invest in PTSP PUSAT BKPM DAN PERCEPATAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

invest in

PTSP PUSAT BKPM DAN PERCEPATAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Cepu, 14 Juli2017

REFORMASI PENYELENGGARAAN LAYANAN DI PTSP prinsip dasar :

transparansi dan inovasi

1. Kualitas layanan CEPAT , TEPAT , AKUNTABLE 2. Mekanisme layanan PEMANFAATAN IT - TERINTEGRASI 3. Kualitas SDM DIKLAT PTSP - MAGANG The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

Inovasi Layanan Perizinan

Desember 2014

Oktober 2015

Sistem Perizinan Online

Layanan 3 Jam “3+1”

Januari 2017 Layanan 3 Jam Sektor ESDM

PTSP

ESDM Januari 2015 PTSP Pusat

Januari 2016 Layanan 3 Jam “8+1”

Juli 2017 Izin Prinsip Digital

Terhitung mulai tanggal 3 Juli 2017, BKPM menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal dalam bentuk Sertifikat dan Tanda Tangan Digital The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

3

MEKANISME PELAYANAN:

PEMANFAATAN ‘IT’

1. 2. 3. 4. 5.

Online System Online Tracking System Mobile version Digital Certificate dan Digital Signature Integrasi - Komunikasi Data dengan berbagai Sistem yang telah dibangun – (PUSAT & DAERAH)

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

4

REVIEW KEWENANGAN ( PUSAT – PROVINSI – KABUPATEN/KOTA ) Pemerintahan Daerah

Pelayanan Publik

Penanaman Modal

UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016

UU No. 25 Tahun 2007


PTSP PUSAT PERPRES No. 97 TA 2014 & PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2016

No. 14/2015 jo. 6/2016 jo 8/2016 : IZIN PRINSIP No. 15/2015 : PERIZINAN & NON-PERIZINAN

REGULATION OF HEAD OF BKPM No. 14,15,16,17,18,19 of 2015 No. 18/2015 jo 18/2015 : TAX ALLOWANCE

No. 16/2015 : PEMBEBASAN BEA MASUK

No. 13/2015 jo. 19/2015 : TAX HOLIDAY


5

PTSP DI BKPM PUSAT 22 Perwakilan Kementerian / Lembaga •

Melayani konsultansi; dan

•

Pemrosesan perijinan dan non-perijinan

•

162 perijinan / nonperijinan dapat dilayani

22 di satu kantor

PTSP Pusat


6

12

Kondisi SPIPISE Saat Ini Persiapan

Konstruksi

Izin Usaha

Izin Prinsip

SIK Standardisasi Integrasi Koordinasi

Produksi

Perizinan Teknis Daerah

Perizinan Teknis K/L

Dalam rangka Percepatan Diwacanakan menggunakan Cloud Computing

10 K/L dalam proses integrasi SPIPISE

428 DAERAH (81%) Terhubung SPIPISE

Connected PTSP Provinsi

PTSP Kabupaten

S: 34

S = 301; B = 112

Kantor Ekonomi Khusus (KEK)

PTSP Kota

S = 3; B = 3

S = 86; B = 11

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas (BPKPBPB)

S = 4; B = 1 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

9

LAYANAN II3J


10

LAYANAN 3 JAM PERIZINAN ESDM TERIMA produk perizinan yang dimohonkan.

BKPM

9 Jenis Perizinan dapat diterbitkan melalui Layanan ESDM3J

MENUNGGU di Ruang Tunggu Prioritas. • Direktur Perusahaan HADIR di kantor PTSP Pusat. • SERAHKAN dokumen persyaratan.

JENIS PERIZINAN 1.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara

20 Hari Kerja

2.

Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG

32 Hari Kerja

3.

Izin Usaha Sementara Penyimpanan Hasil Olahan/CNG

32 Hari Kerja u/ Hasil Olahan 40 Hari Kerja u/ CNG

4.

Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG

32 Hari Kerja

5.

Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi

32 Hari Kerja

6.

Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan

32 Hari Kerja

7.

Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi

32 Hari Kerja

8.

Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM

40 Hari Kerja

9.

Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan

40 Hari Kerja

PERSYARATAN Layanan ESDM3J diberikan bila telah memenuhi daftar persyaratan (checklist) meliputi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No.15/2016

LAYANAN REGULER


11

LAYANAN JALUR HIJAU Fasilitas Importasi BarangMelalui Percepatan Jalur Hijau Normal

Terobosan

REKOMENDASI DARI BKPM

Total Clearance Time:

5-6 minggu Custom Clearance Time:

6 hari

2 hari

kurang dari ½ hari


12

LAYANAN: “KLIK”


13

32 Kawasan Industri Lokasi KLIK Ditetapkan melalui SK Ka. BKPM No. 24/2016 jo. No. 7/2017 5

1 Prov. Sumatera Utara

Prov. Banten

(1 KI, Lahan tersedia 100 ha)

(3 KI, Lahan tersedia 3.170 ha)

Kawasan Industri Medan/KIM (100 ha)

2 Prov. Kep. Riau (5 KI, Total Lahan tersedia 556 ha) 1. KI Batamindo Industrial Park (61,4 ha) 2. KI Bintang Industrial Park II (20 ha) 3. KI Kabil Integrated Industrial Estate (142,5 ha) 4. KI Bintan Inti Industrial Estate (229,6 ha) 5. KI Westpoint Maritim Industrial Park (102,5 ha)

3

Prov. Riau (1 KI, Total Lahan tersedia 198,9 ha) KI Dumai (198,9 ha)

4

Prov. DKI Jakarta (2 KI, Total Lahan 129 ha) 1. Kawasan Berikat Nusantara/KBN (118,6 ha) 2. KI Jakarta Industrial Estate Pulogadung/JIEP (10,4 ha)

10

7

Prov. Jawa Barat (11 KI, Lahan tersedia 3.021,1 ha) 1. Bekasi Fajar Industrial Estate/BFIE (300 ha) 2. Delta Silicon 8 (158 ha) 3. Karawang Internasional Industrial City/KIIC (293 ha) 4. Suryacipta City of Industry/SCI (300 ha) 5. GT Tech Park @ Karawang (100 ha) 6. Artha Industrial Hill (315,1 ha) 7. KI Greenland International Industrial Center (GIIC)/Deltamas (400 ha) 8. KI Jababeka Tahap III (45 ha) 9. KI Kota Bukit Indah Ind. City (510 ha) 10.KI Indotaisei Kota Bukit Indah (300 ha) 11.KI Marunda Center (300 ha)

Prov. Kalimantan Timur

(4 KI, Total Lahan 1.125,7 ha)

(1 KI, Total Lahan 133,8 ha)

1. Kendal Industrial Park/KIP (700 ha) 2. Bukit Semarang Baru/BSB (40 ha) 3. Wijayakusuma Industrial Estate/KIW (100 ha) 4. KI Jatengland Industrial Park Sayung (285,7 ha)

1. Modern Cikande Industrial Estate/MCIE (1.800 ha) 2. Wilmar Integrated Industrial Park/WIIP (800 ha) 3. Krakatau Industrial Estate Cilegon/KIEC (570 ha)

6

Prov. Jawa Tengah

8

Prov. Jawa Timur (3 KI, Total Lahan 2.102 ha) 1. KI Java Integrated Industrial and Port Estate/JIIPE (1.761 ha) 2. KI Maspion (151 ha) 3. KI Tuban (190 ha)

KI Kariangau (133,8 ha)

Total Lahan Tersedia dalam 32 KI KLIK: 13.537 ha P. Jawa: 23 KI (9.547,8 ha) Luar P. Jawa: 9 KI (3.988,7) KBI: 30 KI (10.402,7 ha) KTI: 2 KI (3.133,8 ha)

9 Prov. Sulawesi Selatan (1 KI, Total Lahan 3.000 ha) Bantaeng Industrial Park (BIP) (3.000 ha)


14

Izin Prinsip Penanaman Modal dalam bentuk Sertifikat & Tanda Tangan Digital


15

Tanda Tangan dan Sertifikat Digital Sertifikat Digital adalah sertifikat elektronik yang memuat Tanda Tangan Digital dan Identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam dokumen atau transaksi elektronik PP No. 82 Tahun 2012

Tanda Tangan Digital (TTD) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi PP No. 82 Tahun 2012 Tanda Tangan Digital digunakan untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik Pasal 11 UU ITE


16

Tujuan Pelayanan perizinan yang mudah, tepat, transparan, akuntabel Investor tanpa harus datang mengambil dokumen perizinan di PTSP Pusat BKPM

Integrasi Informasi Data

TUJUAN SERTIFIKAT DAN TANDA TANGAN DIGITAL Mendukung percepatan implementasi e - government

Mencegah pemalsuan dokumen izin

Hemat dan ramah lingkungan


17

Landasan Hukum





PP No. 82 Tahun 2012

PASAL 14

Perka BKPM No. 4 Tahun 2014 Tentang SPIPISE Surat Edaran Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal No. 12/2017 tentang Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal dalam Bentuk Sertifikat dan Tanda Tangan Digital The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

18

Sertifikat Digital pada Izin Prinsip Izin Prinsip Digital

Lembar Pengesahan

Izin Prinsip

Sertifikat Digital

Klik pd gbr Tanda Tangan untuk tampilkan Sertifikat Digital

Dokumen otentik dari Izin Prinsip berupa file digital dengan format PDF Sertifikat Digital diterbitkan oleh Lembaga Sandi Negara The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

19

MEKANISME LAYANAN BKPM

SEKARANG

DAHULU Sistem Online http://online-spipise.bkpm.go.id

Sistem online http://online-spipise.bkpm.go.id

Back office

1

2

Penandatanganan secara digital

1

Pemohon

2

1

Back office

Pengajuan permohonan secara online

3

5

FOLDER PERUSAHAAN

4 Tata Usaha

Penandatanganan

Pemohon

Penerbitan secara digital https://online-spipise.bkpm.go.id/ (digital document)

2


20

Produk Izin Prinsip Digital

Izin Prinsip Penanaman Modal

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal


21

FASILITAS PENANAMAN MODAL Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Fasilitas Tax Allowance Fasilitas Tax Holiday


22

FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR MESIN, MESIN, BARANG & BAHAN

PMK 176/2009 Jo. 188/2015

KMK FASILITAS BEA MASUK IMPOR MESIN (2 THN)

IZIN USAHA PERUBAHAN/ PENGGANTIAN PENAMBAHAN * PERPANJANGAN WAKTU IMPOR

KMK FASILITAS BEA MASUK IMPOR BARANG & BAHAN ** (2 THN )

PERUBAHAN/ PENGGANTIAN PERPANJANGAN WAKTU IMPOR (1 THN)

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

TKDN (komponen mesin DN > 30%) KMK FASILITAS BEA MASUK IMPOR MESIN

* **

PERUBAHAN/ PENGGANTIAN/ PENAMBAHAN/ PERPANJANGAN

KMK FASILITAS BEA MASUK IMPOR BARANG & BAHAN (4 THN)

PERUBAHAN/ PENGGANTIAN PERPANJANGAN WAKTU IMPOR (1 THN UTK PRODUK TATANIAGA)

Dapat diperpanjang 1 tahun sesuai jangka waktu penyelesaian proyek dalam izin prinsip Diberikan bagi mesin yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk & mesin impor yang dibeli dari dalam negeri The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

23

FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR MESIN [PMK [PMK No. 66/2015] 66/2015] INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK Memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk umum oleh Badan Usaha, Tidak Termasuk: – Transmisi, – Distribusi, dan – Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

BARANG MODAL

PEMBEBASAN BEA MASUK BAGI PT. PLN Pemegang IUPTL yg memiliki wilayah usaha Pemegang IUPTL yg mempunyai : – Perjanjian jual beli tenaga listrik dg PT. PLN (PPA) – Perjanjian sewa guna usaha dg PT. PLN (FLA) Pemegang IUPTL yg mempunyai Perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUPTL yg memiliki wilayah usaha

IUPTL UNTUK UMUM

Mesin, peralatan, peralatan pabrik dalam keadaan terpasang maupun terlepas. Suku cadang untuk pemeliharaan tidak mendapatkan pembebasan bea masuk. Jangka waktu impor 2 (dua) tahun & dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu realisasi impor.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik/ IUPTL: Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum Dikeluarkan oleh ESDM atau Pemerintah Provinsi Rencana Impor Barang (disetujui & ditandasahkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan ESDM)


FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR [PMK [PMK No. 259/20 259/2016] /2016] FASILITAS IMPOR BARANG

JANGKA WAKTU FASILITAS

Terhadap impor barang dalam rangka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diberikan pembebasan dan/atau keringanan Bea Masuk sesuai dengan kontrak yang dimiliki.

Jangka waktu pemberian fasilitas Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai mengacu kepada ketentuan dalam KK dan PKP2B.

Pembebasan atau keringanan bea masuk Jangka waktu pemberian fasilitas atas impor barang dalam rangka KK dan PKP2B hanya dapat diberikan kepada Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kontraknya mencantumkan pembebasan dilakukan setiap tahun dan berakhir pada atau keringanan bea masuk atas impor barang tanggal 31 Desember atas tahun berjalan. dalam rangka KK dan PKP2B” Jangka waktu pemberian fasilitas Permohonan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ayat (3) diajukan dengan melampirkan diperpanjang berdasarkan rekomendasi rekomendasi Masterlist dari Direktur Jenderal dari Direktur Jenderal Mineral dan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sumber Daya Mineral The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

TAX ALLOWANCE

(Peraturan Pemerintah No.9/2016)

Agrikultur • • • • •

Pertenakan Perkebunan jagung Perkebunan kedelai Pertanian beras Perkebunan buah tropis

Pembangkit Listrik • Geothermal • Alternatif/energi terbarukan

Industri Migas • Pengilangan Minyak • Liquefied Natural & Petroleum Gas • Pelumas

30

% dari nilai investasi Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun.

145

bidang usaha Bisa mendapatkan tax allowance, yang merupakan perluasan dari regulasi sebelumnya yaitu 143 segmen.

Berdasarkan beberapa Kriteria antara lain: Nilai Investasi yang tinggi atau untuk ekspor, penyerapan tenaga kerja yang besar, kandungan lokal. Selain itu untuk dapat pula diberikan untuk sesuai dengan lokasi (Khususnya diluar Jawa)

Industri Manufaktur • • • • • • • • • • • •

Besi dan Baja Pakaian Semi conductors Komponen elektronik Komputer Alat Komunikasi Televisi Ban Farmasi Kosmetik Olahan Ikan dan udang Dll.


26

TAX HOLIDAY (Permenkeu No.159/PMK.010/2015)

9 industri pionir: 1. Industri logam dasar; 2. Industri pengilangan minyak; 3. Industri kimia dasar organik dari minyak bumi dan gas; 4. Industri mesin; 5. Industri peralatan telekomunikasi; 6. Industri pengolahan hasil pertanian; 7. Industri maritime; 8. Industri manufaktur di KEK; 9. Proyek infrastruktur ekonomi selain KPS

1 5-15 Rp

triliun Minimal rencana investasi (USD 80 juta).

tahun pembebasan pajak Dengan kemungkinan pemberian pembebasan hingga 20 tahun untuk proyek yang dinilai strategis untuk ekonomi Indonesia

25

hingga

tahun pembebasan

Untuk kawasan ekonomi khusus

pajak


27

Thank You Terima Kasih

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia One Stop Service Contact Center P : 0807 100 BKPM (2576) E : [email protected]

28

KOMUNIKASI DENGAN BKPM

Sarana komunikasi : One Stop Service Contact Center: 0807 100 BKPM (2576) atau

Tatap muka - Front Office Lt.2 PTSP PUSAT atau

E-mail ke [email protected]


29

Format Baru Izin Prinsip Penanaman Modal


30

Contoh Tanda Tangan dan Sertifikat Digital

Tanda Tangan Digital

Sertifikat Digital


31

Validasi Izin Prinsip (1)

Tampilan dokumen Valid

Klik di sini

Melalui software pembaca file PDF, klik pada bagian tanda tangan di Lembar Pengesahan

Tampilan dokumen Invalid


32

Validasi Izin Prinsip (2)

Sistem Validasi Izin Prinsip Nomor Izin Prinsip

VALIDASI

Upload File PDF

VALIDASI

Validasi dapat juga dilakukan melalui website BKPM pada menu e-services


33

Surat Edaran


34

invest in PTSP PUSAT BKPM DAN PERCEPATAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Recommend Documents