19
BAB II DISKRIPSI OBYEK PENELITIAN
2.1
Sejarah Singkat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (atau biasa disingkat TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut. Sejarah TNI-AL dimulai tanggal 10 September 1945, setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Administrasi pemerintahan awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut). BKR Laut dipelopori oleh pelautpelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) di masa penjajahan Belanda dan Kaigun di masa pendudukan Jepang. Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal-kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diberdayakan, dan personel pengawalnya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik Indonesia yang baru terbentuk itu.
20
Selama 1949-1959 ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang organisasi ALRI membentuk Armada, Korps Marinir yang saat itu disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Selama dasawarsa 1990-an TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal–kapal perang jenis korvet kelas 'Parchim', kapal pendarat tank (LST) kelas 'Frosch', dan Penyapu Ranjau kelas Kondor. Reformasi internal di tubuh TNI membawa pengaruh besar pada tuntutan penajaman tugas TNI AL dalam bidang pertahanan dan keamanan di laut, seperti reorganisasi dan validasi Armada yang tersusun dalam flotila-flotila kapal perang sesuai dengan kesamaan fungsinya dan pemekaran organisasi Korps Marinir dengan pembentukan satuan setingkat divisi Pasukan Marinir-I di Surabaya dan setingkat Brigade berdiri sendiri di Jakarta. Pembenahan-pembenahan tersebut merupakan bagian dari tekad TNI AL menuju hari esok yang lebih baik. Pada saat yang bersamaan, TNI AL mengembangkan militer nontempur yang berupa operasi bakti kemanusiaan Surya Bhaskara Jaya di berbagai daerah terpencil di Indonesia yang hanya bisa dijangkau lewat laut. Operasi ini berintikan kegiatan pelayanan kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi sarana publik, dan berbagai penyuluhan di bidang kesehatan, hukum, dan bela negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun
21
hingga sekarang. Sejumlah negara juga pernah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut antara lain: Singapura, Australia, dan Amerika Serikat. TNI AL juga berupaya menggalakkan pembangunan sektor kelautan jauh
sebelum
Departemen
Kelautan
terbentuk,
khususnya
yang
berhubungan dengan aspek pertahanan dan keamanan di laut. Kegiatan nyata yang dilakukan TNI AL adalah mendirikan badan-badan pengkajian pembangunan kelautan bersama dengan pemerintah dan swasta di beberapa daerah, program desa pesisir percontohan yang terangkum dalam Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir), dan program Pembinaan Potensi Nasional menjadi Kekuatan Maritim (Binpotnaskuatmar). 2.2
Tugas Pokok dan Fungsi TNI Angkatan Laut sebagai bagian integral dari TNI bertugas melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas TNI Angkatan Laut akan sangat bergantung kepada terwujudnya kemampuan dan kekuatan sesuai dengan postur TNI Angkatan Laut. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
22
Tentang TNI Pasal 9 mengatur tentang tugas utama TNI Angkatan Laut, sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. c. Melaksanakan tugas diplomasi dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. 2.2.1
Visi dan Misi Visi dan misi lembaga TNI AL ditetapkan sebagai berikut: Visi: Terwujudnya TNI AL yang handal dan disegani Misi: a.
Membina kekuatan dan kemampuan TNI AL yang berkelanjutan secara efektif dan efisien
b.
Menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum, keamanan wilayah laut, keutuhan wilayah NKRI serta terlaksananya diplomasi angkatan laut dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
23
c.
Mewujudkan personil TNI AL yang bermoral dan profesional
d.
Mewujudkan kekuatan TNI AL menuju kekuatan pokok minimum
e.
Menjamin
terlaksanannya
tugas
tugas
bantuan
kemanusiaan f.
Mewujudkan organissaisi TNI AL yang sehat dan berwibawa
g.
Mewujudkan keluarga besar TNI AL yang sehat dan sejahtera
Untuk mengangkat semangat moral dan mental prajurit TNI AL, KASAL (Kepala Staf TNI Angkatan Laut) saat ini meluncurkan ’New motto Spirits’ yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas. Semangat baru TNI Angkatan Laut tersebut meliputi: 1.
Kehormatan (Honour) Prajurit TNI Angkatan Laut yang memiliki integritas tinggi dalam tugas dan tanggung jawab serta dapat menjalin dan menjaga hubungan dengan atasan, rekan, dan bawahan. Menjaga martabat TNI Angkatan Laut dan diri sendiri serta mendapat pengakuan dan dibanggakan masyarakat.
2.
Kejujuran (Honesty) Prajurit TNI Angkatan Laut yang lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas, serta berkata apa adanya.
24
3.
Keikhlasan (Sincerity) Prajurit TNI Angkatan Laut yang memiliki jiwa dan hati yang bersih, ketulusan, dan kerelaan dalam melakukan pekerjaan maupun tugas sesuai dengan kata hati, serta perbuatan tanpa menghitung imbalan, balasan, atau pamrih.
4.
Dedikasi (Dedication) Prajurit TNI Angkatan Laut yang mau berkorban tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan organisasi, serta memiliki jiwa pengabdian yang tinggi.
5. Loyalitas (Loyalty) Prajurit TNI Angkatan Laut yang patuh dan setia serta mempunyai komitmen kuat terhadap sesama prajurit, organisasi, bangsa, dan negara 6.
Profesionalisme (Professionalism) Prajurit TNI Angkatan Laut yang memahami tugas dan tanggung jawab serta pengetahuan dan keahlian yang mendukung serta melaksanakannya baik secara individu maupun dalam tim dengan sebaik-baiknya.
7.
Keberanian (Courage) Prajurit TNI Angkatan Laut yang memiliki kepercayaan diri dan karakter untuk melakukan apa yang benar dalam menghadapi tuntutan tugas, permasalahan, bahaya, dan ancaman. Prajurit yang
25
berani mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasi, bangsa, dan negara tanpa mempedulikan kepentingan pribadi. 2.2.2 Struktur Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya disingkat MABESAL) yang berada di Jakarta terdiri atas beberapa divisi/bagian, yaitu: Eselon Pimpinan, Eselon Pembantu Pimpinan, 19 Kedinasan di Jakarta dan 1 Kedinasan di Surabaya, Pusat Penerbang Angkatan Laut (Puspenerbal) di Surabaya, 2 Lembaga Pendidikan (Lemdik) di Jakarta dan Surabaya, 3 Komando Utama Pembinaan Operasi (Kotama Binops) di Jakarta dan Surabaya, 2 Komando Utama (Kotama) Pembinaan di Jakarta dan Surabaya, serta Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Tentara Nasinal Indonesia Angkatan Laut dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL). Struktur organisasi Markas Besar TNI Angkatan Laut dapat dilihat seperti pada Gambar 2.1. 2.3
Sumber Daya Dalam menghadapi persaingan global yang makin tajam dan tuntutan pelayanan yang baik, sumber daya yang berkualitas merupakan kunci utama kinerja dan pertumbuhan organisasi. Oleh karena itu sumber daya merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi. Hasil usaha yang telah dicapai tidak akan terlepas dari peranan besar sumber daya yang ada atau yang dimiliki.
26
Gambar 2.1 Struktur Organisasi TNI AL Sumber :Kep. Pangab No: KEP/08/VII/1997 Definisi sumber daya (Kamus Besar Bahasa Indonesia-KBBI) yaitu segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya: peralatan, sediaan, waktu, dan tenaga. Adapun arti lain dari sumber daya yaitu suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah (berubah ke bentuk lain, baik menjadi semakin besar maupun hilang) ada pula sumberdaya yang kekal atau selalu tetap. Ruang lingkup sumber daya TNI AL terdiri dari:
27
Pertama, sumber daya manusia adalah Prajurit TNI AL mulai dari strata perwira, bintara, tamtama, serta pegawai negeri sipil di lingkungan TNI AL. Jumlah prajurit dan pegawai di lingkungan TNI AL yang ada hingga kini terus bertambah melalui seleksi penerimaan yang ketat sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab TNI AL yang makin banyak, berat, kompleks, serta sesuai dengan kompetensinya. Jumlah prajurit dan pegawai negeri sipil di lingkungan TNI AL 2014 baru berkisar 72.000 orang. Kedua, kekuatan material yang dimiliki TNI AL dalam operasi pengamanan di seluruh perairan nusantara yang sekaligus juga merupakan benteng utama negara Indonesia dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Rincian sumber daya kekuatan material adalah: 1.
KRI -kekuatan KRI berbagai jenis (jumlah 147 unit, siap operasi 104 unit)
2.
KAL dan Patkamla - kekuatan KAL berbagai jenis (jumlah 313 unit, siap operasi 77 unit)
3. Ranpur Marinir berbagai jenis (jumlah 410 unit, siap operasi157 unit) 4.
Pesawat udara berbagai jenis, jumlah 67 unit, terdiri atas: a. Fixed Wing (jumlah 48 unit, siap operasi 40 unit) b. Rotary Wing (jumlah 19 unit, siap operasi 14 unit)
Ketiga, sarana dan prasarana seperti halnya dalam penyelenggaraan gelar kekuatan TNI AL terdapat beberapa jenis pangkalan yang berfungsi sebagai pendukung satuan operasi yaitu Pangkalan TNI Angkatan Laut yang terdiri
28
dari Lantamal (Lanal kelas A), Lanal kelas B, Lanal kelas C, Lanal Khusus (Setara Lanal kelas B), Pos TNI Angkatan Laut (Posal), Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) dan Pangkalan Marinir (Lanmar). Pangkalan TNI Angkatan Laut dibentuk dan digelar untuk melaksanakan fungsi dukungan 4R (Repair, Replennishment, Rest, and Recreation) terhadap satuan operasi. Keempat, kemampuan pertahanan dan keamanan merupakan gabungan dari profesionalitas prajurit dan kesiapan Alutsista untuk melaksanakan kegiatan penegakan kedaulatan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI, kondisi kemampuan pertahanan sebagai berikut: a.
Kemampuan Pertahanan 1.
Kemampuan peperangan permukaan, bawah permukaan, permukaan
kurang
memadai,
sebagai
akibat
dari
menurunnya daya gerak dan kondisi teknis sistem Sewaco, 2.
Kemampuan peperangan amfibi dan pertahanan pantai terutama proyeksi kekuatan dua BTP Marinir terhadap dua sasaran amfibi secara serentak kurang memadai.
3.
Kemampuan peperangan khusus yang meliputi antara lain kemampuan peperangan Anti Nubika, Anti Teror, Anti atau Lawan Sabotase Atas/Bawah .
4.
Kemampuan Anglamil untuk mendukung Serpas dan Serlog dalam operasi laut.
29
b.
Kemampuan Keamanan 1.
Kemampuan penegakan hukum di laut. Penegakan hukum nasional dan internasional di seluruh perairan yurisdiksi nasional RI dalam rangka mencegah dan menindak setiap pelanggaran hukum
2.
Kemampuan
pengamanan
lalu
lintas
laut,
terutama
pengamanan pada jalur-jalur laut yang diberlakukan hak lintas transit, hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan serta hak akses dan komunikasi. 3.
Kemampuan untuk membantu pelaksanaan operasi militer selain perang serta bantuan kepada Polri dan otoritas sipil dalam upaya mewujudkan keamanan dalam negeri kurang memadai.
4.
Kemampuan anti perompakan dan tindak kriminal serta kegiatan ilegal lainnya di laut dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara, mencegah terjadinya pelanggaran di laut serta memperbaiki citra bangsa dan negara di mata internasional.
2.4
Tantangan Bisnis Angkatan Laut di seluruh dunia memiliki peran yang berlaku secara universal, yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi yang lebih dikenal dengan “Trinitas Peran Angkatan Laut “ yaitu:
30
a.
Peran Militer (military role) - peran militer dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan
negara
dan
penangkalan,
menyiapkan
kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim. b.
Peran Polisionil (constabulary role) - peran polisionil dilaksanakandalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi memelihara pembangunan
sumber
daya
ketertiban bangsa
dan kekayaan laut nasional, di
laut,
serta
dalam
mendukung memberikan
kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran polisionil ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional dalam rangka memelihara ketertiban di laut. c.
Peran Diplomasi (diplomacy role) - merupakan peran yang sangat penting bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia. Peran ini dikenal sebagai “unjuk kekuatan Angkatan Laut” yang telah
menjadi peran tradisional Angkatan Laut.
Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi
31
kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan. 2.4.1
Penegakan Keamanan di Laut TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut berkewajiban untuk menjaga integritas wilayah NKRI dan mempertahankan stabilitas keamanan di laut serta melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan konsepsi dasar bahwa perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Persepsi keamanan di laut tidak hanya masalah penegakan kedaulatan dan hukum tetapi keamanan di laut mengandung pemahaman, bahwa laut aman digunakan bagi pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas penggunaan atau pemanfaatan laut, yaitu : a.
Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan
menggunakan
terorganisir
dan
kekuatan
memiliki
bersenjata
kemampuan
yang untuk
mengganggu serta membahayakan personel atau negara. Ancaman
tersebut
dapat
berupa
pembajakan,
32
perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan dan aksi teror. b.
Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi, seperti suar, buoy, dan lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
c.
Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumber daya laut.
d.
Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, seperti illegal fishing, illegal logging, penyelundupan dan lain-lain.
2.4.2
Penegakan Kedaulatan di Laut Penegakan kedaulatan di laut memiliki dua dimensi pemahaman, yaitu kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereign right) di laut suatu negara yang telah diatur secara universal dalam UNCLOS 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pada Gambar 2.2 ditunjukkan bagaimana penentuan zona batas wilayah laut suatu negara (termasuk Indonesia). Pada tiap
33
rezim perairan Indonesia ditetapkan kedaulatan dan hak berdaulat sebagai berikut: a.
Di Laut Wilayah selebar 12 mil laut dari garis pangkal Indonesia memiliki kedaulatan penuh, artinya negara berhak mengatur segala ketentuan hukum nasional.
b.
Di Zona Tambahan selebar 24 mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki hak berdaulat dalam bidang kepabeanan, sanitasi, imigrasi dan fiskal.
Gambar 2.2 Zona Batas Laut Suatu Negara Sumber: Google Searcing c.
Di ZEEI Indonesia selebar 200 mil laut dari garis pangkal, memiliki hak berdaulat dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut.
34
d.
Di Landas Kontinen sampai kedalaman 350 meter, Indonesia berhak untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam.
2.5
Proses Bisnis Organisasi Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi, utamanya keterbatasan anggaran TNI Angkatan Laut dan dihadapkan dengan kemungkinan ancaman dan kompleksnya tuntutan tugas ke depan, maka pemimpin TNI Angkatan Laut menggariskan kebijakan yang ditempuh dalam proses penyelenggaraan organisasi sebagai berikut: a.
Menyempurnakan doktrin, buku petunjuk, sistem dan metode sebagai landasan operasional dan validasi organisasi menuju TNI Angkatan Laut yang besar, kuat,profesional, dan solid.
b.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas data intelijen maritim dengan mengoptimalkan pengamatan yang intensif menggunakan sarana prasarana yang lebih baik dan proses analisa informasi yang tepat.
c.
Meningkatkan kesiapan operasional TNI Angkatan Laut dengan pola gelar yang efektif dan efisien agar dapat menegakkan kedaulatan dan keamanan di seluruh perairan yurisdiksi nasional.
d.
Mengadakan Alutsista baru sebagai pengganti Alutsista yang sudah mengalami penurunan kondisi.
e.
Menata kebutuhan personel melalui rekruitmen yang selektif dan objektif guna memperoleh kualitas SDM (sumber daya manusia)
35
sesuai kebutuhan tugas dan menata personel dalam jabatan yang sesuai dengan keahliannya. f.
Meningkatkan kualitas latihan melalui peningkatan sistem, metode dan sarana prasarana latihan agar terwujud prajurit dan PNS (pegawai negeri sipil) TNI Angkatan Laut yang profesional.
g.
Meningkatkan kesejahteraan prajurit dan PNS (pegawai negeri sipil)
TNI
Angkatan
Laut
dengan
mencukupi
kebutuhan
perumahan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan akhir tugas. h.
Meningkatkan penggunaan Alutsista produksi dalam negeri dan pemeliharaan Alutsista oleh Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS).
i.
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta fasilitas Lemdik dan Pangkalan
TNI
Angkatan
Laut
melalui
pembangunan,
pemeliharaan, perawatan dan perbaikan. j.
Meningkatkan kerja sama militer antar negara dengan cara melakukan latihan dan patroli bersama.
k.
Meningkatkan kerja sama dan pembinaan hubungan internasional dengan cara melaksanakan pelayaran Muhibah, Navy to Navy Talk dan WPNS (Western Pacific Naval Symposium).
l.
Meningkatkan kegiatan
Bhakti
TNI Angkatan
Laut
guna
meringankan penderitaan rakyat akibat bencana alam atau bencana lainnya.
