BAB II DISKRIPSI ORGANISASI

BAB II DISKRIPSI ORGANISASI

2.1.

Sejarah Organisasi Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kadaulatan rakyat yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (UU. No. 8 Tahun 2012). Agar azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pelaksanaan Pemilu tercapai maka dibutuhkan lembaga pengawas Pemilu. Pemilihan Umum pertama kali dilaksanakan oleh Indonesia pada tahun 1955. Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982. Pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) pada Pemilu 1982 dilatari protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Maka, terbitlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, demi memenuhi tuntutan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia yang menjadi 8

http://digilib.mercubuana.ac.id/

kontestan Pemilu kala itu selain Golongan Karya. Pemerintah saat itu setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu. Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) (www.bawaslu.go.id). Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat Undangundang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Undang-undang tersebut menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Perubahan terhadap lembaga pengawas pemilu kembali dilakukan melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Selain lembaga pengawas Pemilu, terdapat lembaga penyelenggara pemilu lain yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki tugas dan kewenangan menyelenggarakan tahapan Pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, pasal 69, ayat (3), menyebutkan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat ad hoc dan pada pasal 70 disebutkan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama


penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. 2.2. Struktur Organisasi Berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, kedudukan, susunan, dan keanggotaan lembaga pengawas Pemilu diatur sebagai berikut : 1. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. 2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. 4. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan. 5. Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan. 6. Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu juga menyatakan, dalam menjalankan tugas pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya Bawaslu Republik Indonesia memberikan laporan pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sementara Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu Republik Indonesia dan Panwaslu Kabupaten/Kota

bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi. Untuk

mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Bawaslu yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Di tingkat provinsi, untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang


Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Sekretariat

Bawaslu

Provinsi

dan

sekretariat

Panwaslu

Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala sekretariat. Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi dan kepala sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mengatur tugas, Sekretariat Bawaslu Provinsi adalah menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi; b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi; dan c. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi. Dalam pasal 82 disebutkan Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yakni: a. Subbagian Administrasi, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata


laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal; b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik c. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Antar Lembaga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga. Di tingkat kabupaten/kota, anggota Panitia Pengawas Pemilu dibantu Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, (Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013). Dalam gambar 2.1. dapat dilihat bagan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi.


Pleno

Anggota Bawaslu Provinsi Alat Kelengkapan :  Divisi Pengawasan  Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran  Divisi SDM dan Umum

Kepala Sekretariat

Tim Asistensi

Ka. Subbagian

Ka. Subbagian

Ka. Subbagian

Pelaksana/Staf Gambar 2.1. Bagan Stuktur Organisasi Bawaslu Provinsi Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas dapat dijelaskan, pleno merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan, mengingat anggota bawaslu bersifat kolektif kolegial. Bawaslu Provinsi dipimpin seorang ketua merangkap anggota. Terdapat 3 (tiga) alat kelengkapan yakni Divisi Pengawasan, Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, serta Divisi SDM dan Umum yang masingmasing divisi tersebut diketuai oleh anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Anggota Badan Pengawas Pemilu dibantu Kepala Sekretariat yang membawahi 3


(tiga) sub bagian, yakni Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu, Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Antar Lembaga, dan Subbagian Administrasi. Sementara bagan struktur organisasi di Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini.

Pleno

Anggota Panwaslu Alat Kelengkapan

1. Divisi Pengawasan 2. Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran 3. Divisi SDM dan Umum Kepala Sekretariat

Pelaksana/Staf

Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi Panwaslu Didasarkan pada gambar di atas dapat dijelaskan, pleno merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di lembaga Panitia Pengawas Pemilu. Ketua Panwaslu merangkap anggota dan bersifat kolektif kolegial. Terdapat pula alat kelengkapan yang terdiri dari Divisi Pengawasan, Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, serta Divisi SDM dan Umum yang mash-masing diketuai oleh


anggota Panwaslu. Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Pengawas Pemilu dibantu Kepala Sekretariat dan staf pelaksana. 2.3. Lingkup dan Bidang Pekerjaan Lembaga Pengawas Pemilu terdiri dari, Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat provinsi terdapat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 2.4. Kegiatan Organisasi Menurut Pasal 77, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pemilu ; Ayat (1) tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah; a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi : 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;


3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota; 4. Penetapan calon bupati/walikota; 5. Pelaksanaan kampanye; 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota; b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana; d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan


rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya

tahapan

penyelenggaraan

Pemilu

oleh

Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota; g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung; h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (2), dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota dapat: a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. Selain tugas dan kewenangan, Panwaslu Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk ; a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;


c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2.5.

Sumber Daya Organisasi Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pemilu, keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Dalam ayat 2 (dua) pasal tersebut disebutkan bahwa jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang; Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang, Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain/kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS. Tabel 2.3. di bawah ini memuat

jumlah

pengawas

Pemilu

di

kabupaten/kota,

desa/kelurahan se Provinsi Banten.


kecamatan

dan

Tabel 2.3. Jumlah Pengawas Pemilu Lingkup Pengawasan

Jumlah

Jumlah Pengawas

Total Pengawas

Kabupaten/kota

8

3

24

Kecamatan

155

3

465

Desa/Kelurahan

1551

1-5

3.761

Sumber : Bawaslu Provinsi Banten 2014

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten sebanyak 8 kabupaten/kota dengan jumlah pengawas masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga total pengawas kabupaten/kota se Provinsi Banten sebanyak 24 orang. Sementara jumlah kecamatan di Provinsi Banten sebanyak 155 kecamatan dengan jumlah pengawas di masing-masing kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang maka total jumlah pengawas kecamatan se Provinsi Banaten sejumlah 465 orang. Sedangkan pengawas pemilu lapaangan totalnya mencapai 3.761 Orang, tersebar di 1551 desa/kelurahan. Jika ditotal secara keseluruhan, jumlah pengawas pemilu mulai provinsi sampai desa/kelurahan di Provinsi Banten adalah sebanyak 4.253 orang.


BAB II DISKRIPSI ORGANISASI

Recommend Documents