ASAS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

Nurul Sasmita : Asas Pertanggungjawaban Terhadap Korporasi.....17

ASAS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN Nurul Sasmita Bank Kalimantan Selatan E-mail: [email protected]

Abstract : The aims of this thesis is (1) to investigate and explain the positions of corporations in conducting banking criminal acts, and (2) also to identify and explain the criminal responsibility of bank as the perpetrator in banking criminal acts. This research is normative, conceptual approach and the approach of legislation regarding responsibility principles of the corporation for banking criminal acts. Corporations have chances in committing a crime, especially banking criminal acts just by making a corporation recognized as a subject of existence apart from human beings, so that in practice there is a criminal offense committed by the corporation. The corporation takes part in the occurrence of a crime. In practice, the determination of a criminal offense conducted by the corporation is known through two things: first, the works of the committee: they should be constructed as they use the principles of the liability of corporation’s criminal actions. Principally, stakeholders and officials or employees of a corporation have the responsibility for its own corporate actions; second, errors in the corporation, as long as it is in the science of criminal law, the overview of criminals is still often associated with physical actions performed by the manufacturers (fysieke dader) but this can be overcome by the study of "functional actors" (functionele dader). We can prove that the action of committee or employees of the corporation in the society act traffic concerned, the acts of the corporation errors in the forms (dolus or culpa) must be regarded as corporate faults. Towards the corporations that make banking criminal acts we can have their responsibility with the principles of strict liability. On the principle of strict liability, it is known that the responsibility is on them even if they do not have the required mens rea. The substance of this principle is that the perpetrator has been punished if the perpetrator may have provable conduct prohibited by the criminal provision (actus reus) without see the inner attitude. In this conception, the corporation is considered having responsibility for physical acts performed by management. A corporation convicted in principles is intended to develop a sense of justice in the corporation who commits banking criminal acts as stated in Article 46 paragraph (2), so that if a corporation committed criminal acts, we can also have the responsibility of the corporation. Keywords: Banking Criminal Acts, Corporation, Responsibility

Abstrak : Menurut peraturan perundang-udangan, korporasi sebagai subyek hukum dapat dikenakan pidana sebagaimana manusia melakuka tindak pidana. Pada praktiknya, penentuan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diketahui melalui dua hal, yaitu pertama tentang perbuatan pengurus yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi maka digunakanlah asas pertanggungjawaban pidana. Pada asas tersebut stakeholder maupun pengurus atau pegawai suatu korporasi, bertanggungjawab terhadap perbuatan korporasi itu sendiri. dan kedua tentang kesalahan pada korporasi, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke dader) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (functionele dader). Kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan dalam bentuk (dolus atau culpa) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi. Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan asas strict liability. Pada asas strict liability diketahui bahwa pembebanan tanggung jawab pidana kepada pelakunya sekalipun pelakunya

18 Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016

tidak memiliki mens rea yang dipersyaratkan. Adapun substansi dari asas ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana (actus reus) tanpa melihat sikap batinnya. Dalam konsepsi ini, korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pengurus (direksi dan komisaris). Dipidananya korporasi pada asas ini dimaksudkan dapat menimbulkan rasa keadilan pada korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan, sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana maka korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Kata kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Perbankan

aspek pertanggungjawaban pidana korporasi

PENDAHULUAN Kebijakan telah mendorong bagi

sebagai suatu faktor deteren guna mencegah

timbulnya kejahatan ekonomi di bidang

berulangnya kejahatan korporasi yang meru-

perbankan yang dilakukan oleh korporasi

gikan

dan sekaligus juga telah memunculkan

diakomodasi

adanya korban, disamping itu adanya kejahatan

yang

dilakukan

oleh

negara, hukum

apakah

telah

positif,

bagaimana bentuk dan penerapannya.

dan

1

korporasi

Terhadap kedudukan korporasi da-

menunjukkan telah terjadi perkembangan

lam tindak pidana perbankan ini, M. Arief

mengenai pelaku kejahatan ekonomi di

Amrullah, Guru Besar Ilmu Hukum Uni-

bidang perbankan. Jika semula hanya bank

versitas Jember, dalam Seminar Pengkajian

yang dianggap sebagai sasaran atau target

Hukum Nasional 2011 di Jakarta, Selasa, 15

pelaku kejahatan. Pada perkembangannya,

November 2011, menyatakan bahwa, “Bank

bank pun dapat melakukan kejahatan atau

pun dapat melakukan kejahatan atau sebagai

sebagai pelaku kejahatan.

pelaku kejahatan di bidang perbankan”.2 Ia

Keberadaan

oleh

keuangan

korporasi

seharusnya

juga mengatakan bahwa korban kejahatan

memberikan manfaat kepada negara dan

korporasi umumnya cukup besar, karena itu

bangsa, yang apabila aspek tanggung jawab

menurutnya sudah seharusnya ada perlin-

sosial tersebut dilaksanakan dengan sung-

dungan hukum pidana, baik terhadap korban

guh-sungguh. Khusus pada masa pemerin-

potensial maupun korban nyata, namun

tahan Orde Baru yang lalu, korporasi

sayangnya, menurutnya belum ada proses

tumbuh dengan pesat, tetapi justru banyak

untuk meminta pertanggungjawaban pidana

kurang bermanfaat bagi peningkatan ke-

bank sebagai korporasi. Hal inilah yang kata

sejahteraan masyarakat, banyak diantaranya

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai

1

Ibid., hlm. 12-13. Hukum Online. 2011. Pidana Korporasi Tak Berlaku Bagi Perbankan. http://www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 16 Juli 2014. 2


tersebut menimbulkan pertanyaan tentang

cukup kalau dengan menggunakan doktrin

keberlakuan prinsip pidana korporasi di

Vicarious Liability saja, karena pada prak-

dunia perbankan.

tiknya adanya aktivitas bank gelap tersebut

M. Arief Amrullah juga menyebut-

dilatarbelakangi oleh sebuah korporasi, se-

kan bahwa berdasarkan UU Perbankan,

hingga dapat dimungkinkan juga meminta

korporasi bukan merupakan subjek hukum

pertanggungjawaban pidana terhadap korpo-

pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana

rasinya, sehingga dalam hal ini harusnya

di bidang perbankan, bank sebagai korporasi

diterapkan doktrin Strict Liability, yaitu

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara

pertanggungjawaban pidana langsung, yang

pidana. Konsep UU Perbankan sejalan deng-

dalam hal ini seseorang sudah dapat

an konsep Kitab Undang-undang Hukum

dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana

Pidana (KUHP) yang belum mengenal kor-

tertentu walaupun pada diri orang lain tidak

porasi sebagai subjek hukum pidana. Se-

ada kesalahan (mens rea). Prinsip tanggung

hingga dalam hal ini ia beranggapan bahwa

jawab tanpa keharusan untuk membuktikan

UU Perbankan dapat digolongkan ke dalam

adanya kesalahan, atau dengan perkataan

peraturan perundang-undangan bidang hu-

lain suatu prinsip tanggung jawab yang

kum administratif yang memuat sanksi pi-

memandang “kesalahan” sebagai suatu yang

dana.

tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah Sesuai dengan rumusan Pasal 46 UU

pada kenyataan ada atau tidak.

Perbankan, sanksi pidana tidak dijatuhkan

Selain penghimpunan dana masya-

kepada korporasi, yang dikenakan pidana

rakat yang tidak berizin atau bank gelap,

hanyalah mereka yang memberi perintah

juga terdapat tindak pidana perbankan

melakukan penghimpunan dana atau yang

lainnya seperti tindak pidana yang berkaitan

bertindak sebagai pimpinan terhadap peng-

dengan rahasia bank, tindak pidana yang

himpunan dana tersebut atau kedua-duanya,

berkaitan dengan pengawasan dan pembi-

atau dapat dikatakan bahwa Pasal 46 ayat

naan bank, serta tindak pidana yang berkait-

(2) menganut doktrin Vicarious Liability,

an dengan usaha bank. Dan kalau pada

yaitu doktrin yang mengatur mengenai

akhirnya korporasi harus dipertanggungja-

pertanggungjawaban pidana yang dibeban-

wabkan atas tindak pidana yang dilakukan-

kan kepada seseorang atas perbuatan orang

nya, maka pertanyaan yang muncul adalah

lain (pertanggungjawaban pidana peng-

bagaimana

ganti). Apabila yang diterapkan hanya

melakukan tindak pidana perbankan? Dan

doktrin Vicarious Liability pada Pasal 46

bagaimana

maka dirasa tidak adil, dan tidak hanya

kedudukan

korporasi

pertanggungjawaban

dalam

pidana


bank selaku pelaku dalam tindak pidana

kalangan sosial - ekonomi rendah tetapi juga

perbankan?

dari kalangan sosial - ekonomi yang tinggi. Disadari bahwa kejahatan perbankan

PEMBAHASAN

atau

tindak

pidana

perbankan

selalu

Kedudukan Korporasi Dalam Melakukan Tindak Pidana Perbankan

berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi

Tindak pidana perbankan merupakan

bisnis (business related activities). Menge-

salah satu bentuk dari tindak pidana eko-

nai perbuatan melanggar hukum yang

nomi, yaitu suatu tindak pidana yang

dilakukan oleh korporasi yang dalam hal ini

mempunyai motif ekonomi dan lazimnya

adalah bank dalam menjalankan kegiatan

dilakukan oleh orang-orang yang mem-

ekonomi atau bisnisnya, dijelaskan Clinard

punyai kemampuan intelektual dan mem-

dan Yeager bahwa: “Terdapat dua pan-

punyai posisi penting di dalam masyarakat

dangan yang secara umum dapat dipakai

atau pekerjaannya.3 Tindak pidana perbank-

untuk menjelaskan kejahatan bisnis, yaitu,

an dapat pula dikatakan perbuatan melang-

model tujuan yang rasional dan model

gar hukum yang dilakukan baik dengan

organik. Terhadap model yang pertama, mo-

sengaja ataupun dengan tidak sengaja (lalai)

del tujuan yang rasional, yaitu model atau

yang dilakukan oleh korporasi dan/atau ang-

pendekatan

gota-anggota pengurusnya dalam menjalan-

mencari keuntungan, sedangkan model yang

kan setiap bentuk usahanya (usaha bank)

kedua yakni model organik lebih menekan-

sehingga menimbulkan kerugian materiil

kan pada hubungan antara perusahaan

dan/atau kerugian immateriil baik bagi

dengan lingkungan ekonomi dan politiknya.4

masyarakat maupun bagi negara, baik yang

Menurut Conklin, kejahatan atau tin-

disadari maupun yang tidak disadari yang

dak pidana korporasi (dalam hal ini adalah

terjadi dalam suatu wilayah negara tertentu

bank) maupun kejahatan bisnis memiliki di-

ataupun lintas batas negara (transnasional)

mensi ekonomi, yakni : “Business crime is

dengan waktu yang seketika ataupun dengan

an illegal act, punishable in the course of a

jangka waktu. Tindak pidana perbankan

legitimate occupation or pursuit in the

merupakan tindak pidana kerah putih (white

industrial or commercial sector for the

collar crime), tindak pidana ekonomi, serta

purpose of obtaining, or obtaining business

tindak pidana bisnis. Dikatakan sebagai

or personal advantage”.5 (Kejahatan atau

atau kegiatan yang berkaitan dengan dunia

yang

mengutamakan

untuk

white collar crime karena pelaku kejahatan 4

ini bukan orang-orang yang berasal dari 3

Hermansyah. 2006. Hukum Perbankan Indone-sia. Jakarta: Kencana, Jakarta, hlm. 160.

I. S. Susanto. 1995. Kejahatan Korporasi. Semarang: BP Universitas Diponegoro (UNDIP), hlm. 29. 5 Steven Box. 1983. Power Crime and Mystification, hlm. 20.


tindak pidana bisnis adalah tindakan ilegal

organ direksi. Korporasi bisa dianggap me-

yang diancam dengan sanksi pidana, yang

lakukan tindak pidana berdasarkan perbuat-

dilakukan oleh seorang individu dan/atau

an yang dilakukan oleh orang yang mengon-

sektor komersial untuk tujuan memperoleh

trol pengurusan korporasi.

uang atau harta atau keuntungan, meng-

Tindak pidana perbankan sebagai

hindari pembayaran uang atau kerugian

tindak pidana yang mempunyai motif dan

harta benda, atau untuk memperoleh ke-

tujuan ekonomi, sehingga akibat yang di-

untungan pribadi).

timbulkan tentu saja kerugian di bidang

Berbicara masalah tindak pidana

perekonomian yang sangat luas, tidak hanya

perbankan, maka tidak akan lepas dari

perseorangan atau kelompok masyarakat

pertanggungjawaban pidana korporasinya,

bahkan perekonomian suatu negara dilaku-

dalam hal ini kedudukan korporasi sebagai

kan oleh pelaku yang mempunyai kemam-

pelaku dalam tindak pidana perbankan.

puan lebih dengan memanfaatkan teknologi.

Permasalahan pertanggungjawaban persero-

Tindak pidana perbankan menunjuk-

an terbatas sebagai korporasi pelaku tindak

an pada pelanggaran dan kejahatan hukum

pidana (secara umum) dan tindak pidana

perbankan yang dilakukan oleh korporasi.

perbankan adalah suatu hal yang tidak

Konstruksi yuridis yang dipakai untuk

sederhana, mengingat korporasi adalah ba-

mengatakan bahwa korporasi telah melaku-

dan hukum. Permasalahan ini berpangkal

kan tindak pidana perbankan adalah apabila

pada adanya asas tiada pidana tanpa

tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus

kesalahan. Kesalahan adalah mens rea atau

atau pegawai korporasi yang masih dalam

sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada

lingkup kewenangannya dan untuk kepen-

pada orang alamiah. Oleh sebab itu, hanya

tingan korporasinya. Jika tidak demikian, itu

manusia alamiah yang bisa dimintakan

bukanlah tindak pidana perbankan yang

pertanggungjawaban pidana. Karena korpo-

dilakukan oleh korporasi.

rasi dianggap sebagai orang, yang mem-

Di dalam aktivitas korporasi di bi-

punyai organ layaknya manusia alamiah,

dang hukum perdata terdapat kemungkinan

maka korporasi harus dianggap mempunyai

adanya penyimpangan yang dikenal dengan

6

kalbu. Mens rea adalah unsur yang sulit

ultra vires, yaitu tindakan direksi yang

dibuktikan dari korporasi yang dianggap

dilakukan berada di luar maksud dan tujuan

melakukan tindak pidana mengingat korpo-

perseroan dan di luar kewenangan yang

rasi hanya bisa melakukan tindakan melalui

diberikan kepadanya berdasarkan undangundang yang berlaku dan anggaran dasar

6

Emily Finch dan Stefan Fafinski. 2011. Criminal Law, 3rd Ed. Harlow, Essex, England: Pearson Education Ltd, hlm. 124.

perseroan, yang dapat diminta pertanggung-


jawaban pribadi pengurusnya secara perdata.

korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Demikian pula halnya jika terjadi penyim-

Prodjodikoro, misalnya, menyatakan bahwa

pangan dalam bentuk melanggar ketentuan

dengan adanya perkumpulan-perkumpulan

hukum pidana, akan terjadi tindak pidana

dari orang-orang manusia, yang sebagai

korporasi.

badan hukum turut serta dalam pergaulan

Tindak pidana korporasi pada dasar-

hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala

nya adalah perbuatan yang dilakukan oleh

dari perkumpulan itu, yang paling dilakukan

direksi dan/atau pegawai dari korporasi,

oleh oknum, terang masuk perumusan

pada setiap tindakan yang menjalankan

pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini,

tugas dan fungsi serta bisa mewakili kor-

sebagai perwakilan, yang kena hukuman

porasi, yang dapat mengakibatkan tanggung

pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang

jawab

korporasi

yang berfungsi sebagai pengurus dari badan

maupun bersama dengan pegawainya secara

hukum, seperti misalnya seorang direktur

pribadi dapat diminta pertanggungjawaban

dari suatu perseroan terbatas, yang diper-

secara pidana. Agar korporasi dapat diminta

tanggungjawabkan. Sedangkan mungkin se-

pertanggungjawaban, dari apa yang telah

kali seorang direktur itu hanya melakukan

dilakukan direksi atau pegawainya (agen-

saja putusan dari dewan direksi. Maka

agennya), maka harus dipenuhi: 1) Actus

timbul dan kemudian merata gagasan,

reus, artinya perbuatan dilakukan harus di

bahwa juga suatu perkumpulan sebagai

dalam lingkup kekuasaannya. Dengan kata

badan tersendiri dapat dikenakan hukuman

lain, perbuatan dalam menjalankan tugasnya

pidana sebagai subjek suatu tindak pidana.

itu masih dalam cakupan tugas atau

Hukuman pidana ini tentunya hanya yang

kewenangan korporasi; 2) Perbuatan itu

berupa denda, yang dapat dibayar dari ke-

dilakukan dengan sengaja (mens rea);

kayaan perkumpulan.8

pidana.

Baik

kepada

3)

Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya. 7

R.

Soerjatin

berpendapat

bahwa

mengenai pertanggungjawaban badan hu-

Di Indonesia, sebenarnya corporate

kum tidak ada lagi keraguan. Yang harus

crime bukan hal yang baru, melainkan hal

menjalani hukuman adalah anggota peng-

lama yang senantiasa berganti kemasan,

urus, yang melakukan pelanggaran. Hukum-

yang dalam perkembangannya ditemukan

an denda dengan sendirinya harus dibayar

pandangan para ahli yang mewacanakan

oleh

badan 8

7

Djoko Sarwoko.1995. Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, dalam Varia Peradilan, Tahun XII, No. 146, November 1995. Jakarta: Ikahi, hlm. 150.

hukum

itu

dari

kasnya.9

Wirjono Prodjodikoro. 1981. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Erecso, hlm. 50. 9 R. Soerjatin.1987. Hukum Dagang dan II. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 79.


Demikian juga dengan Simons, yang ber-

instruksi-instruksi yang mereka berikan

pendirian bahwa pertanggungjawaban pi-

dalam menjalankan korporasi.

dana korporasi dalam beberapa hal haruslah dapat diterima.10

atasan dan bawahan berkaitan pengambilan

Apabila konstruksi yuridis tersebut di atas dibawa

ke

Mengenai masalah hubungan antara

dalam

keputusan atau langkah-langkah usaha yang

tindak pidana

melanggar hukum, Kriesberg mengemuka-

perbankan, maka suatu korporasi dikatakan

kan 3 (tiga) model pengambilan keputusan

melakukan tindak pidana apabila dilakukan

korporasi yang melanggar hukum, yaitu: 1)

oleh pengurusnya yang apabila tindakan

Rational action model, dimana korporasi

yang dilakukan tidak sesuai dengan AD-

dilihat sebagai unit tunggal yang secara

ART dan melanggar UU Perbankan, yang

rasional

mana dalam AD-ART nya adalah bertindak

apabila hal tersebut merupakan kepentingan

untuk dan atas nama bank, namun dalam

korporasi; 2) Organization process model,

praktiknya dilakukan penyimpangan atas

korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-

AD-ART.

unit yang terorganisasi secara longgar,

Pendelegasian tanggungjawab dan

dimana

bermaksud

melanggar

macam-macam

unit

hukum

korporasi

wewenang pada suatu korporasi raksasa

mungkin tidak mematuhi hukum karena

cenderung mengakibatkan lemahnya koor-

menghadapi kesulitan untuk dapat meme-

dinasi dari atas ke bawah maupun se-

nuhi produk yang ditargetkan, sehingga

baliknya. Pemimpin terkadang tidak menge-

untuk dapat memenuhinya mereka cende-

tahui keputusan atau langkah-langkah usaha

rung

yang dilakukan oleh struktur di bawahnya

hukum seperti misalnya dengan mengurangi

dalam mencapai target yang telah ditentukan

pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan

oleh korporasi atau atasannya. Terkadang

untuk menjaga keselamatan kerja, iklan

bawahan yang menerima instruksi dari

yang menyesatkan dan sebagainya; 3)

atasan menempuh cara yang melanggar

Kejahatan korporasi merupakan produk dari

hukum dalam rangka mencapai target yang

keputusan-keputusan yang dibuat secara in-

diinstruksikan atasan. Situasi inilah yang

dividual untuk kepentingan pribadi.11

melakukannya

dengan

melanggar

kerap kali menjadi celah bagi para pimpinan

Pendapat Kriesberg tersebut di atas

untuk melepaskan diri dari tanggungjawab

mencoba membedakan antara keputusan

yang muncul kemudian atas masalah-

korporasi yang melanggar hukum yang

masalah yang timbul sebagai kon-sekuensi

benar-benar dilakukan oleh korporasi dalam rangka

mendapatkan

keuntungan

10

D. Simons.1992. Kitab Pelajaran Hukum Pidana. Bandung: Pionir Jaya, hlm. 195.

11

Ibid., hlm. 28.

yang


besar, keputusan melanggar hukum yang

orang yang mengendalikan korporasi, baik

dilakukan oleh para bawahan dalam rangka

sendirian maupun bersama-sama dengan

mencapai target yang telah ditentukan oleh

pejabat senior yang lain. Para pejabat senior

atasan, serta keputusan melanggar hukum

tersebut mencerminkan dan mewakili pikir-

yang dibuat individu dalam struktur korpo-

an atau kehendak dari korporasi. Hal inilah

rasi untuk keuntungan perseorangan atau

yang membedakan mereka dengan para

pribadi. Begitu rumitnya struktur organisasi

pegawai

dan sub-sub sistem yang ada dalam sebuah

melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh

korporasi, sehingga tidak jarang tanpa di-

pejabat senior. Para pengendali korporasi

sadari, tindakan-tindakan yang dilakukan

dalam pengertian luas adalah “para direktur

dalam menjalankan bisnis korporasi telah

dan manajer”.

melanggar hukum dan merugikan bahkan membahayakan masyarakat.

biasa dan agen yang hanya

Korporasi dapat diminta pertanggungjawaban

pidana

apabila

pengurus

Hakekat korporasi dapat dilihat dari

persero sudah terbukti oleh putusan hakim

pernyataan klasik Viscount Haldane L.C.

tingkat pertama ataupun tingkat akhir yang

yang menyatakan bahwa korporasi adalah

telah mempunyai kekuatan hukum tetap/

suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki

dinyatakan bersalah melakukan tindak pi-

pikirannya sendiri dibanding dengan tu-

dana yang dalam praktiknya diketahui ter-

buhnya sendiri; kehendak yang dijalankan

dapat kerugian persero. Setelah itu baru kor-

dan bersifat mengarahkan harus secara

porasi dapat diminta pertanggung-jawaban

konsisten dilihat pada seseorang yang untuk

karena pengurus korporasi bertindak untuk

tujuan tertentu mungkin disebut agen/wakil,

dan atas nama korporasi, namun terlebih

tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran

dahulu harus dinyatakan bersalah dan di-

dan kehendak dari korporasi, (yaitu) ego dan

jatuhi sanksi pidana terlebih dahulu terhadap

pusat korporasi.12 Pernyataan ini sejalan

pengurusnya, baru bisa menetapkan status

dengan pendapat yang mengatakan bahwa

korporasinya.

korporasi dapat melakukan kejahatan itu sendiri, yaitu dengan melalui pejabat seniornya yang memiliki kedudukan dan

Pertanggungjawaban Pidana Bank Selaku Pelaku Dalam Tindak Pidana Perbankan

kekuasaan untuk berperan sebagai otak dari korporasi. Dengan demikian, pejabat senior yang dimaksud oleh hukum adalah orang-

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, seperti dianggap sebagai kata lain yang berakhiran dengan "tio" maka "corporatio" dianggap sebagai kata benda (substantivum)

12

Peter Gillies (Penyunting: Barda Nawawi Arief). 1990.Criminal Law., hlm. 126.

yang berasal dari kata kerja "corporare"


yang banyak dipakai orang pada zaman abad

apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia.

pertengahan atau sesudah itu. Corporare itu

Korporasi dapat membeli dan menjual

sendiri berasal dari kata corpus yang dalam

properti, baik yang nyata secara pribadi dan

bahasa Indonesia berarti "badan". Dengan

atas namanya sendiri. Hal ini menyebabkan

penjelasan di atas, Muladi dan Dwidja

korporasi dapat menuntut dan dituntut

Priyatno menyimpulkan bahwa corporatio

secara resmi atas namanya sendiri). Sedang-

dapat diartikan sebagai proses memberikan

kan menurut

badan atau proses membadan-kan. Dengan

bukunya

demikian maka akhirnya corporatio itu ber-

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan

arti hasil pekerjaan membadankan, dengan

korporasi adalah badan yang diciptakannya

perkataan lain, dapat pula dikatakan bahwa

itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya

korporasi merupakan badan yang dijadikan

dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur

orang,

dengan

animus yang membuat badan itu mempunyai

perbuatan manusia sebagai lawan terhadap

kepribadian. Oleh karena badan hukum ini

badan manusia, yang terjadi menurut alam.13

merupakan ciptaan hukum, maka kecuali

badan

Menurut

yang

diperoleh

Garner dan Bryan A.

Pengertian korporasi diambil dari istilah

yang

Satjipto Rahardjo dalam berjudul

Ilmu

Hukum

penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.16

dalam bahasa Inggris corporation yang

Berbeda dengan pendapat para ahli

berarti badan hukum atau sekelompok orang

di atas, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan

yang oleh undang-undang diperbolehkan

bahwa dalam mendefinisikan apa yang

untuk melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dengan korporasi dapat dilihat

seorang individu sebagai subjek hukum,

dalam artinya secara sempit, maupun dilihat

14

dalam artinya yang luas. Beliau menyatakan

Kenneth S. Ferber dalam bukunya Corpo-

bahwa; "Menurut artinya yang sempit, yaitu

ration Law menyatakan bahwa: "A corpo-

sebagai badan hukum, korporasi merupakan

ration is artificial person. It can do anything

figur hukum yang eksistensi dan ke-

a person can do. It can buy and sell

wenangannya untuk dapat atau berwenang

property, both real and personal, in its own

melakukan perbuatan hukum diakui oleh

name. It can sue and be sued in its own

hukum perdata. Artinya, hukum perdatalah

name. It is formal".15 (Korporasi adalah

yang mengakui eksistensi dari korporasi dan

buatan orang. Korporasi dapat melakukan

memberikannya hidup untuk dapat ber-

berbeda dengan para pemegang sahamnya.

wenang melakukan perbuatan hukum se13

Ibid., hlm. 12. Garner dan Bryan A. 2003. Black's Law Dictionary (Second Pocket Edition), hlm. 147. 15 Kenneth S. Ferber. 2002. Corporation Law. Prentice Hall, hlm. 18. 14

bagai suatu figur hukum. Demikian juga 16

Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 13.


halnya dengan matinya korporasi. Suatu

undangan hukum pidana Indonesia dinyata-

korporasi hanya mati secara hukum apabila

kan bahwa pengertian korporasi adalah

matinya korporasi itu diakui oleh hukum". 17

kumpulan terorganisasi dari orang-orang

Sedangkan

secara

luas

sebagai

pengertian korporasi dalam hukum pidana,

dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan".19

beliau mendefinisikan korporasi sebagai

Berdasarkan penjelasan mengenai

berikut: "Dalam hukum pidana, korporasi

korporasi di atas, dapat disimpulkan bahwa

meliputi baik badan hukum maupun bukan

bank dapat dikategorikan sebagai suatu

badan hukum. Bukan saja badan-badan

korporasi sehingga secara konseptual dinilai

hukum seperti perseroan terbatas, yayasan,

dapat melakukan suatu tindak pidana (tindak

koperasi, atau perkumpulan yang telah

pidana perbankan) dan dapat mempertang-

disahkan

yang

gungjawabkan perbuatannya secara pidana.

digolongkan sebagai korporasi menurut

Persoalan berikutnya, apabila bank dapat

hukum

firma,

dikategorikan sebagai suatu korporasi yang

persekutuan komanditer atau CV, dan

dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana

persekutuan atau maatschap, yaitu badan-

dan mempertanggungjawabkan perbuatan-

badan usaha yang menurut hukum perdata

nya secara pidana, pertanyaannya adalah:

bukan suatu badan hukum".18

Bagaimana

sebagai

pidana,

badan

hukum

tetapi

juga

pertanggungjawaban

pidana

Terkait dengan hal ini, H. Setiyono

bank selaku pelaku dalam tindak pidana

mengemukakan bahwa: "Korporasi merupa-

perbankan? Guna menjawab pertanyaan

kan istilah yang biasa digunakan oleh para

tersebut akan diuraikan mengenai doktrin-

ahli hukum pidana dan kriminologi untuk

doktrin pertanggungjawaban pidana korpo-

menyebut badan hukum (rechtspersoon),

rasi, model pertanggungjawaban pida-na

legal body atau legal person. Konsep badan

korporasi dan sanksi pidana yang dapat

hukum itu sebenarnya bermula dari konsep

dimintakan terhadap bank yang melakukan

hukum perdata yang tumbuh akibat dari

tindak pidana perbankan.

perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas

dari

pengertian

badan

hukum

sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam

berbagai

peraturan

perundang-

Doktrin-doktrin Pidana Korporasi

 Identification Theory Liablity Doctrine 19

17

Sutan Remy Sjahdeini. 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers, hlm. 43. 18 Ibid., hlm. 45.

Pertanggungjawaban

atau

Direct

H. Setiyono. 2003. Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Edisi kedua Cetakan Pertama. Malang: Banyumedia Publishing hlm. 17.


Menurut doktrin ini, korporasi yang

senior korporasi yang memiliki kewenangan

dalam hal ini adalah bank dapat melakukan

untuk dapat bertindak sebagai directing

tindak pidana secara langsung melalui

mind dari korporasi tersebut.

“pejabat senior” (senior officer) dan diidentifikasi sebagai perbuatan dari perusa-

 Strict Liability atau Absolute Liability

haan atau korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan “pejabat senior” (senior officer) dipandang sebagai perbuatan korporasi. Jadi, dalam teori ini agar suatu korporasi

dapat

dibebani

pertanggung-

jawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “directing

Doktrin kedua yang mendukung pertanggungjawaban

menyatakan bahwa: “The acts and state of mind the person are the acts and state of mind of the corporation” (tindakan atau kehendak

direktur

adalah

merupakan

tindakan dan kehendak dari korporasi).

atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban tanpa dengan

kepada

pidana

korporasi

yang

dibebankan

harus memperhatikan

dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat 20

Muladi. Op. Cit., hlm. 21.

no-fault

kesalahan atau disebut liability

atau

liability

without fault. Dalam prinsip ini pertanggungjawaban pidana

dapat

diminta-kan

tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, sering dipersoalkan apakah strict liability itu sama dengan absolute liability. Mengenai hal ini, terdapat dua pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pendapat pertama dapat dikatakan bahwa kelompok pertama

20

Dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban

korporasi

adalah strict liability atau absolute liability

mind” dari korporasi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, yang

pidana

ini menyamakan pengertian antara strict liability dan absolute liability. Adapun alasan atau dasar pemikirannya bahwa dalam perkara strict liability seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus reus)

sebagaimana

dirumuskan

dalam

undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan adalah si pelaku mempunyai kesalahan (mens rea) atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah melakukan tindak pida-


na yang memenuhi rumusan undang-undang

dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana

harus atau mutlak dapat dipidana.21

tertentu walaupun pada diri orang itu tidak

Hamzah Hatrik mendefinisikan bah-

ada kesalahan (mens rea). Secara singkat,

wa strict laibility adalah pertanggung-

strict liability diartikan sebagai “liability

jawaban tanpa kesalahan (liability without

without fault” (pertanggungjawaban pidana

fault), yang dalam hal ini si pembuat sudah

tanpa kesalahan).24 Pendapat senada juga

dapat dipidana jika telah melakukan per-

diutarakan oleh Muladi sebagaimana dikutip

buatan yang dilarang sebagaimana yang

oleh M. Hamdan dalam bukunya yang

telah dirumuskan dalam undang-undang,

berjudul Tindak Pidana Pencemaran Ling-

tanpa melihat lebih jauh sikap batin si

kungan.25

pembuat.22 Di samping itu, Hanafi dalam

Terkait dengan hal ini, Sutan Remy

bukunya Strict Liability dan Vicarious

Sjahdeini berpendapat bahwa dalam hukum

Liability dalam Hukum Pidana menegaskan

pidana yang terjadi belakangan, dikenalkan

bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat

pula tindak pidana-tindak pidana yang

strict liabiltiy hanya dibutuhkan dugaan atau

pertanggungjawaban pidananya dapat dibe-

pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah

bankan kepada pelakunya sekalipun pelaku-

cukup menuntut pertanggungjawaban pidana

nya tidak memiliki mens rea yang disya-

dari padanya. Jadi, dalam hal ini tidak

ratkan. Cukuplah apabila dapat dibukti-kan

dipersoalkan adanya mens rea karena unsur

bahwa pelaku tindak pidana telah melaku-

pokok strict liability adanya actus reus

kan actus reus, yaitu melakukan perbuatan

(perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan

yang dilarang oleh ketentuan pidana atau

adanya actus reus (perbuatan), bukan mens

tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan

23

rea (kesalahan).

oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan

Selain itu, Siswanto Sunarso dalam

perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan

bukunya yang berjudul Hukum Pidana

pidana. Tindak pidana-tindak pidana yang

Lingkungan Hidup dan Strategi Penye-

demikian itu disebut offences of strict

lesaian Sengketa juga menerangkan bahwa

liability atau yang sering dikenal juga

menurut doktrin “strict liability” (pertang-

sebagai offences of absolute prohibitation.26

gungjawaban ketat) seseorang sudah dapat 21

Ibid., hlm. 40. 22 Hamzah Hatrik. 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 110. 23 Hanafi. 1997. Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, hlm. 15.

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula oleh Ted Honderich di

24

Siswanto Susanto. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 141. 25 M. Hamdan. 2000. Hukum Pidana Lingkungan Hidup. Bandung: Mandar Maju, hlm. 89-90. 26 Sutan Remy Sjahdenini. Op. Cit., hlm. 78.


mana ia mengemukakan bahwa premisse

pertanggungjawabkan atas perbuatan atau

(dalil atau alasan) yang bisa dikemukakan

kesalahan atau perbuatan dan kesalahan

untuk penerapan strict liability adalah : a)

orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini

sulitnya membuktikan pertanggungjawaban

hampir seluruhnya diterapkan pada tindak

untuk tindak pidana tertentu; b) sangat

pidana yang secara tegas diatur dalam

perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana

undang-undang. Dengan kata lain, tidak

tertentu untuk menghindari adanya bahaya

terhadap semua delik atau tindak pidana

yang sangat luas; c) pidana yang dijatuhkan

dapat dilakukan secara vicarious. Peng-

sebagai akibat dari strict liability adalah

adilan

ringan27

prinsip yang dapat diaplikasikan secara

telah

mengembangkan

beberapa

khusus mengenai hal ini. Salah satunya  Vicarious Liability Doctrine

adalah employement principle sebagaimana

Doktrin vicarious liability didasar-

telah dikemukakan di atas.

kan pada employment principle. Yang

Mengenai employment principle ini,

dimaksud dengan employment principle

Peter

dalam hal ini bahwa majikan (employer)

pendapat dalam kaitannya dengan vicarious

adalah

dari

liability, yaitu : 1) Suatu perusahaan atau

perbuatan para buruh atau karyawannya.

korporasi (seperti halnya manusia sebagai

Jadi dalam hal ini terlihat prinsip "the

pelaku atau pengusaha) dapat bertanggung

servant's act is the master act ini law" atau

jawab secara pengganti untuk perbuatan

yang dikenal juga dengan prinsip the agency

yang dikemukakan oleh karyawan atau

principle yang berbunyi: "The company is

agennya.

liable for the wrongful acts of all its

hanya timbul untuk delik yang mampu

employess". Vicarious Liability Doctrine ini

dilakukan

sering diartikan sebagai pertanggungjawab-

hubungannya dengan "employment prin-

an pengganti (pertanggungjawaban menurut

ciple", tindak pidana ini sebagian besar atau

hukum di mana seseorang atas perbuatan

seluruhnya merupakan "summary offences"

salah yang dilakukan oleh orang lain" (the

yang berkaitan dengan peraturan perdagang-

legal responsibility of one person for the

an; 3) Kedudukan majikan atau agen dalam

wrongful acts of another).28

ruang

penanggung

jawab

utama

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat di-

Gillies

Muladi dan Dwidja Priyatno. Op. Cit.,

hlm. 108. 28

Barda Nawawi Arief. Op. Cit., hlm. 41.

secara

relevan menurut penting

beberapa

Pertanggungjawaban

lingkup

korporasi 27

mengemukakan

bahwa

vicarious;

demikian

2)

pekerjaannya,

Dalam

tidaklah

doktrin ini. Tidaklah majikan,

maupun secara

baik

sebagai

alami, tidak

mengarahkan atau memberi petunjuk atau


perintah pada karyawan untuk melakukan

mind) dari buruh atau karyawan dapat

pelanggaran

dipertanggungjawabkan

terhadap

hukum

pidana.

kepada

majikan,

(Bahkan dalam beberapa kasus, vicarious

hanya apabila ada pendelegasian kewe-

liability dikenakan terhadap majikan walau-

nangan dan kewajiban dan hanya untuk

pun

delik yang ditentukan oleh undang-undang

karyawan

bertentangan

melakukan

dengan

perbuatan

instruksi

yang

(statutory offences).

diberikan, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggung-jawaban

Model Pertanggungjawaban Korporasi

Pidana

 Pertanggungjawaban Pengurus korporasi sebagai pembuat

akan tetap muncul sekalipun perbuatan itu

Sistem pertanggungjawaban ini di-

dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior

tandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak

di dalam perusahaan yang bersangkutan. 29

pidana yang dilakukan korporasi dibatasi

Dalam employment principle, majikan

adalah

pihak

utama

yang

hingga apabila suatu tindak pidana terjadi

apa

yang

dalam lingkungan korporasi, maka tindak

dilakukan oleh buruh di mana perbuatan

pidana itu dianggap dilakukan pengurus

tersebut dilakukan dalam lingkup perkerja-

korporasi itu. Sistem ini membedakan “tugas

annya. Di negara Australia dinyatakan

mengurus” dari “pengurus”. Ketentuan yang

dengan tegas bahwa the vicar's criminal act

menunjukkan bahwa tindak pidana hanya

(perbuatan dalam delik vicarious) dan the

dilakukan oleh manusia adalah Pasal 51

vicar's guilty mind (kesalahan atau sikap

W.v.S atau Pasal 59 KUHP, yang berbunyi

batin jahat dalam delik vicarious) adalah

”Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran

tanggung jawab majikan. Berbeda halnya

ditentukan pidana terhadap pengurus, ang-

dengan negara Inggris, a guilty mind hanya

gota badan pengurus atau komisaris-ko-

dapat dianggap menjadi tanggung jawab

misaris, maka pengurus, anggota badan

majikan apabila ada pendelegasian kewe-

pengurus atau komisaris yang ternyata tidak

nangan dan kewajiban yang relavan (a

ikut campur melakukan pelanggaran tidak

relevan "delegation" of power and duties)

dipidana (sebagai alasan penghapusan pi-

menurut undang-undang.30 Dengan kata lain

dana).

bertanggungjawab

yang

pada perorangan (natuurlijk persoon). Se-

terhadap

ada prinsip delegasi (delegation principle)

Dalam hal pengurus korporasi seba-

yang dianut, di mana kesalahan (guilty

gai pembuat dan penguruslah yang bertang-

29 30

Barda Nawawi Arief. Op. Cit., hlm. 236. Barda Nawawi Arief. Op. Cit., hlm. 152.

gung jawab, kepada pengurus korporasi


dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban

Dalam hal korporasi sebagai pem-

yang dibebankan itu sebenarnya adalah ke-

buat dan pengurus bertanggung jawab, maka

wajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak

ditegaskan

memenuhi kewajiban itu diancam dengan

sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai

pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat

yang bertanggung jawab; yang dipandang

alasan yang menghapuskan pidana. Sedang-

dilakukan korporasi adalah apa yang di-

kan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu

lakukan oleh alat perlengkapan korporasi

sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan

menurut wewenang berdasarkan anggaran

terhadap suatu pelanggaran, melainkan se-

dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan

lalu penguruslah yang melakukan delik itu.

oleh korporasi adalah tindak pidana yang

Dan, karenanya penguruslah yang diancam

dilakukan orang tertentu sebagai pengurus

pidana dan dipidana.31

dari badan hukum tersebut. Sifat dari

Sebagai dasar pertanggungjawaban

bahwa

korporasi

mungkin

perbuatan yang menjadikan tindak pidana

adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa

itu

pelaku dalam hubungannya dengan ke-

memimpin korporasi bertanggung jawab

lakuannya

serta

pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau

berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat

tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata

Roeslan Saleh setuju bahwa prinsip ini

lain, hanya dengan hubungan batin inilah

hanya berlaku untuk pelanggaran saja.32

yang

dapat

dipidana

adalah

onpersoonlijk.

Orang

yang

maka perbuatan yang dilarang itu dapat  Korporasi sebagai pembuat sekaligus dan sebagai yang bertanggung jawab

dipertanggungjawabkan pada si pelaku.  Korporasi sebagai pembuat pengurus bertanggung jawab

dan

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang ketiga ini merupakan permulaan

Sistem pertanggungjawaban korpora-

adanya tanggung jawab yang langsung dari

si yang kedua ini ditandai dengan pengakuan

korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemung-

yang timbul dalam perumusan undang-

kinan menuntut korporasi dan meminta

undang bahwa suatu tindak pidana dapat

pertanggungjawabannya menurut hukum pi-

dilakukan oleh perserikatan atau badan

dana. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai

usaha (korporasi), akan tetapi tanggung ja-

dasar pembenar atau alasan-alasan bahwa

wab untuk itu menjadi beban dari pengurus

korporasi sebagai pembuat dan sekaligus

badan hukum (korporasi) tersebut.

yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut. Pertama, karena dalam berbagai

31

Roeslan Saleh. 1984. Tentang Tindaktindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: BPHN, hlm. 20-51.

32

Ibid.


tindak pidana ekonomi dan fiskal, ke-

cukup untuk mengadakan represi terhadap

untungan yang diperoleh korporasi atau

delik oleh atau dengan suatu korporasi.

kerugian yang diderita masyarakat dapat se-

Karenanya diperlukan pula untuk dimung-

demikian besarnya sehingga tidak akan

kinkan memidana korporasi, dan pengurus

mungkin seimbang bilamana hukum pidana

atau pengurus saja.33

hanya memidana pengurus saja. Kedua,

Oemar

Seno

Adji

Guru

Besar

dengan hanya memidana pengurus saja,

Hukum Universitas Indonesia dan mantan

tidak atau belum ada jaminan bahwa

Ketua Mahkamah Agung RI, menyatakan

korporasi tidak akan mengulangi tindak

bahwa kemungkinan adanya pemidanaan

pidana lagi. Dengan memidana korporasi

terha-dap persekutuan, ia didasarkan tidak

dengan jenis dan beratnya sesuai dengan

saja atas pertimbangan utilitis, melainkan

sifat korporasi itu, diharapkan korporasi

atas dasar-dasar yang teoritis dapat dibenar-

dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

kan.34 Dapat dikatakan bahwa dalam hal

Korporasi sebagai pembuat dan juga

tindak pidana yang dilakukan oleh suatu

sebagai yang bertanggung jawab motivasi-

korporasi maka pidananya dijatuhkan ke-

nya adalah dengan memerhatikan perkem-

pada: a) korporasi itu sendiri; b) yang mem-

bangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa

beri perintah melakukan tindak pidana atau

ternyata untuk beberapa delik tertentu,

yang bertindak sebagai pimpinan perbuatan

ditetapkannya pengurus saja sebagai yang

atau kelalaian itu; atau c) kedua-duanya.

dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah

diterima

oleh

korporasi

Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan terhadap Korporasi (Bank) Berbicara tentang pertanggungjawab-

dengan

an pidana korporasi tidak dapat dipisahkan

melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang

dari masalah pidana dan pemidanaan, oleh

ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang

karena suatu tindak pidana apabila dapat

diderita oleh saingannya, keuntungan dan/

dipertanggungjawabkan kepada pelakunya,

atau kerugian itu adalah lebih besar daripada

maka konsekuensi lebih lanjut dari hal itu

denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

adalah penjatuhan pidana. Dengan diterima-

Dipidananya pengurus saja tidak mem-

nya korporasi sebagai subjek hukum pidana,

berikan jaminan yang cukup bahwa korpo-

maka kapan dan bagaimana suatu sanksi

rasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.

33

Ibid., hlm. 51-52. Oemar Seno Adji. 1984. Hukum (Acara) Pidana dalam ProspeksiI. Jakarta: Erlangga, hlm. 160. 34

Ternyata dipidananya pengurus saja tidak


pidana ditujukan pada korporasi, menurut

sanksi

Clinard dan Yeagar haruslah memenuhi

kejahatan korporasi yang penuh motif

kriteria-kriteria tertentu, dimana jika kriteria

ekonomi

itu tidak ada maka sebaiknya sanksi per-

urgensinya.36 Dan dasar pertimbangan pemi-

datalah yang digunakan. Adapun kriteria-

danaan korporasi menurut Tim Pengkajian

kriteria tersebut adalah: 1) The degree of

Bidang Hukum Pidana Badan Pengkajian

loss to the public (Derajat kerugian terhadap

Hukum Nasional, dalam laporan hasil

publik); 2) The lever of complicity by high

Pengkajian Bidang Hukum tahun 1980/1981

corporate manager. (Tingkat keterlibatan

menyatakan bahwa jika dipidananya pengu-

oleh jajaran manager); 3) The duration of

rus saja tidak cukup untuk mengadakan

the violation (Lamanya pelanggaran); 4) The

represi terhadap delik-delik yang dilakukan

frequensi of the violation by the corporation

oleh atau dengan suatu korporasi karena

(Frekuensi pelanggaran oleh korporasi); 5)

delik itu cukup besar atau kerugian yang

Evidence of intent to violate (Alat bukti

ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-

yang

saingannya

dimaksudkan

untuk

melakukan

yang

berupa

harus

pidana

terhadap

dipertimbangkan

sangat

berarti”.37

benar

Dengan

pelanggaran); 6) Evidence of extortion, as in

demikian dipidananya pengurus saja tidak

bribery cases (Alat bukti pemerasan, semisal

dapat memberikan jaminan yang cukup

dalam kasus suap); 7) The degree of no-

bahwa korporasi tidak akan sekali lagi

toriety engendered by the media (Derajat

melakukan perbuatan yang dilarang oleh

pengetahuan publik tentang hal-hal negatif

undang-undang.

yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);

Kalau dilihat secara global, maka

8) Precedent in law (jurisprudensi); 9) The

tujuan pemidanaan korporasi menyangkut

history of serious, violation by the corpo-

tujuan bersifat integratif yang mencakup: 1)

ration (Riwayat pelanggaran-pelang-garan

Tujuan pemidanaan adalah pencegahan

serius oleh korporasi); 10) Deterence poten-

(umum dan khusus). Tujuan pencegahan

tial (Kemungkinan pencegahan); 12) The

khusus

degree of cooperation evinced by the corpo-

memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan

ration (Derajat kerja sama korporasi yang

pencegahan umum adalah agar orang lain

35

ditunjukkan oleh korporasi).

untuk

menanggulangi

kesejahteraan

37

238.

dan

masalah36

35

mendidik

Tujuan pemidanaan adalah perlindungan

masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu masyarakat.

untuk

tidak melakukan kejahatan tersebut; 2)

Pemidanaan merupakan salah satu sarana

adalah

Penggunaan

Barda Nawawi Arief. Loc. Cit., hlm. 237 -

H. Setiyono. Op. Cit., hlm. 116-117.

Dwidja Priyatno. 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: CV. Utomo, hlm. 121.


masyarakat. Perlindungan masyarakat seba-

haan di bawah pengampuan selama waktu

gai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi

tertentu.39

yang sangat luas, karena secara fundamental

Menurut

Brickey

mengemukakan

ia merupakan tujuan semua pemidanaan.

bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan

Secara sempit hal ini digambarkan sebagai

kepada korporasi hanyalah denda (fine).

bahan kebijaksanaan pengadilan untuk men-

Akan tetapi, apabila dengan dijatuhkannya

cari jalan melalui tindak pidana; 3) Tujuan

sanksi berupa penutupan seluruh korporasi,

pemidanaan adalah memelihara solidaritas

maka pada dasarnya merupakan “corporate

masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masya-

death penalty”, sedangkan sanksi berupa

rakat

tujuan

segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas

pemidanaan adalah untuk penegakan adat

korporasi, maka pada hakikatnya mempu-

istiadat masyarakat, dan untuk mencegah

nyai hakikat sama dengan pidana penjara

balas dendam perseorangan, atau balas

atau pidana kurungan, sehingga dikenal ada

dendam yang tidak resmi; 4) Tujuan

istilah “corporate imprisonment”. Bahkan

pemidanaan adalah pengimbalan/keseim-

pidana tambahan berupa pengumuman ke-

bangan, yaitu adanya kesebandingan antara

putusan hakim (publication), merupakan

pidana dengan pertanggungjawaban indivi-

sanksi yang sangat ditakuti oleh suatu

dual dari pelaku tindak pidana, dengan

korporasi.40

dalam

kaitannya

dengan

memperhatikan beberapa faktor.38 Jadi pe-

Perumusan pidana pokok yang lain

midanaan terhadap korporasi harus sesuai

selain pidana denda (fine) sebagaimana

dengan pendirian integratif tentang tujuan

sering dirumuskan dalam beberapa undang-

pemidanaan seperti tersebut di atas.

undang yang tersebar di luar KUHP dewasa

Menurut Suprapto yang menyatakan

ini, dapat saja dilakukan oleh karena

bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada

menurut Barda Nawawi Arief, jenis pidana

perusahaan atau korporasi (yang dalam hal

atau tindakan yang dapat dijatuhkan atau

ini bank) adalah: 1) Penutupan seluruhnya

diterapkan terhadap korporasi dapat berupa:

atau sebagian perusahaan si terhukum untuk

1) Financial sanction, dalam hal ini

waktu tertentu; 2) Pencabutan seluruhnya

misalnya denda, peningkatan pajak yang

atau sebagian fasilitas-fasilitas tertentu yang

harus dibayar, dan lain sebagainya; 2)

telah atau dapat diperolehnya dari peme-

Structure sanctions; 3) Restriction entre-

rintah oleh perusahaan atau korporasi se-

preneurialctivities, dalam hal ini misalnya

lama waktu tertentu; 3) Penempatan perusa39

Muladi dan Dwijda Priyatno. Op. Cit.,

hlm. 114. 40 38

Ibid., hlm. 121-123.

hlm. 53.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op. Cit.,


pembatasan kegiatan usaha, pembubaran

pleksitas persoalan yang berkaitan dengan

korporasi; 4) Stigmatising sanctions. Namun

kejahatan korporasi.41 Korporasi akan meng-

mengingat korporasi atau perusahaan yang

gunakan segala macam cara untuk dapat

dalam hal ini adalah bank adalah “bisnis

lolos dari jeratan hukum berupa perampasan

kepercayaan”,

stigmatising

keuntungan yang diperoleh dari tindak

sanctions dapat menjadi sanksi yang paling

pidana, lebih-lebih jika korporasi tersebut

ditakuti oleh korporasi termasuk pula bagi

merupakan gabungan dari beberapa kor-

bank.

porasi. Selain itu, kelambatan dalam pe-

nampaknya

Selain berbagai

alternatif sanksi

nanganan

perkara

mulai

dari

tingkat

tersebut di atas, terdapat alternatif sanksi

penyidikan sampai pada pemeriksaan di

pidana lain yang dapat dibebankan atau

pengadilan akan mempersulit pelaksanaan

dijatuhkan terhadap suatu korporasi yang

sanksi tersebut.

dalam hal ini bank adalah perampasan asset korporasi yang dilakukan baik secara pidana

PENUTUP

(perampasan in-personam atau perampasan

Berpeluangnya korporasi dalam me-

subjektif) ataupun perampasan aset yang

lakukan tindak pidana, khususnya tindak

dilakukan secara perdata (perampasan in-

pidana perbankan menjadikan korporasi

rem atau perampasan objektif), serta peram-

sebagai subjek hukum yang diakui keber-

pasan keuntungan korporasi dari tindak

adaannya selain dari manusia, sehingga

pidana.

dalam praktiknya pun terdapat tindak pidana Dengan sanksi berupa perampasan

yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi

keuntungan yang diperoleh korporasi dari

turut andil dalam terjadinya suatu tindak

melakukan tindak pidana, diharapkan dapat

pidana. Pada praktiknya, penentuan tindak

mencegah korporasi untuk melakukan tindak

pidana yang dilakukan oleh korporasi

pidana. Namun demikian, perampasan ke-

tersebut diketahui melalui dua hal, yaitu

untungan tersebut bukan berart tindak

pertama tentang perbuatan pengurus yang

mengandung kelemahan, yakni sulitnya

harus dikonstruksikan sebagai perbuatan

memperkirakan

jumlah

korporasi maka digunakanlah asas pertang-

keuntungan yang sebenarnya diperoleh kor-

gungjawaban pidana. Pada asas tersebut

porasi dan kelambatan penanganan perkara.

stakeholder maupun pengurus atau pegawai

Hakim akan mengalami kesulitan untuk

suatu korporasi, bertanggungjawab terhadap

memperkirakan jumlah keuntungan yang

perbuatan korporasi itu sendiri. dan kedua

secara

tepat

diperoleh korporasi dari kejahatan yang 41

dilakukan (tindak pidana), mengingat kom-

Sara Sun Bela. 2009. A response to the Critics of Corporate Criminal Liability, American Criminal Law Review, Vol. 49, hlm. 1483.


tentang kesalahan pada korporasi, memang

Pasal 46 ayat (2), sehingga apabila korporasi

selama ini dalam ilmu hukum pidana

melakukan tindak pidana maka korporasi

gambaran tentang pelaku tindak pidana

juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat

DAFTAR PUSTAKA

(fysieke dader) namun hal ini dapat diatasi

A, Bryan dan Garner. 2003. Black's Law

dengan ajaran “pelaku fungsional” (functionele dader). Kita dapat membuktikan

Dictionary (Second Pocket Edition). Abidin, A. Z. 1983. Bunga Rampai Hukum

bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi

itu

dalam

lalu

lintas

Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita. Abdurrachman,

A.

1963.

Ensiklopedia

bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan

Ekonomi,

korporasi yang bersangkutan maka kesalah-

Perdagangan,

an dalam bentuk (dolus atau culpa) mereka

jilid I. Jakarta: Yayasan Prapancha.

harus dianggap sebagai kesalahan korporasi.

Adil,

Keuangan

Soetan

K.

dan

(Inggris-Indonesia),

Malikoel.

1955.

Terhadap korporasi yang melakukan tindak

Pembaharuan Hukum Perdata Kita.

pidana

Jakarta:

perbankan

dapat

dimintai

PT. Pembangunan.

pertanggungjawaban pidana dengan meng-

Adji, Oemar Seno. 1984. Hukum (Acara)

gunakan asas strict liability. Pada asas strict

Pidana dalam Prospeksi. Jakarta:

liability diketahui bahwa pembebanan tang-

Erlangga.

gung jawab pidana kepada pelakunya sekali-

Ali, Chidir. 1982. Yurisprudensi Indenesia

pun pelakunya tidak memiliki mens rea

tentang Hukum Pidana Ekonomi.

yang dipersyaratkan. Adapun substansi dari

Bandung: Binacipta.

asas ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhi

--------. 1987. Badan Hukum. Bandung:

pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh

Alumni. Ali,

Mahrus.

2013.

Asas-asas

ketentuan pidana (actus reus) tanpa melihat

Pidana

Korporasi.

sikap batinnya. Dalam konsepsi ini, kor-

RajaGrafindo Persada.

Hukum

Jakarta:

PT.

porasi dianggap bertanggung jawab atas

Amrullah, M. Arief. 2002. Politik Hukum

perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh

Pidana dalam Perlindungan Korban

pengurus (direksi dan komisaris). Dipidana-

Kejahatan

nya korporasi pada asas ini dimaksudkan

Perbankan. Jurnal Hukum FH. UII

dapat menimbulkan rasa keadilan pada

No. 21 Vol. 9 – 2002.

korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan seperti yang tercantum dalam

Ekonomi

Di

Bidang

Arrasjid, Chainur. 2011. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.


Atmasasmita, Romli. 1996. Perbandingan Arief, Barda Nawawi. 1982. Masalah Pemidanaan

Sehubungan

Hukum Pidana, Cetakan I. Bandung:

dengan

Perkembangan Delik-delik Khusus

Mandar Maju. --------. 2000. Perbandingan Hukum Pidana.

dalam Masyarakat Modern, Kertas

Bandung: Mandar Maju.

Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Masyarakat Modernisasi

Khusus yang

dalam Mengalami

BPHN-FH

UNAIR

--------. 2003. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta Timur: Prenada Media. Bahiej, Ahmad. 2009. Hukum Pidana.

Surabaya, tanggal 25-27 Februari

Yogyakarta: Teras.

1980. Bandung: Binacipta.

Bela, Sara Sun. 2009. A response to the

--------.1988. Perbandingan Hukum Pidana.

Corporate

Criminal

Liability, American Criminal Law

Kuliah FH – UNDIP.

Review, Vol. 49.

Hukum

Pidana.

Jakarta:

Raja

Grafindo Persada. 2005.

Chazawi, Adami. 2001. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Perkembangan

Sistem

Compton,

Eric

N.

1991.Principle

Banking,

Penataran Nasional Hukum Pidana

Oey). Jakarta: Akademika Pressindo. Dix,

Goerge

(terjemahan

of

Pemidanaan di Indonesia, Bahan

dan Kriminologi, XI-2005, Kerja

E.

1979.

Alexander

Gilbert

Law

sama FH UBAYA, Forum Pemantau

Summeries Criminal Law. Eleventh

Pemberantasan Korupsi dan ASPEK

Edition. New York: Harcourt Brace

HUPIKI, di Hyatt Hotel Surabaya

Jivaninich Legal and Proffesional

tanggal 14-16 Maret 2005.

Publications. Inc.

--------. 2010. Perbandingan Hukum Pidana.

Djumhana, Muhammad. 1996.

Jakarta: PT. Raja Grafindo. --------.

of

Semarang: Badan Penyediaan Bahan

--------. 2002. Sari Kuliah Perbandingan

--------.

Critics

2010.

Kapita

Selekta

Bank (Ketentuan dan Penerapannya Hukum

di Indonesia), Cet. I. Bandung: Citra

Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. --------. 2011. Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahasia

Aditya Bakti. --------.

2000.

Hukum

Perbankan

di

Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

ASAS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

Recommend Documents