135
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARIMUN
STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN Nama Unit Pelayanan
:
Jenis Pelayanan
:
No
Komponen
1
2
1.
Dasar hukum
2.
Persyaratan
3.
Sistem, mekanisme dan prosedur
4.
Jangka Waktu Penyelesaian Biaya tarif Produk pelayanan Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pengawasan internal
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Penanganan Pengaduan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan Evaluasi Kinerja Pelaksana
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Fasilitas Fiskal Uraian 3
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di Daerah daerah teretentu 3. Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Dibidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 1. Surat permohonan 2. Profil Perusahaan 1. Pemohon mengirimkan surat ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 2. Surat di Disposisi ke Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 3. Kepala Badan mendisposisi ke Bidang Promosi dan Investasi untuk dibuat rekomendasinya 4. Kepala Bidang mengkoordinasikan bersama dinas terkait 5. Bidang Promosi membuat surat keterangan tentang pemberian Fasilitas Fiskal 6. Surat keterangan tentang pemberian Fasilitas Fiskal ditandatangani oleh Kepala BPMPT 7. Surat keterangan tentang pemberian Fasilitas Fiskal diberi penomoran dan cap oleh Bagian Umum dan Kepegawaian 5 (lima) hari kerja Tidak dikenakan biaya Fasilitas Fiskal Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet, papan informasi, media informasi, kantin Sumberdaya manusia sudah dibekali dengan bimbinganbimbingan tekhnis tentang perizinan Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat) Tim penanganan pengaduan 3 (tiga) orang Sesuai maklumat pelayanan Kepastian izin usaha Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan
136
STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN Nama Unit Pelayanan
:
Jenis Pelayanan
:
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Rekomendasi
No
Komponen
Uraian
1
2
3
1.
Dasar hukum
2.
Persyaratan
3.
Sistem, mekanisme dan prosedur
4.
Jangka Waktu Penyelesaian Biaya tarif Produk pelayanan Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pengawasan internal
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Penanganan Pengaduan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan Evaluasi Kinerja Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di Daerah daerah teretentu 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2. Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Dibidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 1. Surat permohonan 2. Profil Perusahaan 3. Dokumen pendukung sesuai kebutuhan 1. Pemohon mengirimkan surat ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 2. Surat di Disposisi ke Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 3. Kepala Badan mendisposisi ke Bidang Promosi dan Investasi untuk dibuat rekomendasinya 4. Kepala Bidang mengkoordinasikan bersama dinas terkait 5. Bidang Promosi membuat rekomendasi 6. Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala BPMPT 7. Rekomendasi diberi penomoran dan cap oleh Bagian Umum dan Kepegawaian 5 (lima) hari kerja Tidak dikenakan biaya Rekomendasi Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet, papan informasi, media informasi, kantin Sumberdaya manusia sudah dibekali dengan bimbinganbimbingan tekhnis tentang perizinan Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat) Tim penanganan pengaduan 3 (tiga) orang Sesuai maklumat pelayanan Kepastian izin usaha Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan
137
STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN Nama Unit Pelayanan
:
Jenis Pelayanan
:
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Insentif Daerah
No
Komponen
Uraian
1
2
3
1.
Dasar hukum
2.
Persyaratan
3.
Sistem, mekanisme dan prosedur
4.
Jangka Waktu Penyelesaian Biaya tarif Produk pelayanan Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pengawasan internal
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Penanganan Pengaduan
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di Daerah daerah teretentu 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah 6. Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Dibidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 1. Penanam modal mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah 2. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat : a. Lingkup usaha b. Kinerja manajemen c. Perkembangan usaha 3. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan 1. Pemohon mengirimkan surat ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 2. Surat di Disposisi ke Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 3. Kepala Badan mendisposisi ke Bidang Promosi dan Investasi untuk dibuat rekomendasinya 4. Kepala Bidang mengkoordinasikan bersama dinas terkait 5. Bidang Promosi membuat surat keterangan tentang pemberian Insentif Daerah 6. Surat keterangan tentang pemberian Insentif Daerah ditandatangani oleh Kepala BPMPT 7. Surat keterangan tentang pemberian Insentif Daerah diberi penomoran dan cap oleh Bagian Umum dan Kepegawaian 10 (sepuluh) hari kerja Tidak dikenakan biaya Insentif Daerah Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet, papan informasi, media informasi, kantin Sumberdaya manusia sudah dibekali dengan bimbinganbimbingan tekhnis tentang perizinan Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat) Tim penanganan pengaduan
138
No
Komponen
Uraian
1
2
3
11. 12. 13. 14.
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan Evaluasi Kinerja Pelaksana
3 (tiga) orang Sesuai maklumat pelayanan Kepastian izin usaha Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan
139
STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN Nama Unit Pelayanan
:
Jenis Pelayanan
:
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Layanan Informasi
No
Komponen
Uraian
1
2
3
1.
2.
3.
4.
5. 6. 7. 8. 9.
Dasar hukum
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Sususnan Organisasi tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun 2. Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Dibidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Persyaratan 1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading Jalan Sudirmn Poros, Tanjung Balai Karimun 2. Hadir langsung ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, mununjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu Sistem, mekanisme 1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan dan prosedur ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun atau datang langsung ke kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 2. Surat di Disposisi ke Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 3. Kepala Badan mendisposisikan surat ke Bagian Tata Usaha 4. Kepala Bagian Tata Usaha mendisposisikan / menugaskan pejabat / pegawai untuk memberikan informasi pelayanan publik 5. Pejabat / pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan secara tertulis 6. Kepala Bagian Tata Usaha membubuhkan paraf pada surat non perizinan 7. Kepala Badan menandatangani surat non perizinan 8. Staf TU memberikan nomor dan cap pada surat non perizinan 9. Staf TU menyerahkan surat non perizinan kepada Pemohon dengan menandatangani tanda terima Jangka Waktu 1. Melalui surat permohonan : menerima jawaban 1 (satu) Penyelesaian hari sejak surat permohonan diterima oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 2. Datang langsung : 1 (satu) jam sejak permintaan informasi disampaikan Biaya tarif Tidak dikenakan biaya Produk pelayanan Layanan Informasi Sarana, prasarana Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet, papan informasi, dan/ atau fasilitas media informasi, kantin Kompetensi Sumberdaya manusia sudah dibekali dengan bimbinganpelaksana bimbingan tekhnis tentang perizinan Pengawasan internal Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat)
140
No
Komponen
Uraian
1
2
3
10.
Penanganan Pengaduan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan Evaluasi Kinerja Pelaksana
11. 12. 13. 14.
Tim penanganan pengaduan 4 (empat) orang Sesuai maklumat pelayanan Kepastian izin usaha Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan
141
STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN Nama Unit Pelayanan
:
Jenis Pelayanan
:
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Layanan Pengaduan
No
Komponen
Uraian
1
2
3
1.
Dasar hukum
2.
Persyaratan
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 3. Peraturan Bupati Karimun Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mekanisme Layanan Penanganan Pengaduan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun. 3. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan pada BPMPT Kabupaten Karimun 4. Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Dibidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun 1. Mengisi formulir pengaduan 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya 3. Bukti-bukti pendukung lainnya
142
H. NURDIN BASIRUN
