1
PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Ahmad Afandi /D 101 10 440 Abstrack Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin menurun. Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Ketersediaan air dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia. Hutan merupakan 60% luas daratan Indonesia, sebenarnya merupakan kekayaan alam yang sangat penting dan strategis. Kerusakan hutan yang terus terjadi telah mengakibatkan bencana yang menelan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit, seperti musibah kebakaran,banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan lain sebagainya. Hal ini tentu merupakan tantangan bagi semua pihak untuk mencari akar permasalahan dan solusi pemecahannya. Disamping itu lemahnya penerapan sanksi bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Perusakan Hutan berdasarkan UU No.18/2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang lolos dari jeratan hukum. Realita inilah yang melatar belakangi mengapa saya melakukan penelitian ini. Penelitian ini termasuk kategori penelitian library research, yaitu pola penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder. Kata Kunci : Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan I. PENDAHULUAN
dengan
A. Latar Belakang
canggih,
Undang-undang
telah
operandi
yang
mengancam
18
kelangsungan kehidupan masyarakat
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
sehingga dalam rangka pencegahan
Pemberantasan
Hutan.
dan pemberantasan perusakan hutan
Selanjutnya disebut dengan (UU
yang efektif dan pemberian efek jera
No.18/2013 tentang Pencegahan dan
diperlukan landasan hukum yang
Pemberantasan Perusakan Hutan).
kuat dan yang mampu menjamin
Ditentukan bahwa perusakan hutan
efektivitas penegakan hukum. Selain
sudah
yang
itu, dalam undang-undang tersebut
berdampak luar biasa, terorganisasi,
diaturpulah UU No.18/2013 tentang
dan lintas negara yang dilakukan
Pencegahan
menjadi
Nomor
modus
Perusakan
kejahatan
dan
Pemberantasan
2
Perusakan Hutan memiliki tujuan
hutan
untuk menjamin kepastian hukum
kegiatan
dan memberikan efek jera bagi
dilakukan di dalam kawasan hutan
pelaku
dan
untuk perkebunan atau pertambangan
menjamin keberadaan hutan secara
tanpa izin Menteri, Terorganisasi
berkelanjutan dengan tetap menjaga
yaitu kegiatan yang dilakukan oleh
kelestarian
tidakmerusak
suatu kelompok yang terstruktur,
ekosistem
yang terdiri atas 2 (dua) orang atau
sekitarnya. (Pasal 3 : UU No.18/2013
lebih, dan yang bertindak secara
tentang
bersama-sama pada waktu tertentu
perusakan
dan
lingkungan
hutan
serta
Pencegahan
dan
Pemberantasan Perusakan Hutan).1 Hutan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya
yang
tidak
dapat
dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya,
Perusakan
Hutan
yaitu
proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar,
penggunaan kawasan hutan
secara
tidak
sah
adalah
terorganisasi
yang
dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
Sesuai
dengan Pasal 11 UU No. 18 tahun 2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan Perusakan Hutan :2
tanpa izin atau penggunaan izin yang
(1). Perbuatan perusakan hutan
bertentangan dengan maksud dan
sebagaimana dimaksud dalam
tujuan pemberian izin di dalam
Undang-Undang
kawasan hutan yang telah ditetapkan,
kegiatan
yang telah ditunjuk, ataupun yang
dan/atau penggunaan kawasan
sedang diproses penetapannya oleh
hutan secara tidak sah yang
Pemerintah. Penggunaan kawasan
dilakukan secara terorganisasi.
ini
pembalakan
1
UU No. 18/2013., tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan psl 3, hlm 6.
2
meliputi
Ibid., Psl 11 Bab IV , hlm 8.
liar
3
(2). Perbuatan perusakan hutan
mendapat izin dari pejabat yang
secara terorganisasi merupakan
berwenang
kegiatan yang dilakukan oleh
ketentuan peraturan perundang-
suatu kelompok yang terstruktur,
undangan.
yang terdiri atas 2 (dua) orang
(5)
atau lebih, dan yang bertindak
penebangan
secara bersama-sama pada waktu
kawasan hutan konservasi dan
tertentu
hutan lindung untuk keperluan
dengan
tujuan
melakukan perusakan hutan. (3).
Kelompok
sebagaimana ayat
(2)
tidak
kelompok
pada
termasuk
masyarakat
bertempat
tinggal
di
dan/atau
di sekitar
hutan
yang
yang dalam
kawasan melakukan
perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan
hutan
keperluan
lindung
sendiri
dan
untuk tidak
(4). Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di kawasan hutan
yang
melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan
hutan
keperluan
lindung
sendiri
dan
mengenai
kayu
di
luar
komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Perlu diketahui bahwa tindak pidana adalah
perbuatan
oleh
Undang-
Undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP)
dikenal
dengan
istilah
Strafbaarfeit
dan
dalam
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,
untuk tujuan komersial.
sekitar
Ketentuan
dengan
sendiri dan tidak untuk tujuan
terstruktur
dimaksud
sesuai
untuk tidak
untuk tujuan komersial harus
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan
istilah
peristiwa
pidana atau perbuatan pidana atau tindak
pidana.
merupakan
suatu
Tindak istilah
pidana yang
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran
4
dalam memberikan ciri tertentu pada
telah
peristiwa hukum pidana. Tindak
diadili dan bilamana telah terbukti
pidana mempunyai pengertian yang
benar telah terjadinya suatu tindak
abstrak dari peristiwa-peristiwa yang
pidana perusakan hutan.3
kongkrit dalam lapangan hukum pidana,
sehingga
tindak
pidana
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan
masyarakat.
Tindak
pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan
perbuatannya
menimbulkan
yang
kesengajaan
atau
kelapaan.
Dikatakan
bahwa
kesengajaan
(dolus)dan
kealpaan
adalah
(culpa)
bentuk-bentuk
kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak
pidana
adalah
karena
seseorang tersebut telah melakukan suatu
perbuatan
melawan
yang
hukum
bersifat sehingga
atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang
dilakukannya
Hutan
untuk
merupakan
dapat
kekayaan
yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin
menurun.
Hutan
juga
merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Ketersediaan
air dan kesuburan
tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia.
Kerusakan
hutan
yang
terjadi
memberikan
akibat
yang
nyata
bagi
kehidupan
manusia.
Sekarang orang merasakan betapa pentingnya menjaga dan memelihara karena begitu banyak bencana yang terjadi
akibat
kelalaian
dan
keserakahan manusia. diperlakukan semena-mena
tanpa
memikirkan
dampak dan akibatnya ketika hutan menjadi rusak memberikan dampak langsung
maupun
langsung terhadap 3
tidak lingkungan
Amir Ilyas., Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm 18.
5
sekitar. Kerusakan hutan yang terus
Penyertaan
dalam
pasal
55
terjadi telah mengakibatkan bencana
KUHP di klasifikasikan atas 4 bagian
yang menelan korban harta dan jiwa
yaitu,
yang tidak sedikit, seperti musibah
medepleger,
kebakaran
pada
penyertaan dikatakan terjadi jika
musim kemarau, banjir dan tanah
dalam suatu peristiwa tindak pidana
longsor pada musim hujan dan lain
terlibat
sebagainya.
dan
kekeringan
4
pleger,
lebih
Keterlibatan
doen
pleger,
uitlokker.
Suatu
dari
satu
seseorang
orang. dalam
peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun pisik, sehingga harus
dicari
pertanggungjawaban
masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. B. Rumusan Masalah
Harus dicari sejauh mana peranan
1. Bagaimanakah
sistem
pembebanan
tanggungjawab
masing-masing, diketahui
sehingga sejauh
dapat mana
pertanggungjawabannya.
pada penyertaan? pidana
Menurut JE Sahetapy untuk
penyertaan
memasukkan unsur pasal 55 ayat 1
tindak pidana dalam perusakan
ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan
hutan
masing-masing dari tindak pidana
2. Bagaimanakah terhadap
sanksi
pelaku
berdasarkan
UU
No.18/2013 tentang Pencegahan
tersebut.
dan Pemberantasan Perusakan
masing-masing pelaku tindak pidana
Hutan ?
tersebut, maka akan dapat dilihat
II. PEMBAHASAN 1. Sistem Pembebanan Tanggung Jawab Pada Penyertaan.
Http://www.blogger.com/ Pengertian Hutan.
55
menjeleskan
peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan pelaku
5
4
Pasal
oleh
tindak
masing-masing pidana.
5
Tanpa
Mohammad eka putra dan Abul khair, percobaan dan penyertaan, Penerbit Rineka Cipta, Medan, 2009, hal 39.
6
menguraikan peranan masing-masing
menyelesaikan tindak pidana tersebut
sebagaimana yang dimaksud dengan
bermacam-macam, yaitu :6
putusan PAL.
No.317/Pid.Sus/2014/PN. Bahwa
melakukan
mereka
tindak
1. Bersama-sama
yang
pidana
suatu kejahatan.
telah
2. Seorang
terbukti secara sah dan meyakinkan
sesuatu kejahatan sedangkan
turut serta melakukan perusakan Menurut
penyertaan
Van
adalah
ia mempergunakan orang lain
Hamel
untuk melaksanakan tindak
ajaran
pidana tersebut.
pertanggungjawaban atau pembagian
3. Seorang
pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak
pidana
pengertian
yang
perundang-undangan,
dengan
tindakan
secara
sendiri. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi
diantara
peserta,
dengan
perkataan lain, tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana
tersebut
diselesaikannya.
Sehingga dapat dikatakan bahwa penyertaan
dalam
suatu
tindak
pidana terdapat apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang
atau
Hubungan
lebih antar
dari peserta
seorang. dalam
saja
yang
melaksanakan tindak pidana,
menurut
dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku
mempunyai
kehendak dan merencanakan
bersalah melakukan tindak pidana
hutan.
melakukan
sedangkan
orang
lain
membantu
melaksanakan
tindak pidana tersebut. Karena hubungan dari pada tiap peserta
terhadap
tindak
pidana
tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk,
ajaran
berpokok
pada
penyertaan :
ini
“menentukan
pertanggungjawaban daripada tiap peserta terhadap tindak pidana yang telah
dilakukan”.
menentukan tiap
peserta,
mempersoalkan
Disamping
pertanggungjawaban ajaran
ini
peranan
juga atau
hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana 6
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 58
7
sumbangan apa yang telah diberikan
pidana
oleh tiap-tiap peserta, agar tindak
telah diancamkan.
pidana tersebut dapat diselesaikan`
sebagaimana
c. Menentukan
dengan
yang
cara
Van Hamel mengatakan penyertaan
bagaimana pengenaan pidana
adalah “Ajaran pertanggungjawaban
itu dapat dilaksanakan apabila
atau pembagian pertanggungjawaban
ada orang yang disangka
dalam hal suatu tindak pidana yang
telah
menurutpengertian
tersebut.
perundang-
melanggar
larangan
undangan, dapat dilaksanakan oleh
Aturan umum hukum pidana ini
seorang pelaku dengan tindakan
dapat dikatakan sebagai landasan dan
7
sendiri.
Hukum pidana
adalah
mengikat ketentuan hukum pidana
bagian dari keseluruhan hukum yang
perihal larangan-larangan melakukan
berlaku
yang
perbuatan yang disertai ancaman
mengadakan dasar-dasar atau aturan-
pidana bagi yang melanggar larangan
aturan untuk :
tersebut, baik yang dimuat dalam
disuatu
negara,
a. Menentukan
perbuatan-
Buku II dan Buku III KUHP maupun
perbuatan mana yang tidak
yang berada di luarnya. 8 Hubungan
boleh
yang
antara aturan umum hukum pidana
disertai
(Buku I) dengan perbuatan-perbuatan
ancaman atau sangsi berupa
yang dilarang (Buku II dan Buku III
pidana tertentu bagi barang
KUHP), dapat digambarkan secara
siapa
singkat pada contoh sebagai berikut.
dilakukan,
dilarang,
dengan
melanggar
larangan
tersebut. b. Menentukan kapan dan dalam
Ketentuan
mengenai
Berlakunya
Aturan Pidana
yang
hal-hal apa kepada mereka
dimuat dalam Bab I Buku I adalah
yang
berupa batasan berlakunya ketentuan
telah
melanggar
larangan-larangan itu dapat
hukum pidana
dikenakan
larangan melakukan perbuatan yang
atau
dijatuhi
8
7
Batas-batas
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 74
perihal larangan-
Adami Chazawi., Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Grafido Persada, 2005, hlm 3.
8
disertai ancaman pidana bagi si pelanggarnya
(terutama)
Tindak
Pidana
Perusakan
Hutan
sebagaimana yang dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHP.
Sanksi
pidana
yaitu
suatu
Demikian juga aturan umum Bab IV
langkah hukuman yang dijatuhkan
mengenai Percobaan (Poging) atau
oleh negara atau kelompok tertentu
aturan umum dalam Bab V mengenai
karena
Penyertaan
dilakukan
(Deelneming)
adalah
terjadi pelanggaran oleh
seseorang
yang atau
berupa aturan umum hukum pidana
kelompok. Sanksi adalah yang sangat
yang menjadi dasar untuk dapat
sering kita dengar, dalam lingkup
dipidananya
masyarakat kecil pun kata sanksi ini
Penyertaan berbuat
Percobaan dalam
yang
dan
hal
larangan
banyak
disertai
ancaman
menghukum
digunakan
untuk
seseorang
yang
pidana (disebut tindak pidana) yang
bersalah. Misalnya saja ada orang
diatur dalam Buku II dan Buku III
yang mencuri kayu dihutan,. dan
sebagai catatan, mengenai Percobaan
orang yang melakukan kejahatan
(53) dan bantuan (56) berlaku pada
tersebut akan di kenakan pasal-pasal
9
kejahatan saja. Dalam ilmu hukum
yang sesuai dengan perilaku yang di
ada perbedaan antara istilah Pidana
lakukan saat melakukan kejahatan
dengan istilah Hukuman. Sudarto
sehingga
mengatakan bahwa istilah hukuman.
kejahatan akan ditindak pidana oleh
kadang-kadang
aparat
digunakan
untuk
orangyang
kepolisi
dan
melakukan
menghukum
pergantian perkataan straft, tetapi
pelaku tersebut dengan pasal yang
menurut beliau istilah Pidana lebih
sesuai kejahatannya.
baik dari pada Hukuman.
10
Dalam 2. Penerapan
Sanksi
Pidana
Terhadap Pelaku Penyertaan 9
Ibid., hlm 4 10 Sudarto., Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997.
perbedaan
ilmu antara
hukum istilah
ada Pidana
dengan istilah Hukuman. Sudarto mengatakan bahwa istilah hukuman. kadang-kadang
digunakan
untuk
pergantian perkataan straft, tetapi
9
menurut beliau istilah Pidana lebih
perbuatan (feit) di sini adalah unsur
11
pokok dari suatu tindak pidana yang
Pengertian tindak pidana yang di
dirumuskan tersebut.12 Tindak pidana
muat
Undang-
adalah perbuatan yang oleh undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh
undang dinyatakan dilarang yang
pembentuk undang-undang sering
disertai ancaman pidana pada barang
disebut dengan strafbaarfeit. Para
siapa
pembentuk undang-undang tersebut
tersebut. Wadah tindak pidana ialah
tidak memberikan penjelasan lebih
undang-undang,
lanjut
kodifikasi yakni KUHP dan diluar
baik
dari
di
pada
dalam
Hukuman.
Kitab
mengenai strafbaarfeit
itu,
yang
melanggar
larangan
baik
maka dari itu terhadap maksud dan
kodifikasi,
tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut
berbagai
sering
undangan. Di dalam KUHP dimuat
dipergunakan
oleh
pakar
tersebar
terbentuk
luas
peraturan
Buku
II
dalam
perundang-
hukum pidana dengan istilah tindak
dalam
mengenai
jenis
pidana, perbuatan pidana, peristiwa
kejahatan dan buku III mengenai
pidana, serta delik.
pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan
Suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman pidana dalam artian ini sering disebut dengan Tindak Pidana
atau
perbuatan
Pidana
(berasal dari kata strafbaar feit), yang juga sering disebut Delik (berasal dari kata Delict). Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan dilakukan
yang dilarang untuk (dalam
peraturan
perundang-undangan yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi,
maupun pelanggaran di tujukan pada orang (subjek hukum pidana). Hanya sebagai kecil tindak pidana yang juga ditujukan pada subjek hukum badan. Menurut Moeljatno perbuatan pidana
adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai
ancaman
(sanksi)
yang
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang
dimaksud
adalah
bahwa
11
Sudarto., Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997, hlm 56
12
Adami Chazawi., op., cit, hlm 6.
10
diantara orang
senantiasa
suatu
penyertaan yang dibentuk dan dimuat
perbuatan yang tidak sesuai atau
dalam KUHP bertujuan agar dapat
melanggar suatu aturan hukum atau
menghukum
perbuatan yang dilarang oleh aturan
terlibat dalam kasus tindak pidana
hukum yang disertai dengan sanksi
dalam praktiknya tindak pidana dapat
pidana, yang mana aturan tersebut
diselesaikan
ditujukan
banyak orang yang setiap orang
merupakan
kepada
perbuatan
itu.
13
perbuatan pidana atau tindak pidana
Ketentuan
orang-orang
oleh
yang
beberapa
sedangkan ancamannya atau sanksi
melakukan
pidananya ditujukan kepada orang
laku tertentu, dari tingkah laku
yang melakukan atau orang yang
mereka
itulah
menimbulkan
tindak
pidana.
kejadian
tersebut.
wujud-wujud
atau
tingkah
melahirkan Pada
suatu
peristiwa
Dalam hal ini maka terhadap setiap
nyatanya, kadang sulit dan kadang
orang yang melanggar aturan-aturan
mudah
hukum yang berlaku, maka orang
diantara mereka perbuatanya benar-
tersebut
pelaku
benar
perbuatan pidana atau pelaku tindak
tindak
pidana. Dengan begitu, aturan atau
perbuatanya yang melahirkan suatu
larangan dan ancaman mempunyai
tindak pidana itu.
disebut
sebagai
hubungan yang erat.
untuk
telah
menentukan
memenuhi
pidana,
rumusan
artinya
Undang-undang
Penyertaan dalam Tindak Pidana
siapa
dari
Nomor
18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
yaitu suatu tindak pidana tidak selalu
Pemberantasan
dilakukan oleh seorang pembuat
Selanjutnya disebut dengan (UU
(dader),tetapi kadang-kadang dapat
No.18/2013 tentang Pencegahan dan
juga oleh beberapa orang. Jika
Pemberantasan Perusakan Hutan).
beberapa orang tersangkut di dalam
Ditentukan bahwa perusakan hutan
terwujudnya suatu tindakan, maka
sudah
disitu dapat dilihat adanya kerja
berdampak luar biasa, terorganisasi,
sama. Juga didalam mewujudkan
dan lintas negara yang dilakukan
suatu tindak pidana kadang-kadang perlu
ada
pembagian
pekerjaan
13
menjadi
Perusakan
kejahatan
Hutan.
yang
Adami Chazawi, Percobaan dan Penyertaan dalam Tindak Pidana, Penerbit, Grafindo Persada, 2005, hlm 69.
11
dengan
modus
canggih,
operandi
telah
yang
kejahatan Pasal 88 Ayat (1)
mengancam
huruf a jo. Pasal 16 UU No.
kelangsungan kehidupan masyarakat
18
sehingga dalam rangka pencegahan
Pencegahan
dan pemberantasan perusakan hutan
Pemberantasan
yang efektif dan pemberian efek jera
Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1)
diperlukan landasan hukum yang
ke 1 KUHP dijatuhi pidana
kuat dan yang mampu menjamin
yang
efektivitas penegakan hukum. Selain
penjara 1 (satu) tahun dan
itu, dalam undang-undang tersebut
denda
diaturpulah UU No.18/2013 tentang
500.000.000 (lima ratus juta
Pencegahan
Pemberantasan
rupiah) dengan ketentuan jika
Perusakan Hutan memiliki tujuan
denda tidak dibayar harus
untuk menjamin kepastian hukum
diganti
dan memberikan efek jera bagi
kurungan selama 3 (tiga)
pelaku
bulan.
dan
perusakan
hutan
dan
Tahun
2013
tentang dan
sama
Perusakan
yaitu
sebesar
dengan
Ini
menjamin keberadaan hutan secara
pembebanan
berkelanjutan dengan tetap menjaga
pertanggungjawaban
kelestarian dan tidak merusak
14
Rp.
pidana
artinya
setiap
orang yang terlibat bersamasama kedalam suatu tindak
III. PENUTUP
pidana,
A. Kesimpulan Setelah
pidana
penulis
menguraikan
keseluruhan hasil pembahasn diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
dipandang
dan
dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan orang yang sendirian (dader) melakukan
tindak
pidana,
tanpa dibeda-bedakan baik 1. Bahwa Dalam
Pelaku Tindak
Penyertaan Pidana
Perusakan Hutan, melakukan 14
UU No. 18/2013., tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan psl 3, hlm 6.
atas
perbuatan
dilakukannya yang
ada
batinnya,
yang
maupun dalam
sesuai
apa sikap
dengan
bentuk dan luasnya wujud
12
perbuatan orang
masing-masing
dalam
mewujudkan
Bagi
setiap
Penyertaan
Pelaku
Tindak
Pidana
tindak pidana. 2. Berdasarkan UU No.18/2013 tentang
Pencegahan
Pemberantasn Hutan,
dan
Perusakan
ancaman
pelaku yang turut serta adalah maksimum hukuman yang ditetapkan
adalah
kepada pelaku tindak pidana perusakan
hutan
sesuai
dengan terdakwa dan dapat menganalisis
dengan
baik
baginya
sama
maksimum
Hukum memberikan sanksi
sanksi
pidana yang diberikan bagi
dapat
Perusakan Hutan, Penegak
dengan
sanksi
pidana
yang dapat dikenakan pada si
tindak pidana yang dilakukan, sehingga
terdakwa
mendapatkan efek jera dan
pembuat. tidak akan mengulangi lagi
B. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas,
maka
dapat
dirumuskan
saran-saran sebagai berikut : 1. Dalam hukum
rangka
penegakan
hal-hal
yang
berkenaan dengan penyertaan dapat
dijadikan
sebagai
pedoman dalam menentukan tindakan
penagak
hukum
perbuatannya. 2. Agar
kiranya
Penegak
Hukum
bias
lebih
dalam
menangani
Pemberantasan Hutan
kasus
Perusakan
sehingga
Pembuat/Pelaku Tindak
tegas
Pidana
si
Penyertaan Perusakan
Hutan tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya.
13
Daftar Pustaka Buku-buku : Adami Chazawi.,Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Grafido Persada. 2005 -------------------- Percobaan dan Penyertaan, dalam Tindak Pidana, Grafindo Persada, 2005. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Amiruddin., Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafindo Persada, Jakarta., 2003. Amir Ilyas., Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, 2012, Bunga Rampai, Perundang-undangan Lingkungan Hidup, Yogyakarta, PustakaWidyatama, 2005. KUHP., Buku Kesatu (ketentuan umum)., Penyertaan Dalam Tindak Pidana. Moeljatno., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Mohammad eka putra dan Abul khair, percobaan dan penyertaan, Medan, USU Press,2009. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 1997.
14
Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001 Sutrisno Hadi, Metode Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1989. Salim., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, 2006, Sudarto., Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997. UNDANG – UNDANG : Undang - Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. PERATURAN : Industri Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan kayu secara Ilegal di kawasan Hutan dan Predarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, dan Menteri Perindustrian Nomor KM. 3 Tahun 2003, Nomor 22/Kpts-II/2003, dan Nomor 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan kayu antar pulau. Peraturan Pemerintah No : 6 Tahun 2007, tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. INTERNET : Http://www.blogspot.com/Unsur-Unsur Tindak Pidana/html. Http://www.blogspot.com/Jenis-Jenis Tindak Pidana/html. Http://www.blogger.com/PengertianHutan/html.
15
BIODATA
NAMA
: AHMAD AFANDI
TTL
: PALU, 10 JUNI 1990
ALAMAT
: Jln, TOMBOLOTUTU Lrg. Pakora 1
E-MAIL
:
[email protected]
TELPON/HP : 085298549151
