BAB II DESKRIPSI ORGANISASI
2.1
Sejarah Organisasi Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Kota Jakarta Selatan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionaldan Kantor Pertanahan. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Visi Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah
menjadikan kantor pertanahan yang memberikan pelayanan dan memiliki data pertanahan yang lengkap, akurat, mudah dan pasti. Misi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah membangun database pertanahan spasial dan
13
14
tekstual dengan melaksanakan validasi data secara sistematik dan sporadik, melaksanakan beberapa kegiatan pelayanan sekaligus untuk menghemat waktu dan biaya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan penyelesaian sengketa dengan mediasi dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Visi dan Misi tersebut diharapkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan mampu melakukan perubahan budaya kerja aparatur yang mencakup perubahan pola pikir (mindset), nilai-nilai (values), perilaku maupun cara kerja (culture birokrasi) terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang pertanahan.
2.2
Lingkup dan Bidang Usaha
2.2.1. Tugas dan Fungsi Pokok Organisasi Tugas dan fungsi Pokok Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yaitu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Kantor Pertanahan mempunyai tugas : (1)
Penyusunan rencana, program dan pengangguran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan.
(2)
Pelayanan perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan.
15
(3)
Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran, pengukuran dan pemetaan bidang pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah.
(4)
Pelaksanaan penatagunaan tanah, landrefom, konsolisasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau – pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
(5)
Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data, pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah.
(6)
Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
(7)
Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan.
(8)
Pengkoordinasian pemangku kepentingan kepentingan pengguna tanah.
(9)
Pengelolaan
sistem
informasi
Manajemen
Pertanahan
Nasional
(SIMTANAS ). (10) Pemberian penerangan dan informasi
pertanahan kepada masyarakat,
pemerintah dan swasta. (11) Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan. (12) Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan. (13) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kepala Kantor sebagai pemimpin pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi
16
Jakarta Selatan mempunyai peran yang sangat penting untuk membawa keberhasilan suatu organisasi. Tugas Kepala Kantor tidak hanya merencanakan dan mengevaluasi, tetapi mampu memberikan arahan dan mempengaruhi bawahan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja bawahan demi tercapai pelayanan yang berkualitas dan berazaskan keadilan yang dapat diakses secara mudah, murah, cepat dan memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan dan mampu menyelesaikan masalahmasalah pertanahan yang kompleks mulai konflik, sengketa dan perkara yang terjadi di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab seorang Kepala Kantor.
2.2.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal BPN di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN melalui Kepala Kanwil BPN, sedangkan ayat (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan sesuai Pasal 32 terdiri dari : Subbagian Tata Usaha, Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Seksi Pengendaliaan dan Pemberdayaan dan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.
17
2.3.
Sumber Daya Jumlah pegawai di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
sebanyak 93 pegawai dengan kriteria sebagai berikut : 2.3.1. Berdasarkan Pendidikan Pendidikan terakhir mempengaruhi kemampuan, wawasan dan tingkat kepercayaan diri dalam melaksanakan pekerjaannya karena pendidikan sangat penting guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai. Menurut Robbins dan Judge (2008:57) kemampuan (ability) adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Pegawai dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung mampu bekerja dengan tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Komposisi pegawai berdasarkan aspek pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel II.1
Tabel II.1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO
Pendidikan
Jumlah
Prosentase
(Orang)
1
S-2/Master/Pascasarjana
5
5.37%
2
D-4/S-1/Graduate
38
40.86%
2
D-3
5
5.37%
4
D-1
6
6.45%
5
SLTA
38
40.86%
6
SLTP
1
1.07%
93
100%
JUMLAH
Sumber : Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan (data diolah) Tahun 2013
18
Berdasarkan Tabel II.1 di atas menunjukan bahwa mayoritas pegawai berlatar belakang pendidikan D-4/S-1/Graduate sebanyak 38 orang atau setara 40.86%
dan
lulusan
40.86%, kemudian
SLTA
sebanyak
38
orang
atau
setara
dengan
D-1 sebanyak 6 orang atau setara dengan 6.45%, D-3
sebanyak 5 orang atau setara 5.37% dan S2 sebanyak 5 orang atau setara dengan 5.37%, paling sedikit adalah lulusan SLTP sebanyak 1 orang atau setara dengan 1.07%. Data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah pendidikan D-4/S-1/Graduate sebanyak 38 orang atau setara 40.86% dan lulusan SLTA sebanyak 38 orang atau setara dengan 40.86%, artinya artinya tingkat pendidikan terakhir yang paling dominan pegawai Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah berpendidikan D-4/S-1/Graduate dan SLTA, dengan lulusan pendidikan terakhir D-4/S-1/Graduate diharapkan Pegawai mampu bekerja dengan tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang lebih tinggi, untuk pegawai dengan pendidikan terakhir SLTA dengan pelatihan dan pengembangan yang tepat maka pegawai dengan lulusan SLTA mampu bekerja sesuai dengan bidangnya dan dapat meningkatkan kinerjanya.
19
2.3.1. Berdasarkan Area Kerja atau Bidang Pekerjaan Tabel II.2 Data Pegawai Berdasarkan Bidang Pekerjaan No.
Area Kerja
Jumlah
Prosentase
18.28% TU 17 16.13% SP & P 15 40.86% HTPT 38 17.20% P & PP 16 3.23% P & PM 3 4.30% PPSKP 4 100% JML 93 Sumber : Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan (data diolah)Tahun 2013 1 2 3 4 5 6
Berdasarkan Tabel II.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak pada bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) yaitu sebanyak 38 Pegawai atau setara dengan 40.86%, kemudian Tata Usaha sebanyak 17 Pegawai atau setara dengan 18.28%, Pengaturan dan Penataan Pertanahan sebanyak 16 Pegawai atau setara dengan 16.13%, Pengajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan sebanyak 4 Pegawai atau setara 4.30%, dan Pegawai yang paling sedikit terdapat pada bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 3 Pegawai atau sebanyak 3.23%. Dari tabel diatas disimpulkan bahwa jumlah pegawai terbanyak pada bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebanyak 38 Pegawai atau 40.86% artinya distribusi pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak merata, pegawai dengan jumlah terbanyak pada bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT), hal tersebut
dikarenakan bidang HTPT
mempunyai tugas lebih banyak dibanding bidang lain.
20
2.3.1. Berdasarkan Masa Kerja Masa kerja merupakan lamanya seseorang pegawai bekerja pada sebuah organisasi. Usia mempengaruhi ketahanan dan produktivitas kerja. Komposisi pegawai berdasarkan aspek pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel II.3
Tabel II.3 Data Pegawai Berdasarkan Masa Kerja NO
Masa Kerja
Jumlah
Prosentase 36.56% 1 ≤5 34 24.73% 2 6 – 10 23 12.90% 3 11 – 15 12 11.82% 4 16 – 20 11 13.97% 5 > 20 13 100% Jumlah 93 Sumber : Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan (data diolah)Tahun 2013 Dari tabel II.3 menunjukan bahwa pegawai dengan jumlah terbanyak memiliki masa kerja kurang dari lima tahun sebanyak 34 pegawai atau setara 36.56%, kemudian 6-10 tahun sebanyak 23 pegawai atau setara dengan 24.73%, lebih dari 20 tahun sebanyak 13 pegawai atau 13.97%, pegawai dengan masa kerja antara 11-15 tahun sebanyak 12 Pegawai atau setara 12.90%, dan jumlah pegawai yang paling sedikit adalah masa kerja 16-20 tahun sebanyak 11 Pegawai atau setara 11.82%.
2.4. Tantangan Bisnis BPN RI merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kewenangan tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik, baik pelayanan kepada masyarakat, badan hukum swasta, sosial ataupun keagamaan serta institusi
21
pemerintah. Sebagai pelayan publik Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan perubahan kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan pertanahan dapat diakses secara mudah, murah, cepat dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Perubahan tersebut salah satunya dengan melaksanakan inovasi-inovasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan inovasi layanan pertanahan yaitu untuk memberikan layanan lebih baik (layanan prima) kepada masyarakat/badan hukum serta stakeholder, baik mengenai persyaratan, prosedur, waktu maupun biaya layanan, serta terwujudnya transfaransi dan akuntabilitas layanan pertanahan. Inovasi tersebut antara lain Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), layanan jemput bola atau Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah/LARASITA (mobile service) dan one day service (pelayanan satu hari selesai). Inovasi pelayanan tersebut diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat/badan hukum pengguna layanan di bidang pertanahan dan mampu memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Inovasi pelayanan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan antara lain : a. Layanan Geoservice Peta Tematik Pertanahan merupakan layanan web yang khusus mendukung akses ke data peta tematik pertanahan, mencari strategi dalam jaringan data yang tersedia da nmemfasilitasi presentasi data peta (WMS/Web Map Service, WFS/Web Feature Service dan WCS/Web Coverage Service), menawarkan analisis fungsi pendekatan untuk data peta tematik pertanahan. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Pelayanan cek plot sporadik, Penggabungan arsip buku tanah dan suratukur,
Validasi data spasial: peta
22
pendaftaran/bidang tanah, peta dasar/jaringan jalan, sungai dll, peta PBB, dan petatematik, integrasi data tekstual dan spasial. b. LARASITA LARASITA merupakan layanan pertanahan bergerak (mobile land service) yang bersifat pro aktif atau "jemput bola" ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan inovatif, kelahiran LARASITA dilandasi keinginan pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dari balik meja kantor tanpa membuka diri terhadap interaksi masyarakat yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama pengelolaan pertanahan. Larasita tidak hanya untuk memberikan layanan administratif pertanahan, tetapi juga melakukan penyiapan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria, mendampingi dan memberdayakan masyarakat dalam konteks pertanahan,
melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar,
melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah, memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan, menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. c. Inovasi layanan lain yang diberikan yaitu dengan memberi kemudahan pelayanan dengan penerimaan permohonan kombinasi, system antrian elektronik, informasi melalui kios-K, informasi melalui running text.
23
Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu dengan mengadakan pelatihan service experiencing dan kegiatan out bond, serta melaksanakan assessment kompetensi dengan tujuan untuk mengukur kompetensi pegawai dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang efektif yang perlu diberikan pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
