DAFTAR JENIS, PERSYARATAN, WAKTU DAN BIAYA PERIZINAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BPPPT ) KOTA BEKASI

DAFTAR JENIS, PERSYARATAN, WAKTU DAN BIAYA PERIZINAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BPPPT ) KOTA BEKASI

NO

JENIS PERIJINAN

1

2

1

2

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN (SIUK)

PERSYARATAN

DASAR HUKUM 3 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Bekasi

IZIN Peraturan Daerah Kota Bekasi No.10 PENGELOLAAAN AIR Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air BAWAH TANAH Bawah Tanah

4 -

Surat permohonan SIUK Foto Copy pemilik / penanggung jawab

-

Foto Copy Domisili Usaha

-

Foto Copy SITU/ UUG

-

Akta Perusahaan

-

FotoCopy IMB

* A.

Persyaratan permohonan ijin pengelolaan air bawah tanah, antara lain : Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah harus melampirkan :

BIAYA 5 Mulai dari Rp 100.000,- s.d Rp. 10.000.000,( berdasarkan jenis dan klasifikasi usahanya ) Waktu Proses 5 hari kerja

Mulai dari Rp 250.000,- s.d Rp. 2.000.000,( berdasarkan jenis dan klasifikasi usahanya ) Waktu Proses 12 hari kerja

a. Identitas pemohon; b. Surat tanda instalasi bor dari lembaga yang berwenang; c. Sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari instansi atau lembaga yang berwenang; d. Akte pendirian perusahaan; e. Surat keterangan domisili dari kelurahan. B. ijin juru bor air bawah tanah harus melampirkan : a. Identitas pemohon; b.

Sertifikat kursus atau pelatihan kerja dari instansi yang berwenang;

c. Pengalaman kerja bagi yang sudah pernah bekerja; d. Fotocopy ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau sederajat; e. Pas foto calon juru bor 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. C. ijin pengeboran air bawah tanah harus melampirkan : a. Identitas pemohon; b. Fotocopy ijin perusahaan pengeboran; c. Surat tanda instalasi bor; d. Surat ijin juru bor air bawah tanah yang masih berlaku; e.

Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi - rencana pengeboran air bawah tanah

f. Informasi mengenai pengeboran air bawah tanah; g. Buku rencana pengambilan air bawah tanah; h. Foto copy ijin lokasi. D. ijin pengambilan air bawah tanah harus melampirkan : a. Identitas pemohon; b. Foto copy ijin pengeboran; c. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Saringan; d. Berita Acara Pengawasan Uji Pemompaan; e. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Pompa; f. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air; g. Berita Acara Hasil Logging; h. Hasil Pengujian Kualitas Air. E. ijin eksplorasi air bawah tanah harus melampirkan : a. Identitas pemohon; b. Pengajuan proposal kegiatan yang berisi : - Maksud dan tujuan kegiatan; -

Rencana kerja dan peralatan;

-

Peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air bawah tanah; Daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah yang dimiliki;

-

Fotocopy ijin perusahaan pengeboran air bawah tanah, surat tanda instalasi bor dan ijin juru bor yang sah jika akan melakukan eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh badan usaha

Persyaratan permohonan Daftar Ulang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah harus melampirkan : a. Identitas pemohon; b. Fotocopy IPA lama dan / atau daftar ulang terakhir; c. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemanfaatan Air Bawah Tanah 3 (tiga) bulan terakhir; d. Hasil pengujian kualitas air; e.

Fotocopy laporan bulanan pengambilan air 3 (tiga) bulan terakhir;

f. Peta lokasi titik sumur; g. Fotocopy Berita Acara Pemasangan Meter Air. 3

4

REKOMENDASI AMDAL, UKL, UPL

Peraturan Walikota Bekasi No.86 Tahun 2008 tentang Komisi Penilai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Bekasi

IZIN PEMBUANGAN Peraturan Daerah No.7 Tahun 2007 LIMBAH CAIR

-

Dokumen Amdal, UKL dan UPL yang disusun oleh konsultan lingkungan yang telah memiliki Sertifikat AMDAL B (Penyusunan AMDAL)

Tidak Ada Biaya 1. Waktu Proses UKL,UPL 14 hari kerja 2. Waktu Proses Kerangka Acuan AMDAL 75 hari kerja 3. Waktu Proses AMDAL, RKL & RPL 75 hari kerja

-

-

IPAL . Dokumen UKL/UPL, AMDAL dan SIPA Uraian kegiatan proses produksi , neraca air, lay out salur Pembuangan limbah cair yang dilengkapi alat ukur debit Izin PMA/ PMDN

-

Izin Lokasi

-

Izin mendirikan bangunan

-

Izin Industri

-

Izin rekomendasi bisnis

-

- Biaya = Debit air limbah x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.150, - Indeks lokasi : a. Zona Industri :5 b. Zona Perdagangan :4 c. Zona Perumahan :3 - Indeks Gangguan : a. Kimia Logam :5 b. Kimia Non Logam :4 c. Biologi :3 d. Fisika : 2*(Penambahan) - Harga Dasar adalah Rp.150/m³ *(Peraturan Walikota Bekasi No.25 Tahun 2008) Waktu Proses 27 hari kerja

NO

JENIS PERIJINAN

1

2

51

IZIN USAHA IPPT DAN RENCANA KEPARIWISATAAN TAPAK (SIUK)

DASAR HUKUM

PERSYARATAN

BIAYA

4

5

3

Peraturan Daerah Nomor Tahun Daerah Kota09 Bekasi No. PERSYARATAN IZIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN TANAH * Peraturan 2007 Retribusi dan Retribusi 74tentang Tahun 1999 tentang A. RUMAH TINGGAL TUNGGAL Penyelenggaraan Usaha Izin Peruntukan Penggunaan 1. Fotokopi Identitas Diri/KTP Kepariwisataan di Kota Bekasi Tanah 2. Fotokopi bukti penguasaan tanah (AJB/SPH/Sertifikat) * Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 3. Fotokopi lunas PBB tahun terakhir 4 tahun 200 tentang Rencana Tata 4. Gambar rencana bangunan Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun B. NON RUMAH TINGGAL/USAHA 2000 - 2010 I. Persyaratan Umum * Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 1. Fotokopi Identitas Diri/KTP 13 Tahun 2009 tentang Retribusi 2. Fotokopi bukti penguasaan tanah (AJB/SPH/Sertifikat) Izin Peruntukan Penggunaan 3. Fotokopi lunas PBB tahun terakhir Lahan 4. Gambar rencana bangunan 5.

Fotokopi akte perusahaan untuk pemohon berbadan hukum.

6. Surat PernyataanWarga ditandatangani Lurah dan Camat II. Persyaratan Khusus Berdasarkan Fungsi Bangunan. Ruko/Rukan 1.

Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk jumlah ruko > 10 Unit

2. UKL/UPL untuk luasan tanah > 2 Ha 3. Rekomendasi Peil Banjir untuk luasan tanah > 1 Ha 4. TPU untuk ruko/rukan > 10 unit Toko/Kios 1.


2. UKL/UPL untuk luasan tanah > 2 Ha 3. Rekomendasi Peil Banjir untuk luasan tanah > 1 Ha Pasar Tradisional 1.


2. UKL/UPL untuk luasan tanah > 1 Ha 3. Rekomendasi Peil Banjir untuk luasan tanah > 1Ha 4. Rekomendasi Dinas Perekonomian Rakyat Mall, pusat pertokoan/perkulakan atau bangunan sejenis 1. Izin Lokasi dari Walikota Bekasi untuk Lahan yang belum atas nama pemohon 2. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk semua luasan 3. UKL/UPL atau AMDAL untuk semua luasan 4. Rekomendasi Peil Banjir untuk semua luasan SPBU dan SPBE 1. Rekomendasi dari Pertamina 2. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk semua luasan 3. UKL/UPL untuk semua luasan 4. Rekomendasi Peil Banjir luasan>1 Ha kantor 1.

Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk semua luasan > 5000 M 2. UKL/UPL atau AMDAL untuk luasan bangunan >= 1 Ha 3. Rekomendasi Peil Banjir luasan>1 Ha Rumah Makan 1. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk semua luasan 2. Rekomendasi Peil Banjir luasan>1 Ha Showroom dan Bengkel Mobil 1. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk semua luasan 2. UKL/UPL jika ada bengkel mobil 3. Rekomendasi Peil Banjir luasan>1 Ha Kavling Siap Bangun, Perumahan dan sejenisnya 1. Izin LokasiWalikota Bekasi untuk luasan > 2 Ha bagi pemohon perorangan, luasan > 1 Ha untuk pemohon berbadan hukum. luasan > 1 Ha untuk pemohon berbadan hukum. 2.

Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) lokasi di Jalan Protokol

3. UKL/UPL untuk luasan bangunan >2 Ha 4. Rekomendasi Peil Banjir luasan>5000 M2 5. Bukti Penyerahan lahan TPU sebesar 2% lahan yang dikuasai/dimohon Apartemen, Rumah Susun (Milik) dan sejenisnya 1. Izin Lokasi dari Walikota Bekasi untuk semua luasan 2. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) UKL/UPL untuk luasan sampai 1 Ha atau AMDAL untuk luas 3. bangunan >1 Ha 4. Rekomendasi Peil Banjir luasan>5000 M2 Bukti Penyerahan lahan TPU sebesar 10 M2 per satuan 5. Rusun/apartemen yang dibangun 6.

Rekomendasi Ketinggian Bangunan dari instansi berwenang.

Hotel 1. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) UKL/UPL untuk luasan bangunan sampai 1 Ha atau AMDAL untuk 2. luas bangunan >1 Ha 3. Rekomendasi Peil Banjir untuk luasan bangunan > 5000 m Industri/Pabrik 1. Rekomendasi/Izin Lokasi dari Walikota Bekasi untuk luasan> 1 Ha. 2. Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) 3. UKL/UPL atau AMDAL 4. Rekomendasi Peil Banjir untuk luasan> 1 Ha. Gudang

Besarnya retribusi IPPL ditetapkan berdasarkan pada fungsi, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dan Luas Persil serta biaya pengukuran atau Retribusi IPPL = Indekss Fungsi x NJOP x Luas + Biaya Pengukuran Waktu Proses 12 hari kerja

NO

JENIS PERIJINAN

1

2

1


DASAR HUKUM

PERSYARATAN

BIAYA

4

5

3 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Bekasi

Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk luasan > 1 Ha dan di 1. lokasi jalan protokol. 2.

UKL/UPL untuk gudang barang berdampak lingkungan atau B3

Sekolah (SD, SMP, SMA) dan Perguruan Tinggi Rekomendasi dari Walikota Bekasi untuk SD s/d SMA sederajat, 1. Kepmendiknas untuk perguruan Tinggi. 2.

Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) untuk lokasi di jalan protokol

3. Rekomendasi Peil Banjir untuk luasan> 1 Ha. Sarana Ibadah 1. Rekomendasi dari Walikota Bekasi. 2. Rekomendasi dari FKUB 3. Rekomendasi dari Kantor Depag *

Surat Permohonan

*

Foto copy Surat Tanah

*

Foto copy Bukti Lunas PBB Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (untuk yang di luar perumahan)

* *

Rencana Tapak (Siteplan)

*

Gambar Bangunan

*

Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai)

*

Persetujuan Tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan.

*

Rekomendasi Rencana Teknis Bangunan Gedung

Menara Telekomunikasi 1. Rekomendasi ketinggian menara dari instansi berwenang 2. Surat PernyataanJaminan Keselamatan dan Asuransi 3. Perjanjian Sewa Menyewa jika menyewa 6

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

* Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi No.61 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) * Peraturan Daerah Kota Bekasi No.4 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2000 - 2001

Lampiran : PERSYARATAN A. RUMAH TINGGAL *

Surat Permohonan

*

Foto copy Surat Tanah

*

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas Diri

*

Foto copy Bukti Lunas PBB Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (untuk yang di luar perumahan)

* *

* Keputusan Walikota Bekasi No.640/Kep.74-DTKP/II/2003 tentang Standar Harga Dasar Bangunan di Kota Bekasi

* * *

Gambar Rencana Bangunan Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai) Persetujuan Tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan (untuk yang di luar perumahan) Rekomenadsi Rencana Teknis Bangunan Gedung

B. NON RUMAH TINGGAL TUNGGAL 1. Toko dan Kios *Surat Permohonan *Foto copy Surat Tanah *Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Foto copy Bukti Lunas PBB *Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (untuk yang di luar perumahan) *Rencana Tapak (Siteplan) *Gambar Bangunan *Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai) *Persetujuan Tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan. *Rekomenadsi Rencana Teknis Bangunan Gedung 2. Asrama Pondokan, Kontrakan dan atau sejenisnya *Surat Permohonan *Foto copy Surat Tanah *Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Foto copy Bukti Lunas PBB *Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (untuk yang di luar perumahan) *Rencana Tapak (Siteplan) *Gambar Bangunan *Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai) *Persetujuan Tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan. *Rekomendasi Rencana Teknis Bangunan Gedung 3. Untuk Perumahan *Surat Permohonan *Foto copy Surat Tanah *Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas Diri *Rekomendasi ANDALL *Rekomendasi Pematangan Lahan *Foto Copy Bukti Lunas PBB *Izin lokasi *Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah *Rencana Tapak (Siteplan) *Gambar Bangunan *Perhitungan Konstruksi (bangunan lebih dari 2 lantai) *Akta Pendirian Perusahaan *Aspek Tata Guna Tanah. *Peil Banjir *Keterangan persetujuan Warga/Tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan. *Bukti penyerahan lahan untuk TPU *UKL & UPL / AMDAL *Rekomenadsi Rencana Teknis Bangunan Gedung 4. Untuk Pasar Swalayan (Mall)

BIAYA BANGUNAN = Luas Bangunan (A) x Standar Harga/m (B) = A x B = C (Biaya Bangunan), NILAI BANGUNAN (D) = Biaya Bangunan (C) x Hasil Koefisien (Kelas Jalan) x Guna Bangunan x Luas Bangunan x Tingkat Bangunan : - Biaya Sempadan = 1% x D = H - Biaya Pemeriksaan = F - Biaya Pengawasan = 0,05% x D = G - Biaya Plat Nomor = Rp.4000,- Biaya Formulir Pendaftaran = Rp.1000,- Jumlah Total Retribusi IMB = Rp. (H+F+G) + 5000 Ket. a. Untuk penggantian IMB yang Hilang/Rusak : 10% dari nilai retribusi pungutan b. Untuk Balik Nama IMB : 50% dari Nilai Retribusi Bangunan c. Perpanjangan Izin Bangunan Berjangka (BB) : 50% dari nilai retribusi bangunan d. Perubahan Tampak sebesar : 20% dari retribusi bangunan

Waktu Proses 12 hari kerja

NO

JENIS PERIJINAN

1

2

1


DASAR HUKUM

PERSYARATAN

BIAYA

4

5

3 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Bekasi

*Surat Permohonan *Foto Copy Surat Tanah *Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Foto Copy Bukti Lunas PBB *Izin Lokasi *Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah *Rencana Tapak (Siteplan) *Gambar Bangunan *Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai) *Akta Pendirian Perusahaan *Aspek Tata Guna Tanah. *Peil Banjir *Keterangan persetujuan warga/tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan. *UKL & UPL / AMDAL *Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALL) *Rekomenadsi Rencana Teknis Bangunan Gedung 5. Untuk Sarana Pendidikan *Surat Permohonan *Foto Copy Surat Tanah *Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Foto Copy Bukti Lunas PBB *Rekomendasi Walikota *Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah *Rencana Tapak (Siteplan) *Gambar Bangunan *Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai) *Aspek Tata Guna Tanah. *Persetujuan Warga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan *Akta Pendirian *Rekomendasi dari Dinas Pendidikan *Rekomenadsi Rencana Teknis Bangunan Gedung 6. Untuk Sarana Ibadah *Surat Permohonan *Foto Copy Surat Tanah sesuai dengan SKB 2 Menteri *Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Foto Copy Bukti Lunas PBB *Rekomendasi Walikota *Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah *Rencana Tapak (Siteplan) *Gambar Bangunan *Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai) *Rekomendasi Lurah dan Camat *Persetujuan Warga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan. *Aspek Tata Guna Tanah. *Akta Pendirian *Rekomendasi dari Kantor Dep. Agama *Rekomendasi FKUB *Rekomendasi Dinas Sosial Kota Bekasi 7. Untuk Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) *Surat Permohonan *Foto Copy Surat Tanah *Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Foto Copy Bukti Lunas PBB *Rekomendasi Walikota *Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah *Rencana Tapak (Siteplan) *Gambar Bangunan *Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai) *Persetujuan Warga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan. *Aspek Tata Guna Tanah. *Akta Pendirian *Rekomendasi dari Dinas Kesehatan *Analisa Dampak Lalu Lintas (Andall) *UKL & UPL / AMDAL *Rekomenadsi Rencana Teknis Bangunan Gedung 8. Untuk Industri *Surat Permohonan *Foto Copy Surat Tanah *Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Foto Copy Bukti Lunas PBB *Rekomendasi Walikota *Izin Lokasi *Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah *Rencana Tapak (Siteplan) *Gambar Bangunan *Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai) *Akta Pendirian *Aspek Tata Guna Tanah. *Persetujuan Tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan. *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) *Rencana Rekomendasi Rencana Teknis Bangunan Gedung 9. Untuk Menara Antena *Surat Permohonan *Foto Copy Surat Tanah *Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Foto Copy Bukti Lunas PBB *Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah *Rencana Tapak (Siteplan) *Gambar Bangunan *Perhitungan Konstruksi *Akta Pendirian *Rekomendasi dari Bandara Halim PK..(Menara Antena) *Jaminan Asuransi *Persetujuan warga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan *Rekomendasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi *Jaminan Keamanan Frekwensi dan Struktur *Surat Pernyataan Siap Bongkar Sendiri Apabila masa Penggunaan Menara Berakhir *Rencana Rekomendasi Rencana Teknis Bangunan Gedung

7

IZIN TRAYEK ANGKUTAN

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi

-

Foto Copy Buku Uji kendaraan Foto Copy KTP

- Mulai dari Rp 25.000,- s.d Rp. 187.500, (berdasarkan jenis dan klasifikasi kendaraan usahanya)

NO

JENIS PERIJINAN

1

2

1


8

IZIN USAHA ANGKUTAN

9

REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALL)

DASAR HUKUM Peraturan Daerah Kota Bekasi 3 No.05 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 2007 tentang Jalan Retribusi danBekasi Angkutan di Kota Penyelenggaraan Usaha *Kepariwisataan di KotaKota Bekasi Peraturan Daerah Bekasi No.56 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek

BIAYA

4

5

-

Foto Copy kartu pengawasan Yang habis masa berlakunya

- Setiap keterlambatan daftar ulang Izin Trayek Angkutan, dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) perbulannya dari besarnya retribusi izin Waktu Proses 5 hari kerja

* Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi

-

Foto Copy Surat tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) Foto Copy Buku Uji kendaraan Foto Copy KTP Foto Copy kartu pengawasan Yang habis masa berlakunya

- Mulai dari Rp 5.000,- s.d Rp. 35.000,(berdasarkan jenis dan klasifikasi kendaraan usahanya) - Setiap keterlambatan daftar ulang Izin Usaha Angkutan, dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulannya dari besarnya retribusi izin Waktu Proses 5 hari kerja

* Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan * Peraturan Daerah Kota Bekasi No.5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi

-

Permohonan tertulis dari pemohon Gambar dan jenis rencana pembangunan Peta Lokasi dan detail tanah bangunan tata rencana lokasi bangunan: a. Luas tanah b. Luas bangunan c. Luas lahan terbuka d. Jumlah Pegawai/ pengunjung e. Fasilitas pendukung Foto Copy KTP pemohon yang bertanggung jawab terhadap pembangunan yang diajukan Dokumen analisis dampak lalulintas yang disusun oleh kensultan/perorangan yang memiliki sertifikat analisis dampak lalulintas

*

10 IZIN UNDANGUNDANG GANGGUAN/IUUG (HO)

PERSYARATAN

Keputusan Walikota Bekasi No.08 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisa Dampak Lalu Lintas -

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan Peraturan Walikota Bekasi No.06 * Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi No.14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan

-

Foto Copy Sertifikat Lulus Analisa Dampak Lalu Lintas

-

Surat pemohon Foto Copy IMB sesuai fungsi usaha Foto Copy tanda Lunas PBB tahun berjalan Foto Copy Akte pendirian Perusahaan untuk badan Usaha

-

Surat keterangan Domisili Usaha dan kelurahan yang diketahui Camat setempat Surat Pernyataantidak keberatan tetangga

-

Foto Copy Surat tanah / Surat keterangan status tanah dan Bangunan Surat perjanjian sewa menyewa / kontrak Berita acara pemeriksaan lapangan Berita acara pembahasan

Tidak Ada Biaya Waktu Proses 14 hari kerja

- Baru

- Luas Ruang Usaha 1 s.d. 100m² Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.500,-

- Luas Ruang Usaha diatas 100m² (100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.500,-) + (Kelebihan dari 100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.350,-) - Daftar Ulang (Herregestrasi) 50% dari Biaya retribusi - Pemutihan 50% dari Biaya Retribusi - Balik Nama 50% dari Biaya Retribusi - Alih Usaha 50% dari Biaya Retribusi - Perluasan Penambahan Luas Tanah Kelebihan dari 100 m² x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Rp.350,- Perpanjangan SK (Rusak atau Hilang) 25% dari Biaya Retribusi

Waktu Proses 12 hari kerja 11 SURAT IZIN TEMPAT * Peraturan Daerah Kota Bekasi USAHA No.14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan * Peraturan Walikota Bekasi No.06 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi No.14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan

* Keputusan Walikota Bekasi No.060/Kep.48-Org/II/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Camat

12 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

* Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP * Peraturan Daerah Kota Bekasi No.08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan

-

Surat pemohon Foto Copy IMB sesuai fungsi usaha Foto Copy tanda Lunas PBB tahun berjalan Foto Copy Akte pendirian Perusahaan untuk badan Usaha Surat keterangan Domisili Usaha dan kelurahan yang diketahui Camat setempat Surat Pernyataantidak keberatan tetangga

-

Foto Copy Surat tanah / Surat keterangan status tanah dan Bangunan Surat perjanjian sewa menyewa / kontrak

-

Berita acara pemeriksaan lapangan Berita acara pembahasan

- Baru

-

-

S.d. 100 m Pertama

Luas Ruang Usaha x Indeks Usaha x Indeks Lokasi x Rp.500,Meter Berikutnya Luas Ruang Usaha x Indeks Usaha x Indeks Lokasi x Rp.200,Daftar Ulang Retribusi s.d. Rp.250,000,50% Rp.250,000,- s.d. Rp.500,000,35% Rp.500,000,- s.d. Rp.1,500,000,25% Lebih dari Rp.1,500,000,20% Pemutihan Biaya Retribusi x 30% Balik Nama Biaya Retribusi x 20% Alih Usaha Biaya Retribusi x 20% Perluasan Penambahan Luas Tanah 100% Perpanjangan Biaya Retribusi x 20% Pergantian SK Retribusi s.d. Rp.1,500,000,15% Rp.1,500,000,- s.d. Rp.5,000,000,10% Lebih dari Rp.5,000,000,5% Waktu Proses 12 hari kerja

Persyaratan Penerbitan SIUP A. Surat Permohonan SIUP perorangan dilampiri : - Foto Copy KTP Pemohon - Foto Copy NPWP Pribadi Foto Copy Domisili Usaha dari Kelurahan/Kecamatan yang masih - berlaku -


HO/ SITU bagi perusahaan yang mempunyai tingkat gangguan sebagaimana tertuang di Perda Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 Berita Acara dari Tim Teknis

* Peraturan Walikota Bekasi No.73 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, B. Surat Permohonan SIUP bagi Perusahaan berbadan hukum dilampiri : Fungsi dan Tata Kerja Serta - Foto Copy KTP Pemohon Rincian Tugas Jabatan pada Dinas - Foto Copy NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan Perindustrian, Perdagangan dan Foto Copy Domisili Usaha dari Kelurahan/Kecamatan yang masih Koperasi Kota Bekasi berlaku * Peraturan Walikota Bekasi No.76 Foto Copy Akta Pendirian/ Perubahan (untuk PT melampirkan SK Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, - pengesahan dari Dephukum dan HAM untuk CV sudah terdaftar di Fungsi dan Tata Kerja Serta Pengadilan setempat Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota - HO/ SITU bagi perusahaan yang mempunyai tingkat gangguan Bekasi sebagaimana tertuang di Perda Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 13 TANDA DAFTAR GUDANG

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan * Peraturan Walikota Bekasi No.73 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi * Peraturan Walikota Bekasi No.76 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Berita Acara dari Tim Teknis

Persyaratan TDG : - Surat permohonan - Fotocopy KTP pemohon dan pemilik/penanggungjawab - Fotocopy IMB - Fotocopy SIUP - Fotocopy HO - Fotocopy NPWP Pribadi, fotocopy NPWP Perusahaan -

Fotocopy Akta pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum


NO

JENIS PERIJINAN

1

2

1 IZIN USAHA 14 KEPARIWISATAAN INDUSTRI (IUI) (SIUK)

PERSYARATAN

DASAR HUKUM 3 Daerah Nomor Tahun *Peraturan Peraturan Daerah Kota09 Bekasi 2007 tentang Retribusi dan No.07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Penyelenggaraan dan Perizinan Kepariwisataan di Kota Bekasi dibidang Perindustrian * Peraturan Walikota Bekasi No.73 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi * Peraturan Walikota Bekasi No.76 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

4 A. Persyaratan Penyelenggaraan Izin Usaha Industri : - Mengisis formulir permohonan - Foto Copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris - Foto Copy NPWP - Foto Copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya - Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan - Surat keterangan Domisili Perusahaan - Surat Rekomendasi dari lurah dan camat setempat Foto Copy UKL/UPL serta AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran - Foto Copy Surat Izin Gangguan / HO - Foto Copy SIUP dan TDP B. Persetujuan Prinsip - Mengisi formulir permohonan - Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris - Foto copy NPWP - Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya -

15 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

* Undang-Undang No.03 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1987 No.07 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3214)

-

BIAYA 5 Tidak Ada Biaya Waktu Proses 10 hari kerja

Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat Foto Copy KTP pemohon Foto Copy akte pendirian perusahan Foto Copy Domisili Perusahaan dari Kelurahan Foto Copy NPWP Foto Copy SITU /HO


* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan dibidang Perdagangan * Peraturan Walikota Bekasi No.73 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi * Peraturan Walikota Bekasi No.76 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 16 REKLAME

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame * Keputusan Walikota Bekasi No.32 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi No.15 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame

-

17 IPTM

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.72 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.76 Tahun 1999 tentang Ketentuan Umum Mengenai Pelayanan Pemakaman 18 Pelayanan Kesehatan (Izin apotek)

* Undang-Undang Obat Keras (St.1937 No.541)

-

-

Rekomendasi dari Tim teknis Permohonan Izin reklame Foto Copy KTP pemohon Surat Kuasa mengurus reklame dari perusahaan Formulir pendaftaran wajib pajak Nama jenis foto / desain serta luas Reklame yang akan diselenggarakan/dipasang Denah / Foto lokasi pemasangan Surat Keterangan semua/ Izin atas sewa lahan tanah yang digunakan Asuransi Khusus permohonan perpanjangan Izin , dilampirkan foto copy izin lama

Mengisi Formulir / blanko permohonan dari keluarga ahli waris /keluarga mendiang yang telah disediakan TPU Melengkapi dengan Fotocopy KTP/ Kartu Keluarga ( KK ) yang bertanggung - jawab ( ahli waris )

Waktu Proses 10 hari kerja

Mulai dari Rp 25.000,- s.d Rp. 40.000,( berdasarkan jenis peruntukannya ) Waktu Proses 6 hari kerja

Menyerahkan Fotocopy Surat kematian dari kelurahan dan Rumah sakit/Puskesmas Untuk Perpanjangan : Mengisi blanko permohonan, foto copy KTP/KK yang bertanggung jawab, melampirkan Surat IPTM lama beserta materai @6000 (2 lembar)

Persyaratan untuk menyelenggarakan apotek : -

- Dasar Pengenaan Nilai Sewa Reklame, Dihitung Berdasarkan Pemasangan, Nilai Strategis, Lokasi dan Jenis Reklame : - Tarif Baru : 25% - Tarif Perpanjangan : 25% - Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ) 1. Jalan Tol : Sudut Pandang : Skor : Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ) : 1 2 Nilai x Nilai Jual Objek Pajak 2 2,4 Reklame (NJOPR) Untuk 3 2,6 Setiap Titik Pemasangan 4> 2,8 2. Jalan : Sudut Pandang : Skor : Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ) : Nasional/ 1 1 Nilai x Nilai Jual Objek Pajak Negara 2 1,2 Reklame (NJOPR) Untuk 3 1,3 Setiap Titik Pemasangan 4> 1,4 3. Jalan : Sudut Pandang : Skor : Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ) : Provinsi 1 0,6 Nilai x Nilai Jual Objek Pajak 2 0,7 Reklame (NJOPR) Untuk 3 0,8 Setiap Titik Pemasangan 4> 0,9 4. Jalan : Sudut Pandang : Skor : Nilai Klasifikasi Jalan (NKJ) : Kota 1 0,1 Nilai x Nilai Jual Objek Pajak 2 0,2 Reklame (NJOPR) Untuk 3 0,3 Setiap Titik Pemasangan 4> 0,4 - Nilai Lokasi Untuk Jenis Reklame Non Rokok dan Minuman Non Alkohol : 1. Lokasi Kawasan Khusus Harga Dasar Pertitik Rp. 2500 2. Lokasi Central Business Distrik Harga Dasar Pertitik Rp. 1300 3. Lokasi Business Distrik Harga Dasar Pertitik Rp. 1000 4. Lokasi Jembatan Penyeberangan Harga Dasar Pertitik Rp. 2500 5. Lokasi Perumahan Harga Dasar Pertitik Rp. 1000 6. Lokasi Kawasan terbuka dan GOR Harga Dasar Pertitik Rp. 1000 7. Lokasi Industri Harga Dasar Pertitik Rp. 1000 8. Lokasi Perkantoran Harga Dasar Pertitik Rp. 1000 9. Lokasi Pendidikan Harga Dasar Pertitik Rp. 1000 10. Lokasi Campuran Harga Dasar Pertitik Rp. 1000 - Nilai Lokasi Untuk Jenis Reklame Rokok dan Minuman Beralkohol : 1. Lokasi Kawasan Khusus Harga Dasar Pertitik Rp. 3200 2. Lokasi Central Business Distrik Harga Dasar Pertitik Rp. 1700 3. Lokasi Business Distrik Harga Dasar Pertitik Rp. 1250 4. Lokasi Jembatan Penyeberangan Harga Dasar Pertitik Rp. 3200 5. Lokasi Perumahan Harga Dasar Pertitik Rp. 1250 6. Lokasi Kawasan terbuka dan GOR Harga Dasar Pertitik Rp. 1250 7. Lokasi Industri Harga Dasar Pertitik Rp. 1250 8. Lokasi Perkantoran Harga Dasar Pertitik Rp. 1250 9. Lokasi Pendidikan Harga Dasar Pertitik Rp. 1250 10. Lokasi Campuran Harga Dasar Pertitik Rp. 1250

Mempunyai tempat sendiri atau milik pihak lain yang berdasarkan atas perjanjian kerja sama antara apoteker dengan pemilik sarana

Rp.1, 500.000,Waktu Proses 12 hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan sarana

NO 1 1

Pelayanan Kesehatan (Izin JENIS PERIJINAN apotek) 2 IZIN USAHA KEPARIWISATAAN (SIUK)

DASAR HUKUM 3 Daerah Nomor Tahun *Peraturan Undang-Undang No.2309 Tahun 2007 tentang Retribusi dan 1992 tentang Kesehatan Penyelenggaraan Usaha (Lembaran Negara Tahun 1992 Kepariwisataan di Kota Lembaran Bekasi No.100, Tambahan Negara No.3495) * Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No.10, Tambahan Lembaran Negara No.3671) * Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 No.67, Tambahan Lembaran Negara No.3698) * Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 No.40, Tambahan Lembaran Negara No.3169)

5

-

Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya

-

Apoteker wajib melayani resep sesuai tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat

-

-

Apoteker wajib memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan ke pasien Apabila apoteker berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Apoteker Pendamping Apabila Apoteker Pengelola Apotek dan Apoteker Pendamping berhalangan melaksanakan tugasnya Apoteker Pengelola Apotek dapat menunjuk Apoteker Pengganti Penunjukkan dimaksud pada poin 6) dan 7) harus dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Apabila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 ( dua) tahun secara terus-menerus, Surat Izin Apotek atas nama Apoteker tersebut dicabut Dalam pelaksanaan pengelolaan apotek,Apoteker Pengelola Apotek dapat dibantu oleh Asisten Apoteker Apoteker Pengelola Apotek turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti dan Asisten Apoteker Foto copy ijazah apoteker yng sudah dilegalisir atau membawa aslinya Foto copy Surat Izin Kerja /Surat Penugasan Apoteker Pengelola Apotek (APA) Foto copy Surat Penugasan APA

-

Foto copy SK Penempatan Foto copy Surat Lolos Butuh APA ( Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Propinsi) Surat Izin atasan langsung bagi APA yang PNS/TNI/POLRI

-

Surat Pernyataansanggup menjadi APA bermaterai yang cukup

-

Foto copy KTP APA dan Pemilik Sarana Apotek (PSA)

-

Denah bangunan apotek

-

Peta lokasi apotek Bukti kepemilikan bangunan ( foto copy akte jual beli atau atau sertifikat sarana atau akte kontrak) Akte perjanjian kerjasama APA dengan PSA Daftar Asisten Apoteker disertai foto copy Surat Izin Kerja atau Surat Izin asisten Apoteker serta ijazah Surat Pernyataandari APA bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotek lain

-

-

19 Pelayanan Kesehatan (Penyelenggaraan Tukang Gigi)

BIAYA

4 Dipimpin oleh seorang Apoteker Pengelola apotek yang telah memiliki Surat Izin Kerja/ surat Penugasan

* Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/SK/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek

PERSYARATAN

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.06 Seri C)

-

-

Surat Pernyataandari PSA bahwa tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat-obatan

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.07 Seri D)

-

Daftar terperinci alat dan perlengkapan apotek

-

Foto copy SIUP dan IMB

-

Surat Pernyataantidak keberatan dari tetangga sekitar Rekomendasi dari organisasi profesi cabang Kota Bekasi ( ISFI cab. Kota Bekasi)

* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.339/Menkes/Per/V/1989, tentang Pekerjaan Tukang Gigi

20 Pelayanan * Kepmenkes RI Kesehatan No.1331/MENKES/SK/X/2002 (Penyelenggaraan tentang Perubahan atas Peraturan Pedagang Eceran Menteri Kesehatan RI, Obat (TOKO OBAT)) No.167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat

-

-

Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan yang berlaku

-

NPWP Apoteker Pengelola Apotek dan NPWP Pemilik Sarana Apotek (PSA)

Persyaratan untuk menyelenggarakan izin Tukang Gigi : - Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BPPT Kota Bekasi - FotoCopy Surat Izin Lama (Jika Perpanjangan) - FotoCopy KTP yang masih berlaku (usia maks 65 thn ) - Surat Keterangan Kelakukan Baik dari Polisi setempat. - Surat Keterangan Sehat dari Dokter - Denah Lokasi - Denah Ruangan - Daftar Ketenagaan - Daftar alat-lat dan bahan yang digunakan - Foto 4 x 6 ( dua lembar) Surat Rekomendasi dari Organisasi PTGI (Perkumpulan Tukang Gigi Indonesia) Cab. Bekasi Surat Pernyataanbatas wewenang pekerjaan Tukang Gigi (bermaterai 6000) -

-

Surat PernyataanAsisten Apoteker sebagai Penanggung Jawab bermaterai Surat keterangan dari atasan langsung bagi Asisten Apoteker bekerja Surat Pernyataantidak melanggar peraturan perundang-undangan farmasi Foto kopi KTP pemilik Toko Obat Foto kopi SIUP Denah lokasi Pedagang Eceran Obat Bukti kepemilikkan sarana (Akte Jual Beli/ Sertifikat/ Bukti Perjanjian Kontrak atau Sewa)

Rp. 125.000,Waktu Proses 14 hari kerja

Rp. 500.000,Waktu Proses 14 hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan sarana

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.06 Seri C)


21 Pelayanan Kesehatan (Penyelenggaraan Optik)

* Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No.100, Tambahan Lembaran Negara No.3495)

Persyaratan untuk menyelenggarakan optikal : - Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Walikota; - Foto Copy akte pendirian perusahaan;


NO 1 1

Pelayanan JENIS PERIJINAN Kesehatan 2 (Penyelenggaraan IZIN USAHA Optik) KEPARIWISATAAN (SIUK)

Undang-Undang Tahun DASAR No.23 HUKUM 1992 tentang Kesehatan 3 (Lembaran Negara Tahun 1992 Peraturan Nomor 09 Tahun No.100,Daerah Tambahan Lembaran 2007 tentang Retribusi dan Negara No.3495) Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Bekasi

-

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.06 Seri C) * Peraturan Daerah Kota Bekasi No.07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.07 Seri D)

-

-

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.06 Seri C) * Peraturan Daerah Kota Bekasi No.07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.07 Seri D)

23 Pelayanan Kesehatan (Penyelenggaraan Izin Laboratorium Swasta)


Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta * Peraturan Daerah Kota Bekasi No.06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.06 Seri C) * Peraturan Daerah Kota Bekasi No.07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.07 Seri D)

3. Surat perjanjian antara RO dengan pemilik sarana; 4. FotoCopy KTP Refraksionis Optisien; 5. Surat keterangan sehat dari Dokter Puskesmas atau rumah sakit pemerintah; 6. Surat keterangan tidak buta warna dari Dokter ahli mata; 7. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Pasfoto berwarna terbaru dari pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; Surat Pernyataankerjasama dengan laboratorium optikal tempat memproses lensa-lensa pesanan bila optikal itu belum memiliki laboratorium sendiri; Daftar peralatan yang akan digunakan antara lain : alat-alat untuk menentukan tajam penglihatan, lensa-lensa percobaan lengkap dengan bingkai percobaan, lensa meter dan alat reparasi; Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat; Daftar ketenagaan; Peta lokasi dan denah ruangan; Rekomendasi dari Gabungan Pengusaha Optikal Seluruh Indonesia (GAPOPIN) cabang Kota Bekasi dengan menyebutkan bahwa RO yang diajukan hanya menjadi penanggung jawab dari optikal yang mengajukan izin tertentu

Persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Bekasi 1. (berbermaterai 6000) 2. Foto kopi Ijazah Nasional penanggung jawab Surat Pernyataanbersedia menjadi penanggung jawab salon kecantikan (dari 3. ahli kecantikan) , apabila yang bersangkutan bukan pemilik salon kecantikan (bermaterai 6000)


4. Rekomendasi dari persatuan Ahli kecantikan Indonesia Tiara Kusuma bagi ahli maupun asisten kecantikan yang bekerja di salon tersebut 5. Surat keterangan sehat dari Dokter untuk ahli kecantikan, asisten kecantikan serta semua yang bekerja di salon tersebut

6. Surat Pernyataandari Dokter konsultan yang bersedia di salon kecantikan tersebut (hanya untuk salon kecantikan type A) 7. Foto copy izin praktek Dokter konsultan 8.

Foto copy surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat 9. Foto copy NPWP 10. Foto copy SIUP 11.

Pas Foto berwarna pemilik salon kecantikan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar 12. Denah bangunan dengan skala 13. Daftar ketenagakerjaan 14. Daftar peralatan yang digunakan 15. Foto copy Izin salon Kecantikan lama jika diperpanjang

Persyaratan Penyelenggaraan Izin Laboratorium Swasta Membuat surat permohonan yang ditujuakn kepada Walikota Bekasi (berbermaterai 6000) - Fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku -

*

5

Foto Copy KTP pemohon; Surat Pernyataan kesediaan dari Refraksionis Optisien (RO) sebagai penanggung jawab teknis maupun pelaksana langsung pada optikal yang akan didirikan dengan melengkapi : FotoCopy ijazah refraksionis optisien yang sudah dilegalisir atau membawa 2. Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) dan Surat Izin Kerja (SIK);

-


BIAYA

4

1.

-

22 Pelayanan Kesehatan (Penyelenggaraan IZIN Salon Kecantikan)

PERSYARATAN

-

-

-

Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 1.500.000,Waktu Proses 14 hari kerja

Fotokopi Akte Notaris pendirian yayasan atau badan hukum lainnya, jika laboratorium di bawah naungan perusahaan / yayasan atau badan hukum Surat izin gangguan dari Walikota Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Rekomendasi dari Lurah setempat Rekomendasi dari Camat Surat Pernyataantidak keberatan dari masyarakat sekitar Data kelengkapan bangunan Data kelengkapan peralatan laboratorium Denah lokasi dengan situasi sekitarnya Denah ruangan (dengan skala 1:10) Daftar ketenagaan Daftar kemampuan pemeriksaan laboratorium serta tarif pemeriksaan Surat Pernyataansebagai tenaga Analis (berbermaterai 6000) Fotokopi KTP Fotokopi Ijasah Foto berwarna 3 x 4 (2) lembar Surat Pernyataansebagai tenaga Analis (berbermaterai 6000) - Fotokopi KTP - Fotokopi Ijasah - Foto berwarna 3 x 4 (2) lembar Surat Pernyataansebagai Penanggung Jawab Teknis (berbermaterai 6000) - Fotokopi KTP - Fotokopi Ijasah - Foto berwarna 3 x 4 (2) lembar Surat Pernyataan kesediaan menyelenggarakan Pemantapan Mutu Internal (PMI) dan Pemanfaatan Mutu Eksternal (PME) Surat Pernyataan kesediaan mengikuti Akreditasi Surat Pernyataan kesediaan menjadi anggota ILKI jabar (khusus di Jawa Barat raker ILKI di Bandung tanggal 21 s/d tanggal 22 Januari 1994)

Persyaratan Penyelenggaraan Izin Rumah Bersalin 24 Pelayanan * Undang-Undang No.29 Tahun Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Bekasi Kesehatan 2004 tentang Praktek Kedokteran 1. (berbermaterai 6000) (Penyelenggaraan 2. Berkas Permohonan dilampirkan : Izin Rumah Bersalin) * Keputusan Menteri Kesehatan - Surat rekomendasi dari kepala puskesmas Republik Indonesia Nomor Surat Pernyataan tidak keberatan dari lingkungan/ tetangga Denah 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang ruangan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta

Rp. 1.000.000,Waktu Proses 14 hari kerja

NO

JENIS PERIJINAN

1

2

1


Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor DASAR HUKUM 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang 3 Upaya Pelayanan Kesehatan Peraturan SwastaDaerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi dan Usaha Bekasi No.17 *Penyelenggaraan Keputusan Walikota Kepariwisataan di Kota Bekasi Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi No.06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.06 Seri C)

-


-

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta

25 Pelayanan * Undang-Undang No.29 Tahun Kesehatan 2004 tentang Praktek Kedokteran (Penyelenggaraan Izin Praktik Dokter Umum/ Dokter Gigi/ * Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Dokter Spesial) Kesehatan * Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui masa bakti dan cara lain

PERSYARATAN

BIAYA

4

5

Denah lokasi yang menggambarkan dengan puskesmas terdekat Daftar sarana kelengkapan meubelair Daftar alat-alat kesehatan Daftar sarana obat-obatan Berita acra Pemeriksaan dari puskesmas setempat Surat keterangan membina 2 posyandu dan 1 UKS yang diketahui oleh Kepala puskesmas Surat rekomendasi Lurah dan camat Dokter penanggung jawab seorang Dokter umum yang mempunyai SIP Kota Bekasi Foto copy KTP Dokter yang masih berlaku Foto copy SIP (Surat Izin Praktek) Dokter untuk wilyah Kota Bekasi yang masih berlaku Surat Pernyataantidak keberatan dari atasan langsung. Surat Pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan bermaterai Rp 6000,Pas poto sebanyak 2 lembar Ukuran 4x6 Pelaksanaan harian rumah bersalin harus melampirkan : Pelaksanaan harian RB maxsimal 3 Orang bidan yang mempunyai SIB di Kota Bekasi - Ijazah Bidan - Surat tidak keberatan dari atasan langsung Surat Pernyataan kesanggupan menjadi pelaksanaan harian (bermaterai Rp 6000,-) - Pas poto sebanyak 2 lembar Ukuran 4x6 - Izin mendirikan bangunan peruntukan rumah bersalin - Surat kerjasama / MOU pembuangan limbah padat / medis - UPK/UPL Sederhana

Persyaratan Penyelenggaraan Izin Praktik Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Dokter Spesial Membuat Surat Permohonan yang di tujukan kepada Walikota Bekasi - (berbermaterai 6000) - Foto copy identitas pemohon atau KTP - Foto copy STR Legalisir - Rekomendasi IDI/PDGI - Surat PernyataanMemiliki Tempat Praktik - Pas poto sebanyak 3 lembar Ukuran 4x6 - Foto copy Surat Izin Praktek (SIP) yang dimiliki - Foto copy SK terakhir bagi PNS/TNI/POLRI - SK Pensiun/pemberhentian bagi PNS/TNI/POLRI - Surat Izin Atasan bagi PNS/TNI/POLRI - Surat Pernyataanbukan PNS/TNI/POLRI - Surat Persetujuan berpraktik pada saryankes swasta - Tata Ruang dan Denah wilayah tempat praktik - Bukti Pembayayaran retribusi.

Pelayanan Dokter Umum/Dokter Gigi Rp. 200.000,Pelayanan Dokter Spesialis Rp. 250.000,Waktu Proses 14 hari kerja

* Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.725/Menkes/E/VI/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.07 Seri D) * Peraturan Daerah Kota Bekasi No.15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta * Keputusan Walikota Bekasi No.23A Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi No.07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta 26 Pelayanan Kesehatan (Penyelenggaraan Izin Praktik Bidan)

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta


Persyaratan Penyelenggaraan Izin Praktik Bidan Membuat Surat Permohonan yang di tujukan kepada Walikota Bekasi (berbermaterai 6000) - Foto copy Ijazah bidan yang sudah dilegalisir - Foto copy Surat Penugasan bidan - Foto copy KTP Kota Bekasi yang masih berlaku Bagi Pegawai Negeri melampirkan foto copy SK Pertama dan Terakhir Bagi Pensiunan melampirkan foto copy SK Pensiun, Surat keterangan - kelakuan baik dari Polres, dan apabila bidan swasta harus melampirkan surat keterangan lain dari atasan langsung - Surat Pernyataandari Bidan yang Menjalankan Praktik (berbermaterai 6000) Surat Pernyataan bersedia membina satu Pos Yandu (berbermaterai 6000) -

* Keputusan Walikota Bekasi No.23A Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi No.07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta

-

Rekomendasi Kepada puskesmas dimana yang bersangkutan menjalankan praktek (berbermaterai 6000) Denah lokasi Terhadap puskesmas Denah Ruangan Praktek Pas poto berwarna sebanyak 2 lembar Ukuran 4x6 Rekomendasi dari Ketua IBI cabang Kota Bekasi


NO

JENIS PERIJINAN

1

2

1


27 Pelayanan Kesehatan (Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional)

DASAR HUKUM 3

PERSYARATAN

BIAYA

4

5

Daerah Nomor 09 Tahun *Peraturan Peraturan Pemerintah Republik 2007 tentang No.32 Retribusi dan1996 Indonesia Tahun Penyelenggaraan tentang TenagaUsaha Kesehatan Kepariwisataan di Kota Bekasi Persyaratan Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Membuat surat permohonan ditujukan kepada walikota bekasi (bermaterai 6000) - Biodata pengobatan tradisional - Fotokopi KTP/ paspor untuk TKA yang masih berlaku Surat Keterangan dari Kelurahan tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional - Denah Lokasi * Peraturan Daerah Kota Bekasi - Denah Ruangan No.15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di - Daftar Ketenagaan - Daftar peralatan dan obat-obatan Puskesmas dan Pemberian Izin Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi dibidang pengobatan Penyelenggaraan Sarana tradisional yang bersangkutan Pelayanan Kesehatan Swasta - Fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional - Surat pengantar Puskesmas setempat - Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar * Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

-


Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten/ Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama (Untuk STPT) Foto Copy Izin lama jika perpanjangan

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.07 Seri D) * Keputusan Walikota Bekasi No.23A Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi No.07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta * Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi No.440/1012/Dinkes Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Pengobatan Tradisional 28 Pelayanan Kesehatan (Rekomendasi Pendirian dan Penyelenggaraan Balai Pengobatan)

Persyaratan Penyelenggaraan Balai Pengobatan Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Bekasi (bermaterai 6000) - Foto copy Akte Notaris pendirian Yayasan/ CV / PT - Rekomendasi dari Kepala Puskesmas - Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga - Denah lokasi, Denah ruangan * Peraturan Daerah Kota Bekasi Daftar meubelair, Daftar alat-alat kesehatan, Daftar sarana obat, Daftar No.15 Tahun 2009 tentang ketenagakerjaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di - Berita Acara Pemeriksaan dari Puskesmas terdekat Puskesmas dan Pemberian Izin - Rekomendasi dari Lurah dan Camat Penyelenggaraan Sarana Dokter penanggung jawab Balai Pengobatan, seorang Dokter umum yang Pelayanan Kesehatan Swasta mempunyai SIP Kota Bekasi dan menjadi penanggung jawab paling banyak 2 sarana pelayanan kesehatan , dengan melampirkan : a. Foto copy KTP Dokter yang masih berlaku * Keputusan Walikota Bekasi No.23A Tahun 2003 tentang b. Foto copy SIP Dokter untuk wilayah Kota Bekasi yang masih berlaku Petunjuk Teknis Pelaksanaan c. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung Peraturan Daerah Kota Bekasi d. Surat Pernyataan kesanggupan bermaterai 6000 No.07 Tahun 2001 tentang e. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar Pedoman Penyelenggaraan - Apabila Pelaksanaan Harian Tenaga Dokter, harus melampirkan : Sarana Pelayanan Kesehatan a. Foto copy KTP Dokter yang masih berlaku Swasta * Peraturan Daerah Kota Bekasi No.07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2001 No.07 Seri D)


b.

Foto copy SIP Dokter untuk wilayah Kota Bekasi yang masih berlaku c. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung d. Surat Pernyataan kesanggupan bermaterai 6000 e. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar

29 Rekomendasi Advis * Peraturan Walikota Bekasi No.92/92-PU/XII/2008 tentang Teknis Peil Banjir Tata Cara Pemberian Rekomendasi Advis Teknis Peil Banjir

30 Rekomendasi Penyerahan FasosFasum

-

Apabila Pelaksanaan Harian Tenaga Perawat, harus melampirkan :

-

a. Foto copy KTP Dokter yang masih berlaku Foto copy Surat Izin Kerja (SIK) dan Surat Izin Praktek (SIP) Perawat b. untuk wilayah Kota Bekasi yang masih berlaku Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung, bila bekerja di c. tempat lain d. Surat Pernyataan kesanggupan bermaterai 6000 e. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar Surat Kerjasama/MOU Pembuangan Limbah Padat

Persyaratan Rekomendasi Fiel banjir - Surat Permohonan - Foto Copy data permohonan (KTP) - Foto Copy surat izin lokasi - Foto Copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat) - gambar Rencana lokasi (prasite plan) - Surat izin tidak keberatan dari warga sekitar (tetangga/RT)

Persyaratan Rekomendasi Fasos-Fasum - Akte Pendirian - Izin Lokasi - zin Prinsip - Siteplan - Peil Banjir - IMB * Instruksi Menteri Dalam Negeri - PJU No.30 Tahun1990 tentang - TPU Penyerahan Prasarana - Sertifikat Fasos a.n Pemkot Bekasi Lingkungan, Fasilitas Umum dan - Rekomendasi Keadaan jalan & saluran Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah - Rekomendasi Siteplan Daerah - Rekomendasi Pengeloloaan sampah * Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial



NO

JENIS PERIJINAN

1

2

1


DASAR HUKUM 3

-

-

33 Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta

5

Persyaratan Persetujuan Pemanfaatan Ruang - Denah dan Peta lokasi

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.4 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2000-2001 -

Izin Lokasi

BIAYA

4

Peraturan Daerah Kota09 Bekasi Daerah Nomor Tahun *Peraturan No.10 Tahun 2007 tentang 2007 tentang Retribusi dan Penyediaan Lahan, Penyelenggaraan UsahaPrasarana Lingkungan, di Utilitas Umum dan Kepariwisataan Kota Bekasi Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah Daerah

31 Persetujuan * Peraturan Daerah Kota Bekasi Pemanfaatan Ruang No.10 Tahun 2007 tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah Daerah

32

PERSYARATAN

Rincian lahan yang dimohon (Keadaan fisik lahan dan kegiatan saat ini yang terdapat pada lokasi yang dimohon dan keadaan disekitarnya) Rancangan rencana tapak kegiatan (site plan) Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proposal proyek dan berapa lama seluruh proyek dapat diselesaikan Sosialisasi dan Konsultasi pada masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau masyarakat sekitarnya Surat tidak keberatan dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan Surat Pernyataan kesanggupan penyediaan sarana sosial dan fasilitas lingkungan Fotocopy KTP dan Fotocopy NPWP Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan Fotocopy Akte Sertifikat Hak Atas Tanah/Bukti Perolehan Foto copy Akte pelunasan PBB tahun Terakhir pada lahan yang di mohon Surat Pernyataan kesediaan pemilik lahan untuk di bebaskan oleh pengembang

* Peraturan Walikota Bekasi No. 87 Persyaratan Izin Lokasi Foto Copy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (ASPEK) dari Tahun 2008 tentang Pemberian Kantor Pertanahan Izin Lokasi di Wilayah Kota Bekasi Bagi Badan hukum wajib menyerahkan Akata Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman - Uraian rencana Proyek atau proyek proposal yang akan di bangun - Kartu Tanda Penduduk dan/ atau indetitas diri Surat Keterangan tanah yang dimohon dari lurah setempat dan di ketahui oleh Camat - Gambar atau Sketsa yang di mohon - Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak (NPWP) Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/ atau Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Retribusi daerah (NPWRD) Surat Keterangan tanda Asosiasi pengembangan perumahan bagi pengembang Perumahan

* Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

-

Surat Pernyataanmengenai tanah yang sudah memiliki oleh pemohon serta perusahaan yang merupakan satu group perusahaan dengannya

-

Surat Pernyataan kesediaan untuk memberikan penggantian yang layak dan/ atau menyedikan tempat penampungan bagi pemilik tanah

Persyaratan Rekomendasi Pendirian Sekolah - Surat Permohonan Foto Copy Akta Notaris yayasan dan atau lembaga lain yang berbadan - hukum yang dalam operasionalnya melakukan kegiatan -

* Peraturan Daerah Kota Bekasi No.5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi * Keputusan Walikota Bekasi No.13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi -

34 Rekomendasi * Peraturan Daerah Kota Bekasi Proteksi Kebakaran No.04 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pemadam Kebakaran * Peraturan Daerah Kota Bekasi No.06 tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Retribusi Pemadam Kebakaran di Kota Bekasi 37 IZIN USAHA JASA * Keputusan Walikota Bekasi No.19 KONTRUKSI tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) pada Pemerintahan Kota Bekasi



Struktur kepengurusan yayasan atau lembaga lain yang berbadan hukum Foto Copy KTP Pemohon atau Pimpinan/ Pengurus yayasan Referensi penyediaan sumber pembiayaan Penyelenggaraan sekolah dilingkapai dengan Foto Copy rekening koran terakhir

Gambar rencana bangunan dan rencana biaya Daftar Calon Guru sesuai jumlah mata pelajaran yang diajarkan dan kualitas pendidikan dilengkapi Foto Copy Ijazah Daftar Calon Siswa Minimal 20 Orang Mendapat persetujuan Masyarakat Lingkungan terdekat lokasi Sekolah yang akan didirikan minimal 100 Kepala keluarga disertai Foto Copy yang diketahui ketua RT dan RW serta disosialisaikan terlebih dahulu oleh peneyelenggara Rekomendasi Lurah Rekomendasi Camat Status Kepemilikan tanah

Persyaratan Rekomendasi Proteksi Kebakaran - Surat Permohonan - Data Isian - Foto copy KTP - Foto copy PBB Terakhir - Foto copy Surat Kepemilikan Tanah - Foto copy Rencana Pembangunan / Gambar Bangunan - Foto copy Akte Pendirian Perusahaan -


Mulai dari Rp 5.000,- s.d Rp. 300.000,(berdasarkan jenis legalitas, jenis alat pemadam dan klasifikasi usahanya) Waktu Proses 14 hari kerja

Foto copy Denah Penempatan / Titi-titik Alat Pemadam Kebakaran

Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi I. Syarat Izin Baru : - Mengajukan permohonan IUJK Kepada Walikota Bekasi -

Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahannya Foto Copy sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Asosiasi/LPJKD Foto Copy NPWP dan PKP (Pengusaha Kena Pajak) Foto Copy Domisili Usaha Foto Copy SIUP dan TDP Foto Copy Surat Ketrampilan Tenaga Teknis (SKT)

Pas Photo terakhir Direktur Ukuran 4 X 6 berwarna sebanyak 3 lembar - Berita Acara Survei Perusahaan. - Waktu Proses 8 Hari Kerja II. Syarat Izin Perpanjang : - Mengajukan permohonan IUJK Kepada Walikota Bekasi - Melampirkan IUJK Asli yang sudah habis masa berlakunya

- Mulai dari Rp 200.000,- s/d Rp. 2.000.000,(berdasarkan kualifikasi jenis jasa perencana pengawasnya dan jasa konstruksinya) Waktu Proses 8 hari kerja

NO

JENIS PERIJINAN

1

2

1


DASAR HUKUM 3 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Bekasi

-

38 IZIN PENGAMBILAN * Peraturan Daerah Kota Bekasi DAN PENGOLAHAN No.13 tahun 1998 tentang Pajak BAHAN GALIAN Penetapan Galian Golongan C di GOLONGAN C Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bekasi *

PERSYARATAN

BIAYA

4

5

Foto Copy Serifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Asosiasi/LPJKD Foto Copy Domisili Usaha Pas Photo terakhir Direktur Ukuran 4 X 6 berwarna sebanyak 3 lembar Waktu Proses 5 Hari Kerja

Persyaratan Galian Golongan C Mengajukan permohonan Kepada Walikota Bekasi melalui Kepala Bagian Bina Ekbang Setda Kota Bekasi - Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya - Foto Copy KTP - Foto Copy Surat Tanah - Foto Copy Lunas PBB tahun terakhir - Izin Tetangga

20% x Volume x Nilai Pasar Waktu Proses 5 hari kerja

Keputusan Walikota Bekasi No.11 tahun 1998 tentang Pengolahan Penetapan Nilai Pasar Bahan Galian Golongan C di Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bekasi

39 PEMANFAATAN * KEKAYAAN DAERAH

Persyaratan Sewa Tanah Sarana Sosial - Surat Permohonan Sewa Tanah sarana Sosial Peraturan Daerah Kota Bekasi Fotokopi Surat Rekomendasi Pemanfaatan Sewa Lahan yang dikeluarkan No.09 Tahun 2001 tentang oleh Bappeda Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi No.73 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

* Peraturan Walikota Bekasi No.60 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Daerah Kota Bekasi * Peraturan Pemerintah No.06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah * Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Luas Tanah (m²) x 0,5 % x {NJOP + (30 % x NJOP)) Waktu Proses 5 hari kerja

DAFTAR JENIS, PERSYARATAN, WAKTU DAN BIAYA PERIZINAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BPPPT ) KOTA BEKASI

Recommend Documents