8
BAB II DISKRIPSI INSPEKTORAT JENDERAL TNI
2.1.
Sejarah Inspektorat Jenderal TNI 2.1.1. Struktur Organisasi Organisasi Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dalam susunan organisasi TNI Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia disingkat Itjen TNI, merupakan Badan Staf dan Pelaksana
Utama
Pengawasan serta Pemeriksaan di Tingkat Mabes TNI, yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Sebagai penjabaran dari Keputusan Presiden RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan organaisasi TNI, Panglima TNI telah menerbitkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/4/VIII/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Inspektorat Jenderal TNI. Dari uraian di atas dapat digambarkan Struktur Organisasi Itjen TNI adalah sebagai berikut:
IRJEN
9
WAIRJEN
Unsur pimpinan
SEKRETARIS
KABAG RENPROGAR
SESPRI
WAIRJ EN
KABAG UMUM
KABAG ANEV
Unsur pembantu pimpinan
IROPS
IRUT IRUT RENPROG INTEL OPS
IRBEN
IRUT LAT
IRUT TER
IRUT LOG
IRUT GARBIA
IRUT DALMINKU
AR IRDYA IRDYA
IRDYA
IRDYA
IRDYA
IRDYA
IRDYA
IRDYA IRDYA
IRDYA
IRDYA
IRDYA
IRDYA
IRDYA
IRUM IRUT PERS
IRUT KUM IRDYA
IRDYA
IRUT SUS IRDYA
IRDYA
Unsur pelaksana pengawasan dan pemeriksaan
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Itjen TNI Sumber :Organisasi Tugas Itjen TNI:2004
Tabel 2.1 Rekapitulasi Data Personel Itjen TNI Periode Agustus 2015 Status
Jumlah
Keterangan
10
TNI Pati
5
Bintang Satu, 3 Bintang Dua, 1 Bintang Tiga, 1
Pamen
46
Kolonel, 14 Letkol, 28 Mayor, 4
Pama
12
Kapten, 9 Lettu, 3
Bintara
24
Serma, 6 Serka, 8 Sertu, 5 Serda, 5
Tamtama
18
Kopda, 9 Praka, 6 Pratu, 3
Sub Total
105
PNS Golongan III
29
III/d, 2 III/c, 4 III/b, 17 III/a, 6
Golongan II
18
II/d, 2 II/c, 4 II/b, 1 II/a, 6
Golongan I
1
I/d, 1
11
Sub Total
Sumber : Data Itjen TNI 2015.
2.1.2. Tugas dan Kewajiban Mengingat penelitian ini diarahkan kepada unsur pelaksana wasrik, maka pembahasan tugas dan tanggung jawab akan difokuskan kepada pejabat setingkat Inspektur Bidang, Inspektur Utama dan Inspektur Madya yang berkualifikasi Auditor. a) Inspektur Operasi disingkat Irops dijabat seorang Pati TNI bintang satu sebagai pelaksana utama Irjen TNI dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut: 1) menyelenggarakan wasrik terhadap kegiatan Intelijen di jajaran TNI; 2) menyelenggarakan wasrik terhadap perencanaan strategis, pembinaan kesiapsiagaan dan organisasi satuan, penggunaan dan pembangunan kekuatan TNI; 3) menyelenggarakan wasrik terhadap kegiatan latihan siaga di jajaran TNI; 4) menyelenggrakan wasrik terhadap kegiatan teritorial di jajaran TNI; 5) melaporkan hasil pelaksanaan wasrik yang menjadi tugas dan kewajibannya kepada Irjen TNI; dan
12
6) Irops dibantu oleh empat orang Inspektur Utama yang berpangkat Kolonel dan sembilan orang Inspektur Madya yang berpangkat Letnan Kolonel. b) Inspektur Umum disingkat Irum dijabat oleh seorang Pati TNI berbintang satu dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut: 1)
menyelenggarakan wasrik terhadap pembangunan dan penggunaan personel TNI;
2)
menyelenggarakan wasrik pengawasan terhadap pembinaan serta penegakan hukum dalam jajaran TNI;
3)
menyelenggarakan wasrik terhadap masalah yang bersifat khusus;
4)
melaporkan hasil pelaksanaan wasrik yang menjadi tugas dan kewajibannya kepada Irjen TNI;dan
5)
Irum dibantu tiga orang Inspektur Utama yang berpangkat Kolonel dan enam orang Inspektur Madya berpangkat Letnan Kolonel.
c) Inspektur Perbendaharaan disingkat Irben dijabat oleh seorang Pati TNI bintang satu dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut: 1)
menyelenggarakan wasrik terhadap penyiapan bekal dan penggunaan dukungan TNI;
2)
menyelenggarakan wasrik terhadap pembangunan materiil dan fasilitas TNI;
3)
menyelenggarakan wasrik di bidang penganggaran dan pembiayaan TNI;
13
4)
menyelenggarakan
wasrik
di
bidang
pengendalian
administrasi keuangan TNI; 5)
melaporkan hasil pelaksanaan wasrik yang menjadi tugas dan kewajibannya kepada Irjen TNI;dan
6)
Irben dibantu tiga orang Inspektur Utama berpangkat Kolonel dan tujuh orang Inspektur Madya berpangkat Letnan Kolonel.
2.2.
Lingkup tugas dan fungsi Itjen TNI 2.2.1. Lingkup Tugas Itjen TNI bertugas menyelenggarakan wasrik terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak dibidang pembinaan kesiapsiagaan,
penggunaan
dan
pembangunan
kekuatan
serta
perbendaharaan di Lingkungan TNI.
2.2.2. Fungsi Guna terlaksananya lingkup tugas tersebut diatas, Itjen TNI mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: a)
menyelenggarakan
wasrik
dibidang
kesiapsiagaan,
penggunaan dan pengembangan sistem serta methode; b)
menyelenggarakan wasrik dibidang pengembangan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus;
c)
menyelenggarakan wasrik terhadap jajaran TNI dibidang penyiapan bekal, penggunaan dukungan, perbendaharaan dan pembangunan materiil serta fasilitas TNI;
14
d)
melaporkan dan saran tindak lanjut atas segala kekurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam jajaran TNI kepada Panglima TNI;
e)
melaksanakan Reviu terhadap Laporan Keuangan(LK), Reviu terhadap kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Laporan Kinerja(LAKIP) serta melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi dilingkungan TNI; dan
f)
melaksanakan
koordinasi
dan
pendampingan
terhadap
kegiatan Wasrik eksternal seperti BPK RI, Kemhan dan Menpan RB.
2.2.3. Peran Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) badan-badan Inspektorat termasuk didalamnya Itjen TNI telah mengalami perubahan peran yang semula hanya mengawasi dan memeriksa terhadap kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh unit organisasi (watchdog), namun saat ini juga dituntut untuk mampu : a)
memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities);
15
b)
memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan
c)
memelihara
dan
meningkatkan
kualitas
tata
kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi IP (consulting activities). Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern melalui: a)
audit (Wasrik), yang terdiri Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu;
b)
reviu;
c)
evaluasi;
d)
pemantauan;dan
e)
kegiatan Pengawasan Lainnya
(Pasal 11 PP No. 60 Tahun 2008) Berkaitan dengan peran Inspektorat Jenderal TNI, pada saat Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Itjen Kemhan dan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Ketua KPK juga menyampaikan dalam presentasinya bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di lingkungan TNI Inspektorat Jenderal TNI memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai Quality assurance, consulting partner, Catalys maupun early warning system (KPK, Rakorwas TNI dan Kemhan:2014).
2.3.
Sumber daya
16
Terkait dengan penelitian ini, pembahasan sumber daya manusia di Itjen TNI, penulis melihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas serta fokus terhadap sumber daya manusia di
Itjen TNI yang menduduki jabatan
fungsional/Auditor dalam hal ini Parik yang bertugas melakukan wasrik mupun Reviu. Dari aspek kuantitas, Parik Itjen TNI sejumlah 41 orang sedangkan dari aspek kualitas dititikberatkan pada tingkat pendidikan dan pelatihan Parik, baik pendidikan
yang
bersifat
formal
(umum
dan
militer)
maupun
non
formal/spesialisasi/pelatihan.
2.4.
Tantangan Tugas Sejak bergulirnya Reformasi yang dimulai pada bulan Mei 1998,
Pemerintah RI secara serius dan sungguh-sungguh bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tekad itu ditandai dengan lahirnya UU RI No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, diterbitkannya Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dikeluarkannya Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 tahun 2010 tentang ROAD MAP RB 2010-2014. Seiring berkembangnya Reformasi birokrasi, tuntutan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pemerintahan juga semakin besar. Seluruh Kementerian dan Lembaga termasuk didalamnya TNI perlu merespon tuntutan tersebut melalui peningkatan kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), untuk di lingkungan TNI yaitu Itjen TNI.
17
2.5.
Proses/Kegiatan Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan. Sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi manajemen bidang
pengawasan, Itjen TNI melaksanakan serangkaian kegiatan antara lain : a)
melaksanakan wasrik kinerja/operasional terhadap satuan kerja yang ada dilingkungan TNI baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU. Kegiatan wasrik kinerja dilakukan setiap triwulan, atau empat kali dalam setahun;
b)
melaksanakan wasrik dengan tujuan tertentu sesuai perintah Panglima TNI yang meliputi wasrik ketaatan dan wasrik investigasi. Kegiatan wasrik dengan tujuan tertentu dilaksanakan hanya bersifat urgen atau sewaktu-waktu, atas dasar temuan dari wasrik kinerja maupun berdasarkan laporan dari pihak tertentu dimana diduga telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran pidana;
c)
melaksanakan wasrik terhadap kinerja atase pertahanan (Athan) diluar negeri. Dimana baik sasaran maupun waktu pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan wasrik kinerja terhadap saker lainnya, yaitu dilaksanakan satu kali setiap triwulan atau empat kali dalam setahun; dan
d)
melaksanakan Reviu terhadap Laporan Keuangan (LK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) satker dilingkungan TNI, yang diarahkan untuk mengetahui apakah kegiatan satker dalam hal penyusunan laporan keuangan maupun penyusunan rencana kerja anggaran sudah sesuai dengan ketentuan.
