Oleh: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTAN
LATAR BELAKANG PERAN STRATEGIS SEKTOR PERTANIAN 1. Penyedia pangan bagi 252 juta penduduk Indonesia 2. Penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah 3. Penyumbang 14,72% PDB 4. Penghasil devisa negara US $ 43,37 Milyar 5. Menyerap 33,32% total tenaga kerja 6. Sumber utama (70%) pendapatan rumah tangga perdesaan 7. Penurunan emisi gas rumah kaca 8 juta ton
KEMENTERIAN STRATEGIS KABINET PRESIDEN JOKOWI :
KEMENKEU, BUMN, ESDM, PERTANIAN, KESEHATAN, PU, PENDIDIKAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN MASA DEPAN (2015-2045) Tuntutan transformasi ekonomi dari berbasis fosil ke berbasis biomasa Pertanian sebagai basis dan poros revolusi bioekonomi Pertanian sebagai basis revolusi bioekonomi memerlukan rencana jangka panjang Rencana pembangunan pertanian jangka panjang
Tahun 2045 sebagai momentum kemerdekaan Indonesia yang ke 100 4
PRINSIP DASAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar Pembuatan kebijakan dan program yang baik dan benar Pembangunan inklusif berkelanjutan Paradigma pertanian untuk pembangunan Pembangunan pertanian berkelanjutan berbasis masyarakat, lingkungan, alam, dan pelaku agribisnis Pembangunan pertanian berorientasi pengembangan usaha pertanian rakyat Berbasis sumberdaya lokal Lingkungan pemberdaya agribisnis sebagai infrastruktur publik Sistem pasar bersaing sehat dan berkeadilan 5
VISI PEMBANGUNAN PERTANIAN (versi SIPP 2015-2045) “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika”. 6
MISI Mengembangkan dan mewujudkan: 1. Penataan ruang dan reforma agraria; 2. Sistem pertanian tropika terpadu; 3. Kegiatan ekonomi produksi, informasi dan teknologi; 4. Pasca panen, agro-energi dan bioindustri berbasis perdesaan; 5. Sistem pemasaran dan rantai nilai produk; 6. Sistem pembiayaan pertanian; 7. Sistem penelitian, inovasi dan sumberdaya manusia berkualitas; 8. Infrastruktur pertanian dan perdesaan; 9. Program legislasi, regulasi dan manajemen yang imperatif.
7
MAMPUKAH KITA MEWUJUDKAN KEMENTAN YG AKUNTABEL, BERSIH DAN BERINTEGRITAS DALAM MENGEMBAN AMANAH PRESIDEN RI - JOKO WIDODO ?
SANGAT TERGANTUNG DARI KOMITMEN KITA DALAM MENERAPKAN SISTIM PENGAWASAN dan PENGENDALIAN
SEJAK DARI PERENCANAAN MELALUI RKA-K/L YANG SESUAI KAIDAH DAN KETENTUAN SERTA BEBAS DARI NIAT KKN.
1
KEPATUHAN DALAM PENERAPAN KAIDAHKAIDAH PENGANGGARAN PENETAPAN BESARAN DAN HARGA SATUAN TIDAK SESUAI SBM PENETAPAN BELANJA TIDAK SESUAI DENGAN BAGAN AKUN STANDAR (BAS) PENGADAAN BARANG YANG SAMA / SEJENIS TETAPI UNIT COST BERAGAM SUB KEGIATAN TIDAK MENDUKUNG KEGIATAN UTAMA KEGIATAN TUMPANG TINDIH KARENA MEMILIKI OUTPUT YANG SAMA PERTEMUAN NASIONAL SEJENIS DILAKSANAKAN OLEH BEBERAPA ESELON II DAN JUMLAHNYA TERLALU BANYAK PENGADAAN PERALATAN / KENDARAAN TIDAK SESUAI KEBUTUHAN PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT BUKAN UNTUK MENGGANTI/ PENGHAPUSAN KENDARAAN YANG SUDAH ADA.
2.
Kelengkapan Dokumen Pendukung Kegiatan/Perjalanan belum dilengkapi dengan TOR dan RAB. Pengadaan barang dan bangunan belum dilengkapi dengan TOR, RAB, Laporan SIMAK-BMN, data teknis, dan data dukung lainnya Surat Pengantar yang ditandatangani Pejabat Eselon I belada Surat Pengantar yang ditandatangani Pejabat Eselon I belum ada. TOR belum ditetapkan secara formal
3. Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renja Program, Outcome, IKU Program tidak sesuai dengan Tusi dan Renstra; Kegiatan dan Output tidak sesuai dengan Tusi, Program, IKK Kegiatan dan Output tidak sesuai dengan Renja K/L
PERMASALAHAN LEMAHNYA SPIP • SERAPAN ANGGARAN RENDAH, POSISI 15 SEPTEMBER 2014 SEBESAR 54,70%. • PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERMASALAH: - SANGGAH BANDING - PENGADUAN PADA PROSES MAUPUN PELAKSANAAN PENGADAAN ( TIDAK SESUAI SPESIFIKASI, REKAYASA, FIKTIF, TERLAMBAT ) - PENETAPAN TERSANGKA DAN TERPIDANA BEBERAPA PEJABAT KEMENTAN DAN PERUSAHAAN SWASTA. • PELAYANAN PUBLIK KURANG PRIMA. • TARGET SWASEMBADA KEDELE, GULA, DAN DAGING SAPI BELUM TERCAPAI • KEPERCAYAAN PUBLIK MENURUN. • REFORMASI BIROKRASI BELUM OPTIMAL. • PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI DAERAH KURANG OPTIMAL , SEHINGGA MASIH ADA PENYIMPANGAN DAN ADA YANG DITANGANI APARAT PENEGAK HUKUM . • TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/ AUDIT BELUM TUNTAS.
BAGAIMANA KINERJA Pembangunan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian ?
Kinerja Penyuluhan Penyusunan programa penyuluhan perlu lebih banyak melibatkan stakeholders, agar lebih mendukung program pembangunan perta nian yang dilaksanakan dinas lingkup pertanian
Perlu sosialiasi kepada daerah yang belum membentuk Komisi Penyuluhan; bagi yang telah membentuk perlu upaya peningkatan kinerja Komisi Pertanian secara optimal Jumlah Penyuluh cenderung berkurang, tetapi pengangkatan Penyuluh baru minimalis (tidak ada formasi, THLTB yang diterima sebagai CPNS tidak ada jaminan difungsikan sebagai Penyuluh)
Pendampingan penyusunan RDK/RDKK perlu ditingkatkan sehingga seluruh poktan terkait mampu menyusun RDK/RDKK dengan baik
Perlu peningkatan pemahaman Penyuluh terhadap teknologi pertanian, sehingga transfer teknologi kepada petani lebih baik, melalui Pelatihan-pelatihan Teknis On Farm dan Off Farm, serta Kewirausahaan. Perlu koordinasi yang harmonis antar Penyuluh di BPTP dan Bakorluh/Bapeluh dalam desiminasi teknologi pertanian spesi fik lokasi, sehingga transfer teknologi kepada petani lebih efektif, dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Evaluasi Kinerja Penyuluh PNS dan THL TB PP belum dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga masih ada petani yang belum merasakan manfaat Penyuluhan Pengendalian penggunaan anggaran perlu ditingkatkan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan lebih efisien dan efektif, serta penyimpangan penggunaan anggaran dapat diminimalisir
Kinerja Pelatihan Kualitas Widyaiswara/ Fasilitator masih perlu ditingkatkan secara berjenjang melalui diklat kompetensi dan sertifikasi, serta kemampuan penguasaan Bhs Inggris; sehingga kemampuan mentransfer knowledge kepada peserta pelatihan lebih variatif, inovatif, dan efektif, serta mampu bersaing dlm menghadapi MEA th 2015
Pembinaan perolehan angka kredit Jabfung Widyaiswara/ Fasilitator perlu ditingkatkan, agar memberikan jaminan sistem karier
Pelaksanaan IKL dan AKL perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga pelatihan yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan peserta pelatihan dan efektif
Kurikulum pelatihan perlu lebih disesuaikan dan dipaduserasikan dengan jenis pelatihan sesuai IKL dan AKL, agar output dan outcome dapat tercapai secara efektif dan dapat diterapkan.
Kualitas perencanaan kegiatan perlu ditingkatkan, al. jenis pelatihan yang akan dilaksanakan lebih disesuaikan dengan program Kementan dan TOR/RAB pelatihan agar disusun lebih cermat
Seleksi peserta pelatihan lebih ketat dan cermat, sehingga kualifikasi peserta sesuai yang diharapkan dan efektivitas pelatihan dapat ditingkatkan
Kualitas evaluasi terhadap peserta pelatihan perlu ditingkatkan sehingga peningkatan pengetahuan peserta pelatihan dapat diketahui dengan baik. Kualitas evaluasi peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan perlu disempurnakan guna memperoleh umpan balik dalam penyelenggaraan pelatihan Pengendalian penggunaan anggaran perlu ditingkatkan guna mencegah penyimpangan penggunaan anggaran/ kerugian negara, serta pada proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pihak III, sehingga kualitas barang/jasa yang diadakan sesuai spesifikasi dengan harga wajar ( tidak ada mark up), serta tidak fiktif
Seleksi peserta pelatihan lebih ditingkatkan sehingga kualifikasi peserta sesuai yang diharapkan dan efektivitas pelatihan dapat ditingkatkan
Kinerja Pendidikan • Penerimaaan mahasiswa perlu lebih selektif, sehingga alumni yang dihasilkan lebih mendukung PENDIDIKAN peningkatan kinerja penyuluhan di daerah asalnya TINGGI • Pembukaan program studi D IV yang belum (STPP) mendapat izin Dikti perlu segera ditindaklanjuti, sehingga kelanjutan program dapat dipastikan
Pendidikan Menengah (SPP)
• Pengembangan desa mitra perlu ditingkatkan kinerjanya, al seleksi poktan lebih mempertim bangkan efektivitas kegiatan • Hasil sertifikasi guru SMK PP perlu diupayakan tindaklanjutnya, sehingga kesejahteraan dan profesionalitas guru dapat ditingkatkan
• Pembinaan dan monitoring pegawai yang melaksanakan tugas belajar perlu ditingkatkan, sehingga perkembang annya dapat diketahui lebih baik Tugas Belajar • Perlu upaya percepatan penyempurnaan peraturan Menteri tentang tugas belajar, sehingga pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik
Penggunaan Anggaran
• Pengendalian penggunaan anggaran perlu ditingkatkan guna mencegah penyimpangan penggunaan anggaran/ kerugian negara, serta pada proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pihak III, sehingga sesuai prinsip ekonomis, dan efektif
Kinerja Sekretariat Pengendalian Satker lingkup BPPSDMP (Satker Pusat, Derkon, TP) perlu diintensifkan, khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai prinsip Ekonomis, Efisien, dan Efektif
Pengelolaan pegawai, khususnya pembinaan pemangku jabatan fungsional perlu ditingkatkan, sehingga dapat dihindari pegawai yang tidak mampu memperoleh angka kredit sesuai yang disyaratkan
Pembayaran honor (al Widyaiswara) dan pembayaran tunjangan kinerja lebih memperhatikan ketentuan. Untuk pembayaran tunjangan kinerja agar dilakukan pemotongan langsung setiap bulan berdasarkan daftar kehadiran pegawai
Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal perlu ditingkatkan, agar segera tuntas dan memperoleh predikat minimal abu-abu pada Peta Rawan Penyimpangan
Pengendalian penggunaan anggaran perlu ditingkatkan, sehingga anggaran yang ada dapat digunakan lebih efisien dan efektif, serta penyimpangan penggunaan anggaran / kerugian negara dapat dicegah
Penyusunan RKAKL agar lebih berkualitas dan fokus,sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mendukung kinerja BPPSDM dalam meningkatkan sumberdaya pertanian
MAMPUKAH SATLAK PENGENDALI INTERN MENGATASI KELEMAHAN SPI DAN MENINGKATKAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN?
DIPERLUKAN KOMITMEN PENERAPAN SPI DARI SELURUH PEJABAT DAN SELURUH PEGAWAI SECARA KONSISTEN & BERKELANJUTAN.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008
Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien,
Suatu sistem yang dapat mem berikan keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiat an pada suatu instansi peme rintah dapat :
Melaporkan pengelolaan keuangan Negara secara handal,
Mengamankan asset negara dan Mendorong ketaatan terhadap peraturan peraturan perundangundangan.
PP Nomor 60 Tahun2008 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH • Pasal 1 : Sistem Pengendalian Intern adalah proses yg integral pada tindak an dan kegiatan yg dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. • Pasal 2 : (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
• Pasal 3 : (1) SPIP terdiri atas unsur : a. Lingkungan Pengendalian; b. penilaian resiko; c. Kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian intern. (2) Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.
• Pasal 4 : Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yg menimbulkan perilaku positif dan kondusif utk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam ling kungan kerjanya, melalui : a. Penegakan integritas dan nilai etika; b. Komitmen terhadap kompetensi; c. Kepemimpinan yang kondusif; d. Pembentukan struktur organisasi yg sesuai kebutuhan; e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yg tepat; f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yg sehat ttg pembinaan SDM; g. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif; dan h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
Tujuan & Sasaran SPIP Kementan
TERWUJUDNYA SISTEM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEG. ORGS. YANG EFISIEN DAN EFEKTIF
KEHANDALAN LAP. KEU
PENGAMANAN ASET NEGARA
KETAATAN PER UU
MENURUNNYA TINGKAT PENYIMPANGAN DAN KERUGIAN NEGARA
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA LINGKUP KEMENTAN
MENINGKATNYA MANAJEMEN SATKER, ASET, DAN KEU (PENCIUTAN SATKER, SENTRALISASI PBJ)
BERUBAHNYA LAPORAN BPK WDP MENJADI WTP
MENINGKATNYA JUMLAH UNIT WBK
29
PEMBENTUKAN dan PEMBERDAYAAN Satlak Pengendali Intern - KEMENTAN PIMPINAN Unit kerja Es I /UPT Mandiri
SATLAK PI
PENERAPAN SPIP : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3.Kegiatan Pengendalian 4.Komunikasi & Informasi 5. Monev
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bimbingan Evaluasi Reviu Monev Penilaian Sosialisasi
Perangkat : 1. Juklak/Juknis 2. SOP 3. Surat Penugas an
KEHANDALAN SPIP SANGAT TERGANTUNG
KOMITMEN PIMPINAN
OPTIMALISASI PERAN SATLAK PI
PENUGASAN PIMPINAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sosialisasi Bimbingan Evaluasi Reviu Monev Penilaian
1.RKA- K/L 2.PENGADAAN BARANG & JASA 3.REFORMASI BIROKRASI 4.PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN STRATEGIS 5.PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK 6.PENGENDALIAN GRATIFIKASI 7. LAPORAN KEUANGAN 8. LAKIP 9. PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA 10. DLL
HASIL KOMITMEN
SPI HANDAL
• NILAI REFORMASI BIROKRASI MENINGKAT DARI 45 MENJADI 78,80 • INDIKATOR KINERJA UTAMA TERCAPAI • CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPTIMAL • REALISASI / SERAPAN ANGGARAN SESUAI TARGET • RAPORT UKP4 BIRU • LAPORAN KEUANGAN MENDAPAT OPINI WTP • LAKIP MINIMAL NILAI B ( BAIK) • SERTIFIKASI WBK ( WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI) MENINGKAT • SATLAK SPI HANDAL MENINGKAT • PELAYANAN PUBLIK MEMUASKAN/ HIJAU. • PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI EFEKTIF. • TINDAK PIDANA KORUPSI TIDAK ADA.
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI • HASIL VERIFIKASI TIM UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL ( UPRBN ) TGL.18 Nov 2011, NILAI = 45 ( SUDAH ADA PERPRES NO 103 TH 2012 tentang TUNJANGAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN berlaku sejak 1 Januari 2012 )
• HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN RB ( PMPRB) ON LINE, PANEL 3 TGL. 19 FEB 2013 ( K/L PERTAMA YG SUDAH MENYE LESAIKAN PMPRB ON LINE; NILAI PENCAPAIAN 9 PROGRAM MIKRO RB = 71,23. • PENILAIAN PELAKSANAAN RB ( PMPRB) ON LINE th 2014, PANEL 3 PD BULAN AGUSTUS 2014; NILAI PENCAPAIAN 9 PROGRAM MIKRO RB = 78,80. HASIL REVIU DARI KEMENPAN RB = 70,80, SAAT INI SEDANG DILAKUKAN PENYEMPURNAAN DAN MELENGKAPI EVIDENCE. ---- HASIL PENILAIAN UTK PENENTUAN TUNJANGAN KINERJA 7O%.
HASIL PENILAIAN WBBM TAHUN 2013 No
Unit Kerja
Nilai Indikator Hasil/Kinerja Unit Pelayanan Publik
Nilai Indikator Proses
Ratarata
Keterangan
1
Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Jawa Timur
95,50
81,12
88,31
WBBM
2
Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Jawa Timur
95,00
78,68
86,84
WBBM
3
Balai Inseminasi Buatan Lembang, Jawa Barat
91,50
80,36
85,93
WBBM
4
Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta, Banten
94,50
75,92
85,21
WBBM
5
Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Sulawesi Selatan
92,00
76,91
84,45
WBBM
6
Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Pasar Minggu, DKI Jakarta
90,70
76,61
83,66
WBBM
7
Balai Pelatihan Pertanian Lubuk Ruso, Jambi
90,50
75,22
82,86
WBBM
8
Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Cimanggis, Jawa Barat
80,00
81,60
80,80
WBBM
9
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, Sulawesi Selatan
82,00
78,19
80,10
WBBM
10
Balai Karantina Pertanian Denpasar, Bali
82,70
76,81
79,76
WBBM
KUNCI KEBERHASILAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH : 1. Adanya Komitmen Para Pimpinan dan Seluruh Pegawai untuk Menerapkan SPI; 2. Ketauladanan dari pimpinan dan semua pegawai; 3. Adanya Keikhlasan dan Kemauan untuk Keluar dari Posisi Aman di Zona Nyaman; 4. Ketaatan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku; 5. Disiplin dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya; 6. Adanya Kontrol yang Terus Menerus dari Semua Pihak; 7. Setiap Penanggung Jawab Kegiatan Harus Membuat SPI Tersendiri.
UNTUK KITA RENUNGKAN DAN LAKSANAKAN ......
KEPEMIMPINAN adalah soal kemampuan melihat dan mendengar dg sungguh-sungguh keinginan dan kebutuhan masyarakat; selalu ada di tengah masyarakat, selalu ada di lapangan, jangan terlalu lama duduk di kantor. Sehingga PEMIMPIN mampu mendesain kebijakan atau program yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. ERA KEPEMIMPINAN HORIZONTAL: PEMIMPIN dan RAKYAT berkedudukan setara; Pendekatan horizontal adalah bagaimana Pemimpin mampu mengkomunikasikan diri atau programprogramnya secara luas kpd masyarakat dan bagaimana menindaklanjuti umpan balik dari komunikasi tsb.
MOTI MORPHOSIS MOTIVASI PERUBAHAN ( H. Aris Ahmad Jaya, DVM dan Prof.Dr. H. Siswoyo Haryono.MM.MPd)
1. Perubahan tidak menjamin tercapainya perbaikan, tetapi tidak ada perbaikan yang bisa dicapai tanpa perubahan. Maka bersikaplah ramah dan hangat kepada perubahan. 2. Tujuan belajar adalah membuat perubahan, yaitu berani berbuat dan berani beresiko. Selama Anda belajar namun tidak berani berbuat dan berani beresiko maka pembelajaran adalah sia-sia. 3. Anda harus mendapat cukup cobaan untuk membuat Anda kuat, cukup penderitaan untuk membuat Anda menjadi dewasa, dan cukup harapan untuk membuat Anda positif terhadap kehidupan; kebahagiaan adalah buah dari kesyukuran dalam melakukan setiap kehidupan.
4. Sukses dan gagal terkadang hanya dibedakan oleh sebuah garis yang tipis: - Orang sukses senantiasa berusaha menjadi bukti, sedangkan orang yg gagal menunggu bukti; - Orang sukses optimis dg melihat peluang dlm masalah, orang gagal melihat masalah dalam setiap peluang; - Orang Sukses berkeyakinan lebih baik mencoba lalu gagal, daripada tidak pernah gagal karena tdk pernah mencoba; - Orang Sukses tahu apa yg dia tahu dan tahu apa yg tidak tahu, shg dapat belajar menjadi tahu, sdgkan Orang gagal tidak tahu apa yg dia tahu shg lupa sebenarnya dia pernah tahu dan tdk mampu memperbaiki diri; - Orang Sukses senantiasa bangun kembali ketika gagal dan mencoba kembali dg cara yg lebih cerdas, sdgkan Orang Gagal senantiasa menyerah dan mencari pihak lain sbg kambing hitam kegagalannya tanpa evaluasi diri.
NILAI-NILAI :
Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas, Disiplin
“ MENGABDI UNTUK KEMANDIRIAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI “
SEMOGA SPI MAMPU MEWUJUDKAN KEMENTAN YANG AKUNTABEL, BERSIH DAN BERINTEGRITAS WASSALAMU ALAIKUM WW
