PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di Polresta Surakarta) Oleh : Budi Wicaksono NIM. 12100093 Universitas Slamet Riyadi Surakarta ABSTRAK Terjadinya penyalahgunaan narkotika menyebabkan pelaku menderita dan tentunya dapat merusak masa depannya. Peran serta aparat penegak hukum sangat penting di dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika. Oleh karenanya proses penyidikan harus dilakukan dengan cermat untuk dapat mengungkap kasus tindak pidana ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses penyidikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan mengkaji masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyidikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta upaya mengatasinya. Penelitian dilakukan di Polresta Surakarta. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian yuridis sosiologis. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pertama-tama Polresta Surakarta menerima laporan dari masyarakat, setelah itu dibuatkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas, untuk melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian dan ditemukan Agnes Triana Dewi Alias Neicya bersama teman-temanya sedang melakukan pesta sabu. Pihak Polresta melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti dan dilakukan tes urine di Laboratorium Forensik.Agnes Triana Dewi dilakukan Pemeriksaan sebagai tersangka (Penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan), menahan NIECYA selama 20 (dua puluh) hari. Dalam proses Penahanan, Penyidik melengkapi Berkas Perkara dan mengirim berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Surakarta dan berkas perkara dinyatakan telah lengkap (P-21), setelah itu dilakukan tahap pengiriman tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Surakarta. Hambatan dalam penyidikan tidak ada, karena pada waktu di tangkap semua tidak melakukan perlawanan dan barang bukti semuanya masih ada di tempat. Kata kunci : Pelaksanaan Penyidikan dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. PENDAHULUAN Sampai saat ini banyak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di berbagai wilayah hukum di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan
1
oleh orang-orang yang kaya saja ataupun para artis, namun sudah merambah kesemua lapisan masyarakat, baik itu usia tua maupun usia muda, kaya ataupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Narkotika pada dasarnya digunakan untuk pengobatan, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan di lingkungan kedokteran, dilakukan produksi narkotika yang terus menerus. Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 (shabu) juga terjadi di kota Surakarta, tepatnya di Kampung Kebonan RT 04 RW 06 Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebres, oleh seorang perempuan yang masih muda kelahiran tahun 1994, bernama Agnes Triana Dewi Alias Neicya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 02.00 WIB. 1 Terjadinya penyalahgunaan narkotika ini menyebabkan pelaku menderita dan tentunya dapat merusak masa depannya. Kondisi seperti ini dirasakan sudah sangat mengkhawatirkan dan perlu untuk segera disikapi baik dengan upaya preventif maupun represif oleh aparat penegak hukum. Peran serta aparat penegak hukum sangat penting di dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika tersebut. Oleh karenanya proses penyidikan harus dilakukan dengan cermat untuk dapat mengungkap kasus tindak pidana ini. Aparat yang mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus 1
Berita Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Polresta Surakarta, 2014. 2
tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meliputi tindakan penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan serta pemeriksaan pihak-pihak yang tersangkut dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindakan penyidikan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian yang bertujuan untuk membuat terang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan ketergantungan. Proses penyidikan berfungsi sebagai tindakan pertama dalam upaya pengungkapan penyalahgunaan narkotika. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan tentang penyidikan yang terdapat di dalam KUHAP yang diatur dalam Bab XIV bagian kedua Pasal 106 sampai Pasa1 136. Tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika meliputi tindakan penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan serta pemeriksaan pihak-pihak yang tersangkut dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji proses penyidikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan mengkaji masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyidikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta upaya mengatasinya. LANDASAN TEORI Tinjauan tentang Penyidikan Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana dan telah memeriksa dan
3
informasi tersebut secara cermat, cepat dan teliti. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya surat perintah tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya 2. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 ayat (1), menjelaskan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan. Atas dasar pengertian ini maka yang melakukan tugas sebagai penyidik adalah : a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. b. Pejabat Pegawai Negara Sipil (PPNS). Penyidik Pejabat Polisi Negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Respublik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman harus terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 3 Berdasarkan tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar maka sesuai Pasal 7 ayat (1) penyidik Polisi Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang, antara lain: a. Menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian 2
Hamrad Hamid dan Harun M, 1991. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 356. 3 Andi Hamzah, 1990, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarata : Ghalia Indonesia, hal. 75 4
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dsb. Tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan, meliputi: a. Penangkapan Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. b. Penahanan Penahanan berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Haklim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diataur dalam Undangundang Hukum Acara Pidana, sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik ataupun penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. c. Penggeledahan Penggeledahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 butir 17 KUHAP), sedangkan butir 18 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian 5
tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. d. Penyitaan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dan penyidikan (Pasal 1 butir 16 KUHAP). e. Penahanan Pasal di atas menyatakan bahwa semua aparat penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Hal ini karena tujuan dari penahanan sesuai dengan Pasal 20 KUHAP, adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan. f. Penggeledahan Penyidik berwenang melakukan penggeledahan yang meliputi penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau badan (Pasal 32 KUHAP). g. Penyitaan Melakukan penyitaan termasuk kewenangan yang dimiliki oleh penyidik seperti disebutkan Pasal 7 ayat (1) huruf d. h. Pemeriksaan Ada dua kewajiban penyidik sebelum melakukan penyidikan, yaitu: 1) Wajib memberitahu Penuntut Umum 2) Wajib memberitahu tersangka dan hak-haknya Tugas dan kewenangan BNN diatur dalam pasal 70 dan 75 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun kewenangan penangkapan yang dilakukan oleh 6
penyidik BNN didasarkan pada Pasal 76 ayat (1) bahwa penangkapan dilakukan paling lama 3x24 jam sejak penangkapan diterima penyidik, sedangkan ayat (2) berbunyi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam. Kemudian, di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatur mengenai beberapa penyidik terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika: a. Badan Narkotika Nasional; b. Penyidik Kepolisian Negara RI; c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV UndangUndang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika Jual beli narkotika Pengangkutan dan transito narkotika Penguasaan narkotika Penyalahgunaan narkotika Tidak melaporkan kecanduan narkotika Label dan publikasi narkotika Jalannya peradilan narkotika Penyitaan dan pemusnahan narkotika Keterangan palsu Penyimpangan fungsi lembaga.
Dari sebelas segi perbuatan tindak pidana yang tercantum dalam UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, yang diteliti dalam peneliti ini adalah segi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
7
Hal-hal lain yang diatur didalam UU Narkotika atau UU No. 35 Tahun 2009 selain orang atau korporasi bisa dijadikan subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika adalah: 1. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika; 2. Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tentang tata cara pengangkutan, penyimpanan maupun penyegelan dan pengangkutan narkotika; 3. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak membuat berita acara penyitaan dan tidak mematuhi tenggang waktu untuk paling lama 3x24 jam tentang penyerahan benda sitaan dan berita acaranya kepada penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara RI; 4. Penyidik Kepolisian Negara RI dan penyidik BNN yang tidak melakukan penyegelan dan tidak membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan serta tidak memberitahukan penyitaan paling lama 3x24 jam kepada Kepala Kejaksaan; 5. Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan precursor narkotika yang dikirim oleh penyidik Kepolisian Negara RI atau penyidik BNNdalam waktu paling lama 7 hari tidak menetapkan status barang sitaan narkotika dan precursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan.
8
6. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum; 7. Saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka sidang pengadilan; 8. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, apotik, yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan kesehatan; 9. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. METODE PENELITIAN Lokasi penelitian di Polresta Surakarta. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan analisis data yang cermat terhadap suatu fenomena sosial tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sekadar mengungkap fakta (fact finding. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini mengungkapkan tentang proses penyidikan yang telah dilakukan penyidik POLRI dari Polresta Surakarta terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh tersangka yang bernama Agnes Triana Dewi alias Neicya. Sifat dari penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Penelitian ini akan meneliti tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Surakarta berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UndangUndang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
9
Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, berupa: Penyidik di Polres Surakarta, dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder, berupa: Bahan hukum primer, meliputi: Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder, berupa: buku-buku atau literatur-litiatur, laporan-laporan penelitian, catatan, majalah, koran, makalahmakalah, artikel-artikel dan sumber-sumber lain di bidang hukum yang berhubungan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian terdiri dari studi lapangan, dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada serta disusun secara sistematis dan logis, sehingga diperoleh suatu hasil penelitian tentang: ”Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Agnes Triana Dewi alias Neicya”. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polresta Surakarta Berdasarkan hasil proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat penyidik dari Polresta Surakarta terhadap tersangka AGNES TRIANA DEWI Alias NEISCYA, telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Proses penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, baik yang 10
dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa adalah sama. Lebih lanjut Bripka Agung Pramudiyantoro menjelaskan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, hukumannya setengah dari tuntutan, dengan masa tahanan 15 (lima belas) hari yang terbagi atas 2 (dua) tahanan, yaitu 8 (delapan) hari tahanan dari Kepolisian dan 7 (tujuh) hari tahanan dari Kejaksaan. Sementara untuk pelaku tindak pidana dewasa, dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dari Kepolisian dan 40 (empat puluh) hari dari Kejaksaan. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh pihak Polresta Surakarta adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP. Tindakan penyidikan merupakan suatu tindakan kedua dari proses sistem peradilan pidana setelah tindakan penyelidikan . 1. Dasar Hukum Penyidikan Polresta Surakarta dalam hal proses penyidikan, Polresta Surakarta mendasar pada : a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) b. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia c. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. 2. Tahapan Penyidikan a. Awal Dimulainya Penyidikan Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah 11
dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan. Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakan oleh penyidik. Ada beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan yaitu : 1) Memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan taktik dan teknik dalam penyidikan. 2) Merupakan proses kontrol oleh atasan penyidik terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik. 3) Mencegah terjadi bias dan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyidikan. b. Tujuan Penyidikan Tujuan daripada penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data–data yang akan digunakan untuk : 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi. 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut. c. Sasaran Penyelidikan Sasaran penyidikan yang dilakukan oleh Polreta Surakarta, yaitu : 1) Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana. 2) Benda atau barang atau surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk barang bukti dalam sidang pengadilan. 3) Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan. 12
d. Cara Penyidikan Cara yang dilakukan Polresta Surakarta yaitu dengan melakukan penyidikan secara terbuka. Penyidikan dilakukan dengan cara terbuka karena keterangan-keterangan atau data–data atau bukti–bukti yang diperlukan mudah untuk mendapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyidikan selanjutnya. Dalam melakukan penyidikan secara terbuka, pihak penyidik dari Polresta Surakarta memperlihatkan tanda pengenal diri sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHAP. e. Penyidikan Tindakan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut : 1) Menerima Laporan Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2) Melakukan Tindakan Pertama Penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan–bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan. 3) Penangkapan Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa penyalahgunaan narkotika, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, apabila 13
penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. 4) Penggeledahan Penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Namun demikian mengingat keadaan yang sangat perlu atau mendesak, penyidik melakukan penggeledahan tanpa surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena dikhawatirkan tersangka segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. Setelahnya penyidik segera melaporkan ke Pengadilan Negeri dengan mendapatkan surat penetapan penggelehan dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu Nomor : Sp. Dah/10/II/2014/Res Narkoba, tertanggal 20 Februari 2014. 5) Penyitaan Alat-alat atau barang-barang yang di temukan pada saat penggeledahan diamankan atau diadakan penyitaan. Maksud diadakan penyitaan untuk memberikan keyakinan bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka penyidik terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang. 6) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk 14
orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku. 7) Penahanan Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang– Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang–Undang. Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan. 8) Selesainya Penyidikan Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Hambatan yang Dihadapi Penyidik dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka AGNES TRIANA DEWI ini, pihak kepolisian masih mengalami hambatan, terutama dalam melacak pengedarnya atau penjualnya, dalam kasus ini adalah saudara KOLIK. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka Agnes Triana Dewi, peneliti berpendapat bahwa dalam pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, merupakan kasus yang cukup sulit untuk
15
diungkapkan. Kesulitan dalam mengungkapkan kasus tersebut, karena antara pembeli dan penjual menggunakan sistem putus atau tidak bertemu langsung. Segala transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual narkotika semuanya tanpa mengenali satu sama lainnya. Ketika seseorang mendapatkan barang narkotika tersebut belum tentu dia tahu dan kenal siapa yang diajak transaksinya. Begitu juga dengan masyarakat untuk dimintai keterangan atau informasi malah sering kali saling lempar-lemparan. Terkadang warga masyarakat menjawab tidak tahu atau malah mengatakan untuk minta keterangan ke pihak ketua RT atau pihak keamanan. Demi kepentingan bangsa dan negara, peneliti berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak takut ataupun merasa ragu memberikan keterangan kepada pihak Penegak Hukum, apabila mempunyai informasi mengenai tindak pidana, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pemberi informasi tidak perlu merasa takut ataupun kawatir, karena pihak penegak hukum akan melindunginya dari ancaman-ancaman atau kejadian yang tidak diinginkan. KESIMPULAN Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus di Polresta Surakarta) yaitu Polresta Surkarta menerima Laporan dari masyarakat setempat tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kemudian Polresta Surakarta membuat Laporan Polisi terhadap laporan tersebut setelah itu dibuatkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas kemudian Anggota Polresta Surakarta melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian dan ditemukan saudari AGNES TRIANA DEWI Alias NEICYA bersama teman-temanya TARA DWI RIYANTO, RIOVY SETIAWAN SOETANTA dan DODY INDRA KUSUMA sedang melakukan pesta sabu sehingga 16
Anggota Polresta Surakarta melakukan upaya paksa penangkapan terhadap saudari AGNES TRIANA DEWI bersama teman-temannya tersebut, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti dan dilakukan tes urine di Laboratorium Forensik, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara untuk menganalisis penerapan Pasal yang yang akan disangkakan terhadap saudari AGNES TRIANA DEWI, setelah itu melengkapi administrasi penyidikan (membuat Surat Perintah Penyidikan) kemudian saudari AGNES TRIANA DEWI dilakukan Pemeriksaan sebagai tersangka (Penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan), selanjutnya saudari AGNES TRIANA DEWI dilakukan Penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Kemudian dalam proses Penahanan, Penyidik melengkapi Berkas Perkara dan mengirim berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Surakarta dan berkas perkara dinyatakan telah lengkap (P-21), setelah itu dilakukan tahap pengiriman tersangka AGNES TRIANA DEWI beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Surakarta. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tersangka AGNES TRIANA DEWI bersama temannya TARA DWI RIYANTO, RIOVY SETIAWAN SOETANTA dan DODY INDRA KUSUMA boleh dibilang tidak ada, karena pada waktu di tangkap semua tidak melakukan perlawanan. Di samping itu semua barang bukti yang digunakan masih di tempat, seperti: 2 (dua) plastik kecil transparan terdapat sisa shabu, 2 (dua) pipa kaca terdapat sisa shabu, seperangkat alat hisap shabu (Bong) dari botol Aqua kecil, sebuah Hp merk EVERCROSS warna putih kombinasi biru beserta No. IM3 085725555560, dan sebuah Bungkus rokok Sampoerna mild merah.
17
DAFTAR PUSTAKA Andi Hamzah, 1990, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarata : Ghalia Indonesia. Hamrad Hamid da Harun M. 1991. Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan. Jakarta: Sinar Grafika. Sumber lain : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Berita Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Polresta Surakarta, 2014.
18
