ww\T Tf\t4Pf\ uaurg
+
~ ~ PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
wn.AYAH BEBAS darl KORUPSI (WBl) &'
P/~~ website = www.itjen.kemkes.go.ld
email
[email protected]
WILAYAH BIROKRASIBERSIH MELAYANI (W88M)
&
PENILAIAN R1SIKO DALAM PENERAPAN SPIP
-Z m"s::
> ~ ,...
~> ;:az
z»
mJ:
'- m
VI
"' ~ d > Z ~~
mm
"' Z "CII-i
m
~
~
J>
c
0
:::II:
-J> -J> ::a ...-.
rn
Catatan
LATAR BE LAKANG 1. Perlu akselerasi penca paian t iga Sasaran Utama Reformasi Birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. 2. Perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. 3. Perubahan Permenpan & Rb Tentang Pedoman Pem ba ngunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM . PERMENPAN NOMOR 60 TAHUN 2012
PERMENPAN NOMOR 52 TAHUN 2014
LATAR BELAKANG
Contoh RISI KO yang dihadap'i
Bendahara 4. Perubahan peraturan tersebut dimaksudkan untuk menentukan langkah-Iangkah konkrit dalam rangka pembangunan Zona Integritas sebagai berikut : a. Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta
b. Penyederhanaan pada indikator proses dan
indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.
• Kehilangan uang -7pencurian, penggelapan dll • Pengeluaran uang tdk sesuai ketentuan • Pertanggungjawaban tdk sesuai ketentuan • Kelebihan bayar • Kekurangan bayar • Terlambat setor • Pencatatan dan pelaporan tdk tertib • Otorisasi tidak berjalan sesuai ketentuan
~
CPA FORMULA
p
C
Corruption 0
Konflik Kepent ingan
0
Suap
0
Gratifikasi
0
Ekonom i Biaya Tinggi
A
c::J
Power 0
Kewenangan
0
Diskresi Kebijakan
0
Penggunaan Sumber Daya
o o o o
Pertanggungjawa Amanah
Transparan Akun tabel Partisipatif
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi peningkatan kualitas pelayanan publik; Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) ada lah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar: 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tatalaksana, 3. Penataan sistem ma najemen SDM, 4. Penguatan pengawasan , dan S. Penguata n akuntabllltas kinerja
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar indikator Menuju WBK + indikator penguatan kualitas pelayanan publik;
TAHAPAN PEMBANGUNAN
ZI (VfENUJU WBKlWBBM WBBM
l.
Korupsi& Monopoly penYimpanga:l. (Kekuasaall)
DiskTesi
+ Manajemen
1
CEGAH
KORUPSI
Lemahnya Sistem
Pengendalian
Intern
DENGAN
PENGEN
DAUAN
INTERN
YG HANDAL.
STRATEGI
MENGATASI RISIKO
Kurangi kemung -kin an Kurangi dampak
Pengertian
MANAJEMEN RISIKO :
mengidentifi kasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui suatu proses
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT
sumber daya yang tersedia
INDIKATOR-INDIKATOR KOMPONEN PENGUNGKIT
PEMENUHAN SATKER WBK/WBBM
~
• Risiko Hukum Rlslko yang timbul karena kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tiadanya undang undang yang mendukung
• Risiko Reputasi - Risiko karena adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan pelayanan atau persepsi negatif terhadap pelayanan
• Risiko Strategik Risiko yang timbul karena penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan yang kurang responsif terhadap perubahan eksternal
• Risiko Kepatuhan Risiko yang terjadl karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku Kepatuhan dllakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten
1. Penyusunan Tim Kerja;
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
2. Pola Mutasi Internal ;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Penetapan Kinerja Individu;
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja ;
II. PENATAAN TATAlAKSANA 1. Prosedur Operaslonal tetap (SOP) ICqlatan Utama; 2. E-Of/1ce; 3. ICeterbukaan Informasl Publlk;
sesuai dengan Kebutuhan Organisasi; 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi ; 5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai; 6. Si stem Informasi Kepegawaian
IV. PENGUATAN AKUNTABIUTAS
1. Keterlibatan Pimpinan ; 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja ;
SUMBER RISIKO v. PENGUATAN PENGAWASAN: 1. Pengendalian Gratifikasi ; 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) ; 3. Pengaduan Masyarakat ;
4. Wh istle Blowing System ; 5. Penanganan Benturan Kepentingan ;
VI. PENINGKATAN KUALITAS PElAYANAN PUBLIK
1. Standar Pelayanan ; 2. Budaya Pelayanan Prima ; 3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan ;
PENGERTIAN RISIKO?
INDIKATOR HASIL I. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS ,KKN :
"Kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan" "Kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah " (PP 60/2008 Ps. 3 ayat 1.b)
1. Nilai persepsi korupsi ; 2. Presentase penyelesaian TLHP;
II. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT Nilai persepsi kualitas pelayanan ;
APA ITU RISIKO?
2.
3
Nilai Komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN"
18
18
Nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi
13.5
13.5
Nilai sub komponen Persentasi TLHP
3,5
3,5
Tidak Disyaratkan
16
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat"
-Z m"s::
> ~ ,...
~> ;:az
z»
mJ:
'- m
VI
"' ~ d > Z ~~
mm
"' Z "CII-i
m
~
~
J>
c
0
:::II:
-J> -J> ::a ...-.
rn
APA ITU RISIKO?
2.
3
Nilai Komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN"
18
18
Nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi
13.5
13.5
Nilai sub komponen Persentasi TLHP
3,5
3,5
Tidak Disyaratkan
16
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat"
PENGERTIAN RISIKO?
INDIKATOR HASIL I. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS ,KKN :
"Kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan" "Kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah " (PP 60/2008 Ps. 3 ayat 1.b)
1. Nilai persepsi korupsi ; 2. Presentase penyelesaian TLHP;
II. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT Nilai persepsi kualitas pelayanan ;
SUMBER RISIKO v. PENGUATAN PENGAWASAN: 1. Pengendalian Gratifikasi ; 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) ; 3. Pengaduan Masyarakat ;
4. Wh istle Blowing System ; 5. Penanganan Benturan Kepentingan ;
VI. PENINGKATAN KUALITAS PElAYANAN PUBLIK
1. Standar Pelayanan ; 2. Budaya Pelayanan Prima ; 3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan ;
INDIKATOR-INDIKATOR KOMPONEN PENGUNGKIT
PEMENUHAN SATKER WBK/WBBM
~
• Risiko Hukum Rlslko yang timbul karena kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tiadanya undang undang yang mendukung
• Risiko Reputasi - Risiko karena adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan pelayanan atau persepsi negatif terhadap pelayanan
• Risiko Strategik Risiko yang timbul karena penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan yang kurang responsif terhadap perubahan eksternal
• Risiko Kepatuhan Risiko yang terjadl karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku Kepatuhan dllakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten
1. Penyusunan Tim Kerja;
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
2. Pola Mutasi Internal ;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. Penetapan Kinerja Individu;
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja ;
II. PENATAAN TATAlAKSANA 1. Prosedur Operaslonal tetap (SOP) ICqlatan Utama; 2. E-Of/1ce; 3. ICeterbukaan Informasl Publlk;
sesuai dengan Kebutuhan Organisasi; 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi ; 5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai; 6. Si stem Informasi Kepegawaian
IV. PENGUATAN AKUNTABIUTAS
1. Keterlibatan Pimpinan ; 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja ;
Pengertian
MANAJEMEN RISIKO :
mengidentifi kasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui suatu proses
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT
sumber daya yang tersedia
STRATEGI
MENGATASI RISIKO
Kurangi kemung -kin an Kurangi dampak
TAHAPAN PEMBANGUNAN
ZI (VfENUJU WBKlWBBM WBBM
l.
Korupsi& Monopoly penYimpanga:l. (Kekuasaall)
DiskTesi
+ Manajemen
1
CEGAH
KORUPSI
Lemahnya Sistem
Pengendalian
Intern
DENGAN
PENGEN
DAUAN
INTERN
YG HANDAL.
~
CPA FORMULA
p
C
Corruption 0
Konflik Kepent ingan
0
Suap
0
Gratifikasi
0
Ekonom i Biaya Tinggi
A
c::J
Power 0
Kewenangan
0
Diskresi Kebijakan
0
Penggunaan Sumber Daya
o o o o
Pertanggungjawa Amanah
Transparan Akun tabel Partisipatif
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi peningkatan kualitas pelayanan publik; Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) ada lah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar: 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tatalaksana, 3. Penataan sistem ma najemen SDM, 4. Penguatan pengawasan , dan S. Penguata n akuntabllltas kinerja
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar indikator Menuju WBK + indikator penguatan kualitas pelayanan publik;
LATAR BELAKANG
Contoh RISI KO yang dihadap'i
Bendahara 4. Perubahan peraturan tersebut dimaksudkan untuk menentukan langkah-Iangkah konkrit dalam rangka pembangunan Zona Integritas sebagai berikut : a. Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta
b. Penyederhanaan pada indikator proses dan
indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.
• Kehilangan uang -7pencurian, penggelapan dll • Pengeluaran uang tdk sesuai ketentuan • Pertanggungjawaban tdk sesuai ketentuan • Kelebihan bayar • Kekurangan bayar • Terlambat setor • Pencatatan dan pelaporan tdk tertib • Otorisasi tidak berjalan sesuai ketentuan
Catatan
LATAR BE LAKANG 1. Perlu akselerasi penca paian t iga Sasaran Utama Reformasi Birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. 2. Perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. 3. Perubahan Permenpan & Rb Tentang Pedoman Pem ba ngunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM . PERMENPAN NOMOR 60 TAHUN 2012
PERMENPAN NOMOR 52 TAHUN 2014
ww\T Tf\t4Pf\ uaurg
+
~ ~ PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
wn.AYAH BEBAS darl KORUPSI (WBl) &'
P/~~ website = www.itjen.kemkes.go.ld
email
[email protected]
WILAYAH BIROKRASIBERSIH MELAYANI (W88M)
&
PENILAIAN R1SIKO DALAM PENERAPAN SPIP
