MEWUJUDKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
PROF. DR. WIRMAN SYAFRI, M.Si Dr. YUDI RUSFIANA, M.Si
2 2
26/09/2016
26/09/2016
3
4
Tujuan Reformasi Birokrasi
Menciptakan birokrasi pemerintah yg profesional dg karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Area perubahan yg menjadi tujuan reformasi birokrasi meliptui seluruh aspek menejemen
pemerintahan
Potret Birokrasi Indonesia 1.
Organisasi • Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi
2.
Hukum dan Peraturan Perundang-undangan • Kontradiktif dan Ambigu
3.
Sumber Daya Aparatur • • • • • •
4.
Kinerja rendah Overstaffed dan Understaffed Rekruitmen tidak jelas dasarnya Promosi Jabatan tertutup dan KKN Tingkat Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan kinerja Masalah Integritas
Business Process dalam Pelayanan Publik • Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti • Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi
5.
Mindset dan Cultureset • Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan • Sistem dan budaya kinerja belum terbangun • Selfconfident kurang (menggantungkan diri dgn orang lain)
5
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi
6
7
Area Perubahan AREA
HASIL YG DIHARAPKAN
Organisasi
Organisasi yg tepat fungsi dan tepat ukuran
Tatalaksana
Sistem, proses, dan prosedur kerja yg jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dgn prinsip-rpinsip good governance
Peraturan Perundang-undangan
Regulasi yg lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumberdaya aparatur
SDM aparatur yg berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabiltas kinerja birokrasi
Pelayanan publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Mind set dan culture set aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Jalan Menuju Good Governance
8
Strategi Reformasi Birokrasi Nasional
9
3 Sasaran RB 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4 Intermediate Goals Reformasi Birokrasi s/d 2014
Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
Pemerintahan yang terbuka dan berbasiskan ICT
SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif
Pemerintahan yang partisipatif
10
Ikhtisar 5 Agenda Besar Terkait Reformasi Birokrasi 1. Percepatan Reformasi Birokrasi − 9 Langkah Percepatan − Reformasi Birokrasi Secara online 2. Island of Integrity − Pakta Integritas − Zona Integritas − Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) − Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 3. Manajemen Berbasis Kinerja (SAKIP/LAKIP) − − − − −
Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Evaluasi Kinerja Hasil Kinerja
11
4. Peningkatan Pelayanan Masyarakat − UU No. 25 Tahun 2009 − PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik − R.Perpres Tentang Kewajiban Pembentukan unit Penanganan Pengaduan Masyarakat
5. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan − RUU ASN − RUU Administrasi Pemerintahan − RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah − Revisi UU 32 Tahun 2003 Tentang Otonomi Daerah 11
Program Percepatan Reformasi Birokrasi
12
Program Percepatan Reformasi Birokrasi Bertujuan 1.MEMBANGUN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI: • bersih dari KKN dan politisasi; • kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban;
• melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi.
12
Unsur Kompetensi 1. Orientasi pencapaian prestasi 2. Pemikiran analitis 3. Kemampuan dalam menghadapi kondisi tidak pasti 4. Pengambilan keputusan 5. Kepemimpinan 6. Networking / jejaring 7. Komunikasi lisan 8. Dorongan pribadi dan inisiatif 9. Kemampuan untuk membujuk 10. Perencanaan dan pengorganisasian 11. Kepedulian terhadap hal-hal yang bersifat politik 12. Kesadaran pada diri sendiri dan pengembangan diri 13. Teamwork / Kerja Tim 14. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 15. Komunikasi tertulis
13
Dimensi - dimensi kompetensi a. Dimensi motif - Dorongan kebutuhan ekonomi - Dorongan kebutuhan sosial - Dorongan Kebutuhan Fsikologis
b. Dimensi Traits - Watak - Sifat - Sikap
c. Dimensi Selfconcept - Penampilan - Tutur bahasa - Perilaku
14
15
Lanjutan .......
d. Dimensi Knowledge - Pengetahuan tentang prosedur pelayanan - Pengetahuan tentang teknis pelayanan
e. Dimensi Skill - Keterampilan Administratif - Keterampilan manajerial - Keterampilan Teknis
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
16
Penataan Struktur Birokrasi Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Efisiensi Belanja Pegawai
16
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
17
Penataan Struktur Birokrasi 1
a. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L b. Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemda;
c. Penyederhanaan Rantai Birokrasi (Eselon) d. Evaluasi LPN dan LNS; RENCANA AKSI
a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda; b. Kebijakan minus growth;
2
Program Penataan Jumlah, Dan Distribusi PNS
c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja pegawai; d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS; e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela. 17
1. Penataan Struktur Birokrasi a. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L b. Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemda; c. Penyederhanaan Rantai Birokrasi (Eselon) d. Evaluasi LPN dan LNS;
18
2. Penataan Jumlah, Dan Distribusi PNS a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda; b. Kebijakan minus growth; c. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS; d. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela.
19
3. Sistem Seleksi CPNS Dan Promosi PNS Secara Terbuka;
20
a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui: • Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Tes Komptn. Dasar) • Penggunaan Computer Assisted Test (CAT)
b. Kebijakan Promosi PNS: • Penguatan Assesment Center untuk Promosi Jabatan dan Diklat; • Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka (Antar Instansi Baik Tingkat Nasional Maupun Regional).
4. Profesionalisasi PNS a. b. c. d. e.
Penetapan Standar Kompetensi Jabatan; Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi; Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri; Pengukuran Kinerja individu; Penguatan Jabatan Fungsional : • Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; • Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; • Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan • Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional.
21
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah a. b. c. d. e. f.
e-Office; e-Planning; e-Budgetting; e-Procurement; e-Performance. e-Audit
22
6. Peningkatan Pelayanan Publik
23
a. Peningkatan Pelayanan Publik • Kejelasan Biaya, Persyaratan, & Waktu pengurusan Perizinan. • Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima Melalui: • Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan • Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda; • Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
c. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
7. Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur
24
a. Pelaporan Harta Kekayaan PNS: b. Whistle Blower System; c. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi Pemerintah (SAKIP). d. Penguatan Laporan keuangan (WTP) e. Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi f. Program pengendalian gratifikasi g. Penandatanganan Pakta Integritas h. Keterbukaan Informasi Publik
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;
a. Perbaikan Struktur Penggajian; b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja dan Berdasarkan Kinerja Individu. c. Perbaikan Sistem Pensiun/purna tugas
25
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kerja PNS
a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan; b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; c. Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada; d. Efisiensi Perjalanan Dinas.
26
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat
27
2012 Baru diajukan ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh ijin prinsip sebelum diajukan ke KPRBN
K/L Yang Sudah Memperoleh Tunjangan Kinerja Dan K/L Yang Akan Diajukan Untuk Memperoleh Tunjangan Kinerja
2010 K/L yang sudah memperoleh tunjangan kinerja
2008
2009 1. Kemenkeu 2. MA 3. BPK
1. Kemensetneg 2. Setkab
1. Kemenko Perekonomian 2. Kemenko Polhukam 3. Kemenko Kesra 4. Kemen PPN/Bappenas 5. BPKP 6. Kemen PAN-RB 7. Kemen Pertahanan 8. TNI 9. POLRI
2011 1. Kemenkum & HAM 2. Kejaksaan Agung
2012 1. Kemenperin 2. Kemeristek 3. Kementan 4. Kemen PPA 5. Kemenpera 6. BKPM 7. BPPT 8. BPOM 9. BKN 10. BPS 11. BATAN 12. LAN 13. Lemhanas 14. ANRI 15. BKKBN 16. Lemsaneg 17. LKPP 18. BNN 19. BNPT 20. LIPI
1. Kemenlu 2. Kemendag 3. Kemenkes 4. Kemendikbud 5. Kemenparek 6. Kemenhut 7. KEmendagri 8. BMKG 9. BIN 10. Setjen DPR 11. WANTANNAS 12. LAPAN 13. Kemen KP 14. Kemenkominfo 15. Kemen LH 16. Kemenhub 17. Kemennakertrans 18. BAPETEN 19. Kemen PU 20. Bakorkamla 21. BNP2TKI 22. Kemen PDT 23. Perpusnas 24. Kemenpora 25. Kemen UKMK
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat
28
19 K/L ditargetkan harus selesai dalam tahun 2013 K/L yang sudah mengajukan tetapi belum dinilai
Kementerian yang akan mengajukan ulang
1. Kemenpora 2. Kemen UKMK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kemen Sosial BSN Setjen MPR Ombudsman Kemen Agama Basarnas Kemen ESDM Setjen MK Setjen KY BNPP Badan Infomasi Geospasial
K/L yang belum mengajukan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kemen BUMN BPN BNPB Setjen DPD RI KPU Setjen Komnas HAM
Gambaran Umum Evaluasi RB
29
Tujuan Pelaksanaan Evaluasi RB
1
• meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
2
• mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
3
• meningkatkan kualitas pelayanan publik 30
Berbagai Upaya yang Telah Dilakukan (1/2) 1. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Nilai AKIP dengan predikat ”B” Survei Internal Kapasitas Organisasi 3,10 skala 0 – 5 Penataan Manajemen SDM, melalui: 1. menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai analisa jabatan dan beban kerja 2. menerapkan sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai 2. proses penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN 2. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Program Penguatan Pengawasan; Nilai Survei Persepsi Korupsi Kementerian PP-PA sebesar 3,04
Berbagai Upaya yang Telah Dilakukan (2/2)
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan angka 2,95 skala 0 -4; Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui Serangkaian Program Reformasi Birokrasi
32
TERIMA KASIH Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
33
