06 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA

RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR: 503/06 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA UTARA

BUPATI KOLAKA UTARA Menimbang

:

a. bahwa sehubungan dengan penambahan jenis izin dan perubahan prosedur dan mekanisme pengurusan izin, maka dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan

pelayanan,

setiap

penyelenggara

pelayanan

publik

wajib

menetapkan standar pelayanan; b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka utara.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

1

Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 8. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara; 9. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian

Kewenangan

Perizinan Dan Non Perizinan Kepada

Kepala Kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

: Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara meliputi: 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 5. Izin Usaha Penanaman Modal 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) 9. Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha 2

10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 12. Tanda Daftar Gudang (TDG) 13. Tanda Daftar Industri (TDI) 14. Izin Usaha Industri (IUI) 15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 16. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 17. Izin Usaha Angkutan 18. Izin Trayek 19. Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi bersama 20. Izin Usaha Pendirian Warnet 21. Izin Usaha Pendirian Jasa Titipan 22. Izin Usaha Penyambungan Televisi Kabel 23. Izin Usaha Perikanan 24. Izin Penangkapan Ikan 25. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IPHHKHA) 26. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) 27. Izin Pemotongan Hewan 28. Izin Usaha Peternakan dan Budidaya Peternakan 29. Izin Usaha Pertambangan (IUP) 30. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 31. Izin Usaha Pertambangan Batuan (IUP Batuan) 32. Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTL) 33. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IO) 34. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) 35. Izin Tangki Penimbunan BBM 36. Izin Lingkungan 37. Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) 38. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) 39. Izin Pembuangan Limbah (IPLC) 40. Izin Apotik 41. Izin Toko Obat 42. Izin Laik Higyene Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) 43. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) 44. Izin Operasional Puskesmas 45. Izin Praktek Dokter Ahli/Spesialis

3

46. Izin Praktek Dokter Umum/Gigi 47. Izin Praktek Apoteker 48. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian 49. Izin Praktek Bidan 50. Izin kerja Perawat 51. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Spesialis 52. Izin Operasional klinik Bersalim 53. Izin Operasional klinik Umum 54. Izin Pendirian Laboratorium Kesehatan 55. Izin Operasional Optik 56. Izin Pengobatan Tradisional 57. Izin Pendirian Klinik Kecantikan 58. Izin Produksi Makanan dan Minuman 59. Izin Laik Hygiene Restoran/Rumah Makan 60. Izin Praktek Asisten Apoteker 61. Izin Praktek Analisis Laboratorium 62. Izin Praktek Refraksinosi Optisien 63. Izin Praktek Radiologi 64. Izin Praktek Fisioterapi 65. Izin Usaha Balai Kesehatan Ibu dan Anak 66. Izin Laboratorium Kesehatan 67. Izin Tekniker Gizi 68. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) 69. Pencatatan Sertifikat Pekerja, Serikat Buruh (SPSB) 70. Pengesahan PP PKL (Perjanjian Kerja Bersama) 71. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 72. Izin Operasional Penyelenggaraan SD 73. Izin Operasional Penyelenggaraan SMP/SMA/SMK 74. Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus 75. Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat 76. Izin Operasional Penyelenggaraan TK/PAUD/Tempat Penitipan Anak/ Kelompok Bermain Satuan Pendidikan Sejenis 77. Izin Penyelenggaraan Reklame 78. Izin Penelitian

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh

4

penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; KEEMPAT

: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 970/244 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Izin dan Non Izin pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: LASUSUA :

BUPATI KOLAKA UTARA

RUSDA MAHMUD

Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta 3. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari

5

Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : Tahun 2014 Tanggal :

A. PENDAHULUAN Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten kolaka Utara kemudian diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pengkoordinasian pelayanan terpadu satu pintu, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. 2. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dimaksud, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

b.

Pemberian pelayanan perizinan.

c.

Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan.

d.

Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu

3. Struktur Organisasi Pada awalnya struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten kolaka Utara yang terdiri dari: Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Pemerintahan, dan Kelompok jabatan Fungsional. Melihat struktur organisasi tersebut, ada ketidaksesuaian antara fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai 6

penyelenggara pelayanan perizinan dengan struktur organisasi yang ada, dan untuk menyesuaikan Permendagri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 500/1191/V/BANGDA tahun 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka diadakanlah perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan susunan organisasi sebagai berikut: a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Pelayanan. d. Seksi Pengolahan. e. Seksi Monitoring dan Evaluasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. g. Tim Teknis 4. Visi Mewujudkan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara Sebagai Pelayanan Publik Berkelas Dunia 5. Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur; 2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan; 3. Penyediaan sistem informasi manajemen (SIM) pelayanan perizinan yang berbasis e-government. 6. Motto Melayani anda dengan PASTI (Professional, Akuntabel, Santun, Transparan dan Ikhlas) B. STANDAR PELAYANAN 1. Izin Prinsip Penanaman Modal No 1.

Komponen Dasar Hukum

Uraian 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang 7

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal a. Kelengkapan data pemohon: 1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahan untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri; Hukum dan HAM 2. Rekaman NPWP perusahaan; 3. Rekaman Anggaran Dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang; 4. Rekaman KTP b. Keterangan rencana kegiatan: 1. Untuk industry, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan. 3. Rekomendasi dari kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; 4. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup. Terlampir

2.

Persyaratan

3.

Sistem mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu 3 (tiga) hari kerja Penyelesaian Biaya/tarif Rp. 0 (Gratis) Produk Pelayanan Sertifikat Izin Prinsip Sarana, Prasarana, dan/atau Sarana dan Prasarana: Fasilitas a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet

4. 5. 6. 7.

8

8.

Kompetensi Pelaksana

9.

Pengawasan Internal

10.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

11. 12.

13.

14.

n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

-

Tersedia Sarana Pengaduan:

1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah Pelaksana Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke 9

setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 2.

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

No 1.


2.

Persyaratan

3.

Sistem mekanisme dan Persyaratan

Uraian 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal a. Rekaman Izin Prinsip/Izin Usaha dan perubahannya bila ada; b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; c. Rekaman KTP d. Rekaman NPWP e. Keterangan rencana kegiatan: 1. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; 2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan f. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; g. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan; h. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PTSP-PM Provinsi, PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; i. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan) Terlampir

10

4. 5. 6. 7.

Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

8.


9.

Pengawasan Internal

10.

Penanganan Pengaduan

3 (tiga) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -

-

11.

Jumlah Pelaksana


1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua 11

izin 12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal No 1.


2.

Persyaratan

Uraian 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang mencantumkan lokasi dan atau alamatperusahaan yang dimohonkan untuk diubah; 12

3. 4. 5. 6. 7.

Sistem mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

8.


9.

Pengawasan Internal

2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM; 3. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PTSP-PM Provinsi, PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; 4. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan. Terlampir 5 (lima) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Prinsip Perubahan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m.Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 13

10.


-

-



11.

Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.



4. No 1.

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Komponen Dasar Hukum

Uraian 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang 14

2.

Persyaratan

3.

Sistem mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan

4. 5. 6. 7.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung: 1. Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya; 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 3. Kesepekatan penggabungan perusahaan kepemilikan saham dalam bentuk Risalah Umum Rapat Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS; 4. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PTSP-PM Provinsi atau PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; 5. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan. Terlampir 10 (sepuluh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet 15

n. o. p. q. r. s. t. u. v.

Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir

8.


1. 2. 3. 4.

Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

9.

Pengawasan Internal

1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

10.


-

-

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan



Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap 16

mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13.

Jaminan Keamanan

14.


Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

5. Izin Usaha Penanaman Modal No 1.


1. 2.

3.

2.

Persyaratan

1.

2.

3. 4.

Uraian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Rekaman perizinan berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Peersetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang dimiliki; Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM; Rekaman NPWP Perusahaan; Rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan berupa rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa; 1) Akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan, atau 2) Sertifikat Hak Atas Tanah, dan 3) IMB; 17

3. 4. 5. 6. 7.

8.

Sistem mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas


4) Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa; 5. Rekaman Izin Gangguan/SITU 6. Rekamn dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL 7. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL; 1) Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan; 8. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/PTSP-PM Provinsi/PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; 9. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha; Terlampir 7 (Tujuh) hari Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Usaha Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP18

PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9.

Pengawasan Internal


10.


-

-



11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah

14.


Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali 19

untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal No 1.


1. 2.

3.

2.

Persyaratan

a.

b.

c.

d.

Uraian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari: 1. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa: a) Akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan; atau b) Sertifikat Hak Atas Tanah; dan c) IMB 2. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek: 1. Rekaman Izin Gangguan/SITU; 2. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKLUPL atau SPPL; 3. Rekaman Izin Lingkungan untu perusahaan yang telah memilki AMDAL dan UKL-UPL; 4. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan) 5. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PTSP-PM Provinsi atau PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; 20

3. 4. 5. 6. 7.


6. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izinizin usaha yang pernah dimiliki. Terlampir 7 (tujuh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

8.


9.

Pengawasan Internal


10.


-


1. 2. 3. 4. 5.

Kotak Saran Petugas Pengaduan Formulir Pengaduan Telepon/HP 085322973000 Email: [email protected] 21

-

6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana/petugas melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal No 1.


Uraian 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang 22

2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan lokasi proyek dan atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah; 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 3. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari: 1) Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa: a. Akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan; atau b. Sertifikat Hak Atas Tanah; dan c. IMB 2) Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewamenyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa 4. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek: 5. Rekaman Izin Gangguan/SITU; 6. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL; 7. Rekaman Izin Lingkungan untu perusahaan yang telah memilki AMDAL dan UKL-UPL; 8. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan) 9. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PTSPPM Provinsi atau PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; 10. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki. Terlampir 5 (lima) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja 23

h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4.

Meja Lemari Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

8.


9.

Pengawasan Internal


10.


-

-



11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; 24

13.

Jaminan Keamanan

14.


d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) No 1.


2.

Persyaratan

Uraian 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun2013 Tentang Perubahanatas Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 1. Rekaman Izin Prinsip Perubahan 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan atau perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM; 3. Rekaman NPWP perusahaan; 4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa: a) Akta jual beli tanah oleh PPAT b) Sertifikat Hak Atas Atas Tanah; dan c) IMB 5. Atau rekamanperjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan gedung; 6. Rekaman Izin Gangguan/SITU 7. Rekaman persetujuan/pengesahan AMDAL dan dokumen AMDAL 8. Rekamana persetujuan/pengesahan dokumen UKL-UPL yang mencantumkan jenis barang 25

3. 4. 5. 6.


yang diproduksi dan total kapasitas produksi; 9. rekaman SPPL yang diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah; 10. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan) 11. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PTSP-PM Provinsi atau PTSP-PM Kabupaten dan LKPM periode terakhir; Terlampir 7 (tujuh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

7.


8.


9.

Pengawasan Internal


10.


-

Tersedia Sarana Pengaduan: 26

-


11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.



9.

Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha (Izin Paralel)

No 1.


Uraian 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 27

2.

Persyaratan

3.

Sistem mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tariff

4. 5.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu 1. Mengisi Formulir 2. Rekomendasi dari Kepala Desa 3. Surat Pernyataan Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan 4. Surat Pernyataan Persetujuan/Tidak Keberatan dari Tetangga 5. Gambar Denah Lokas 6. Foto copy KTP 7. Foto copy Akta Pendirian Usaha (Bagi Usaha yang Berbadan Hukum) 8. Foto copy IMB/Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa 9. Pas Foto Ukuran 3x4 3 Lembar 10. Hasil Lab dari Kesehatan (Khusus Industri Depot Air Minum dan Makan/Minum dalam Kemasan) Terlampir 3 (tiga) hari kerja Perhitungan Tarif: Luas Tempat Usaha x Indeks Gangguan + Modal Usaha A. Klasifikasi luas bangunan tempat usaha dengan tariff: 1. Luas <1000 M2 Rp. 2.500/M2 2 2 2. Luas 1000 M s/d 2000 M Rp. 2.000/M2 3. Luas 2001 M2 s/d 3000 M2 Rp. 1.500/M2 2 2 4. Luas 3001 M s/d 4000 M Rp. 1.000/M2 2 5. Luas >4000 M Rp. 500/M2 B. Klasifikasi indeks lokasi/indeks gangguan: 1. Kawasan Industri/perdesaan Indeks 1 2. Kawasan perdagangan Indeks 2 3. Kawasan pariwisata Indeks 3 4. Kawasan perumahan Indeks 5 C. Klasifikasi Modal Usaha

6.

Produk Pelayanan

No. Modal (Rp) 1. 51.000.000 s/d 100.000.000 2. 101.000.000 s/d 150.000.000 3. 151.000.000 s/d 200.000.000 4. 201.000.000 s/d 300.000.000 5. 301.000.000 s/d 400.000.000 6. 401.000.000 s/d 500.000.000 7. >500.000.000 Sertifikat Izin Gangguan/SITU 28

Tarif 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 400.000 500.000

7.


Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

8.


9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk:

1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 3. - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

29

13.

Jaminan Keamanan

14.


1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Izin Paralel) No 1.


2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6.

Uraian Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 1. Mengisi Formulir 2. Foto copy KTP 3. Foto copy Akta Pendirian Usaha (Bagi Usaha yang Berbadan Hukum) 4. Foto copy IMB/Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa 5. Pas Foto Ukuran 3x4 3 Lembar 6. Hasil Lab dari Kesehatan (Khusus Industri Depot Air Minum dan Makan/Minum dalam Kemasan) Terlampir 3 (tiga) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 30

7.


Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir

8.


1. 2. 3. 4.

9.

Pengawasan Internal


10.


-


-

11.

Jumlah Pelaksana

Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua 31

izin 12.

Jaminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.

Jaminan Keamanan

14.



11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)(Izin Paralel) No 1.


1. 2.

2.

Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uraian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Mengisi Formulir Foto copy KTP Foto copy Akta Pendirian Usaha (Bagi Usaha yang Berbadan Hukum) Foto copy IMB/Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Pas Foto Ukuran 3x4 3 Lembar Hasil Lab dari Kesehatan (Khusus Industri Depot 32

3. 4. 5. 6. 7.


Air Minum dan Makan/Minum dalam Kemasan) Terlampir 3 (tiga) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Tanda Daftar Perusahaan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

8.


9.

Pengawasan Internal


10.


-


-

1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat 33

selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan


14.


12.

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

Tanda Daftar Gudang (TDG)(Izin Paralel)

No 1.


2.

Persyaratan

Uraian Peraturan Menteri Perdagangan No : 16/M-Dag/Per/3 /2006 Tentang Penataandan Pembinaan Pergudangan 1. Mengisi Formulir 2. Foto copy KTP 3. Foto copy Akta Pendirian Usaha (Bagi Usaha yang Berbadan Hukum) 4. Foto copy IMB/Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa 34

3. 4. 5. 6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.


5. Pas Foto Ukuran 3x4 3 Lembar 6. Hasil Lab dari Kesehatan (Khusus Industri Depot Air Minum dan Makan/Minum dalam Kemasan) 7. Keterangan pemanfaaatan gudang dari Kepala desa/kelurahan Terlampir 3 (tiga) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Tanda Daftar Gudang Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -


1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 35

-

11.

Jumlah Pelaksana

No 1.


2.

Persyaratan

4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin 12. Jaminan Pelayanan Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 13. Tanda Daftar Industri (TDI)(Izin Paralel) Uraian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tata Daftar Industri 1. Mengisi Formulir 2. Foto copy KTP 3. Foto copy Akta Pendirian Usaha (Bagi Usaha yang Berbadan Hukum) 36

3. 4. 5. 6. 7.


4. Fotocopy Ijin Usaha ( HO,SIUP,TDP) 5. Foto copy IMB/Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa 6. Pas Foto Ukuran 3x4 3 Lembar 7. Hasil Lab dari Kesehatan (Khusus Industri Depot Air Minum dan Makanan/ Air Minum dalam Kemasan) 8. Rekomendasi dari kesehatan untuk industri makanan dan minuman lainnya 9. Foto copy Ijin Lokasi Terlampir 3 (tiga) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat tanda Daftar Industri Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir

8.


1. 2. 3. 4.


9.

Pengawasan Internal

1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 37

2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 10.


-

-


11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan


13.

Jaminan Keamanan

14.



14. Izin Usaha Industri (IUI) 38

No 1.


2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

8.


Uraian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tata Daftar Industri 1. Mengisi Formulir 2. Foto copy KTP 3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM 4. Foto copy IMB 5. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip 6. Foto copy Izin Gangguan/SITU 7. Foto copy Izin Lokasi 8. Fotocopy AMDAL atau UKL dan UPL 9. Surat pernyataan bagi industri yang memiliki izin persetujuan prinsip Terlampir 5 (lima) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Keputusan Izin usaha industry Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public 39

Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9.

Pengawasan Internal


10.


-

-



11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang 40

dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No 1.


2.

Persyaratan

3.

Sistem mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif

4. 5.

Uraian 1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional 3. Perda Kab. Kolaka Utara No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 4. Perda Kab. Kolaka Utara No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 5. Perda Kab. Kolaka Utara No. 2 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung 1. Foto copy bukti kepemilikan tanah 2. Surat Pengantar dari desa/kelurahan 3. Foto copy KTP 4. Surat pernyataan pemohon 5. Surat pernyataan persetujuan tetangga 6. Gambar sketsa lokasi 7. Gambar rencana bangunan yg di sahkan 8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yg disahkan Terlampir 7 (Tujuh) hari kerja Struktur dan Besarnya Tarif A. Bangunan Baru: a. Bangunan Rumah Tinggal = 1% dari RAB berdasarkan analisa berjalan b. Bangunan Usaha = 2% dari RAB berdasarkan analisa berjalan c. Bangunan lainnya (pagar) = 1% dari RAB berdasarkan analisa berjalan B. Mengubah Bangunan: a. Bangunan Rumah Tinggal = 1% dari RAB berdasarkan analisa berjalan b. Bangunan Usaha = 2% dari RAB berdasarkan analisa berjalan c. Bangunan lainnya (pagar) = 1% dari RAB berdasarkan analisa berjalan C. Tarif Rp. 0 diberikan untuk: a. Rumah dan tempat peribadatan, sarana kepentingan social yang bersifat nirlaba, dan 41

rumah sangat sederhana; b. Bangunan-bangunan berupa: tiang bendera, pengelola tanaman hias, bak sampah, shelter bis, sumur resapan, dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) c. Bangunan milik pemerintah dan pemerintah daerah. Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

6. 7.

Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

8.


9.

Pengawasan Internal


10.


-


1. 2. 3. 4. 5.

Kotak Saran Petugas Pengaduan Formulir Pengaduan Telepon/HP 085322973000 Email: [email protected] 42

6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

-

11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.



16. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) No 1.


1. 2.

2.

Persyaratan

1. 2.

Uraian Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Permohonan Baru (Izin Baru) Surat permohonan yang ditandatangani oleh 43

3. 4. 5. 6.

7. 2. 1. 2. 3. 4.

5. 3. 4. 5. 6. 7.


pimpinan perusahaan diatas materai Rp. 6.000 Akta Pendirian BUJK Foto copyNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Foto copySertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh LPJK Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) BA Peninjauan Lapangan Perpanjangan Izin (Bukan Baru) Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan diatas materai Rp. 6.000 Foto copyNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Foto copySertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh LPJK Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) BA Peninjauan Lapangan

Terlampir 3 (tiga) hari kerja Rp. 0,- (Gratis) Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.

Printer Kursi Tunggu/Sofa Kursi Kerja Meja Lemari Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin 44

t. u. v. 1. 2. 3. 4.

Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

8.


9.

Pengawasan Internal


10.


-

-



11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas 45

14.


khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

17. Izin Trayek No 1.


2.

Persyaratan

3.

Sistem mekanisme dan persyaratan. Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif

4. 5.

Uraian 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu. 1. Foto copy KTP 2. Foto copy izin gangguan 3. Foto copy izin usaha angkutan 4. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Terlampir 3 (tiga) hari kerja 1. Angkutan Penumpang Umum (angkot)

Jenis kendaraan

Kapasitas tempat duduk

tarif

- Bus kecil /oplet /mikrolet - Bus sedang

8 seat

Rp. 75.000/6 bln

>8 seat

Rp. 150.000/6 bln

2. Angkutan Pedesaan Jenis kendaraan


- Bus kecil /oplet 8 seat /mikrolet 46

tarif

Rp. 50.000/6 bln Rp. 75.000/6 bln

- Bus sedang

>8 seat

3. Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek Jenis kendaraan


Mobil penumpang

8 seat

Mobil mini bus

8 seat keatas

tarif

Rp. 75.000/6 bln

Rp. 75.000/6 bln 6. 7.

Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atauFasilitas

8.


9.

Pengawasan Internal

Sertifikat Izin Trayek Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 47

10.

PenangananPengaduan

-

-


11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan


13.

Jaminan Keamanan

Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah

14.



18. Izin Usaha Angkutan No

Komponen

Uraian 48

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. 4. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi 6. Kepmen Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Angkutan Barang dan Jasa 7. Kepmen Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

2.

Persyaratan

1. Foto copy KTP 2. NPWP 3. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum) 4. Foto copy Izin Gangguan 5. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

3.

Sistem mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atauFasilitas

Terlampir

4. 5. 6. 7.

3 (Tiga) Hari Kerja Rp.0 (gratis) Sertifikat izin Usaha Angkutan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah 49

v. 1. 2. 3. 4.

Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

8.


9.

Pengawasan Internal


10.

PenangananPengaduan

-

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.



1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 50

1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

19. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler No 1.


2.

Persyaratan

3.

Sistem mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan

4. 5. 6. 7.

Sarana, Prasarana, dan/atauFasilitas

Uraian 36 Tahun

1. UU Nomor 1999 Tentang Telekomunikasi. 2. Peraturan bersama menteri Dalam Negeri,Menteri Pekerjaan Umum Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal - Nomor : 07/Prt/m/2009 - Nomor : 19/Per/m.kominfo/03/2009 - Nomor : 3/p/2009 3. Peraturan Menteri Kominfo Tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama Telekomunikasi 1. Surat permohonan 2. Foto copy KTP Pemohon 3. Foto copy NPWP 4. Foto copy Akta Pendirian usaha dari notaris 5. Foto copy Sertifikat tanah lokasi tempat bangunan tower/menara telekomunikasi 6. Gambar bangunan tower 7. Rencana anggaran dan biaya (RAB) 8. Titik koordinat dan lokasi site menara Telekomunikasi 9. Jaminan Asuransi bagi masyarakat Lingkungan sekitar dengan radius sekitar ketinggian tower/menara telekomunikasi. Terlampir 7 (tujuh) hari Kerja Rp. 0,Sertifikat Izin pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa 51

8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4.

Kursi Kerja Meja Lemari Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; 52

13.

Jaminan Keamanan

14.


d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

20. Izin pendirian warnet No 1. 2.

Komponen Dasar Hukum Persyaratan

Uraian

1. 2. 3. 4.

3. 4. 5. 6. 7.

Sistem mekanisme dan Persyaratan JangkaWaktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atauFasilitas

Surat izin tempat usaha (SITU) Foto copy KTP Nomor pokok wajib pajak ( NPWP ) Pas Foto ukuran 3 x 4 ( 2 Lmbr ) dan 4 x 6 ( 1 Lmbr ) 5. Foto copy Ijazah dan Surat Sumpah TTK/ Asisten Apoteker 6. Foto copySTRTTK dan SIKTTK 7. Surat keterangan sehat dari dokter untuk TTK 8. Surat keluasan bekerja dari TTK bila yang bersangkutan PNS. 9. Surat keterangan kesediaan bekerja dari Asistren Apoteker 10. Surat perjanjian kerja sama antara pemilik toko obat dengan asisten apoteker 11. Surat pernyataan tidak menjual obat keras daftar G ( materai 6000 ) 12. Denah Lokasi Usaha Terlampir 3 (Tiga) hari Kerja Rp. 0,Sertifikat Izin pendirian warnet Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi 53

8.


c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

9.

Pengawasan Internal

1. 2.

10.

PenangananPengaduan

-

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

Ruang Pengaduan Komputer Printer Kursi Tunggu/Sofa Kursi Kerja Meja Lemari Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); 54

13.

Jaminan Keamanan

14.


c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

21. Izin Usaha Pendirian Jasa Titipan No 1.


2.

Persyaratan

3.

Sistem mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana,

4. 5. 6. 7.

Uraian 1. Kep.Dirjen Bea Cukai No.Kep-78/BC/1997 jo Kep83/BC/2002 Tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian impor barang kiriman 2. Perdirjen No.P-05/Bea Cukai/2006 jo P-09/Bea Cukai/2006 Tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian impor barang kiriman. 1. Foto copy KTP Penanggung jawab 2. Foto copy Akta Notaris Khusus bergerak di bidang jasa titipan 3. Foto copy NPWP Perusahaan 4. Foto copy NPWP Penanggung jawab 5. Foto penanggung jawab ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar berwarna 6. Surat pernyataan mempunyai tenaga Ahli pos 7. Mempunyai pedoman syarat-syarat pengiriman daftar tarif 8. Membuat reencana kerja Lima tahun 9. Harus mempunyai timbangan. Terlampir 3 (tiga ) Hari Kerja Rp. 0,Sertifikat Izin usaha pendirian jasa titipan Sarana dan Prasarana: 55

dan/atauFasilitas

8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4.

Ruang Tunggu Meja Informasi Ruang Pengaduan Komputer Printer Kursi Tunggu/Sofa Kursi Kerja Meja Lemari Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar 56

13.

Jaminan Keamanan

14.


Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

22. Izin Usaha Penyambungan Televisi Kabel No 1.


2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

Uraian 1. UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran 2. PP No.28 Tahun 2008 tentang tatacara persyaratan perizinan penyiaran. 1. Surat permohonan 2. Foto copy KTP 3. Penertiban rekomendasi kelayakan 4. Penertiban izin penyelenggaraan penyiaran 5. Dilakukan uji kelayakan\ Terlampir 3 (tiga) hari Kerja Rp. 0,Sertifikat Izin usaha penyambungan televisi kabel Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda 57

dan

8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami 58

13.

Jaminan Keamanan

14.


siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

23. Izin Usaha Perikanan No 1.


. 2.

3. 4. 5.

Uraian 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.05/MEN/2008 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Persyaratan

Sistem Mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif

1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan/Perorangan Badan Hukum Yang Telah disyahkan 2. Foto Copy KTP 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 cm 2 lembar 4. Surat Keterangan Domisili Usaha 5. Spesimen Tandatangan Pemilik Kapal/Penanggung jawab Perusahaan Terlampir 7 (Tujuh) hari kerja 1. Kapal Pancing  Kapal Pole and Line Rp. 150.000,Perkapal/tahun  Rawai/long line Rp. 75.000,Perkapal/tahun  Pancing Tonda Rp. 50.000,Perkapal/tahun  Pancing Tunggal Rp. 50.000,Perkapal/tahun  Pancing Lainnya Rp. 50.000,Perkapal/tahun 2. Kapal jarring  Pure Seine Rp. 250.000,- Perkapal/tahun  Jaring Cakalang 125.000,- Perkapal/tahun  Bill Net Rp. 100.000,- Perkapal/tahun 59

6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

 Payang Rp. 100.000,- Perkapal/tahun  Lampara Rp. 75.000,-Perkapal/tahun 3. Alat Penangkap Ikan Lainnya  Bubu Rp. 50.000,- Perunit  Bagang Apung Rp. 250.000,- Perunit  Bagang Tancap Rp. 200.000,- Perunit  Rumpon laut dalam Rp. 150.000,- Perunit  Rumpon laut Tengah Rp. 100.000,Perunit  Rumpon Laut dangkal Rp. 75.000,Perunit Sertifikat Izin Usaha Perikanan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 60

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

24. Izin Penangkapan Ikan No 1.


1. 2. 3. 4.

2.

Persyaratan

1. 61

Uraian Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Peraturan pemerintah Nomor: 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu Surat Pernyataan Tunduk dan Patuh pada Undang

3. 4. 5.

6. 7.



– Undang dan Peraturan yang berlaku 2. Melampirkan:  Rencana Usaha  Akte Pendirian Perusahaan/ Koperasi, Kecuali Untuk Perorangan dan Usaha Dagang  Foto copy KTP  Dokumen teknis Kapal  Foto Copy KTP dan Pas Photo 3x4 3 Lembar Terlampir 7 Tujuh) Hari Kerja 1. Kapal Pancing  Kapal Pole and Line Rp. 150.000,Perkapal/Tahun  Rawai/ Long Line RP. 75.000,Perkapal/Pertahun  Pancing Tonda Rp. 50.000,Perkapal/pertahun  Pancing Tunggal Rp. 50.000,- Perkapal/ Pertahun  Pancing lainnya Rp. 50.000,- Perkapal/ Pertahun 2. Kapal Jaring  Pure Seine Rp. 250.000,- Perkapal/ Pertahun  Jaring Cakalang Rp. 125.000,- Perkapal/ pertahun  Gill Net Rp. 100.000,- Perkapal/ Pertahun  Payang Rp. 100.000,- Perkapal/ Pertahun  Lampara Rp. 75.000,- Perkapal/ Pertahun  Maroami Rp. 50.000,- Perkapal/ Pertahun 3. Alat penangkap Ikan Lainnya  Bubu Rp. 50.000,- Per Unit  Bagang Apung Rp. 250.000,- Per Unit  Bagang Tancap Rp. 200.000,- Per Unit  Rumpon Laut Dalam Rp. 150.000,- Per Unit  Rumpon Laut Tengah Rp. 100.000,- Per Unit  Rumpon Laut Dangkal Rp. 75.000,- Per Unit Sertifikat Izin penangkapan ikan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer 62

9.

Pengawasan Internal

1. 2.

Kursi Tunggu/Sofa Kursi Kerja Meja Lemari Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

10.

PenangananPengaduan

-


8.


f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam 63

13.

Jaminan Keamanan

14.


bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendaliuntuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

25. Izin kapal Pengumpul/Pengangkut Ikan No 1.


2.

Persyaratan

3.

Sistem Mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan

4. 5. 6. 7.


Uraian 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi Perizinan Tertentu 1.Foto copy KTP 2.Surat Kepemilikan kapal 3. Surat Tanda Registrasi 4. Pas Kapal Perairan 5. Foto copy Izin Usaha Perikanan Terlampir 7 (Tujuh) hari kerja Rp. 50.000,- Perkapal/tahun Sertifikat Izin Kapal Pengumpul/ Pengangkut Ikan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari 64

8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4.

Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. 65

13.

Jaminan Keamanan

14.


e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

26. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IPHHKHA) No 1.


2.

Persyaratan

3.

Sistem Mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atauFasilitas

4. 5. 6. 7.

Uraian 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Thn 1999 tentang Kehutanan 2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.46/MENHUT-II/2009 tentang tatacara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan bukan Kayu Pada Hutan Produksi 3. Peraturan pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Kehutanan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemamfaatan Hutan 4. Permenhut Nomor P. 21/Menhut -11/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan 5. Permenhut Nomor P. 41/Menhut -11/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam. 1. Rekomendasi dari Kepala Desa Setempat 2. Foto Copy KTP. 3. Sketsa lokasi Areal Yang dimohon/diketahui oleh Kepala Desa Setempat. 4. Daftar Nama, Tipe dan Jenis Peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukakn kegiatan Pemungutan Hasil Hutan. 5. Surat Pernyataan dari Kades / Kelurahan. Terlampir 9 (Sembilan) hari kerja. Rp. 0 Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu hutan Alam Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu 66

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

Meja Informasi Ruang Pengaduan Komputer Printer Kursi Tunggu/Sofa Kursi Kerja Meja Lemari Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir

1. 2. 3. 4.

Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar 67

13.

Jaminan Keamanan

14.


Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

27. Surat Izin Pemungutan hasil Hutan bukan kayu (IPHHBK) No 1.


2.

Persyaratan

3.

Sistem Mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana,

4. 5. 6. 7.

Uraian 1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun1999 tentang kehutanan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 46/MENHUT-II/2009 tentang ..................... 1. Rekomendasi dari Kepala desa Setempat 2. Foto copy KTP 3. Sketsa lokasi areal yang dimohon atau diketahui oleh Kepala Desa setempat 4. Daftar nama atau Tipe dan Jenis Peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil Hutan. 5. SPPL 6. Surat Pernyataan dari Kades / Kelurahan Terlampir 5 (Lima) hari kerja Rp. 0(gratis) Sertifikat Izin pemungutan Hasil Hutan bukan kayu Sarana dan Prasarana: 68

dan/atauFasilitas

8.


a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

9.

Pengawasan Internal

1. 2.

10.


-

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

Ruang Tunggu Meja Informasi Ruang Pengaduan Komputer Printer Kursi Tunggu/Sofa Kursi Kerja Meja Lemari Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSPPM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktupenyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: 69

13.

Jaminan Keamanan

14.


a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

28. Izin Rumah Pemotongan Hewan No 1.


2.

Persyaratan

3.


4. 5.

Uraian 1. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petenakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Rumah Pemotongan Hewan 1. Foto copy Izin Lokasi 2. Foto copy Izin Gangguan HO 3. Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan 4. Gambar Denah Lokasi dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 5. Surat Pernyataan bersedia mematuhi PerundangUndangan yang berlaku diatas Materai Rp. 6.000 Terlampir 7 (Tujuh) hari kerja Untuk Pengusaha 1. Pemeriksa ternak:  Sapi/ Kuda 70

Rp. 30.000,- /ekor

6. 7.


8.


 Kerbau Rp. 30.000,- / ekor  Kambing/ Domba Rp. 30.000,- / ekor  Babi Rp. 30.000,- / ekor  Unggas Rp. 500,- / ekor 2. Pemotongan Ternak/ Hewan  Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 150.000,-/ekor  Kambing, Domba dan Babi Rp. 50.000,- / ekor. 3. Kartu Ternak Rp. 5.000,-/ ekor Untuk Masyarakat Umum 1. Pemeriksaan Ternak :  Sapi/ kuda Rp. 30.000,-/ekor  Kerbau Rp. 30.000,-/ ekor  Kambing/ Domba Rp. 30.000,-/ekor  Unggas Rp. 500,-/ ekor 2. Pemotongan Ternak/ Hewan:  Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 75.000,-/ ekor  Kambing Domba dan Babi Rp. 25.000,-/ ekor. 3. Kartu Ternak Rp. 5.000,-/ ekor. Sertifikat Izin Pemotongan Hewan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP71

PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9.

Pengawasan Internal


10.

PenangananPengaduan

-

-



11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.



72

29. Izin Usaha Peternakan dan Budidaya Peternakan No 1.


2.

Persyaratan

3.

Sistem Mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atauFasilitas

4. 5. 6. 7.

Uraian 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petenakan dan Kesehatan Hewan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun1977 tentang Usaha Peternakan 1. Foto Copy KTP 2. Akte pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang Berbadan hukum 3. Denah Lokasi Usaha 4. Foto Copy Sertifikat Tanah 5. Foto copy IMB 6. Foto copy Izin gangguan HO 7. Izin Tenaga Kerja Asing bagi Perusahaan yang menggunakan Tenaga Asing 8. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Terlampir 7 (Tujuh) hari kerja Rp.0 (gratis) Izin Usaha Peternakan dan Budidaya Peternakan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah 73

9.

Pengawasan Internal

1. 2.

Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

10.

PenangananPengaduan

-


8.


v. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

-


11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk 74

mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 30. Izin Usaha Pertambangan (IUP) No 1.


Uraian 1. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batu bara 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2012 Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian energy dan sumber daya mineral 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2012 Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2013 Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha pertambangan dan Wilayah Izin usaha Pertambangan husus pada kegiatan usaha Pertambangan mineral logam dan Batubara 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2014 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 10. Permen Esdm Nomor : 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang 11. Permen Esdm Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang tata cara Penetapan harga patokan penjual dan mineral dan Batubara 12. Permen Esdm Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang tata cara penetapan Wilayah usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan mineral dan Batubara 13. Permen Edm Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan Pengolahan dan Pemurnian mineral 14. Permen Esdm Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang 75

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral 15. Permen Esdm Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota 16. Permen Esdm Nomor : 20 Tahun 2013 Perubahan kedua atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. 17. Permen Esdm Nomor : 1 Tahun 2014 Peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri melalui kegiatan pengelohan dan pemurnian mineral. 18. Edaran Djmb Nomor : 04.E/35/D JB/2012 Penyampaian Laporan Iuran tetap dan Iuran produksi 19. Edaran Djmb Nomor: 05.E/84/DJB/2013 Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) 20. Edaran DJMB Nomor : 05.E/36.04/DJB/2013 Pengawasan dan pemeriksaan pemasaran dan keuangan terhadap para pemegang izin usaha pertambangan. 21. Edaran Dimb Nomor : 04.E/30/MEM/2013 Pelaksanaan kebijakan eksport produk pertambangan dalam rangka stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi 22. Permendag Nomor : 29/M-DAG/PER/5/2012 Ketentuan ekspor produk pertambangan 2.

Persyaratan

I. PERSYARATAN ADMINISTRATIF UNTUK BADAN USAHA A. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi ProduksiMineral logam dan Batubara: a. Surat pemohonan b. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan c. Surat Keterangan domisili B. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan logam dan Batuan a. Surat Permohonan; b. Profil Badan Usaha c. Akte Pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwewenan d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan f. Surat Keterangan domisili. 76

3. 4. 5. 6. 7.

8.



II. PERSYARATAN ADMINISTRATIF UNTUK KOPERASI A. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral logam dan Batubara; a. Surat Permohonan; b. Susunan Pengurus; dan c. Surat Keterangan Domisili. B. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan logam dan Batuan; a. Surat Permohonan; b. Profil Koperasi; c. Akte Pendirian Koperasi yang bergerak di Bidang Usaha Pertambangan yang telah di sahkan oleh Pejabat yang berwenang; d. Nomor Pokok Wajib Pajak; e. Susunan Pengurus; dan f. Surat Keterangan Domisili. Terlampir 7 (tujuh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Usaha Usaha Pertambangan(IUP) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 77

9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -

Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana/petugas melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

31. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 78

No 1.


2.

Persyaratan

a. Format Lampiran Permohonan Baru IUJP b. Format Lampiran Permohonan Perpanjangan IUJP a. Frofil Perusahaan b. Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan yang di mohon c. Daftar Tenaga Ahli d. Peralatan ( Terlampir) e. Keuangan/Finasial f. Data Pendukung( Terlampir)

3.


Terlampir

4. 5. 6. 7.

8.


Uraian 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor: 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan batubara

3 (tiga) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat IzinUsaha Jasa Pertambangan (IUJP) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang 79

9.

Pengawasan Internal

Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

10.


-

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.



1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

32. Izin Usaha Pertambangan Batuan (IUP Batuan) No 1.


Uraian 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 80

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan Pokok Pertambangan 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 2009 Tentang Tata cara Penentuan jumlah,Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak yang terutang 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Petambangan 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengololaan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Energi dan smber daya mineral 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 10. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jendral Mineral,Batubara dan Panas Bumi Edaran 03. E/31/ djb /2009 Tentang Perizinan Pertambangan,Mineral dan Batubara. Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009. 2.

Persyaratan

a. Izin Usaha Pertambangan Batuan a. Peta Wilayah Pertambangan dengan Skala 1 : 1000- 1 : 5000 b. Keterangan Status tanah yang bersangkutan dari Lurah/ Kepala Desa yang diketahui Camat Setempat c. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/ Kepala Desa d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Pas Foto 3 x 4 (2 lembar) g. Upaya Kelolah Lingkungan/ Upaya Pemantauan Lingkungan ( UKL/UPL) dari Kantor BLH,Kebersihan,Pemakaman dan Kebakaran 81

h. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Pemohon i. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Masyarakat Sekitar Tambang j. Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) dari Kantor BLH, Kebersihan, Pemakaman, dan Kebakaran

3. 4. 5. 6. 7.


b. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Batuan a. Peta Wilayah Pertambangan dengan Skala 1 : 1000- 1: 5000 b. Keterangan Status Tanah yang Bersangkutan dari Lurah/ Kepala Desa yang diketahui Camat Setempat c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih Berlaku d. Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) dari Kantor BLH,Kebersihan,, Pemakaman dan Kebakaran e. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Masyarakat Sekitar Tambang f. Laporan Hasil Produksi Tambang Batuan Terlampir 10 (sepuluh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Usaha Pertambangan Batuan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah 82

8.


9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


v. 1. 2. 3. 4.

Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 83

3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 33. Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTL) No 1.


Uraian 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenaga Listrikan

2.

Persyaratan

3.


1. Identitas Pemohon 2. Pengesahan Sebagai Badan Hukum Indonesia bagi Badan usaha milik daerah, swasta dan koperasi 3. Profil Pemohon 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Kemampuan pendanaan 6. Study kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik 7. Izin lokasi 8. Diagram satu garis 9. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan 10. Jadwal pembangunan 11. Jadwal pengoperasian 12. Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik dari menteri. Terlampir

4. 5. 6. 7.


20 (dua puluh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTL) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin 84

8.


t. u. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

9.

Pengawasan Internal

1. 2.

10.


-

-

Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan


14.


Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan 85

ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 34. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) No 1.


Uraian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenaga Listrikan

2.

Persyaratan

3.


1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Pengesahan Sebagai Badan Hukum Indonesia bagi Badan usaha milik daerah, swasta dan koperasi 4. Profil Pemohon 5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Study kelayakan awal usaha penyediaan tenaga listrik 7. Jenis dan kapasitas pembangkit 8. Jadwal pembangunan 9. Surat Penetapan sebagai calon pengembang usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau menyewa jaringan tenaga listrik untuk usaha pembangkit tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik atu usaha distribusi tenaga listrik. 10. Peta situasi lokasi Terlampir

4. 5. 6. 7.


20 (dua puluh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP 86

8.


m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

9.

Pengawasan Internal

1. 2.

10.


-

-

Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.

11.

Jumlah Pelaksana


12.

Jaminan Pelayanan

Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan 87

13.

Jaminan Keamanan

14.


peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 4. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 5. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 6. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

35. Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IO) No 1.



2.

Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.


4. 5. 6. 7.

Identitas Pemohon Akte pendirian badan usaha Profil badan usaha Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang Sertifikat badan usaha Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikat badan usaha dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah 8. Surat penetapan penanggung jawab teknik 9. Sertifikat kompetensi tenaga teknik 10. Dokumen sistem menejemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Terlampir 20 (Dua Puluh) hari kerja

Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IO) Sarana, Prasarana, dan/atau Sarana dan Prasarana: Fasilitas a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa 88

8.


9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

Kursi Kerja Meja Lemari Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

-

Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan 89

13.

14.

perundang-undangan yang berlaku. Jaminan Keamanan Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

36. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) No 1.



2.

Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.


4. 5. 6. 7.

Identitas Pemohon Akte pendirian badan usaha Profil badan usaha Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang Sertifikat badan usaha Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikat badan usaha dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah 8. Surat penetapan penanggung jawab teknik 9. Sertifikat kompetensi tenaga teknik 10. Dokumen sistem menejemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Terlampir 30 (Tiga Puluh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari 90

8.


9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

-

Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 91

13.

14.

Jaminan Keamanan

Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

37. Izin Tangki Penimbungan BBM No 1.


2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

Uraian a. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Manusia Mineral, Nomor : 021 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian.LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 Kilo gram c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, Nomor : 007 Tahun 2007 Tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa untuk konsumen selain Rumah Tangga dan Pelanggang Kecil, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK d. Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pengguna Bahan Bakar Minyak e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 1. Foto copy Akta Perusahaan 2. Foto copy Izin Gangguan (HO) 3. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 4. Foto copy NPWPD 5. Denah Tempat Penjualan 6. Pas Foto Ukuran 3x4 2(dua) Lembar 7. Foto copy KTP yang masih berlaku 8. Surat Kontrak Dari Agen Pertamina Terlampir 7 (Tujuh) hari Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Tangki Penimbungan BBM Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi 92

c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 8.


9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

Ruang Pengaduan Komputer Printer Kursi Tunggu/Sofa Kursi Kerja Meja Lemari Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir

1. 2. 3. 4.

Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); 93

13.

Jaminan Keamanan

14.


c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

38. Izin Lingkungan No 1.


1. 2. 3.

4.

5.

2.

Persyaratan

1.

2.

3. 4.

Uraian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PerlindunganPengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman KeterlibatanMasyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Permen LH Nmor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Permen LH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan Dokumen kerangka acuan (KA) yang di setujui dalam bentuk SK Persetujuan Kerangka Acuan dari Komisi Penilai AMDAL (untuk kegiatan wajib AMDAL) Dokumen AMDAL, RKL, EPL yang telah disetujui oleh komisi penilai AMDAL (untuk kegiatan wajib AMDAL) Rekomendasi Keputusan Kelayaan Lingkungan Hidup dari Komisi Penilai AMDAL Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan 94

5. Profil usaha dan/atau kegiatan 6. Formulir UKL-UPL (untuk kegiatan wajib UKLUPL) 7. Rekomendasi persetujuan UKL-UPL (untuk kegiatan wajib UKL-UPL) 3.


Terlampir

7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.


Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan

4. 5. 6.

Maksimal 7 (Tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) 1. SKKL dan Izin Lingkunga 2. Izin Lingkungan (untuk kegiatan wajib UKL-UPL)

95

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

39. Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) No 1.


Uraian 1. Permen LH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksanan Perizinan dan Pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun oleh Pemerintah Daerah 2. Kepka Bapedal Nomor I Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 96

2.

Persyaratan

1. Permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun 2. Persyaratan administrasi seperti: - Dokumen lingkungan (AMDAL) - Izin Lingkungan - NPWP - Izin Usaha - Izin Mendirikan Bangunan - HO - Akte Pendirian Usaha - Perizinan lainnya (SIUP) 3. Persyaratan Teknis seperti: - Perkiraan neraca limbah berbahaya dan beracun (LB3) - Jumlah dan jenis serta karakter limbah berbahaya dan beracun (LB3) - Layout dan/atau peta lokasi usaha - Layout desain pengemasan LB3 - Perlengkapan system tanggap darurat - Peralatan pencegahan pencemaran LB3 - Uraian proses produksi - Persysratan teknis lainnya sesuai Kepka Bapedal Nomor I Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun

3.

Terlampir

4.

Sistem mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian

5. 6.

Biaya/tarif Produk Pelayanan

7.


7 (Tujuh) hari kerja ( setelah semua persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi) Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m.Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet 97

8.


9.

Pengawasan Interna

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -


1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan 98

ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 40. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) No 1.


1.

2.

2.

Persyaratan

1.

2.

3.

3. 4.

Sistem mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian

Uraian Permen LH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksanan Perizinan dan Pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun oleh Pemerintah Daerah Kepka Bapedal Nomor I Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lokasi pengumpulan dilakukan dalam kabupaten kolaka utara, dan tidak mengumpulkan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar kabupaten Persyaratan Administrasi seperti : - Dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) - Izin Lingkungan - NPWP - Izin Usaha - Izin Mendirikan Bangunan - HO - Akte pendirian usaha - Perizinan lainnya (SIUP, TDP) Persyaratan Teknis seperti: - Perkiraan neraca limbah berbahaya dan beracun (LB3) - Jumlah dan jenis serta karakter limbah berbahaya dan beracun (LB3) - Layout dan/atau peta lokasi usaha - Layout desain pengemasan LB3 - Perlengkapan system tanggap darurat - Peralatan pencegahan pencemaran LB3 - Uraian proses produksi - Persysratan teknis lainnya sesuai Kepka Bapedal Nomor I Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun

Terlampir 7 (Tujuh) hari kerja ( setelah semua persyaratan 99

5. 6.

Biaya/tarif Produk Pelayanan

7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

administrasi dan teknis terpenuhi) Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -


1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 100

13.

Jaminan Keamanan

14.


1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

41. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) No 1.


Uraian 1. Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Pertaturan Pemerintah Nomor 82 Tahun tentang Pengelolaan Kualitas Air Pengendalian Pencemaran Air 3. Kepmen LH Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinanserta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air 4. Kepmen LH Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Kepmen LH Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinanserta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

2.

Persyaratan

1. Badan Air adalah sungai dalam kabupaten yang menjadi kewenangan Kabupaten Kolaka Utara bukan sungai antara Kabupaten atau sungai antara Provensi 2. Badan ir tidak termasuk air laut yang merupakan 101

3. 4. 5. 6. 7.


kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup 3. Formulir permohonan izin pembuangan izin air limbah ke air permukaan. 4. Persyaratan Administrasi : - HO - IMB - Izin Lokasi - Izin Pengambilan Air (SIPA) (bila ada) - Izin Pembuangan Limbah - Neraca kebutuhan air - Tahun operasional - Bahan baku penolong kegiatan produksi - Diagram alir proses produksi - Kapasitas produksi terpasang - Kapasitas produksi senyatanya - Persyarataan administrasi lain sesuai Kepmen LH Nomor 111 Tahun 2003 5. Persyaratan Teknis - Sistem pengolahan air limbah - Instalasi pengolahan air limbah - Layout instalasi pengolahan air limbah - Alat pengukur debit air - Jenis limbah lain yang dihasilkan - Persyaratan teknis lain sesuai Kepmen LH Nomor 111 Tahun 2003 Terlampir 7 (Tujuh) hari kerja ( setelah semua persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi) Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Pembuangan Limbah Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set 102

9.

Pengawasan Internal

1. 2.

Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perunndang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

10.


-


8.


s. t. u. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk 103

mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 42. Izin Apotik No 1.


2.

Persyaratan

Uraian 1. Undang-Undang Obat Keras ( St. 1937 No. 541 ); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 / Menkes / SK / X / 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922 / Menkes / Per / X / 1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik. 1. Foto copy SIK Apoteker sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Ijin Kerja Apoteker 2. Foto copy KTP dan Surat pernyataan tempat tinggal secara nyata 3. Foto copy denah bangunan dan denah situasi apotek terhadap apotik sekitarnya 4. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik, sewa/kontrak 5. Daftar asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal Lulus dan nomor SIK. 6. Asli dan Foto copy daftar terperinci alat perlengkapan apotek 7. Surat pernyataan apoteker pengelola apotek bahwa tidak bekerja tetap di perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek lain 8. Akte perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek 9. Surat pernyataan pemilik sarana apotek tidak terlibat dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat 10. Surat keterangan bahwa memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan 104

3. 4. 5. 6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

tugasnya sebagai apoteker dari rumah sakit pemerintah 11. Foto copy Ijazah Apoteker Terlampir 7 (tujuh) hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertfikat Izin Apotik Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 105

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

43. IzinToko Obat No 1.


2.

Persyaratan

Uraian 1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. UU Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2380/ A/SK/VI/ 1983 Tentang Peraturan Khusus Pada Obat Bebas Terbatas. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes / SK / X / 2002 tentang perubahan atas peraturan Menkes RI No 167 / Kab. / B.VIII / 1972 tentang pedagang eceran obat. 1. 2. 3. 4. 5.

Surat izin tempat usaha (SITU) Foto copy KTP Nomor pokok wajib pajak ( NPWP ) Pas Foto ukuran 3 x 4 ( 2 Lmbr ) dan 4 x 6 ( 1 Lmbr ) Foto copy Ijazah dan Surat Sumpah TTK/ Asisten Apoteker 106

3. 4. 5. 6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

6. Foto copySTRTTK dan SIKTTK 7. Surat keterangan sehat dari dokter untuk TTK 8. Surat keluasan bekerja dari TTK bila yang bersangkutan PNS. 9. Surat keterangan kesediaan bekerja dari Asistren Apoteker 10. Surat perjanjian kerja sama antara pemilik toko obat dengan asisten apoteker 11. Surat pernyataan tidak menjual obat keras daftar G ( materai 6000 ) 12. Denah Lokasi Usaha Terlampir 7 (tujuh) hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Toko Obat Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 107

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

44. Izin Laik Higyene Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) No 1.


Uraian 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 907/MENKES/SK/VII/2002, Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum. 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004, Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. 3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 860 tahun 2002 tentang Pembinaan dan 108

Pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang. Foto copy KTP Hasil laboratorium Air Minum Denah Bangunan Denah Lokasi Daftar Sarana dan Prasarana Pas Photo Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar

2.

Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

3.


Terlampir

4. 5. 6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Laik Higyene Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

109

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


-

Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

45. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) No Komponen 1. Dasar Hukum

2.

Persyaratan

Uraian 1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK 00.05.5.1640 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 2. Foto copy Sertifikat Penyuluhan 3. Akte Pendirian perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 110

3. 4. 5. 6.


7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

4. Foto copy Izin Prinsip 5. Foto copy NPWP 6. Izin Tempat Usaha (HO) 7. Susunan organisasi perusahaan 8. Denah Bangunan 9. Denah Lokasi Industri 10. Sarana dan Prafbgsarana Terlampir 7 (tujuh) hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat IzinProduksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 111

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

46. Izin Operasional Puskesmas No Komponen 1. Dasar Hukum

1.

2.

3. 2.

Persyaratan

1.

Uraian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang upaya pelayanan kesehatan di bidang medic Kepmenkes No. 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang pedoman penyelenggaraan upaya keperawatan kesehatan masyarakat di puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2014 tentang klinik Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. : 920/ Menkes /Per /XII /1986 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik. 112

2.

3. 4. 5. 6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik 3. Keputusan Dirjen Binkesmas No. : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar. Terlampir 7 (Tujuh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Operasional Puskesmas Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 113

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

47. Izin Praktek Dokter Ahli / Spesialis No 1.


2.

Persyaratan

Uraian 1. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 1. Foto copy surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku; 2. Foto copy ijazah 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter. 114

3. 4. 5. 6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

5. Surat Keterangan / Rekomendasi dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat prekteknya; 6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai tempat praktek; 7. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 ( tiga ) lembar; 8. Surat izin dari pimpinan instansi / sarana pelayanan kesehatan dimana dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja ( Khusus bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerinta 9. Keterangan Lokasi Praktek Terlampir 7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 115

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


-


48. Izin Praktek Dokter Umum / gigi No 1.


Uraian 1. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

2.

Persyaratan

1. Foto Copy Surat Tanda Register Dokter atau Dokter Gigi 116

3. 4. 5. 6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku dilegalisir oleh pejabat berwenang 2. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek 3. Rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah tempat praktek 4. Foto Copy Surat Keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau keteranganmenunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat berwenang 5. Pas Foto berwarna 3 x 2 sebanyak 3 lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 lembar 6. Keterangan Lokasi Praktek Terlampir Maksimal 7 (tujuh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Praktek Dokter Umum / gigi Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 117

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


-

Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5(lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

49. Izin Praktek Apoteker No 1.


2.

Persyaratan

Uraian 1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 1. Fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN 2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan 118

3. 4. 5. 3. 4. 5. 6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran Surat rekomendasi dari organisasi profesi Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (1 lembar), 3 x 4 (1 lembar) Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba

Terlampir 7 (Tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Praktek Apoteker Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 119

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

50. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian No 1.


Uraian 1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Pekerjaan Kefarmasian. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

2.

Persyaratan

1. 2. 3. 4.

889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Foto copy STRTTK; Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 120

3. 4. 5. 6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar. Terlampir 7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat IzinPraktek Tenaga Teknis Kefarmasian Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 121

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


(tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

51. Izin Praktek Bidan No 1.


2.

Persyaratan

Uraian 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VII/2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Keseahatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan. 1. Pas Foto 3 x 2 sebanyak 2 Lembar 2. Rekomendasi dari IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Mengisi Surat Permohonan diatas Materai Rp 6.000,3. Foto Copy KTP sebanyak 2 lembar 4. Rekomendasi Lokasi Praktek dari Kepala Puskesmas 122

Setempat 5. Kelengkapan Alat-alat Partus/Partuset 6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter 7. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (bagi PNS) 8. Surat Permohonan S I B 9. Denah Lokasi / Ruang Praktek 10. Foto Copy Ijazah Bidan 11. Surat persetujuan/Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja 3. 4. 5. 6. 7.

8.


Terlampir


1. 2. 3. 4.

7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Praktek Bidan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir

5. 6. 9.

Pengawasan Internal

10.


1. 2. -

Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 123

-

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


52. No 1.

2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

Izin Kerja Perawat Komponen Dasar Hukum

Uraian 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 124

2.

Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3. 4. 5. 6. 7.

Sistem mekanisme dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atauFasilitas

8.


9.

Pengawasan Internal

Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Foto copy ijasah Perawat yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar Foto copy KTP 1 (satu) lembar Surat Keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna dari dokter Pas poto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar Foto copy surat izin perawat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Propinsi/STR Surat rekomendasi dari ketua PPNI Kabupaten Kolaka Utara. Surat keterangan bebas narkoba

Terlampir 7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat IzinKerja Perawat Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 125

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


53.

-


Izin Praktek Bersama Dokter Umum / Spesialis

No 1.


Uraian 1. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

2.

Persyaratan

1. Foto copy KTPlm;j 2. Rekomendasi puskesmas setempat 126

3. 4. 5. 6.

3. 4. 5. 6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.


Foto copy Ijazah dan SIK praktek Dokter Daftar ketenagaan Daftar peralatan yang tersedia Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan dan jam bulan pelayanan 7. Foto ukuran 4 x 6 berwarna 2 lembar 8. Denah lokasi bangunan Terlampir 7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Praktek Bersama Dokter Umum / Spesialis Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 127

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

54. Izin Operasional Klinik Bersalin No 1.


1.

2. 3.

2.

Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. : 920/ Menkes /Per /XII /1986 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Keputusan Dirjen Binkesmas No. : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar. Foto copy KTP akte pendirian yayasan Foto copy Ijin Usaha (HO) Denah Bangunan Denah Gambar Situasi 128

6. Surat keterangan status bangunan dan tanah 7. Daftar ketenagaan 8. Surat keterangan penggunaan penerangan air, sarana dan prasarana 9. Harga tariff rumah bersalin 10. Foto copy ijazah, surat penugasan dan surat ijin praktek dokter pengawas 11. Foto copy ijazah, surat penugasan dan surat ijin praktek dokter bidan 12. Foto copy ijazah, surat penugasan dan surat ijin praktek bidan 13. Foto copy ijazah, surat ijin praktek Bidan 14. Surat pernyataan sanggup menjadi dokter pengawas 15. Surat pernyataan sanggup menjadi dokter penanggungjawab 16. Surat pernyataan sanggup menjadi pelaksana kebidanan 17. Surat keterangan tidak keberatan dari atasan bidan atau perawat pelaksana harian 18. Pas photo ukuran 3 x 2 sebanyak 2 lembar 3. 4. 5. 6. 7.

8.



Terlampir 7 (tujuh)Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Klinik Bersalin Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 129

3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: a. Kotak Saran b. Petugas Pengaduan c. Formulir Pengaduan d. Telepon/HP 085322973000 e. Email: [email protected] f. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

55. Izin Operasional Klinik Umum No

Komponen

Uraian 130

1.

Dasar Hukum

2.

Persyaratan

3.

Sistem mekanisme Dan Persyaratan Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atauFasilitas

4. 5. 6. 7.

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. : 920/ Menkes /Per /XII /1986 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik 3. Keputusan Dirjen Binkesmas No. : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar. 1. Foto copy KTP Ketua yayasan/ Pemilik Sarana / Penanggung jawab 2. Foto copy akta pendirian klinik (yayasan) 3. Foto copy SIP tenaga medis 4. Foto copy SIK Paramedis 5. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak 6. Foto copy surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan NPWP. 7. Surat penunjukan sebagai dokter penanggungjawab dari Ketua yayasan/Pemilik Sarana 8. Surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai penanggung jawab teknis 9. Surat pernyataan kesanggupan Ketua yayasan/Pemilik Sarana/Penanggungjawab Tentang kesediaan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku 10. Rekomendasi puskesmas setempat 11. Daftar-daftar − Jenis kegiatan/pelayanan − Ketenagaan − Jam buka pelayanan 12. Foto ukuran 4 x 6 = 2 lembar dan 3 X 4 = 3 lembar 13. Denah lokasi/Denah Ruangan Terlampir 7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Operasional Klinik Umum Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet 131

8.


9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4.

Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: a. Kotak Saran b. Petugas Pengaduan c. Formulir Pengaduan d. Telepon/HP 085322973000 e. Email: [email protected] f. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 132

1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 56. Izin Pendirian Laboratorium Kesehatan No 1.


2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

Uraian 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 04/Menkes/Sk/I/2002 Tentang Laboratorium Kesehatan Swasta. 1. Foto copy KTP Penyelenggara 2. Denah bangunan laboratorium 3. Daftar Ketenagaan dilampir :  Foto copy Ijazah, SIP Dokter Penanggungjawab  Foto copy Ijazah, SIPP Tenaga Teknis 4. Daftar Peralatan Laboratorium sesuai dengan klasifikasinya 5. Persyaratan Pemeriksaan 6. Pas foto Penyelenggara ukuran 3 x 2 sebanyalk 2 lembar Terlampir 7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat IzinPendirian Laboratorium Kesehatan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC 133

8.


9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -

Tersedia Sarana Pengaduan: a. Kotak Saran b. Petugas Pengaduan c. Formulir Pengaduan d. Telepon/HP 085322973000 e. Email: [email protected] f. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai 134

dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 57. Izin Optik No 1.


2.

Persyaratan

3.

Sistem mekanisme dan Persyaratan JangkaWaktu Penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atauFasilitas

4. 5. 6. 7.

Uraian 1. Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optical 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisiens. 1. Foto copy KTP pemohon 2. Foto copy penanggung jawab RO 3. Foto copy SIUP/TDP/NPWP 4. Denah bangunan 5. Denah situasi 6. Daftar peralatan 7. Data ketenagaan 8. Pas photo pimpinan 3 x 2 sebanyak 2 lembar Terlampir 7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Optik Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah 135

8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


v. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -

Tersedia Sarana Pengaduan: a. Kotak Saran b. Petugas Pengaduan c. Formulir Pengaduan d. Telepon/HP 085322973000 e. Email: [email protected] f. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

136

58. Izin Pengobatan Tradisional No 1.


2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

Uraian 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional. 1. Foto copy KTP 2. Foto copyAkte Pendirian Perusahaan /Koperasi / Perorangan 3. Foto copy NPWP 4. Foto copy Ijin HO 5. Foto copy SIUP/TDP 6. Denah Lokasi Perusahaan 7. Denah Bangunan 8. Foto copy Ijazah, SIK/SP Apoteker Pengawas Produksi 9. Surat penunjukan dari DKK sebagai Apoteker Pengawas Produksi 10. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan bekerja secara penuh 11. Daftar Nama Ketenagaan 12. Foto copy Surat Pernyataan tidak mencapur bahan kimia obat dalam pembuatan jamu yang ditandatangani Apoteker 13. Surat Keterangan Komposisi Bahan Jamu yang diproduksi ditandatangani Apoteker Terlampir 7 (tujuh) Hari Karja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat IzinPengobatan Tradisional Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) 137

p. q. r. s. t. u. v. 8.


9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir

1. 2. 3. 4.

Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: a. Kotak Saran b. Petugas Pengaduan c. Formulir Pengaduan d. Telepon/HP 085322973000 e. Email: [email protected] f. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 138

2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 59. Izin Pendirian Klinik Kecantikan No 1.


2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

Uraian 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. : 920/ Menkes /Per /XII /1986 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik 3. Keputusan Dirjen Binkesmas No. : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar 1. Foto copy KTP / akta pendirian bagi Badan Hukum 2. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan 3. Surat pernyataan kesanggupan Penanggungjawab 4. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga pelaksana 5. Data Kelengkapan bangunan (IMB, Bukti kepemilikan tanah / bangunan) 6. Data kelengkapan peralatan. 7. Data ketenagaan. 8. Foto copy SIP/STR Tenaga Ahli (Dokter Penanggungjawab) 9. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Terlampir 7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat IzinPendirian Klinik Kecantikan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet 139

8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4.

Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: a. Kotak Saran b. Petugas Pengaduan c. Formulir Pengaduan d. Telepon/HP 085322973000 e. Email: [email protected] f. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah 140

14.



60. Izin Produksi Makanan dan Minuman No 1. 2.


3.


4. 5. 6. 7.

Uraian 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 2. Foto copy Sertifikat Penyuluhan 3. Akte Pendirian perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 4. Foto copy Izin Prinsip 5. Foto copy NPWP 6. Izin Tempat Usaha (HO) 7. Susunan organisasi perusahaan 8. Denah Bangunan 9. Denah Lokasi Industri 10. Sarana dan Prasarana Terlampir 7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat IzinProduksi Makanan dan Minuman Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran 141

8.


9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


u. v. 1. 2. 3. 4.

Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: a. Kotak Saran b. Petugas Pengaduan c. Formulir Pengaduan d. Telepon/HP 085322973000 e. Email: [email protected] f. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

142

61.

Izin Laik Hygiene Restoran / Rumah makan

No 1. 2.


3.


4. 5. 6. 7.

8.


Uraian 1. 2. 3. 4.

Foto copy KTP yang masih berlaku Peta situasi dan gambar denah bangunan Pernyataan dan penunjukan sebagai penanggungjawab Sertifikat / Ijazah tenaga yang mempunyai pengetahuan Hygiene Sanitasi Makanan 5. Sertifikat / Piagam Kursus bagi Pengusaha 6. Sertifikat / Piagam Kursus bagi Penjamah 7. Rekomendasi dari Asosiasi Rumah Makan dan Restoran 8. Pas Foto ukuran 3 x 2 sebanyak 2 lembar Terlampir 7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Laik Hygiene Restoran / Rumah makan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

143

9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


62. No 1.

1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: a. Kotak Saran b. Petugas Pengaduan c. Formulir Pengaduan d. Telepon/HP 085322973000 e. Email: [email protected] f. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

Izin Praktek Asisten Apoteker Komponen Dasar Hukum

Uraian 1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 144

2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

8.


9.

Pengawasan Internal

10.


1. Foto copy ijasah Asisten Apoteker 2. Foto copy Surat sumpah Asisten Apoteker 3. Surat Keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna dari dokter 4. Pas poto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar 5. Foto copy izin Asisten Apoteker Provinsi Sulawesi Tenggara. Terlampir 7 (tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Praktek Asisten Apoteker Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -

145

Tersedia Sarana Pengaduan: a. Kotak Saran b. Petugas Pengaduan c. Formulir Pengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


d. Telepon/HP 085322973000 e. Email: [email protected] f. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

63. Izin Praktek Analis Laboratorium No 1.


Uraian 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 146

2.

Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

3.

Sistem mekanisme dan Persyaratan JangkaWaktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atauFasilitas

Terlampir


1. 2. 3. 4.

4. 5. 6. 7.

8.

7 (Tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Praktek Analis Laboratorium Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir

5. 6. 9.

Pengawasan Internal

Fotokopi ijazah pendidikan Analis Laboratorium Fotokpoi KTP yang masih berlaku surat keterangan sehat dari dokter; Fotokopi Surat Izin analis Laboratorium; Pas foto 4 x 6 cm 1 lembar dan 2 x 3 1 lembar Rekomendasi dari organisasi profesi (bila ada) Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan untuk yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan

1. 2.

Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu 147

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


-


64. Izin Praktek Refraksinosi Optisien No Komponen 1. Dasar Hukum

Uraian 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 148

2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

8.


4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisiens 1. Fotokopi Surat Izin Refraksionis Optision (SIRO) yang masih berlaku 2. Fotokpoi KTP yang masih berlaku 3. surat keterangan sehat dari dokter; 4. Rekomendasi dari organisasi profesi (apabila ada organisasi profesi); 5. Denah Lokasi 6. Pas foto 4 x 6 cm 1 lembar dan 2 x 3 1 lembar 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan/ optikal yang menyatakan tanggal mulai bekerja Terlampir 7 (Tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Praktek Refraksinosi Optisien Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 149

9.

Pengawasan Internal


10.

PenangananPengaduan

-

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.



65. Izin Praktek Radiologi No 1.


Uraian 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 150

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 357 Tahun 2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer

2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

8.


4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. 1. Fotokopi ijazah pendidikan radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiografer 2. Fotokpoi KTP yang masih berlaku 3. surat keterangan sehat dari dokter; 4. Fotokopi Surat Izin Radiografer (SIR) yang masih berlaku; 5. Pas foto 4 x 6 cm 1 lembar dan 2 x 3 1 lembar 6. Rekomendasi dari organisasi profesi (bila ada) 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan untuk yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan Terlampir 7 (Tujuh) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Praktek Radiologi Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 151

9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5(lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

66. Izin Praktek Fisioterapi No 1.


Uraian 1. KMK Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 Tentang 152

2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

8.


9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis 1. Surat Permohonan diatas Materai Rp 6.000,2. Foto Copy KTP Pemohon 3. Foto Copy Ijazah Fisioterapi / Legalisir 4. Foto Copy SIF yang masih berlaku 5. Surat keterangan sehat dari dokter 6. Pas Foto warna 3 x 2 sebanyak 2 lembar Terlampir 7 (Tujuh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Praktek Fisioterapi Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. ,Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 153

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5(lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

67. Izin Usaha Balai Kesehatan Ibu dan Anak No 1.


Uraian 1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan pelaksanaan kesehatan di bidang medic 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang upaya pelayanan kesehatan di bidang medic 4. Keputusan Dirjen Binkesmas No; 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang petunjuk pelaksanan upaya kesehatan swasta di bidang 154

2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

8.


pelayanan medik dasar. 1. FotoCopy KTP; 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (yg Berbadan Hukum) 4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah / Surat Keterangan Sewa min.5 th 5. Fotocopy Izin Lokasi 6. Fotocopy UKL UPL 7. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 8. Fotocopy Izin Gangguan ( HO ) 9. Rencana Kerja / Proposal 10. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,( jika mewakilkan ) Terlampir 7 (Tujuh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Usaha Balai Kesehatan Ibu dan Anak Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. 2. 3. 4.

Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang 155

9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

68. Izin Laboratorium Kesehatan No 1.


Uraian 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 156

2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

8.


2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 04/Menkes/Sk/I/2002 Tentang Laboratorium Kesehatan Swasta 1. Fotokopi KTP 2. fotokopi akte pendirian (badan hukum) 3. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan. 4. Surat pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab 5. Surat Pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis 6. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu 7. Data kelengkapan bangunan 8. Data kelengkapan peralatan Terlampir 7 (Tujuh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Laboratorium Kesehatan Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir

1. 2. 3. 4.

Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 157

9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

yang

-


158

69. Izin tekniker Gizi No 1.


2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

8.


Uraian 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 1. Fotokopi ijazah pendidikan Ahli Gizi 2. Fotokpoi KTP yang masih berlaku 3. surat keterangan sehat dari dokter; 4. Fotokopi Surat Izin Tehniker Gizi 5. Pas foto 4 x 6 cm 1 lembar dan 2 x 3 1 lembar 6. Rekomendasi dari organisasi profesi (bila ada) 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan untuk yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan Terlampir 7 (Tujuh) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin tekniker Gizi Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public 159

9.

Pengawasan Internal

10.

PenangananPengaduan

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


70. No

Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu - Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5(lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan (WLK) Komponen

Uraian 160

1.

Dasar Hukum

2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

8.


1. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenaga kerjaan di Perusahaan a. Foto copy Situ dan Siup b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan c. Foto copy KTP (selaku kuasa direktur/ yang Menjalangkan Perusahaan) d. Daftar Tenaga Kerja yang Sekurang-kurangnya Terdiri dari : a. Nama b. Alamat Pekerja c. Tempat , Tanggal Lahir d. Jenis Kelamin e. Nomor KTP Pekerja f. Tingkat Pendidikan g. Status Kawin h. Jenis Usaha i. Jabatan j. Nomor Nik k. Mulai Bekerja l. Status Hubungan Kerja (PWKT/ PWKTT) m. Upah / Gaji Terlampir 5 (Lima) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan (WLK) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 161

9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -



162

71. Pencatatan Sertifikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB) No 1.


2.

Persyaratan

3. 4. 5.


6.

Produk Pelayanan

7.


Uraian 1. Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat buruh 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP. 16/MEN/2001 Tanggal 15 Februari 2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, telah diterima Pemberitahuan Pembentukan/Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 3. Keputusan Menteri Nomor : 48 /MEN/IV/ 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 1. Harus 10 Orang Pekerja Serikat Buruh sudah bisa terbentuk dan Pengesahan dilarang menghalangi terbentuknya Pekerja Serikat Buruh 2. Memberikan Permohonan Kepada Dinas yang Terkait 3. Foto copy Perjanjian kerja Perusahaan 4. Maksimal 10 Pekerja Wajib Membuat Peraturan Perusahaan (PP) Terlampir 3 (tiga) hari kerja Rp. 0,- (Gratis) Pencatatan Sertifikat Pekerja,Serikat Buruh (SPSB) Pengesahan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PP,PKB) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin 163

9.

Pengawasan Internal

1. 2.

Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

10.


-


8.


t. u. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk 164

mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan. 72.

Pengesahan PP PKL (Perjajian Kerja Bersama)

No 1.


2.

Persyaratan

3.


4. 5. 6. 7.

Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

8.


Uraian 1. Keputusan Menteri Nomor: 48/Men/Iv/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 1. Harus 10 orang pekerja serikat buruh sudah bisa terbentuk dan pengesahan dilarang menghalangi terbentuknya pekerja serikat buruh 2. Memberikan permohonan kepada dinas yang terkait 3. Fotocopy penjanjian kerja perusahaan 4. Maksimal 10 orang pekerja wajib membuat peraturan perusahaan (PP) Terlampir 3 (tiga) hari kerja Rp. 0,- (Gratis) Sertifikat Pengesahan PP PKL (Perjajian Kerja Bersama) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 165

9.

Pengawasan Internal

10.


11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -



73. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

166

No 1.


Uraian 1. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 2. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Parawisata 3. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Penyedian Akomodasi 4. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman 5. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Kawasan Parawisata 6. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata 7. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata 8. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 9. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata 10. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Komferensi dan Pameran 11. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 12. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata 13. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta 14. Peratuaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata cara Pendaftaran Usaha SPA 167

2.

Persyaratan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran 1. Jasa Perjalanan Parawisata Persyaratan : a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa Perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuan,beserta perubahannya apabila ada,untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, b. Foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; c. Foto copy Izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Usaha Penyediaan Akomodasi Persyaratan : a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya,beserta perubahannya apabila ada,untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, b. Foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan c. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d. Keterangan tertulis pengusah a tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; e. Keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia 3. Usaha Jasa Makan dan Minum Persyaratan : a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya,berserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, b. Foto copy kartu tanda penduduk untuk perseorangan c. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran,rumah makan,bar/rumah,minum,kafe, dan pusat makanan 4. Usaha Kawasan Parawisata 168

5.

6.

7.

8.

Persyaratan : a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha kawasan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya,beserta perubahannya apabila ada b. Foto copy bukti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Usaha Jasa Transportasi Wisata Persyaratan : a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa transportasi wisata sebagai maksud dan tujuannya,beserta perubahannya apabila ada, untuk usaha yang berbentuk badan usaha b. Foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan c. Foto copy izin teknis,izin operasional dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Usaha Daya Tarik Wisata Persyaratan : a. maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha b. Foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan. c. Foto copy bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata. d. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Persyaratan : a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya,beserta perubahannya apabilah ada, Untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha b. Foto copy kartu tanda penduduk untuk usaha perseorangan c. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Usaha Jasa Pramuwisata Persyaratan : 169

a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan uasaha jasa pramuwisata sebagai maksud dan tujuannya,beserta perubahannya apabila ada, b. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan . 9. Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Komferensi dan Pameran Persyaratan : a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan pertemuan,perjalanan Insentif ,komperensi,dan pameran sebagai maksud dan tujuannya,beserta perubahannya apabila ada, b. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan . 10. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Persyaratan : a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa konsultan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya,beserta perubahannya apabila ada, b. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan 11. Usaha Jasa Informasi Pariwisata Persyaratan : a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa Informasi pariwisata sebagai maksud dan tujuannya,beserta perubahannya apabila ada, b. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan 12. Usaha Wisata Tirta Persyaratan : a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha wisata tirta sebagai maksud dan tujuannya,beserta perubahannya apabila ada, b. Foto copy kartu tanda penduduk untuk usaha perseorangan c. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan d. Khusus untuk sub-jenis usaha demaga bahari e. Foto copy izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 170

3. 4. 5. 6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.


13. Usaha SPA Persyaratan : a. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha spa sebagai maksud dan tujuannya,beserta perubahannya apabila ada, b. Foto copy kartu tanda penduduk untuk usaha perseorangan c. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan Terlampir 14 (Empat Belas) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -


1. Kotak Saran 171

11.

Jumlah Pelaksana

12.

Jaminan Pelayanan

13.

Jaminan Keamanan

14.


2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. e. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

74. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) NO KOMPONEN 1. Dasar Hukum

URAIAN 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 172

2.

Persyaratan

3. 4. 5. 6.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya tariff Produksi layanan

7.

Sarana dan prasana/fasilitas

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; a. Permohonan izin operasional SD yang ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Utara ditandatdangani diatas kertas bermaterai 6000; b. Salinan akta Notaris Lembaga/Yayasan; c. Surat pernyataan Kesanggupan menyiapkan biaya operasional sekolah oleh ketua yayasan; d. Surat keterangan domisili lembaga sekolah dari lurah/kepala desa setempat; e. Surat persetujuan warga dan melampirkan Salinan KTP masing-masing; f. Program pembelajaran sekolah dalam 1 (satu) Tahun terakhir; g. Surat rekomendasi dari camat setempat; h. Surat rekomendasi dari lurah/kepala desa setempat; i. Surat rekomendasi dari kepala UPTD setempat; j. Salinan surat kepemilikan tanah/surat izin mendirikan bangunan (IMB); k. SK pengangkatan kepala dan pendidik sekolah oleh ketua yayasan; l. Salinan NPWPD lembaga sekolah (SD); m. Daftar nama peserta; n. Peta lokasi lembaga sekolah; o. Berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis yang ditunjuk. Terlampir 5 (Lima) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer 173

9.

Pengawasan internal

1. 2.

Kursi Tunggu/Sofa Kursi Kerja Meja Lemari Mesin Pengganda Mesin Hitung Telepon/HP Internet Jaringan Wifi Local Area Network (LAN) Toilet AC TV Set Kipas Angin Kotak Saran Koran dan Majalah Tempat Parkir Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

10.

Penanganan pengaduan

-


8.

Kompetensi pelaksana

f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

11.

Jumlah pelaksana

12.

Jaminan pelayanan

1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda 174

13.

Jaminan pelaksana

14.

Evauasi pelaksana

tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

75. Izin Operasional Penyelenggaraan SMP/SMA / SMK NO KOMPONEN 1. Dasar Hukum

2.

Persyaratan

URAIAN 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; a. Permohonan izin operasional SMP, SMA dan SMK yang ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Utara ditandatangani diatas materai 6000; b. Salinan akta Notaris Lembaga/Yayasan; c. Surat pernyataan Kesanggupan menyiapkan biaya operasional sekolah oleh ketua yayasan; d. Surat keterangan domisili lembaga sekolah dari lurah/kepala desa setempat; 175

3. 4. 5. 6.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya tariff Produksi layanan

7.


8.


e. Surat persetujuan warga dan melampirkan Salinan KTP masing-masing; f. Program pembelajaran sekolah dalam 1 (satu) Tahun terakhir; g. Surat rekomendasi dari camat setempat; h. Surat rekomendasi dari lurah/kepala desa setempat; i. Surat rekomendasi dari kepala UPTD setempat; j. Salinan surat kepemilikan tanah/surat izin mendirikan bangunan (IMB); k. SK pengangkatan kepala dan pendidik sekolah oleh ketua yayasan; l. Salinan NPWPD lembaga sekolah; m. Daftar nama peserta didik; n. Peta lokasi lembaga sekolah; o. Berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis yang ditunjuk. Terlampir 5 (Lima) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Operasional Penyelenggaraan SMP/SMA / SMK Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 176

9.

Pengawasan internal

10.


11.

Jumlah pelaksana

12.

Jaminan pelayanan

13.

Jaminan pelaksana

14.

Evauasi pelaksana

5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami PeraturanPerundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -


1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

76. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) NO KOMPONEN 1. Dasar Hukum

URAIAN 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); 177

2.

Persyaratan

3. 4. 5. 6.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya tarif Produksi layanan

7.


3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus; 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; a. Permohonan izin menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan yang ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Utara ditandatangani diatas materai 6000; b. Salinan akta Notaris Lembaga Kursus dan Pelatihan; c. Surat keterangan domisili lembaga Kursus dan Pelatihan dari lurah/kepala desa setempat; d. Salinan Izin Gangguan (Ho) e. Salinan surat Izin Usaha; f. Program kerja lembaga Kursus dan Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun terakhir; g. Surat rekomendasi dari lurah/kepala desa setempat; h. Surat rekomendasi dari camat setempat; i. Surat rekomendasi dari kepala UPTD pendidikan kecamatan setempat; j. Salinan SK Pengangkatan tenaga pendidik (instruktur) oleh Ketua Lembaga; k. Salinan NPWPD LKP; l. Daftar nama-nama peserta didik beserta Salinan KTP/Akta kelahiran; m. Rencana Kegiatan dan anggaran LKP Tahun berjalan; n. Salinan kurikulum yang digunakan; o. Salinan dokumen evaluasi dan penilaian peserta didik. p. Berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis yang ditunjuk Terlampir 5 (Lima) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer 178

8.


9.

Pengawasan internal

10.


11.

Jumlah pelaksana

12.

Jaminan pelayanan

e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -


1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; 179

13.

Jaminan pelaksana

14.

Evauasi pelaksana

d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

77. Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat NO KOMPONEN 1. Dasar Hukum

2.

Persyaratan

URAIAN 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus; 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; a. Permohonan izin menyelenggarakan kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Utara; b. Salinan akta Notaris Lembaga PKBM; c. Surat pernyataan kesanggupan menyiapkan biaya operasionanl oleh pengelola PKBM; d. Surat keterangan domisili lembaga PKBM dari lurah/kepala desa setempat; 180

3. 4. 5. 6.


7.


8.


e. Program kerja lembaga PKBM dalam 1 (satu) Tahun terakhir; f. Surat rekomendasi dari lurah/kepala desa setempat; g. Surat rekomendasi dari camat setempat; h. Surat rekomendasi dari kepala UPTD pendidikan kecamatan setempat; i. Salinan SK Pengangkatan tenaga pendidik (guru pamong) oleh pengelola PKBM; j. Salinan SK Pengangkatan sebagai pengelola PKBM oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten. k. Salinan NPWPD lembaga PKBM; l. Daftar nama-nama peserta didik beserta Salinan KTP/Akta kelahiran; m. Rencana Kegiatan dan anggaran PKBM Tahun berjalan; n. Salinan kurikulum yang digunakan; o. Salinan dokumen evaluasi dan penilaian peserta didik. p. Berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis yang ditunjuk. Terlampir 5 (Lima) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 181

9.

Pengawasan internal

10.


3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -

-

11.

Jumlah pelaksana

12.

Jaminan pelayanan

13.

Jaminan pelaksana

14.

Evaluasi pelaksana



Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

182

78.

Izin Operasional Penyelenggaraan TK/PAUD/Tempat Penitipan Anak/Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Sejenis.

NO KOMPONEN 1. Dasar Hukum

2.

Persyaratan

URAIAN 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; a. Permohonan izin operasional TK/PAUD/Tempat Penitipan Anak/Kelompok Bermain Satuan Pendidikan Sejenis yang ditujukan kepada bupati kolaka utara melalui kepala kantor pelayanan terpadu satu pintu kab.kolaka utara diatas materai Rp. 6000 b. Salinan akta notaris lembaga/yayasan c. Surat pernyataan kesanggupan menyiapkan biaya operasional TK/PAUD/Tempat Penitipan Anak/Kelompok Bermain Satuan Pendidikan Sejenis oleh ketua yayasan d. Surat keterangan domisi lembaga TK/PAUD/Tempat Penitipan Anak/Kelompok Bermain Satuan Pendidikan Sejenis dari lurah/kepal desa setempat e. Surat Persetujuan warga dilampiri Salinan KTP masing-masing; f. Program pembelajaran TK/PAUD/Tempat Penitipan Anak/Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Sejenis dalam satu Tahun terakhir; g. Surat rekomendasi dari lurah/kepala desa setempat; h. Surat rekomedasi dari camat setempat; i. Surat rekomendasi dari UPTD pendidikan setempat; j. Salinan surat kepemilikan tanah/IMB k. SK pengangkatan Kepala dan Pendidik TK/PAUD/Tempat Penitipan Anak/Kelompok Bermain Satuan Pendidikan Sejenis oleh ketua yayasan; l. Salinan NPWP lembaga PAUD, TK, KB, TPA dan SPS; m. Daftar nama-nama peserta didik beserta Salinan Akta kelahiran (minimal 10 peserta didik); n. Rencana anggaran dan pendapatan belanja PAUD, TK, KB, TPA dan SPS; o. Peta lokasi lembaga PAUD, TK, KB, TPA dan SPS; p. Berita acara peninjauan lapangan oleh tim teknis yang ditunjuk. 183

3. 4. 5. 6.


7.


8.


9.

Pengawasan internal

10.


Terlampir 3 (Tiga) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin Operasional Penyelenggaraan TK/PAUD/Tempat Penitipan Anak/Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Sejenis Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -

-


1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. 184

11.

Jumlah pelaksana

12.

Jaminan pelayanan

13.

Jaminan pelaksana

14.

Evauasi pelaksana

79.


Izin Penyelengaraan Reklame


2.

Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah

Persyaratan

URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata caraPerpajakan 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 3. Perda Kabupaten Kolaka Utara No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 4. Peraturan Bupati Kolaka Utara No. 8 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 5. Peraturan Bupati Kolaka Utara No. 9 Tahyn 2014 tentang Nilai Sewa Reklame A. Izin Penyelengaraan Reklame Baru 1. Surat Permohonan kepada Bupati 2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) 3. Foto copy Izin Gangguan 4. Foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 sudut 185

3. 4. 5.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya tarif

pandang masing-masing 2 lembar dengan syarat: a. Sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang s/d atas reklame); b. Sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di kanan kirinya; dan c. Foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame. 5. Atas Gambar: a. Nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain dibelakangnya; dan b. Jarak terhadap jembatan/simpang jalan. 6. Gambar Teknis a. Dimensi rangka konstruksi; b. Dimensi diameter tiang penyangga; c. Dimensi kedalaman dan panjang lebar fondasi; d. Jenis bahan konstruksi; e. Ukuran panjang lebar konstruksi; f. Ketinggian reklame dan g. Gambar detail hubungan konstruksi dengan depan/atap bangunan (bila reklame menempel di gedung). 7. Gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan; 8. Gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame); 9. Surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame; 10. Fotocopy surat perjanjian kerjasama, khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan pemerintah daerah 11. Surat pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah. B. Izin Perpanjangan Penyelengaraan Reklame 1. Surat Permohonan kepada Bupati 2. Foto copy dokumen izin dan Surat Setoran Pajak Daerah beserta lampiran rekomendasi tahun sebelumnya 3. Foto lokasi pemasangan reklame terakhir asli; 4. Surat pernyataan bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame. Terlampir 3(Tiga) Hari Kerja Rp. 0 (Gratis) 186

6. 7.

Produksi layanan Sarana dan prasana/fasilitas

Sertifikat Penyelengaraan Reklame Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir

8.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

9.

Pengawasan internal

1. 2.

10.


-

11.

Jumlah pelaksana

12.

Jaminan pelayanan

Minimal lulusan SLTA Mampu mengoperasikan komputer Beberapa staf dapat berbahasa Inggris Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Pengawasan langsung oleh Kepala kantor Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu

Tersedia Sarana Pengaduan: 1. Kotak Saran 2. Petugas Pengaduan 3. Formulir Pengaduan 4. Telepon/HP 085322973000 5. Email: [email protected] 6. Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas. Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 187

13.

Jaminan pelaksana

14.

Evaluasi pelaksana

2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

80. Izin Penelitian


2.

Persyaratan

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya tarif Produksi layanan Sarana dan prasana/fasilitas

4. 5. 6. 7.

URAIAN 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang system nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang perizinan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. a. Permohonan izin melakukan penelitian yang ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Utara; b. Salinan KTP; Terlampir 3 (Tiga) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat IzinPenelitian Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu 188

8.


9.

Pengawasan internal

10.


b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -

-

11.

Jumlah pelaksana

12.

Jaminan pelayanan



Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar 189

13.

Jaminan pelaksana

14.

Evaluasi pelaksana

Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

81. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) NO KOMPONEN 1. Dasar Hukum 2.

Persyaratan

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jangka waktu penyelesaian Biaya tarif Produksi layanan Sarana dan prasana/fasilitas

4. 5. 6. 7.

URAIAN 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. a. Permohonan penerbitan NPWPD yang ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Utara; b. Surat rekomendasi dari camat dan lurah/kepala desa setempat lokasi penelitian; c. Salinan KTP; d. Salinan akta lembaga; Terlampir 3 (Tiga) hari kerja Rp. 0 (Gratis) Sertifikat Izin NPWPD Sarana dan Prasarana: a. Ruang Tunggu b. Meja Informasi c. Ruang Pengaduan d. Komputer e. Printer f. Kursi Tunggu/Sofa g. Kursi Kerja h. Meja i. Lemari 190

8.


9.

Pengawasan internal

10.


j. Mesin Pengganda k. Mesin Hitung l. Telepon/HP m. Internet n. Jaringan Wifi o. Local Area Network (LAN) p. Toilet q. AC r. TV Set s. Kipas Angin t. Kotak Saran u. Koran dan Majalah v. Tempat Parkir 1. Minimal lulusan SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Beberapa staf dapat berbahasa Inggris 4. Memiliki Sertifikat Service Exellence dan Public Speaking 5. Semua Staf PNS Memiliki Sertifikat Diklat PTSP-PM 6. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 1. Pengawasan langsung oleh Kepala kantor 2. Tim Audit Internal Standar Manajemen Mutu -

-

11.

Jumlah pelaksana

12.

Jaminan pelayanan



Jumlah pelaksana/petugas secara keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang melayani semua izin Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1. Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2. Diwujudkan dalam Maklumat/Janji Pelayanan: a. Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); c. Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; d. Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke 191

13.

Jaminan Kemanan

14.

Evaluasi kinerja pelaksana

alamat anda. Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, diporporasi,bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya. 2. Analisa kinerja pelaksana melalui Kartu Kendali untuk mengetahui keakuratan waktu penyelesaian izin sesuai dengan Standar Pelayanan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen Mutu setiap 3 bulan.

192

06 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA

Recommend Documents