementasikan; dan
6. Sistem Informasi Kepegawaian
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.
29
4
Penataan Sistem Akuntabilitas
Zi
Target yang ingin dicapai : 1. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan 2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah;
30
PENGUATAN AKUTABILITAS 1. Keterlibatan Pimpinan
a.
Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
b.
Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan
c.
Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja a.
Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
b.
Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
c.
Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);
d.
Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
e.
Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
f.
Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja. 31
5
Penataan Penguatan Pengawasan
Zi
Target yang ingin dicapai : 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masingmasing instansi pemerintah; 3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
32
PENGUATAN PENGAWASAN 1. Pengendalian Gratifikasi a.
Unit kerja telah memiliki pengendalian gratifikasi; dan
b.
Unit kerja gratifikasi.
telah
public
campaign
mengimplementasikan
tentang
pengendalian
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
a.
Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
b.
Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
c.
Unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risikoyang telah diidentifikasi; dan
d.
Unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.
33
3. Pengaduan Masyarakat a.
Unit kerja telah mengimplementasikan pengaduan masyarakat;
kebijakan
b.
Unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
c.
Unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
d.
Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
4. Whistle Blowing System a.
Unit kerja telah menerapkan Whistle Blowing System;
b.
Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan WBS
c.
Unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS).
34
5. Penanganan Benturan Kepentingan
a.
Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
b.
Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
c.
Unit kerja telah mengimplementasikan benturan kepentingan;
d.
Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
e.
Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
penanganan
35
6
Penataan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Zi
Target yang ingin dicapai : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi internasional pada instansi pemerintah; dan 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah
36
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Standar Pelayanan a.
Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
b.
Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;
c.
Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; dan
d.
Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
2. Budaya Pelayanan Prima
a.
Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
b.
Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
c.
Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; 37
d.
Unit kerja telah terpadu/terintegrasi;
memiliki
sarana
e.
Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.
layanan
3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan a.
Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
b.
Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; dan
c.
Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.
38
INDIKATOR HASIL
NO. 1.
2.
UNSUR INDIKATOR HASIL
BOBOT (40%)
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
20%
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
20%
39
HASIL 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Nilai persepsi korupsi (survei eksternal)
2. Presentase penyelesaian TLHP. 3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)
40
Mekanisme Pengajuan Predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM Pengusulan Unit/Satuan Kerja Berpredikat Menuju
WBK/WBBM Penilaian WBK Penilaian WBBM Penetapan WBK dan WBBM
41
Syarat Penetapan WBK
1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil minimal 75) 2. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya pemerintah
yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13.5 dan Sub Komponen Persentasi TLHP minimal 3.5;
42
Syarat Penetapan WBBM 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil minimal 85) 2. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya pemerintah
yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13.5 dan Sub Komponen Persentasi TLHP minimal 3.5; 3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 16.
43
Evaluasi Predikat WBK/WBBM Evaluasi terhadap pemberikan predikat WBK/WBBM kepada satuan kerja Kementerian Perhubungan dilakukan secara berkala oleh Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB, ORI, dan KPK). Apabila hasil penilaian menunjukkan satuan kerja yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal evaluasi, maka predikat WBK akan dicabut dan secara otomatis satuan kerja bersangkutan tidak dapat diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat WBBM.
44
SIMADU KEMENHUB Simadu.dephub.go.id
Upg.dephub.go.id
45
