Penegakan Hukum PidanaterhadapTindak Pidana di BidangPerpajakan Anlory RoyanAdla| DoscnFakultasHukum UniversitasBengkulu
Abstrak perpajakan di bidang senakin nampakjelas dan sering dilakukan oleh paia Kejahatan pajak, pula wajib bahkandapat dilakukanoteh aparalperpajakanitir sendiri dengancara para yang waj bekerjasamadengan ib pajak. Sehubungan deoganperbuatanmeDyimpang para pajak perpajakan, waj ib sertaaparat sehinggajarargsekalikilajumpai dilaLukanoleh yangterjadi tida&sampaisidangpengadilan.Pendekatatr normatifdanernpiris kasus-kasus yangdigunakandalammemp€rolehdarasekunderdandatapriner Daiss€kunderdiperoleh melalui studi pustaka-Sedangkandatapriner diperolehmelalui studi lapadgan.Analisis hukumpidan. di bidang datadilakukandengancarakualitatii Hasil p€nelitiaDpenegakan pqpajakan belumb€rfungsiaau dijalanlan sebagaimanadihampkan.Hal ini dapatkita lihat tidak adanyakasustindak pidanadi bidangperpajakanyangmasukke pengadilan. Kata Kunci: pidana. perpajakdn
I. PENDAHULUAN Sebagaincgarayangsedangberkembang sepertiIndonesia,pembangunan segalabidangkehidupan.Pada menjadihakekatdalammemoderenisasikan Pembanguran Nasjonaladalahsuatutujuannasionalulhrk membangun hakekatnya seluruhmasyarakatIndonesiauntuk manusiaseutuhnyadan pembangunan yangadil danmakmur,meratamateriildanspiritual mewujudkansuatumasyarakat PancasilasebagaifalsafahNegaraKesatuanRepublikIndonesia. berdasarkan Dengandemikian Pembangunan Nasionalakan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahar disegalabidang,antaralainbidangekonomi, bidangsosial, politik, dar sebagainya. bidang Pembangunan nasionalitu memerlukandanayangbesardanrencanayang yangbesar,baikdanayangbersumber dengandana mantap,tanpadidukung dari penerimaan dalamnegeriataupundarrayangbenumberdaripenerimaan luarnegeri. kitamelaluipembangunan mustahilrulh* mewujudkancitarita bangsa tersebutakan rcrcapal. Bahwasumberdanayang pembangunan diperolehgunamembiayai bagi kitaadalalsebagian besardarisektorpajak. Untukitu perluditingkatkan negara PenegakanH&un Pidana te*odap TindakPidana di Bidans.... (Anta Rotan Adyad
a9
prcfesionalismedalammeqolah danadibidangperpajakal Keu/ajibansebagai padahakikabryamenempatkan kewajibankenegaraan wajib pajakmengutamakan kewajibannyadaripadamenuntuthak-hakny4 bahkankalau dikaitkan dengan pengamalan Pancasfumakaseonnguarganegara(weiibpejak)harusnenempalkan kepentingannegaradanbangsadiataskepentinganpribadiataugolongans€rtarcla berkorban untukkepentingan b€ngsa" Wajibpajakyangdimaksudadalahorangpribadi pelaturanperundang-undangan pqpajakan alaubadanhukum menuut ketentuan 1,ang ditentukanunnrkmelaksanakan kevajibonperpajalentermasukpemuttgutpajakatau pemotongpajaktederltuGru No I 6 Tahu! 2000TentangKetentuanUmum dan TatacaraPerpajakan). Dalamtintlak pidanadi bidangperpajakandi sampingwajib pajak,maka yangdapaldikenakansanksipidanaadalahpejabatpajak itu sendili, sepertibila pejabatpajakmelakukanp€nyelewengan terhadapdanapajakyangtelahterkumpul makaia dapatditmtrt denganpidanasesuaidenganUndang-undang Nomor20Tahun 2001TentangTindakPidanaKorupsidanUndang-Undang Perpajakan Tujuandanfirngsi kewajibanmembayarpajak dalamrangkamenunjang penerimaanNegaraul*kepentingan gunamembiayai pembangunaiDengan bangsa katalairr ketelaanb€d
oukup la.'na,di sisi iain disebabkankarenaberkaitansaL,rgat luas denganseklor lain. Sektor tersebutantaralain adalah;sektorpemerintahan,lembagaswastaserta masyarakatsecaraluas.Semuasektoryal1gterkait ini seharusnya mengambillangkah_ langkahpreventif Pemerintahharus dapatmeningkatkan moml daDkemampuanaparat unnrl menghindarkandiridari halhal l angdaparmembahalakanperelonomiannegara sefia merusakwibawa pemerintah.Salahsatubentuk kej ahatandibidang ekonomi yang sulit dijangkau oleh hukum (offences heyon the reach of the law) adalah kejahatandibidangperpajakan.Kejalutan dibidangperpajalansemakinnampaljelas dan sering di lakukan oleh pam rvajib pajak, ataudilalukan oleh aparatperyajakan dcngallcarabekerja samadenganparawajib pajak. Asas"lex spesialis derogat lex general is., yangterdapat dalam ketentuan hukumpidznakta menyebabkan kurangefektittyahukumpidala dalammengantisipasi masalai yang timbul sehubungandengartindakanmenyimpangyangdilahkan oleh pam\,ajib pajak sertaaparatperpa'akan,Penyimpangan sepertiinisering sekali terjadinanul kenyataannyatidaldiselesaikansampai dipengadiian. II. METODE PENELITIAN Datayangdigunirkandalampenulisanini bersumberda dataprimerdan sckunder.Data primer adalahdata]ang diperolehmelalui penelitianIapangan, scdangkandatasekunderdilzrkuJ
llLu
Pidand trhadup
Tindak ?idand di Bnlons
(Antori Ra|an,l.lrd
gl
HukumPidana CaraPeryajakan dapatdipidanasesuaidenganKitabUndang-Undang Ancamanpidanaterhadaptindakpidarapajakdapatdilihat dalamUndang-Undang Nomor 16 Tahun2000TentangKetentuanUmum danTataCaraPerpajakanpada Pasat38,39,40dan4l .Tindakpidanadi bidanepeQajakan dapatdibedakanmenjadi pelanggaran danKejahatan. atautedadi Pelanggamn ialahtindakpidanayangterjaditidakdengarsengaja surat karenakealpaanataukehilapansepertikarenakealpaantidak menyampaikan p€mbedtahuan (SPT)atausudahmengisiSPTakantetapikarcnakealpaansehingga isinyatidakbenar/tidaklengkap yangdilakukandengansengajaWajibpajaktahu Kejahatanialahp€rbuatan denganundang-uldang bahwaperbuatarmya itu tidak sesuaibatrkanbertentangan pajaklebihringan,atau tetapiterapdilakukandenganmaksudsupayapembayamn urfuk mempsroleh merugikannegara keunhuganbagidfuinyayang Bedasa*an ulaialtyangtelahdisebutkandi atas,makaterdapatbeberapa wsur alauelementindakpidanadi bidangperpajakaabaiktindakpidarapelanggaran ataupuntindakpidanakejahatanyaitu: diri. a. Unsurperbuatan, sepertitidakmendaftarkan b. Unsurkesalahan, berupakealpaanataukesungguhan. c. Unsurakibat,yaitudapatmenimbulkankerugianpadanegara. Tindal pidanadi bidangperpajakanbaik pelanggannmaupunkejahatan lebih ancamannya keduanyadapatdiancamdenganpidanatetapipadapelanggaran pidanapadakejahatan. Sanksipidamyangdapatdikenakan ringandaripadaancaman yangdilakukandi bidangperpajakarrtidakhanyakepadawajib pajak atasperbuatan pejabatpajakyangmelakr.rkarsaj4 tetapidapatjugadikenakansanksipidanakepada pelanggara.0 ters€but. Wajib pajakyangdimaksudadalahorangpribadiataubadanyangmenurut perpajakanditentukanuntukmelakukar. ketentuanperaturanperundang-rmdangan kewajibanperpajakantermasukpemungutpajak ataupemotongpajaktertentu. SedangkanPejabatperpajakans€bagaimarayangtertulis
3.2.Penegakan HukumPidanaTerhadapTindrkPidana di BidangPerpajakan Penegakan hukun merupakan penyelenggaraan hukumolehpetugas penegak hukumdanolehsetiaporangyangberkepentingan sesuaidengankewenang.lnnya masing-masing menlrut hukumsertaperaturan perundang-undangan yangberlaku. Penegakar hukumpidanapadahakekatnya merupalanpenerapar p€raturan terhadap perundang-undangan dankebijakanaparatdal.lmmenempkan pemturan. Dengan demikianpenegakan hukumrnerupaka.r suatusistempng menyangkut penyerasian antaranilai dengankaidai sertaprilalu nyatamanusia.Kaidah-kaidah tersebut kcmudiannenjadipcdoman ataupatokan bagiprilakusertatindalaayang dianggappantasdanseharusnya. Priiakuatausikaptindakitu bertujuanuntuk menciptakar; memeliham dar mempertahankan yangdamai,selaras, kehidupan serasi danseimbang. Apabiladiihubungkan denganhasilpenelitiandapatdiketahui bahwa penegakan hukumdi bidangperpajakan belurndifungsikan ataudijalarkansebagaimana yangdiharapkanHalini dapatdilihaldaribelurnadanya perkara alaukasuspelanggar-dn ataukejahatandi bidangperpajakan ya.ngdimejahijaukanataudiselesaikan melalui pemeriksaan di pengadilan dikarenakan: - Adanyasikapmentalwajib pajakyangberorienlasi menyelesaikan pajak masalah dengancambemegosiasi / berkompromi makapenyebab tingkatpenyclesaian tindak pidanaperpajakanselaludiselesaikan dengancaranonpenal/ di luarsistemp€radilan pidana.Carademikianjika ditinjaudarisegipenegakail hukrunmenuju prakekyang melemahkan dalarnmencarikepastian hukummaupmkeadilan. - Adanyadoktrinperpajakanyangmemberikarpadakemanfaatan perpajakanyang jadidalamhatadanya mengutanakan kegunaan baginegara, (dalam penarikan masalah pajakmisalnya)makayarglebihdiutamakan adalahkeunnrngan / pemanfaaun negara/ pemerintah. - Adanyapartisipasi (wajibpajak)yangkurangdalammenyelesaikan masyarakat tindakpidanaperpajakan melaluisistemperadilanpidan4haidemikiandikarenakan keengganan lvajib pajakuntukmenyelesaikan perkara perpajakankepadaaparat penegak hukurn. - Adanyakebijakandalammengambillangkaholehapamtperpajakan (Penyidik PegawaiNegeriSipil) lebihmengutamakan urtuk mengoptirnalkan padapendapaun nega€. - Dalamtindakpidaiadi bidangperpajakan memerlukan waktuyangrelatifcukup lamadalarnprosespemeriksaannya. - Tindakpidanadi bidangperpajakaamerupakar\dellk adoan(ktachtdelict).
Penegakan Hukun Pidana te a.lap nndak Pidana di Bidan7.... (Antoli Royan AdJ)an) 93
- Ketegasan apararperpajakansendirimasihte{"sakurangrultukmeny€retpaia petakutindakpidanaperpajakan. - Dalamtindakpidanaperpajakan agaklebihsulitdalambalpembuhiarmya - Kasusalaupe*ara tindakpiclanadi bidangperpajakanlebihdiupayakanuntuk diselesaikansecaraadministatif - Apant perpajabnsendnitehh meneepl(ans:uatu kebijakanbahwaapebilaterjadi suatupelanggaran ataukejahatandi bidangperpajakanini makaakandiupayakan seoptimalmugkin rrntukmenyelesaikan denganmenggunakan saranabukanpidana (nonpenal)danlebihdipentingkan untukdisetesaikan sec€raadministatif Dad uraiandi atasdapatkita lihat suatucontolLmisalnyaapabilaadawajib pajakyangmelanggarketentuanperaturanperund8ng-undangan peryajakan)ang (waj pajak) berlakUia pajakyangterhurangmakadalamhal ib tidak menyetorkan ini aparatperpejakan memberikanslrat periryatanyangisinyabahwasi wajib pajak harusmemenuhikewajibanperpajakat\ apabilatelah tiga kali mendapatsuat peringdanini tetapiwajibpejaksamasekaliticlakmoranggapiny4 makaDirjenPajak perpajakan dalam hal ini melalui apaEt s€tempat mengeluarkan suratkeputusan 1€]g yangmenyatakanbahwahartayangdimiliki olehwajib pajaktersebutdinyatakan KartorUrusanPelelanganNegara "disegef' daAuntukselaqirtnyadiselesaikanmelalui (penal)dalam setempatDengandemikimjelaslahbahwapengguruansarampidana pidalla pelpajakan menyelesaikan tindak di bidang masihdikesampingkan, IV. PEI{UIUP Peregakanhukun pidanadalamtindakpidanadi bidangperpajakan belum berfrtngsi ataudijalankansebagai manadihaEpkan IIa.lini dapatkitalihattidakadanF pidana perpajakan yang kasustindak di bidang masuk ke pengadilan.Tidak berjalanryahukumpidanadi bidangperpajakan Kebijalenlang diambil ctikarenakan padape4yelesaian olehaparatp€ryajakanlebihmengutamakan secaraadministratif dalammengoptimalkanpendapatannegara-
91 PMNATA EUXAM yolune2 Nonor2-Juli2007
DAFTAR PUSTAKA I. Buku Bohai.2002, PengantarHuhn Poiak Jakarta:RadjaGrafindoPersada. Muladi danBardaNawavi Aif.1992. BungaRampaiHukumPidana,Ban&ng: Ahnnni" 1984.Teori-teoridanKebijakahPidana.Bandung:Alumni Suandy,Erly. 2002.Perpdjakan.Jakarta.S embaEmpat. 1990.Kanus BahasadanPengembangan Tnn Penyusunan KamruPusatPembinaan BesarBahasalrulonesiaJakarta:BalaiPustaka galrryo.200L PerpajakanIndonesiaJakuta:SalembaEmpat
II. Peraturan-Perundangan PidanaI Tahun1946tentangKitabUndang-UndangHuhnn Undang-UndangNomor Jakarta:SinarGrafik4 2002. HukurnAcara Nomor8Tahun1981tentangKitabUndang-Undang Undarg-Undang Pidana.Jakarta:SinarGrafika.2002. Nomor I 6 Tahun2000tentangKetenhunUmumdanTataCara Undang-Undang Perpajakan.
PenegakanHukun Pidana terhadap nndak Pidana di Bidary.... (Antoti RoyanAayon) 95
