PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MELALUI PELAYANAN PUBLIK INSPEKTORAT JENDERAL © 2016
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Maraknya KKN Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Buruknya Pelayanan Publik
Bersih
8 Area Perubahan 9 Program Percepatan RB
Salah satu cara untuk percepatan Reformasi Birokrasi adalah melalui Pembangunan Zona Intergritas
• Bersih dari KKN
Akuntabel
• Kapasitas dan Akuntabilitas Meningkat
Melayani
• Pelayanan Publik yang Baik
TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL
TUGAS Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.
FUNGSI 1. Perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. 2. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. 3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. 4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
PERAN ITJEN DALAM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Pengendalian Gratifikasi 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Pengaduan Masyarakat
6. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
5. Penanganan Benturan Kepentingan 4. Whistle Blowing System
DASAR HUKUM
Permen PAN RB 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Permenperin No. 108/M-IND/PER/12/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
ZONA INTEGRITAS
Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
ZONA INTEGRITAS
WBK
WBBM
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBK/WBBM)
Setelah dilakukan langkah-langkah perubahan diharapkan satuan kerja dalam Zona Integritas secara bertahap mencapai predikat WBK/WBBM. WBK / WBBM
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS.
TETAPKAN UNIT KERJA YANG AKAN DIJADIKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM). TETAPKAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI UNTUK UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS.
PELAKSANAAN RENCANA AKSI.
UKUR INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI.
LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI.
AJUKAN USULAN UNTUK DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN PANRB.
PROSES PEMBANGUNAN
PENCANANGAN ZI
PEMBANGUNAN ZI
PENGUSULAN
• Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai • Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas
• Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM • Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM
• Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) • TPI melaporkan kepada pimpinan instansi • Pengusulan ke Kemen PAN RB
Reviu TPN
Penetapan WBK/WBBM
• Reviu oleh Tim Penilai Nasional
• MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK • MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
6 AREA PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS Tatalaksana •Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance
Sumber Daya Manusia Aparatur •SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan
Akuntabilitas
•Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
•Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik
Mindset dan cultural Set Aparatur
•Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
•Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM SYARAT
WBK
Opini BPK “WTP” TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH
WBBM
Opini BPK “WTP” selama minimal 2 tahun berturutturut
Nilai AKIP minimal “CC” Setingkat Es. I s.d Es. III
Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis TINGKAT UNIT KERJA
Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik Mengelola sumber daya yang cukup besar Telah sebelumnya mendapat predikat WBK
SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM SYARAT
WBK
WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal
75
85
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal
18
18
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal
13,5
13,5
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal
3,5
3,5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal
-
16
TIM PENILAI ZONA INTEGRITAS Tim Penilai Internal
Tim Penilai Eksternal (Nasional)
• Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
• Tim KemenPAN RB
• Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian
• Tim Ombudsman RI
• Tim KPK
HASIL TPI PENILAIAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM No.
Instansi
Nilai Pengungkit
Indeks Korupsi
Indeks Pelayanan
Jumlah
1
X1
53,53
18,13
16,30
87,959
2
X2
57,31
18,13
18,25
93,687
3
X3
56,15
19,51
16,30
91,96
4
X4
51,72
18,13
17,50
87,34
5
X5
56,21
17,50
87,34
18,13
HASIL TPN PENILAIAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM 1
X1
43,54
11,55
14,20
74,28
2
X2
46,25
12,94
14,05
78,23
3
X3
41,42
12,38
15,85
74,65
4
X4
38,19
12,19
14,75
70,13
5
X5
-
-
-
-
HASIL PENILAIAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS OLEH TIM PENILAI NASIONAL Komponen Nilai
Range
Keterangan
Nilai Pengungkit
38,19 - 46,25
Tidak WBK/WBBM
Indeks Korupsi
11,55 - 12,94
Tidak WBK/WBBM
Indeks Pelayanan
14,05 - 15,85
Tidak WBK/WBBM
Keterangan : Hasil Evaluasi terhadap 4 Satuan Kerja
HASIL PENILAIAN TPN KUALITAS PUBLIK
Instansi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai Survey Persepsi Korupsi
Nilai Evaluasi Nilai Maks Nilai Evaluasi
•
•
Kualitas Pelayanan Publik
Nilai Min Nilai Maks Nilai Evaluasi
Nilai Min Nilai Maks
X1
6,1
10
12,19
13,50
15
14,75
16,00
20
X2
7,56
10
11,55
13,50
15
14,20
16,00
20
X3
7,27
10
12,38
13,50
15
15,85
16,00
20
X4
7,99
10
12,94
13,50
15
14,05
16,00
20
Dan dari nilai survey persepsi korupsi dapat juga dilihat bahwa standar dan prosedur pelayanan publik masih memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak dimungkinkan. Dari nilai tersebut, tergambar bahwa kualitas pelayanan publik masih perlu dilakukan penyempurnaan (falilitas Sarana, prasarana dan prosedur).
CATATAN TIM PENILAI INTERNAL DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS • Belum tersusunnya dokumen rencana pembangunan Zona Integritas pada level satuan kerja; • Masih lemahnya pengendalian internal khususnya monitoring dan evaluasi di setiap sub unsur Zona Integritas, yang seharusnya sudah menjadi bagian dari SOP tetap di lingkungan satuan kerja, (ISO 9001:2008); • Masih lemahnya penataan manajemen SDM, terutama dalam pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi pegawai (Training Need Analysis) dan penegakan aturan disiplin pegawai; dan • Belum adanya standar pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan survey persepsi korupsi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan pelayanan publik.
EVALUASI TIM PENILAI NASIONAL ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi secara berkala pada masing-masing satker. Membangun budaya integritas dan budaya kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi agar terjadi perubahan mindset yang memegang teguh nilai-nilai integritas dalam setiap induvidu setiap pegawai. Perlu dilakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan yang didasarkan pada hasil survei eksternal yang terkait dengan persepsi korupsidan persepsi kualitas pelayanan publik, sehingga diperoleh kesamaaan antara kualitas dengan kemauan pelanggan.
LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZI TAHUN 2016 1. Menyiapkan dan pendampingan Seluruh Satker untuk mendapatkan predikat WBK tahun mendatang.
2. Melakukan supervisi terhadap 5 (lima) satuan kerja yang telah diusulkan tahun 2015 untuk dapat meningkatkan pembangunan ZI di lingkungan kerjanya. 3. Memfokuskan arah supervisi kepada innovasi yang berorientasi kepada efesien, efektif dan ekonomis dalam pelayanan publik sebagai bentuk langkah pre-emtif dalam pencegahan korupsi. 4. Bersama-sama dengan tim teknis Reformasi Birokrasi membangun pilot project pembangunan sistem yang terintegrasi pada satker pendidikan berupa e- pendidikan (PSB dan SIAKAD). 5. Bersama-sama dengan tim teknis Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI terhadap 5 (lima) satker yang akan terus di dorong sebagai Pionir Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Perindustrian.
INSPEKTORAT JENDERAL © 2016
PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN Pemenuhan Indikator Hasil
Unit Kerja Percontohan
Penilaian TPI
Reviu TPN Pemenuhan Indikator Pengungkit
MWBK MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT
MWBBM
KOMPOSISI NILAI PENGUNGKIT ... NO. 1.
KOMPONEN PENGUNGKIT Manajemen Perubahan
INDIKATOR a. Penyusunan Tim Kerja b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
2.
Penataan Tatalaksana
a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama.
b. Menerapkan pelaksanaan e – goverment E - Office c. Keterbukaan Informasi Publik 3.
Penataan Sistem Manajemen SDM
a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
b. Pola Mutasi Internal
KOMPOSISI NILAI PENGUNGKIT ... NO.
KOMPONEN PENGUNGKIT
3.
Penataan Sistem Manajemen …
INDIKATOR c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi d. Penetapan Kinerja Individu e. Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Prilaku Pegawai f.
4.
Penguatan Akuntabilitas
Sistem Informasi Kepegawaian
a. Keterlibatan Pimpinan b. Pengololaan Akuntabilitas Kinerja
5.
Penguatan Pengawasan
a. Pengendalian Gratifikasi b. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) c. Pengaduan Masyarakat d. Whistle Blowing System e. Penangan Benturan Kepentingan
KOMPOSISI NILAI PENGUNGKIT .... NO. 6.
KOMPONEN PENGUNGKIT Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR a. Standar Pelayanan c. Budaya Pelayanan Prima c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
NO. 1.
UKURAN INDIKATOR HASIL
UKURAN
Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih a. Nilai Persepsi Korupsi (survei dan Bebas KKN eksternal) b. Presentase Penyelesaian TLHP
2.
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
a. Nilai Persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)
UNIT YANG DIUSULKAN MENUJU WBK TAHUN 2015
HASIL TPI PENILAIAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM UNSUR PENGUNGKIT
INDIKATOR HASIL
1 2
BBIA BOGOR B4T BANDUNG
57,31 53,53
Pemerintah yang Bersih % dan Bebas KKN 95,52% 18,13 87,55% 18,13
3
BARISTAND SURABAYA
56,15
93,58%
19,51
98,00%
16,30
82,00%
35,81
89,53%
91,96
4 5
SMAKBO SMTI JOGJA
56,21 51,72
93,68% 86,19%
18,13 18,13
91,00% 91,00%
20,00 17,50
100,00% 88,00%
38,13 35,63
95,31% 89,06%
94,333 87,34
No.
Unit Kerja Nilai
No.
Instansi
NILAI AKHIR
%
Kualitas Pelayanan Publik
%
91,00% 91,00%
18,25 16,30
91,00% 82,00%
36,38 34,43
90,94% 86,06%
93,687 87,959
Nilai
%
Nilai Pengungkit
Indeks Korupsi
Tindak Lanjut Temuan
Indeks Pelayanan
Jumlah
Predikat
1
Balai Besar Bahan dan Barang Tehnik (B4T) Bandung
43,54
11,55
5,00
14,20
74,28
Tidak WBK/WBBM
2
Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor
46,25
12,94
5,00
14,05
78,23
Tidak WBK/WBBM
3
Balai Riset dan Standarisasi Surabaya
41,42
12,38
5,00
15,85
74,65
Tidak WBK/WBBM
4
SMK SMTI Jogja
38,19
12,19
5,00
14,75
70,13
Tidak WBK/WBBM
5
SMAKBO
Dijadwalkan Tahun Depan
HASIL PENILAIAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS OLEH TIM PENILAI NASIONAL Nilai Pengungkit
Indeks Korupsi
Tindak Lanjut Temuan
Indeks Pelayanan
Jumlah
Predikat
Balai Besar Bahan dan Barang Tehnik (B4T) Bandung
43,54
11,55
5,00
14,20
74,28
Tidak WBK/WBBM
2
Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor
46,25
12,94
5,00
14,05
78,23
Tidak WBK/WBBM
3
Balai Riset dan Standarisasi Surabaya
41,42
12,38
5,00
15,85
74,65
Tidak WBK/WBBM
4
SMK SMTI Jogja
38,19
12,19
5,00
14,75
70,13
Tidak WBK/WBBM
5
SMAKBO
No.
Instansi
1
Dijadwalkan Tahun Depan
