II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG SECARA MANUAL II.1 Ketentuan dan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan Secara Manual A.
Izin Prinsip (IP) 1.
2.
3.
4.
Ketentuan IP a. IP ditetapkan untuk menyatakan suatu kegiatan diperkenankan untuk beroperasi disesuaikan dengan rencana struktur dan pola ruang. b. IP menjadi dasar dalam pemberian Izin Lokasi. c. IP berupa Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL). d. IP diberikan kepada suatu kegiatan yang diperkenankan untuk beroperasi dengan luasan di atas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan tujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan tanah tersebut sesuai peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. e. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak IP sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dan belum memproses IL, maka IP tersebut menjadi tidak berlaku. IP memuat: a. arahan tentang kesesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang; b. arahan teknis pemanfaatan ruang; dan c. peta lokasi dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Masa Berlaku IP IP berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila dalam waktu tersebut belum mengajukan IL atau IPPT, maka IP dinyatakan tidak berlaku. Persyaratan IP a. Permohonan IP diajukan dengan menggunakan Formulir Permohonan (FORM IP.1) dapat diunduh melalui perizinan.kotabogor.go.id atau diambil langsung di kantor DPMPTSP Kota Bogor. b. Permohonan IP dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi pemohon yang berbadan hukum dilengkapi dengan Akta Pendirian Badan Hukum; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) Petunjuk Letak Lokasi Tanah yang dimohon; 4) Proposal rencana pemanfaatan tanah; 5) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 6) foto kopi Izin Prinsip PMA/PMDN. c. Jika pada lokasi yang dimohon terdapat Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum atau lahan pertanian irigasi teknis harus mendapat persetujuan/ rekomendasi dari Perangkat Daerah/instansi/lembaga berwenang.
31
5.
Proses IP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dimulai sejak pelaksanaan survei lapangan serta berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
B. Izin Lokasi (IL) 1. Ketentuan IL a. IL merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. b. IL ditetapkan dengan berpedoman pada IP yang dikeluarkan atau merujuk pada rencana pola ruang. c. IL menjadi dasar dalam pemberian IPPT dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP. d. IL diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Izin Lokasi diberikan untuk penguasaan tanah dengan luasan di atas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi); 2) Izin Lokasi diberikan setelah IP diterbitkan; 3) Bagi orang atau badan yang akan menambah perluasan tanah yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota, wajib mengajukan IL baru; 4) Tidak berada pada lokasi yang sudah diterbitkan IL sebelumnya. e. IL memuat persetujuan penguasaan tanah untuk kegiatan tertentu sesuai dengan IP yang diterbitkan. f. Apabila badan hukum/badan usaha/perorangan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh badan hukum/badan usaha/perorangan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut: 1) Untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman sama dengan atau lebih dari 400 Ha (empat ratus hektar) merupakan kewenangan Provinsi; 2) Kawasan resort perhotelan sama dengan atau lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar) merupakan kewenangan Provinsi; 3) Kawasan industri sama dengan atau lebih dari 400 Ha (empat ratus hektar) merupakan kewenangan Provinsi. g. IL tidak diperlukan dan dianggap sudah dikuasai oleh badan hukum/badan usaha/perorangan dalam hal tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 1 Ha (satu hektar) untuk usaha bukan pertanian. h. Bagi lahan yang sudah dimiliki/dikuasai dengan luas lahan diatas 10.000 m2 (sepulu ribu meter persegi) setelah mendapatkan Izin Prinsip dapat langsung mengajukan permohonan IPPT. 2. Masa Berlaku IL a. IL berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk selama 1 (satu) tahun berikutnya, apabila penguasaan tanah paling sedikit telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditetapkan dalam IL. b. Apabila penguasaan tanah di bawah 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak diberikan pengajuan IL Perpanjangan, dan IL hanya diberikan pada luasan tanah yang telah dikuasai. 32
c. Apabila pemanfaatan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka wajib mengajukan IP baru dengan luasan berdasarkan pencapaian penguasaan tanah terakhir dalam jangka waktu perpanjangan. d. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir. 3. Persyaratan IL a. Permohonan IL baru (Form IL.1) dan perpanjangan (Form IL.2) diajukan Kepada Wali Kota Melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, yang dapat diunduh melalui perizinan.kotabogor.go.id atau diambil langsung di kantor DPMPTSP Kota Bogor, dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta dIPRPoses berdasarkan tata cara yang telah ditentukan. b. Permohonan IL baru dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan akte pendirian badan hukum; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri 3) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) 4) foto kopi Izin Prinsip; 5) Persetujuan dari pemilik tanah yang akan dikuasai; 6) Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor. c. Permohonan perpanjangan IL dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan akte pendirian badan hukum; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) foto kopi SK Izin Lokasi terdahulu; 4) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 5) Bukti kepemilikan tanah yang sudah dibebaskan dilengkapi dengan peta lokasi; 6) Persetujuan dari pemilik tanah yang akan dikuasai; 7) Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor. 8) Laporan Monitoring Perolehan dan Pemanfaatan Tanah dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor. d. Dalam proses penyelenggaraan IL pemohon wajib mengikuti ketentuan yang ditentukan dalam IP. 4. Proses IL dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja dimulai sejak pelaksanaan survei lapangan serta berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
33
C. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) 1. Ketentuan IPPT a. IPPT diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai. b. IPPT berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. c. IPPT menjadi dasar dalam pengajuan IMB. 2.
Masa berlaku IPPT IPPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila dalam waktu tersebut belum mengajukan permohonan IMB, maka IPPT dinyatakan tidak berlaku lagi, dikecualikan untuk perumahan terstruktur dan sudah mempunyai site plan.
3.
Persyaratan Izin IPPT a. Permohonan IPPT diajukan dengan menggunakan Formulir Permohonan (Form.IPPT) atau dapat diunduh melalui perizinan.kotabogor.go.id atau diambil langsung di kantor DPMPTSP Kota Bogor, dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkan tatacara yang telah ditentukan. b. Permohonan IPPT dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi pemohon yang berbadan hukum dilengkapi dengan akta pendirian; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri, bermeterai cukup; 3) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 4) foto kopi bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat/Akta Jual Beli/Surat Pelepasan Hak (SPH) atas nama pemohon, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 5) Surat Keterangan tanah tidak sengketa dari Lurah yang diketahui oleh Camat bagi tanah yang belum bersertifikat; 6) Peta Bidang/Peta Ukur yang disyahkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor; 7) foto kopi Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan; 8) Melampirkan Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dari Lanud Atang Sanjaya untuk jumlah lantai bangunan diatas 5 (lima) lantai atau ketinggian bangunan di atas 15m (lima belas meter) dan bangunan Menara/Tower pada Zona Green Field dan untuk menara Roof Top pada bangunan di atas 5 (lima) lantai/15m (lima belas meter); 9) Gambar Pra Siteplan/layout, dengan denah lokasi yang dimohon; 10) Gambar Siteplan awal bagi yang bermaksud memperluas/ mengembangkan lahan; 11) foto kopi SK IP dan/atau IL kecuali bagi yang dikecualikan; 12) foto kopi Izin Prinsip PMA/PMDN; 13) Rekomendasi Teknis Hasil Penilaian Analisis Dampak LaluLintas / Saran Teknis Lalu Lintas; 34
4.
14) foto kopi IMB dan photo bangunan eksisting apabila bermaksud bongkar-berdirikan/Perubahan Fungsi Bangunan/Perluasan; 15) Surat Pemberitahuan pada Tetangga bagi pemohon yang wajib SPPL dan/atau UKL/UPL, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 24, bermeterai cukup, disetujui Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Lurah, dan Camat, serta dilampiri foto kopi KTP tetangga; 16) Untuk permohonan rumah sakit, melampirkan rekomendasi studi kelayakan dari Dinas Kesehatan; 17) Surat Pernyataan dari pemohon mengenai jumlah kursi untuk rumah makan, dan jumlah tempat tidur bagi klinik dengan rawat inap, bermeterai cukup; 18) Surat Pernyataan Penggunaan Tanah dari pemilik bahwa perizinannya diatasnamakan penyewa, bermeterai cukup. 19) Untuk pendirian Rumah Ibadah selain memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung juga harus memenuhi persyaratan khusus yaitu: a) melampirkan daftar nama dan foto kopi KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disetujui Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat; b) melampirkan bukti tertulis dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat; c) melampirkan rekomendasi tertulis dari Kantor Kementerian Agama Kota Bogor; d) melampirkan rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor. 20) Surat pernyataan tidak keberatan dari Tetangga untuk Bangunan Menara/ Tower sebagai berikut: a) melampirkan Berita Acara Sosialisasi dan notulensi dengar pendapat terhadap warga sekitar radius 1 (satu) kali rebahan tinggi menara ditambah 5 (lima) meter; b) melampirkan Daftar Hadir Sosialisasi yang disetujui Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat, serta dilampiri foto kopi KTP Peserta Sosialisasi. c) melampirkan peta lokasi warga sekitar radius 1 (satu) kali rebahan tinggi menara ditambah 5 m (lima meter). Proses IPPT dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja dimulai sejak pelaksanaan survei lapangan serta berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
D. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Ketentuan IMB a. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus, oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau renovasi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku; b. Permohonan IMB diajukan Kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkan tata cara/mekanisme yang telah ditentukan; 35
c.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan sesuai dengan fungsinya: Rumah Tinggal Tunggal dan Non Rumah Tinggal Tunggal. d. Permohonan IMB Rumah Tinggal Tunggal di luar perumahan terstruktur dengan luas tanah maksimal 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dengan ketinggian maksimal 2 lantai, diterbitkan oleh Camat. e. Proses IMB dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. f. Masa berlaku IMB selama bangunan tidak berubah bentuk dan fungsi. 2.
Persyaratan IMB a. Permohonan IMB diajukan dengan mengisi Formulir Permohonan yang dapat diunduh melalui perizinan.kotabogor.go.id atau diambil langsung di kantor DPMPTSP Kota Bogor, dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta dIPRPoses berdasarkan tatacara yang telah ditentukan; b. Permohonan IMB Rumah Tinggal Tunggal diluar perumahan terstruktur dengan luas tanah diatas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dilengkapi persyaratan yang tercantum dalam Formulir Permohonan (form IMB. 1) adalah sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi pemohon yang berbadan hukum dilengkapi dengan akte pendirian; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri, bermeterai cukup; 3) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Ketentuan Teknis dan Menanggung Resiko Konstruksi Bangunan (form IMB. 2) bermaterai cukup; 5) foto kopi Sertifikat hak atas tanah/Akta Jual Beli; 6) foto kopi tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan; 7) Gambar rencana arsitektur (denah, tampak dan potongan dengan skala 1:100 atau 1:200); 8) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung, diketahui oleh Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan melampirkan foto kopi KTP (Form IMB.3); 9) Perhitungan konstruksi untuk bangunan bertingkat yang ditandatangani oleh perencana konstruksi dan disetujui oleh pemilik; 10) IMB lama dan gambar bangunan gedung bila bermaksud memperluas/renovasi bangunan. 11) Gambar Siteplan (bila lokasi bangunan terletak dikomplek perumahan).
36
c.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IMB Non Rumah Tinggal Tunggal, dilengkapi persyaratan yang tercantum dalam Formulir Permohonan (form IMB. 4) adalah sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi pemohon yang berbadan hukum dilengkapi dengan akta pendirian; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) Foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Ketentuan Teknis dan Menanggung Resiko Konstruksi Bangunan (form IMB. 2) bermaterai cukup; 5) foto kopi sertifikat hak atas tanah/Akta Jual Beli/PPJB (bagi perumahan terstruktur); 6) foto kopi tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan; 7) Gambar rencana arsitektur (denah, tampak dan potongan dengan skala 1:100 atau 1:200); 8) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung, diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat, dengan melampirkan foto kopi KTP (Form IMB.5), apabila tidak memerlukan persyaratan pengendalian dampak lingkungan berupa Amdal; 9) Perhitungan dan gambar rencana konstruksi serta laporan hasil penyelidikan tanah untuk jenis bangunan yang memerlukan penelitian tersebut; 10) foto kopi IPPT; 11) foto kopi Izin Lingkungan/SPPL; 12) foto kopi bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; 13) IMB asli dan gambar bangunan gedung bila bermaksud bongkar-berdirikan/perubahan fungsi bangunan gedung; 14) foto kopi IMB lama dan gambar bangunan gedung bila bermaksud memperluas/memperbaiki bangunan gedung; 15) Rencana Tapak/Siteplan yang telah disahkan, bagi yang memenuhi kriteria siteplan; 16) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Mechanical Electrical (ME)/ Listrik; 17) Tanda terima pengurusan sertifikat Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari BPN beserta foto kopi surat pelepasan hak (SPH) prioritas (untuk IMB Perumahan Horizontal dan Vertikal); 18) foto kopi Izin Prinsip PMA/PMDN.
d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IMB Bangunan Gedung Bukan Hunian berupa Reklame menempel pada Gedung dalam dan luar ruang untuk luas bidang >12 M2, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilengkapi persyaratan yang tercantum dalam Formulir Permohonan (form IMB. 6) adalah sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi pemohon berbadan hukum dilengkapi akte pendirian; 37
2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 4) Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan (Form IMB. 2); 5) foto kopi IMB Bangunan gedung; 6) Gambar rencana arsitektur (tampak dan potongan, dengan skala 1:50 atau 1:100) dan Perhitungan Konstruksi Reklame, dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atau Surat Keterangan Keahlian (SKA) bidang konstruksi; 7) foto kopi bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; 8) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Lahan apabila diselenggarakan bukan pada lahan sendiri/Surat Perjanjian Sewa; 9) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥ 24 M2). e.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IMB Bangunan Gedung Bukan Hunian berupa Reklame Tiang Pancang dalam sarana, di halaman gedung dan diatas gedung dengan luas bidang >6 M2, dilengkapi persyaratan yang tercantum dalam Formulir Permohonan (Form IMB. 7) adalah sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi pemohon berbadan hukum dilengkapi dengan akte pendirian; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 4) Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan (Form IMB. 2); 5) foto kopi Sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah untuk reklame yang berdiri di luar sarana; 6) Gambar arsitektur dan gambar konstruksi serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangun-bangunan reklame dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atau Surat Keterangan Keahlian (SKA) bidang konstruksi (untuk ukuran bidang reklame > 6 M2 jenis single pole dan double pole); 7) foto kopi bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; 8) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥ 24 M2).
f.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IMB
Pemisahan/Splitzing, dilengkapi persyaratan yang tercantum dalam Formulir Permohonan (Form IMB. 8) adalah sebagai berikut:
38
1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi pemohon berbadan hukum dilengkapi dengan akta pendirian; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 4) foto kopi IMB Induk dan gambar rencana bangunan yang sudah divalidasi (denah, tampak dan potongan dengan skala 1:100 atau 1:200); 5) foto kopi sertifikat Hak Alas Tanah induk; 6) foto kopi tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan; 7) Daftar Nama Pemilik Bangunan dan Type Bangunan yang akan di Splitzing; 8) foto kopi Rencana Tapak/SitePlan yang telah disahkan. g. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk Balik Nama IMB, dilengkapi persyaratan yang tercantum dalam Formulir Permohonan (Form IMB. 9) adalah sebagai berikut:
1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi pemohon berbadan hukum dilengkapi dengan akta pendirian; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 4) IMB Asli; 5) foto kopi Sertifikat hak alas tanah atau Akta Jual Beli; 6) Surat Pernyataan tidak melakukan perubahan fungsi dan bentuk bangunan (Form IMB.2); h. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk IMB Gedung bukan Hunian berupa Menara, dilengkapi persyaratan yang tercantum dalam Formulir Permohonan (Form IMB. 10) adalah sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi pemohon berbadan hukum dilengkapi dengan akte pendirian; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 4) foto kopi IPPT; 5) foto kopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); 6) Berita Acara penyerahan PJU; 7) Surat Pernyataan Mematuhi Ketentuan Teknis dan Menanggung Resiko Konstruksi Bangunan (Form IMB. 2); 8) Surat Pernyataan menggunakan Tower Bersama; 9) foto kopi tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan;
39
10) Gambar rencana arsitektur (tampak dan potongan,dengan skala 1:50 atau 1:100) dan Perhitungan Konstruksi Tower, dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atau Surat Keterangan Keahlian (SKA) bidang konstruksi; 11) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; 12) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Menara. E. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRP) 1. Ketentuan IPRP a. Izin yang selanjutnya disebut IPRP adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar peletakan reklame dengan memperhatikan estetika, edukasi dan keserasian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang; b. Permohonan IPRP diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi Formulir Permohonan yang dapat diunduh melalui perizinan.kotabogor.go.id atau diambil langsung di kantor DPMPTSP Kota Bogor, dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkan tatacara yang telah ditentukan; c. Proses IPRP dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar; d. Masa berlaku IPRP selama 1 (satu) tahun; 2. Peryaratan IPRP a. Persyaratan permohonan pengajuan IPRP dengan cara mengisi formulir (Form IPRP.1) adalah sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akta pendirian badan hukum; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) Surat Penyataan bertanggung jawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 4) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 5) Surat kesepakatan dengan pemilik persil/bangunan atau surat sewa menyewa; 6) foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 tahun Terakhir; 7) Gambar desain produk atau naskah reklame permanen; 8) Foto Terbaru rencana penempatan reklame permanen; 9) Peta Denah Lokasi; b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk reklame permanen yang berada dalam sarana prasarana milik Pemerintah Daerah, yaitu dengan cara mengisi formulir (Form IPRP.3) adalah sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akta pendirian badan hukum; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
40
3) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 4) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 5) Gambar desain produk atau naskah reklame permanen; 6) Foto Terbaru rencana penempatan reklame permanen; 7) Peta Denah Lokasi. c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk reklame berjalan, yaitu dengan cara mengisi formulir (Form IPRP.4) adalah sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akte pendirian badan hukum; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 4) Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (SKSWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor; 5) Foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akan dipasang reklame; 6) foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; 7) Surat perjanjian dengan pemilik kendaraan apabila bukan kendaraan milik pemohon; 8) foto kopi Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek (untuk kendaraan umum). d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk perpanjangan Izin reklame permanen, yaitu dengan cara mengisi formulir (Form IPRP.5) adalah sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akta pendirian badan hukum; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 4) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 5) Surat Pernyataan tidak merubah ukuran dan naskah reklame permanen (Form IPRP.6); 6) foto kopi IPRP Tahun sebelumnya; 7) foto kopi Bukti Pembayaran SSPD Reklame permanen Tahun sebelumnya; 8) foto kopi Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame (PPTR) untuk reklame dalam sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah; 9) melampirkan foto Naskah atau penempatan reklame;
41
10) menyerahkan foto kopi Kelaikan Fungsi Bangunan Reklame dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atau Surat Keterangan Keahlian (SKA) bidang konstruksi (untuk ukuran bidang reklame ≥ 6 M2 jenis single pole dan double pole, serta ukuran bidang reklame > 12 M2 untuk yang menempel pada bangunan gedung), pada perpanjangan tahun ke-5; 11) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥ 24 M2). F. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame (PPTR) 1. Ketentuan PPTR a. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame yang selanjutnya disebut PPTR adalah surat persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar peletakan reklame dalam sarana dan prasarana milik pemerintah daerah dengan memperhatikan estetika, edukasi dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang; b. Permohonan PPTR diajukan Kepada Wali Kota Melalui Perangkat Daerah yang menangani dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkan tata cara yang telah ditentukan. c. Proses PPTR dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan hasil kajian teknis PPTR disetujui oleh Wali Kota Bogor. d. Masa berlaku PPTR selama 1 (satu) tahun; 2. Persyaratan PPTR a. Persyaratan permohonan PPTR sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akta pendirian badan hukum; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form PPTR.2); 4) foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); 5) Gambar desain produk atau naskah reklame permanen; 6) Foto Terbaru rencana penempatan reklame permanen yang memperlihatkan posisi pondasi reklame; 7) Peta Denah Lokasi. b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk perpanjangan PPTR adalah sebagai berikut: 1) foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akta pendirian badan hukum; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2);
42
4)
5) 6) 7) 8)
foto kopi NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); foto kopi Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRP) tahun sebelumnya; foto kopi PPTR Tahun sebelumnya; foto kopi SSPD Tahun sebelumnya. Melampirkan Foto Naskah atau penempatan reklame:
G. Pengesahan Rencana Tapak/Site Plan 1. Ketentuan Pengesahan Rencana Tapak/Site plan a. pengesahan rencana tapak/site plan adalah pengesahan rencana tata letak bangunan pada suatu bidang lahan yang harus memenuhi ketentuan syarat administrasi, ketentuan teknis serta peletakan secara makro prasarana sarana utilitas (PSU) dan rencana sirkulasi yang terintegrasi serta tidak menimbulan konflik; b. permohonan Izin diajukan Kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir (Form SP.1), yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkan tatacara/mekanisme yang telah ditentukan. c. Proses Pengesahan Rencana Tapak/Site Plan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak gambar site plan disampaikan sesuai masukan dari tim teknis pada saat rapat pembahasan. 2.
Persyaratan Pengesahan Rencana Tapak/Site plan persyaratan pengesahan rencana tapak/siteplan sebagai berikut: a. foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akta pendirian badan hukum; b. Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri bermaterai cukup; c. foto kopi Bukti Kepemilikan Tanah dan peta bidang/peta ukur dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor; d. Rekomendasi Teknis Perangkat Daerah terkait; e. foto kopi dokumen/arahan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam IPPT; f. foto kopi IPPT; g. foto kopi IMB awal untuk permohonan revisi site plan/perluasan bangunan; h. Surat Perolehan Hak (SPH) Prioritas untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan tanda terima pengurusan sertifikat dari BPN (untuk permohonan Perumahan Horisontal dan Vertikal); i. Gambar Rencana Tapak/Siteplan yang telah disyahkan, dalam hal pengurusan Revisi Rencana Tapak/Siteplan; j. Gambar rencana tapak dengan skala paling kecil 1:250 secara proposional yang menyajikan tata letak, tata hijau, PJU dan tata drainase ditampilkan pada kertas ukuran kertas A0 atau A1.
43
H. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 1. Ketentuan Izin Usaha Jasa Kontruksi a. Izin yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di Bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; b. Permohonan IUJK diajukan Kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan (dengan memperlihatkan dokumen asli) serta diproses berdasarkan tata cara/mekanisme yang telah ditentukan. c. Proses IUJK dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar; d. Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun. 2. Persyaratan Izin Usaha Jasa Kontruksi a. Persyaratan untuk permohonan Izin Baru dengan mengisi formulir (Form IUJK.1) adalah sebagai berikut: 1) foto kopi KTP penanggung jawab badan usaha yang masih berlaku; 2) Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri, bermaterai cukup; 3) menyerahkan foto kopi Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK); 4) melampirkan lembar hasil verifikasi berkas permohonan IUJK dari dinas PUPR; 5) menyerahkan foto kopi pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan; 6) menyerahkan foto kopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi Lembaga; 7) menyerahkan foto kopi Kartu Penanggung Jawab TeknikBadan Usaha (PJT-BU); 8) menyerahkan foto kopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga; 9) menyerahkan Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Badan Usaha; 10) menyerahkan foto kopi KTP, ijazah pendidikan formal, SKA, dan SKT tenaga ahli/terampil BUJK; 11) Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (SKSWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor; 12) Menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan apabila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi; 13) menyerahkan foto kopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan 14) melampirkan foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 15) mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan; 16) memiliki luas ruang kantor ≥ 30 M2 (tiga puluh meter persegi). b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk permohonan Perpanjangan Izin dengan mengisi formulir (Form IUJK.1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya adalah sebagai berikut: 1) foto kopi KTP penanggung jawab badan usaha yang masih berlaku 44
2) surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; 3) menyerahkan foto kopi SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga; 4) melampirkan lembar hasil verifikasi berkas permohonan IUJK dari dinas PUPR; 5) menyerahkan foto kopi PJT-BU; 6) menyerahkan foto kopi SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga; 7) menyerahkan foto kopi KTP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai; 8) Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (SKSWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor; 9) membuat surat pernyataan tidak masuk dalam Daftar Hitam yang ditandatangani PJBU; 10) menyerahkan foto kopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; 11) menyerahkan foto kopi bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh; 12) menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan 13) melampirkan foto kopi IMB; 14) foto kopi bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan; 15) memiliki luas ruang kantor ≥30 M2 (tiga puluh meter persegi). c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk perubahan data diajukan paling lambat 14 hari kerja dengan mengisi formulir (Form IUJK.1) sebelum habis masa berlakunya adalah sebagai berikut: 1) memiliki luas ruang kantor ≥ 30 m2 (tiga puluh meter persegi); 2) menyerahkan foto kopi: a) Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus; b) Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK; c) Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau d) SBU yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; e) IMB; 3) menyerahkan IUJK asli; dan 4) menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha apabila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan; 5) foto kopi bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan; 6) melampirkan lembar verifikasi berkas permohonan IUJK dari dinas PUPR; d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mengisi formulir (Form IUJK.4) untuk penutupan izin adalah sebagai berikut: 1) mengisi Formulir Permohonan; 2) menyerahkan IUJK yang asli; dan 3) menyerahkan Surat Pajak terakhir. 45
I.
Tanda Daftar Tenaga Teknis (TDTT) IUJK 1. Ketentuan TDTT IUJK a. TDTT IUJK adalah Tanda Daftar Tenaga Teknis baik untuk usaha perseorangan melakukan usaha di bidang jasa kontruksi; b. Permohonan TDTT IUJK diajukan Kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan mengisi formulir (Form TDTT.1) yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta dIPRPoses berdasarkan tata cara/mekanisme yang telah ditentukan. c. Proses TDTT IUJK dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. d. Masa berlaku TDTT IUJK selama 3 (tiga) tahun; 2. Persyaratan TDTT IUJK untuk permohonan Izin Baru adalah sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan ; b. menyerahkan foto kopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat; Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; c. menyerahkan Daftar Riwayat Hidup; d. menyerahkan foto kopi KTP; dan e. Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (SKSWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor.
J. Izin Galian Utilitas 1. Ketentuan Izin Galian Utilitas a. Izin Galian Utilitas yang selanjutnya disebut IGU adalah izin penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya; b. Permohonan Izin Galian Utilitas diajukan Kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan mengisi formulir (Form IGU) yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta dIPRPoses berdasarkan tatacara/mekanisme yang telah ditentukan; c. Proses IGU dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. d. Masa berlaku IGU disesuaikan dengan rencana pelaksanaan galian utilitas. 2. Persyaratan Permohonan Izin Galian Utilitas sebagai berikut: a. foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi pemohon yang berbadan hukum dilengkapi dengan Akta Pendirian; b. surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; c. surat Pernyataan bertanggungjawab atas kewajiban memelihara dan menjaga jaringan utilitas dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon sesuai dengan formulir (Form IGU); d. melampirkan persyaratan teknis yaitu: 1) lokasi Rencana penggalian; 2) rencana teknis; 3) metode Pelaksanaan; 4) jadual Waktu pelaksanaan. 46
e. melampirkan rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor; f. melampirkan rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor; g. melampirkan rekomendasi teknis dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor apabila menggunakan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH); h. melampirkan jaminan asuransi pelaksanaan pasca galian untuk mengembalikan sesuai dengan kondisi semula. K. Izin Jalan Masuk 1. Ketentuan Izin Jalan Masuk a. Izin Jalan Masuk yang selanjutnya disebut IJM adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang akan membuat jalan masuk pekarangan melalui Rumija untuk, pertokoan, komersil dan perumahan; b. Permohonan Izin Jalan Masuk diajukan Kepada Wali Kota Melalui DPMPTSP dengan mengisi formulir (Form IJM) yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkan tatacara/mekanisme yang telah ditentukan. c. Proses IJM dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. d. Masa berlaku selama tidak ada perubahan fungsi bangunan dan lebar akses jalan keluar/masuk kendaraan; 2. Persyaratan Permohonan Izin Jalan Masuk sebagai berikut: a. foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akte pendirian badan hukum; b. Surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; c. Surat Pernyataan bertanggungjawab atas kewajiban memelihara dan menjaga jalan masuk dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sasaran atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon dan bermeterai sesuai formulir (Form IJM); d. foto kopi bukti kepemilikan tanah; e. foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 tahun Terakhir; f. rekomendasi Teknis dari Dishub Kota Bogor; g. rekomendasi Teknis dari DPUPR Kota Bogor; h. Rekomendasi Teknis dari Disperumkim Kota Bogor apabila menggunakan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH); i. melampirkan gambar detail jalan masuk berikut gambar lengkap saluran air. L. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir 1. Ketentuan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir a. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang selanjutnya disebut IPTP adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola fasilitas parkir kendaraan; b. Masa berlaku IPTP adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak izin diterbitkan; 47
2.
3.
c. Permohonan IPTP diajukan Kepada Wali Kota Melalui DPMPTSP dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkan tatacara/mekanisme yang telah ditentukan; d. Proses IPTP dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. Persyaratan Permohonan IPTP untuk permohonan baru dengan mengisi Formulir (Form IPTP) sebagai berikut: a. foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akte pendirian badan hukum; b. surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; c. foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 tahun Terakhir; d. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); e. foto kopi Siteplan /Gambar rencana areal parkir; f. rekomendasi Teknis dari Dishub Kota Bogor; g. apabila pengelola Tempat Parkir bukan pemilik, harus dilengkapi surat izin/pernyataan penyelenggaraan tempat parkir dari pemilik lahan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk permohonan Perpanjangan IPTP dengan mengisi Formulir (Form IPTP) sebagai berikut: a. foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akte pendirian badan hukum; b. surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; c. foto kopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 tahun Terakhir; d. IPTP tahun sebelumnya; e. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); f. foto kopi Siteplan /Gambar rencana areal parkir; g. rekomendasi Teknis dari Dishub Kota Bogor; h. apabila pengelolan Tempat Parkir bukan pemilik, harus dilengkapi surat izin/pernyataan penyelenggaraan tempat parkir dari pemilik lahan.
M. Akta Izin Pesawat Uap 1. Ketentuan Akta Izin Pesawat Uap a. Izin Pesawat Uap yang selanjutnya disebut IPU adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah menjalankan mesin yang menggunakan pesawat uap; b. Permohonan IPU diajukan Kepada Wali Kota Melalui DPMPTSP dengan mengisi formulir (Form IPU) yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkan tatacara/mekanisme yang telah ditentukan; c. Proses AIPU dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. d. Masa berlaku selama 1 (satu) tahun;
48
2.
Persyaratan Permohonan IPU sebagai berikut: a. foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akte pendirian badan hukum; b. surat kuasa dan Foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; c. foto kopi Dokumen Pesawat Uap; d. rekomendasi teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnaker) Kota Bogor.
N. Izin Operasi Lift 1. Ketentuan Izin Operasi Lift a. Izin Operasi Lift yang selanjutnya disebut IOL adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengoperasikan Lift barang atau Lift orang; b. Permohonan Izin diajukan Kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan mengisi formulir (Form IOL) yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkan tatacara/mekanisme yang telah ditentukan; c. Proses IOL dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. 2.
Persyaratan permohonan IOL sebagai berikut: a. foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akte pendirian badan hukum; b. surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; c. foto kopi Dokumen Lift; d. foto kopi IMB; e. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.
O. Izin Operasional Menara 1. Ketentuan Izin Operasional Menara a. Izin Operasional Menara yang selanjutnya disebut IOM adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan untuk mengoperasikan bangunan menara sesuai peruntukannya; b. permohonan Izin diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta diproses berdasarkan tatacara yang telah ditentukan. c. proses IOM dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. d. masa berlaku selama 5 (lima) tahun; 2. Persyaratan permohonan IOM untuk permohonan baru dengan mengisi Formulir (Form IOM.1) sebagai berikut: a. foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akta pendirian badan hukum; b. surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri bermaterai cukup; c. sertifikat Laik fungsi dari Perangkat Daerah terkait; d. rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait; e. surat pernyataan kepemilikan menara; 49
f. bukti kerja sama penyelenggara menara dengan pengguna menara; g. kesediaan perusahaan (operator) menggunakan menara secara bersama; h. tanda bukti asuransi pertanggungan radius tinggi menara ditambah 5m (lima meter); i. Izin Gangguan (HO); j. IMB Menara; k. Persyaratan Teknis kesesuaian sarana pendukung meliputi: 1) pertanahan (Grounding); 2) penangkal petir; 3) catu daya; 4) lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); 5) marka Halangan Penerbangan; 6) kesesuaian data actual dengan data dalam dokumen pelaksanaan kontruksi menara termasuk peralatan komunikasi yang terpasang; 7) penguji atau tes lapangan (on site) untuk aspek keselamatan, kesehatan, dan kemudahan pada struktur peralatan komunikasi dan perlengkapan menara serta prasarana menara pada komponen konstruksi/peralatan yang memerlukan data yang akurat. 3.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk permohonan perpanjangan izin dengan mengisi Formulir (Form IOM.2) sebagai berikut: a. foto kopi KTP yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa akte pendirian badan hukum; b. surat kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa dalam hal permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri; c. sertifikat Laik fungsi dari Perangkat Daerah terkait; d. Rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait; e. surat pernyataan kepemilikan menara; f. bukti kerja sama penyelenggara menara dengan pengguna menara; g. tanda bukti asuransi pertanggungan radius tinggi menara ditambah 5 (lima) meter; h. Izin Gangguan (HO); i. IMB Menara; j. Izin Operasional Menara (IOM) tahun sebelumnya.
4.
Persyaratan Teknis kesesuaian sarana pendukung meliputi: a. laporan hasil pemeriksaan berkala; b. laporan hasil pengujian struktur; c. daftar peralatan dan kelengkapan menara; d. daftar peralatan komunikasi yang terpasang; e. laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian komponen struktur dan/atau arsitektur pada kegiatan perawatan; f. kesesuaian data actual dengan data dalam dokumen pelaksanaan kontruksi menara termasuk peralatan komunikasi yang terpasang; g. penguji atau tes lapangan (on site) untuk aspek keselamatan, kesehatan, dan kemudahan pada struktur peralatan komunikasi dan perlengkapan menara serta prasarana menara pada komponen konstruksi/peralatan yang memerlukan data yang akurat. 50
P. Izin Tempat Penampungan Sementara limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Izin TPS B3) 1. Ketentuan Izin a. Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki izin. b. Izin tempat penampungan sementara limbah bahan beracun dan berbahaya diberikan oleh Wali Kota. c. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. d. Perpanjangan izin dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin; e. Proses Izin TPS B3 dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. 2. Persyaratan Izin a. Untuk memperoleh Izin TPS B3 dan berbahaya mengajukan permohonan tertulis kepada DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan. b. Formulir permohonan Izin TPS B3 (Form Limbah B3). c. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan sebagai berikut : 1) rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor; 2) jenis dan karakteristik, jumlah limbah bahan beracun dan berbahaya yang disimpan/dikumpulkan; 3) lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan; 4) desain tempat penyimpanan/pengumpulan; 5) foto kopi kontrak kerja dengan pihak ketiga yang telah mendapatkan izin; 6) foto kopi NPWP perusahaan/NPWP cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak; 7) foto kopi tanda bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan; 8) tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki Izin Prinsip PM); 9) foto kopi bukti pembayaran keikutsertaan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan 10) Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup. Q. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 1. Ketentuan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) a. setiap usaha dan atau kegiatan dilarang membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air. b. dilarang menerbitkan IPLC yang melanggar baku mutu air dan menimbulkan pencemaran air. c. setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah cair wajib mendapat izin. d. permohonan izin didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. e. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. 51
f.
Proses IPLC dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak pendaftaran dan berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
2. Persyaratan IPLC a. Permohonan izin pembuangan air limbah ke air dan sumber air diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir (Form K17) yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. b. Persyaratan izin pembuangan limbah cair sebagai berikut : 1. foto kopi KTP pemohon; 2. rekomendasi dari DLH Kota Bogor; 3. foto kopi izin Lingkungan dari DLH Kota Bogor; 4. foto kopi akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum/badan usaha; 5. foto kopi tanda bukti pemilikan lahan /status tanah; 6. foto kopi izin gangguan (HO); 7. foto kopi izin mendirikan bangunan (IMB); 8. Izin Pengambilan Air (SIPA/SIPPA) bagi yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air; 9. Peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air Skala 1:50.000; 10. Gambar desain konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah cair; 11. hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dari laboratorium rujukan; 12. surat pernyataan kesanggupan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan, kesanggupan untuk memasang alat ukur debit limbah, kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik sekurang kurangnya satu kali dalam sebulan, kesanggupan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, tidak membuang limbah cair ke dalam tanah.; 13. foto kopi izin lama bila perpanjangan; 14. foto kopi NPWP perusahaan NPWP cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak. 15. Foto kopi tanda bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan; 16. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal); 17. Foto kopi bukti pembayaran keikutsertaan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan; 18. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup.
52
III.2. Ketentuan dan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik A. Izin Prinsip (IP) 1. Ketentuan IP a. IP ditetapkan untuk menyatakan suatu kegiatan diperkenankan untuk beroperasi disesuaikan dengan rencana struktur dan pola ruang. b. IP menjadi dasar dalam pemberian Izin Lokasi. c. IP berupa Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL). d. IP diberikan kepada suatu kegiatan yang diperkenankan untuk beroperasi dengan luasan di atas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan tujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan tanah tersebut sesuai peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 2. IP memuat: a. arahan tentang kesesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang; b. arahan teknis pemanfaatan ruang; dan c. peta lokasi dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. 3. Masa Berlaku IP IP berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila dalam waktu tersebut belum mengajukan IL atau IPPT, maka IP dinyatakan tidak berlaku. 4. Persyaratan IP a. Permohonan IP diajukan kepada Wali kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id. b. Permohonan IP yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) KTP asli yang masih berlaku dan bagi pemohon yang berbadan hukum dilengkapi dengan foto kopi Akta Pendirian Badan Hukum; 2) Petunjuk Letak Lokasi Tanah yang dimohon; 3) Proposal rencana pemanfaatan tanah; 4) Izin Prinsip PMA/PMDN yang asli. c. Jika pada lokasi yang dimohon terdapat Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum atau lahan pertanian irigasi teknis harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari PD/instansi/lembaga berwenang. 5. Proses IP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dimulai sejak pelaksanaan survei lapangan serta berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. B. Izin Lokasi (IL) 1. Ketentuan IL a. IL merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. b. IL ditetapkan dengan berpedoman pada IP yang dikeluarkan atau merujuk pada rencana pola ruang. c. IL menjadi dasar dalam pemberian IPPT dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP. d. IL diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) IL diberikan untuk penguasaan tanah dengan luasan di atas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi); 53
2) IL diberikan setelah IP diterbitkan; 3) bagi orang atau badan yang akan menambah perluasan tanah yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota, wajib mengajukan IL baru; 4) tidak berada pada lokasi yang sudah diterbitkan IL sebelumnya. e. IL memuat persetujuan penguasaan tanah untuk kegiatan tertentu sesuai dengan IP yang diterbitkan. f. Apabila badan hukum/badan usaha/perorangan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh badan hukum/badan usaha/perorangan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut: 1) untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman sama dengan atau lebih dari 400 Ha (empat ratus hektar) merupakan kewenangan Provinsi; 2) kawasan resort perhotelan sama dengan atau lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar) merupakan kewenangan Provinsi; 3) kawasan industri sama dengan atau lebih dari 400 Ha (empat ratus hektar) merupakan kewenangan Provinsi. g. IL tidak diperlukan dan dianggap sudah dikuasai oleh badan hukum/badan usaha/perorangan dalam hal tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 1 Ha (satu hektar) untuk usaha bukan pertanian. h. bagi lahan yang sudah dimiliki/dikuasai dengan luas lahan diatas 10.000 m2 (sepulu ribu meter persegi) setelah mendapatkan Izin Prinsip dapat langsung mengajukan permohonan IPPT. 2. Masa Berlaku IL a. IL berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk selama 1 (satu) tahun berikutnya, apabila penguasaan tanah paling sedikit telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditetapkan dalam IL. b. apabila penguasaan tanah di bawah 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak diberikan pengajuan IL Perpanjangan, dan IL hanya diberikan pada luasan tanah yang telah dikuasai. c. apabila pemanfaatan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka wajib mengajukan IP baru dengan luasan berdasarkan pencapaian penguasaan tanah terakhir dalam jangka waktu perpanjangan. d. permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir. 3. Persyaratan IL a. permohonan IL diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id. b. permohonan IL baru yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: sebagai berikut: 1) KTP asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan foto kopi akta pendirian badan hukum; 2) Izin Prinsip yang asli; 54
3) 4)
Persetujuan dari pemilik tanah yang akan dikuasai; Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor. c. Permohonan perpanjangan IL yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) KTP asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan akte pendirian badan hukum; 2) Surat Keputusan IL asli terdahulu; 3) Bukti kepemilikan tanah yang sudah dibebaskan dilengkapi dengan peta lokasi; 4) Persetujuan dari pemilik tanah yang akan dikuasai; 5) Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor. 6) Laporan Monitoring Perolehan dan Pemanfaatan Tanah dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor. d. Dalam proses penyelenggaraan IL pemohon wajib mengikuti ketentuan yang ditentukan dalam IP. 4. Proses IL dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja dimulai sejak pelaksanaan survei lapangan serta berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. C. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) 1. Ketentuan IPPT a. IPPT diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai. b. IPPT berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. c. IPPT menjadi dasar dalam pengajuan IMB. 2. Masa berlaku IPPT IPPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila dalam waktu tersebut belum mengajukan permohonan IMB, maka IPPT dinyatakan tidak berlaku lagi, dikecualikan untuk perumahan terstruktur dan sudah mempunyai site plan. 3. Persyaratan Izin IPPT a. Permohonan IPPT diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id.. b. Permohonan IPPT yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) KTP asli yang masih berlaku dan bagi pemohon yang berbadan hukum dilengkapi dengan foto kopi akta pendirian badan hukum; 2) foto kopi bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat/Akta Jual Beli/Surat Pelepasan Hak (SPH) atas nama pemohon, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3) Surat Keterangan tanah tidak sengketa dari Lurah yang diketahui oleh Camat bagi tanah yang belum bersertifikat; 4) Peta Bidang/Peta Ukur yang disyahkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor; 5) Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang asli tahun berjalan;
55
4.
6) Melampirkan Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dari Lanud Atang Sanjaya untuk ketinggian bangunan diatas 5 (lima) lantai atau diatas 15 (lima belas) meter dan bangunan Menara/Tower pada Zona Green Field dan untuk menara Roof Top pada bangunan di atas 5 (lima) lantai/15 (lima belas) meter; 7) Gambar Pra Siteplan/layout, dengan denah lokasi yang dimohon; 8) Gambar Siteplan awal bagi yang bermaksud memperluas/ mengembangkan lahan; 9) Surat Keputusan IP dan/atau IL asli kecuali bagi yang dikecualikan; 10) Izin Prinsip PMA/PMDN asli; 11) Rekomendasi Teknis Hasil Penilaian Analisis Dampak LaluLintas/Saran Teknis Lalu Lintas; 12) IMB asli dan foto bangunan eksisting apabila bermaksud bongkar-berdirikan/Perubahan Fungsi Bangunan/ Perluasan; 13) Surat Pemberitahuan pada Tetangga bagi pemohon yang wajib SPPL dan/atau UKL/UPL, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 24, bermeterai cukup, disetujui Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat, serta dilampiri foto kopi KTP tetangga; 14) Untuk permohonan rumah sakit, melampirkan rekomendasi studi kelayakan dari Dinas Kesehatan Kota Bogor; 15) Surat Pernyataan dari pemohon mengenai jumlah kursi untuk rumah makan, dan jumlah tempat tidur bagi klinik dengan rawat inap, bermeterai cukup; 16) Surat Pernyataan Penggunaan Tanah dari pemilik bahwa perizinannya diatasnamakan penyewa, bermeterai cukup. 17) Persetujuan Tetangga untuk Bangunan Rumah Ibadah adalah sebagai berikut: a) melampirkan daftar nama dan foto kopi KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disetujui Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat; b) melampirkan bukti tertulis dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat; c) melampirkan rekomendasi tertulis dari Kantor Kementerian Agama Kota Bogor; d) melampirkan rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor. 18) Persetujuan Tetangga, untuk Bangunan Menara/Tower sebagai berikut: a) melampirkan Berita Acara Sosialisasi dan notulensi dengar pendapat terhadap warga sekitar radius 1 (satu) kali rebahan tinggi menara ditambah 5 (lima) meter; b) melampirkan Daftar Hadir Sosialisasi yang disetujui Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat, serta dilampiri foto kopi KTP Peserta Sosialisasi; c) melampirkan peta lokasi warga sekitar radius 1 (satu) kali rebahan tinggi menara ditambah 5 m (lima meter). Proses IPPT dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja dimulai sejak pelaksanaan survei lapangan serta berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
56
D. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Ketentuan IMB a. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus, oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau renovasi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku; b. Permohonan IMB diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id.; c. IMB diterbitkan sesuai dengan fungsinya: Rumah Tinggal Tunggal dan Non Rumah Tinggal Tunggal. 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IMB Bangunan Gedung Bukan Hunian berupa Reklame menempel pada Gedung dalam dan luar ruang untuk luas bidang >12 M2, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. KTP asli yang masih berlaku dan bagi pemohon berbadan hukum dilengkapi akta pendirian badan usaha; b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRP) asli; c. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan (Form IMB. 2); d. IMB Bangunan gedung induk; e. Gambar rencana arsitektur (tampak dan potongan,dengan skala 1:50 atau 1:100) dan Perhitungan Konstruksi Reklame, dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atau surat keterangan keahlian (SKA) bidang konstruksi; f. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan asli; g. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Lahan apabila diselenggarakan bukan pada lahan sendiri/Surat Perjanjian Sewa; h. Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥ 24 M2). 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IMB Bangunan Gedung Bukan Hunian berupa Reklame Tiang Pancang dalam sarana, di halaman gedung dan diatas gedung dengan luas bidang > 6 M2, yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. KTP asli yang masih berlaku dan bagi pemohon berbadan hukum dilengkapi dengan fotokopi akte pendirian badan usaha; b. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan (Form IMB. 2); c. Sertifikat hak alas tanah asli atau bukti perolehan tanah untuk reklame yang berdiri di luar sarana; d. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRP) asli; e. Persetujuan Pemakaian Tanah Reklame (PPTR) asli untuk reklame yang berdiri di dalam sarana; f. Gambar arsitektur dan gambar konstruksi serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangun-bangunan reklame dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) (untuk ukuran bidang reklame > 6 M2 jenis single pole dan double pole); g. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan asli; h. Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥ 24 M2). 57
E. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRP) 1. Ketentuan IPRP a. Izin yang selanjutnya disebut IPRP adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar peletakan reklame permanen dengan memperhatikan estetika, edukasi dan keserasian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang; b. Permohonan IPRP diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id; 2. Peryaratan IPRP a. Persyaratan permohonan pengajuan IPRP yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) KTP asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa foto kopi akta pendirian badan hukum; 2) Surat Penyataan bertanggung jawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 3) Surat kesepakatan dengan pemilik persil/bangunan atau surat sewa menyewa; 4) Bukti Pembayaran PBB P2 asli tahun Terakhir; 5) Gambar desain produk atau naskah reklame; 6) Foto Terbaru rencana penempatan reklame; 7) Peta Denah Lokasi; b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk reklame yang berada dalam sarana prasarana milik Pemerintah Daerah yaitu dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) KTP asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa foto kopi akta pendirian badan hukum; 2) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 3) Gambar desain produk atau naskah reklame; 4) Foto Terbaru rencana penempatan reklame; 5) Peta Denah Lokasi. c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk reklame berjalan yaitu dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) KTP asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa foto kopi akta pendirian badan hukum; 2) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 3) Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (SKSWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor; 4) foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akan dipasang reklame; 5) foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; 6) Surat perjanjian dengan pemilik kendaraan apabila bukan kendaraan milik pemohon; 7) Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek (untuk kendaraan umum) asli. 58
d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk perpanjangan Izin reklame yaitu dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) KTP asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa foto kopi akta pendirian badan hukum; 2) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 3) Surat Pernyataan tidak merubah ukuran dan naskah reklame (Form IPRP.6); 4) IPRP asli tahun sebelumnya; 5) Bukti Pembayaran SSPD Reklame asli tahun sebelumnya; 6) foto kopi Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame (PPTR) untuk reklame dalam sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota; 7) menyerahkan fotokopi Kelaikan Fungsi Bangunan Reklame dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) (untuk ukuran bidang reklame ≥ 6 M2 jenis single pole dan double pole, serta ukuran bidang reklame > 12 M2 untuk yang menempel pada bangunan gedung), pada perpanjangan tahun ke-5; 8) melampirkan foto Naskah atau penempatan reklame: 9) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥ 24 M2). F. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame (PPTR) 1. Ketentuan PPTR a. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame yang selanjutnya disebut PPTR adalah surat persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar peletakan reklame dalam sarana dan prasarana milik pemerintah Kota dengan memperhatikan estetika, edukasi dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang; b. Permohonan PPTR diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id; 2. Persyaratan PPTR a. Persyaratan permohonan PPTR dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) KTP asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa foto kopi akta pendirian badan hukum; 2) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 3) Izin Penyelenggaraan Reklame (IPRP) asli; 4) Gambar desain produk atau naskah reklame; 5) foto Terbaru rencana penempatan reklame; 6) Peta Denah Lokasi. b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk perpanjangan PPTR dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) KTP asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa foto kopi akta pendirian badan hukum; 59
2) 3) 4) 5) 6)
Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); Izin Penyelenggaraan Reklame (IPRP) asli; PPTR asli tahun sebelumnya; SSPD asli tahun sebelumnya. melampirkan Foto Naskah atau penempatan reklame.
G. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 1. Ketentuan Izin Usaha Jasa Kontruksi a. Izin yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di Bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; b. Permohonan IUJK diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id; 2. Persyaratan Izin Usaha Jasa Kontruksi a. Persyaratan untuk permohonan IUJK Baru dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) KTP asli penanggung jawab badan usaha yang masih berlaku; 2) menyerahkan foto kopi Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK); 3) menyerahkan foto kopi pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan; 4) melampirkan lembar hasil verifikasi berkas permohonan IUJK dari dinas PUPR; 5) menyerahkan foto kopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi Lembaga; 6) menyerahkan foto kopi Kartu Penanggung Jawab TeknikBadan Usaha (PJT-BU); 7) menyerahkan foto kopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga; 8) menyerahkan Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Badan Usaha; 9) menyerahkan foto kopi KTP, ijazah pendidikan formal, SKA, dan SKT tenaga ahli/terampil BUJK; 10) Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (SKSWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor; 11) menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan apabila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi; 12) menyerahkan foto kopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan 13) IMB asli; 14) memiliki luas ruang kantor ≥ 30 M2 (tiga puluh meter persegi). b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk permohonan Perpanjangan IUJK dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) KTP asli penanggung jawab badan usaha yang masih berlaku 2) menyerahkan foto kopi SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga; 60
3) menyerahkan foto kopi PJT-BU; 4) melampirkan lembar hasil verifikasi berkas permohonan IUJK dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor; 5) menyerahkan foto kopi SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga; 6) Menyerahkan foto kopi KTP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai; 7) Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (SKSWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor; 8) membuat surat pernyataan tidak masuk dalam Daftar Hitam yang ditandatangani PJBU; 9) menyerahkan foto kopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir kelurahan; 10) menyerahkan foto kopi bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh; 11) menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan 12) IMB asli; 13) Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Asli; 14) memiliki luas ruang kantor ≥ 30 M2 (tiga puluh meter persegi). c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk perubahan data IUJK diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki luas ruang kantor ≥ 30 m2 (tiga puluh meter persegi); 2) menyerahkan foto kopi: a) Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus; b) Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK; c) Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau d) SBU yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; e) IMB asli; 3) menyerahkan IUJK asli; dan 4) menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha apabila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan; 5) bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Asli. d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk penutupan IUJK adalah dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Menyerahkan IUJK yang asli; dan 2) Menyerahkan Surat Pajak terakhir.
61
