III. DRAFT KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BIDANG PERIZINAN PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA SECARA ELEKTRONIK

III. DRAFT KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BIDANG PERIZINAN PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA SECARA ELEKTRONIK A.

Izin Gangguan 1. Ketentuan Izin Gangguan a. Izin Gangguan terdiri dari: 1) Izin Gangguan perusahaan industri yaitu Izin Tempat Usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu bagi usaha industri; 2) Izin Gangguan bukan perusahaan industri yaitu Izin Tempat Usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu bagi usaha bukan industri; b. Izin Gangguan tidak berlaku apabila berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari perubahan jenis usaha, perluasan tempat usaha, perubahan kepemilikan usaha dan perubahan kepemilikan tempat usaha, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin Gangguan; c. Apabila pemegang izin tidak melakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka izin tersebut dinyatakan tidak berlaku; d. Untuk kegiatan usaha wajib memiliki izin gangguan, kecuali usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan dan persil; e. Masa berlaku Izin Gangguan selama kegiatan usaha berdiri; f.

Perpanjangan masa retribusi izin Gangguan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya, dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu masa retribusi berakhir;

g. Proses Izin Gangguan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar, khusus untuk permohonan perpanjangan masa retribusi dan tidak terdapat perubahan luas ruang usaha yang pemohonnya datang sendiri, dengan berkas lengkap dan benar, dapat diproses paling lama 1 (satu) hari kerja, untuk yang luas ruang usaha tidak lebih dari 100m2; h. Besaran biaya untuk izin gangguan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 2. Persyaratan Izin Gangguan a. Permohonan Perpanjangan Masa Retribusi Izin Gangguan perusahaan industri dan perusahaan bukan industri diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id. b. Persyaratan permohonan Perpanjangan Masa Retribusi Izin Gangguan perusahaan industri dan perusahaan bukan industri yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) Izin Gangguan yang asli; 2) KTP yang Asli Pemohon yang masih berlaku; 3) Bagi pemohon yang memiliki ruang usaha tidak lebih dari 100 m2 (seratus meter persegi) melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perluasan ruang usaha atau perubahan (form HO.2.1); 4) Bukti pembayaran lunas PBB-P2 tahun berjalan yang asli; a

5) IMB Asli; 6) Izin Prinsip PMA/PMDN yang asli; 7) Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan asli; 8) Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal; B.

Surat Izin Usaha Perdagangan 1. Ketentuan SIUP a. Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP. b. SIUP sebagaimana dimaksud pada huruf a, SIUP terdiri dari: 1) SIUP Kecil, SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) SIUP Menengah, SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 3) SIUP Besar, SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro, yang memohon SIUP Mikro dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya tidak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; d. Masa berlaku SIUP selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun sekali; e. Perpanjangan SIUP dapat diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izinnya berakhir; f. Proses penerbitan dan perpanjangan SIUP dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar, khusus untuk permohonan perpanjangan yang pemohonnya datang sendiri dengan berkas lengkap dan benar, dapat diproses paling lama 1 (satu) hari kerja; g. Besaran biaya untuk pengurusan SIUP gratis. 2. Persyaratan untuk permohonan SIUP baru adalah sebagai berikut: 1. Permohonan SIUP diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id. 2. Persyaratan yang harus diunggah dalam permohonan SIUP secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP Asli Pemohon yang masih berlaku; 2) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari OPD Daerah yang berwenang menangani urusan KUMKM; 3) Surat pernyataan asli dari pemohon tentang lokasi perusahaan; (form SIUP 1.1) b

4) Izin Gangguan asli, kecuali usaha mikro dan kecil (modal usaha tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama tidak menimbulkan dampak dan gangguan. 5) Foto Direktur/Penanggungjawab ukuran 3 x 4 cm (2 lembar); 6) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 asli pada tahun berjalan; 7) Izin Prinsip PMA/PMDN Asli. 8) Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan asli; 3. Persyaratan untuk permohonan SIUP perpanjangan yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP Asli Pemohon yang masih berlaku; 2) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 3) Surat pernyataan asli dari pemohon tentang lokasi perusahaan; (form SIUP 1.1); 4) SIUP asli tahun sebelumnya; 5) Izin Gangguan Asli, kecuali usaha mikro dan kecil(modal usaha tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selama tidak menimbulkan dampak dan gangguan; 6) Foto Direktur/Penanggungjawab ukuran 3 x 4 cm (2 lembar); 7) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 Asli pada tahun berjalan; 8) Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) asli periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal; 9) Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan asli; 4. Persyaratan untuk permohonan SIUP Perubahan yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP Asli Pemohon yang masih berlaku; 2) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 3) Surat pernyataan asli dari pemohon tentang lokasi perusahaan; 4) SIUP asli; 5) Izin Gangguan Asli, kecuali usaha mikro dan kecil(modal usaha tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selama tidak menimbulkan dampak dan gangguan; 6) Foto Direktur/Penanggungjawab ukuran 3 x 4 cm (2 lembar); 7) Bukti pembayaran lunas PBB-P2 Asli pada tahun berjalan; 8) Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal; 9) Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan asli;

c

5. Persyaratan pencabutan SIUP untuk pindah alamat ke luar daerah adalah sebagai berikut: 1) Membuat surat permohonan pencabutan SIUP yang ditunjukkan kepada Walikota Bogor c.q. Kepala DPMPTSP Kota Bogor; 2) SIUP asli; 3) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari Perangkat Daerah yang berwenang menangani urusan koperasi, dengan alamat yang baru; C.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1. Ketentuan Tanda Daftar Perusahaan a. Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan; b. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya; c. Masa berlaku TDP selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama; d. Perpanjangan TDP dapat diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izinnya berakhir; e. Proses penerbitan dan perpanjangan TDP dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar, khusus untuk permohonan perpanjangan yang pemohonnya datang sendiri dengan berkas lengkap, dapat diproses paling lama 1 (satu) hari kerja; f. Besaran biaya untuk pengurusan TDP gratis. 2. Persyaratan untuk permohonan TDP adalah sebagai berikut: a. Permohonan Tanda Daftar Perusahaan diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id. b. Persyaratan permohonan Tanda Daftar Perusahaan bagi permohonan baru yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP Asli Pemohon yang masih berlaku; 2) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 3) Izin Gangguan asli, kecuali usaha mikro dan kecil modal usaha tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selama tidak menimbulkan dampak dan gangguan; 4) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 asli pada tahun berjalan; 5) Fotokopi Izin Prinsip Perluasan PMA/PMDN Asli ; d

6) Izin Teknis Asli sesuai dengan kegiatan usaha c. Persyaratan untuk permohonan TDP Perpanjangan yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP Asli Pemohon yang masih berlaku; 2) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 3) Izin Gangguan asli, kecuali usaha mikro dan kecil modal usaha tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selama tidak menimbulkan dampak dan gangguan; 4) TDP asli tahun sebelumnya; 5) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 asli pada tahun berjalan; 6) Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) asli periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal; 7) Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan asli; 8) Izin Teknis Asli sesuai dengan kegiatan usaha d. Persyaratan untuk permohonan TDP Perubahan yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP Asli Pemohon yang masih berlaku; 2) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 3) TDP asli tahun sebelum; 4) Izin Gangguan asli, kecuali usaha mikro dan kecil(modal usaha), selama tidak menimbulkan dampak dan gangguan; 5) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 asli pada tahun berjalan; 6) Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal; 7) Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan asli; 8) Izin Teknis Asli sesuai dengan kegiatan usaha. 3. Untuk pendaftaran SIUP dan TDP secara paralel cukup mengunggah persyaratan 1 (satu) berkas seperti yang dipersyaratkan pada point persyaratan SIUP yang akan dipergunakan untuk penerbitan SIUP dan TDP. 4. Persyaratan pencabutan TDP untuk pindah alamat adalah sebagai berikut: 1) Membuat surat permohonan pencabutan TDP yang ditunjukkan kepada Walikota Bogor c.q. Kepala DPMPTSP Kota Bogor; 2) TDP asli; 3) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan e

Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang menangani urusan koperasi, dengan alamat yang baru; D.

Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 1. Ketentuan a. Pendirian Toko Swalayan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan RDTR Kota termasuk peraturan zonasi; b. Selama Pemerintah Daerah Kota Bogor belum memiliki RDTR dan pengaturan zonasi maka pemberian izin menggunakan dan mengacu terhadap RTRW Kota Bogor. c. Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; d. Masa berlaku IUTS selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama; e. Permohonan IUTS diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id. f. Proses penerbitan dan perpanjangan IUTS dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. g. Besaran biaya untuk pengurusan IUTS gratis. 2. Persyaratan IUTS a. Persyaratan untuk permohonan IUTS baru yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP Asli Pemohon yang masih berlaku; 2) IMB Asli; 3) Izin Gangguan Asli; 4) Rekomendasi asli hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang; 5) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 6) Fotokopi Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang diketahui oleh kepala PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 7) Surat pernyataan asli tentang kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 Asli tahun berjalan; 9) Izin Prinsip PMA/PMDN yang Asli; 10) Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan asli; b. Persyaratan untuk permohonan IUTS perpanjangan yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP asli Pemohon yang masih berlaku; 2) IUTS asli; 3) Izin Gangguan asli; f

4) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 5) Surat pernyataan asli tentang kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 asli tahun berjalan; 7) Fotokopi evaluasi kemitraan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 8) Izin Prinsip PMA/PMDN asli; 9) Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal; 10) Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan asli; c. Persyaratan untuk permohonan IUTS perubahan yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP asli Pemohon yang masih berlaku; 2) IUTS asli; 3) Izin Gangguan asli; 4) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 5) Surat pernyataan asli tentang kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 asli tahun berjalan; 7) Fotokopi evaluasi kemitraan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 8) Izin Prinsip PMA/PMDN asli; 9) Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal; 10) Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan asli; 11) Rekomendasi asli hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang; E.

Tanda Daftar Gudang (TDG) 1. Ketentuan a. Setiap perusahaan atau perseorangan yang memiliki gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang; b. Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut : 1) Gudang kecil dengan luas 36 m2 sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi); 2) Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi); 3) Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi); g

c. Masa berlaku TDG selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama; d. Perpanjangan TDG dapat diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izinnya berakhir; e. Permohonan TDG diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id. f. Proses penerbitan dan perpanjangan TDG dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar; g. Besaran biaya untuk pengurusan TDG gratis. 2.

Persyaratan TDG a. Persyaratan untuk permohonan TDG baru yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP asli Pemohon yang masih berlaku; 2) Izin Gangguan asli; 3) SIUP asli; 4) TDP asli; 5) Perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang (perjanjian sewa) asli; 6) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 7) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 asli tahun berjalan; 8) Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan asli; 9) Izin Prinsip Perluasan PMA/PMDN asli; 10) IMB dengan peruntukan gudang; b. Persyaratan untuk permohonan TDG Perpanjangan yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP asli Pemohon yang masih berlaku; 2) TDG asli; 3) Izin Gangguan asli; 4) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 asli tahun berjalan; 5) Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan asli; 6) Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar); c. Persyaratan untuk permohonan TDG Perubahan yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP asli Pemohon yang masih berlaku; 2) Izin Gangguan asli; 3) SIUP asli; 4) TDP asli; 5) TDG asli; 6) Perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang (perjanjian sewa) asli; 7) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 8) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 asli tahun berjalan; h

9) Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan asli; 10) Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal; F.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 1.

Ketentuan a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha khusus bidang kepariwisataan; b. Masa berlaku TDUP selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama; c. Perpanjangan TDUP dapat diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izinnya berakhir; d. Proses penerbitan dan perpanjangan TDUP dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar; e. Permohonan TDUP diajukan kepada Walikota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara elektronik pada website perizinan.kotabogor.go.id f. Besaran biaya untuk pengurusan TDUP gratis.

2.

Persyaratan TDUP a. Persyaratan untuk permohonan TDUP baru yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP asli Pemohon yang masih berlaku; 2) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 3) Izin Gangguan asli; 4) SKDU asli dengan dilampirkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor untuk kegiatan seni dan budaya binaan; 5) Izin lingkungan atau SPPL asli, dikecualikan untuk kegiatan yang tidak berdampak terhadap lingkungan; 6) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 asli tahun berjalan; 7) Izin Prinsip Perluasan PMA/PMDN asli; b. Persyaratan untuk permohonan TDUP perpanjangan/perubahan yang harus diunggah secara elektronik adalah sebagai berikut: 1) KTP asli Pemohon yang masih berlaku; 2) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan fotokopi Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri, untuk koperasi melampirkan surat pengesahan dari PD yang berwenang menangani urusan KUMKM; 3) TDUP asli; 4) Izin Gangguan asli; 5) SKDU asli dengan dilampirkan rekomendasi dari PD yang berwenang menangani urusan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kegiatan seni dan budaya binaan; i

6) Izin lingkungan atau SPPL asli dikecualikan untuk kegiatan yang tidak berdampak terhadap lingkungan; 7) Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 asli tahun berjalan; 8) Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) periode terakhir (bagi badan hukum/badan usaha kelas menengah dan besar) bagi yang telah memiliki izin prinsip penanaman modal;

WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA

j