BAB II DESKRIPSI (OBYEK PENELITIAN)
2.1
Sejarah Organisasi Scouting yang di Indonesia dikenal dengan istilah Kepramukaan, dikembangkan oleh Lord Baden Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan
tindak
kejahatan,
ia
menerapkan scouting secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan berkemah di pulau
2.1. Baden Powell .pinterest.com (2016)
Brownsea selama 8 hari pada tahun 1907. Pengalaman keberhasilan Baden Powell sebelum dan sesudah perkemahan di Brownsea ditulis dalam buku yang berjudul “Scouting for Boys”. Melalui buku “Scouting for Boy” itulah kepanduan berkembang termasuk di Indonesia. Pada kurun waktu tahun 1950-1960 organisasi kepanduan tumbuh semakin banyak jumlah dan ragamnya, bahkan diantaranya merupakan organisasi kepanduan yang berafiliasi pada partai politik, tentunya hal itu menyalahi prinsip dasar dan metode kepanduan. Pada tahun 1917 untuk pertama kali berdirilah sebuah organisasi Kepanduan Nasioanl Indonseia di Kota Surakarta, dengan nama Javanese Padvinders Organizatie (JPO). Organisasi Kepanduan Indonesia didirikan oleh Sri
16 http://digilib.mercubuana.ac.id/
17
Mangkunegara VII, seorang nasionalis, aktivis Pergerakan Nasional yang pernah diangkat menjadi Presiden Budi Utomo tahun 1915/1916 membawahi 40 cabang di seluruh Indonesia, serta pernah dipercaya sebagai pelindung Jong Java selama 11 tahun. Setelah JPO lahir, lahir pula berbagai organisasi kepanduan seperti Jong Java Padvindery (JJP), Nationale Islamitische Padvindery (NATIPIJ), Sarekat Islam Afdeling Padvindery (SIAP), Hisbul Wathon (HW) dan lain sebagainya. Keberadaan kepanduan seperti ini dinilai tidak efektif dan tidak dapat mengimbangi perkembangan jaman serta kurang bermanfaat dalam mendukung pembangunan Bangsa dan pembangunan generasi muda yang melestarikan persatuan dan kesatuan Bangsa. Memperhatikan keadaan yang demikian itu dan atas dorongan para tokoh kepanduan saat itu, serta bertolak dari ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS pada tanggal 9 maret 1961 memberikan amanat kepada pimpinan Pandu di Istana Merdeka. Beliau merasa berkewajiban melaksanakan amanat MPRS, untuk lebih mengefektifkan organisasi kepanduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu beliau menyatakan pembubaran organsiasi kepanduan di Indonesia dan meleburnya ke dalam suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal bernama GERAKAN PRAMUKA yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia. Gerakan
Pramuka
dengan
lambang
TUNAS
http://digilib.mercubuana.ac.id/
KELAPA
di
bentuk
18
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961. Meskipun Gearakan Pramuka keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961, namun secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961 sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugrahkan Panji Gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961. Sejak itulah maka tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka. Perkembangan Gerakan Pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan pentingnya oleh kaum muda, akibatnya pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Menyadari hal tersebut maka pada peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-45 Tahun 2006, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
mencanangkan
Revitalisasi
Gerakan
Pramuka.
Pelaksanaan
Revitalisasi Gerakan Pramuka yang antara lain dalam upaya pemantapan organisasi Gerakan Pramuka telah menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA.
2.2
Lingkup Bidang Usaha Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan non formal yang
mencakup seluruh wilayah Indonesia. Di tingkat pusat organisasi ini dikelola oleh
http://digilib.mercubuana.ac.id/
19
Kwartir Nasional (Kwarnas), di tingkat daerah dikelola oleh Kwartir Daerah (Kwarda), di tingkat kota/kabupaten dikelola oleh Kwartir Cabang (Kwarcab), di tingkat kecamatan dikelola oleh Kwartir Ranting (Kwarran) dan di setiap pangkalan sekolah/perguruan tinggi/komunitas dikelola oleh gugus depan (Gudep).
2.3
Sumber Daya
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Gerakan Pramuka Sumber: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (2015)
Penjelasan Struktur Organisasi Gerakan Pramuka:
http://digilib.mercubuana.ac.id/
20
1. Majelis Pembimbing adalah badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moril, organisatoris, material, dan finansial kepada kwartir, gugusdepan, dan satuan karya pramuka. Majelis Pembimbing dibentuk di tingkat Nasional, Daerah, Cabang, Ranting, Gugusdepan dan Saka. Majelis Pembimbing diketuai secara ex-officio: a. di tingkat nasional (Mabinas) oleh Presiden Republik Indonesia b. di tingkat daerah (Mabida) oleh Gubernur c. di tingkat cabang (Mabicab) oleh Bupati/Walikota d. di tingkat ranting (Mabiran) oleh Camat e. Sedangkan di tingkat gugusdepan (Mabigus) dipilih dari anggota Mabigus yang ada dan di tingkat Saka (Mabi Saka) dijabat oleh pejabat pada lembaga/instansi/ departemen terkait. 2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka. 3. Kwartir dan Koordinator Gudep merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Kwartir dibentuk di tingkat : a. Nasional, disebut Kwartir Nasional (Kwarnas), ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) dengan masa bakti 5 tahun. b. Daerah, disebut Kwartir Daerah (Kwarda), ditetapkan dalam Musyawarah Daerah (Musda) dengan masa bakti 5 tahun. c. Cabang, disebut Kwartir Cabang (Kwarcab), ditetapkan dalam Musyawarah Cabang (Mucab) dengan masa bakti 5 tahun.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
21
d. Ranting,
disebut
Kwartir
Ranting
(Kwarran),
ditetapkan
dalam
Musyawarah Ranting (Musran) dengan masa bakti 3 tahun. e. Gugusdepan yang ada dalam satu wilayah kelurahan/desa dikoordinasikan oleh Koordinator Gudep (Korgudep), ditetapkan dalam Musyawarah Ranting (Musran) dengan masa bakti 3 tahun. 4. Gugusdepan (Gudep) adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi Gerakan Pramuka. 5. Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam wawasan tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. 6. Badan Kelengkapan Kwartir merupakan badan-badan yang mempunyai tugas membantu kwartir. Badan Kelengkapan Kwartir meliputi: a. Dewan Kehormatan b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka yang terdiri atas Lemdikanas (di tingkat Nasional), Lemdikada (di tingkat Daerah), dan Lemdikacab (di tingkat Cabang). c. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega atau disebut Dewan Kerja yang terdiri atas DKN atau Dewan Kerja Nasional (di tingkat Nasional), DKD atau Dewan Kerja Daerah (di tingkat Daerah), DKC atau Dewan Kerja Cabang (di tingkat Cabang), dan DKR atau Dewan Kerja Ranting (di tingkat Ranting). d. Pimpinan Satuan Karya Pramuka (Saka)
http://digilib.mercubuana.ac.id/
22
e. Pembantu Andalan f. Badan Usaha Kwartir g. Satuan Kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan bersifat situasional. h. Staf Kwartir. 7. Pramuka Utama Gerakan Pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia (Presiden). 8. Musyawarah Kwartir merupakan lembaga di lingkungan Gerakan Pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kwartir atau gugusdepan serta memegang kekuasaan tertinggi dalam kwartir atau gugusdepan. Musyawarah ini terdiri atas: a. Musyawarah Nasional yang diadakan sekali dalam waktu 5 (lima) tahun. Peserta Munas terdiri atas utusan/wakil Kwarnas, Mabinas, Kwarda, dan Mabida. b. Musyawarah Daerah yang diadakan sekali dalam waktu 5 (lima) tahun. Peserta Musda terdiri atas utusan/wakil Kwarda, Mabida, Kwarcab, dan Mabicab. c. Musyawarah Cabang yang diadakan sekali dalam waktu 5 (lima) tahun. Peserta Mucab terdiri atas utusan/wakil Kwarcab, Mabicab, Kwarran, dan Mabiran. d. Musyawarah Ranting yang diadakan sekali dalam waktu 3 (lima) tahun. Peserta Musran terdiri atas utusan/wakil Kwarran, Mabiran, Korgudep, Mabi Desa, Gudep dan Mabigus.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
23
e. Musyawarah Gugusdepan yang diadakan sekali dalam waktu 3 (lima) tahun. Peserta Mugus terdiri atas utusan/wakil gudep dan Mabigus.
2.4 Visi dan Misi Organisasi 2.4.1
Visi Terwujudnya PRAMUKA yang relevan dengan kebutuhan anak muda
untuk melakukan perubahan (Scout for Change).
2.4.2
Misi Mengarahkan dan menjadikan kaum muda sebagai subjek kunci
PRAMUKA yang inovatif, relevan, dan yang menciptakan dan menggerakkan perubahan bangsa, Negara, dan masyarakat Indonesia pada Abad XXI sesuai misi suci Gerakan Pramuka.
2.5
Tantangan Organisasi Tantangan utama yang dihadapi oleh Gerakan Pramuka sebagai organisasi
pendidikan nonformal yang turut berperan dalam pendidikan kaum muda Indonesia adalah bagaimana menempatkan organisasi dan kegiatan kepramukaan sebagai kegiatan yang menarik dalam kehidupan kaum muda. Sehubungan dengan tantangan organisasi tersebut, organisasi pramuka tingkat nasional (Kwarnas) di bawah bidang komunikasi dan informasi (Kominfo) memiliki beberapa program kerja untuk tahun 2015 sebagai berikut: 1. 3 Tugas Pokok
http://digilib.mercubuana.ac.id/
24
a. Meningkatkan citra gerakan pramuka b. Meneingkatkan alur komunikasi kegiatan internal dan eksternal c. Meningkatkan infrastruktur outlet informasi 2. 4 + 1 Prioritas Kominfo 2015 a. Visit influence people dan media b. Pramuka cyber army c. Integrasi outlet informasi d. Media coverage setiap kegiatan e. Prioritas utama: lebih “gila” membuat konten positif untuk media dan memperkuatnya ke publik 3. 10 Program Pokok 2015 a. Pembuatan poster, kelender, leaflet, agenda, dll b. Lomba kegiatan kepramukaan c. Membuat aplikasi / education games kepramukaan d. Integrasi informasi gerakan pramuka (sosial media, situs, majalah oramuka, radio pramuka, warta kwarnas, dll) e. Pembuatan iklan/ talk show, kerjasama dan placement-nya f. Pembentukan pramuka cyber army g. Media visit dan stakeholder h. Media coverage setiap kegiatan i. Perkemahan pramuka – wartawan j. Pelatihan jurnalistik dan sosial media tingkat nasional
http://digilib.mercubuana.ac.id/
25
Program promosi Gerakan Pramuka bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat luas akan kiprah Gerakan Pramuka sebagai wadah penempaan diri generasi muda yang berwatak dan berbudipekerti luhur. Media komunikasi di alam globalisasi saat ini sangat dominan dan penting, disamping dapat menginformasikan dengan cepat dan tepat tentang pesan yang disampaikan juga dapat mengubah dan membentuk opini yang kita inginkan. Mass media dapat dijadikan alat untuk mengkomunikasikan kebijakan dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh induk organisasi atau lembaga, termasuk didalamnya Gerakan Pramuka. Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan pada bulan Desember 2013 menjadi awal langkah kepengurusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti 2013-2018. Rumusan-rumasan yang disepakati menuju Gerakan Pramuka menjadi pijakan dan sesuatu yang penting untuk disosialisasikan dan dipromosikan keberbagai kalangan termasuk kalangan Gerakan Pramuka keseluruh Indonesia. Dan himbauan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk perlunya meningkatkan peran kehumasan dalam mengkomunikasikan Gerakan Pramuka sebuah selusi yang handal dalam upaya menumbuhkembangkan pembinaan Gerakan Pramuka.
Promosi adalah sarana yang efektif untuk mengkomunikasikan semua langkah dan kebijakan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai induk organisasi melalui media massa baik media internal maupun media eksternal.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
26
Semakin tinggi pemanfaatan media massa, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat internal dan ekstrernal Gerakan Pramuka. Disadari bahwa saat ini informasi yang ingin disampaikan melalui media massa masih terasa sangat kurang.
Banyak khalayak luar belum tahu
perkembangan Gerakan Pramuka, sehingga Gerakan Pramuka sangat sulit memperoleh dukungan masyarakat. Secara jujur bahwa isu-isu yang disampaikan Gerakan Pramuka tidaklah menjanjikan bila dilihat dari aspek bisnis media massa, belum lagi persaingan isu semakin kompetitif. Namun demikian perlu disepakati bahwa penggunaan media massa bagi Gerakan Pramuka sangatlah penting dalam upaya menjadikan salah satu alat untuk membentuk opini dan meningkatkan citra Gerakan Pramuka. Hal ini sejalan dengan Revitalisasi Gerakan Pramuka yang tengah dijalankan oleh Gerakan Pramuka, dan perlu mendapat dukungan penuh dari mass media sebagai media promosi serta media terbitan Internal Gerakan Pramuka (Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Program Promosi Gerakan Pramuka 2016)
2.6 Proses Kenaikan Tingkat Pada Tiap Golongan Peserta Didik Keanggotaan peserta didik dalam gerakan pramuka dimulai dari golongan siaga yang berusia 7 tahun, hingga golongan pandega yang berusia 25 tahun. Proses kenaikan tingkat pada tiap golongan dan proses pindah golongan peserta didik dalam gerakan pramuka bisa kita lihat pada gambar di bawah ini: SIAGA 7 – 10 tahun Calon Siaga
Siaga Mula
Siaga Bantu
Siaga Tata
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Pindah Golongan Siaga ke Penggalan g
27
PENGGALANG 11 – 15 tahun
PENEGAK 16 – 20 tahun
PANDEGA 21 – 25 tahun Gambar 2.3 Proses Kenaikan Tingkat Pada Tiap Golongan Peserta Didik Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2016) Saat seorang anggota pramuka telah berusia 26 tahun ke atas, maka ia tidak lagi sebagai peserta didik, melainkan sudah disebut sebagai anggota dewasa. Anggota dewasa terdiri atas Anggota dewasa biasa terdiri atas: Pembina Pramuka, Pembantu Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pimpinan Saka, Andalan, Pembantu Andalan serta Anggota Majelis Pembimbing.
http://digilib.mercubuana.ac.id/