BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN
2.1.
Sejarah Singkat Kotawaringin Timur Menurut KOTAMKAB (2015), pada 3 Agustus 1950, Gubernur
Kalimantan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154/OPB/92/04 yang menyatakan bahwa Daerah Kotawaringin (Onder Afdelling Kotawaringin) disatukan dengan tiga kewedanan (Sampit Barat, Sampit Timur dan Sampit Utara) ke dalam wilayah pemerintah daerah otonom kotawaringin dengan ibukotanya di sampit.
Keinginan
untuk
menambah
keselarasan
dalam
menjalankan
pemerintahan daerah yang terinspirasi dari UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, maka perlu menambah daerah tingkat II di kalimantan dengan jalan membagi beberapa daerah otonom kabupaten lama menjadi beberapa daerah tingkat II baru dan membentuk kotapraja baru. kemudian Pada 18 Mei 1957 Gubernur Milono (gubernur pada departemen dalam negeri, koordinator seluruh Kalimantan) menyatakan bahwa desa pahandut dipilih sebagai kota palangka raya, ibu kota provinsi kalimantan tengah. Peletakan batu pertama pembangunan Kota palangka raya pada saat itu dilakukan langsung oleh Presiden RI Ir. Soekarno. Pada tanggal 17 juli 1957 Presiden RI Ir. Soekarno secara resmi memisahkan kotawaringin menjadi kabupaten daerah tingkat II kotawaringin timur, meliputi kewedanan sampit barat (DAS Seruyan), sampit timur (DAS Mentaya), dan sampit utara (DAS Katingan) beribukota di sampit (kotawaringin
14 http://digilib.mercubuana.ac.id/
15
timur) dan kotawaringin barat beribukota di Pangkalanbun. Dua Kabupaten ini menjadi bagian wilayah provinsi kalimantan tengah, khususnya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
Peletakan batu pertama pembangunan Kotawaringin oleh Presiden RI Ir. Soekarno
Logo Kab. Kotawaringin Timur
Pelabuhan Sampit (masa lampau) sebagai pusat perekonomian kotawaringin timur
Pelabuhan Sampit (masa kini)
Gambar 2.1. Dokumentasi perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur Sumber: Kotimkab (2016) Gambar 2.1. menunjukkan perubahan dan perkembangan kabupaten kotawaringin
timur.
Perkembangan
kotawaringin
timur
diawali
dengan
pembentukan kotawaringin sebagai daerah otonom yang dilakukan oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk pengamalan sila kelima pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pendidikan dan kemandirian.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
16
Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang mendapat prioritas
oleh
pemerintah
(merujuk
pada
amanat
UUD
1945
beserta
amandemennya, pasal 31 ayat 2), dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tabel. 2.1 Jumlah Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan
Sekolah Negeri Swasta
Mentaya Hilir 22 Utara Teluk Sampit 11 Pulau Hanaut 19 Mentawa Baru 34 Ketapang Seranau 12 Mentaya Hilir 13 Utara Kota Besi 20 Telawang 15 Baamang 21 Cempaga 21 Cempaga Hulu 19 Parenggean 21 Tualan Hulu 11 Mentaya Hulu 21 Bukit Santuai 14 Antang Kalang 18 Telaga Antang 18 Jumlah 310 Sumber : Kotimkab (2016)
Murid Negeri Swasta
Guru Negeri Swasta
6
2,239
525
163
72
1 0
1,154 1,886
158 0
53 138
8 0
12
9,872
1,693
470
111
2
1,218
155
101
11
3
1,878
795
103
38
1 4 3 1 3 3 5 7 2 3 2 58
2,645 2,347 5,464 2,665 2,394 3,508 922 2,234 1,128 2,023 2,468 46,045
150 1,473 356 30 956 702 1,058 1,274 219 304 150 9,998
176 92 320 212 154 211 71 169 87 131 138 2,789
11 57 38 16 51 38 47 67 27 21 10 623
Gambar 2.1 merupakan gambaran umum keadaan pendidikan di kabupaten kotawaringin timur tercermin dari jumlah sekolah, murid dan guru. Jumlah SD Negeri sebanyak 310 buah, guru sebanyak 2.789 orang dan murid berjumlah 48.045 orang, dengan rata-rata perbandingan jumlah siswa setiap sekolah berjumlah 148 orang dan guru sebanyak 9 orang.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
17
2.2.
Ruang Lingkup Tugas Pembentukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kotawarngin
Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tanggal 25 September 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 32 tahun 2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotawaringin Timur merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan, pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi pemerintah di bidang pendidikan, pemuda dan Olah Raga yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan Olah Raga b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan Olah Raga c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan Olah Raga d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
http://digilib.mercubuana.ac.id/
18
Gambar 2.2 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Sumber : Kotimkab (2016) Dinas pendidikan di kabupaten kotawaringin timur dikepalai oleh kepala dinas yang bertanggung jawab langsung terhadap Bupati terkait dengan bidang pendidikan di kabupaten setempat. Kepala dinas juga bertugas untuk menjalankan hal-hal terkait dengan instruksi Menteri pendidikan dan kebudayaan indonesia. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dimana salah satunya dinas pendidikan menyelenggarakan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
19
fungsi Penyelenggaraan ketatausahaan dinas. Dalam hal ini terkait dengan Dapodik. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur 1. VISI Terpenuhnya Layanan Pendidikan Yang Prima Untuk Semua Lapisan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur 2. MISI a. Menciptakan pendidikan bermutu dan berkualitas. b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh dan kepastian memperoleh layanan pendidikan. c. Meningkatkan pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan
2.3.
Sumber Daya Melalui Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun
2011, dalam rangka
percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim
Pendataan/Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan. Sehingga setiap instansi pendidikan di seluruh indonesia harus melakukan penjaringan data yang dimaksud tanpa terkecuali Sekolah Dasar Negeri di Kotawaringin Timur. Sebagaimana yang dimaksud dengan tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan, dinas pendidikan mempunyai tugas membantu bupati dalam
http://digilib.mercubuana.ac.id/
20
melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. dan berdasarkan Permendikbud No. 79 tahun 2015 tersebut dalam pasal 13 tugas dan tanggung jawab dinas pendidikan propinsi/kabupaten/kota terkait dengan dapodik adalah; Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Dapodik, melakukan verifikasi dan validasi tingkat kabupaten/kota, memanfaatkan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masingmasing. Selanjutnya dinas provinsi/kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan Dapodik di tingkat satuan pendidikan maupun tingkat daerah, Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala (Kotimkab,2015). Adapun sumber daya manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Terkait pendataan Dapodik adalah: Tabel 2.2 Sumber Daya manusia Operator Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur No. Posisi Pendidikan 1 Kepala Dinas S2 2 Kepala Bagian Pendidikan Dasar S2 3 Kepala Seksi Sekolah Dasar S1 4 Kepala SD Negeri S1 - S2 5 Operator SD Negeri SMA, Diploma, S1 Sumber : Disdik Kotawaringin Timur (2016)
Jumlah 1 1 1 310 310
Data Dapodik sekolah akan menjadi dasar pemberian jenis dan besar bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada masing-masing sekolah.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
21
Oleh karena itu, sekolah yang tidak memberikan data tidak akan dapat dialokasikan segala jenis bantuan kepada sekolah yang bersangkutan. Demikian juga, data yang tidak akurat, akan mengakibatkan ketidak tepatan jenis dan besar bantuan yang diberikan. Sekolah diharuskan memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dan menjadi dasar untuk evaluasi dan audit kepada sekolah, sehingga sekolah haris menunjuk salah satu staf ataupun guru yang dimiliki untuk dapat melakukan proses pendataan.
2.4.
Tantangan Pendataan Dapodik Pendidikan di Indonesia relatif belum merata dan Kesenjangan kualitas
pendidikan antara di kota dengan di daerah terpencil masih sangat tinggi. Untuk menghasilkan mutu pendidikan yang baik, para guru dikirim khusus ke daerah pedalaman. Hal ini menjadi tantangan lantaran sulit mencari guru terlebih lagi operator sekolah yang mau dikirim ke daerah terpencil. Kondisi geografis dapat menentukan berbagai aspek keputusan, termasuk dalam proses pendataan dapodik. Pendataan Dapodik bertujuan untuk memperoleh data secara langsung yang cepat, akurat, valid, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan termutakhir. Data dari sekolah akan digunakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan serta dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk perencanaan dan evaluasi program pendidikan (Kemdikbud,2013). Data yang diperoleh dari sekolah akan digunakan untuk dasar perencanaan, evaluasi dan kebijakan nasional serta dasar bagi pemerintah pusat
http://digilib.mercubuana.ac.id/
22
dan daerah untuk pemberian bantuan kepada sekolah yang antara lain mencakup program: 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber APBN 2. Bantuan Operasional Sekolah dari sumber APBD (BOSDA/BOSP) 3. Rehabilitasi ruang belajar (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dls) 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 5. Ruang kelas baru 6. Subsidi bagi siswa kurang mampu secara ekonomi 7. Bantuan buku sumber/penunjang 8. Subsidi/tunjangan bagi guru (Tunjangan Profesi / Tunjangan Fungsional / Tunjangan Khusus) dan lain sebagainya. Ada 3 (tiga) kelompok utama jenis data yang dikumpulkan dari sekolah, yaitu: 1. Data Sekolah (F-SEK) 2. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (F-PTK) 3. Data Peserta Didik (F-PD) Instrumen dari setiap kelompok data tersebut telah menjadi lampiran dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahunan. Untuk petunjuk dan teknis pendataan dapodikdas, penggandaan instrumen pendataan setiap sekolah diharuskan menggunakan instrumen yang dikirim oleh Ditjen Dikdas ke sekolah.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
23
2.5.
Proses Instansi Dapodik
F-Sekolah F-PTK
Satuan Pendidikan
Rombel
F-PD
Satuan Pengajaran
Registrasi
Data Invalid
Operator Dapodik
Server Dapodik Data Valid
Data Invalid Dinas Pendidikan Kab/Kota
Kirim SK Layanan Informasi PTK
Internet
Ditjen GTK -Tunjangan - Sertifikasi - Kenaikan pangkat dll Mo bile
PTK melakukan pengecekan SK di dinas pendidikan/internet. bila ada ketidaksesuaian data, PTK kembali melakukan Verifikasi melalui Operator.
http://digilib.mercubuana.ac.id/