a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

I Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012

Tanggal 05 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau dan dalam penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan

Bupati

Lamandau

Nomor

37

Tahun

2012

tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang merupakan penggabungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lamandau dengan Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan Perundangan - undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut : a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal; b. Melakukan kooordinasi dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal; c. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis perizinan terpadu;

Halaman : 1


d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan Penanaman Modal secara terpadu; e. Pelaksanaan urusan tata usaha badan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau mengacu pada beberapa Peraturan sebagai Landasan Hukum sebagai berikut : a. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18); b. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau; e. Peraturan

Bupati

Lamandau

Nomor

37

Tahun

2012

tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Halaman : 2


1. VISI Visi adalah mental model masa depan, yang berarti visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh semua anggota ( LAN & BPKP tahun 2002 ). Jadi gambaran masa depan suatu organisasi yang didalamnya terdapat karakteristik organisasi dan unsur realistis dalam pencapainnya merupakan hakekat suatu visi. Berpedoman pada pengertian dan hakekat tersebut dan dalam Rangka Peningkatan Investasi Penanaman Modal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau serta mampu meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat secara tepat, efisien dan terpadu maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau mempunyai Visi yaitu “ “ Prima dan Terpercaya dalam Pelayanan “

2. MISI Untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagaimana hal diatas, maka haruslah ditetapkan suatu Misi yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu instansi Pemerintah yang ingin dicapai. Adapun Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, dan Transparan; 2. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal; 3. Menciptakan iklim imvestasi yang kondusif dan stabil dalam rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah

Halaman : 3


Sistematika penyajian Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sebagai berikut : Uraian singkat masing - masing bab adalah sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas

gambaran umum

penyusunan rancangan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau yang meliputi latar belakang, landasan hokum, visi dan misi, serta sistematika penulisan. Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun Lalu; menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013.

Bab III Tujuan dan Sasaran; menyajikan perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan strategis BPPTPM. Bab IV Program dan Kegiatan; menjelaskan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BPPTPM. Bab IV Penutup; menjelaskan kesimpulan penyusunan Renja BPPTPM.

Halaman : 4


II Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (RENJA BPPTPM) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dibentuk berdasarkan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau. Proses Pelayanan Perizinan dimulai sejak Februari 2009 dengan adanya Peraturan Daerah Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2009 Tanggal 04 Februari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau dibidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau. Pencapaian Renja BPPTPM Tahun 2013 dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja tahun berikutnya dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu. Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Target Pelaksanaan Renja Tahun 2014 disampaikan dalam tabel. 1 berikut :

Halaman : 5


Untuk pencapaian kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu di BPPTPM per Agustus 2013 dapat dilihat pada Tabel. 2 berikut :

Tabel Pencapaian Pelayanan Perizinan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Ijin IMB IUJK SITU SIDOM SPP REKLAME SIUP TDP HO

Jumlah 40 34 105 104 202 208 125 98 123

Halaman : 5


III Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dengan berpedoman kepada Visi, Misi yang didasarkan pada analisis strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : a. Memperjelas arah tujuan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau dengan program – program kegiatan yang akan dilaksanakan BPPTPM; b. Memberikan Transparansi kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau; c. Mengadakan Evaluasi Kegiatan; d. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan investasi secara simultan; e. Mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Pembangunan Daerah; f. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh Aparatur Negara.

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran Halaman :

9


Strategis yang difokuskan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk mencapai tujuan, yaitu : 1.

Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan, kelancaran, keterbukaan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pelayanan yang terkait dengan kewenangan instansi teknis.

2.

Masyarakat menerima proses pelayanan yang lebih sederhana dan terkoordinasi dalam satu tempat ( one stop service ), dimana penyelenggaraan perizinan dari mulai pendaftaran, penerbitan sampai dengan penandatanganan izin dilakukan pada satu tempat (Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu / PPTSP).

3.

Terciptanya wadah pelayanan yang akurat dan terintegrasi serta transparan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.

4.

Meningkatkan dan mengembangkan investasi dalam bidang Penanaman Modal Daerah.

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penerapan Kebijakan Srategis yang disiapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu : a. Mewujudkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagai salah satu salah satu Program Pemerintah sebagai Pintu masuk dan keluarnya perizinan dan pengembangan investasi di bidang penanaman modal; b. Lamanya dan rumitnya proses Peijinan merupakan masalah yang harus diatasi melalui perencaan dan sistem tata laksana yang tepat; c. Terciptanya proses Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Halaman :

10


C.1. PROGRAM DAN KEGIATAN Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut : No

1.

2.

Program

Pelayanan Administrasi Perkantorn

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

No

Kegiatan

Anggaran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / OPerasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Pembersihan kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / P 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 14. Penyediaan koordinasi dalam daerah

4.500.000 148.154.550

1. Pengadaan Mobil Jabatan 2. Pengadaan Kendaraan Dinas

324.000.000 58.500.000

7.000.000 18.913.157

182.452.800 31.838.400 14.880.000 41.919.750 12.500.000 2.250.000

121.425.000 5.004.000 5.000.000 10.920.000 65.861.900 73.910.000

Halaman :

11


No

3.

Program

No

Kegiatan

Anggaran

Aparatur

3. Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Lanjutan)

26.750.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

7.820.000 7.820.000

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

15.000.000

5.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Pengembangan potensi unggulan daerah 2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 3. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan Luar Negeri 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS 5. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

44.124.219 69.956.250

114.022.250

22.860.000 20.000.000

6.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

20.000.000

7.

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1. Koordinasi Perizinan dan Investasi 2. Pendataan Perizinan 3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

32.460.900 16.295.000 3.200.000

C.2. KONDISI UMUM PELAYANAN 1) Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau,

Halaman :

12


maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri dari : a.

Kasubbag Keuangan

b.

Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program

c.

Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan

c. Bidang terdiri dari : a. Bidang Pengaduan b. Bidang Perizinan Dasar c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis d. Bidang Penanaman Modal a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi 2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di KPPT . 1) Aparatur Pendukung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam) orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu) orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang eselon IV.b. Halaman :

13


Tabel 1.1 Status Kepegawaian No

Status

Jumlah

1

Pegawai Negeri Sipil

21 Orang

2

Calon Pegawai Negeri Sipil

3

Pegawai Tidak Tetap/Honorer

5 Orang

Jumlah

26 Orang

Tabel 1.2 Berdasarkan Golongan No

Golongan

Jumlah

Keterangan

1

IV

1 Orang

Aktif

2

III

11 Orang

Aktif

3

II

9 Orang

Aktif

4

I

-

Jumlah

21 Orang

Tidak Aktif Aktif

Tabel 1.3 Berdasarkan Jabatan Struktural No

Golongan

Jumlah

Keterangan

1

IV

1 Orang

Aktif

2

III

8 Orang

Aktif

3

II

-

-

4

I

-

-

Jumlah

9 Orang

Aktif

Tabel 1.4 Jumlah PNS Non Jabatan No

Uraian

Jumlah

Keterangan

1

Non Jabatan

12 Orang

Aktif

Tabel 1.5 Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer No

Jenis Kelamin

Jumlah

Keterangan

Halaman :

14


1

Pria

14 Orang

Aktif

2

Wanita

12 Orang

Aktif

Tabel 1.6 Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Keterangan

1

Pasca sarjana ( S2 )

-

-

2

Sarjana ( SI )

12 Orang

Aktif

3

Sarjana Muda D3/Akademi

1 Orang

Aktif

4

SLTA

13 Orang

Aktif

5

SLTP

-

-

6

SD/SR

-

-

Jumlah

26 Orang

Aktif

Tabel 1.7 Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti No

Jenis Diklat/Kursus

Jumlah

Keterangan

1

Spamen/Diklat Tk. II

-

-

2

Sepadya/Spama/Diklat Tk. III

2 Orang

Aktif

3

Sepala/Adum/Diklat Tk IV

6 Orang

Aktif

4

Khusus Manajemen Proyek

-

-

5

ANJB

-

-

6

MKD

-

-

7

Bendaharawan

2 Orang

Aktif

8

Arsiparis

-

-

2) Sarana dan Prasarana. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan

Halaman :

15


Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau.

TABEL 3.8 SARANA DAN PRASARANA No

Nama Barang

Jumlah

Keterangan

1

Gedung Kantor

1 Buah

BPPTPM

2

Kendaraan Roda 4

1 Buah

BPPTPM

3

Kendaraan Roda 2

5 Buah

BPPTPM

4

Komputer

10 Unit

BPPTPM

5

Laptop

6 Buah

BPPTPM

6

Note Book

2 Unit

BPPTPM

7

Mesin Tik

1 Unit

BPPTPM

8

Printer

16 Buah

BPPTPM

9

Meja Kerja

13 Buah

BPPTPM

10

Meja Kerja Kayu

5 Buah

BPPTPM

11

Meja Panjang

4 Buah

BPPTPM

12

Filling Kabinet

7 Buah

BPPTPM

13

Lemari Besi

5 Buah

BPPTPM

14

Kursi

26 Buah

BPPTPM

15

Lemari Kayu

4 Buah

BPPTPM

16

AC

19 Buah

BPPTPM

17

Telepon

12 Buah

BPPTPM

18

Camera Digital

4 Buah

BPPTPM

Halaman :

16


IV Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut : No

1.

Program

Pelayanan Administrasi Perkantorn

No

Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / OPerasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Pembersihan kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / P 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Anggaran

4.500.000 148.154.550 7.000.000 18.913.157

182.452.800 31.838.400 14.880.000 41.919.750 12.500.000 2.250.000

121.425.000 5.004.000 5.000.000 10.920.000 65.861.900

Halaman : 13


No

Program

No

Kegiatan

14. Penyediaan koordinasi dalam daerah

Anggaran

73.910.000

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Mobil Jabatan 2. Pengadaan Kendaraan Dinas 3. Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Lanjutan)

324.000.000 58.500.000 26.750.000

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

7.820.000 7.820.000

4.


1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

15.000.000

5.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Pengembangan potensi unggulan daerah 2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 3. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan Luar Negeri 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS 5. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

44.124.219 69.956.250

114.022.250

22.860.000 20.000.000

6.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

20.000.000

7.

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1. Koordinasi Perizinan dan Investasi 2. Pendataan Perizinan 3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

32.460.900 16.295.000 3.200.000

Halaman : 14


1) Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri dari : a.

Kasubbag Keuangan

b.

Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program

c.

Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan

c. Bidang terdiri dari : a. Bidang Pengaduan b. Bidang Perizinan Dasar c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis d. Bidang Penanaman Modal a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi 2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di KPPT . 1) Aparatur Pendukung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam)

Halaman : 15


orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu) orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang eselon IV.b. Tabel 1.1 Status Kepegawaian No

Status

Jumlah

1

Pegawai Negeri Sipil

21 Orang

2

Calon Pegawai Negeri Sipil

3

Pegawai Tidak Tetap/Honorer

5 Orang

Jumlah

26 Orang

Tabel 1.2 Berdasarkan Golongan No

Golongan

Jumlah

Keterangan

1

IV

1 Orang

Aktif

2

III

11 Orang

Aktif

3

II

9 Orang

Aktif

4

I

-

Jumlah

21 Orang

Tidak Aktif Aktif

Tabel 1.3 Berdasarkan Jabatan Struktural No

Golongan

Jumlah

Keterangan

1

IV

1 Orang

Aktif

2

III

8 Orang

Aktif

3

II

-

-

4

I

-

-

Jumlah

9 Orang

Aktif

Halaman : 16


Tabel 1.4 Jumlah PNS Non Jabatan No

Uraian

Jumlah

Keterangan

1

Non Jabatan

12 Orang

Aktif

Tabel 1.5 Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer No

Jenis Kelamin

Jumlah

Keterangan

1

Pria

14 Orang

Aktif

2

Wanita

12 Orang

Aktif

Tabel 1.6 Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Keterangan

1

Pasca sarjana ( S2 )

-

-

2

Sarjana ( SI )

12 Orang

Aktif

3

Sarjana Muda D3/Akademi

1 Orang

Aktif

4

SLTA

13 Orang

Aktif

5

SLTP

-

-

6

SD/SR

-

-

Jumlah

26 Orang

Aktif

Tabel 1.7 Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti No

Jenis Diklat/Kursus

Jumlah

Keterangan

1

Spamen/Diklat Tk. II

-

-

2

Sepadya/Spama/Diklat Tk. III

2 Orang

Aktif

3

Sepala/Adum/Diklat Tk IV

6 Orang

Aktif

4

Khusus Manajemen Proyek

-

-

5

ANJB

-

-

6

MKD

-

-

7

Bendaharawan

2 Orang

Aktif

8

Arsiparis

-

-

Halaman : 17


2) Sarana dan Prasarana. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau. TABEL 3.8 SARANA DAN PRASARANA No

Nama Barang

Jumlah

Keterangan

1

Gedung Kantor

1 Buah

BPPTPM

2

Kendaraan Roda 4

1 Buah

BPPTPM

3

Kendaraan Roda 2

5 Buah

BPPTPM

4

Komputer

10 Unit

BPPTPM

5

Laptop

6 Buah

BPPTPM

6

Note Book

2 Unit

BPPTPM

7

Mesin Tik

1 Unit

BPPTPM

8

Printer

16 Buah

BPPTPM

9

Meja Kerja

13 Buah

BPPTPM

10

Meja Kerja Kayu

5 Buah

BPPTPM

11

Meja Panjang

4 Buah

BPPTPM

12

Filling Kabinet

7 Buah

BPPTPM

13

Lemari Besi

5 Buah

BPPTPM

14

Kursi

26 Buah

BPPTPM

15

Lemari Kayu

4 Buah

BPPTPM

16

AC

19 Buah

BPPTPM

17

Telepon

12 Buah

BPPTPM

18

Camera Digital

4 Buah

BPPTPM

Halaman : 18


IV Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Perizinan guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat dan efisien serta terpadu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, kegiatan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan. Mudah – mudahan pada tahun – tahun yang akan datang Program Rencana Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja. Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Nanga Bulik,

September 2013

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA PembinaTk. I NIP. 19580717 198606 1 001

Bab IV

Halaman 19


Kata Pengantar………………………………………………………………………….......................

i

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………….

ii

BAB 1

1

Pendahuluan ……………………………………………………………………………. A.

Latar Belakang …….......................................................................................

1

B.

Landasan Hukum ……………………………………………………………….

3

C.

Visi dan Misi ……..……………………………………………………………. 1.

Visi ……….................................................................................................

3

2.

Misi ……………………………………………………………...................

3

Sistematika Penulisan ...........................................................................................

4

BAB 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013 .....................................................

5

BAB 3

Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan .......................................................................

9

D.

A.

Tujuan BPPTPM ..................................................................................................

10

B.

Sasaran Strategis ............................................................................................

10

B.1

10

C.

BAB 4

Kebijakan Strategis .....................................................................................

Rencana Program Kegiatan dan Kondisi Pelayanan BPPTPM Kab. Lamandau ………………………………………………………………………

11

C.1

Program dan Kegiatan ........................................................................

11

C.2

Kondisi Umum Pelayanan ........................................................................

13

Penutup ..............................................................................................................................

19

LAMPIRAN. Rencana Kerja Tahun 2014 ………………………………………………………….

iii


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dapat diselesaikan. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renja SKPD BPPTPM ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2014.

Nanga Bulik,

September 2013

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA Pembina Tk. I NIP. 19580717 198606 1 001

i

RENCANA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2013

No 1

Program / Kegiatan 2 Pagu Indikatif 2011 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Sasaran Program 3

Lokasi Keg. 4

Target Keg. 5

Nanga Bulik

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan Kerja 1 Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat, Fax, dll Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jasa Listrik, Telepon dan Air Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Servis Peralatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan Kegiatan Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Laporan Kegiatan Program Peningkatan Sarana & 2 Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Teralis Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu

Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 4 Aparatur Pendidikan & Pelatihan Formal

Peningkatan SDA

Sarana Operasional Sarana Operasional Peralatan Gedung Kantor perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus

Peningkatan SDA Aparatur

Rp Rp

Input 6 1.855.112.944 537.000.000

Output 7

Outcome 8

Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Luar Kab. Lamandau Nanga Bulik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.700.000 41.600.000 5.000.000 17.500.000 129.052.800 31.838.400 17.030.000 37.799.750 16.788.794 2.250.000 33.000.000 5.004.000 11.000.000 31.216.000 40.000.000

Terkirimnya Surat Terbayarnya Listrik Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kantor Terpeliharanya Kend. Dinas/Ops Terbayarnya Honor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Perlatan Kerja Terpenuhinya ATK Kantor Terpenuhinya Brg Cetak & Penggandaan Tersedianya Peralatan & perlkp. Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bhn Bacaan & Perundangan Tersedianya Makan Minum Kantor Terlaksanya Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Terlaksanya Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja

Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik

100% 100% 100% 100%

Rp Rp Rp Rp

600.433.200 15.000.000 44.000.000 21.500.000

Terbangunnya Gedung Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Teralis Gedung kantor

Meningkatnya Sarana & Prasarana Meningkatnya Sarana & Prasarana Meningkatnya Sarana & Prasarana Meningkatnya Sarana & Prasarana

Nanga Bulik Nanga Bulik

100% Rp 100% Rp

9.000.000 Terlaksananya Pakaian Dinas & Perlkp. Meningkatnya Disipilin Aparatur 16.400.000 Terlaksananya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Meningkatnya Disipilin Aparatur

Nanga Bulik & Luar Kab. Lamandau

100% Rp

20.000.000 Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan

Meningkatnya SDA

Program / Kegiatan No 2 1 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 5 Peningkatan Pelayanan Perizinan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Survey dan Monitoring Perizinan

Sasaran Program Lokasi Keg. 3 4 Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan Nanga Bulik Masyarakat dan Pelaku Usaha Nanga Bulik Legalitas Perusahaan yang berdomisili di Kab. Lamandau Nanga Bulik

Target Keg. 5

Input 6

100% Rp 100% Rp 100% Rp Rp

Output 7

135.000.000 Terlaksanya Insentif Aparatur Perizinan 15.000.000 Terlaksanya Sosialisasi Perizinan 20.000.000 Terlaksananya Survey Perizinan 1.318.112.944

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA Pembina, IV/a NIP. 19580717 198606 1 001

Outcome 8 Meningkatnya Pelayanan Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan

Sumber Dana 9

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

APBD APBD APBD APBD APBD APBD

APBD

Sumber Dana 9 APBD APBD APBD


No 1

Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pagu Indikatif 2012 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Prioritas 3

Capaian Program Tolak Ukur Target 4 5

Indikator Kinerja Keluaran Program Tolak Ukur Target 6 7

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

No 1

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

100%

Optimalisasi Jasa Surat Menyurat

100%

100%

Optimalisasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

100%

100%

Optimalisasi Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

100%

100%

Optimalisasi Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops.

100%

100%

Optimalisasi Jasa Administrasi Keuangan

100%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

100%

Optimalisasi Jasa Kebersihan Kantor

100%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100%

Optimalisasi Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100%

Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Prioritas 3

Capaian Program Tolak Ukur Target 4 5 Tersedianya ATK 100%

Indikator Kinerja Keluaran Program Tolak Ukur Target 6 7 Optimalisasi ATK 100%

Terciptanya Jasa Surat Menyurat Terciptanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Terciptanya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Terciptanya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. Terciptanya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

14

15

Rp

1.201.354.000

Rp

494.204.000

100%

Rp

2.000.000

Nanga Bulik KPPT

100%

Rp

32.000.000

Nanga Bulik KPPT

100%

Rp

10.000.000

Nanga Bulik KPPT

100%

Rp

12.500.000

Nanga Bulik KPPT

100%

Rp

140.380.000

Nanga Bulik KPPT

100%

Rp

31.824.000

Nanga Bulik KPPT

100%

Rp

13.500.000

Nanga Bulik KPPT

BELANJA LANGSUNG

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Tersedianya ATK 100%

APBN 13

SKPD Penanggun g Jawab

Rp Rp

10 1.976.354.000

APBD I 12

Lokasi

APBD 11 1.976.354.000 775.000.000

Rp

Peningkatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perkantoran

Usulan Tahun 2012

Pagu Indikatif

Usulan Tahun 2012

Pagu Indikatif 10 Rp

APBD 11 35.000.000

APBD I 12

Lokasi APBN 13


14 15 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan

100%

Optimalisasi Barang Cetak & Penggandaan

100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / Penambahan Daya Listrik / Ground

Tersedianya instalasi listrik dan ground

100%

Tersedianya instalasi listrik dan ground

100%

100%

Optimalisasi Peralatan & Perlengkapan Kantor

100%

100%

Optimalisasi Peralatan Rumah Tangga

100%

100%

Optimalisasi Bahan Bacaan & Perundangundangan

100%

Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan & Perundangundangan Tersedianya Makanan & Minuman Kantor Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Koordinasi Dalam Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan & Perundangundangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah 2

100%

100%

100%

Optimalisasi Makanan & Minuman Kantor Optimalsasi Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Optimalisasi Koordinasi Dalam Daerah

100%

100%

100%

Terciptanya Barang Cetak & Penggandaan Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan ground Terciptanya Peralatan & Perlengkapan Kantor Terciptanya Peralatan Rumah Tangga Terciptanya Bahan Bacaan & Perundangundangan Terciptanya Makanan & Minuman Kantor Terciptanya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Terciptanya Koordinasi Dalam Daerah

100%

Rp

4.000.000

Nanga Bulik KPPT

100%

Rp

50.000.000

Nanga Bulik KPPT

100%

Rp

25.000.000

Nanga Bulik KPPT

100%

Rp

7.000.000

Nanga Bulik KPPT

100%

Rp

11.000.000

Nanga Bulik KPPT

100%

Rp

30.000.000

Nanga Bulik KPPT

100%

Rp

40.000.000

Dlm & Luar Daerah

100%

Rp

50.000.000

Nanga Bulik KPPT

Rp

555.000.000

Nanga Bulik KPPT

Rp

60.000.000

Nanga Bulik KPPT

Rp

390.000.000

Nanga Bulik KPPT

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Papan Nama Kantor

Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor

1 unit

Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor

1 unit

Pembuatan Jalan Lingkungan Kantor

Tersedianya jalan lingkungan kantor

1 paket

Tersedianya jalan lingkungan kantor

1 paket

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Prioritas

1

2

3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair

Capaian Program Tolak Ukur Target 4 5 Tersedianya Peralatan Gedung 1 paket Kantor Tersedianya 1 paket meubelair

Indikator Kinerja Keluaran Program Tolak Ukur Target 6 7 Tersedianya Peralatan Gedung 1 paket Kantor Tersedianya 1 paket meubelair

Tersedianya Bangunan Papan 1 unit Nama Kantor Tersedianya jalan lingkungan 1 paket kantor

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Tersedianya Peralatan 1 paket Gedung Kantor Tersedianya 1 paket meubelair

Usulan Tahun 2012

Pagu Indikatif

APBD 11

10

APBD I 12

APBN 13

KPPT

Lokasi


14

15

Rp

46.000.000

Nanga Bulik KPPT

Rp

50.000.000

Nanga Bulik KPPT

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya danan pemeliharaan rutin 1 paket / berkala gedung kantor

Tersedianya danan pemeliharaan rutin / 1 paket berkala gedung kantor

Tersedianya danan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 paket

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas & Perlengapannya

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu

1 paket

Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal

1 paket

Tersedianya Insentif Pelayanan 1 tahun Perijinan

Nanga Bulik KPPT

Rp

17.150.000

Nanga Bulik KPPT

Terciptanya Pakaian Dinas & 1 paket Perlengkapannya

Rp

7.650.000

Nanga Bulik KPPT

Optimalisasi Pakaian Khusus hari-hari 1 paket tertentu

Terciptanya Pakaian Khusus 1 paket hari-hari tertentu

Rp

9.500.000

Nanga Bulik KPPT

Rp

15.000.000

Rp

15.000.000

Rp

120.000.000

Rp

120.000.000

Rp

4 26 1.976.354.000

Optimalisasi Pendidikan & Pelatihan Formal

1 paket

Terlaksananya Pendidikan & 1 paket Pelatihan Formal

1 tahun

Terlaksananya Insentif Pelayanan Perijinan

5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan

9.000.000

Optimalisasi Pakaian Dinas & 1 paket Perlengkapannya

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Rp

Optimalisasi Insentif Pelayanan Perijinan

1 tahun

JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN RKPD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2012 Nanga Bulik, Maret 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA NIP. 19580717 198606 1 001

Nanga Bulik KPPT &

Nanga Bulik KPPT

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2014

Kode 1

120.12.00 120.12.00.01

120.12.00.01 120.12.00.01.01 120.12.00.01.02 120.12.00.01.03 120.12.00.01.06 120.12.00.01.07 120.12.00.01.08 120.12.00.01.09 120.12.00.01.10 120.12.00.01.11 120.12.00.01.12 120.12.00.01.13 120.12.00.01.14 120.12.00.01.15 120.12.00.01.17 120.12.00.01.18 120.12.00.01.19

Program / Kegiatan 2 Pagu Indikatif 2011 BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji Gaji PNS BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah

Sasaran Program 3

Target 4

Organisasi 5 Rp Rp

Pagu 6 4.195.527.194 900.000.000

Peningkatan Pelayanan Kerja Pengiriman Surat, Fax, dll Jasa Listrik, Telepon dan Air Jasa Servis Peralatan Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. Tersusunnya Administrasi Keuangan Terjaganya Kebersihan Kantor Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan Penggandaan Perlengkapan Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3.500.000 60.000.000 10.000.000 25.000.000 150.000.000 31.838.400 25.000.000 50.000.000 16.788.794 50.000.000

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Rumah Tangga Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

190.500.000 7.500.000 11.000.000 45.000.000 150.000.000 100.000.000

Kode 1

Program / Kegiatan 2

Sasaran Program 3

Target 4

Organisasi 5

Pagu 6

120.120.02 120.120.02.64 120.120.02.66 120.120.02.121

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pembangunan Pagar Kantor Penataan Halaman Kantor Pembangunan Rumah Penjaga Kantor Pengadaan Mobil Dinas dan Operasional Pengadaan Meubelair Renovasi Kantor

Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Sarana Operasional Sarana Operasional Sarana Operasional Sarana Operasional Tersedianya Meubelair Renovasi Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

300.000.000 53.500.000 85.600.000 775.000.000 75.000.000 50.000.000

120.12.03 120.12.03.02 120.12.03.05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu

Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus

100% 100%

Rp Rp

13.500.000 24.000.000

120.12.05 120.12.05.01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan & Pelatihan Formal

Peningkatan SDA Peningkatan SDA Aparatur

100%

Rp

20.000.000

120.12.15 120.12.15.02 120.12.15.08

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan daerah Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pameran dan promosi didalam dan di luar Negeri Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Pembangunan sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik

100% 100% 100%

Rp Rp Rp

66.500.000 75.000.000 120.000.000

100% 100% 100%

Rp Rp Rp

25.000.000 20.000.000 280.000.000

100%

Rp

10.000.000

120.12.15.14 120.12.15.15 120.12.15.16 120.12.15.19

120.12.30 120.12.30.03

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelengaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Kode 1 120.12.49 120.12.49.01 120.12.49.03 120.12.49.04

Program / Kegiatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembuatan Sistem Informasi Perlayanan Perizinan Daerah

Sasaran Program 3 Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan Masyarakat dan Pelaku Usaha Masyarakat dan Pelaku Usaha

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau,


Target 4

100% 100% 100% 100%

Organisasi 5

Pagu 6

Rp Rp Rp Rp

139.500.000 24.000.000 3.200.000 209.600.000

Rp

3.295.527.194


No 1

Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan 2 Pagu Indikatif 2011 BELANJA TIDAK LANGSUNG

Prioritas 3

Capaian Program Tolak Ukur Target 4 5

Indikator Kinerja Keluaran Program Tolak Ukur Target 6 7

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

1 tahun

Optimalisasi Jasa Surat Menyurat

1 tahun

1 tahun

Optimalisasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

1 tahun

1 tahun

Optimalisasi Jasa Peralatan & 1 tahun Perlengkapan Kantor

1 tahun

Optimalisasi Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops.

1 tahun

1 tahun

Optimalisasi Jasa Administrasi Keuangan

1 tahun

Tersedianya Jasa 1 tahun Kebersihan Kantor

Optimalisasi Jasa Kebersihan Kantor

1 tahun

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan

Optimalisasi Jasa Perbaikan Peralatan 1 tahun Kerja Optimalisasi Alat Tulis 1 tahun Kantor

1 tahun 1 tahun 1 tahun

Optimalisasi Barang 1 tahun Cetak & Penggandaan

Terciptanya Jasa Surat Menyurat Terciptanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Terciptanya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Terciptanya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. Terciptanya Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terciptanya Alat Tulis Kantor Terciptanya Barang Cetak & Penggandaan

APBN 13


14

15

Rp Rp Rp

1.274.661.440

Rp

378.328.240

1 tahun

Rp

6.000.000

Nanga Bulik KPPT

1 tahun

Rp

15.000.000

Nanga Bulik KPPT

1 tahun

Rp

10.000.000

Nanga Bulik KPPT

1 tahun

Rp

10.000.000

Nanga Bulik KPPT

1 tahun

Rp

52.800.000

Nanga Bulik KPPT

1 tahun

Rp

39.000.000

Nanga Bulik KPPT

1 tahun

Rp

19.000.000

Nanga Bulik KPPT

1 tahun

Rp

42.868.620

Nanga Bulik KPPT

1 tahun

Rp

11.000.000

Nanga Bulik KPPT

10 Rp 1.811.661.440

APBD I 12

Lokasi

APBD 11 1.811.661.440 537.000.000

BELANJA LANGSUNG Peningkatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perkantoran

Usulan Tahun 2011

Pagu Indikatif

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan & Perundangundangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah

2

Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan & Perundangundangan Tersedianya Makanan & Minuman Kantor Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Koordinasi Dalam Daerah

1 tahun

Optimalisasi Peralatan & 1 tahun Perlengkapan Kantor

1 tahun

Optimalisasi Peralatan Rumah Tangga

1 tahun

Optimalisasi Bahan Bacaan & Perundang- 1 tahun undangan

1 tahun

Optimalisasi Makanan 1 tahun & Minuman Kantor

1 tahun

1 tahun

Optimalsasi Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Optimalisasi Koordinasi Dalam Daerah

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Terciptanya Peralatan & Perlengkapan Kantor Terciptanya Peralatan Rumah Tangga Terciptanya Bahan Bacaan & Perundangundangan Terciptanya Makanan & Minuman Kantor Terciptanya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Terciptanya Koordinasi Dalam Daerah

1 tahun

Rp

18.343.760

Nanga Bulik KPPT

1 tahun

Rp

7.266.000

Nanga Bulik KPPT

1 tahun

Rp

13.833.860

Nanga Bulik KPPT

1 tahun

Rp

33.216.000

Nanga Bulik KPPT

1 tahun

Rp

60.000.000

Dlm & Luar Daerah

1 tahun

Rp

40.000.000

Nanga Bulik KPPT

Rp

680.933.200

Nanga Bulik KPPT

1 unit

Rp

600.433.200

Nanga Bulik KPPT

1 paket

Rp

15.000.000

Nanga Bulik KPPT

1 paket

Rp

44.000.000

Nanga Bulik KPPT

1 paket

Rp

21.500.000

Nanga Bulik KPPT

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Tersedianya 1 unit Gedung Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas / 1 paket Ops Tersedianya Peralatan Gedung 1 paket Kantor

Optimalisasi Gedung 1 unit Kantor Optimalisasi Kendaraan Dinas / 1 paket Ops. Optimalisasi Peralatan Gedung 1 paket Kantor

Tersedianya Teralis 1 paket Gedung Kantor

Optimalisasi Teralis Gedung Kantor

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas & Perlengapannya

1 paket

Optimalisasi Pakaian Dinas & Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu

1 paket

Optimalisasi Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Teralis Gedung Kantor

1 paket

Terbangunnya Gedung Kantor Terciptanya Kendaraan Dinas / Ops. Terciptanya Peralatan Gedung Kantor Terciptanya Teralis Gedung Kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4


KPPT

Rp

25.400.000

Nanga Bulik KPPT

1 paket

Terciptanya Pakaian Dinas & 1 paket Perlengkapannya

Rp

9.000.000

Nanga Bulik KPPT

1 paket

Terciptanya Pakaian Khusus 1 paket hari-hari tertentu

Rp

16.400.000

Nanga Bulik KPPT

Rp

20.000.000

Nanga Bulik KPPT

Pendidikan & Pelatihan Formal

Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal

1 paket

Optimalisasi Pendidikan & Pelatihan Formal

1 paket

Terlaksananya Pendidikan & 1 paket Pelatihan Formal

Nanga Bulik KPPT &

Rp

20.000.000

Rp

170.000.000

1 tahun

Rp

135.000.000

Nanga Bulik KPPT

8 kecamata n

Rp

15.000.000

Nanga Bulik KPPT

8 kecamata n

Rp

20.000.000

Nanga Bulik KPPT

Luar Daerah 5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan

Sosialisasi Pelayanan Perizinan

Survey dan Monitoring Perizinan

Terlaksananya Insentif 1 tahun Pelayanan Perijinan Tersedianya Terlaksananya Optimalisasi 8 Sosialisasi 8 Sosialisasi Sosialisasi Pelayanan kecamata Pelayanan kecamatan Pelayanan Perijinan n Perijinan Perijinan Terlaksananya Tersedianya Survey 8 8 Optimalisasi Survey & Survey & & Monitoring kecamata kecamatan Monitoring Perijinan Monitoring Perijinan n Perijinan Tersedianya Insentif Pelayanan 1 tahun Perijinan

Optimalisasi Insentif Pelayanan Perijinan

JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN RKPD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2011

Rp Nanga Bulik, Maret 2010 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA Pembina, IV/a NIP. 19580717 198606 1 001

5 23 1.811.661.440

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KANTOR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Alamat : Batu Batanggui No. 39 Nanga Bulik

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 503.1/ /VII/BPPTPM - 2013 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2014 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang

: a.

b.

Mengingat

bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014; bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

: 1.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8.

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04; Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah DaerahProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D);

20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau; 21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 294). MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014

KESATU

:

Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi BPPTPM;

KEDUA

:

Rencana Kerja BPPTPM sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetpkan di Pada Tanggal

: :

NANGA BULIK 1 Juli 2013

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten lamandau,


a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;

Recommend Documents