DESKRIPSI ORGANISASI

BAB II

DESKRIPSI ORGANISASI

2.1.

Sejarah Organisasi Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan yang relatif baru di

Indonesia meskipun embrio dari lembaga ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yakni Peradilan Banding Pajak. Pengadilan Pajak berubah menjadi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) setelah proklamasi kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959. Tugas-tugas Majelis Pertimbangan Pajak dianggap sudah tidak memadai dan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sejalan dengan pelaksanakan reformasi perpajakan, sehingga kemudian didirikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997. Pengadilan Pajak selanjutnya didirikan menggantikan BPSP dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, karena terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Pengadilan Pajak didirikan terkait dengan status BPSP yang masih kurang dianggap sejalan dengan sistem peradilan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

14 http://digilib.mercubuana.ac.id/z

15

2.2.

Lingkup Bidang Organisasi Pengadilan Pajak berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud

Pasal 24 UUD 1945 sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan dalam sengketa pajak. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pengadilan Pajak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak berkedudukan di ibu kota negara Jakarta namun untuk memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan saat ini telah dilakasakan sidang diluar tempat kedudukan di Yogyakarta dan Surabaya. Pengadilan Pajak telah menetapkan Visi dan Misi, dan Sasaran untuk memberikan pedoman dan arah bagi pencapaian kinerja, sebagai berikut : Visi : Menjadi Pengadilan Pajak yang bebas, mandiri, tidak memihak dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta rasa keadilan masyarakat, yang berwibawa dan diakui dunia. Misi : 1) Mewujudkan Pengadilan Pajak sebagai institusi peradilan yang bebas, mandiri, bermartabat dan dihormati serta terjangkau oleh pencari keadilan dari semua lapisan;

http://digilib.mercubuana.ac.id/z

16

2) Menyelenggarakan peradilan pajak secara profesional dan tidak memihak dengan keputusan yang adil dan efektif melalui proses yang transparan, akuntabel, cepat, sederhana, dan murah; 3) Memberikan perlindungan kepada para pencari keadilan dalam sengketa pajak untuk memperoleh hak-haknya sebagai pengguna jasa bantuan hukum di Pengadilan Pajak melalui pengawasan terhadap para Kuasa Hukum. Sasaran: Pengadilan Pajak telah menetapkan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, yaitu: Terwujudnya penegakan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang, Peraturan dan rasa keadilan masyarakat dengan cepat, sederhana, dan murah. Kontrak Kinerja yang berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi Pengadilan Pajak, tiap awal tahun telah ditetapkan. Hasil penilaian kinerja ini bermanfaat untuk melihat pencapaian organisasi yang berkinerja tinggi (high performance organization) maupun pemberian penghargaan kepada organisasi.

2.3.

Sumber Daya Organisasi Organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KMK.01/2004 tanggal 14 Januari 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 terdiri dari:


17

1) Sekretaris; 2) Wakil Sekretaris; 3) Bagian Umum; 4) Bagian Administrasi Sengketa Pajak (ASP); 5) Bagian Administrasi Putusan dan Monitoring (APM); 6) Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi (APKD); 7) Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 8) Sekretaris Pengganti (SP) sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah Majelis; 9) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak


18

Jumlah Hakim Pengadilan Pajak adalah 50 orang yang bertugas pada 18 Majelis dengan hari sidang normal sebanyak dua kali seminggu termasuk sidang diluar tempat kedudukan di Yogyakarta dan Surabaya. Sekretariat Pengadilan Pajak dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 357 orang per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.1. Klasifikasi Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7

Jabatan

Sekretaris Wakil Sekretaris Kepala Bagian Sekretaris Pengganti Kepala Subbagian Pembantu Sekretaris Pengganti Pelaksana

Total

Eselon Jumlah Keterangan II.A II.B III.A III.A IV.A IV.A -

1 1 5 36 18 70 226

357

Sumber : Laporan Kinerja Sekretariat Pengadilan Pajak Tahun 2015

Tabel 2.1 tersebut menunjukkan bahwa 144 pegawai adalah pegawai yang memiliki jabatan struktural eselon IV ke atas, sehingga prosentase pegawai yang menjabat jabatan struktural di Sekretariat Pengadilan Pajak adalah 131 pegawai atau 36% dari jumlah seluruh pegawai (131/357 X 100%). Jumlah tenaga pelaksana sebanyak 226 orang sebenarnya masih kurang memadai, karena ratarata pejabat eselon IV.A memiliki 2,52 anak buah / pelaksana (226/88 = 2,52). Pejabat eselon IV idealnya memiliki minimal 4 orang pelaksana, sehingga jumlah pelaksana yang ada seharusnya sebanyak 352 orang (88 X 4). Penambahan jumlah pegawai pelaksana sebanyak 126 orang tidak memungkinkan untuk dilakukan karena terbatasnya ruang kerja.


19

Klasifikasi pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak berdasarkan pangkat dan golongan pegawai per 31 Desember 2015 dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 2.2. Klasifikasi Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak Berdasarkan Pangkat dan Golongan per 31 Desember 2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pangkat Pembina Utama Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Tingka I Pembina Penata Tingkat I Penata Penata Muda Tingkat I Penata Muda Pengatur Tingkat I Pengatur Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Muda Juru Tingkat I Juru Juru Muda Tingkat I Juru Muda Jumlah Seluruh

Golongan IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a

Sumber : Laporan Kinerja Sekretariat Pengadilan Pajak Tahun 2015

Jumlah Pegawai 0 0 1 27 35 51 14 34 55 92 44 2 2 0 0 0 0 357

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa pangkat dan golongan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak cukup baik. Pangkat dan Golongan III/a ke atas sebanyak 217 pegawai atau 60,78% (217/357 x 100%). Tabel 2.2. di atas menunjukkan bahwa Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak memiliki basic pendidikan yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari tingginya pangkat dan golongan yang disandang oleh sebagian besar Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak.

2.4.

Tantangan Bisnis dan Organisasi Tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Pajak di masa yang akan datang

adalah sebagai berikut :


20

1) Sengketa yang masuk mengalami kenaikan terus menerus tiap-tahunnya sementara adanya keterbatasan sumber manusia dan ruang untuk bekerja. 2) Tuntutan dari pihak-pihak yang bersengketa khususnya pencari keadilan yang menginginkan agar sengketa yang telah selesai disidangkan agar putusannya dapat segera diselesaikan. 3) Rencana pembukaan sidang di luar tempat kedudukan di Medan dan Makasar yang memerlukan alokasi sumber daya dengan baik agar tidak mengganggu pelaksanaan persidangan di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya. 4) Tuntutan dari sebagian masyarakat agar pembinaan Pengadilan Pajak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung sehingga tidak lagi ada pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. 5) Bobot sengketa yang semakin meningkat, sehingga para Hakim dan Panitera diharapkan untuk selalu meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan dan kepabeanan.

2.5.

Proses/Kegiatan Fungsi Bisnis Pengadilan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.


21

Pengadilan Pajak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pengadilan Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2003 tanggal 4 November 2003. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KMK.01/2004 tanggal 14 Januari 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut. Sekretariat Pengadilan Pajak mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas

banding

dan/atau

gugatan,

administrasi

persiapan

persidangan,

adminisrtrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Sekretariat Pengadilan Pajak dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga; 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan; 3) Penghimpunan dan pengklarifikasian putusan pengadilan pajak dan penyelenggaraan perpustakaan; 4) Pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan pengadilan pajak; 5) Pelayanan administrasi yurisprudensi putusan pengadilan pajak; 6) Pengolahan data dan pelayanan informasi;


22

7) Pelayanan administrasi persiapan persidangan; 8) Pelayanan administrasi persidangan; 9) Pelayanan administrasi penyelesaian putusan. Proses

kegiatan

organisasi

Sekretariat

Pengadilan

Pajak

dapat

digambarkan berikut ini:

Gambar 2.2. Proses Banding Dengan Acara Cepat Sumber : LAKIP Sekretariat Pengadilan Pajak Tahun 2013.

Keterangan Gambar 2.2.: 1) Pemohon Banding (Wajib Pajak) mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002). 2) Ketua Pengadilan Pajak menunjuk Majelis atau Hakim tunggal untuk menyidangkan berkas tersebut.


23

3) Sidang dinyatakan cukup dan amar putusan Pengadilan Pajak menyatakan permohonan banding “tidak dapat diterima” jika dalam persidangan terbukti bahwa formal pengajuan banding tidak terpenuhi, 4) Sidang dinyatakan cukup dan Pengadilan Pajak akan membuat penetapan untuk melanjutkan ke sidang Acara Biasa untuk membahas materi sengketa jika dalam persidangan terbukti bahwa pengajuan banding memenuhi ketentuan formal. 5) Salinan putusan akan disampaikan kepada para pihak dan Terbanding (Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai serta Pemda) akan melaksanakan putusan Pengadilan Pajak tersebut.

Gambar 2.3. Proses Banding Dengan Acara Biasa Sumber : LAKIP Sekretariat Pengadilan Pajak Tahun 2013


24

Keterangan Gambar 2.3.: 1) Pemohon Banding (Wajib Pajak) mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002). 2) Pengadilan Pajak mengirim surat kepada Terbanding untuk membuat surat uraian banding dalam jangka waktu 14 hari berdasarkan surat banding tersebut. 3) Terbanding membuat surat uraian banding dan mengirimkannya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan. 4) Pengadilan Pajak mengirimkan surat kepada Pemohon Banding untuk membuat surat bantahan dalam jangka waktu 14 hari, berdasarkan surat uraian banding tersebut. 5) Ketua Pengadilan Pajak menunjuk Majelis untuk menyidangkan berkas tersebut. 6) Majelis mulai bersidang 6 bulan sejak diterimanya surat banding. 7) Sengketa diputus dalam jangka waktu 12 bulan sejak berkas diterima. 8) Salinan putusan akan disampaikan kepada para pihak dan Terbanding (Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai serta Pemda) akan melaksanakan putusan Pengadilan Pajak tersebut.


25

Gambar 2.4. Proses Gugatan Dengan Acara Cepat Sumber : LAKIP Sekretariat Pengadilan Pajak Tahun 2013

Keterangan Gambar 2.4. : 1) Penggugat (Wajib Pajak) mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 14 hari (Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002) dan 30 hari (Pasal 40 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002). 2) Ketua Pengadilan Pajak menunjuk Majelis atau Hakim tunggal untuk menyidangkan berkas terebut. 3) Sidang dinyatakan cukup dan amar putusan Pengadilan Pajak menyatakan permohonan gugatan “tidak dapat diterima” jika dalam persidangan terbukti bahwa formal pengajuan gugatan tidak terpenuhi. 4) Sidang dinyatakan cukup dan Pengadilan Pajak akan membuat penetapan untuk melanjutkan ke sidang Acara Biasa untuk membahas materi sengketa jika dalam persidangan terbukti bahwa pengajuan gugatan memenuhi ketentuan formal.


26

5) Salinan putusan akan disampaikan kepada para pihak dan Tergugat (Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai serta Pemda) akan melaksanakan putusan Pengadilan Pajak tersebut.

Gambar 2.5. Proses Gugatan Dengan Acara Biasa Sumber : LAKIP Sekretariat Pengadilan Pajak Tahun 2013

Keterangan Gambar 2.5.: 1) Penggugat (Wajib Pajak) mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 14 hari (Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002) dan 30 hari (Pasal 40 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002). 2) Sekretariat Pengadilan Pajak mengirim surat kepada Tergugat untuk membuat surat tanggapandalam jangka waktu 14 hari, berdasarkan surat gugatan tersebut.


27

3) Tergugat membuat Surat Tanggapan dan mengirimkannya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari. 4) Sekretariat Pengadilan Pajak mengirimkan surat kepada Penggugat untuk membuat surat bantahan dalam jangka waktu 14 hari, berdasarkan surat tanggapan tersebut. 5) Ketua Pengadilan Pajak menunjuk Majelis untuk menyidangkan berkas tersebut. 6) Majelis mulai bersidang 3 bulan sejak diterimanya surat gugatan. 7) Sengketa diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak berkas diterima. 8) Salinan putusan akan disampaikan kepada para pihak dan Tergugat (Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai serta Pemda) akan melaksanakan putusan Pengadilan Pajak tersebut.

Gambar 2.6. Proses Peninjauan Kembali Sumber : LAKIP Sekretariat Pengadilan Pajak Tahun 2013


28

Keterangan Gambar 2.6.: 1) Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan (Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002). 2) Pengadilan Pajak mengirim salinan surat permohonan PK kepada Termohon PK dalam jangka waktu 14 hari. 3) Termohon PK membuat jawaban (kontra memori) PK kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 14 hari, 4) Pengadilan Pajak mengirim jawaban kontra memori PK tersebut kepada Pemohon PK dalam jangka waktu 14 hari, 5) Pengadilan Pajak mengirim berkas (bundel A dan B) dalam jangka waktu 30 hari kepada Mahkamah Agung. 6) Mahkamah Agung memutus dalam jangka waktu 6 bulan sejak pemeriksaan atau keterangan tambahan diterima. 7) Salinan putusan PK dan bundel A dikirimkan oleh MA kepada Pengadilan Pajak untuk disampaikan kepada para pihak.


DESKRIPSI ORGANISASI

Recommend Documents