BAB II DESKRIPSI INSPEKTORAT JENDERAL TNI
2.1. Sejarah Inspektorat Jenderal TNI Satuan kerja Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonsia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dalam susunan organisasi TNI Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan Tentara Nasional Indonesia disingkat Itjen TNI, merupakan Badan Staf dan Pelaksana
Utama
Pengawasan serta Pemeriksaan di Tingkat Mabes TNI, yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Sebagai penjabaran dari Keputusan Presiden RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan organaisasi TNI, Panglima TNI telah menerbitkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/4/VIII/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI. Sejak diterbitkannya Peraturan Panglima tersebut maka organisasi Inspektorat Jenderal TNI secara resmi sudah operasional . Prosedur kerja yang berlaku di organisasi Itjen TNI, memiliki kekhusussan tersendiri dan berbeda dengan organisasi lainnya di lingkungan TNI, termasuk organisasi diluar TNI. Kekhususan yang dimaksud adalah bahwa dalam Organisasi Itjen TNI selain terdapat jabatan struktural juga terdapat jabatan fungsional, artinya jabatan fungsional masih melekat pada jabatan struktural. Dan personel yang menempati jabatan struktural sekaligus menempati jabatan Fungsional hanya berlaku bagi perwira yang memiliki kualifikasi auditor dengan jabatan sebagai Inspektur utama dan madya. Artinya apabila tidak sedang 13
14
melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan, maka sehari-harinya melaksanakan tugas jabatan struktural sesuai jabatannya masing –masing, namun apabila ada tugas pengawasan dan pemeriksaan sesuai surat perintah Panglima TNI maka perwira tersebut sehari-harinya melaksanakan tugas jabatan fungsional sebagai perwira pemeriksa (auditor). Sedangkan jabatan perwira lainnya seperti jabatan Sekretaris, Inspektur bidang, kepala bagian, kepala sub bagian dan kepala urusan hanya memiliki tugas jabatan struktural, hal ini juga berlaku bagi personel Anggota dan PNS Itjen TNI.
2.1.1. Struktur Organisasi Dari uraian sebelumnya dapat digambarkan Struktur Organisasi Itjen TNI yang berlaku saat ini.
15
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Itjen TNI Sumber :Inspektorat Jenderal TNI (2004)
16
2.1.2. Susunan Organisasi Organisasi Inspektorat Jenderal TNI disusun sebagai berikut: a) Unsur Pemimpin: Inspektur Jenderal dan Wakil Inspektur Jenderal. b) Unsur Pembantu Pemimpin: Sekretariat Inspektorat Jenderal disingkat Set Itjen TNI, dipimpin oleh seorang Sekretaris. c) Unsur Pelaksana: 1) Inspektorat Operasi disingkat Itops, dipimpin oleh seorang Inspektur yaitu Inspektur operasi. 2) Inspektorat Umum disingkat Itum, dipimpin oleh seorang Inspektur, yaitu Inspektur umum. 3) Inspektorat Perbendaharaan
disingkat
Itben,
dipimpin
oleh
seorang Inspektur yaitu Inspektur perbendaharaan. d) Staf Pribadi disingkat Spri, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
2.1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Mengingat penelitian ini diarahkan kepada unsur pelaksana pengawasan dan pemeriksaan, maka pembahasan tugas dan tanggung akan difokuskan kepada pejabat setingkat Inspektur bidang, utama dan madya. a) Inspektur Operasi disingkat Irops dijabat seorang Pati TNI bintang satu sebagai pelaksana utama Irjen TNI dalam penyelenggaraan wasrik di bidang pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan kekuatan TNI dan sistem dan metode, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
17
1) menyelenggarakan wasrik terhadap kegiatan Intelijen di jajaran TNI. 2) menyelenggarakan wasrik terhadap perencanaan strategis, pembinaan kesiapsiagaan dan organisasi satuan, penggunaan dan pembangunan kekuatan TNI. 3) menyelenggarakan wasrik terhadap kegiatan latihan siaga di jajaran TNI. 4) menyelenggarakan wasrik terhadap kegiatan teritorial di jajaran TNI. 5) melaporkan hasil pelaksanaan wasrik yang menjadi tugas dan kewajibannya kepada Irjen TNI. 6) Irops dibantu oleh empat orang Inspektur Utama yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen TNI berpangkat Kolonel sebagai berikut: a) Inspektur Utama Intelijen, disingkat Irut Intel. sebagai pembantu dan pelaksana Irops dalam menyusun rencana serta melaksanakan wasrik di bidang pembinaan serta pelaksanaan fungsi Intelijen di Independensi TNI, dalam pelaksanaan tugasnya Irut Intel dibantu dua orang Inspektur Madya (Irdya) berpangkat Letnan kolonel yaitu : Irdya penyelidikan dan Irdya pengamanan dan penggalangan. b) Inspektur Utama Operasi, disingkat Irut Ops. sebagai pembantu dan pelaksana Irops dalam menyusun rencana serta melaksanakan wasrik di bidang pembinaan serta penggunaan kekuatan jajaran TNI, dalam pelaksanaan tugasnya Irut operasi dibantu tiga orang Inspektur Madya (Irdya) berpangkat Letnan Kolonel yaitu: Irdya
18
perencanaan strategis, Irdya kesiapan satuan dan Irdya penggunaan kekuatan. c) Inspektur Utama Latihan, disingkat Irut Lat. sebagai pembantu dan pelaksana Irops dalam menyusun rencana serta melaksanakan wasrik di bidang kegiatan latihan kesiapsiagaan satuan TNI, dalam pelaksanaan tugasnya Irut Lat dibantu dua orang Inspektur Madya berpangkat Letnan Kolonel yaitu Irdya Latihan kesiapsiagaan dan Irdya Latihan gabungan bersama. d) Inspektur Utama Teritorial, disingkat Irut Ter. sebagai pembantu dan pelaksana Irops dalam menyusun rencana serta melaksanakan wasrik di bidang kegiatan teritorial di jajaran TNI, dalam pelaksanaan tugasnya Irut Ter. dibantu dua orang Inspektur Madya berpangkat Letnan Kolonel yaitu : Irdya Bhakti TNI dan Irdya kegiatan teritorial. e) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Irops bertanggung jawab kepada Irjen TNI. b) Inspektur Umum disingkat Irum dijabat oleh seorang Pati TNI berbintang satu sebagai pelaksana utama Irjen TNI dalam penyelenggaraan wasrik di bidang pembangunan dan penggunaan personel TNI serta masalah yang bersifat khusus, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut: 1) menyelenggarakan wasrik terhadap pembangunan dan penggunaan personel TNI.
19
2) menyelenggarakan wasrik pengawasan terhadap pembinaan serta penegakan hukum dalam jajaran TNI. 3) menyelenggarakan wasrik terhadap masalah yang bersifat khusus. 4) melaporkan hasil pelaksanaan wasrik yang menjadi tugas dan kewajibannya kepada Irjen TNI. 5) Irum dibantu tiga orang Inspektur Utama yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen berpangkat Kolonel, sebagai berikut: a) Inspektur Utama bidang Personel, disingkat Irut Pers. sebagai pembantu dan pelaksana Irum dalam menyusun rencana serta melaksanakan wasrik di bidang pembangunan dan penggunaan personel TNI, dalam pelaksanaan tugasnya Irut Pers dibantu dua orang Inspektur Madya berpangkat Letnan Kolonel yaitu Irdya pengembangan personel dan Irdya Penggunaan personel. b) Inspektur Utama bidang Hukum, disingkat Irut Kum. sebagai pembantu dan pelaksana Irum di bidang pembinaan dan penegakan Hukum di jajaran TNI, dalam pelaksanaan tugasnya Irut Kum dibantu dua orang Inspektur Madya berpangkat Letnan Kolonel yaitu Irdya pembinaan hukum dan Irdya penegakan hukum. c) Inspektur Utama bidang Khusus, disingkat Irut Sus. sebagai pembantu dan pelaksana Irum di bidang pengaduan masyarakat dan pengawasan melekat
serta penanganan terhadap masalah yang
bersifat khusus, dalam pelaksanaan tugasnya Irut Sus dibantu dua
20
Inspektur Madya berpangkat Letnan Kolonel yaitu Irdya pengaduan masyarakat dan Irdya pengawasan melekat. c) Inspektur Perbendaharaan disingkat Irben dijabat oleh seorang Pati TNI bintang satu sebagai pelaksana utama Irjen TNI dalam penyelenggaraan wasrik di bidang penyiapan bekal dan penggunaan dukungan logistik, perbendaharaan dan pembangunan materiil dan fasilitas TNI dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut: 1) menyelenggarakan wasrik terhadap penyiapan bekal dan penggunaan dukungan TNI. 2) menyelenggarakan wasrik terhadap pembangunan materiil dan fasilitas TNI. 3) menyelenggarakan wasrik di bidang penganggaran dan pembiayaan TNI. 4) menyelenggarakan
wasrik
di
bidang
pengendalian
administrasi
keuangan TNI. 5) melaporkan hasil pelaksanaan wasrik yang menjadi tugas dan kewajibannya kepada Irjen TNI. 6) Irben dibantu tiga orang Inspektur Utama yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen TNI berpangkat Kolonel, sebagai berikut: a) Inspektur Utama Logistik, disingkat Irut Log. sebagai pembantu dan pelaksana Irben dalam menyusun rencana serta melaksanakan wasrik di bidang penyiapan bekal, pembangunan materiil, dan
21
fasilitas TNI serta penggunaannya, dalam pelaksanaan tugasnya Irut Log dibantu tiga Inspektur Madya berpangkat Letnan Kolonel yaitu Irdya perbendaharaan materiil, Irdya dukungan logistik dan Irdya Inventarisasi kekayaan negara. b) Inspektur Utama Penganggaran dan Pembiayaan, disingkat Irut Garbia. sebagai pembantu dan pelaksana Irben dalam menyusun rencana serta melaksanakan wasrik di bidang penganggaran dan pembiayaan TNI, dalam pelaksanaan tugasnya Irut Garbia dibantu dua orang Inspektur Madya berpangkat Letnan Kolonel yaitu Irdya anggaran rutin dan Irdya anggaran pembangunan. c) Inspektur
Utama
Pengendalian
Administrasi
Keuangan,
disingkat Irut Dalminku. sebagai pembantu dan pelaksana Irben dalam menyusun rencana serta melaksanakan wasrik di bidang pengendalian administrasi keuangan TNI, dalam pelaksanaan tugasnya Irut Dalminku dibantu dua orang Inspektur Madya berpangkat Letnan Kolonel yaitu Irdya pencocokan dan penelitian serta Irdya sistem dan prosedur keuangan.
2.2. Lingkup dan Kegiatan Itjen TNI 2.2.1. Tugas Pokok Itjen TNI bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak dibidang
22
pembinaan
kesiapsiagaan,
penggunaan
dan
pembangunan
kekuatan
serta
perbendaharaan di Independensi TNI.
2.2.2. Fungsi Guna terlaksananya tugas tersebut diatas, Itjen TNI mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: a) menyelenggarakan
wasrik
dibidang
kesiapsiagaan,
penggunaan
dan
pengembangan sistem serta metode. b) menyelenggarakan wasrik dibidang pengembangan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus. c) menyelenggarakan wasrik terhadap jajaran TNI di bidang penyiapan bekal, penggunaan dukungan, perbendaharaan dan pembangunan materiil serta fasilitas TNI. d) melaporkan dan saran tindak lanjut atas segala kekurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam jajaran TNI kepada Panglima TNI. e) melaksanakan Reviu terhadap Laporan Keuangan (LK) dan Reviu terhadap kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2.2.3. Peran Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) badan – badan Inspektorat termasuk didalamnya Inspektorat
23
Jenderal TNI telah mengalami perubahan peran yang semula hanya mengawasi dan memeriksa terhadap kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh unit organisasi namun saat ini, selain peran tersebut juga harus mampu : a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi IP (assurance activities); b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkanefektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi IP (anti corruption activities); dan c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi IP (consulting activities). Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern melalui: a) Audit (Wasrik) , terdiri atas: 1) Audit Kinerja 2) Audit dengan Tujuan Tertentu b) Reviu c) Evaluasi d) Pemantauan e) Kegiatan Pengawasan Lainnya ( Pasal 11 PP No. 60 Tahun 2008 ) Berkaitan dengan peran Inspektorat Jenderal TNI, pada saat Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Itjen Kemhan dan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Ketua KPK juga menyampaikan dalam presentasinya bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Independensi TNI Inspektorat Jenderal
24
TNI memiliki peran yang sangat startegis yaitu sebagai Quality assurance, consulting partner, Catalys maupun early warning system (KPK, Rakorwas : 2014).
2.3. Sumber Daya Manusia Dihadapkan dengan kondisi personel yang ada saat ini, pembahasan sumber daya manusia di Itjen TNI, penulis akan melihat dari dua segi, yaitu kuantitas dan kualitas serta fokus terhadap sumber daya manusia di Itjen TNI yang menduduki jabatan fungsional dalam hal ini Perwira pemeriksa yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Dari aspek kuantitas, Parik Itjen TNI keseluruhan berjumlah 41 orang dengan komposisi kepangkatan Bintang satu 3 orang, Kolonel 10 orang untuk jabatan Inspektur utama, dan Letkol 28 orang untuk jabatan Inspektur madya. Bila ditinjau dari aspek Kompetensi dari jumlah 41 orang parik, yang memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebanyak 32 orang (9 personel belum), sedangkan ditinjau dari jenjang pendidikan karir kemiliteran, yang sudah menjalani pendidikan setingkat Sekolah Staf dan komando (sesko) sejumlah 26 orang dari 41 orang parik. Dan untuk lebih jelasnya akan di gambarkan dalam bentuk tabel yang disusun menurut tingkat pendidikan dan kursus, masa dinas dan usia.
25
Tabel 2.1. Data Personel Parik/Inspektur Menurut Tingkat Pendidikan dan Latihan NO
PANGKAT
JABATAN
JUM LAH
TINGKAT PENDIDIKAN UMUM MILITER SMA
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 3 BINTANG 3 IRJEN TNI BINTANG 2 WAIRJEN TNI BINTANG 1 INSP. BIDANG KOLONEL INSP. UTAMA KOLONEL KABAG LETKOL INSP. MADYA LETKOL KASUBBAG MAYOR ANGGOTA STAF KAPTEN ANGGOTA STAF LETDA/LETTU ANGGOTA STAF BINTARA ANGGOTA STAF TAMTAMA ANGGOTA STAF PNS GOL IV ANGGOTA STAF PNS GOL III ANGGOTA STAF PNS GOL II ANGGOTA STAF PNS GOL I ANGGOTA STAF JUMLAH Sumber : Data Itjen TNI Periode Oktober 2014
4 1 1 3 11 3 19 7 6 9 2 24 23 30 18 1 158
5 1 1 2 3 6 2 1 7 2 24 23 25 16 1
SARJ ANA 6 1 8 3 13 5 5 2 5 2 -
NON SESKO 7 13 3 6 -
DIKLAT
SES KO 8 1 1 3 11 3 6 4 -
KET
FUNGSION AL 9 3 9 3 19 4 4 -
Tabel 2.2. Data Personel Parik/Inspektur Menurut Usia dan Umur USIA NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PANGKAT 2 BINTANG 3 BINTANG 2 BINTANG 1 KOLONEL KOLONEL LETKOL LETKOL MAYOR KAPTEN LETDA/LETTU BINTARA TAMTAMA PNS GOL IV PNS GOL III PNS GOL II PNS GOL I JUMLAH
JABATAN 3 IRJEN TNI WAIRJEN TNI INSP. BIDANG INSP. UTAMAD KABAG INSP. MADYA KASUBBAG ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF
Sumber : Data Itjen TNI Periode Oktober 2014
JUMLAH 4 1 1 3 11 3 19 7 6 11 1 24 23 30 18 1 159
KET 40 – 50 5
50 – 60 6
2 1 9 5 5 7 1 4 12 7 -
1 1 3 9 2 10 2 1 4 2 15 8 1
7
10
26
Tabel 2.3. Data Personel Parik/Inspektur Menurut Masa Dinas Di Inspektorat MASA DINAS NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PANGKAT 2 BINTANG 3 BINTANG 2 BINTANG 1 KOLONEL KOLONEL LETKOL LETKOL MAYOR KAPTEN LETDA/LETTU BINTARA TAMTAMA PNS GOL IV PNS GOL III PNS GOL II PNS GOL I JUMLAH
JABATAN
JUMLAH
3 IRJEN TNI WAIRJEN TNI INSP. BIDANG INSP. UTAMAD KABAG INSP. MADYA KASUBBAG ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF ANGGOTA STAF
4 1 1 3 11 3 19 7 6 9 2 24 23 30 18 1 158
KET 0–5 5 1 3 9 1 9 6 4 13 15 -
5 – 10 6 1 2 2 8 1 2 11 8 30 18 1
7
Sumber : Data Itjen TNI Periode Oktober Tahun 2014
2.4. Tantangan Tugas Sejalan dengan tekad pemerintah maka saat ini bangsa indonesia sedang melaksanakan reformasi birokrasi di semua sektor, tuntutan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan juga semakin besar. Seluruh Kementerian dan Lembaga dituntut harus merespon tuntutan tersebut melalui peningkatan peran dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berada di Kementerian maupun lembaganya masing-masing termasuk di dalamnya institusi TNI yang mana fungsi tersebut dilaksanakan secara fungsional oleh Itjen TNI. Pada saat ini seluruh Lembaga APIP baik yang berada di Kementerian maupun Lembaga sudah menjadi salah satu sasaran dan obyek
27
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI khususnya pemeriksaan kinerja kementerian dan lembaga. Atas dasar itu tuntutan bagi APIP dalam hal ini perwira pemeriksa agar memiliki profesionalisme yang tinggi sudah menjadi suatu keharusan dan tidak dapat ditunda lagi sehingga mampu menjawab tantangan tugas di lapangan. Dengan demikian dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan baik secara organisasi maupun personal guna meningkatkan kinerja baik melalui peningkatan kompetensi, indepedensi kerja terhadap personal sehingga diharapkan kinerja institusi TNI dapat berjalan lebih baik sesuai dengan arah dan tuntutan tugas. Tugas dan tanggung jawab Itjen TNI sebagai pengawas internal di Independensi TNI setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah mengalami perubahan peran dan fungsi dimana yang semula hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan guna menemukan kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh satuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi yang menghasilkan jangka pendek (Watchdog), namun saat ini peran dan tugas tersebut semakin luas dan kompleks, karena memiliki tiga tugas dan peran utama yaitu : (1) sebagai penjamin kualitas (quality assurance) artinya perwira pemeriksa mampu memberikan jaminan kepada unit organisasi bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai ketentuan, (2) sebagai penyedia informasi (consulting partner) artinya perwira pemeriksa mampu menyediakan informasi bagi manajemen unit organisasi dalam rangka pengambilan keputusan untuk perbaikan serta (3) sebagai fasilitator (Catalish), artinya perwira pemeriksa mampu menjadi fasilitator bagi manajemen
28
dalam menentukan kecukupan pengendalian, mengidentifikasi risiko, membuat rencana tindakan, dan mencegah terjadinya korupsi/penyimpangan
2.5. Proses/Kegiatan Fungsi Inspektorat Jenderal TNI Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal TNI sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi manajemen bidang pengawasan, melaksanakan kegiatan antara lain : a) Melaksanakan wasrik kinerja/operasional terhadap satuan kerja yang ada di Independensi TNI baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU kegiatan wasrik kinerja dilakukan setiap triwulan, atau empat kali dalam setahun, adapun sasaran dari pengawasan adalah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi/satker telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. b) Melaksanakan wasrik dengan tujuan tertentu sesuai Perintah Panglima TNI yang meliputi wasrik ketaatan dan wasrik investigasi. Kegiatan wasrik dengan tujuan tertentu dilaksanakan hanya bersifat urgent atau sewaktuwaktu, atas dasar temuan dari wasrik kinerja maupun berdasarkan laporan dari pihak tertentu dimana diduga telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran pidana.
29
c) Melaksanakan wasrik terhadap kinerja atas pertahanan (Athan) di luar negeri. Kegiatan wasrik kinerja terhadap Athan, baik sasaran maupun waktu pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan wasrik kinerja terhadap satker lainnya yaitu dilaksanakan satu kali setiap triwulan atau empat kali dalam setahun. d) Melaksanakan Reviu terhadap Laporan Keuangan (LK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) satker yang ada di Independensi TNI. Kegiatan Reviu merupakan kegiatan wasrik yang diarahkan untuk mengetahui apakah kegiatan satker dalam hal penyusunan laporan keuangan maupun penyusunan rencana kerja anggaran sudah sesuai dengan ketentuan, kalaupun ada ditemukan adanya ketidaksesuaian, satker yang diperiksa mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya.
