LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR. PEDOMAN DAN TATA CARA JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I.
Ketentuan dan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal A.
Ketentuan Izin Prinsip Penanaman Modal (Izin Prinsip PM) 1.
Kewenangan Pemberian Izin Prinsip PM Kewenangan pemberian Izin Prinsip PM oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
2.
3.
a.
Penanaman Modal Dalam Negeri yang ruang lingkup kegiatannya di Daerah;
b.
Yang dipertugasbantukan kepada Pemerintah Daerah.
Memulai Usaha a.
Memulai usaha adalah kegiatan pendirian usaha baru dalam rangka Penanaman Modal;
b.
Untuk memulai kegiatan usaha wajib memiliki Izin Prinsip PM;
c.
Izin Prinsip PM adalah perizinan awal untuk memulai usaha;
d.
Bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip PM sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki Izin Usaha.
Jenis dan Fungsi Izin Prinsip PM a.
Izin Prinsip PM terdiri atas: 1)
Izin Prinsip PM;
2)
Izin Prinsip Perluasan PM;
3)
Izin Prinsip Perubahan PM;
4)
Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM.
b.
Izin Prinsip PM merupakan rujukanbagi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
c.
perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal antara lain: 1)
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
2)
Izin Lokasi;
14
4.
5.
6.
3)
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4)
Izin Lingkungan;
5)
Rekomendasi teknis;
6)
Izin Operasional.
Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha a.
Penerbitan Izin Prinsip PMDN memperhatikan bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
b.
Izin Prinsip dalam diberikan kepada:
rangka
Penanaman
Modal
dapat
1)
Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
sahamnya
2)
Commanditaire Vennootschap (CV) atau Firma (Fa) atau usaha perorangan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
3)
Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau
4)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan a.
Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dalam rangka memperoleh Izin Prinsip PM tidak ditentukan besaran nilai investasi dan permodalannya;
b.
Penanam modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
c.
Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMDN dengan total nilai investasi mulai dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izinnya harus diproses menggunakan SPIPISE;
d.
Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMDN dengan total nilai investasi kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izinnya dapat diproses menggunakan SPIPISE.
Masa Berlaku Izin Prinsip PM a.
Masa berlaku Izin Prinsip PM sama dengan jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip PM;
b.
Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM dapat diberikan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha.
15
c.
7.
Bagi perusahaan yang jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip PM telah habis masa berlakunya, maka perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan lainnya.
Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal Sektor Industri dan Non Industri Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan dalan rangka Penanaman Modal:
8.
B.
a.
Yang melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha dimana salah satunya yaitu bidang usaha industri, maka Izin Prinsip Penanaman Modalnya diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bahwa bidang usaha dimaksud wajib terintegrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
b.
Yang melakukan kegiatan di sektor non industri: 1)
Lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang tidak mendapatkan fasilitas penanaman modal, maka dapat diajukan dalam 1 (satu) permohonan;
2)
Lebih dari 1 (satu) bidang usaha dengan masa berlaku Izin Prinsip PM yang berbeda, maka permohonannya diajukan untuk setiap bidang usaha;
3)
Lebih dari 1 (satu) bidang usaha dengan KBLI 5 digit yang dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal, maka permohonannya diajukan untuk setiap bidang usaha.
Perusahaan Modal Ventura a.
Perusahaan Modal Ventura (PMV) dapat menjadi pemegang saham pada perusahaan penanaman modal dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
Penyertaan modal oleh PMV yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri atau yang terdapat unsur modal asing, diperlakukan sebagai penyertaan modal nasional;
c.
Penyertaan modal PMV bersifat sementara dan tidak boleh melebihi waktu 10 (sepuluh) tahun;
d.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pedoman Permohonan Prinsip PM) 1.
Izin
Prinsip
Penanaman
Modal (Izin
Ketentuan Izin Prinsip PM a.
Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip PM, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha;
b.
Permohonan Izin Prinsip PMDN dapat diajukan sebelum atau setelah perusahaan berbadan usaha atau berbadan hukum Indonesia;
16
2.
c.
Permohonan Izin Prinsip PM bagi perusahaan berstatus badan hukum Indonesia diajukan oleh pimpinan perusahaan menggunakan (Form IP PMDN-1);
d.
Izin Prinsip PM tidak dapat diterbitkan apabila permohonan tidak memenuhi: 1)
Ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
2)
Ketentuan sektoral terkait kegiatan usaha;
3)
Kelengkapan persyaratan permohonan.
e.
Permohonan Izin Prinsip PM diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir permohonan (Form IP PMDN-1) dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
f.
Dalam hal permohonan disetujui, DPMPTSP sesuai kewenangannya menerbitkan Izin Prinsip PM dengan tembusan kepada Wali Kota dan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar, dengan bentuk Izin Prinsip PM;
g.
Dalam hal permohonan ditolak, DPMPTSP sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip PM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan, dengan bentuk Surat Penolakan (Form IP PMDN-3);
h.
Perusahaan PMDN dapat melakukan perpindahan lokasi proyek ke wilayah Kabupaten/Kota lain;
i.
Perpindahan lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada huruf h, perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip PMDN sebagai izin untuk memulai usaha di lokasi yang baru;
j.
Permohonan Izin Prinsip PMDN sebagaimana dimaksud pada huruf i diajukan direksi/pimpinan perusahaan ke Instansi Penyelenggara PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan surat pernyataan pembatalan kegiatan Penanaman Modal di lokasi sebelumnya dengan tembusan kepada Instansi Penyelenggara PTSP di lokasi sebelumnya;
k.
Berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf j, PTSP di lokasi yang lama sesuai kewenangannya menerbitkan pembatalan atas Izin Prinsip kegiatan penanaman modalnya.
Persyaratan Izin Prinsip PM Permohonan Izin Prinsip PM diajukan dengan menggunakan formulir permohonan Form IP PMDN-1, yang dapat diunduh melalui perizinan.kotabogor.go.id, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a.
Kelengkapan data pemohon: 1)
foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
17
b.
C.
2)
foto kopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM, Fotokopi NPWP perusahaan serta Fotokopi perizinan yang dimiliki perusahaan;
3)
foto kopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk CV,dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Pengadilan Negeri, Fotokopi NPWP perusahaan serta fotocopy perizinan yang dimiliki perusahaan;
4)
foto kopi anggaran dasar bagi badan usaha koperasi/yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi/yayasan oleh instansi yang berwenang serta Fotokopi NPWP koperasi/yayasan;
Keterangan rencana kegiatan: 1)
Untuk sektor industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;
2)
Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
c.
Untuk perusahaan, permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
d.
Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon sendiri ke DPMPTSP, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup.
Pedoman Permohonan Izin Prinsip Perluasan PM 1.
Ketentuan Izin Prinsip Perluasan PM a.
Izin Prinsip Perluasan Penanaman, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan PM, adalah izin prinsip dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
b.
Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal di bidang usaha industri adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama, lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.
c.
Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal selain di bidang usaha industri adalah: 1)
Penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan
18
kegiatan Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Usaha sebelumnya; atau 2)
d.
Perusahaan di bidang usaha industri, yang akan melakukan perluasan usaha wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan, setelah terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya.
e.
Kewajiban memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya, belum dipersyaratkan dalam pengajuan Izin Prinsip Perluasan PM apabila:
f.
2.
Penambahan bidang usaha atau kegiatan usaha yang disertai dengan peningkatan investasi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Usaha sebelumnya.
1)
Kegiatan sebelumnya telah direalisasikan dalam bentuk pembelian mesin-mesin utama minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi mesin yang tercantum dalam Izin Prinsip PM dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari DPMPTSP; dan
2)
Jadual waktu siap produksi proyek sebelumnya dan proyek perluasan berbeda.
Perusahaan dengan bidang usaha selain sektor industri dan akan melakukan perluasan usaha, wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan PM: 1)
Setelah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya apabila perluasan usahanya di bidang usaha yang sama dan dilakukan di lokasi yang sama dengan bidang usaha sebelumnya; atau
2)
Tidak dipersyaratkan terlebih dahulu memiliki Izin Usaha/Izin Usaha perluasan atas bidang usaha sebelumnya, apabila perluasan usahanya berbeda bidang usaha atau dilakukan di lokasi berbeda.
g.
Permohonan Izin Prinsip Perluasan PM lingkup Kota Bogor diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir permohonan (Form IPPMDN.1) dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
h.
Dalam hal permohonan disetujui, diterbitkan Izin Prinsip PM Perluasan (Form IPPMDN.1) dengan tembusan kepada Wali Kota dan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
i.
Dalam hal permohonan ditolak, DPMPTSP sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Perluasan PM (Form IPPMDN.3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
Persyaratan Izin Prinsip Perluasan PM Permohonan Izin Prinsip Perluasan PM diajukan dengan menggunakan formulir permohonan (Form IPPMDN.1), yang
19
dapat diunduh melalui perizinan.kotabogor.go.id, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
dengan
a.
foto kopi KTP Pemohon yang masih berlaku;
b.
foto kopi Izin Prinsip PMDN/Izin Prinsip PMDN/Izin Usaha dan perubahannya bila ada;
c.
foto kopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta foto kopi NPWP perusahaan;
d.
foto kopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk CV, dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Pengadilan Negeri serta foto kopi NPWP perusahaan;
e.
foto kopi anggaran dasar bagi badan usaha koperasi/yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi/yayasan oleh instansi yang berwenang serta foto kopi NPWP koperasi/yayasan;
f.
Keterangan rencana kegiatan:
g.
Perluasan
1)
Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
2)
Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus melampirkan: 1)
Circular Resolution of The Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-waarmerking oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham);
2)
Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika Circular Resolution of The Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
3)
Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diaktakan;
4)
Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah: a)
Perorangan Indonesia, melampirkan foto kopi KTP yang masih berlaku dan Fotokopi NPWP;
20
b)
5)
D.
Badan hukum Indonesia, melampirkan Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta Fotokopi NPWP perusahaan.
Akta penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.
h.
Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan;
i.
Neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali;
j.
Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir;
k.
Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan), dalam hal kegiatan sebelumnya telah direalisasikan dalam bentuk pembelian mesin-mesin utama minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi mesin yang tercantum dalam Izin Prinsip PM dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari DPMPTSP;
l.
Untuk perusahaan, permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan sebagai pemohon dan stempel perusahaan;
m.
Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup.
n.
Pemohon yang melakukan pendaftaran secara online menyatakan data yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pedoman Permohonan Izin Prinsip Perubahan PM 1.
Ketentuan Izin Prinsip Perubahan PM a.
Perubahan ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah.
b.
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan PM, adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
c.
Perusahaan dapat mengubah rencana dan/atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM.
d.
Perubahan rencana Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan PM, antara lain mencakup perubahan: 1)
Nama perusahaan;
2) 3)
Alamat perusahaan; NPWP;
4)
Lokasi proyek;
5)
Ketentuan bidang usaha;
21
6)
Jenis dan kapasitas produksi;
7) 8)
Pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun; Rencana investasi;
9) Modal perseroan; 10) Sumber pembiayaan; 11) Penyertaan dalam modal perseroan; 12) Luas tanah; 13) Tenaga kerja Indonesia; 14) Rencana waktu penyelesaian proyek. e.
Perubahan dalam Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d atas perubahan lokasi proyek, jenis dan kapasitas produksi dapat diterbitkan sebagai Izin prinsip Perubahan sepanjang belum memenuhi persyaratan Izin Usaha perubahan.
f.
Khusus untuk perusahaan PMDN, perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka4) dan huruf e diberikan khusus untuk perubahan lokasi proyek dalam 1 (satu) wilayah Kota Bogor.
g.
Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f wajib ditindaklanjuti dengan Izin Usaha Perubahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
h.
Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat berlaku sebagai penyesuaian jika terjadi ketidaksesuaian izin yang diterbitkan dengan permohonan yang disampaikan oleh perusahaan, dalam hal kekeliruan berasal dari DPMPTSP.
i.
Apabila jangka waktu penyelesaian pada Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek paling lama sama dengan Izin Prinsip sebelumnya.
j.
Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada huruf i, wajib diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip PM.
k.
Apabila permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada huruf i diajukan setelah berakhirnya Jangka waktu Penyelesaian Proyek maka permohonan perpanjangan tidak dapat diproses.
l.
Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf k tetap akan melaksanakan kegiatan usaha, maka perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Prinsip PM baru;
m.
Perusahaan yang telah mendapatkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada huruf i dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, maka perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
22
sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan dilakukan peninjauan lapangan yang dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan proyek. n.
Dari hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf m, kepada perusahaan: 1)
Dapat diberikan kembali perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip PM sebelumnya;
2)
Dapat diberikan Izin Prinsip PM pengganti yang merujuk kepada ketentuan peraturan perundangundangan dan diberikan jangka waktu penyelesaian proyek mengacu kepada ketentuan masa Berlaku Izin Prinsip PM sebagai berikut: a) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan/dapat diberikan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha. b) Bagi perusahaan yang jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip PM telah habis masa berlakunya, maka perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan lainnya. Dilakukan pencabutan/pembatalan Izin Prinsip PM mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
3) o.
Dengan dikeluarkannya Izin Prinsip Pengganti, maka Izin Prinsip yang telah berakhir jangka waktu penyelesaian proyeknya menjadi batal/dicabut dan tidak berlaku lagi.
p.
Apabila dalam jangka waktu penyelesaian proyek telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip pengganti, mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan.
q.
Perusahaan yang melakukan perubahan modal perseroan, mencakup perubahan: 1)
Jumlah modal dan presentase kepemilikan saham;
2)
Nama pemegang saham; dan/atau
3)
Negara asal pemegang saham;
4)
Wajib mengajukan Perubahan.
permohonan
Izin
Prinsip
r.
Perubahan modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya penurunan nominal modal perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM;
s.
Perubahan modal perseroan bagi perusahaan PMDN yang mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, apabila terdapat penanam modal asing yang tercatat dalam akta perusahaan, maka status perusahaan menjadi PMA;
23
2.
t.
Permohonan Izin Prinsip Perubahan PMDN diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir permohonan (Form IPPMDN.4) dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
u.
Dalam hal permohonan disetujui, diterbitkan Izin Prinsip Perubahan PMDN (Form IPPMDN.4) dengan tembusan kepada Wali Kota dan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
v.
Dalam hal permohonan ditolak, DPMPTSP membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Perubahan PMDN (Form IPPMDN.3) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
Persyaratan Izin Prinsip Perubahan PM a.
Permohonan Izin Prinsip Perubahan PM diajukan dengan menggunakan formulir permohonan (Form IPPMDN.4), yang dapat diunduh melalui perizinan.kotabogor.go.id ;
b.
Permohonan Izin Prinsip Perubahan PM sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) foto kopi KTP Pemohon yang masih berlaku; 2) foto kopi Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan PM yang dimohonkan untuk diubah; 3) foto kopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM, serta foto kopi NPWP perusahaan; 4) foto kopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk CV, dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Pengadilan Negeri, serta foto kopi NPWP perusahaan; 5) foto kopi anggaran dasar bagi badan usaha koperasi/yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi/yayasan oleh instansi yang berwenang serta NPWP koperasi/yayasan; 6)
Data pendukung untuk perubahan: a)
Nama perusahaan, melampirkan akta perubahan atau keputusan RUPS dan bukti pemesanan nama;
b)
Alamat perusahaan, melampirkan surat keterangan domisili perusahaan/Perjanjian sewa menyewa/Akta Jual beli/Sertifikat HGB;
c)
NPWP, melampirkan NPWP baru;
d)
Ketentuan bidang usaha, melampirkan diagram alir produksi/uraian kegiatan usaha;
24
e)
Penyertaan dalam modal permodalan, melampirkan:
perseroan
dan
(1)
Circular Resolution of The Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta diwaarmerking oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham);
(2)
Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika Circular Resolution of The Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir.
(3)
Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diaktakan;
(4)
Bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah: (a)
Perorangan Indonesia, melampirkan Fotokopi KTP yang masih berlaku dan Fotokopi NPWP;
(b)
Badan hukum Indonesia, melampirkan Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan /pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta foto kopi NPWP perusahaan.
7)
Rencana investasi, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
8)
Sumber pembiayaan, melampirkan: a. Mengisi alasan perubahan sumber pembiayaan; b. Neraca keuangan jika sumber pembiayaan berasal dari laba ditanam kembali;
9)
Luas tanah, melampirkan alasan perubahan serta rencana rincian penggunaan tanah dari direksi/pimpinan perusahaan;
10) Tenaga Kerja Indonesia, melampirkan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
alasan
11) Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir;
25
12) Dalam hal permohonan penyesuaian, perusahaan cukup melampirkan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan/Izin Prinsip Penggabungan PM yang akan diajukan penyesuaiannya. 13) Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan); 14) Untuk perusahaan, permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan; 15) Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup. 16) Pemohon yang melakukan pendaftaran secara on line menyatakan data yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. E.
Pedoman Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM 1.
Ketentuan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM a. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM, adalah izin prinsip dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki oleh perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan. b.
c.
Penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan, dan untuk melaksanakannya wajib memiliki Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM. Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan masing-masing dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Prinsip/Surat Persetujuan PM dan harus telah memiliki Izin Usaha atas sebagian atau seluruh Izin Prinsip/Surat Persetujuan PM.
d.
Apabila perusahaan yang melakukan penggabungan (merging company) masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan PM yang belum memiliki Izin Usaha, perusahaan yang menerima penggabungan dapat mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan atas proyek tersebut.
e.
Apabila perusahaan yang menerima penggabungan (surviving company) masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan PM yang belum memiliki Izin Usaha, dapat langsung dicantumkan dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM;
f.
Perusahan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
g.
Perusahaan yang menerima penggabungan (surviving company) harus melaksanakan semua ketentuan sesuai bidang usaha hasil penggabungan perusahaan
26
sebagaimana tercantum pada Surat Prinsip PM yang telah ditetapkan.
2.
Persetujuan/Izin
h.
Permohonan Izin Prinsip Penggabungan PM diajukan kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam (Form IPPMDN.2) dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
i.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h disetujui, diterbitkan Izin Prinsip Penggabungan PM dengan tembusan kepada Wali Kota, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
j.
Bentuk Izin Prinsip Penggabungan tercantum dalam (Form IPPMDN.2).
k.
Dalam hal permohonan ditolak, DPMPTSP membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan PM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
l.
Bentuk Surat Penolakan sebagaimana tercantum dalam (Form IPPMDN.3).
PM
sebagaimana
Persyaratan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMDN a.
b.
Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMDN diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam (Form IPPMDN.2), yang dapat diunduh melalui www.perizinan.kotabogor.go.id; Permohonan Izin Prinsip Penggabungan PMDN dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1)
foto kopi KTP Pemohon yang masih berlaku;
2)
Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung: a) foto kopi Izin Prinsip PM dan Izin Usaha dan/ atau perubahannya; b) foto kopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM, serta foto kopi NPWP perusahaan; c)
d)
e)
foto kopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk CV, dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Pengadilan Negeri, serta foto kopi NPWP perusahaan; foto kopi anggaran dasar bagi badan usaha koperasi/yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi/yayasan oleh instansi yang berwenang, serta NPWP koperasi/yayasan; Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk Circular Resolution of
27
f)
g)
h)
F.
The Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat; Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika Circular Resolution of The Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir. Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diaktakan; Tanda terima terakhir;
penyampaian
LKPM
periode
c.
Kesepakatan penggabungan perusahaan (merger plan) yang disetujui oleh para pihak (merging company dan surviving company);
d.
Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
e.
Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan yang meneruskan kegiatan dan stempel perusahaan;
f.
Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon sendiri harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup.
g.
Pemohon yang melakukan pendaftaran secara on line menyatakan data yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 1.
Ketentuan Perpanjangan IMTA: a.
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing;
b.
Jangka waktu berlakunya IMTA diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
c.
IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun;
d.
Jangka waktu perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk jabatan Komisaris dan Direksi;
e.
Jangka waktu perpanjangan IMTA untuk jabatan Komisaris dan Direksi paling lama 2 (dua) tahun;
28
2.
f.
IMTA perpanjangan digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
g.
Pemberi kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan IMTA untuk TKA yang lokasi kerjanya di wilayah Kota Bogor harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui DPMPTSP;
h.
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir;
i.
DPMPTSP sesuai kewenangannya menerbitkan perpanjangan IMTA dengan tembusan kepada Wali Kota, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar; dan
j.
Bentuk perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam Form IMTA.
Persyaratan Perpanjangan IMTA: a.
Permohonan perpanjangan IMTA diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Form IMTA, yang dapat diunduh melalui www.perizinan.kotabogor.go.id;
b.
Permohonan perpanjangan IMTA dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1) 2)
Alasan perpanjangan IMTA; foto kopi IMTA yang masih berlaku;
3)
Bukti pembayaran retribusi Perpanjangan melalui Rekening Kas Daerah di Bank bjb;
4) 5)
foto kopi keputusan RPTKA yang masih berlaku; foto kopi paspor TKA yang masih berlaku;
6)
Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; foto kopi perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
7)
IMTA
8)
foto kopi bukti gaji/upah TKA;
9)
foto kopi NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
10) foto kopi NPWP bagi pemberi kerja TKA; 11) Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia; 12) foto kopi bukti kepesertaan ikut Program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; 13) foto kopi penunjukan TKI pendamping; 14) Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi; dan 15) Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) dari Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor.
29
Kantor
3.
c.
Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon;
d.
Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar US)/orang/bulan dan dibayar di muka;
e.
Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi, dalam hal ini Pemberi Kerja TKA;
f.
Paspor TKA untuk jangka waktu paspor minimal sama dengan masa berlaku IMTA;
g.
Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA;
h.
Ketentuan tidak berlaku untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas;
i.
Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor.
Pencabutan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing: a.
Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA maka dilakukan pencabutan IMTA;
b.
Pencabutan IMTA Perpanjangan yang lokasi kerja TKA dalam wilayah Kota Bogor dilakukan oleh Kepala DPMPTSP;
c.
Pencabutan IMTA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan atas dasar rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor;
d.
Pencabutan IMTA Perpanjangan wajib dilaporkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
30
ke
