1
ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KETENETUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Studi Putusan Tindak Pidana Perpajakan PUT. 49329 PP M.VIII 99)
Pajak sebagai sumber pendapatan Negara yang diberlakukan pemerinttah di Indonesia berfungsi untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pajak dalam eksistensinya tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarkat, sehingga menimbulkan segala macam pelanggaran dalam perpajakan yang melenceng dari ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga disertai sanksi. Salah satu sanksi dalam perpajakan adalah sanksi tindak pidana perpajakan. Dalam hal ini, saya berharap tentang tindak pidana dalam perpajakan ini, kesadaran dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan penting dalam potensi timbulnya tindak pidana dalam bidang perpajakan. Ketika Wajib Pajak mengerti mengenai mekanisme perhitungan dan pengenaan pajak, probabilitas atas penyimpangan di
bidang perpajakan dapat di eliminasi. Semoga dalam hal ini, khususnya mengenai tindak pidana perpajakan, dapat diberantas dan dihentikan oleh para pemangku kepentingan sehingga tidak menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat. Kata kunci : Tindak Pidana Perpajakan Taxes as a source of state revenue imposed pemerinttah in Indonesia to work for the development and welfare of the people. Taxes in existence is not always well received by the community, causing all sorts of violations in taxation which deviated from the applicable tax provisions that accompanied sanctions. One of the sanctions in taxation is sanctioned tax crime. In this case, I expect about a crime in this taxation, awareness and the level of tax compliance plays an important role in the potential for criminal acts in the field of taxation. When the taxpayer understand the mechanism of calculation and taxation, the probability for the irregularities in the field of taxation can be eliminated. Hopefully in this case, in particular concerning tax crime, can be eradicated and stopped by stakeholders so that we do not become a habit in society Keywords
: tax crime
Jurnal Hukum KAIDAH
2
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Studi Putusan Tindak Pidana Perpajakan PUT.49329 PP M.VIII 999)
perampasan untuk kepentingan umum, hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar,
hibah
lainnya,
pajak,
sumbangan.
dan
hibah
retribusi
dan
Namun
pendapatan
terbesar diperoleh dari pajak. Sejarah Indonesia
Oleh: Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum
wasiat
perpajakan
dapat
dibagi
di
kedalam
beberapa kurun waktu yaitu masa
Negara
penjajahan Belanda. Setelah merdeka,
hukum, oleh karena itu segala sesuatu
lalu sampai masa sekarang. Pada
harus sesuai dengan hukum. Saat ini
masa
Negara Republik Indonesia sedang
perpajakan
bersemangat
pada segi pemasukan keuangan untuk
Indonesia
adalah
dalam
pembangunan
melaksanakan
untuk
menuju
penjajahan
Belanda,
menekankan
sistem
fungsinya
keperluan penjajah Belanda. Karena
masyarakat yang adil dan makmur
pajak
berdasarkan Pancasila dan Undang-
kepentingan pembangunan di negeri
Undang Dasar 1945. Maka dari itu
Belanda. Sekalipun Indonesia telah
sebagai
agar
merdeka, namun hukum perpajakan
berjalan
tidak banyak berubah. Perubahan yang
dibutuhkan pembiayaan yang besar
dilakukan tidak mendasar, sehingga
dan pengelolaan dana yang efisien.
hukum
Beban biaya yang ditimbulkan untuk
meletakkan
menjaga kelangsungan pembangunan
kekuasaan Administrasi perpajakan.
tidak
Kejahatan
tahap
Negara
berkembang,
pembangunan
hanya
dibebankan
kepada
ditarik
dari
pajak
rakyat
yang
untuk
berlaku
masih
landasannya
dibidang
perpajakan
Negara. Undang-Undang Dasar Negara
berkaitan
Republik Indonesia Tahun 1945 telah
hukum
menetapkan
pihak-pihak yang bersangkutan agar
peraturan
mengenai
erat
pada
pajak
dengan untuk
penerapan
mengarahkan
keuangan Negara, khususnya dalam
mematuhi
hal ini mengenai sumber pendapatan
undangan perpajakan. Maka dari itu,
Negara.
pemerintah Pendapatan Negara diperoleh
Undang
dari beberapa sumber seperti melalui
dengan
perusahaan-perusahaan
Ketentuan
barang-barang
yang
Negara, dimiliki
atau
dikuasai pemerintah, denda-denda dan
peraturan
perundang-
menerbitkan
Perpajakan UUKUP Umum
(
Undang-
yang
disebut
Undang-Undang dan
Tata
Cara
Perpajakan) agar pihak yang terkait didalamnya dapat memenuhi hak Jurnal Hukum KAIDAH
3
PUT.49329 PP M. VIII 99?
dan kewajibannya masing-masing dan diharapkan tidak melanggar ketentuan yang
berlaku
yang
atas
A. Peran UU KUP Terhadap Tindak Pidana Perpajakan
konsekuensinya memiliki sanksi.
Dalam
Kejahatan dibidang perpajakan dapat
pemerintah
berupa melakukan perbuatan atau tidak
menegakkan
melakukan perbuatan yang memenuhi
dalam suatu undang-undang. Undang-
ketentuan dalam hukum perpajakan.
undang perpajakan memuat segala
Oleh
karena
itu,
ketika
kejahatan
dibidang perpajkan telah memenuhi unsure-unsur delik pajak maka bagi pelaku
kejahatan
wajib
dikenakan
sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum pajak.. kejahatan
penerapan
hukum
pajak,
ditengah peraturan
upaya perpajakan
sesuatu yang ada dalam lapangan perpajakan,
seperti
hak-hak
dan
kewajiban para pihak terkait dan juga sanksi atas perbuatan yang dilakukan baik melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan.
yang berhubungan denganpelaksanaan
Sanksi
kaidah hukum pajak beraneka ragam,
undang-undang perpajakan terdiri dari
Karena
berbagai
sanksi administrarif dan sanksi pidana.
kepentingan yang hendak dilindungi
Ada beberapa perbuatan yang dapat
dilandasi
oleh
terutama kepentingan pada Negara. Keaneka
ragaman
dalam
bidang
perpajakan sangat berkaitan dengan kaidah
hukum
dilaksanakan
pajak oleh
berdasarkan
yang para
tugas
dan
wajib pihak
kewajiban
masing-masing. Adapun yang menjadi permasalahan
dalam
penelitian
ini
yang
dicantukmkan
dalam
dikategorikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dibidang perpajakan dan bagi
yang
tersebut
melakaukan
dikenakan
perbuatan
sanksi
pidana.
Sanksi pidana yang dicantumkan dalam peraturan perpajakan ialah sebagai upaya terakhir dan sebagai benteng hukum yang digunakan pemerintah agar norma-norma perpajakan dipatuhi.
adalah sebagai
Sanksi pidana dalam undang-undang berikut:
perpajakan terdiri dari 3 sanksi yaitu,
1. Bagaimanakah peran UU KUP (Undang-Undang
Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan) terhadap
tindak
pidana
perpajakan?
tindak
dalam
Pidana Penjara. Kebijakan legislative yang menguraikan tindak pidana perpajakan selama ini dapat
2. Bagaimanakah hukum
Pidana Denda, Pidana Kurungan dan
peprtimbangan putusan perkara
pidana
ditemukan
dalam
Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan
perpajakan Jurnal Hukum KAIDAH
4
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
lebar dalam undang-undangnya. Seperti
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
yang terdapat dalam peristiwa tindak
dan Tata Cara Perpajakan maupun dalam
pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dengan nomor register PUT.49329 PPM.
(KUHP), maupun perundang-undangan
VIII 99.
lainnya. Tidak hanya melalui undang-
Dalam putusan ini terdapat peristiwa
undang pajak saja saja, namun aturan
pidana
dalam perpajakan juga diatur dalam
Gugatan
ketentuan-ketentuan
Peraturan
(Gugatan PPh Badan). Bahwasannya
Presiden,
yang menjadi pokok sengketa dalam
Pemerintah,
seperti
Keputusan
Keputusan
Menteri
Keuangan
dan
perpajakan
perpajkaan Pajak
dalam
yang
putusan
menyangkut
Penghasilan
perkara
tersebut
Direktur Jenderal Pajak
gugatan
terhadap
Hukum Pidana fiscal (Pajak) mendorong
Ketetapan Tergugat dengan Nomor KEP-
keinginan
para
adalah
Badan
pengajuan
Penerbitan
Surat
penguasa
untuk
304/EPJ.17/2012 tanggal 9 April 2012
kepenitngan
umum
tentang PEngurangan atau Pembatalan
dalam segala lapangan dengan sejitu-
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas
jitunya. Karena sebelum hukum pajak
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
memiliki
PajakPenghasilan
menyelamatkan
unsure
pidana
didalamnya,
Tahun
Pajak
2005
hukum pajak dianggap remeh dan terlalu
Nomor : 00031/206/05/904/10 tanggal 15
formal. Dalam hal ini hukum
September 2010.
pajak
dikatakan sebagai hukum administrative
Peristiwa pidana perpajakan berpokok
yaitu
sengketa dari pengajuan gugatan oleh
luasnya
peraturan-peraturan dan
cara
mengenai
penunaian
tugas
Penggugat terhadap penerbitan surat
pemerintah dan aparatue Negara beserta
keputusan
peraturan penyelenggaranya.
pengurangan/pembatalan pajak
B. Pertimbangan
Hukum
Dalam
Putusan Perkara Tindak Pidana Perpajkaan PUT.49329 PP M. VIII 99
yang
tidak
benar
tentang ketetapan atas
surat
ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan.
Surat
Ketetapan
Pajak
Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang yang menentukan besarnya
Sebagai hukum Publik, pajak sangat memerlukan
tergugat
control
terhadap
pelaksanaanya dan pengawasan tersebut harus diperkuat dengan sanksi-sanksinya secara pidana. Dan dalam hal ini, sanksi-
jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak,
besarnya
sanksi
administrative, dan jumlah yang masih harus dibayar.
sanksi pidana tersebut di atur secara Jurnal Hukum KAIDAH
5
Direktur Jenderal Pajak dalam
putusan PUT.49329 PP M VIII 99 telah
waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat
diantisipasi
terutangnya, atau berakhirnya masa
Perpajakan. Bahwa dalam UU KUP
pajak, bagian tahun pajak atau tahun
menafsirkan bahwa perbuatan para
pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam
terdakwa telah terbukti secara sah
hal:
memenuhi
unsure
perpajakan
yaitu
1. Berdasarkan atau
hasil
keterangan
pemeriksaan lain
ternyata
dalam
menyampaikan
Undang-Undang
tindak dalam
surat
pidana
hal
tidak
pemberitahuan
jumlah pajak yang terutang kurang
dan atau keterangan didalamnya tdak
atau tidak dibayar.
benar
2. SPT
tidak
berdasarkan
dalam
pembuatannya, berdasarkan pasal 38
ditetapkan
UU KUP yang berbunyi “Terdakwa
setelah ditegur secara tertulis tidak
didenda paling sedikit 1 (satu) kali
juga
sebagaimana
jumlah pajak terutang yang tidak atau
waktu yang ditentukan dalam surat
kurang dibayar, atau dipidana kurungan
teguran
paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling
jangka
disampaikan
dimana
waktu
yang
disampaikan
3. Berdasarkan
hasil
pemeriksaan
lama 1 (satu) tahun.
mengenai Pajak Pertambahan Nilai
Atas peran UU KUP terhadap
dan Pajak atas Barang Mewah
tindak
ternyata
dilakukan dalam putusan PUT.49329
tidak
seharusnya
pidana
dikompensasikan selisih lebih lebih
PP
pajak
pemerintah
atau
tidak
seharusnya
dikenakan tariff 0%(nol persen) 4. Tidak
dipenuhi
kewajiban
M
VII
perpajakan 99,penulis
dapat
yang
berharap
menindaklanjuti
peraturan yang telah ditafsirkan dalam UU
KUP
dengan
tegas
dan
sebgaimana dimaksud dalam pasal
tidakpandang buluh. Demi tercapainya
28 dan Pasal 29 Ketentuan Umum
pembangunan
dan Tata Cara Perpajakan.
diharapkan
Sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
pada masyarakat Indonesia.
nasional
member
yang
kesejahteraan
Mengenai analisis yuridis atas
Berdasarkan uraian-uraian yang telah
putusan
dikemukakan, maka dapatlah ditarik
PUT.49329
kesimpulan bahwa pada prinsipnya
berharap semoga hukum di Indonesia
peran
yang
UU
Ketentuan
KUP
Tata
Perpajkan
M.VIII
99,
menyangkut
tindak
saya Pidana
Perpajakan dapat berakhir. Semoga
Perpajakan) terhadap Tindak Pidana
para pihak terkait didalamnya yaitu baik
yang
dan
PP
Pidana
Cara
Perpajakan
Umum
(Undang-Undang
Tindak
dilakukan
dalam Jurnal Hukum KAIDAH
6
wajib pajak, pegawai serta pejabat
berbuat curang dengan melakukan hal-
pajak dapat sadar untuk memenuhi
hal yang melanggar hukum dan dapat
kewajibannya
merugikan keuangan Negara.
masing-masing
tanpa
Jurnal Hukum KAIDAH
