Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
REKONSEPTUALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH POLRI DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI M. Aris Purnomo1, Eko Soponyono2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
[email protected] ABSTRAK Korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, bukan saja kerugian dari aspek ekonomi, tetapi hampir semua aspek kehidupan dipengaruhi baik sosial, budaya, politik dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Konsep penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian negara Republik Indoneisa, dan mengetahui konsep penyidikan tindak pidana korupsi yang ideal di masa akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyidikan Polri saat ini, belum optimal mengingat masih adanya berbagai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi tersebut.Faktor-faktor yang mempengaruhi dari aspek substansi hukum terutama substansi hukum formil yang multitafsir dalam rumusan delik korupsi. Aspek struktur hukum terutama terkait kelembagaan penyidik yang belum integral, dengan system koordinasi yang belum sinergis dan harmonis, sedangkan aspek kultur hukum terutama belum terbangunnya dukungan partisipasi masyarakat anti korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi. Konsep penyidikan Polri yang ideal di masa mendatang adalah terbangunnnya sistem hukum baik aspek substansi, struktur maupun kultur hukum yang mendukung pemberantasan korupsi. Aspek substansi hukum, yang ideal adalah substansi yang secara tegas merumuskan delik korupsi sebagai delik formil dan tanpa multitafsir., dan substansi hukum formil yang mengintegrasikan system penyidikan tindak pidana korupsi. Aspek struktur hukum, yaitu terbangunnya institusi penyidikan yang integral, dengan system koordinasi yang sinergis dan harmonis dengan akuntabilitas yang tinggi, sedangkan aspek kultur hukum yaitu terbangunnya budaya anti korupsi, kemitraan polri dengan masyarakat serta partisipasi aktif masyarakat anti korupsi dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Konsep Penyidikan; Pemberantasan Korupsi; Penyidik Polri; Sistem Hukum
1 2
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Penulis Kedua, Penulis Koresponden
230
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
A. PENDAHULUAN
menilai
1. Latar Belakang
kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu
Masalah Korupsi3 bukan saja sebagai masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara, tetapi korupsi adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh umat manusia karena dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, bukan saja kerugian dari aspek ekonomi, tetapi hampir semua aspek kehidupan dipengaruhi baik sosial, budaya, politik dan keamanan.4Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950 an. Berbagai kalangan 3
korupsi telah menjadi bagian dari
Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “coruptio” atau “corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Lihat Focus Andrea dalam Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian terbalik dlam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999), Cetakan 1, Mandar Maju : Bandung, hal : 7). Menurut Lubis, M., dan Scoot, J.C. dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa, korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. lihat Lubis, M., dan Scoot, J.C.1993, Korupsi Politik, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hal : 19) 4 Menurut Barda Nawawi Arif bahwa Korupsi sangat menjadi sulit diberantas karena berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti :. “Masalah sikaf mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahanbirokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum”. Lihat Barda Nawawi Arief, 1997, Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang Mencari Solusi dan Modelmodel Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Manipulasi Di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada tanggal 13 Agustus 1997: 4)..
dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Berawal dengan keluarnya Peraturan No PRT/PM06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi PRT/PERPU/013/1958
tentang
dan
Pengusutan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa perang pusat Angkatan Darat. Selain itu juga terdapat UU yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang kemudian
secara
berturut-turut
mengalami
perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama adalah
PERPU NO 24 Tahun 1960 tentang
Pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berubah menjadi UU No 1 Tahun 1961 yang kemudian berubah untuk kedua kalinya menjadi
UU
No
3
Tahun
1971
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian berubah untuk ketiga kalinya menjadi UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang keempat disempurnakan lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan utama lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dirumuskan dalam konsideran UU No. 30 Tahun 2002 khususnya huruf b menjelaskan bahwa “lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara
231
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
efektif dan efisien dalam memberantas tindak
dari sudut pandang system hukum baik dari aspek
pidana korupsi.
substansi hukum, struktur hukum maupun kultur
Perkembangan penegakan hukum pidana saat ini, menunjukkan bahwa munculnya lembagalembaga penyidik lainnya
di luar Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadi semakin banyak dan cenderung berdiri sendirisendiri.Oleh
karena
itu,
selain
berpotensi
menimbulkan tumpang tindih kewenangan, juga berpotensi
menimbulkan
konflik
antar
penyidik.Disparitas lembaga penyidik tersebut
hukum, maka sistem penegakan hukum oleh Polri belum
dapat
menjamin
terwujudnya
pemberantasan korupsi yang optimal. Tidak adanya upaya untuk memperkuat posisi Penyidik Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, berdampak pada tidak efektifnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.
menunjukkan tidak adanya integralisasi yang
2. Permasalahan
sinergis dan harmonis, sehingga berdampak pada
Permasalahan
yang
diajukan
dalam
tidak efektifnya upaya penyidikan tindak pidana itu
penelitian ini adalah sebagai berikut :
sendiri. Penyidik
Republik
1. Mengapa Konsep Penyidikan Tindak pidana
Indonesia yang secara konstitusional sejak awal
Korupsi oleh Polri saat ini belum mampu
pembentukan
diletakkan
mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi?
tanggungjawab kewenangan di bidang penegakan
2. Bagaimana konsep penyidikan tindak pidana
Kepolisian Negara
ini
Negara telah
hukum khususnya penyidikan terhadap tindak
korupsi oleh Polri yang diharapkan, sehingga
pidana korupsi, secara kelembagaan sangat kuat
mampu mengefektifkan upaya pemberantasan
karena memiliki sumber daya manusia dan
tindak pidana korupsi?
infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, harapan untuk memberantas korupsi di negara Indonesia ini, seharusnya memperkuat
B. METODE PENELITIAN
Kepolisian secara kelembagaan khususnya yang
Jenis penelitian yang dilakukan adalah
berperan dalam proses penyidikan tindak pidana
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum
korupsi.
dengan melakukan abstraksi melalui proses Permasalahan yang timbul ketika harapan
deduksi dari norma hukum positif yang berlaku,
dan arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh
yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi
penyidik Polri tidak diikuti dengan pembangunan
hukum baik secara vertikal maupun horizontal
sistem penyidikan yang baik atau konsep yang luar
terhadap peraturan perundang-undangan yang
biasa (extra ordinary measure). Terutama jika dikaji 232
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi
BUMN yang dikontrol penuh oleh militer atau
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
dalam format civil militery coalition yang lebih
Penelitian ini selain menggunakan data
populer dengan pemerintahan dwi fungsi ABRI
primer yang diperoleh langsung dari sumber
dan ketiga, lemahnya kontrol pemerintahan
penelitian untuk dijadikan bahan pertimbangan dan
terhadap perkembangan lebralisasi ekonomi
analisis terhadap obyek penelitian. Data primer
dengan intervensi barat yang sangat kuat
digunakan untuk menguji konsep-konsep yang
terhadap perkembangan ekonomi domestik
diteliti, guna memperkuat argumentasi hukum yang
yang menjadi semakin potensial dengan
dibangun dalam penelitian ini.
perbuatan KKN.5
Pendekatan
yang
digunakan
dalam
Kecenderungan
prilaku
koruptif
penelitian ini adalah pendekatan manajemen
selanjutnya semakin berkembang, dengan
strategik dan pendekatan kualitatif, dimana peneliti
cepat menyebar hampir ke semua sektor
akan menghubungkannya antara bahan hukum
kehidupan
primer dan bahan hukum sekunder, kemudian
Permasalahan Korupsi bukan hanya pada
melakukan analisis dan abstraksi terhadap bahan
tingkat nasional tetapi telah menjadi masalah
hukum primer untuk merumuskan suatu konsep
lintas negara atau transnasional yang ditandai
penyidikan
proses
dengan sebab musabab tipologi, bentuk, jenis
penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi
dan modus operandi yang beragam serta
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
sewaktu-waktu
yang
terintegratif
dalam
berbangsa
dan
dapat
bernegara.
tumbuh
secara
dinamis.Gambaran umum tentang prilaku korupsi cukup besar dalam suatu penelitian di
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.
Konsep
Penyidikan
Polri
New
Dalam
administrasi
disintegrasi
kenegaraan
yang
Australia
yang
Against Corruption (Komite Anti Korupsi yang
Pada era Soeharto (1965 – 1998), yang mengantisipasi
Wales,
dilaksanakan oleh Independent Commision
Penanganan Tipikor Saat Ini gagal
South
Independen)
pada
komisi
tersebut
melakukan
identifikasi pandangan atas prilaku pejabat
diwarnai
dengan peningkatan KKN dengan 3 (tiga) fenomena sosial yaitu pertama, kerjasama antara pimpinan militer
dengan para
pengusaha/ konglomerat, kedua keterlibatan para pengusaha pribumi termasuk koperasi,
5
Ilyas, H. Y., 2004, Korupsi Dalam Perspektif Agama-agama Remidid Kutub, Makalah yang disampaikan pada diskusi dan ceramah agama yang dilaksanakan di Klaten Jawa Tengah tanggal 27 Juli 2004, Yogyakarta, hal X.
233
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
publik yang korupsi dan faktor-faktor yang
3. penyalahgunaan kekuasaan untuk
menghalangi tindakan pemberantasan KKN.6 Subyek
definisi
Salah satu faktor yang menyebabkan
penyidikan
berkembangnya korupsi adalah lemahnya
tersebut adalah penyelidik dan penyidik.
penegakan hukum terhadap tindak pidana
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3
korupsi itu sendiri.Sistem penegakan
dan 4 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
hukum sendiri terdapat unsur-unsur yang
Acara Pidana, maka penyidik adalah Pejabat
mendukung
Kepolisian
Indonesia.
penegakan hukum terhadap tindak pidana
Selanjutnya yang dimaksud penyidik menurut
korupsi.salah satu unsur yang sangat
ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun
penting dalam sistem penegakan hukum
1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu
pidana adalah penyidik yang pada tahap
bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara
penyidikan berupaya mengkonstruksikan
Republik Indonesia atau pejabat pegawai
perkara dengan mengumpulkan bukti-
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
bukti dan menangkap pelaku korupsi yang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan
selanjutnya menjadi landasan bagi Jaksa
penyidikan.
Penuntut
mengenai
(pelaku)
dari
penyelidikan
Negara
dua
memperkaya diri.
dan
Republik
1. Eksistensi Penyidik Polri
dan
Hakim
untuk
3. Kendala-kendala
b. Anggaran Penyidikan Tipikor
Menurut Ramelan8, kendala yang
c. Sarana dan Prasarana
bersifat
2. Faktor yang Mempengaruhi
non
teknis
yuridis
dalam
pengungkapan kasus-kasus tindak pidana
Menurut Komisi IV DPR RI, terdapat
korupsi adalah :
indikasi yang menyebabkan meluasnya
a.
korupsi di Indonesia, yakni:7 1. pendapatan atau gaji yang tidak
kompleksitas
perkara
sering
memerlukan
pengetahuan
yang
komprehensif. Sebagai contoh dalam
mencukupi,
mengahadapi kesempatan
kasus
korupsi
di
bidang perbankan, maka selain
untuk memperkaya diri, 6
Umum
tujuan
melaksanakan tugas penegakan hukum.
a. Sumber Daya Manusia Penyidik Polri
2. penyalahgunaan
terwujudnya
harus mengatahui dan memahami
Pope, J., 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, hal 31. 7 Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 1970, yang dikutip dari Nurdjana, I.G.M. 2010, Op. Cit. Hlm. 32
8
Ramelan, 2004, Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Kejaksaan Memenuhi Ekspetasi Publik, Makalah seminar dalam rangka Dies Natalis Universitas Sebelas Maret ke 28, Surakarta, hal : 9.
234
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
pengetahuan
di
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
bidang
pidana,
menghabiskan uang hasil korupsi
aparat penegak hukum juga harus
dengan
mengetahui
sendiri
dan
memahami
cara atau
menggunakannya dengan
sengaja
pengetahuan di bidang keuangan
mengalihkannya
dengan
bentuk
dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini
yang lain sehingga akan mempersulit
seringkali dibutuhkan bantu an dari
pelacakan uang hasil korupsi.
pihak yang ahli untuk dimintai B. Konsep Penyidikan Tipikor Polri Yang
pendapatnya sebagai saksi ahli. b.
Tindak
pidana
pada
Ideal
umumnya melibatkan sekelompok
1. Substansi Hukum
orang
a. Substansi Hukum Internasional
yang
keuntungan
c.
korupsi saling
dari
menikmati
tindak
pidana
Komitmen untuk
akan saling bekerja sama untuk
jaringan kerjasama internasional, saat
saling menutupi perbuatan mereka.
ini
Hal ini menyulitkan aparat penegak
maksimal dalam proses penyidikan di
hukum dalam mengungkap bukti-
Indonesia,
bukti yang ada .
dirumuskan mekanisme tehnis dan
Waktu
terjadinya
tindak
pidana
memberantas
internasional
tersebut. Dengan demikian mereka
belum
strategi
korupsi
dimanfaatkan karenanya
kerjasama
dan
dan secara belum sistem
korupsi umumnya baru terungkap
koordinasi
setelah tenggang waktu yang cukup
terutama dalam penanggulangan dan
lama.
pemberantasan
Hal
ini
menyulitkan
penyidikan internasional korupsi.
Yang
pengumpulan atau merekonstruksi
digunakan saat ini, adalah mekanisme
keberadaan bukti-bukti yang sudah
kerjasama melalui Interpol yang masih
terlanjur
dipengaruhi oleh perjanjian ekstradisi
dihilangkan
atau
dimusnahkan. Di samping itu para saksi atau tersangka yang sudah
antar Negara. b. Substansi Hukum Materiil
terlanjur pindah ketempat lain juga
d.
dunia
Peraturan pertama yang dibentuk
berperan untuk menghambat proses
oleh
pemeriksaan .
pemberantasan
Dengan berbagai upaya, pelaku
Peraturan
tindak
pidana
korupsi
telah 235
pemerintahdalam korupsi Penguasa
rangka adalah Militer
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Nomor.Prt/PM-06/1957 tanggal9 April
sehingga berdasarkan hal tersebut
1957.
dapat dipidana dengan hukuman badan
Selanjutnya diterbitkan peraturan
dan/atau denda yang cukup berat
Penguasa Perang Pusat Kepala Staf
disamping perampasan harta benda
Angkatan Darat tanggal16 April 1958
hasil korupsinya. Sedangkan yang
No. Prt/Peperpu/013/1958 tertanggal 16
dikatagorikan
April
1958
Penuntutan Perbuatan
sebagai
tentang
Pengusutan,
Korupsi
dan
Pemeriksaan
perbuatan korupsi yang didalamnya
Korupsi
Pidana
dan
Bukan
Perbuatan
Pidana,
adalah
terdapat unsur perbuatan melawan
Pemilikan Harta Benda, serta Peraturan
hukum.Perbuatan
Penguasa Perang Pusat Kepala Staf
diancam dengan hukuman pidana,
Angkatan Laut No. Prt/Z.I./7 tertanggal
melainkan Pengadilan Tinggi yang
17 April 1958.Menurut kedua peraturan
mengadilinya
tersebut,
pidana
Koordinasi Pemilik Harta Benda, dapat
korupsi pada saat itu digolongkan
merampas harta benda hasil korupsi
menjadi dua macam, yaitu Perbuatan
tersebut.
perbuatan
tindak
Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi Bukan Pidana.Akan tetapi dalam kedua
korupsi
ini
atas gugatan
tidak
Badan
2. Struktur Hukum Konsep penyidikan yang ideal dari
peraturan tersebut tidak dijelaskan
aspek
struktur
hukum
dalam
secara lebih lanjut mengenai pengertian
pemberantasan korupsi adalah sebagai
kedua hal tersebut.
berikut :
Oleh karena itu, dengan mengacu
a. Pendidikan hukum dan penelitian
pada penjelasan yang terdapat dalam
hukum memadai bagi penyidik.
Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang
Dilakukan
Pengusutan,
Dan
terstruktur serta dinamis mengikuti
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi9,
perkembangan kejahatan korupsi itu
yang
sendiri.
Penuntutan
dapat
Perbuatan
dikatagorikan
Korupsi
sebagai
Pidana
secara
priodik
dan
adalah
b. Organisasi profesi hukum, memiliki
perbuatan korupsi yang didalamnya
visi dan misi yang sama dalam
terdapat
pemberantasan
unsur-unsur
kejahatan
tindak
pidana
korupsi. Dengan demikian, dalam
9
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011).
236
prosedur dan sistem kerja yang
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
dibangun
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
mendukung
proses
penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik.
institusi penyidik integral, sinergis dan harmonis. j. Kesatuan Penafsiran masing-masing
c. Orientasi kerja birokrasi penyidik
institusi penyidik, dalam satu visi dan
Polri, tidak ditentukan dengan target
misi yang integral, saling melengkapi
tertentu atau ABS, akan tetapi
dan saling mendukung.
mengacu pada due procces of law dengan
3. Kultur Hukum
mengedepankan
Kondisi kultur hukum yang ideal
profesionalisme, transparansi dan
bagi Penyidikan tindak pidana korupsi
akuntabiltas.
oleh
d. Etika profesi hukum tetap harus dikedepankan dengan didasarkan pada konsep civilian police (Polisi sipil) yang humanis dan religius. e. Dana
pembangunan
hukum
di
memadai
Kepolisian
serta
Republik
Indonesia menurut pandangan penulis adalah : a. Kondisi
kesadaran
masyarakat
bidang
Negara
yang
pemberantasan
hukum mendukung
korupsi,
permissif terhadap prilaku koruptif,
mengakomodir semua perkara yang
tapi
ditangani.
pemberantasan korupsi.
f. Koordinasi antar aparat penegak
tidak
ikut
berpartisipasi
dalam
b. Pemberdayaan para tokoh sentral
hukum, sinergis dan harmonis dalam
di
suatu sistem yang integral.
konsep Polmas sesuai dengan
g. Koordinasi
dengan
instansi
daerah
melalui
penerapan
kearifan lokal daerah setempat,
pemerintah lainnya juga terbangun
diarahkan
secara
penegakan hukum pemberantasan
sinergis
dan
harmonis,
namun tetap independen (tanpa interpensi). h. Sarana
dan
c. Nilai-nilai budaya dalam struktur prasarana
yang
budaya di daerah, diaktualisasikan dalam
daerah di seluruh Indonesia.
demokrasi
ada
mendukung
korupsi.
memadai hingga ke pelosok-pelosok i. Tidak
untuk
tumpang
tindih
kewenangan antar penyidik, tetapi
membangun
mendukung
yang
sehat,
penegakan
sistem guna hukum
terhadap tindak pidana korupsi, dan terwujud budaya malu korupsi.
237
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
d. Terbangun nilai-nilai kedekatan,
korupsi pada saat ini, belum optimal
partisipatif dan inisiatif masyarakat
mengingat masih adanya berbagai factor-
di
dalam
faktor yang menjadi kendala dalam proses
mendukung penyidikan Polri guna
penyidikan tindak pidana korupsi tersebut.
memberantas
Faktor-faktor yang mempengaruhi dari
daerah-daerah, tindak
pidana
korupsi.
aspek substansi hukum terutama terkait
e. Tingkat
kematangan
politik
dengan substansi hukum formil yang
suasana
memberikan multitafsir dalam rumusan
demokrasi, terkendali dan tidak
delik korupsi. Aspek struktur hukum
mengintervensi penyidikan tindak
terutama terkait dengan kelembagaan
pidana korupsi.
penyidik yang belum integral, dengan
masyarakat
dalam
f. Perubahan perilaku masyarakat (social
system koordinasi yang belum sinergis
behaviour)
yang
dan harmonis, sedangkan aspek kultur
tanpa
batas
hukum terutama belum terbangunnya
(borderless), tetap menjadi norma-
dukungan partisipasi masyarakat anti
norma hukum sebagai filter dalam
korupsi dalam upaya pemberantasan
kehidupan
korupsi.
mengglobal
berbangsa
dan
bernegara.
2.
g. Krisis ekonomi, sosial dan politik
Bahwa konsep penyidikan Polri yang ideal
di
masa
mendatang
adalah
tidak mempengaruhi penegakan
terbangunnya sistem hukum baik aspek
hukum
substansi, struktur maupun kultur hukum
dalam
pemberantasan
korupsi.
yang
mendukung
pemberantasan
korupsi. Aspek substansi hukum, yang Kondisi tersebut membutuhkan kerjasama di semua
elemen,
juga
melibatkan
ideal adalah substansi yang secara tegas
partisipasi
merumuskan delik korupsi sebagai delik
masyarakat dalam upaya sistem peradilan pidana
formil dan tanpa multitafsir, dan substansi
yang lebih baik di masa datang.
hukum formil yang mengintegrasikan system penyidikan tindak pidana korupsi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Aspek
A. Kesimpulan
terbangunnya institusi penyidikan yang
1.
struktur
hukum,
yaitu
Bahwa konsep penyidikan Polri dalam
integral, dengan system koordinasi yang
rangka pemberantasan tindak pidana
sinergis
238
dan
harmonis
dengan
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
akuntabilitas yang tinggi, sedangkan
khususnya,
aspek kultur hukum yaitu terbangunnya
penegakan hukum dengan konsep
budaya anti korupsi, kemitraan polri
pemberdayaan
dengan masyarakat serta partisipasi aktif
korupsi.
masyarakat
anti
korupsi
dalam
mendukung
pemberantasan
tindak
anti
yang disampaikan pada diskusi dan
rekomendasi dari
ceramah agama yang dilaksanakan di
penulis untuk melakukan rekonseptualisasi
Klaten Jawa Tengah tanggal 27 Juli 2004,
Polri dalam pemberantasan
Yogyakarta.
tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut :
Lubis, M., dan Scoot, J.C.1993, Korupsi Politik, Perlunya dilakukan perubahan baik reformulasi maupun rekonstruksi pada mekanisme dalam
Hukum Acara
Yayasan Obor Indonesia : Jakarta Nawawi Arief, Barda, 1997, Beberapa Pokok
Pidana baik KUHAP maupun UU yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dengan
semangat
integralisasi
kelembagaan penyidik, dan system koordinasi dan pengawasan penyidik yang dinergis dan harmonis, serta meletakkan prosedur dan metode penyidikan tindak pidana korupsi yang akuntabel. 2.
masyarakat
Agama-agama Remidid Kutub, Makalah
Sebagai saran
1.
konsep
Ilyas, H. Y., 2004, Korupsi Dalam Perspektif
Saran
penyidikan
antara
DAFTAR PUSTAKA
pidana korupsi. B.
serta
Perlunya
merumuskan
konsep
pemberantasan korupsi dengan satu visi dan misi yang mengakomodir secara
integral
seluruh
konsep
pemberantasan tindak pidana korupsi pada semua instansi pada umumnya dan
semua
penegak
hukum 239
Pemikiran
Kebijakan
Penanggulangan
Tindak Pidana Korupsi, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang Mencari
Solusi
Pemberantasan
dan Korupsi,
Model-model Kolusi
dan
Manipulasi Di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada tanggal 13 Agustus 1997. Nurdjana, I.G.M. 2003, Wewenang Polri dalam Penindakan KKN, Yogyakarta. Pope, J., 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta. Ramelan, 2004, Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Kejaksaan Memenuhi Ekspetasi Publik, Makalah seminar dalam
Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
rangka Dies Natalis Universitas Sebelas
Undang-Undang No.
Maret ke 28, Surakarta.
Pemberantasan
134, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Undang-Undang
Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah
4150). Undang-UndangNo.30Tahun2002
tentangKomisi
PemberantasanKorupsi(LembaranNegaraR
Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Undang-Undang
tentang
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang
Menjadi
1999
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Semua
2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun
Penetapan
20 Tahun
epublik
(Lembaran
IndonesiaTahun2002Nomor137,
TambahanLembaranNegaraRepublik
Negara Republik Indonesia Tahun 1961
IndonesiaNomor4250).
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124). Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang
Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan,
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1971
Nomor
19,
Tambahan
Lembaran Nomor 2958). Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1981
Tambahan
Lembaran
Nomor
Negara
76,
Nomor
3209). Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
240
Penuntutan Pidana
Dan
Korupsi
Pemeriksaan
Tindak
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011).