BAB II. DESKRIPSI ORGANISASI PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA dan PERUBAHAN POLITIK di INDONESIA

BAB II DESKRIPSI ORGANISASI PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA dan PERUBAHAN POLITIK di INDONESIA

2.1 SEJARAH PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada awalnya merupakan hasil fusi Federasi KSV (Katholieke Studenten Vereniging) dan Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Yogyakarta. Federasi KSV yang ada saat itu meliputi KSV St. Bellarminus Batavia (berdiri di Jakarta, 10 November 1928), KSV St. Thomas Aquinas Bandung (berdiri 14 Desember 1947), dan KSV St. Lucas Surabaya (berdiri 12 Desember 1948). Federasi KSV yang berdiri tahun 1949 tersebut diketuai oleh Gan Keng Soei (KS Gani) dan Ouw Jong Peng Koen (PK Ojong). Adapun PMKRI Yogyakarta yang pertama kali diketuai oleh St. Munadjat Danusaputro, didirikan pada tanggal 25 Mei 1947. 32 Keinginan Federasi KSV untuk berfusi dengan Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Yogyakarta saat itu, karena pada pertemuan antar KSV dipenghujung 1949, dihasilkan keputusan bersama bahwa “….Kita bukan hanya mahasiswa Katolik, tetapi juga mahasiswa Katolik Indonesia …” Federasi akhirnya mengutus Gan Keng Soei dan Ouw Jong Peng Koen untuk mengadakan pertemuan dengan moderator dan pimpinan PMKRI Yogyakarta. Setelah mendapat saran dan berkat dari Vikaris Apostolik Batavia yang pro Indonesia, yaitu Mgr. PJ Willekens, SJ. Utusan Federasi KSV (kecuali Ouw Jong Peng Koen yang batal hadir karena sakit) bertemu dengan moderator pada tanggal 18 Oktober 1950 dan pertemuan dengan Ketua PMKRI Yogyakarta saat itu yaitu PK 32

PMKRI.1993.Buku Saku PMKRI Bandung hal.12

Universitas Sumatera Utara

Haryasudirja bersama stafnya berlangsung sehari kemudian. Dalam pertemuanpertemuan tersebut intinya wakil federasi KSV yaitu Gan Keng Soei mengajak dan membahas keinginan ”Mengapa kita tidak berhimpun saja dalam satu wadah organisasi nasional mahasiswa Katolik Indonesia ? Toh selain sebagai mahasiswa Katolik, kita semua adalah mahasiswa Katolik Indonesia. “ Maksud Federasi KSV ini mendapat tanggapan positif moderator dan pimpinan PMKRI Yogyakarta. Dan dua keputusan lain yang dihasilkan adalah : 1.

Setelah pertemuan tersebut, masing-masing organisasi harus mengadakan kongres untuk membahas rencana fusi.

2.

Kongres Gabungan antara Federasi KSV dan PMKRI Yogyakarta akan berlangsung di Yogyakarta tanggal 9 Juni 1951. Dalam kongres gabungan tanggal 9 Juni 1951, kongres dibuka secara resmi

oleh PK Haryasudirja selaku wakil PMKRI Yogyakarta bersama Gan Keng Soei yang mewakili Federasi KSV. Diluar dugaan, Kongres yang semula direncanakan berlangsung hanya sehari, ternyata berjalan alot terutama dalam pembahasan satu topik, yakni penetapan tanggal berdirinya PMKRI. Disaat belum menemui kesepakatan, Kongres Gabungan sempat diskors untuk memberikan

kesempatan

kepada

masing-masing

organisasi

untuk

kembali

mengadakan kongres secara terpisah pada tanggal 10 Juni 1951. Akhirnya Kongres Gabungan untuk fusi-pun kembali digelar pada tanggal 11 Juni 1950 dan berhasil menghasilkan 14 keputusan yaitu : 33 1.

Federasi KSV dan PMKRI Yogyakarta berfusi menjadi satu sebagai organisasi nasional mahasiswa katolik bernama:”Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia” yang kemudian disingkat PMKRI. Sebutan perhimpunan

33

PMKRI.1993.Buku Saku PMKRI Bandung hal.2


ini disepakati sebagai pertimbangan agar organisasi baru ini sudah bersiap-siap untuk mau dan mampu menampung masuk dan menyatunya organisasiorganisasi mahasiswa Katolik lain yang telah berdiri berlandaskan asas dan landasan lain, seperti KSV-KSV di daerah-daerah pendudukan Belanda guna menuju persatuan dan kesatuan Indonesia. 2.

Dasar pedoman (AD/Anggaran Dasar) PMKRI Yogyakarta diterima sebagai AD sementara PMKRI hingga ditetapkannya AD PMKRI yang definitif.

3.

PMKRI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 1947.

4.

PMKRI berkedudukan ditempat kedudukan Pengurus Pusat PMKRI

5.

Empat cabang pertama PMKRI adalah : PMKRI Cabang Yogyakarta, PMKRI Cabang Bandung, PMKRI Cabang Jakarta, dan PMKRI Cabang Surabaya.

6.

Dalam ART setiap cabang PMKRI harus dicantumkan kalimat,”PMKRI berasal dari Federasi KSV dan PMKRI Yogyakarta yang berfusi tanggal 11 Juni 1951.”

7.

Santo pelindung PMKRI adalah Sanctus Thomas Aquinas

8.

Semboyan PMKRI adalah “Religio Omnium Scientiarum Anima” yang artinya Agama adalah jiwa segala ilmu pengetahuan.

9.

Baret PMKRI berwarna merah ungu (marun) dengan bol kuning di atasnya.

10.

Kongres fusi ini selanjutnya disebut sebagai Kongres I PMKRI.

11.

Kongres II PMKRI akan dilangsungkan di Surabaya, paling lambat sebelum akhir Desember 1952 dan PMKRI Cabang Surabaya sebagai tuan rumahnya.

12.

Masa kepengurusan PMKRI adalah satu tahun, dengan catatan: untuk periode 1951-1952 berlangsung hingga diselenggarakannya Kongres II PMKRI.

13.

PP PMKRI terpilih segera mendirikan cabang-cabang baru PMKRI diseluruh Indonesia dan mengenai hal ini perlu dikoordinasikan dengan pimpinan Waligereja Indonesia.

14.

PK Haryasudirja secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum PP PMKRI periode 1951-1952.


Dengan keputusan itu maka kelahiran PMKRI yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1947 menjadi acuan tempat PMKRI berdiri. PMKRI didirikan di Balai Pertemuan Gereja Katolik Kotabaru Yogyakarta di jalan Margokridonggo (saat ini Jln. Abubakar Ali). Balai pertemuan tersebut sekarang bernama Gedung Widya Mandala. 34 Penentuan tanggal 25 Mei 1947 yang bertepatan sebagai hari Pantekosta, sebagai hari lahirnya PMKRI, tidak bisa dilepaskan dari jasa Mgr. Soegijapranata. Atas saran beliaulah tanggal itu dipilih dan akhirnya disepakati para pendiri PMKRI, setelah sejak Desember 1946 proses penentuan tanggal kelahiran belum menemui hasil. Alasan beliau menetapkan tanggal tersebut adalah sebagai simbol turunnya roh ketiga dari Tri Tunggal Maha Kudus yaitu Roh Kudus kepada para mahasiswa katolik untuk berkumpul dan berjuang dengan landasan ajaran agama Katolik, membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. 2.2 ORIENTASI GERAKAN PMKRI 2.2.1 VISI PMKRI Visi PMKRI: Terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati. 2.2.2 MISI PMKRI Berjuang dengan terlibat dan berpihak pada kaum tertindas melalui kaderisasi intelektual populis yang dijiwai nilai-nilai kekatolikan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati.

34

Ibid hal.5


2.2.3 ASAS PMKRI dalam seluruh orientasi dan kegiatannya berasaskan Pancasila, dijiwai Kekhatolikan, disemangati oleh Kemahasiswaan (AD: pasal 2, 3, 4) 2.2.4 IDENTITAS KADER Pada dasarnya pembinaan di PMKRI ditujukan untuk membantu membentuk para anggota PMKRI dalam mencapai keunggulan pribadi dengan integritas pribadi yang utuh. Integritas pribadi yang utuh, yang hendak dicapai dapat dicirikan oleh: 1.

SENSUS CHATOLICUS Rasa Kekatolikan.

2.

SEMANGAT MAN FOR OTHERS Panggilan hidup misioner yang menuntut sikap siap sedia. Bahwa setiap kegiatan hidup tidak hanya didasarkan pada kepentingan diri sendiri melainkan sejauh mungkin diabdikan pada kepentingan sesama yang lebih besar.

3.

SENSUS HOMINIS Rasa kemanusiaan, terdapat kepekaan terhadap segala unsur manusiawi yang meliputi solidaritas pada setiap pribadi manusia.

4.

PRIBADI YANG MENJADI TELADAN Kemampuan untuk menjadi pribadi yang menjadi garam dan terang dunia, dalam pola pikir, sikap, dan tingkah laku.


5.

UNIVERSALITAS Sikap siap sedia untuk memasuki celah-celah dan dimensi kehidupan masyarakat yang paling membutuhkan dan menerobos tembok-tembok diskriminasi dalam bentuk apapun.

6.

MAGIS SEMPER Semangat lebih dari sebelumnya yang hanya dapat dicapai dengan kerja keras, mutu, magis, dan profesional. Pribadi demikian selalu mengacu pada on going formation. Kelima ciri ini menjadi pembeda karakter seoarng kader PMKRI dengan yang

lainnya. Kelima hal ini adalah terjemahan dari tiga benang merah PMKRI yang menjadi identitas PMKRI. 35 2.2.5 STRUKTUR ORGANISASI Lembaga kekuasaan PMKRI dipisahkan oleh tiga badan yang menjadi penggerak dari organisasi ini, dimana ketiga badan tersebut adalah LEMBAGA KEKUASAAN PMKRI EKSEKUTIF

LEGISLATIF

YUDIKATIF

NASIONAL

PP

MPA

MPA

CABANG

DPC

RUAC

RUAC

Tabel 2.1 Tabel Lembaga Kekuasaan PMKRI Keterangan : PP

35

= Pengurus Pusat

Ibid hal.21


DPC

= Dewan Perwakilan Cabang

MPA

= Majelis Permusyawaratan Anggota

RUAC

= Rapat Umum Anggota Cabang

PERATURAN PMKRI YURIDIS

Anggaran Dasar

KONSTITUSIONAL Anggaran Rumah Tangga Nasional Anggaran Rumah Tangga Cabang YURIDIS

Ketetapan MPA

OPERASIONAL Kesepakatan Rakernas Keputusan Pengurus Pusat Ketetapan RUAC Keputusan DPC Keputusan RUA Rayon Keputusan BP Rayon KONVENSI

Ketentuan-ketentuan tak tertulis mengenai tata cara berorgansisasi yang telah menjadi kebiasaan di perhimpunan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan formal yuridis dan operasional yang berlaku di perhimpunan. Konvensi atau kesepakatan ini


biasanya juga disebut sebagai Yurisprudensi. Tabel 2.2. Tabel Peraturan PMKRI Catatan : - Sedapat mungkin ketentuan Anggaran Rumah Tangga Cabang sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar dan Angaran Rumah Tangga PMKRI. Ini penting dalam menjaga hirarki aturan (asas hukum lex superior derogat legi inferior) - Dalam pembuatan Surat ketetapan baik itu MPA/RUA atau surat keputusan PP/DPC dan atau jabatan sturkutral lainya dalam lembaga kekuasaan eksekutif PMKRI semua ketentuan mulai dari AD/ART/ARTC/Tap MPA/TAP RUA yang berhubungan dengan hal maksud dikeluarkannya surat keputusan dan atau ketetapan tersebut harus dicantumkan dengan disertai nomor dan bunyi pasal dimaksud. Ini dimaksudkan demi memperjelas dasar hukum dikeluarkan keputusan tersebut dan telah dipastikannya bahwa tidak ada ketentuan yuridis organsasi yang dilanggar. 2.2.6 JABATAN STRUKTURAL PMKRI a. MANDATARIS MPA/FORMATUR/KETUA PRESIDIUM PP PMKRI Berada ditingkat pusat/nasional, dipilih melalui sidang MPA. b. PRESIDIUM PENGURUS PUSAT Dalam tugas kesehariannya Ketua Presidium Pengurus Pusat dibantu oleh para pengurus harian, yang biasanya terdiri dari : 1. PRESIDIUM PENGEMBANGAN ORGANISASI 2. PRESIDIUM PENDIDIKAN 3. PRESIDIUM GERAKAN KEMASYARAKATAN


4. PRESIDIUM HUBUNGAN ANTAR PERGURUAN TINGGI 5. SEKRETARIS JENDRAL 6. PRESIDIUM HUBUNGAN LUAR NEGERI Secara fungsional dan berdasarkan asas kerja kolektif kolegial (kesetaraan dan kebersamaan) kedudukan antar presidium di atas adalah sejajar. Presidium-presidium tersebut dipilih oleh Mandataris MPA/Formatur/Ketua Presidium dan bertanggung jawab kepadanya. c. BIRO PENGURUS PUSAT Jabatan biro merupakan jabatan dibawah struktur presidium.

Biro

bertanggung jawab kepadanya. Jenis-jenis biro, dibentuk berdasarkan kebutuhan. Biro dipilih oleh Mandataris RUA/Formatur/Ketua Presidium. Komposisi ditingkat pusat ini sedapat mungkin diikuti oleh cabang-cabang (AD PMKRI pasal 11 ayat 3.b) d. KOMISARIS DAERAH (KOMDA) Berada ditingkat regional, dipilih oleh cabang-cabang yang menjadi wilayahnya dan disahkan oleh Mandataris MPA, berkeudukan di daerah tingkat I (satu) atau di mana dianggap perlu.Fungsi KOMDA adalah mengkoordinir cabangcabang di wilayahnya, dan menyampaikan laporan kegiatan pada tiap cabang setiap 3 (tiga) bulan sekali. e. KOMISARIS “EX-OFFICIO” Hanya berlaku untuk PMKRI Cabang DKI Jakarta dan dijabat secara otomatis oleh Ketua Presidium PMKRI DKI Jakarta.

Pemberlakuan ini dikarenakan

kedudukan PP PMKRI di Ibukota Republik Indonesia (Jakarta). Komisaris Ex-


officio artinya komisaris karena kedudukannya. Ketua Presidium PMKRI Cabang DKI Jakarta adalah anggota Pengurus Pusat dan kedudukannya sejajar dengan presidium yang lain sehingga memperoleh hak untuk menghadiri semua rapat PP PMKRI. Tujuan adanya komisaris ini adalah agar seluruh anggota PMKRI Cabang DKI Jakarta secara langsung dapat mendukung operasional program Pengurus Pusat. f. MANDATARIS RUA/FORMATUR/KETUA PRESIDIUM DPC, berkedudukan di cabang dan dipilih oleh Rapat Umum Anggota di cabang yang bersangkutan. g. MANDATARIS

RUA/FORMATUR/KETUA

PRESIDIUM

BADAN

PENGURUS RAYON,berkedudukan di rayon dan dipilih oleh RUA di rayon yang bersangkutan. h. PRESIDIUM, presidium yang ada di PMKRI atau mereka yang di cabang sering disebut dengan PHC (PENGURUS HARIAN CABANG) biasanya terdiri dari: 1. PRESIDIUM PENGEMBANGAN ORGANISASI 2. PRESIDIUM PENDIDIKAN 3. PRESIDIUM GERAKAN KEMASYARAKATAN 4. PRESIDIUM HUBUNGAN ANTAR PERGURUAN TINGGI 5. SEKRETARIS JENDRAL i. BIRO CABANG Biro ditingkat cabang, secara struktural kedudukannya dibawah presidium sehingga tanggung jawabnya kepada presidium yang bersangkutan. Jenis-jenis biro ditentukan berdasarkan kebutuhan cabang. Biro diangkat oleh Ketua Presidium Cabang.


Catatan: Pengurus PMKRI yang terdiri dari para presidium dan biro disebut juga dengan Dewan Pimpinan Cabang. j. BADAN SEMI OTONOM (BSO) DPC di PMKRI merupakan sebuah supratruktur. Sedangkan BSO merupakan infrastrukturnya. BSO didirikan dengan tujuan untuk mendukung program-program DPC. Aktivitas tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh DPC, dapat dilaksanakan oleh BSO. Aktivitas tertentu tersebut dikerjakan oleh BSO dalam rangka menambah profesionalisme kader. BSO didirikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan cabang. Misalnya PMKRI Cabang A, memiliki banyak kader yang berpotensi dan berbakat dalam bidang bisnis, maka didirikanlah jenis BSO Usaha. Meskipun DPC telah memiliki bendahara yang bertugas mencari dana. Tetapi dengan ada lembaga tersendiri yang secara khusus dan profesional menangani usaha tertentu dibidang bisnis, maka selain akan menguntungkan DPC (terbantu mencari dana) juga akan menambah keprofesionalan anggota dalam berwiraswasta. BSO dapat juga berfungsi sebagai lembaga mantel PMKRI. Terutama bagi kader-kader PMKRI yang telah usai menjalankan tugasnya sebagai DPC (eks fungsionaris) dalam satu atau beberapa periode. BSO dipilih oleh Mandataris/Formatur/Ketua Presidium dan bertanggung jawab kepadanya. Bukan kepada DPC. Kedudukan DPC dan BSO sejajar. BSO diperbolehkan untuk tidak menggunakan nama PMKRI untuk urusan keluar tetapi masih harus dalam koordinasi Ketua Presidium. BSO juga diadakan di tingkat Pengurus Pusat. 2.2.7 JABATAN FUNGSIONAL PMKRI 1.

TIM PEMBINA/DEWAN PEMBINA


Merupakan beberapa anggota penyatu atau senior PMKRI berpengalaman yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan SK Mandataris RUA untuk memberikan dukungan konseptual kepada PP/DPC mengenai masalah-masalah pembinaan anggota dan pengurus. 2.

DEPERTIM (DEWAN PERTIMBANGAN) Merupakan beberapa cendekiawan Katolik Indonesia yang diangkat oleh

PP/DPC yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pengurus yang bersangkutan, baik diminta atau tidak mengenai persoalan-persoalan yang dianggap penting. 3.

PASTOR MODERATOR Adalah pastor yang ditunjuk oleh Wali Gereja dengan permohonan pengurus

PMKRI yang memiliki wewenang yang menentukan dalam hal penggembalaan dan pengembangan iman, moralitas, dan spiritualitas. Artinya memiliki wewenang dalam fungsi pastoral dan magisterium (kuasa mengajar Gereja).

Dalam aspek

keorganisasian fungsinya sebagai penasihat. 2.2 8 PROGRAM PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA DALAM PERUBAHAN ORDE LAMA KE ORDE BARU 1. PROGRAM KEROHANIAN Sebagai salah satu organisasi yang berbasiskan keagamaan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) tentu saja fokus dalam bidang keagamaan. PMKRI baik di pusat maupun di cabang selalu berkoordinasi dengan gereja dalam membangun spritualitas diri khususnya generasi orang muda katolik. Karenanya, baik di pusat maupun di cabang memiliki santo/santa yang menjadi panutan atau pedoman.


Sudah menjadi kebiasaan setiap sebelum dan mengakhiri suatu rapat harus dimulai dengan doa agar setiap kegiatan yang dilakukan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, kegiatan yang dilakukan untuk menunjang

spritualitas setiap kader seperti forum diskusi, retreat maupun camping rohani. Hal ini dilakukan untuk membentuk mental yang kuat bagi setiap anggota. 2. PROGRAM KEMAHASISWAAN Dalam kegiatan yang berorientasikan kemahasiswaan, PMKRI banyak melakukan program seperti aktif dalam memperjuangkan masyarakat dengan mengikuti aksi. Selain itu, PMKRI juga ikut terlibat dalam mendirikan organisasi mahasiswa bersama yaitu PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) namun karena organisasi ini dianggap cacat dan sudah menyeleweng dari tujuan utama maka organisasi ini dibubarkan dan dibentuklah KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) sebagai sarana bersama dalam memperjuangkan bangsa pada masa itu.

3.PROGRAM KEMASYARAKATAN – KENEGARAAN Dalam hal ini, PMKRI melakukan banyak melakukan program-program pengabdian kepada masyarakat. PMKRI yang menjadi salah satu organisasi mahasiswa yang berperan aktif dalam membantu masyarakat menyalurkan kepentingannya merasa ikut bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. PMKRI melihat memberikan pendidikan politik menjadi kewajiban yang harus dilakukan untuk memajukan dan memperbaharui pola pikir masyarakat.


Untuk melaksanakan tujuan tersebut, telah disusun program dalam berbagai bidang, yaitu : a) Program konsolidasi dan pembinaan intern organisasi serta hubungan dan koordinasinya. b) Program untuk memajukan struktur politik yang baru c) Program pembangunan masyarakat desa 36

2.3 SUASANA PERUBAHAN POLITIK ORDE LAMA MENUJU ORDE BARU Paham komunisme di Indonesia pada awalnya dibawa tokoh komunis Belanda , Sneevliet. Partai Komunis Indonesia (PKI) memberontak pertama kali melawan pemerintah kolonial Belanda tahun 1926. Kemudian memberontak di Tegal, Brebes, dan Pemalang tanggal 11 Desember 1945, dan di Madiun tanggal 18 September 1948. Dari tiga kali pemberontakan tersebut menunjukkan kecintaan sesungguhnya PKI terhadap negara dan bangsa Indonesia. Tetapi karena rakyat Indonesia tengah sibuk menghadapi kembalinya Belanda ke Indonesia melalui Nederland Indische Civil Administration (NICA), maka pemerintah dan rakyat Indonesia cepat sekali memaafkan dan melupakan kesalahan PKI. Sehingga PKI berkembang dengan cepat. Hasil kerja keras PKI tampak dalam hasil pilihan raya (pemilihan umum) tahun 1955, di mana PKI muncul sebagai kekuatan keempat terbesar setelah Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Nahdlatul Ulama (NU). 2.3.1 Berdirinya Organisasi-Organisasi Mahasiswa di Indonesia Sejak Indonesia merdeka, muncul kebutuhan aliansi antara kelompokkelompok mahasiswa, di antaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia 36

Cosmas Batubara. 2008. Panjangnya Jalan Politik : Jakarta : Jala Penerbit hlm 31


(PPMI) yang dibentuk melalui kongres mahasiswa pertama di Malang tahun 1947. Pada masa demokrasi liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, oganisasi mahasiswa extra kampus sebagian besar merupakan organisasi

di bawah partai-partai politik. Misalnya Perhimpunan

Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) dengan Partai Katholik, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan Partai Nasional Indonesia(PNI), Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GEMSOS) dengan Partai Sosial Indonesia (PSI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan Nahdlatul Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, dan lain-lain. 37CGMI paling menonjol tampil sebagai salah satu anak partai kuat hasil pemilihan umum tahun 1955. CGMI berani menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi-organisasi mahasiswa lainnya, bahkan lebih jauh berusaha mempengaruhi PPMI, hal ini menyebabkan perseteruan sengit antara CGMI dengan HMI, terutama dipicu karena banyak jabatan kepengurusan dalam PPMI yang direbut dan diduduki CGMI dan GMNI khususnya setelah Kongres V tahun 1961. 2.3.2 Kekuatan Dan Pengaruh PKI Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi ini di bawah Dekrit Presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Lalu mengangkat para jendral ke posisi penting untuk memperkuat Angkatan Bersenjata. Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin yang disambut hangat oleh PKI, dengan anggapan bahwa ia memiliki mandate untuk persekutuan konsepsi Nasional, Agama, dan Komunis (NASAKOM). Di era "Demokrasi Terpimpin" kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional gagal menekan pergerakan-pergerakan independen kaum 37

Sulastomo, hari-hari yang panjang transisi orde lama ke orde baru : sebuah memoar jakarta : kompas hal 112


buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politik dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor turun, cadangan devisa turun, inflasi terus naik, korupsi birokrat dan militer mewabah. Kekuatan PKI mencapai puncak ketika berhasil membangun beberapa perguruan rakyat seperti Panti Pengetahuan Rakyat (PANPERA), Balai Pengetahuan Rakyat (BAPERA), dan Mimbar Pengetahuan Rakyat (MIPERA) di hampir seluruh wilayah dan kota di Indonesia. PKI juga berhasil membangun perguruan tinggi, Akademi Ilmu Sosial Aliarcham, Instititut Pendidikan Harjono, Akademi Ilmu Sejarah Ronggowarsito, Akademi Ilmu Ekonomi Dr. Ratulangi, Akademi Ilmu Teknik Ir. Anwari, Universitas Bachtaruddin, dan IKIP Kujang di kota-kota di Jawa. PKI pun mendirikan organisasi-organisasi Comite Daerah Besar (CDB) di tingkat propinsi, Comite Seksi (CS) di tingkat kabupaten dan kota, Comite Subseksi (CSS) di tingkat kecamatan, dan Comite Resort (CR) di tingkat kelurahan dan desa di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan PKI berhasil membentuk dan menggerakkan organisasi bagian dari sayapnya, antara lain : 1). Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BEPERKI), untuk keahlian warga keturunan Cina. 2). PGRI Non Fak Sentral, untuk keahlian profesi guru-guru, untuk menandingi Persatuan Guru Republik Indonesia.3). Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), untuk keahlian buruh dan pekerja. 4). Barisan Tani Indonesia (BTI), untuk para petani dan nelayan.5). Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI)untuk menampung keahlian para pegawai tingkat kelurahan/desa. 6). Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) untuk mahasiswa.7). Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) untuk wanita. 8). Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), untuk pelajar dan siswa.9). Pemuda Rakyat (PR) untuk pemuda dan belia. 10). Himpunan Sarjana Indonesia (HIS), untuk sarjana dan graduan perguruan tinggi.11). Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) untuk keahlian seniman dan budayawan.


Seluruh organisasi dan lembaga tersebut menghimpun tidak kurang dari 20 juta anggota dan simpatisan, terdiri dari 3,5 juta anggota, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya, pergerakan 3,5 juta anggota serikat buruh, 9 juta anggota barisan tani Indonesia, pergerakan wanita (GERWANI), organisasi penulis, artis, dan pergerakan sarjananya. Sehingga PKI menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia, setelah Cina dan Uni Sovyet.

Untuk menyebarluaskan komunisme dan

ajaran-ajarannya PKI menerbitkan tiga surat kabar, yaitu : Harian Rakyat, Warta Bhakti, dan Bintang Timur. PKI mampu mempengaruhi isi surat kabar lain seperti Harian Zaman Baru, Harian Republik, Pendorong, Sin Po, dan terompet Masyarakat. Untuk memperkuat kedudukannya PKI menguasai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan lembaga Kantor Berita Antara. Dan melalui tangan Soekarno, memperalat proses Nasakomisasi, PKI berhasil menguasai banyak lembaga negara, lembaga tinggi negara, dan angkatan udara. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI semakin menghindari bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Para pemimpin PKI mengutamakan kepentingan bersama polisi dan rakyat. Pemimpin PKI D. N. Aidit mengilhami slogan untuk ketentraman umum "Bantu Polisi". Pada bulan Agustus 1966, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dan tidak bersikap sectarian terhadap Angkatan Bersenjata, menghimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri membuat "massa tentara" sebagai subjek karya-karya mereka.Akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965, kaum buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan secara resmi.Pada saat bersamaan jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet, karena jabatannya di militer oleh Presiden Soekarno disamakan dengan mentri. Terbukti dengan adanya jabatan Mentri Panglima Angkatan Bersenjata (Menpangab), Mentri Panglima Angkatan Darat (Menpangad), dan lain-lain. Menteri-menteri PKI yang duduk di sebelah para petinggi militer dalam kabinet Soekarno mendorong ilusi yang sangat berbahaya, bahwa angkatan bersenjata


merupakan bagian dari revolusi demokratis rakyat. Aidit pernah berceramah kepada sekolah angkatan bersenjata tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan" yang semakin kuat setiap hari antara Tentara Nasional Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis.Pada kunjungan Mentri Luar Negri Subandrio ke Cina, Perdana Mentri Zhou Enlai berjanji akan mempersenjatai dengan lengkap 40 batalyon Tentara Nasional Indonesia, gratis tanpa syarat. Kemudian dilaporkan kepada Presiden Soekarno, tetapi belum juga ditentukan waktunya sampai meletusnya G 30 S Pada awal tahun 1965 Bung Karno mengungkapkan ide pembentukan angkatan ke lima yang berdiri sendiri terlepas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pandangan lain mengatakan PKI-lah yang mengusulkan pembentukan angkatan ke lima ini dan mempersenjatai mereka. Tetapi para petinggi Angkatan Darat tidak setuju, sehingga masalah ini menimbulkan nuansa saling mencurigai antara militer dan PKI. Rezim Soekarno, melarang aksi-aksi mogok para pekerja di industri. Kepemimpinan PKI tidak keberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM. 38 2.3.3 Isu Dokumen Gilchrist Dokumen Gilchrist diambil dari nama duta besar Inggris untuk Indonesia Andrew Gilchrist, beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu dewan jendral. Dokumen ini oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelijen Ceko di bawah pengawasan Jendral Agayant dari KGB Rusia, menyebutkan adanya "Teman Tentara Lokal Kita" yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli pihak barat. Kedutaan besar Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk "ditindaklanjuti." Dinas intelijen Amerika Serikat mendapatkan data-data dari berbagai sumber, salah satunya yang ditulis John Hughes, wartawan The Nation yang menulis buku "Indonesian Upheaval" yang dijadikan basis skenario film "The Year of Living 38

Ibid hal.120


Dangerously", ia sering menukar data-data yang ia kumpulkan untuk mendapatkan fasilitas teleks untuk mengirimkan berita. 2.3.4 Faktor Amerika Serikat Amerika Serikat waktu itu terlibat perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Peranan CIA dalam hal ini sebatas memberikan 50 juta rupiah (nilai uang saat itu) kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika Serikat pada bulan-bulan menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Soekarno ke dalam konfrontasi IndonesiaMalaysia. Menurut salah satu sumber bahwa peran Amerika Serikat dalam hal ini tidak besar, dapat dilihat dari telegram duta besar Green ke Washington tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluh karena usahanya melawan propaganda anti Amerika Serikat di Indonesia tidak berhasil dan tidak berguna. Dalam telegram kepada Presiden Johnson tanggal 6 Oktober 1965, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI yang tak masuk akal karena situasi politik Indonesia yang sangat menguntungkan mereka, hingga akhir Oktober 1965 masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI, NU, atau PNI. Sumber lain, terutama dari kalangan korban insiden ini, menyebutkan bahwa Amerika Serikat menjadi aktor di balik layar, dan setelah dekrit Supersemar, Amerika Serikat memberikan nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga sekarang kedua sumber di atas tidak punya banyak bukti fisik. 2.3.5 Isu Bung Karno Sakit PKI telah mengetahui persiapan-persiapan pembentukan rezim militer, lalu mengusulkan pendirian angkatan ke lima, di dalam angkatan bersenjata, terdiri dari para pekerja dan petani yang dipersenjatai. Bukan memperjuangkan mobilisasi massa


yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang, kepemimpinan PKI malah berusaha membatasi gerakan massa yang makin mendalam pada batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka di depan para jendral berusaha meyakinkan bahwa usul PKI itu akan memperkuat negara. Aidit melaporkan ke komite sentral PKI bahwa Nasakomisasi Angkatan Bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama mendirikan angkatan ke lima. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Bulan Mei 1965, polit biro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparat militer dan negara sedang diubah untuk mempersempit aspek anti rakyat dalam alat-alat negara. 2.3.6 Isu Masalah Tanah Dan Bagi Hasil Pada tahun 1960 terbit Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan UndangUndang Pokok Bagi Hasil sebagai kelanjutan dari Panitia Agraria yang menghasilkan Undang-Undang Pokok Agraria terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai organisasi massa tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik saat itu. Namun tak ada yang melaksanakan undang-undang itu di daerah sehingga timbul gesekangesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang terkena UUPA,

melibatkan

sebagian

massa

pengikutnya

yang

dibacking

aparat

keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini adalah peristiwa Bandar Betsi di Sumatra Utara dan peristiwa di Klaten, sebagai aksi sepihak dan kemudian militer menggunakannya sebagai dalih untuk membersihkannya. Sementara di Jawa Timur juga terjadi keributan antara PKI dengan NU, PERSIS, dan Muhammadiyah, bahkan hamper di semua tempat di Indonesia. Kiai-kiai NU yang kebanyakan tuan tanah menolak gerakan PKI membagi-bagikan tanah kepada petani yang tak punya tanah. Di beberapa tempat PKI mengancam akan menyembelih para kiai setelah tanggal 30 September 1965 (ini membuktikan seluruh elemen PKI mengetahui rencana kudeta 30 September 1965).


2.3.7 Faktor Malaysia Konfrontasi Indonesia-Malaysia, saat negara federal Malaysia baru terbentuk tanggal 16 September 1963, menyebabkan kedekatan Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang bergabung dalam gerakan G 30 S/ PKI atau Gestok, juga akhirnya menyebabkan PKI menculik dan membunuh para petinggi Angkatan Darat.Sejak demonstrasi-demonstrasi anti Indonesia di Kuala Lumpur di mana para demonstran menyerbu gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia, merobek-robek photo Bung Karno, membawa lambang Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdurrahman, Perdana Mentri Malaysia saat itu dan memaksanya menginjaknya. Amarah Bung Karno terhadap Malaysia meledak. Bung Karno mengutuk tindakan Tunku Abdurrahman dan penghinaan terhadap Indonesia itu, lalu membalasnya dengan gerakan "Ganyang Malaysia". Perintah Bung Karno kepada Angkatan Darat untuk mengganyang Malaysia ditanggapi dingin oleh para jendral saat itu. Di satu pihak Letnan Jendral Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu Inggris dengan anggapan tentara Indonesia saat itu tidak memadai dalam skala tersebut. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral A. H. Nasution menyetujui usulan Bung Karno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini ditunggangi PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik Indonesia. Posisi Angkatan Darat saat itu serba salah karena mereka tidak yakin dapat mengalahkan Inggris, dan mereka akan menghadapi Bung Karno yang akan mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih berperang setengah hati di Kalimantan. Brigadir Jendral Supardjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tidak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang. Operasi gerilya di Malaysia gagal, padahal sebenarnya tentara Indonesia sangat mahir dalam perang


gerilya.Mengetahui tentara Indonesia tak mendukungnya, Bung Karno kecewa dan mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Bung Karno dalam otobiografinya, mengakui bahwa ia seorang yang memiliki harga diri sangat tinggi, dan tak ada yang dapat dilakukan untuk merubah keinginannya mengganyang Malaysia.

PKI menjadi pendukung utama gerakan "Ganyang

Malaysia" yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek neokolonialisme, PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri, motif PKI mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis. Dari sebuah dokumen rahasia badan intelijen Amerika Serikat (CIA) yang baru dibuka tanggal 13 Januari 1965 menyebutkan adanya percakapan santai Bung Karno dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia sehingga tidak bisa menindak tegas mereka. Namun Bung Karno pun menegaskan bahwa suatu waktu giliran PKI akan tiba. "Bung Karno berkata,"Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya. Itu terserah kamu...Untukku Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang." Kedudukan PKI semakin kuat dan menjadi ancaman serius bagi para penantangnya, ditambah hubungan internasional PKI dengan partai komunis sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta-Beijing-Moskow- Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno mengetahui hal ini, tetapi mendiamkannya karena ia masih meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang tengah berlangsung, karena posisi Indonesia melemah di lingkungan internasional sejak ke luar dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa pada 20 Januari 1965. 2.3.8 Gerakan 30 September 1965 Pada saat-saat genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jendral yang mengungkapkan bahwa beberapa petinggi Angkatan Darat tidak puas terhadap Soekarno dan berniat menggulingkannya. Menanggapi isu ini Soekarno disebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa menangkap dan membawa mereka untuk diadili. Seluruh akumulasi kekuatan PKI menyimpulkan bahwa mereka telah


siap merebut kekuasaan, dan tinggal menunggu waktu. Dalam bahasa isyarat PKI menyebut kondisi dan kekuatan itu dengan, "Ibu telah hamil tua.", tinggal menunggu saat-saat melahirkan, waktunya tak lama lagi.PKI telah menyiapkan tiga pasukan utama, yaitu pasukan Pasopati yang bertugas menculik dan membunuh para jendral Angkatan Darat yang berlawanan dengan PKI. Pasukan Pringgodani bertugas menguasai lapangan udara Halim Perdana Kusuma dan sarana-sarana penting politik dan ekonomi. 39 Pasukan Bima Sakti bertugas menguasai sekitar Monas, Istana Negara, Radio Republik Indonesia, dan Telekomunikasi, dan tempat-tempat strategis lain. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap enam pejabat tinggi militer Indonesia, seorang perwira pertama, dan beberapa orang lain, dalam suatu usah pemberontakan atau kudeta yang dituduhkan kepada para anggota PKI.Ke enam pejabat tinggi Angkatan Darat yang dibunuh tersebut adalah : 1). Letnan Jendral TNI Ahmad Yani (Mentri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi). 2). Mayor Jendral R. Suprapto (Deputi II Mentri /Panglima Angkatan Darat bidang Administrasi). 3). Mayor Jendral Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Mentri/Panglima Angkatan Darat bidang Perencanaan dan Pembinaan) 4). Mayor Jendral Suwondo Parman (Asisten I Mentri/Panglima Angkatan Darat bidang Intelijen). 5). Brigadir Jendral Donald Izaacus Panjaitan (Asisten IV Mentri/Panglima Angkatan Darat bidang Logistik) 6). Brigadir Jendral Sutoyo Siswomihardjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jendral Angkatan Darat). Jendral TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Tetapi, putrinya, Ade Irma Suryani

39

Tim Penyusun.1950. Terminologi sejarah, DEPDIKBUD, Jakarta : CV. DEFIT PRIMA KARYA


Nasution, dan ajudannya, Letnan Satu Pierre Andreas Tendean gugur dalam peristiwa itu. Ada beberapa orang lain yang menjadi korban,yaitu : 1). Bripka Karel Satsuit Tubun (pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Mentri II dr. J. Leimana) 2). Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas Yogya). 3). Letnan

Kolonel

Sugiyono

Mangunwiyoto

(Kepala

Staf

Umum

Korem

072/Pamungkas Yogya).Para korban yang di Jakarta jenazahnya dibuang ke suatu lokasi (sumur tua) di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede. Mayat mereka ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965. Pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat, PKI mengumumkan melalui siaran RRI Pusat, tentang pembentukan gerakan perjuangan yang berfungsi sebagai pemerintahan sementara, yang disebut Gerakan 30 September, yang dalam praktek sehari-hari dilaksanakan oleh Dewan Revolusi Indonesia, akan dibentuk Dewan Revolusi Propinsi, Dewan Revolusi Kabupaten, Dewan Revolusi Kecamatan. Menurut pengamat sejarah, PKI dengan cepat membentuk Dewan Revolusi yang terdiri dari 45 orang, lima di antaranya bertindak sebagai presidium, selebihnya sebagai anggota. Tetapi hasil pemberontakan mereka hanya sampai pada tahap ini. Karena sebelum mereka dapat menguasai berbagai posisi dan lokasi pengambila keputusan serta proyek vital, mereka telah kehabisan energi dan akhirnya keadaan berbalik kea rah kehancuran mereka. Soekarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner para "pemberontak" dengan berpindah ke pangkalan udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Kesalahan kecil tetapi berpengaruh pada tahap operasi militer Gerakan 30 September 1965 adalah lolosnya Jendral A. H. Nasution dan tidak diperhitungkannya Komando


Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD) yang dipimpin Mayor Jendral Soeharto. Dua Jendral yang kurang diperhitungkan inilah yang menjadi motor dan lokomotif penghancuran PKI. Mayor Jendral Soeharto langsung mengontak Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Kepolisian, Komandan Batalyon Kujang Siliwangi di Bandung, dan menggerakkan pasukan elit Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) untuk merebut RRI Pusat dan Gedung Telkom. Pada pukul 19.00WIB tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto sudah tampil berbicara di corong radio, mengumumkan bahwa Gestapu/PKI dan Dewan Revolusioner adalah makar dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, dan meminta rakyat tidak melibatkan diri dalam pemberontakan tersebut. Inilah pertama kalinya seorang jendral menegaskan siapa kawan, siapa lawan, meminta rakyat menghancurkan pemberontakan tersebut. Tanggal 6 Oktober 1965 Soekarno menghimbau rakyat menciptakan "persatuan nasional", yaitu persatuan antara Angkatan Bersenjata dengan para korbannya dan penghentian kekerasan. Biro politik dan komite senttral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "Pemimpin Revolusi Indonesia" dan tidak melawan

Angkatan Bersenjata.

Pernyataan ini dicetak ulang di Koran CPA bernama Tribune. Tanggal 12 Oktober 1965, para pemimpin Uni Sovyet Brezhnev, Mikoyan, dan Kosygin, mengirim pesan khusus untuk Soekarno, "Kita dan rekan-rekan kita bergembira mendengar bahwa kesehatan Anda telah membaik... Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato Anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tenang dan menghindari kekacauan.Himbauan akan dimengerti secara mendalam." Tanggal 16 Oktober 1965, Soekarno melantik Mayor Jendral Soeharto menjadi Mentri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Dalam Konferensi Tiga Benua di Havana bulan Februari 1966, perwakilan Uni Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka menghindari pengotakan atas penangkapan

dan

pembunuhan orang yang dituduh sebagai PKI, yang sedang terjadi terhadap rakyat


Indonesia.Pendirian mereka mendapat pujian dari rezim Soeharto. Parlemen Indonesia menegesahkan

resolusi tanggal 11 Februari 1966, menyatakan

penghargaan penuh atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni Sovyet dan negara-negara lain di konferensi solidaritas negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yang berhasil menetralisasi usaha-usaha para kontra revolusioner gerakan 30 September, dan para pemimpin serta pelindung mereka, untuk campur tangan terhadap urusan dalam negri Indonesia. 2.3.9 Asumsi Penangkapan Dan Pembunuhan Pada bulan-bulan setelah peristiwa G 30 S - PKI, mereka yang dianggap simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui, ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi untuk diinterogasi dan disiksa tanpa perlawanan. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November), dan Bali (bulan Desember) 1965. Tidak diketahui dengan pasti berapa orang dibantai? Perkiraan konservatif menyebutkan 500 ribu orang, sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juta orang. Namun diduga setidaknya satu juta orang menjadi korban bencana kemanusiaan enam bulan pasca kudeta itu. Tentara menghasut dan membantu kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap kanan seperti barisan Anshor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakuakan pembunuhan missal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya sampai di tempat-tempat tertentu terbendung mayat. Sewaktu regu-regu militer yang didukung CIA menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan dengan keji membantai mereka, majalah "Time" saat itu memberitakan, "Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala besar sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi sangat serius di Sumatra Utara, di mana udara lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang terbendung mayat-mayat. Transportasi sungai terhambat secara serius.". Di


Bali, yang sebelum peristiwa G 30 S dianggap sebagai kubu PKI, sedikitnya 35.000 orang menjadi korban di awal tahun 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elit PNI adalah pelaku pembunuhan ini.Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka.

40

Di kota-

kota besar perburuan rasialis "anti Tionghoa" terjadi. Para pekerja dan pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini

dipecat. Diperkirakan sekitar 110.000 orang masih

dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir tahun 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan, termasuk terhadap belasan orang sejak tahun 1980-an. Empat tahanan politik, Johannes Surono Hadiwiyino, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman, dan Nobertus Rohayan, dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu. 2.3.10 Angkatan 66 Jauh sebelum pemberontakan Gestapu/PKI, sudah ada pihak dan golongan anti komunis, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Golongan-golongan itu antara lain adalah beberapa perwira Angkatan Darat, tokoh-tokoh Islam seperti bekas-bekas

anggota

Masyumi,

HMI,

PII,

kalangan

muda

NU

dan

Muhammadiyah,bekas-bekas anggota PSI, tokoh-tokoh tertentu, Katholik/PMKRI, SOKSI, dan lain-lain, secara naluriah, kelompok inilah yang paling cepat terpanggil untuk memerangi PKI.Sulastomo, ketua umum Pengurus Besar HMI saat itu, bersama Syarifuddin Harahap, pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi langsung menghubungi Subchan Z. E. ketua PBNU yang dekat angkatan muda, untuk menilai situasi dan menentukan sikap bersama.

41

Atas inisiatif Subchan Z. E., diadakan rapat

umum pertama untuk menentang, mengutuk Gestapu/PKI, menuntut pembubaran PKI dan antek-anteknya, di Taman Sunda Kelapa, Jakarta tanggal 4 Oktober 1965. Sore harinya, Subchan Z. E.bersama tokoh-tokoh anti komunis membentuk badan yang mengkoordinasikan aksi-aksi penumpasan PKI di kalangan sipil, yang dinamakan 40 41

ibid Cosmas Batubara.2007. Sebuah Otobiografi Politik Kompas : Jakarta hal.88


"Kesatuan Aksi Pengganyangan Kontra Revolusi Gestapu" disingkat KAP Gestapu, merupakan kesatuan aksi pertama di Indonesia yang bertujuan menghancurkan komunisme di Indonesia, dengan alamat pejabatnya di Jl. Sam Ratulangi No. 1 (Sekretariat PMKRI) dan juga Jl. Banyumas No. 4 (rumah Subchan Z. E.). KAP Gestapu ini didukung NU, Partai Katholik, Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah, GP Anshor, IPKI, HMI/KAHMI yang ikut dalam susunan pengurus KAP-Gestapu adalah Syarifuddin Harahap (Biro Keuangan), Ismael Hasan Metareum, Mar'ie Muhammad, Dahlan Ranumihardja, dan Sulastomo (anggota). KAP- Gestapu menjadi "dapur pemikiran" untuk menilai setiap perkembangan situasi dan mengolahnya menjadi berbagai program aksi, mulai dari aksi jalanan (demonstrasi) sampai pada pengiriman petisi dan utusan kepada lembaga yang berkepentingan. KAP-Gestapu memperkenalkan dan memulai aksi-aksi jalanan dan demonstrasi yang kemudian menjadi program rutin seluruh kesatuan aksi lainnya. Sejalan dengan itu, seluruh kantor induk pejabat PKI dan organisasi pendukungnya, dihancurkan oleh kelompok-kelompok PII, HMI, dan Pemuda Muhammadiyah, atau diserahkan kepada militer.Setelah tanggal 1 Oktober 1965 dan beberapa bulan berikutnya terjadi perubahan situasi yang luar biasa di dalam konstelasi politik di Indonesia. Dampaknya sangat terasa di dunia kampus. Bukan saja karena gelombanggelombang politik selalu memukul-mukul dinding kampus, juga karena peranan mahasiswa sangat menonjol dalam peristiwa di sekitar peralihan 1965-1966. Berbagai aksi demonstrasi terjadi terus-menerus pada bulan-bulan terakhir 1965, menjadi salah satu indikator ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam menuntaskan krisis politik akibat G 30 S 1965.

Krisis politik

belum selesai, pemerintah pada tanggal 22 November 1965 memperparah krisis bidang ekonomi dengan menaikkan harga bensin dari Rp 4 per liter menjadi Rp 250 per liter. Sehingga berbagai harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum melonjak. Indeks biaya hidup meningkat tajam dari 22.651 menjelang bulan November menjadi 36.347 menjelang bulan Desember 1965. Ekonomi masyarakat Indonesia waktu itu sangat rendah sehingga melemahkan dukungan rakyat kepada


Soekarno dan PKI. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan "ganyang Malaysia" yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia.Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan dalam kenaikan harga ini adalah keputusan Soeharto-Nasution untuk menaikkan gaji tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa sehingga mereka kabur. Akibat inflasi, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, dan bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya, mereka juga memakai pakaian dari bahan karung. Belum sempat Indonesia sembuh dari berbagai luka politik, ekonomi, dan dampak yang disebabkan oleh peristiwa G 30 S 1965 masih menjadi trauma berkepanjangan bagi bangsa Indonesia, pada tanggal 3 Januari 1966 pemerintah menaikkan harga BBM. Harga bensin dinaikkan lagi secara drastis menjadi Rp 1.000,00 per liter. Minyak tanah yang menjadi kebutuhan rakyat Indonesia juga harganya naik menjadi lebih dari 100%, dari seratus lima puluh rupiah per liter menjadi empat ratus rupiah per liter. Diikuti kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan. Tarif bis, kereta api, dan pesawat terbang naik hingga 500%, tarif pos dan telekomunikasi naik hingga sepuluh kali lipat.

Kenaikan

harga BBM dan berbagai harga kebutuhan pokok yang menyengsarakan rakyat ini mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari para mahasiswa yang tampil menjadi moral force rakyat Indonesia. Pada tahun 1965-1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan mendirikan Orde Baru. Gerakan ini disebut Angkatan 66, sebagai awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan.Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu antara lain Cosmas Batubara (Ketua Presidium KAMI Pusat), Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, ketiganya dari PMKRI, Akbar Tanjung dari HMI, dan lain-lain. Angkatan 66 mengangkat isu komunis sebagai bahaya laten Negara. Gerakan ini berhasil


membangun kepercayaan untuk mendukung mahasiswa menentang komunis yang ditukangi PKI.

42

2.3.11 Lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada tanggal 25 Oktober 1965 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Mentri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayor Jendral dr. Syarief Thayeb, di antaranya adalah Perhimpunan Mahasiswa Kaolik Republik Indonesia (PMKRI) , Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI),Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). 43 Tujuan pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa Indonesia dalam menggalang aksi dan melancarkan demonstrasi menuntut pembubaran PKI dan underbouw-underbouwnya, termasuk Central Gerakan Mahasiswa Indonesia, menjadi lebih terorganisasi, terkoordinasi, dan memiliki kepemimpinan. Lahirnya KAMI diikuti berbagai kesatuan aksi lain, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan lain-lain. Sejarah lahirnya KAMI berkaitan dengan peristiwa hamper sebulan sebelumnya, yaitu penculikan dan pembunuhan terhadap enam jendral dan satu perwira pertama oleh gerombolan Gerakan 30 S (G 30 S) yang dengan cepat berimbas terhadap sosial politik di tengah kehidupan bangsa Indonesia, termasuk kelompok mahasiswa saat itu. 44 Tuduhan PKI sebagai dalang pun segera merebak. Terlebih setelah Angkatan Darat yang dipimpin Mayor Jendral Soeharto melarang surat kabar afiliasi terbit. 42

http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ diunduh 9 juni 2013 pukul 16.30 Cosmas Batubara.2007. Sebuah Otobiografi Politik Kompas : Jakarta hal.57 44 http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/.Op.cit; 43


Hanya koran Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha milik Angkatan Darat saja yang bebas menyiarkan berita yang umumnya provokatif. Beritanya seolah ditelan mentahmentah tanpa knofirmasi itu kemudian memberi angin segar bagi kelompok anti komunis untuk melancarkan tuduhan dan serangan terhadap PKI dan underbouwunderbouwnya. Partai-partai yang bersebrangan dengan PKI seperti Partai Katholik, Partai Murba, IPKI, NU, mengecam tindakan PKI. Di mana-mana didirikan front pembubaran PKI, hingga markas PKI di Jl. Kramat Raya Jakarta pun dibakar. Dunia mahasiswa, salah satu komponen masyarakat yang umumnya sudah dikotak-kotakkan dengan afiliasi partai politikpartai politik (termasuk seni, wanita, buruh, dan surat kabar) ketika itu mendirikan wadah anti PKI. Dendam kalangan mahasiswa non komunis terhadap CGMI telah berlangsung lama sebelum peristiwa G 30 S. Sebab dengan naik daunnya PKI, karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno membuat CGMI bersikap angkuh terhadap organisasi-organisasi mahasiswa lain. Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PPMI) sebagai gabungan organisasi-organisasi mahasiswa dikuasai CGMI. Tindakan mereka yang paling tidak disukai adalah menuntut pembubaran HMI, padahal samasama tergabung dalam PPMI. Tuduhan kepada HMI saat itu adalah HMI memiliki hubungan dengan Masyumi, partai terlarang pada pemerintahan Presiden Soekarno. Tetapi keputusan yang tinggal ditandatangani Soekarno itu tidak terjadi, karena "gertakan" Menteri Agama K. H. Saifuddin Zuhri. Dendam kesumat itu memuncak pasca G 30 S. Giliran HMI membabat CGMI. Kemudian sejarah mencatat, dengan bantuan Angkatan Darat aktivis CGMI ditangkapi dengan mata-mata mahasiswa anti PKI. 45

45

http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/.Op.cit;


Seluruh elemen masa bergerak untuk membubarkan PKI meskipun Bung Karno bersikukuh mempertahankannya, tetapi tidak berhasil, wibawanya telah terkikis.HMI melibatkan diri dan menjadi pendukung utama kegiatan KAMI, mulai dari perencanaan kegiatan, persiapan sampai dengan pelaksanaan aksi dan kemudian evaluasi setiap aksi. Mulai dari penyusunan konsep, agenda, gagasan, dan ide, sampai pada mengerahkan massanya pada setiap kegiatan. Bahkan HMI, beberapa organisasi mahasiswa, dan pelajar dari kalangan Islam, menghiasi aksi-aksi jalanan dengan ucapan takbir membahana, sehingga aksi sangat bersemangat dan berwarna Ilahiah. Dalam kepengurusan KAMI Pusat periode I 25 Oktober 1965-21 Juli 1966, HMI mengirimkan wakilnya Nazar E. Nasution (sebagai sekretaris jendral), dan Ismael Hadad (biro penerangan). Dalam kepengurusan periode II (mulai 21 Juli 1966), HMI mengirimkan Mar'ie Muhammad (sebagai salah seorang ketua), Farid Laksmana (sekretaris jendral), dan Ismael Hadad (biro penerangan), di mana peran HMI semakin kuat dan dominan di setiap kegiatan KAMI, karena dua hal yaitu pertama karena jumlah anggota (massa) HMI sanagat besar, sehingga setiap ada kegiatan aksi di jalan massa HMI yang ikut paling banyak. Kedua, HMI merupakan organisasi mahasiswa paling dibenci PKI dan bahkan dituntut untuk dibubarkan, sehingga bagi HMI komunisme adalah musuh sejak lama dan musuh sepanjang sejarahnya. 2.3.12 Aksi Tritura Selanjutnya KAMI menuntut pemerintah agar meninjau berbagai kenaikan harga, lalu KAMI menggelar seminar untuk membahas masalah ekonomi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1966, di Universitas Indonesia. Tampil sebagai pembicara antara lain Jendral A. H. Nasution, Letnan Jendral Soeharto, Syarief Thayeb, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Subchan Zaenuri Echsan. Saat itu HMI melahirkan pemikiran pada aspirasi rakyat yang dikenal dengan Amanat Penderitaan Rakyat dan memperjuangkan berbagai keluhan, tuntutan, dan hati nurani rakyat.


Kemudian memformulasikannya menjadi Tritura, substansinya disusun oleh Cosmas Batubara , David Napitupulu (PMKRI, dan Mar'ie Muhammad (HMI), sedangkan redaksinya disusun oleh Ismid Hadad (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia), dan Saverinus Suardi (PMKRI). 46Tiga tuntutan rakyat yang mendasar kepada pemerintah itu mendapat dukungan penuh dari Angkatan Bersenjata. Isinya adalah 1). Bubarkan PKI beserta ormasnya. 2). Turunkan harga dan perbaiki sandang pangan. 3). Perombakan dan pembersihan kabinet Dwikora dari unsur PKI. Dari ketiga pasal tersebut, dua tuntutan pertama merupakan produk lama karena sebelumnya telah disuarakan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu) sejak bulan Oktober 1965, sementara tuntutan terakhir merupakan produk baru. Keberadaan tuntutan yang ketiga dalam Tritura bernilai paling strategis karena langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak. Keberhasilan

KAMI

memformulasikan

Tritura

dalam

perkembangan

selanjutnya mampu menyimbolkan perjuangan bersama seluruh kekuatan mahasiswa. Sejak dicetuskannya Tritura, aksi-aksi demonstrasi mahasiswa berkembang semakin membesar dan intens, menjadi semakin bermakna dengan dukungan penuh rakyat dan Angkatan Bersenjata. Aksi-aksi Tritura yang diperjuangkan mahasiswa secara konsisten sejak awal Januari 1966 akhirnya terbukti menjadi semacam kata sandi bagi berbagai perubahan politik mendasar di tanah air sepanjang pertengahan tahun 1960, termasuk suksesi kepemimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto. 47 Titik puncak keruntuhan wibawa Bung Karno salah satunya disebabkan aksiaksi Tritura. Aksi-aksi Tritura sebagai reaksi terhadap keadaan politik, sosial, ekonomi, masyarakat dan pemerintahan waktu itu yang telah mengarah kepada kehancuran dan konflik di antara para elite politik yang berkuasa dalam pemerintahan. Timbul kecemasan rakyat di seluruh tanah air terhadap kelangsungan 46 47

ibid

http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/.Op.cit;


hidup negara. KAMI, organisasi extra universitas, memimpin menyampaikan aspirasi masyarakat dengan berdemonstrasi di pekarangan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kampus Salemba. Didahului upacara yang diikuti pimpinan Resimen Para Komando Angkatan Darat, Kolonel Sarwo Edhie Wibowo beserta staff. Yang dipakai dalam aksi-aksi Tritura adalah panji-panji KAMI. Jaket kuning Universitas Indonesia menonjol dalam perjuangan menegakkan Orde Baru, disebabkan karena massa KAMI terbesar terdapat di UI dan diorganisasi oleh KAMI UI. Kampus UI merupakan pusat perjuangan Orde Baru, di mana berbagai kekuatan Orde Baru, khususnya mahasiswa dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bertemu. Perjuangan angkatan 66 telah meluas dan melebar dari sekadar penghancuran komunisme di Indonesia, bukan sekadar masalah permukaan dan ringan, tetapi sudah masuk ke dalam perjuangan rakyat Indonesia. Pemboncengan

modus

ekonomi

ke politik

menguntungkan

KAMI,

gelombang aksi mendapat dukungan luas ke daerah-daerah, sehingga KAMI menjadi kekuatan politik. Pemimpin-pemimpin KAMI Pusat seperti Cosmas Batubara, Sulastomo, Harry Tjan Silalahi, David Napitupulu, Arif Rahman, Mar'ie Muhammad menjadi idola baru tidak hanya di kalangan mahasiswa, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Hasanuddin Haji Madjedi menjadi pahlawan Ampera pertama, gugur di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, gugur karena tembakan oknum tentara Batalyon K Kodam Diponegoro Jawa Tengah yang di-BKO-kan di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1966. Ketika almarhum yang sedang memegang spanduk bertuliskan "Tak Ada Pilihan Lain, Menjadi Bangsa Indonesia atau Bangsa Asing", bersama rekanrekan demosntran lain pulang dari berunjuk rasa di konsulat Republik Rakyat Tionghoa di Jl. Pacinan Laut (kini Jl. Kapten Pierre Tendean) Banjarmasin. Pahlawan Ampera ini dimakamkan satu kompleks dengan makam pahlawan nasional Pangeran


Antasari, di kawasan pekuburan muslim Jl. Masjid Jami' Banjarmasin. Puncak aksi terjadi pada tanggal 24 Februari 1966. Demo mahasiswa di depan istana negara berbuntut bentrok dengan pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa mungkin telah kehilangan akal sehat menembak membabi buta kearah kerumunan hingga seorang mahasiswa kedokteran UI, Arif Rahman Hakim gugur tertembak. Revolusi membutuhkan korban. Sang pahlawan yang kelak diberi gelar pahlawan Ampera itu membawa semangat baru di kubunya. Perjuangan KAMI dalam angkatan 66 mengalami suka duka, pahit manis, berhadapan dengan kekuatan, berhadapan dengan kekuatan penguasa militer yang memihak Soekarno (Orde Lama) dan PKI. Banyak mengambil resiko mulai dari kekurangan makan, tekanan, siksaan fisik, hingga kematian. Banyak korban tewas dalam perjuangan panjang menegakkan Orde Baru. Dalam aksi tanggal 24 Februari 1966, gugur dua orang pejuang angkatan 66, Zubaedah (PII/KAPPI) dan Arif Rahman Hakim (HMI/KAMI). Rekan-rekan mereka mengantar jenazah mereka ke pemakaman tanggal 25 Februari 1966, dengan prosesi yang sangat sahdu dan mengharukan, seluruhnya memperkuat tekad dan semangat generasi muda untuk terus berjuang. Para pejuang yang lain yang gugur dalam memperjuangkan Ampera pada saat itu antara lain Hasanuddin Noor (mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin) wafat tanggal 10 Februari 1966, Muhammad Syarif Al Kadri (mahasiswa Ujung Pandang) gugur tanggal 25 Februari 1966, Arismunandar (pelajar SMP Muhammadiyah X Yogyakarta), Margono (pelajar SPG Muhammadiyah I Yogyakarta) keduanya gugur tanggal 10 Maret 1966. Yusuf Hasim dan Dicky Oroh (pelajar di Manado) gugur tanggal 31 Maret 1966, Mohd. Syafi ‘I (pelajar Jakarta) gugur tanggal 9 Mei 1966, Yulius Usman (mahasiswa Fakutas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung) gugur tanggal 18 Agustus 1966, Ahmad Karim (pelajar STM Bukittinggi) gugur tanggal 11 Desember 1966, Zaenal Zakse (wartawan Harian


KAMI) gugur tanggal 8 Mei 1967. Mereka semua dicatat dengan tinta emas dalam sejarah sebagai pejuang yang membela hak-hak rakyat dan diangkat sebagai pahlawan Ampera, dan rakyat Indonesia tidak akan pernah melupakan perjuangan mereka. 48 Mereka berkata Semuanya mereka gugur sebagai pahlawan perubahan yang menjadi inovator perjuangan. Konsep kepemimpinan selalu dimulai oleh oarng muda. Perubahan memang memerlukan pengorbanan. Angkatan 66 yang terdiri dari pejuang muda, baik dari organisasi mahasiswa, pelajar dan pemuda, atau dari kampus yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti KAMI, Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, bergabung dengan Angkatan 66. Mereka berjuang meluruskan arah dan tujuan bangsa Indonesia yang diselewengkan Orde Lama dan komunis.

48

Parakitri T. Simbolon Angkatan 66 Peluang Emas yang Sia-sia : sociopolitica.com/2011/01/03/angkatan-66-peluang-emas-yang-sia-sia/ diunduh 10 juni 2013 pukul 11.30


BAB II. DESKRIPSI ORGANISASI PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA dan PERUBAHAN POLITIK di INDONESIA

Recommend Documents