BAB II DESKRIPSI ORGANISASI 2.1. Sejarah Singkat Organisasi Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Wilayah Kota dan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki delapan kecamatan yaitu: Kalideres, Cengkareng, Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah, Grogol Petamburan, Tambora, dan Taman Sari. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota. Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut : (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelayanan
publik,
dan
pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.
14
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat
Desa/Kelurahan.
Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Namun Rancangan Perda tentang
pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.
2.2. Lingkup dan Bidang Usaha 2.2.1. Lingkup Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat Jakarta Barat adalah salah satu dari 5 kota administrasi di DKI Jakarta. Secara administratif terbagi menjadi 8 kecamatan dan 56 kelurahan. Kota administrasi Jakarta Barat di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Jakarta Utara, sebelah selatan dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan sebelah timur dengan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 2.1, dimana kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Cengkareng dan yang paling kecil adalah Kecamatan Taman Sari.
15
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Tabel 2.1. Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kecamatan No 1 Kebon Jeruk 2 Kembangan 3 Cengkareng 4 Kalideres 5 Grogol Petamburan 6 Palmerah 7 Tambora 8 Taman Sari Sumber : Jakarta Barat dalam Angka ( Tahun 2014)
Luas Wilayah 17,51 Km 24,93 Km 27,93 Km 27,39 Km 11,29 Km 7,54 Km 5,49 Km 4,37 Km
2.2.2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Kecamatan Provinsi DKI Jakarta CAMAT SEKRETARIS CAMAT
WAKIL CAMAT
KASUBAG PERENCANAAN& ANGGARAN
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN& TRAMTIB
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI & KESRA
KASUBAG UMUM
KASUBAG KEUANGAN
KEPALA SEKSI PRASARANA&S ARANA
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Provinsi DKI Jakarta Sumber: Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 248 Tahun 2014 Gambar
struktur organisasi di atas menggambarkan uraian tugas
kecamatan, kepala kantor adalah camat, dibantu oleh wakil camat dan sekretaris kecamatan.
Sekretaris Kecamatan membawahi 3 kasubag yaitu kasubag
perencanaan dan anggaran, kasubag keuangan dan kasubag umum, dan kepala seksi sebanyak 3 orang yaitu kasi pemerintahan dan ketentraman ketertiban, kasi pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kasi prasarana dan sarana yang berada langsung di bawah koordinasi camat dan wakil camat.
16
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2.2.3. Bidang Usaha Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 248 Tahun 2014,
pasal 3,
disebutkan bahwa (1). Kecamatan mempunyai
melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
tugas
yang dilimpahkan
Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan
daerah di
wilayah kecamatan. (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan menyelenggarakan fungsi : a). Penyusunan rencana strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kecamatan; b). Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen anggaran kecamatan; c). Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
d).
Pengoordinasian
upaya
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum; e). Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
f). Pengoordinasian pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum; g). Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; h). Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; i). Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan; j). Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran
Satuan Kerja sektor dan kelurahan di
wilayah Kecamatan; k). Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan operasional tugas satuan kerja sektor dan kelurahan di wilayah kecamatan; l). Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum; m) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, perawatan prasarana dan sarana kerja kecamatan; n). Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang
17
http://digilib.mercubuana.ac.id/
kecamatan; o). Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kecamatan; p) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi kecamatan; dan q) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Sejak dibentuknya Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan pada bulan Januari 2015, pelayanan masyarakat yang masih menjadi kewenangan Camat adalah pelayanan administrasi di bidang pertanahan, perkawinan, kependudukan dan pencatatan sipil. 2.3. Sumber Daya Tabel 2.2. Data Kepegawaian No.
Kecamatan
Golongan I II
III
Pendidikan IV SD SLTP SLTA
D3 S1
S2
Jumlah
1. Kebon Jeruk
-
3
19
1
-
-
1
3
17
2
23
2. Kembangan
-
2
19
1
-
-
-
1
20
1
22
3. Cengkareng
-
4
16
1
-
-
-
4
15
2
21
4. Kalideres
-
4
16
2
-
-
-
4
16
2
22
5. Gropet
-
3
17
1
-
-
-
3
16
2
21
6. Palmerah
-
3
19
2
-
-
-
3
18
3
24
7. Tambora
-
3
13
1
-
-
-
3
10
4
17
8. Taman Sari
-
3
15
1
-
-
-
3
15
1
19
Jumlah
-
25
134 10
-
-
1
24
127 17
169
Sumber : Kantor Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat Tabel 2.2. menggambarkan jumlah pegawai sebanyak 169 orang, dimana sebagian besar berpendidikan tinggi dan mempunyai pangkat yang tinggi. Tingkat pendidikan tinggi mulai dari D3 sampai S2 sebanyak 168 orang (99 %), dan hanya 1 orang (1 %) yang berpendidikan rendah. Pegawai dengan golongan/ pangkat III dan IV sebanyak 144 orang (85%) dan golongan II sebanyak 25 orang (15%).
18
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Tabel 2.3. Formasi Jabatan Pada Kecamatan Provinsi DKI Jakarta No. 1. 2. 3. 4.
Jabatan Struktural Camat Wakil Camat Sekretaris Camat Kasubag Umum
No.
Jabatan Fungsional Umum
1. 2. 3. 4. 5.
Pengelolaan / Pengurus Barang Pengadministrasian Umum Penyiap Berkas 5. Kasubag Perencanaan dan Pengolahan Data Perencanaan dan Anggaran anggaran Pengadministrasian Perencanaan dan anggaran 6. Kasubag Keuangan 6. Bendaharawan 7. Verifikasi 8. Pengolahan Data Keuangan 7. Kasi Pemerintahan , 9. Pengolahan Data Pemerintah, Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Ketertiban 10. Pengadministrasi Pemerintah, ketentraman dan ketertiban 8. Kasi Pemberdayaan 11. Pengolahan Data Pemberdayaan Ekonomi dan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat 12. Pengadministrasi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 9. Kasi Prasarana dan Sarana 13. Pengolahan Data Prasarana dan Sarana 14. Pengadministrasi Prasarana dan Sumber : Biro Tatalaksana dan Reformasi Sarana Birokrasi Pemprov DKI Jakarta Dari Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa ada 23 formasi jabatan yang ada di Kecamatan Provinsi DKI terdiri dari 9 jabatan struktural, camat, wakil camat, sekretaris camat, 3 kepala seksi dan 3 kepala sub bagian, dan 14 jabatan fungsional umum yaitu pengurus barang, penyiap berkas, bendahara, verifikator, serta pengadministrasi dan pengolah data di masing-masing bagian.
2.4. Tantangan Bisnis Organisasi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara lain:
19
http://digilib.mercubuana.ac.id/
a). Kemacetan, semua kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat terdapat titik-titik kemacetan, seperti di jalan raya Joglo Kecamatan Kembangan, Kawasan Rawa Belong di Kecamatan Kebon Jeruk, Cengkareng arah Kalideres dan kawasan Slipi. b). Banjir, terjadi karena faktor alam dan dampak kerusakan lingkungan di Jabodetabek, kebiasaan sebagian warga yang membuang sampah di sungai dan bantaran sungai yang dijadikan pemukiman. c). Premanisme, akibat kesejahteraan warga yang tidak merata serta keterbatasan lapangan pekerjaan, titik-titik rawan terdapat di 8 kecamatan Jakarta Barat. d). Kemiskinan, salah satu kecamatan di Jakarta Barat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi adalah Kecamatan Tambora, dengan pemukiman penduduk yang padat dan kumuh dan rawan bencana kebakaran. e). Kebersihan, sampah yang tidak terangkut karena minimnya sarana dan prasarana, jarak yang jauh dengan TPA di Bantar Gebang dan kurangnya tempat penampungan sampah sementara. f). Lingkungan hidup, kurangnya ruang terbuka hijau. g). Disiplin warga, Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang larangan berdagang di trotoar, mengemis, mengamen, penggunaan jembatan penyebrangan tidak dengan semestinya, belum dianggap serius oleh warga.
2.5. Proses Bisnis Organisasi Proses kegiatan pelayanan masyarakat
di Kecamatan di gambarkan
dalam alur Flowcart berikut ini:
20
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Pemohon
Informasi / Persyaratan
PengambilanForm Isian
Mengisi Form dan Melengkapi Persyaratan Berkas Lengkap
Cek Berkas
Proses
Tidak Lengkap
Berkas Selesai
Kembali Ke Pemohon
Kembali Ke Pemohon Selesai Gambar 2.2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kecamatan Sumber: SOP PTSP Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
21
http://digilib.mercubuana.ac.id/
