INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

PENCEGAHAN FRAUD (KECURANGAN)

WORKSHOP TINDAK LANJUT TEMUAN BPK 15 Desember 2016 Oleh : Mohamad Hardi. Ak. MProf Acc, CA. Inspektur 1 Kemenristekdikti Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

1

REKAYASA AKUNTANSI AKUNTANSI BISA DIREKAYASA SESUAI KEINGINAN PELAKU DENGAN CARA MELANGGAR PRINSIPPRINSIP ATAU STANDAR AKUNTANSI. Misalnya: Nilai asset

Pendapatan

Nilai asset

Nilai hutang

Biaya

Nilai Hutang

Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

Pendapatan Biaya

23

URAIAN Pelaku Pihak dirugikan Pihak yang untungkan

FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING Biasanya manajemen

MISAPPROPRIATION OF ASSETS Biasanya pegawai

yang Pengguna laporan keuangan, pihak Organisasi / perusahaan ketiga di- Perusahaan, keuntungannya Pelaku, langsung dirasakan tidak langsung dan terjadi segera terasa pada titik waktu tertentu

Relevansi dengan Hubungan tidak langsung antara pengendalian intern pngendalian dengan risiko fraud, dapat terjadi pada pengendalian intern yang kuat maupun lemah.

Pengaruhnya Hampir selalu material terhadap laporan laporan keuangan. keuangan

dan

Terdapat hubungan langsung antara pengendalian dengan risiko, apabila pengendalian intern lemah maka risiko terjadinya tinggi.

terhadap Bisa material bisa tidak


24

Pelaku Fraud §White-collar criminals were considerably older One survey of fraud prepetrators showed that the largest group of prepetrators by age was people 36 to 45 years old.

§They were more educated (pendidikan tinggi).


25

G – Greed (Keserakahan)

O – Opportunity (Kesempatan)

G, N = Faktor individu;

N – Need (Kebutuhan)

E – Exposure (Pengungkapan)

O, E = Faktor generik Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

26

2. The Fraud Triangle Theory

Opportunity /Kesempatan Circumstances that provide an opportunity to carry out a material misstatement in the financial statements.

Incentive/Pressure/Teka nan Incentives or pressures on management or other employees to materially misstate the financial statements.

Attitude/Rationalization/Pemb enaran An attitude, character or set of ethical values that allows one or more individuals to knowingly and intentionally commit a dishonest act, or a situation in which individuals are able to rationalize committing a dishonest act (e.g., the environment imposes sufficient pressure on them to meet certain goals or targets).


27


28

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BENTURAN KEPENTINGAN

PEMBERIAN JANJI/ PENYUAPAN

KORUPSI GRATIFIKASI

PERBUATAN CURANG

PENGGELAPA N DALAM JABATAN

PEMERASAN


29

1,9

1,9

2001

2002

2003

2004

2,8

2,8

2010

1,9

2,3

2007

1,9

2,2

2,4

2006

1,9

2,0

2000

3.00

1999

4.00

2009

IPK Indonesia 1999-2012 2,6

3,0

3,2

2.00


2012

2011

2008

0.00

2005

1.00

30

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berbagai negara No Uru t

Negara

IPK (2010)

No Uru t

Negara

IPK (201 1)

1

New Zealand

9.3

1

9.5

2

Denmark

9.3

New Zealand

3

Singapore

9.3

2

Denmark

4

Sweeden

9.2

3

5

Finlandia

9.2

6

Canada

7

No Urut

Negara

1

New Zealand

9.0

2

Denmark

9.0

9.4

3

Finlandia

9.0

Finlandia

9.4

4

Sweeden

8.8

4

Sweeden

9.3

5

Singapore

8.7

5

Singapore

9.2

8.9

6

Switzerland

8.6

6

Norway

9.0

7

Australia

8.5

Nedherland

8.8

7

Nedherland

8.9

8

Norway

8.5

8

Australia

8.7

8

Australia

8.8

9

Canada

8.4

9

Switzerland

8.7

9

Switzerland

8.8

10

Nedherland

8.4

10

Norway

8.6

10

Canada

8.7

56 84 109

Malaysia Thailand Indonesia

4.4 3.5 2.8

60 85 105


4.3 3.4 3.0

54 88 118


4.9 3.7 3.2


IPK (2012)

31


32


33

1. Preventif, yaitu upaya mencegah, menangkal, dan mendeteksi fraud secara dini melalui serangkaian kegiatan 2. Investigatif, yaitu segera mendeteksi, mengungkap fakta kejadian, dan menindaklanjuti sesuai ketentuan 3. Edukatif, yaitu upaya meningkatkan kepedulian individu di dalam dan di luar organisasi untuk mendorong peran serta memerangi fraud Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

34

Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan (Fraud ): 1. Tidak hanya tugas APH dan Auditor. 2. Merupakan Tugas Management yang mengelola SD organisasi. 3. Membutuhkan peran serta seluruh warga organisasi dan masyarakat/ penerima layanan. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

35

Peran APH dan Auditor

Peran Mgt

Peran Mgt

Peran APH & Auditor


36

Merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya Fraud, yang paling kurang mencakup Fraud Awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee.


37

Fraud Awareness : 1. Sosialisasi Budaya Anti Korupsi 2. Identifikasi Kerawanan ( risiko fraud) }

Know Your Employee : 1. Pengendalian Sistem Rekrutmen 2. Proses Permintaan dan Pencarian Karyawan 3. Proses Mutasi }


38 38


39


40

Merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkahlangkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan Fraud dalam proses bisnis, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system.


41

Memberikan: } kontribusi kepada manajemen berupa peringatan dini terhadap potensi terjadinya fraud. } rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan sistem pengendalian yang mengakibatkan perbuatan fraud terjadi.


42

} }

} }

}

}

Pengembangan lingkungan pengendalian. Penetapan Tujuan dan Sasaran Organisasi yang realistis. Menetapkan aturan perilaku (code of conduct) Mewujudkan dan memelihara kebijakan otorisasi yang tepat. Kebijakan, praktik, prosedur, pelaporan dan mekanisme lainnya untuk memonitor aktivitas dan menjaga asset khususnya yang memiliki tingkat risiko tinggi dan bernilai mahal. Mekanisme komunikasi informasi-informasi yang dapat dipercaya serta berkesinambungan . Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

43


44

}

}

}

Kejadian fraud dapat berulang shg Management perlu membuat sistem untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Sistem tsb harus melibatkan: - Seluruh Warga Organisasi - Masyarakat sbg penerima layanan, serta - APH dan Auditor jika sistem tsb tidak berjalan sebagaimana mestinya. Management tidak mampu mengawasi kejadian fraud setiap waktu, setiap kegiatan, dan setiap SD yang menjadi tanggung jawabnya.


45

1. No system of internal control can provide absolute assurance against fraud (hal 9). 2. Establishing internal controls may not address all of an organization’s fraud risks (hal 30). 3. Fraud risks necessitate specific controls to mitigate them, which makes an organization’s fraud risk assessment process essential to fraud prevention. 4. Implementing fraud preventive controls, it is important that the organization assess and continuously monitor their operational effectiveness to help prevent fraud from occurring. (Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide) Sponsored by: The Institute of Internal Auditors The American Institute of Certified Public Accountants Association of Certified Fraud Examiners Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

46

Initial Detection Method by Organization Type8

©2008Jenderal by the Kemenristekdikti Association of Certified Fraud Examiners, Inc. Inspektorat

A. Create and Maintain a Culture of Honesty & high ethics, (budaya kejujuran & etika tinggi) B. Evaluating Antifraud Processes and Controls C. Developing oversight process (pengembangan pengawasan)


48

A


49

Discipline

6 Confirmation

Training pegawai

5

1

4

Tone at the Top

2

Lingkungan Kerja Yang Positif

3


Promosi karyawan 50

B

1.

Identifying and Measuring Fraud Risks (indentifikasi dan Mengukur Risiko Kecurangan)

2.

Mitigating Fraud Risks (memetakan resiko Kecurangan)

3.

Implementing and Monitoring Appropriate Internal Controls (Implementasi dan Monitoring Pengendalian Internal yang tepat)


51

} }

}

Penaksiran risiko kecurangan harus mempertimbangkan kerentanan entitas dari tindakan kecurangan. Apakah ancaman dari risiko tersebut dapat menghasilkan salah penyajian yang material dan kerugian yang besar dari organisasi. Dalam mengidentifikasi risiko kecurangan perlu mempertimbangkan sifat organisasi, industri atau karakteristik spesifik yang mempengaruhi risiko kecurangan.


52

Untuk mengurangi dan mengeliminasi risiko kecurangan tertentu perusahaan melakukan perubahan aktivitas dan prosesnya.


53

Pengendalian internal yang efektif termasuk dikembangkannya lingkungan pengendalian, sistem informasi yang efektif dan aman, aktivitas pengendalian dan monitoring. Manajemen mengevaluasi implementasi pengendalian internal yang berkaitan dengan bidang-bidang yang merupakan risiko lebih tinggi dari tindakan kecurangan, termasuk proses penyusunan laporan keuangan. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

54

C

Ø Ø Ø Ø

Audit Committee or Board of Directors Management Internal Auditors Independent Auditors


55

KEBIJAKAN ANTI FRAUD STRUKTUR PERTANGGUNGJAWABAN

PENILAIAN RISIKO FRAUD KEPEDULIAN PEGAWAI KEPEDULIAN PELANGGAN & MASYARAKAT

SISTEM PELAPORAN FRAUD PERLINDUNGAN PELAPOR PENGUNGKAPAN KPD PIHAK EKSTERNAL

PROSEDUR INVESTIGASI STANDAR Inspektorat& Jenderal Kemenristekdikti PERILAKU DISIPLIN

56

PENGEMB. ATRIBUT

KEPEDULIAN / PERAN

ATRIBUT

Mgt

1.Kebijakan Anti Fraud 2.Struktur pertggungjwbn 3.FRA 4.Perlindungan pelapor 5.Sistem pelaporan fraud 6.Prosedur Investigasi

Wrg Org & Masy 1.Kepedulian pegawai 2.Kepedulian pelanggan dan masyarakat. 3.Standar perilaku dan disiplin Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

APH & Auditor

Pengungkapan kpd pihak eksternal

57

FUNGSI FCP

FUNGSI

ATRIBUT

MENCEGAH

1.Kebijakan Anti Fraud 2.Standar perilaku dan disiplin 3.FRA

MENDETEKSI

1.Kepedulian pegawai 2.Kepedulian pelanggan dan masyarakat. 3.Sistem pelaporan fraud 4.Perlindungan pelapor 5.Struktur pertggungjwbn 6.Prosedur Investigasi 7.Pengungkapan kpd pihak eksternal 58 58 Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti


59


60

Deteksi fraud adalah suatu persoalan untuk mengetahui : } Bahwa tindakan fraud telah terjadi (ada). } Apakah organisasi/ perusahaan menjadi korban atau sebagai pelaku fraud. } Adanya kelemahan dalam pengendalian intern serta moral pelaku yang menjadi penyebab terjadinya fraud } Adanya kondisi lingkungan di organisasi/ perusahaan yang menyebabkan terjadinya fraud. } Adanya suatu kesalahan dan ketidakberesan


61

Tips and complaints }

Jika vendor tertentu disukai, kemungkinan vendor pesaing akan komplain.

Comparison of vendor addresses with employee addresses }

Jika karyawan adalah pemilik vendor, maka alamat kegiatan vendor dapat dibandingkan dengan alamat karyawan.

Review of Vendor Ownership Files }

Ketika vendor terpilih, maka file lengkap mengenai kepemilikan vendor harus dijaga.


62

a. Red Flag Penerima Suap } The Big Spender: } The Gift Taker: } The “Odd Couple”: } The Rule Breaker: } The Complainer: } Genuine Need: b. Red Flag Pemberi Suap } } } }

The Gift Bearer The Sleaze Factor The Too-Successful Bidder Poor One-Person Operation


63

Ada 3 (tiga) metode dasar yang digunakan pelaku suap / gratifikasi menyembunyikan perbuatannya: } Fictitious Disbursement Schemes } Ghost Employee Schemes } Overbilling Schemes


64

Lokalisir sumber dana off-book yang ada di perusahaan/ organisasi yang diduga melakukan penyuapan/ gratifikasi.


65

Pemahaman yang tepat atas Pengendalian Intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan.


66

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Transaksi yang tidak terotorisasi Pengendalian yang tidak dipatuhi. Motivasi yang ada di manajemen. Pemalsuan dokumen, tanda tangan dan identitas. Pelanggaran kewenangan. Adanya kerugian yang signifikan.


67


68

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

Recommend Documents