INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
I SU-I SU STRATEGI S
R ANCANGAN PER ATUR AN PEM ER I NTAH TER K AI T SANK SI
Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah No
Pasal
Uraian
1
Pasal 68 ayat 1, 2 dan 3
Tidak melaksanakan program strategis nasional
2
Pasal 73 ayat 1, 2, 5 dan 6
Kepala daerah yang tidak menyampaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3
Pasal 77 ayat 1 - 5 berkaitan Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menjadi dengan pasal larangan KDH dan pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik WKDH Pasal 76) negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apapun, melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin, meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin
4
Pasal 78
Pemberhentian Kepala Daerah
laporan
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
No
Lanjutan…
Pasal
Uraian
5
Pasal 252 ayat 1,2 & 3
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
6
Pasal 254 ayat 2
• Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada. • Program Pembinaan Khusus pendalaman bidang Pemerintahan.
7
Pasal 266 ayat 1 dan 2
Penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, berkaitan dengan tidak dibayarkannya hak - hak keuangan.
8
Pasal 287 ayat 1 dan 2
Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
9
Pasal 311 ayat 2 dan 321 ayat 2
Perda tentang APBD
10
Pasal 348 ayat 1
Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik
dan 3
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
No
Lanjutan…
Pasal
Uraian
11
Pasal 350 ayat 4, 5 dan 6
Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan.
12
Pasal 351 ayat 5
Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.
13
Pasal 353.
Pelayanan publik
14
Pasal 394 ayat 3 dan 4
Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah.
15
Pasal 398.
KDH yang tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai sanksi pidana. Apakah termasuk ruang lingkup RPP ?.
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATACARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PROGRAM PEMBINAAN KHUSUS BIDANG PEMERINTAHAN
No
Uraian
1
Ketentuan umum
2
Maksud dan Tujuan
3
Ruang Lingkup
4
Kewenangan Pemerintah Umum Asas Pemerintahan Yang Baik Atribusi, delegasi dan Mandat Pembatasan Kewenangan Larangan Kewenangan Deskresi.
5
Penyelenggara Pemerintahan Daerah
6
Prosedur Penjatuhan Sanksi Adminstratif Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Dokumen Pemerintahan. Masa Berlaku Sanksi Administratif. Penundaan, Pencabutan dan Pembatalan Sanksi Administratif.
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
No 7 8
9 10
Lanjutan…
Uraian Upaya Adminstratif Penyelesaian Sanksi Adminsitratif. Fasilitasi Khusus Bidang Pemerintahan. Jenis-Jenis Fasilitasi Khusus. Kriteria Pemberian Fasilitasi Khusus. Tata Cara Pemberian Fasilitasi Khusus Tata Cara Pengambilalihan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Tertentu. Ketentuan Peralihan (Tata Cara Pelimpahan Kewenangan kepada Gubernur). Ketentuan Penutup
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATACARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PROGRAM PEMBINAAN KHUSUS BIDANG PEMERINTAHAN
SANKSI
Penyelenggara Pemda Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah DPRD Perangkat Daerah
Tidak menaati ketentuan Peraturan PerUUan Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
Jenis Sanksi
Lanjutan…
Pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan
Sanksi Administratif, berupa : • Teguran tertulis • Pemberhentian sementara dari jabatannya • Pemberhentian pembayaran hak keuangan • Penundaan atau pemotongan DAU dan/ atau DBH • Pengambilalihan kewenangan • Pemberhentian dari Jabatan
Sanksi pembinaan, berupa : kewajiban mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
Pelanggaran terhadap Kewajiban :
Sanksi Administratif, berupa teguran tertulis dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : Melaksanakan program strategis nasional. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah. dll
Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dijatuhkan apabila sanksi administratif berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut.
Sanksi administratif berupa pemberhentian pembayaran hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : Menetapkan Perkada tentang RKPD. Membatalkan Perda yang telah dibatalkan oleh Menteri atau oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Menetapkan Perda tetang RPJPD dan RPJMD. dll
Sanksi administratif berupa pemberhentian pembayaran hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : Mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
Lanjutan…
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
Sanksi administratif berupa Penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH dijatuhkan apabila dilakukan pelanggaran kewajiban membatalkan Perda yang telah dibatalkan oleh Menteri atau oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat khusus untuk Perda mengenai Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
Sanksi administratif berupa Pengambilalihan kewenangan dijatuhkan apabila sanksi administratif berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut.
Sanksi administratif berupa Pemberhentian dari Jabatan dijatuhkan apabila setelah menjalani pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan, tetap melakukan pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan program strategis nasional.
Sanksi pembinaan berupa kewajiban mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian dijatuhkan apabila sanksi administratif berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut serta pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
Lanjutan…
Pelanggaran terhadap Larangan :
Sanksi administratif berupa teguran tertulis dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan. Sanksi administratif berupa Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin. Sanksi administratif berupa pemberhentian pembayaran hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Sanksi pembinaan berupa kewajiban mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian dijatuhkan apabila sanksi administratif berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut.
Lanjutan…
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
Pejabat yang berwenang memberikan Sanksi Presiden
Menetapkan penjatuhan sanksi bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi.
Menteri Menetapkan penjatuhan sanksi bagi : Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dan/atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota.
Gubernur Menetapkan penjatuhan sanksi bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dan/atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat Kabupaten/Kota.
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Sanksi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dan/atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap larangan dipanggil secara tertulis oleh Presiden melalui Menteri. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dan/atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap larangan dipanggil secara tertulis oleh Menteri melalui Gubernur. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dan/atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dipanggil secara tertulis oleh Menteri. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dan/atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dipanggil secara tertulis oleh Gubernur. Pemanggilan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dan/atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
Lanjutan…
Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan sanksi berasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Sebelum Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dan/atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dijatuhi sanksi dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa terlebih dahulu. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi/KabKota, unsur kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dengan dilampiri berita acara pemeriksaan, harus ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dan/atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bersangkutan, Dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi.
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
Lanjutan…
Penyampaian keputusan sanksi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan ditetapkan.
UPAYA ADMINISTRATIF Upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif Keberatan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang menjatuhi sanksi dengan memuat alasan keberatan dan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima sanksi. Pejabat yang yang menjatuhi sanksi harus memberikan tanggapan atas keberatan diajukan oleh yang bersangkutan. Pejabat yang berwenang dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari bersangkutan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Keputusan atas tanggapan bersifat final dan mengikat. Apabila dalam waktu 21 (dua puluh) satu hari kerja pejabat yang berwenang mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang demi hukum.
yang yang tidak batal
INSPEKTORAT KHUSUS INSPEKTORAT JENDERAL
Disharmonisasi Aturan Antara lain Aturan
Disharmonisasi Aturan
Sanksi UU No. 23 Thn 2014
Wewenang
Jenis Sanksi
Jenis hukuman
Dikenakan kpd
Presiden Menteri Gubernur
1. Sanksi administratif
• • • •
Teguran tertulis Pemberhentian sementara dari jabatannya Pemberhentian pembayaran hak keuangan Penundaan atau pemotongan DAU dan/ atau DBH • Pengambilalihan kewenangan • Pemberhentian dari Jabatan
KDH/WKDH. Aparat Perangkat Daerah.
2. Pembinaan.
Kewajiban mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian.
UU No. 5 Thn 2014 UU No. 30 Thn 2014
(dijelaskan oleh Komisi ASN) Presiden Menteri Gubernur Bupati/Walikota Atasan Pejabat
1. 2. 3.
Ringan Sedang Berat.
Teguran lisan. Teguran tertulis. Penundaan Kenaikan pangkat, gol dan / atau hak-hak jabatan
Pejabat Pemerintahan
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI
