ABSTRAK
Mediasi penal merupakan model penyelesaian perkara pidana yang saat ini banyak digunakan di beberapa negara. Di Indonesia, mediasi penal digunakan untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana perbankan dan terhadap pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 KUHP.Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ringan melalui mediasi penal hanya didasarkan pada diskresi kepolisian saja. Mediasi penal belum diatur dalam undang-undang. Dalam penelitian ini dibahas dua permasalahan yakni 1) Bagaimanakah pengaturan penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mediasi penal di Indonesia? dan 2) Bagaimanakah konsep model penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji kekosongan norma yang mengatur mengenai mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan ringan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen. Analisis permasalahan dilakukan secara kualitatif, sehingga dapat ditarik suatu simpulan yang menggambarkan seluruh isi permasalahan. Pengaturan penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mediasi penal di Indonesia belum diatur dalam KUHP. Mediasi penal hanya diatur melalui peraturan internal di kepolisian.Konsep model penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana dimasa mendatangharus diatur dalam undang-undang.Penyidik hendaknya memperhatikan kepentingan pelaku, korban dan kepentingan umum dalam menyelesaikan suatu perkara. Pembuat undang-undang agar segera mengatur mediasi penal dalam bentuk undang-undang untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kata kunci: mediasi penal, tindak pidana, penganiayaan ringan.
ii
ABSTRACT
Penal mediation is a settlement of criminal cases model that are currently being used in some countries. In Indonesia, penal mediation is used to resolve the case done by children, domestic violence, criminal acts of banking and the infringement as stipulated in Article 82 of the Criminal Code. Settlement of the case of light persecution criminal acts through penal mediation based solely on the discretion of the police alone. Penal mediation is not regulated by law. In this study addressed two issues namely 1) How does setting completion light persecution criminal acts through penal mediation in Indonesia? and 2) How does the concept solution model light persecution criminal acts through penal mediation in criminal law reform in the future? This research is normative legal research that examines the emptiness norms that govern the penal mediation in resolving the light persecution criminal acts. Legal materials collected through the study of documents. Qualitative analysis of the issue is done, so it can be concluded that describes the entire content of the issue. Setting completion light persecution criminal acts through penal mediation in Indonesia have not been regulated in the Criminal Code. Penal mediation is only set through internal regulations in force. The concept model solution light persecution criminal acts through penal mediation in criminal law reform in the future should be regulated by law. Investigators should consider the interests of the offender, the victim and the public interest in solving a case. Lawmakers to immediately regulate penal mediation in the form of legislation to create fairness, expediency and legal certainty. Keywords: penal mediation, criminal acts, light persecution.
ii
RINGKASAN KONSEP MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI MEDIASI PENAL Penelitian
tentang
“Konsep
Model
Penyelesaian
Tindak
Pidana
Penganiayaan Ringan Melalui Mediasi Penal” dibahas dalam lima bab. Bab I membahas mengenai latar belakang masalah yang menguraikan mengenai kekosongan norma tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mediasi penal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mediasi penal di Indonesia? dan 2) Bagaimanakah konsep model penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji kekosongan norma yang mengatur mengenai mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan ringan. Bab II membahas mengenai tinjauan umumtindak pidana, mediasi penal, diskresi, pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Mediasi penal adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian perkara dalam konteks ruang lingkup hukum pidana di luar jalur penal. Penyelesaian dilakukan secara damai. Mediasi penal dalam prosesnya mempertemukan para pihak yang berselisih yaitu antara korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana serta masyarakat, sehingga proses mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah ”Victim-Offender Medi-ation” (VOM), Täter-Opfer-Ausgleich (TOA), atau Offender-victim Arrangement (OVA).
ii
Bab III membahas tentang pengaturan penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal di Indonesia. Dalam permasalahan ini diuraikan mengenai mediasi penal terhadap tindak pidana kejahatan penganiayaan ringan, nilai-nilai keadilan yang ideal dalam penegakan hukum melalui mediasi penal dan perbuatan pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal. Bab IV menguraikan tentang konsep model penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang. Bab ini membahas lebih dalam mengenai kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan dengan mediasi penal, model mediasi penal di beberapa negara dan konsep hukum yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang mengedepankan nilai keadilan substantif. Penelitian ini diakhiri dengan simpulan dan saran yang disusun dalam Bab V. Pengaturan penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mediasi penal di Indonesia belum diatur dalam KUHP. Konsep model penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana dimasa mendatangharus diatur dalam undang-undang.Penyidik polisi dalam menyelesaikan perkara pidana penganiayaan ringan melalui mediasi penal agar melaksanakan diskresi yang dimilikinya tersebut dengan berorientasi pada perlindungan pelaku, perlindungan korban dan kepentingan umum. Pembuat undang-undang agar segera mengatur mediasi penal sebagai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dalam bentuk undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum. ii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN DEPAN HALAMAN JUDUL................................................................................................
i
HALAMAN PRASYARAT GELAR MAGISTER................................................
ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN................................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH DIUJI........................................................
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT........................................................
v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH...............................................................
vi
ABSTRAK...............................................................................................................
xi
ABSTRACT............................................................................................................. xii RINGKASAN.......................................................................................................... xiii DAFTAR ISI............................................................................................................ xv BAB I
PENDAHULUAN............................................................................ 1 1.1.
Latar Belakang Masalah....................................................... 1
1.2.
Rumusan Masalah................................................................ 17
1.3.
Ruang Lingkup Masalah .................................................... 17
1.4.
Tujuan Penelitian................................................................. 18 1.4.1. Tujuan Umum.......................................................... 19 1.4.2. Tujuan Khusus......................................................... 19
1.5.
Manfaat Penelitian................................................................ 19 1.5.1. Manfaat Teoritis........................................................ 19 1.5.2. Manfaat Praktis......................................................... 20
1.6.
Orisinalitas Penelitian ........................................................... 20
1.7.
Landasan Teoritis ................................................................. 23 1.7.1. Asas-asas Hukum..................................................... 23 1.7.2. Konsep Hukum......................................................... 26 1.7.3. Teori Hukum............................................................. 37 1.7.4. Kerangka Berfikir..................................................... 51
1.8.
Metode Penelitian.................................................................. 52 1.8.1. Jenis Penelitian.......................................................... 52 1.8.2. Jenis Pendekatan........................................................ 53 1.8.3. Sumber Bahan Hukum............................................... 54 1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum......................... 55 1.8.5. Teknik Analisa Bahan Hukum................................... 55
BABII TINJAUAN UMUMTINDAK PIDANA, MEDIASI PENAL PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA........................................ 57 2.1.
Tindak Pidana........................................................................ 57
2.2.
Mediasi Penal........................................................................ 68
2.3.
Diskresi Kepolisian…………………………………………. 76
2.4.
Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia........................... 79
BAB III PENGATURAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL DI INDONESIA.................................................... 88 3.1.
Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan Ringan........................................................... 88
3.2.
Nilai-nilai Keadilan yang Ideal dalam Penegakan Hukum Melalui Mediasi Penal............................................
3.3.
93
Perbuatan Pidana yang Dapat diselesaikan dengan Mediasi Penal....................................................................... 99
BAB IV KONSEP MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DIMASA MENDATANG....................................................................................................... 108 4.1.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Suatu Tindak Pidana dengan Mediasi Penal................................. 108
4.2.
Model Mediasi Penal di Beberapa Negara.......................... 115
4.3.
Konsep Hukum yang Ideal dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Mengedepankan Nilai Keadilan Substantif.................................................... 120
BAB V PENUTUP................................................................................................ 126 5.1.
Kesimpulan.......................................................................... 126
5.2.
Saran.................................................................................... 127
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................. 129
