TESIS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
I KADEK AGUS SUPARMAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
TESIS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
I KADEK AGUS SUPARMAN 1490561001
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 TESIS
ii
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Tesis ini untuk memperoleh gelar Magister Pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
I KADEK AGUS SUPARMAN 1490561001
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
iii
Lembar Persetujuan Pembimbing TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 13 JULI 2016.
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi,SH.,MS NIP. 19530914 197903 1 002
Dr. Ni Ketut Sri Utari,SH.,MH NIP. 19560902 198503 2 001
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana,
Direktur Program PascaSarjana Universitas Udayana,
Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH.,MH NIP. 19560410 198303 1 002
iv
Prof. Dr.dr.A.A. Raka Sudewi,SP.S(K) NIP. 19590215 198510 2 001
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 13 Juli 2016
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 2965/UN14.4/HK/2016 Tanggal 24 Juni 2016
Ketua
: Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi,SH.,MS
Sekretaris
: Dr. Ni Ketut Sri Utari,SH.,MH
Anggota
: 1. Dr. I Gede Artha, SH.,MH 2. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH 3. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Nama
: I Kadek Agus Suparman.
NIM
: 1490561001.
Program Studi
: Magister Ilmu Hukum.
Judul Tesis
: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan . Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima
sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan
Mendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Denpasar, 18 April 2016 Yang menyatakan,
I Kadek Agus Suparman
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Om Swastiastu, Puja dan puji syukur Penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertha wara nugrahaNYA, maka penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik yang hasilnya tertuang dalam Tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan”. Tesis ini disusun untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Korporasi sebagai Wajib Pajak dan pengaturan ancaman pidana Wajib Pajak Korporasi di masa mendatang, serta bagi Penulis, Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program Magister, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Penulis menyadari dapat terlaksana dengan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD.,KEMD, Rektor Universitas Udayana atas kesempatan dan fasilitas yang disediakan selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Udayana; 2. Prof. Dr. Dr. A.A Raka Sudewi, Sp (K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana;
vii
3. Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH.,MH, Ketua Prodi Magister (S2) Ilmu Hukum; 4. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS, Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan masukan dan motivasi selama penulis menyusun tesis; 5. Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH.,MH, Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan masukan dan motivasi selama penulis menyusun tesis; 6. Dr. I Gede Artha, SH.,MH, penguji anggota I yang telah meluangkan waktunya untuk mmberikan arahan dan saran serta ilmu kepada penulis dalam rangka penyempurnaan tesis ini; 7. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.,MH, penguji anggota II yang telah meluangkan waktunya untuk mmberikan arahan dan saran serta ilmu kepada penulis dalam rangka penyempurnaan tesis ini; 8. Dr. I Dewa Made Suarta , SH.,MH, penguji anggota III yang telah meluangkan waktunya untuk mmberikan arahan dan saran serta ilmu kepada penulis dalam rangka penyempurnaan tesis ini; 9. Para Guru Besar dan Dosen yang tergabung dalam pengasuh mata kuliah, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan tambahan wawasan ilmu kepada penulis; 10. Bapak/Ibu Informan di lingkungan Kanwil Pajak Provinsi Bali yang telah membantu
dalam
memberikan
penyususnan tesis ini;
viii
informasi
guna
penyempurnaan
11. Bapak/Ibu staf administrasi Prodi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan yang sebaik-baiknya dalam hal administrasi akademik dan kemahasiswaan; 12. Ayahnda I Wayan Merta (Almarhum) dan Ibunda Siti Aminah tercinta atas semua doa, kasih dan sayang serta motivasi yang tiada henti sampai penulis berhasil menyelesaikan studi; 13. Istri tercinta dan terkasih Dwi Priasti atas kesabaran, keiklasan dan kasih sayangnya dalam menemani penulis selama ini; 14. Buah Hati tercinta Jodi Kayana Maharaja atas dukungan doa dan motivasinya selama ini; 15. Kakak tersayang Ni Luh Putu Sri Patmawati dan Keluarga atas dukungan doa dan motivasinya selama ini; 16. Semua rekan seangkatan atas doa dan bantuan selama mengikuti kuliah di Universitas Udayana. Sebagai akhir kata, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan, saran dan kritik demi penyempurnaan tesis ini sangat kami harapkan. Om Santih, Santih, Santih, Om
Denpasar, April 2016 Penulis
ix
ABSTRAK
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. KUHP tidak mengenal badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 KUHP, dimana apabila badan hukum yang melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus badan hukum dalam hal pengurus badan hukum melakukan tindak pidana dalam rangka mewakili atau dilakukan atas nama badan hukum tersebut. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah 1) Pengaturan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Korporasi sebagai Wajib Pajak; dan 2) Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban Wajib Pajak Korporasi di masa mendatang ? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undagan. Dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah dokrin Strict Liability, konsep kepastian hukum, teori pembenaran pemungutan pajak,teori keadilan restoratif dan teori fiksi. Kesimpulan yang didapat adalah adanya kekaburan norma. Korporasi sebagai subjek hukum sudah ada diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP. Diantaranya dalam UU Perpajakan . Dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39A UU Perpajakan tidak ada satupun dari pasal tersebut yang mencantumkan sanksi yang tegas bagi korporasi, namun tidak ada satupun dari pasal tersebut yang dengan tegas menyebutkan siapa yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran pidana di bidang pajak dan bentuk pidana apa yang tepat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan. Diperlukan pembaruan di pada UU Perpajakan, yang mana sanksi yang dikenakan kepada korporasi lebih ditekankan kepada pidana denda. karena pada prinsipnya pajak adalah merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membangun bangsa Indonesia. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perpajakan.
x
ABSTRACT
Taxes are mandatory contributions owed to the State by private persons or entities that are enforceable under the Law, in which the tax payers do not receive remuneration directly and it is used for the purposes of the State for the welfare of the people. Taxpayers consists of the individual taxpayers and the corporate taxpayers. Indonesian Criminal Code does not recognize a legal entity as a subject of criminal law. It is based on Article 59 of the Criminal Code, which says if a legal entity commits an offense, the criminal liability of legal entities charged to the management board in the event of legal entities committing criminal offenses in order to represent or carried out on behalf of such legal entity. The problems discussed in this thesis are: 1) The arrangements of tax crime committed by the Corporation as a taxpayer; and 2) How the Corporate Taxpayer liability arrangements in the future? This research method using a normative statutory approach. The theories used as the analysis are the doctrine of Strict Liability, the concept of legal certainty, taxation justification theory, restorative justice theory and the theory of fiction. It can be concluded that there is an obscurity of norm. The corporation as a legal subject has already been regulated in the Law outside of the Criminal Code, one of them is in the Tax Law. In Article 38 through Article 39A of the Taxation Law, none of these chapters that outlines strict sanctions for the corporation, but none of those articles which explicitly specify who is responsible for the criminal offenses in the field of taxes and what forms of criminal sanction that exactly charged to the corporations that commit a tax crime. Amendment on the Tax Law is needed, as the sanctions imposed on the corporation is currently concerned with criminal penalties. Because, in principle, the tax is one of the sources of the state revenue that is used to build Indonesia. Keywords: Criminal Liability, Corporate, Tax.
xi
RINGKASAN Tesis dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporsi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan, terdiri dari 5 (lima ) bab yang pada masing-masing bab membahas tentang : Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang mengapa Penulis tertarik untuk meneliti tentang pidana pajak yang di lakukan oleh korporasi, dengan mengajukan rumusan masalah 1) Pengaturan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Korporasi sebagai Wajib Pajak; dan 2) Bagaimana sebaiknya pengaturan pertanggungjawaban pidana Wajib Pajak Korporasi di masa mendatang ? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah dokrin Strict Liability, pembenaran pemungutan pajak, konsep kepastian hukum, teori pertanggungjawaban pidana, teori keadilan restoratif dan teori fiksi. Bab II Tinjauan Pustaka, mengupas tentang pengertian pajak, wajib pajak, dan korporasi. Pembagian badan hukum, yang mana dalam ranah perdata di kenal ada 2 subjek hukum yaitu orang dan bahan hukum. Kewajiban Korporasi di bidan perpajakan. Korporasi sebagai salah satu wajib pajak, maka tentu saja korporasi tunduk terhadap UU Perpajakan . Apabila korporasi yang merupakan wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, maka ini akan mengakibatkan kerugian Negara. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Bab III Pengaturan Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Korporasi. Pada bab ini penulis menganalisis tentang korporasi sebagai subjek
xii
hukum pidana, yang bisa dikenakan atau dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana khususnya di bidang perpajakan. Pengaturan tentang perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Bab IV Pengaturan Ancaman Pidana Perpajakan Terhadap Korporasi. Pada bab ini penulis membahas tentang kurang efektifnya Undang-Undang perpajakan khususnya pengenaan sanksi terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran di bidang perpajakan, sehingga perlu dirumuskan sanksi yang lebih efektif untuk menimbulkan efek jera kepada para pelanggar ketentuan undangundang perpajakan khususnya pengenaan sanksi bagi korporasi. Yang mana inti dari pengenaan sanksi perpajakan adalah peningkatan pendapatan bagi Negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. Bab V Penutup, Kesimpulan yang didapat adalah Korporasi sebagai subjek hukum sudah ada diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP. Diantaranya dalam UU Perpajakan . Dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39A UU Perpajakan tidak ada satupun dari pasal tersebut yang mencantumkan secara tegas sanksi bagi korporasi, walaupun korporasi dapat bertindak sebagai Wajib Pajak, namun tidak ada satupun dari pasal tersebut yang dengan tegas menyebutkan siapa yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran pidana di bidang pajak dan bentuk pidana apa yang tepat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana
xiii
perpajakan. Diperlukan pembaruan di pada UU Perpajakan, yang mana sanksi yang dikenakan kepada korporasi lebih ditekankan kepada pidana denda. Pidana denda merupakan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Lebih diutamakan denda, karena pada prinsipnya pajak adalah merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membangun bangsa Indonesia. Saran yang penulis sampaikan lebih memberi saran dan masukan kepada Pemerintah untuk dapat melakukan langkah persuasif, dengan memberikan insentif atau kemudahan bagi Wajib Pajak Korporasi yang taat membayar pajak. Pihak legislatif menyempurnakan UU Perpajakan dengan lebih mengedepankan upaya pengembalian pendapatan kerugian penerimaan Negara oleh para pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, karena ide dasar hukum pajak adalah memungut pajak untuk pendapatan penerimaan negara. Konsep ini akan lebih efektif dan lebih bermanfaat bagi negara dan bangsa Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat ulah pelaku tindak pidana perpajakan. Pidana penjara merupakan alternatif terakhir yang diterapkan sete;ah sanksi yang lain belum bisa berlaku efektif.
xiv
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL DEPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
HALAMAN SAMPUL DALAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii
LEMBAR PENGESAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT . . . . . . . . . . . . .
iv
UCAPAN TERIMAKASIH . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
v
ABSTRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vi
ABSTRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vii
RINGKASAN . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xii
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xv
BAB I
PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.1 Latar Belakang Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.2 Rumusan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
1.3 Ruang Lingkup Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
1.4 Tujuan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
1.4.1 Tujuan Umum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
1.4.2 Tujuan Khusus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
1.5 Manfaat Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
1.5.1 Manfaat Teoritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
1.5.2 Manfaat Praktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
1.6 Originalitas Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
1.7 Landasan Teoritis dan Kerangka Berfikir . . .. . . . . . . .
23
xv
BAB II
1. Dokrin Strict Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
2. Konsep Pembenaran Pemungutan Pajak . . . . . . . .
28
3. Konsep Kepastian Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
4. Teori Pertanggungjawaban Pidana . . . . . . . . . . . .
34
5. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice). . .
39
6. Dokrin Fiksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
1.7.2 Kerangka Berfikir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
1.8 Metode Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
1.8.1 Jenis Pendekatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
1.8.2 Sumber Bahan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum . . . . . . . .
49
1.8.4 Teknis Analisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI SEBAGAI WAJIB PAJAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.1 Pengertian Pajak, Wajib Pajak dan Korporasi . . . . . . . .
50
2.2 Pembagian Badan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
2.3 Kewajiban Korporasi di Bidang Perpajakan . . . . . . . . . .
68
2.4 Kerugian Yang Diderita Negara Akibat Tindak Pidana Perpajakan . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAB III
72
PENGATURAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
3.1 Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana . . . . . . . . . . . .
75
3.2 Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Tindak
xvi
Pidana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
3.3 Pengaturan Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Korporasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
3.4 Perumusan Sanksi Pidana Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Korporasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAB IV
109
PENGATURAN ANCAMAN PIDANA PERPAJAKAN TERHADAP KORPORASI DI MASA MENDATANG .
114
4.1 Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia . . . . . . . . . . . .
119
4.2 Perumusan Sanksi Pidana Perpajakan Terhadap Korporasi Dimasa Mendatang . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAB V
121
PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
135
5.1 Simpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
5.2 Saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
xvii
