Akhmad Rifai Universitas Lampung
PERIZINAN USAHA JASA BOGA OLEH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG
Akhmad Rifai, Upik Hamidah, Nurmayani Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 1, Bandar Lampung, 35154 Email :
[email protected]
ABSTRAK Usaha jasa makanan dan minuman atau jasaboga adalah usaha yang memberikan prospek yang cerah jika dilakukan dengan benar. Harapan keuntunganpun ada di saat kita memulai usaha ini, banyak sekali bermunculan usaha jasaboga yang ada di Kota Bandar Lampung, baik dari skala rumahan, hingga restoran. Pada Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung No.58 Tahun 2011 tentang tugas fungsi dan tata kerja badan penanaman modal dan perizinan kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa Badan Penanaman Modal dan perizinan kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan Permasalahan yang ada dalam penulisan ini adalah bagaimana perizinan usaha jasa boga oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dan Faktor penghambat perizinan usaha jasa boga. Kata Kunci : Perizinan, Badan Penanaman Modal dan Perizininan
ABSTRACT Food and drink service business or a business that provides Jasaboga is a bright prospect if done correctly . Hope keuntunganpun there when we started this business , a lot of popping Jasaboga existing businesses in the city of Bandar Lampung , both of scale home, to the restaurant . In Article 3 of Regulation Mayor of Dublin 58 Year 2011 concerning the functions and working procedures of investment and licensing bodies Bandar Lampung explained that the Board of Investment and licensing Dublin city has the main task to implement part of the affairs of local governments in the formulation and implementation of
1
Akhmad Rifai Universitas Lampung
regional policy the field of investment and licensing services based on the principles of economics and co-administration of existing problems in this paper is how the catering business licensing by the Board of Investment and Licensing Bandar Lampung and Limiting Factors catering business licensing . Keywords : Licensing , Investment Board and Perizininan
I. PENDAHULUAN
Kualitas pelayanan publik di bidang
tingkat dunia, sebenarnya dalam lima
perizinan
tahun
usaha
memainkan
peranan
terakhir
peringkat
Indonesia
penting dalam menarik investor untuk
mengalami peningkatan. Hal ini dapat
menanamkan modalnya di suatu daerah.
dilihat dari peringkat Doing Business
Kualitas pelayanan perizinan sendiri juga
Indonesia
dapat
peraturan
perbaikan. Namun, faktanya peringkat
pemerintah daerah dalam mendukung
yang terus membaik ini tidak diimbangi
sekaligus memberikan legitimasi lembaga
realisasi
perizinan di daerah untuk memberikan
Asing (PMA) dan Penanaman Modal
pelayanan secara lebih efisien dan efektif.
Dalam
Walaupun tidak menjadi faktor terpenting,
menguat dari tahun ke tahun. Walaupun
peraturan
lokal
tidak menjadi faktor terpenting, peraturan
perbaikan
pelayanan
menjadi
salah
diidentifikasi
dari
yang
pro
terhadap
perizinan
usaha
kunci
bagi
satu
kelangsungan iklim usaha. Sayangnya,
lokal
yang
terus
investasi
Negeri
yang
Penanaman
(PMDN)
pro
mengalami
terhadap
yang
Modal
terus
perbaikan
pelayanan perizinan usaha menjadi salah satu kunci bagi kelangsungan iklim usaha.
reformasi perizinan di beberapa daerah tidak
berjalan
regulasi
maksimal.
Pembaruan
“Sistem
Pelayanan
melalui
Di
tingkat
daerah,
upaya
untuk
mewujudkan perizinan satu atap masih
Terpadu Satu Pintu” atau biasa disebut
banyak
dengan “One Stop Service” juga belum
membutuhkan dana yang tidak sedikit,
mampu menjadi solusi utama dalam
untuk pembiayaan fisik dan nonfisik,
memperbaiki
di
political will dari kepala daerah juga
Melihat
menjadi kunci utama keberhasilan daerah
Indonesia
pelayanan secara
perizinan
umum.
perkembangan iklim investasi Indonesia di
dalam
mengalami
kendala.
menyelenggarakan
Selain
pelayanan
2
Akhmad Rifai Universitas Lampung
perizinan usaha. Salah satunya adalah
dengan baik sehingga dapat meningkatkan
perizinan usaha tata boga. Hal ini sangat
harkat
menarik karena menurut penulis pada
menumbuhkembangkan
kenyataannya masyarakat umum sangat
usaha jasa boga yang bertanggung jawab.
sedikit sekali pengetahuan terkait dengan
Fenomena yang terjadi dewasa ini, banyak
perizinan usaha tata boga yang didukung
terjadi pelaku usaha jasa boga yang lalai,
dengan
dan kelalaian ini menyebabkan sakit,
minimnya
sosialisasi
dari
dan
martabat
atau
konsumen sikap
meninggalnya
dan
pelaku
pemerintah, sehingga tidak sedikit usaha
cedera
tata boga yang tidak berizin. Ini tentu
pemakai
sangat mengkhawatirkan mengingat usaha
dihasilkannya. Permasalahan keracunan
tata boga berhubungan dengan makanan
makanan hasil olahan usaha jasa boga
yang langsung dikonsumsi oleh konsumen.
diperparah
produk
oleh
konsumen
makanan
kurangnya
yang
kesadaran
hukum dari produsen maupun konsumen Makanan merupakan salah satu kebutuhan
tentang
utama
kesehatan pangan.
manusia,
penyelenggaraan
oleh
karena
merupakan
itu
pentingnya
keamanan
dan
suatu
keharusan,baik di lingkungan keluarga
Penyelenggaraan
maupun di luar lingkungan keluarga.
memiliki dua sifat penyelenggaraan, yaitu
Penyelenggaraan lingkungan
makanan
keluarga
makanan
kelompok
di
luar
penyelenggaraan makanan yang bersifat
diperlukan
oleh
komersial
dan
nonkomersial.
sekelompok konsumen karena berbagai hal
Penyelenggaraan makanan yang bersifat
tidak
dengan
komersial bertujuan untuk memperoleh
keluarganya di rumah. Penyelenggaraan
keuntungan, contohnya yaitu usaha jasa
makanan bagi sekelompok konsumen yang
boga
bukan merupakan satu keluarga, tetapi
warung makan. Penyelenggaraan makanan
merupakan satu kesatuan dikenal dengan
yang bersifat nonkomersial tidak bertujuan
istilah
makanan
untuk mencari keuntungan, contohnya
kelompok. Pada tataran ideal, hubungan
yaitu penyelenggaraan makanan untuk
hukum antara pelaku usaha jasa boga
orang sakit di rumah sakit, penghuni
dengan konsumennya adalah hubungan
asrama,panti
hukum yang seimbang, dengan pengertian
pengungsi dan narapidana.
dapat
makan
bersama
penyelenggaraan
bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan
kantin,
kafetaria,
asuhan,
restoran
barak
dan
militer,
3
Akhmad Rifai Universitas Lampung
Penyelenggaraan makanan
makanan
komersial
dan
institusi, jasa
boga
merupakan suatu rangkaian kerja yang
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
setempat guna dilakukan langkah-langkah penanggulangan.
melibatkan tenaga manusia, peralatan, material, dana, serta berbagai masukan
Untuk pembinaan teknis penyelenggaraan
lainnya. Penyelenggara perlu menerapkan
jasaboga dan pengawasan pelaksanaan
prinsip-prinsip
Keputusan ini
manajemen
dalam
dilakukan oleh Dinas
penyelenggaraannya. Hal ini sesuai dengan
Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam rangka
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
pembinaan,
Indonesia
Nomor
Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan
1096/MENKES/PER/VI/2011
tentang
Asosiasi Jasaboga, organisasi profesi dan
Higiene Sanitasi Jasaboga, pada Pasal 3
instansi terkait lainnya. Kepala Dinas
diatur mengenai perizinan usaha tata boga
Kesehatan
menyebutkan
harus
mengambil tindakan administratif berupa
memiliki izin usaha sesuai ketentuan
teguran lisan, terguran tertulis, sampai
peraturan perundang-undangan.
dengan
setiap
jasaboga
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
pencabutan
sertifikat
dapat
hygiene
sanitasi jasaboga terhadap jasaboga yang Setiap jasaboga harus memiliki izin usaha
melakukan pelanggaran atas Keputusan
dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
ini.
sesuai
Menteri
peraturan
perundang-undangan
Dengan
ditetapkannya
Kesehatan
yang berlaku. Untuk memiliki izin usaha
712/Menkes/Per/X/1986
tersebut,
Jasaboga
Persyaratan
sertifikat
hygiene
dikeluarkan
oleh
harus
memiliki
sanitasi Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota.Pengusaha penanggung
jawab
jasaboga
memenuhi
hygiene
Penanggung
jawab
dan/atau
jasaboga
menyelenggarakan syarat
yang
Nomor tentang
Kesehatan
Jasaboga,
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 635/Menkes/SK/VII/1988
tentang
Penunjukkan Laboratorium dan Tata Cara
wajib
Pemeriksaan
yang
Spesimen Jasaboga, Keputusan Menteri
sanitasi.
jasaboga
RI
Peraturan
yang
Kesehatan
Contoh
Makanan
RI
Nomor
410/Menkes/SK/VII/1991
tentang
menerima laporan atau mengetahui adanya
Penunjukkan
kejadian keracunan atau kematian yang
Wewenang Memberikan Izin Penyehatan
diduga
Makanan Jasaboga, dan Peraturan Menteri
berasal
dari
makanan
yang
diproduksinya wajib melaporkan kepada
Kesehatan
Pejabat
dan
RI
Yang
Diberi
Nomor
4
Akhmad Rifai Universitas Lampung
362/Menkes/Per/IV/1998
tentang
dengan teratur. Menurut Sjachran Basah,
Perubahan
Menteri
izin adalah perbuatan hukum administrasi
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
negara bersegi satu yang menghasilkan
712/Menkes/Per/X/1986
tentang
peraturan dalam hal konkret berdasarkan
Persyaratan Jasaboga beserta peraturan
persyaratan dan prosedur sebagaimana
pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku
ditetapkan oleh ketentuan perundang-
lagi.
undangan yang berlaku.1 Menurut Ateng
Atas
Peraturan
Syarifudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas
II. METODE PENELITIAN
permohonan izin memerlukan perumusan Metode
pendekatan
masalah
yang
limitatif.2
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan yuridis
B. Pengaturan Perizinan Jasa Boga di
empiris.
Indonesia
Pendekatan
normatif yaitu suatu
secara
yuridis
pendekatan yang
dilakukan melalui penelaahan-penelaahan terhadap
teori-teori,
pandangan-pandangan
konsep-konsep, serta
peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Secara operasional dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan sampel penulisan ini adalah kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan dan pemilik usaha jasa boda CV Sinar Arpa
Kejadian keracunan makanan di sekitar kita, masih sering kita lihat dan dengar baik langsung maupun melalui media. Dapatlah mengambil beberapa contoh keracunan makanan yang menimpa banyak murid
di
mengkonsumsi
mereka.
makanan
karena program
Sering
terdengar
kejadian
keracunan makanan pada saat dilakukan pesta
karena PEMBAHASAN
sekolah
pemberian makanan tambahan di sekolah
hajatan.
makanan, III.
beberapa
Kejadian
memang
sering
mengkonsumsi
keracunan disebabkan
makanan
yang
dipersiapkan secara massal. Salah satu
A. Pengertian Perizinan
tersangka utama yang diduga sebagai
Izin adalah perangkat hukum administrasi yang
digunakan
pemerintah
untuk
mengendalikan warganya agar berjalan
1
Sjachran Basah, op.cit. 1995, hlm 4. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, op.cit., 2009, hlm 13 2
5
Akhmad Rifai Universitas Lampung
sumber penyebab keracunan makanan ini
D. Perizinan Usaha Jasa Boga Pada Badan
(karena terkait dengan penyedian makanan
Penanaman Modal dan Perizinan Kota
secara massal), adalah usaha jasa boga
Bandar Lampung
atau katering. Berdasarkan hal ini maka kegiatan penyehatan usaha jasa boga,
Dalam melaksanakan tugasnya, BPMP
sebagai salah satu usaha mencegah dan
berpedoman pada Peraturan Walikota
meminimalisasi keracunan makanan ini
Bandar Lampung Nomor: 26 Tahun 2008
sangat penting dilakukan. Sesuai Surat
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Keputusan Menteri Kesehatan No : 71
Badan Penanaman Modal dan Perizinan
5/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan
Kota Bandar Lampung serta Peraturan
Higene dan Sanitasi jasa Boga, yang
Walikota Bandar Lampung Nomor: 37
dimaksud
sebuah
Tahun 2008 yang telah diganti dengan
yang
Perda Kota Bandar Lampung No.82 Tahun
jasa
perusahaan
boga
atau
adalah
perorangan
melakukan kegiatan pengelolaan makanan
2008
tentang
Pelimpahan
Sebagian
yang disajikan di luar tempat usaha atas
Kewenangan di Bidang Perizinan kepada
dasar pesanan.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.
Beberapa persyaratan hygiene dan Sanitasi Jasa Boga, sesuai Surat Keputusan Menteri
Dibentuknya Badan Penanaman Modal
Kesehatan Nomor 715/Menkes/SK/V/2003
dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar
tentang persyaratan Higiene dan Sanitasi
Lampung ini, diharapkan iklim investasi di
Jasa Boga, meliputi antara lain :
Kota Bandar Lampung akan membaik,
Persyaratan
tenaga
atau
karyawan
yang mana hal itu secara otomatis akan
pengolah makanan, antara lain:
berimbas
1.
Memiliki sertifikat higiene sanitasi
Pendapatan
makanan;
meningkatnya kesejahteraan masyarakat
2.
3.
4.
.
Berbadan
sehat
yang
dibuktikan
kepada Asli
Daerah
meningkatnya (PAD)
dan
Kota Bandar Lampung pada umumnya.
dengan surat keterangan dokter;
Sebagai suatu unit kerja yang baru
Tidak mengidap penyakit menular
dibentuk banyak tugas dan tantangan yang
atau pembawa kuman (carrier);
harus diselesaikan oleh Badan Penanaman
Setiap karyawan harus memiliki buku
Modal dan Perizinan, sebagai panduan
pemeriksaan kesehatan.
pencapaian tujuan ditetapkan Visi yang merupakan pandangan jauh ke depan,
6
Akhmad Rifai Universitas Lampung
sebagai cita-cita yang ingin dicapai oleh
Namun banyak yang tidak mengetahui,
suatu organisasi.
baik dari pengusaha maupun konsumen yang tidak tahu bahwa dalam memulai
Menurut Nizom Anshori Visi Badan
usaha jasaboga haruslah memiliki izin
Penanaman Modal dan Perizinan Kota
yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam
Bandar
hal
Lampung
disusun
dengan
ini
Dinas
Kesehatan.
memperhatikan kondisi dan potensi unit
persyaratan pun harus
kerja
seseorang
Badan
Penanaman
Modal
dan
membuka
Berbagai
dipenuhi saat
usaha
jasaboga,
Perizinan Kota Bandar Lampung, aspirasi
tergantung dari kriteria atau golongan
dan konsensus jajaran pimpinan dan staf
usaha tersebut. Hygiene Sanitasi Makanan
Badan Penanaman Modal dan Perizinan
adalah
Kota Bandar Lampung, serta kemungkinan
makanan,
yang akan terjadi dimasa depan; yaitu:
perlengkapannya yang dapat atau mungkin
“Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang
dapat
Cepat, Mudah, Transparan dan Akuntabel
gangguan
Untuk Mendorong Investasi di Bandar
keamanan makanan akan berbeda satu
Lampung” Wujud dari visi tersebut adalah
orang dengan orang lain, atau satu negara
meningkatnya
yang
dengan negara lain, sesuai dengan budaya
kondusif dan meningkatnya PAD dari
dan kondisi masing-masing. Untuk itu
sektor
indikator
perlu ada peraturan yang menetapkan
pertumbuhan investasi daerah (PMA dan
norma dan standar yang harus dipatuhi
PMDN) sebesar 9% serta kemudahan dan
bersama. Di tingkat internasional dikenal
bebas biaya perizinan bagi usaha kecil.
dengan standar codex, yang mengatur
Untuk mencapai visi dirumuskan misi
standar
dengan
internasional yang disponsori oleh WHO
iklim
perizinan,
maksud
investasi
dengan
unsur-unsur
yang
pengendalian orang,
menimbulkan kesehatan
makanan
faktor
tempat
dan
penyakit lainnya.
dalam
Ukuran
perdagangan
dan
Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Kepmenkes
Bandar
715/MENKES/SK/V/2003 yang mengatur
dengan
mengetahui
peran dan program-program prioritasnya
tentang
termasuk sasaran yang akan dicapai pada
Jasaboga.
ini
atau
berkepentingan dapat mengenal Badan
Lampung
FAO.Hal
terhadap
Persyaratan
sesuai
dengan Nomor
Hygiene
Sanitasi
masa datang. 3
3
Berdasarkan hasi wawancara dengan narasumber di Kantor Badan Penanaman Modal Dan Perizinan
Kota Bandar Lampung Tanggal 13 januari 2014 Pukul 10.00 WIB
7
Akhmad Rifai Universitas Lampung
Perlu diketahui, jasaboga itu sendiri adalah
hambatan terkait dengan perizinan bidang
perusahaan
jasa boga, antara lain4:
atau
perorangan
yang
melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas
1.
dasar pesanan. Sedangkan pengolahan dari
Proses atau prosedur perizinan berbelit-
jasaboga itu sendiri adalah kegiatan yang
belit dan berlapis, sehingga terkesan tidak
meliputi penerimaan bahan mentah atau
efektif dan efisien. Walaupun beberapa
makanan terolah, pembuatan, pengubahan
instansi sudah memperkenalkan sistem
bentuk, pengemasan dan pewadahan.
pelayan perizinan yang mutakhir oleh unit
Usaha Jasaboga dibagi
menjadi
tiga
Tatacara dan sistem yang berbelit-belit
pelayanan satu atap. Hal ini menurut
golongan, yakni golongan A,B, dan C
penulis
yang golongan tersebut berdasarkan luas
Pemerintah
jangkauan pelayanan dan kemungkinan
sosialisasi tentang syarat dan tatacara
besarnya risiko yang dilayani.
perizinan sendiri, akan tetapi juga kurang
Jasaboga golongan A yakni yang melayani
kepedulian dari masyarakat itu sendiri
kebutuhan masyarakat umum, yang terdiri
dalam hal perizinan. Sehingga ketika
dari A1, A2, dan A3. Sedangkan golongan
masyarakat dating ke kantor BPMP tidak
B
melayani
membawa persyaratan. Kemudian mereka
asrama
menanyakan mengenai persyaratannya dan
penampungan jemaah haji, perusahaan,
setelah itu mereka datang kembali setelah
pengeboran lepas pantai, angkutan umum
membawa persyaratan. Hal ini bias terjadi
dalam negeri, dan sebagainya. Untuk
berkali-kali,
golongan C yakni jasaboga yang melayani
bersangkutan
kebutuhan untuk alat angkutan umum
menanyakan kepada petugas mengenai
internasional dan pesawat udara.
tatacara
yakni
kebutuhan
jasaboga
yang
khusus
seperti
tidak
hanya
Kota
dan
kesalahan
semata
dalam
dikarenakan tidak
secara
persyaratan
dari hal
yang lengkap
perizinan.
Pengulangan inilah yang menurut penulis E.
Faktor
Penghambat
Pengurusan
sehingga menimbulkan persepsi bahwa
Perizinan Usaha Jasa Boga oleh Badan
tatacara
Penanaman Modal dan Perizinan
berbelit-belit.
Berdasarkan
hasil
wawancara
bahwa pengurusan izin oleh BPMP Kota Lampung
masih
sistem
perizinan
yang
dengan
narasumber Ida Ropaida yang dilakukan
Bandar
dan
mengalami
4
Berdasarkan hasi wawancara dengan narasumber di CV Sinar Arpah Bandar Lampung Tanggal 13 januari 2014 Pukul 13.00 WIB
8
Akhmad Rifai Universitas Lampung
pegawai melalui peningkatan pendidikan Sudah
saatnya
pelayanan
publik
atau
pelatihan
baik
formal
maupun
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan
nonformal yang mengacu pada peraturan
masyarakat
data
perundang-undangan yang telah ditetapkan
mempermudah
serta memperhatikan ketepatan sasaran. Di
pengurusan dokumen dan layanan publik
samping kuantitas dan kualitas pegawai
lainnya. Apabila pelayanan yang dilakukan
kantor kecamatan, tingkat disiplin pegawai
menggunakan
yang masih kurang merupakan salah satu
dan
kependudukan
terintegrasinya untuk
perspektif
masyarakat
sebagai pelanggan, maka keikutsertaan
penyebab
dari
lambatnya
masyarakat sebagai pihak pengontrol tata
pengurusan administrasi.
proses
kelola pemerintahan merupakan legitmasi dari
masyarakat.Pelayanan
yang
3.
Sarana dan Prasarana
berkualitas tidak hanya untuk lembaga
Adanya
ketimpangan
penyelenggara jasa komersial (swasta),
mengakibatkan
tetapi sudah harus merembes ke lembaga-
ketersediaan
lembaga pemerintahan yang selama ini
informasi dan komunikasi, mengingat
resisten terhadap tuntutan akan kualitas
secara
pelayanan public.
tersebar
Sumber daya manusia yang kurang
memadai
belum infrastruktur
geografis di
Ketersediaan 2.
pengadaan
digital
wilayah berbagai
meratanya teknologi
Indonesia kepulauan.
infrastruktur teknologi
yang
informasi
untuk dan
komunikasi masih terpusat di kota-kota besar. Tenaga ahli di daerah terpencil pun
Kurangnya
jumlah
pegawai
masih sangat jarang, jika tidak mau
mengakibatkan penyelesaian pengurusan
dikatakan tidak ada. Sistem layanan publik
administrasi menjadi lambat, karena satu
di Indonesia tidak memiliki standar yang
orang pegawai menangani atau mengurus
baku. Hal ini menghambat pengintegrasian
lebih dari satu bagian. Di samping
data kependudukan dan dokumen warga
kuantitas pegawai yang kurang, kualitas
negara lainnya secara nasional.
dari pegawai yang ada pun masih rendah. Menghadapi
masalah
ini,
diperlukan
VI. SIMPULAN
adanya penambahan jumlah pegawai serta
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
peningkatan
peneliti paparkan pada pembahasan, dapat
kualitas
pegawai
seperti
keilmuan atau wawasan serta kreativitas
disimpulkan bahwa :
9
Akhmad Rifai Universitas Lampung
1. Perizinan usaha jasa boga pada BPMP
3.Sarana dan Prasarana
dilakukan dengan mengajukan usul
Adanya
dengan
mengakibatkan
melampirkan
membawa
surat
akta
keterangan
notaris, usaha,
ketimpangan
ketersediaan
digital
belum infrastruktur
yang
meratanya teknologi
fotokopi KTP dan Pas Foto, kemudian
informasi dan komunikasi, mengingat
ke BPMP dan dengan membawa berkas
secara
keterangan usaha, fotokopi dan pas foto
tersebar di berbagai kepulauan.
geografis
wilayah
Indonesia
yang telah diberikan surat pengantar, kemudian menuju loket pendaftaran registrasi dan membayar uang registrasi yang tertera, setelah itu menunggu keluarnya SIUP dan SITU selama 3 hari. untuk keluarnya izin Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Izin Tempat Usaha dari Badan Penanaman
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,Miriam,
Dasar-Dasar
Ilmu
Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
Modal dan Perizinan 2. Penghambat Perizinan
F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid
1.Tatacara dan sistem yang berbelit-belit
Thalib,
Wewenang
Mahkamah
Proses atau prosedur perizinan berbelit-
Konstitusi dan Aplikasinya dalam
belit dan berlapis, sehingga terkesan tidak
Sistem Ketatanegaraan Republik
efektif dan efisien. Walaupun beberapa
Indonesia, Bandung: Citra Aditya
instansi sudah memperkenalkan sistem
Bakti, 2006.
pelayan perizinan yang mutakhir oleh unit pelayanan satu atap. Ibrahim,Johny,Teori 2.
Sumber daya manusia yang kurang
Hukum
Metodologi Normatif,
Malang :Banyumedia, 2005.
memadai Kurangnya
Penelitian
dan
jumlah
pegawai
Indroharto,
Asas-Asas
Umum
mengakibatkan penyelesaian pengurusan
Pemerintahan yang Baik, dalam
administrasi menjadi lambat, karena satu
Paulus
orang pegawai menangani atau mengurus
Himpunan
lebih dari satu bagian.
Umum Pemerintahan yang Baik,
Efendie Makalah
Lotulung, Asas-Asas
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
10
Akhmad Rifai Universitas Lampung
Kebijakan J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch
Administrative
Law,
Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998.
Pelayanan
Publik,
Bandung : Nuansa, 2009.
Setiardja,A. Gunawan,Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat
Indonesia,
Yogyakarta: Kanisius, 1990. Kantaprawira,Rusadi,Hukum Kekuasaan,
dan Makalah,
Yogyakarta:Universitas
Islam
Indonesia, 1998.
Sjachran Basah, Pencabutan Izin Sebagai Salah
Satu
Sanksi
Hukum
Administrasi Negara, Surabaya : FH UNAIR, 1995. M. Hadjon,Philipus,Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
Soekanto,Soerdjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press 1981. Soemitro,
Marzuki,
Peter
Mahmud,Penelitian
Hukum. Jakarta: Kencana. 2010.
Mulyosudarmo,Suwoto,Kekuasaan Tanggung Republik
Jawab Indonesia,
dan
Presiden Suatu
Ronny
Hanitijo,
Metode
Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta :Alumni, 1988.
Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam
Irfan
Fachruddin,
Pengawasan
Peradilan
Penelitian Segi-Segi Teoritik dan
Administrasi terhadap Tindakan
Yuridis
Pemerintah,
Pertanggungjawaban
Kekuasaan, Surabaya: Universitas
Bandung:
Alumni,
2004.
Airlangga, 1990. Syafrudin,Ateng,Menuju Penyelenggaraan Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik,
Pemerintahan Negara yang Bersih
Hukum Administrasi Negara dan
dan Bertanggung Jawab, Jurnal
11
Akhmad Rifai Universitas Lampung
Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
Wasistiono,Sadu,Esensi UU NO.22 Tahun 1999 Daerah
tentang
Pemerintahan
(Bunga
Rampai),
Jatinangor : Alqaprint, 2001.
Widjaya,HAW.
Otonomi Daerah dan
Daerah Otonom, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
12
