III
DRAFT KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG SECARA ELEKTRONIK A. Izin Prinsip (IP) 1. Ketentuan IP a. IP ditetapkan untuk menyatakan suatu kegiatan diperkenankan untuk beroperasi disesuaikan dengan rencana struktur dan pola ruang. b. IP menjadi dasar dalam pemberian Izin Lokasi. c. IP berupa Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL). d. IP diberikan kepada suatu kegiatan yang diperkenankan untuk beroperasi dengan luasan di atas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan tujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan tanah tersebut sesuai peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. e. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan belum memproses IL, maka IP tersebut menjadi tidak berlaku. 2. IP memuat: a. arahan tentang kesesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang; b. arahan teknis pemanfaatan ruang; dan c. peta lokasi dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. 3. Masa Berlaku IP IP berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila dalam waktu tersebut belum mengajukan IL atau IPPT, maka IP dinyatakan tidak berlaku. 4. Persyaratan IP a. Permohonan IP diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id. b. Permohonan IP yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan bagi pemohon yang berbadan hukum dilengkapi dengan Fotokopi Akte Pendirian Badan Hukum; 2) Petunjuk Letak Lokasi Tanah yang dimohon; 3) Proposal rencana pemanfaatan tanah; 4) Izin Prinsip PMA/PMDN yang asli. c. Jika pada lokasi yang dimohon terdapat Program Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum atau lahan pertanian irigasi teknis harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari PD/instansi/lembaga berwenang. 5. Proses IP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dimulai sejak pelaksanaan survei lapangan serta berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. B. Izin Lokasi (IL) 1. Ketentuan IL a. IL merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. b. IL ditetapkan dengan berpedoman pada IP yang dikeluarkan atau merujuk pada rencana pola ruang. c. IL menjadi dasar dalam pemberian IPPT dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP. 1
d. IL diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Izin Lokasi diberikan untuk penguasaan tanah dengan luasan di atas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi); 2) Izin Lokasi diberikan setelah IP diterbitkan; 3) Bagi orang atau badan yang akan menambah perluasan tanah yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota, wajib mengajukan IL baru; 4) Tidak berada pada lokasi yang sudah diterbitkan IL sebelumnya. e. IL memuat persetujuan penguasaan tanah untuk kegiatan tertentu sesuai dengan IP yang diterbitkan. f. Apabila badan hukum/badan usaha/perorangan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh badan hukum/badan usaha/perorangan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut: 1) Untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman sama dengan atau lebih dari 400 Ha (empat ratus hektar) merupakan kewenangan Provinsi; 2) Kawasan resort perhotelan sama dengan atau lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar) merupakan kewenangan Provinsi; 3) Kawasan industri sama dengan atau lebih dari 400 Ha (empat ratus hektar) merupakan kewenangan Provinsi. g. IL tidak diperlukan dan dianggap sudah dikuasai oleh badan hukum/badan usaha/perorangan dalam hal tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 1 Ha (satu hektar) untuk usaha bukan pertanian. h. Bagi lahan yang sudah dimiliki/dikuasai dengan luas lahan diatas 10.000 m2 (sepulu ribu meter persegi) setelah mendapatkan Izin Prinsip dapat langsung mengajukan permohonan IPPT. 2. Masa Berlaku IL a. IL berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk selama 1 (satu) tahun berikutnya, apabila penguasaan tanah paling sedikit telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditetapkan dalam IL. b. Apabila penguasaan tanah di bawah 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tidak diberikan pengajuan IL Perpanjangan, dan IL hanya diberikan pada luasan tanah yang telah dikuasai. c. Apabila pemanfaatan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka wajib mengajukan IP baru dengan luasan berdasarkan pencapaian penguasaan tanah terakhir dalam jangka waktu perpanjangan. d. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir. 3. Persyaratan IL a. Permohonan IL diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id. 2
b. Permohonan IL baru yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan Fotokopi akte pendirian badan hukum; 2) Izin Prinsip yang asli; 3) Persetujuan dari pemilik tanah yang akan dikuasai; 4) Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor. c. Permohonan perpanjangan IL yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan akte pendirian badan hukum; 2) SK Izin Lokasi asli terdahulu; 3) Bukti kepemilikan tanah yang sudah dibebaskan dilengkapi dengan peta lokasi; 4) Persetujuan dari pemilik tanah yang akan dikuasai; 5) Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor. 6) Laporan Monitoring Perolehan dan Pemanfaatan Tanah dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor. d. Dalam proses penyelenggaraan IL pemohon wajib mengikuti ketentuan yang ditentukan dalam IP. 4. Proses IL dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja dimulai sejak pelaksanaan survei lapangan serta berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. C. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) 1. Ketentuan IPPT a. IPPT diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai. b. IPPT berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. c. IPPT menjadi dasar dalam pengajuan IMB. 2.
Masa berlaku IPPT IPPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila dalam waktu tersebut belum mengajukan permohonan IMB, maka IPPT dinyatakan tidak berlaku lagi, dikecualikan untuk perumahan terstruktur dan sudah mempunyai site plan.
3.
Persyaratan Izin IPPT a. Permohonan IPPT diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id. b. Permohonan IPPT yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan bagi pemohon yang berbadan hukum dilengkapi dengan fotokopi akte pendirian badan hukum; 2) Foto kopi bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat/Akta Jual Beli/Surat Pelepasan Hak (SPH) atas nama pemohon, 3
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3) Surat Keterangan tanah tidak sengketa dari Lurah yang diketahui oleh Camat bagi tanah yang belum bersertifikat; 4) Peta Bidang/Peta Ukur yang disyahkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bogor; 5) Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 yang asli tahun berjalan; 6) Melampirkan Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dari Lanud Atang Sanjaya untuk jumlah lantai bangunan diatas 5 (lima) lantai atau ketinggian bangunan diatas 15 (lima belas) meter dan bangunan Menara/Tower pada Zona Green Field dan untuk menara Roof Top pada bangunan di atas 5 (lima) lantai/15 (lima belas) meter; 7) Gambar Pra Siteplan/layout, dengan denah lokasi yang dimohon; 8) Gambar Siteplan awal bagi yang bermaksud memperluas/ mengembangkan lahan; 9) SK IP dan/atau IL asli kecuali bagi yang dikecualikan; 10) Izin Prinsip PMA/PMDN asli; 11) Rekomendasi Teknis Hasil Penilaian Analisis Dampak LaluLintas / Saran Teknis Lalu Lintas; 12) IMB asli dan foto bangunan eksisting apabila bermaksud bongkar-berdirikan/Perubahan Fungsi Bangunan/Perluasan; 13) Surat Pemberitahuan pada Tetangga bagi pemohon yang wajib SPPL dan/atau UKL/UPL, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 24, bermeterai cukup, disetujui Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Lurah, dan Camat, serta dilampiri foto kopi KTP tetangga; 14) Untuk permohonan rumah sakit, melampirkan rekomendasi studi kelayakan dari Dinas Kesehatan; 15) Surat Pernyataan dari pemohon mengenai jumlah kursi untuk rumah makan, dan jumlah tempat tidur bagi klinik dengan rawat inap, bermeterai cukup; 16) Surat Pernyataan Penggunaan Tanah dari pemilik bahwa perizinannya diatasnamakan penyewa, bermeterai cukup. 17) Persetujuan Tetangga untuk Bangunan Rumah Ibadah adalah sebagai berikut: a) Melampirkan daftar nama dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disetujui Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Lurah, dan Camat; b) Melampirkan bukti tertulis dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat; c) Melampirkan rekomendasi tertulis dari Kantor Kementerian Agama Kota Bogor; d) Melampirkan rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor. 18) Persetujuan Tetangga, untuk Bangunan Menara/ Tower sebagai berikut: a) Melampirkan Berita Acara Sosialisasi dan notulensi dengar pendapat terhadap warga sekitar radius 1 (satu) kali rebahan tinggi menara ditambah 5 (lima) meter; 4
4.
b) Melampirkan Daftar Hadir Sosialisasi yang disetujui Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Lurah, dan Camat, serta dilampiri foto kopi KTP Peserta Sosialisasi. c) Melampirkan peta lokasi warga sekitar radius 1 (satu) kali rebahan tinggi menara ditambah 5 (lima) meter. Proses IPPT dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja dimulai sejak pelaksanaan survei lapangan serta berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
D. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Ketentuan IMB a. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus, oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau renovasi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku; b. Permohonan IMB diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id.; c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan sesuai dengan fungsinya: Rumah Tinggal Tunggal dan Non Rumah Tinggal Tunggal. 2.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IMB Bangunan Gedung Bukan Hunian berupa Reklame menempel pada Gedung dalam dan luar ruang untuk luas bidang >12 M2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan bagi pemohon berbadan hukum dilengkapi akte pendirian badan usaha; 2) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRPP) asli; 3) Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan (Form IMB. 2); 4) IMB Bangunan gedung induk; 5) Gambar rencana arsitektur (tampak dan potongan, dengan skala 1:50 atau 1:100) dan Perhitungan Konstruksi Reklame, dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) atau surat keterangan keahlian (SKA) bidang konstruksi; 6) Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan asli; 7) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Lahan apabila diselenggarakan bukan pada lahan sendiri / Surat Perjanjian Sewa; 8) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥ 24 M2).
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IMB Bangunan Gedung Bukan Hunian berupa Reklame Tiang Pancang dalam sarana, di halaman gedung dan diatas gedung dengan luas bidang > 6 M2, yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 5
1) 2) 3) 4) 5) 6)
7) 8)
Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan bagi pemohon berbadan hukum dilengkapi dengan fotokopi akte pendirian badan usaha; Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan (Form IMB. 2) sebagaimana tercantum dalam lampiran 25; Sertifikat hak alas tanah asli atau bukti perolehan tanah untuk reklame yang berdiri di luar sarana; Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRPP) asli; Persetujuan Pemakaian Tanah Reklame (PPTR) asli untuk reklame yang berdiri di dalam sarana; Gambar arsitektur dan gambar konstruksi serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangun-bangunan reklame dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) (untuk ukuran bidang reklame > 6 M2 jenis single pole dan double pole); Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan asli; Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥ 24 M2).
E. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRPP) 1. Ketentuan IPRP a. Izin yang selanjutnya disebut IPRP adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar peletakan reklame permanen dengan memperhatikan estetika, edukasi dan keserasian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang; b. Permohonan IPRP diajukan kepada Walikota Melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id; 2. Peryaratan IPRP a. Persyaratan permohonan pengajuan IPRP yang harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa fotocopi akte pendirian badan hukum; 2) Surat Penyataan bertanggung jawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 3) Surat kesepakatan dengan pemilik persil/bangunan atau surat sewa menyewa; 4) Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 asli tahun Terakhir; 5) Gambar desain produk atau naskah reklame; 6) Foto Terbaru rencana penempatan reklame; 7) Peta Denah Lokasi; b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk reklame yang berada dalam sarana prasarana milik Pemerintah Kota, yaitu dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa fotokopi akte pendirian badan hukum; 2) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 3) Gambar desain produk atau naskah reklame; 4) Foto Terbaru rencana penempatan reklame; 5) Peta Denah Lokasi. 6
c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk reklame berjalan, yaitu dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa fotokopi akte pendirian badan hukum; 2) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 3) Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (SKSWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor; 4) Foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akan dipasang reklame; 5) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; 6) Surat perjanjian dengan pemilik kendaraan apabila bukan kendaraan milik pemohon; 7) Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek (untuk kendaraan umum) asli. d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk perpanjangan Izin reklame, yaitu dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa fotokopi akte pendirian badan hukum; 2) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 3) Surat Pernyataan tidak merubah ukuran dan naskah reklame (Form IPRP.6) sebagaimana tercantum dalam lampiran 30; 4) IPRP asli tahun sebelumnya; 5) Bukti Pembayaran SSPD Reklame asli tahun sebelumnya; 6) Fotokopi Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame (PPTR) untuk reklame dalam sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota; 7) Menyerahkan fotokopi Kelaikan Fungsi Bangunan Reklame dari pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) (untuk ukuran bidang reklame ≥ 6 M2 jenis single pole dan double pole, serta ukuran bidang reklame > 12 M2 untuk yang menempel pada bangunan gedung), pada perpanjangan tahun ke-5; 8) Melampirkan Foto Naskah atau penempatan reklame: 9) Jaminan Asuransi Kecelakaan yang diakibatkan oleh Bangunan Reklame (dengan ketentuan luas bidang ≥ 24 M2). F. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame (PPTR) 1. Ketentuan PPTR a. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame yang selanjutnya disebut PPTR adalah surat persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar peletakan reklame dalam sarana dan prasarana milik pemerintah Kota dengan memperhatikan estetika, edukasi dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang; b. Permohonan PPTR diajukan kepada Walikota Melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id; 7
2.
Persyaratan PPTR a. Persyaratan permohonan PPTR dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa fotokopi akte pendirian badan hukum; 2) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 3) Izin Penyelenggaraan Reklame (IPRP) asli; 4) Gambar desain produk atau naskah reklame; 5) Foto Terbaru rencana penempatan reklame; 6) Peta Denah Lokasi. b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk perpanjangan PPTR dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan bagi badan hukum dilengkapi dengan identitas badan hukum berupa fotokopi akte pendirian badan hukum; 2) Surat Penyataan bertanggungjawab terhadap keamanan kontruksi (Form IPRP.2); 3) Izin Penyelenggaraan Reklame (IPRP) asli; 4) PPTR asli tahun sebelumnya; 5) SSPD asli tahun sebelumnya. 6) Melampirkan Foto Naskah atau penempatan reklame:
G. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 1. Ketentuan Izin Usaha Jasa Kontruksi a. Izin yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di Bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; b. Permohonan IUJK diajukan kepada Walikota Melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id; 2. Persyaratan Izin Usaha Jasa Kontruksi a. Persyaratan untuk permohonan IUJK Baru dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli penanggung jawab badan usaha yang masih berlaku; 2) Menyerahkan foto kopi Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK); 3) Menyerahkan foto kopi pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan; 4) Melampirkan lembar hasil verifikasi berkas permohonan IUJK dari dinas PUPR; 5) Menyerahkan foto kopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi Lembaga; 6) Menyerahkan foto kopi Kartu Penanggung Jawab TeknikBadan Usaha (PJT-BU); 7) Menyerahkan foto kopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga; 8) Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Badan Usaha; 8
9) Menyerahkan foto kopi KTP, ijazah pendidikan formal, SKA, dan SKT tenaga ahli/terampil BUJK; 10) Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (SKSWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor; 11) Menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan apabila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi; 12) Menyerahkan foto kopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; dan 13) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) asli; 14) Memiliki luas ruang kantor ≥ 30 M2 (tiga puluh meter persegi). b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk permohonan Perpanjangan IUJK dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli penanggung jawab badan usaha yang masih berlaku 2) Menyerahkan foto kopi SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga; 3) Menyerahkan Foto kopi PJT-BU; 4) Melampirkan lembar hasil verifikasi berkas permohonan IUJK dari dinas PUPR; 5) Menyerahkan Foto kopi SKA dan/atau SKT dari PJT-BU yang telah diregistrasi oleh Lembaga; 6) Menyerahkan Foto kopi KTP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai; 7) Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (SKSWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor; 8) Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam Daftar Hitam yang ditandatangani PJBU; 9) Menyerahkan foto kopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan; 10) Menyerahkan foto kopi bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh; 11) Menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan 12) IMB asli; 13) Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Asli: 14) Memiliki luas ruang kantor ≥ 30 M2 (tiga puluh meter persegi). c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk perubahan data IUJK diajukan paling lambat 14 hari kerja dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki luas ruang kantor ≥ 30 m2 (tiga puluh meter persegi); 2) menyerahkan foto kopi: a) Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus; b) Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK; c) Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau d) SBU yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; e) IMB asli; 9
3) Menyerahkan IUJK asli; dan 4) Menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha apabila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan. 5) Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Asli: d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk penutupan IUJK adalah dengan cara harus diunggah secara elektronik dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) Menyerahkan IUJK yang asli; dan 2) Menyerahkan Surat Pajak terakhir.
WALIKOTA BOGOR,
BIMA ARYA
10
